LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR OR.01.02.211.05.15.1089 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Kondisi Umum Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memuat arah
kebijakan dan strategi pengawasan Obat dan Makanan telah diturunkan dalam Renstra Eselon I di lingkungan BPOM, salah satunya adalah Sekretariat Utama (Sektama). Sektama mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis. Salah satu unit organisasi eselon II yang mendukung pelaksanaan tugas sektama adalah Biro Perencanaan dan Keuangan, utamanya dalam hal melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Perencanaan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana
dan
sistemik
terhadap peningkatan
akan
kualitas
memberikan
perencanaan
dan
kontribusi
langsung
pengganggaran
unit
organisasi di lingkungan BPOM baik ditingkat pusat dan balai di daerah dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis. Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan (SAKIP)
yang
Sistem
disusun
Akuntabilitas
dengan
Kinerja
mengintegrasikan
Instansi antara
Pemerintah ketersediaan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis
-2yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan. Selama periode tahun 2010-2014 Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan berbagai kegiatan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas utama BPOM sebagai pengawas Obat dan Makanan. Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 memuat tujuan dan sasaran untuk periode 2015-2019. Diharapkan Renstra tersebut dapat menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan memacu peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Adapun kondisi umum Biro Perencanaan dan Keuangan saat ini dapat dijelaskan mulai dari peran, tupoksi dan pencapaian kinerja sebagai berikut: 1.1.1 Peran Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit organisasi eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, yaitu: a. Pelaksanaan
analisis
dan
perumusan
rencana
strategis
dan
pengembangan organisasi; b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri; c. Pelaksanaan manajemen keuangan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit organisasi yang mempunyai peran strategis dalam perancanaan dan penganggaran serta manajemen keuangan BPOM sehingga diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.
-31.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan dan Keuangan disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dengan struktur Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana gambar 1.1. SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAGIAN RENSTRA DAN ORGANISASI
BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BIRO UMUM
BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIRO HUKUM DAN HUKMAS
BIRO KSLN
BAGIAN KEUANGAN
SUBBAG RENSTRA
SUBBAG PROGRAM
SUBBAG DATA DAN EVALUASI
SUBBAG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
SUBBAG ORGANISASI
SUBBAG ANGGARAN
SUBBAG PELAPORAN
SUBBAG VERIFIKASI KEUANGAN
SUBBAG TU
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan
Sesuai dengan struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan, dari 14 jabatan struktural yang tersedia, masih terdapat 2 (dua) jabatan struktural eselon IV yang belum diisi yaitu Kasubbag Organisasi di Bagian Renstra dan Organisasi dan Kasubbag Perbendaharaan dan Akuntansi di Bagian Keuangan. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal sebab tugas tersebut merupakan tugas tambahan bagi pejabat/staf yang ditugaskan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 39 orang pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat kepangkatan/Golongan seperti pada tabel 1.1.
-4Tabel 1.1 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Tahun 2014 No.
Kepangkatan/Golongan
Nama Bagian
I
II
III
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Jumlah
IV 1
1
1.
Bagian Program dan Anggaran
8
1
9
2.
Bagian Renstra dan Organisasi
6
1
7
3.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
8
1
9
4.
Bagian Keuangan
2
10
1
13
2
32
5
39
Total
Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 32 orang (82,05%). Tabel 1.2 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 No.
Nama Bagian
Tingkat Pendidikan SLTA
D3
S1/S+
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
S2
Jumlah
1
1
6
1
9
1
5
1
7
1.
Bagian Program dan Anggaran
2.
Bagian Renstra dan Organisasi
3.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
1
1
6
1
9
4.
Bagian Keuangan
3
2
5
3
13
6
4
22
7
39
Total
2
Gambar 1.2 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
-5Dari gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yaitu sebanyak 22 orang pegawai (56,41%) berpendidikan sarjana (ekonomi, sosial, komputer) dan sarjana plus (apoteker). Saat ini jabatan fungsional yang terdapat di Biro Perencanaan dan Keuangan masih sebagai fungsional umum dan pengadmin umum. Terdapat 4 (empat) orang pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perencana tingkat pertama dan 1 (satu) orang pelatihan perencana tingkat muda tahun 2013 dan 2014. Namun pada tahun 2014 belum ada pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang diangkat dalam jabatan fungsional
Perencana.
Perbandingan kebutuhan jabatan
fungsional dengan yang ada saat ini ditunjukkan pada tabel 1.3. Tabel 1.3 Perbandingan antara Jabatan Fungsional yang dibutuhkan dengan yang ada saat ini No
Jabatan Fungsional
Kondisi Saat Ini
Kebutuhan
1
Perencana Pertama
0
15
2
Perencana Muda
0
4
3
Perencana Madya
0
1
4
Analis Kebijakan
0
2
5
Statistisi
0
1
6
Analis Kepegawaian
0
1
7
Verifikator Keuangan
0
13
8
Bendahara
2
2
9
Pengadmin Keuangan
0
11
10
Pengadmin Umum
1
4
11
Caraka
0
1
12
Fungsional Umum
24
4
27
60
Jumlah
Sebagai unit kerja perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan perencana yang kompeten dengan jumlah yang memadai. Namun faktanya, kompetensi perencana tersebut belum divalidasi dalam bentuk jabatan fungsional perencana. Selain itu, dibutuhkan juga fungsional analis
kebijakan,
statistisi,
verifikator
keuangan,
analis
kepegawaian,
pengadmin umum dan keuangan, serta caraka yang diperlukan untuk memperlancar tugas. Oleh karena itu, pengangkatan pegawai pada jabatan
-6fungsional sesuai tugasnya harus dilakukan. Selama ini, masih terdapat pegawai yang melaksanakan pekerjaan tambahan lain seperti administrasi dan keuangan yang menyebabkan tugas teknis perencanaan menjadi kurang optimal. 1.1.3 Hasil Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Periode 20102014 Dalam rangka menjalankan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan, pada Renstra 2010-2014 memiliki tujuan: 1. Terselenggaranya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif; 2. Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian keuangan secara akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2010-2014, adalah: 1. Meningkatnya koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program dan administrasi di Lingkungan Badan POM sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu; 2. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang transparan dan akuntabel; 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai yang dibutuhkan. Pada 2013, Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami penyesuaian dengan direvisinya Renstra BPOM 2010-2014, sehingga terdapat perubahan indikator yang dijelaskan dalam tabel 1.4. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan telah menunjukkan hasil yang baik, namun demikian untuk periode yang akan datang kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan masih terus perlu ditingkatkan utamanya terkait kualitas perencanaan.
-7Tabel 1.4 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Periode 2010-2014 No
Indikator
1.
Jumlah unit kerja yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan* Jumlah unit kerja yang menyusun LAKIP tepat waktu*
2.
2011 26
57
57
58
2010 53
2011 53
Realisasi 2012 54
59
25
19
35
37
2013 54
2014
2013 54
2014
3.
Jumlah satuan kerja (satker) yang menyusun laporan keuangan tepat waktu*
39
39
40
40
39
39
40
40
4.
Jumlah unit kerja yang mengembangkan dan menerapkan QMS* Jumlah sistem yang dikembangkan* Jumlah dokumen naskah akademik pengembangan organisasi yang dihasilkan* Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan di pusat* Persentase unit kerja yang mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu** Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring evaluasi yang dihasilkan** Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan**
0
54
54
55
2
54
54
54
1
1
1 2
1 3
1
1
2 2
1 3
2
5
2
2
4
5
2
2
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100
-
-
-
-
15
-
-
-
-
15
-
-
-
-
4
-
-
-
-
3
5. 6. 7. 8. 9.
10.
2010 53
Target 2012 54
Sumber: LAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan 2014 Ket: *) Indikator kegiatan 2010 s.d 2013 sesuai Renstra 2010-2014 sebelum revisi **) Indikator kegiatan 2014 sesuai Renstra 2010-2014 setelah direvisi
-81.2
Potensi dan Permasalahan Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun
eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan tidak terlepas dari potensi dan permasalahan BPOM yang semakin kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut: 1.2.1 Peraturan perundang-undangan terkait dengan Perencanaan dan Keuangan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Perencanaan dan Keuangan mengacu beberapa peraturan perundang-undangan (regulasi) pemerintah. Adanya
perubahan
regulasi
eksternal
tersebut
akan
mempengaruhi
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam perencanaan
dan
keuangan.
Berdasarkan
perubahan
tersebut,
Biro
Perencanaan dan Keuangan perlu menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang perencanaan, pengembangan organisasi, program, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. undangan
yang
saat
ini
mengalami
Beberapa
peraturan perundang-
perubahan
dan
perlu
segera
ditindaklanjuti Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut : a) Peraturan yang berkaitan dengan keuangan, antara lain Peraturan Pemerintah
No
71
Tahun
2010
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan ini K/L diwajibkan menerapkan Laporan Keuangan berbasis Akrual. Implementasi secara penuh akan dimulai pada 2015. Sebelumnya selama masa peralihan (2010-2014) K/L masih dimungkinkan menyusun laporan keuangan berbasis kas menuju akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP. b) Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kinerja antara lain Peraturan
Presiden
Akuntabilitas
Kinerja
Nomor
29
Pemerintah
Tahun dan
2014
tentang
peraturan
Sistem
pelaksanaan
Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
-9c) Peraturan yang berkaitan perencanaan dan penganggaran antara lain Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, Peraturan
Presiden
Nomor
2
Tahun
2015
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah,
PP
No.
90
Tahun
2010
tentang
Penyusunan RKA-KL, serta Peraturan Menteri Keuangan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran. d) Peraturan yang berkaitan dengan organisasi antara lain kebijakan penyusunan organisasi dengan pendekatan tepat ukuran (right sizing). e) Peraturan tentang pemekaran wilayah di masing-masing propinsi, kabupaten, kota antara lain adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan adanya daerah otonomi baru, otomatis terjadi pembagian wilayah kerja bagi balai pengawasan obat dan makanan di daerah. f) Peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan umum lainnya, antara lain PP Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan Peraturan tersebut di atas harus disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. Sebagai contoh adalah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Apabila aturan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut tidak dipatuhi, opini keuangan BPOM dapat terpengaruh, sehingga pencapaian kinerja (tujuan dan sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal. 1.2.2 Jejaring
Kerja
Sama
dengan
Lintas
Sektor
Terkait
dengan
Perencanaan dan Keuangan Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sistem perencanaan nasional mewajibkan
perencanaan
dilakukan
secara
sinergi
antar
pemangku
kepentingan, dalam hal ini adalah Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga
terkait,
serta
pemangku
kepentingan
lain
yang
berkaitan. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit
-10di BPOM yang konsisten dalam menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana pedoman perencanaan nasional harus senantiasa berkoordinasi dengan suprasistem perencanaan dan penganggaran yaitu Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sudah semestinya dimonitor dan dievaluasi untuk mengukur capaian kinerja instansi sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dan pemangku kepentingan terkait. Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi ukuran suatu K/L dalam pelaksanaan kinerjanya. Untuk itu, BPOM melalui Biro Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan suprasistem yaitu Kementerian PAN dan RB dalam upaya peningkatan kualitas penerapan SAKIP dan implementasi Reformasi Birokrasi. 1.2.3 Reformasi di Bidang Perencanaan dan Penganggaran Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Sebagai tindaklanjut
terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundangan
tersebut,
Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada: 1) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja yaitu pendekatan penganggaran atas dasar perencanaan kinerja, 2) Penganggaran berjangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan,
pengambilan
keputusan
terhadap
kebijakan
tersebut yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan
implikasi
biaya
keputusan
pada
tahun
berikutnya dalam bentuk prakiraan maju, dan 3) Sistem penganggaran terpadu, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup seluruh jenis belanja pemerintah dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
-11Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, berjangka menengah serta terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan 3 (tiga) prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu: a) Kerangka
Kebijakan
Fiskal
Jangka
Menengah,
yaitu
pendekatan
penyusunan prakiraan ketersediaan anggaran sesuai tujuan kebijakan fiskal jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal; b) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas. Hal ini dimungkinkan melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Dengan prinsip ini, kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dihitung sejak tahun sebelumnya guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui; dan c) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berorientasi kinerja. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi, misi, dan tujuan
pembangunan
pada
tingkat
Kabinet
dan/atau
dalam
rangka
pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi. Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan logic model maupun logical framework. BPOM sudah menerapkan keduanya, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan kerangka pikir tidak mengalami kesulitan. Kerangka pikir penyusunan program tersebut akan menjadi arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja. Tantangan ke depan adalah mengembangkan perencanaan berdasarkan pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Risiko dalam perencanaan perlu dikelola sehingga Sektama dapat mengawal pencapaian kinerja BPOM. 1.2.4 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik,
BPOM
melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang
-12diharapkan dari pelaksanaan RB. Pola pikir pelaksanaan RB sebagaimana Gambar 1.3 di bawah ini:
PENGAWASAN INTERNAL
ORGANISASI
TATA LAKSANA
SDM
AKUNTABILITAS KINERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
HASIL
PELAYANAN PUBLIK
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
PENGUNGKIT
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
INOVASI & PEMBELAJARAN
Gambar 1.3 Pola Pikir Pelaksanaan RB
Dalam Keuangan
pelaksanaan
berperan
Reformasi
dalam
penataan
Birokrasi, dan
Biro
Perencanaan
penguatan
organisasi
dan dan
tatalaksana, penguatan akuntabilitas dan pola pikir dan budaya kerja, sebagai berikut: 1)
Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOM memiliki instansi vertikal
atau UPT BB/Balai POM di tingkat provinsi. Selain itu, untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan dengan negara lain dan daerah-daerah yang sulit dijangkau dari ibukota provinsi, BPOM memiliki Pos POM. Peran BPOM, BB/Balai POM dan Pos POM perlu dilakukan penataan dan penguatan baik dari segi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih optimal. Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. 2)
Penataan Tatalaksana Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen
untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan
dan
secara
terus-menerus
meningkatkan
pengawasan
serta
memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen
-13BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001:2008; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement for Pharmaceutical Inspectorate (PI 0023), OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013 Information Security Management System; WHO Quality System Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002); dan Akreditasi Pranata Penelitian
dan
Pengembangan
untuk
sistem
riset
dan
pengembangan
(KNAPPP02:2007). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan juga dilakukan melalui penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPOM, antara lain pendaftaran produk (obat, obat tradisional,
kosmetik,
pangan
olahan)
dan
berbagai
penyelenggaraan
manajemen pemerintahan lainnya yang dilakukan secara elektronik serta keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Berbagai sistem manajemen mutu dan pengembangan e-government yang dapat meningkatkan kinerja BPOM tersebut seyogyanya dapat diintegrasikan sesuai dengan ruang lingkupnya agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 3)
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
bertujuan
untuk
meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB tahun 2014 memperoleh nilai B. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja BPOM.
Namun,
penatausahaan
BPOM
manajemen
perlu
melakukan
pemerintahan
penyempurnaan
(keuangan
dan
BMN)
dalam dalam
mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi
masyarakat
terhadap
akuntabilitas
BPOM
selaku
institusi
pengawasan, BPOM akan menerapkan e-performance, e-planning, dan eproposal. BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan BPOM dari BPK.
-144)
Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan
konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, BPOM telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi pembelajaran
atau
inovasi
dalam
proses
perubahan
yang
dilakukan.
Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB. Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Rangkuman analisa pengaruh lingkungan strategis diatas dapat dilihat dalam gambar 1.4 berikut: Gambar 1.4 Rangkuman Analisis SWOT
1. 2. 3. 4.
KEKUATAN Kualitas SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang memadai Penerapan sistem manajemen mutu Pedoman kerja yang jelas Adanya Komitmen Pimpinan dan staf
1. 2. 3.
4. 5.
1. 2. 3. 4.
PELUANG Menjadi acuan unit kerja dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan evaluasi Koordinasi antar lembaga yang semakin kuat, terutama terkait perencanaan dan penganggaran Semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPOM Desentralisasi dapat memungkinkan pemekaran wilayah yang menuntut kajian penyesuaian organisasi BPOM
1. 2. 3.
4. 5.
KELEMAHAN Masih terbatasnya jumlah pegawai sehingga kinerja belum optimal Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pekerjaan Pegawai yang melaksanakan tugas fungsional tertentu belum diangkat dalam jabatan yang sesuai Variasi latar belakang pendidikan belum sesuai kebutuhan Belum ada penunjukan PIC khusus mengkoordinasi dan melayani unit kerja dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi TANTANGAN Perubahan peraturan perundang-undangan Perkembangan teknologi yang sangat cepat Tuntutan suprasistem agar perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan pada aspek teknis, ekonomi, sosial, dan spasial Komitmen pimpinan unit kerja masih kurang Kebijakan yang belum sinergi antar suprasistem dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
-15Berdasarkan Perencanaan
dan
hasil
Analisa
Keuangan
SWOT
perlu
tersebut
memperkuat
di
atas,
sistem
maka
Biro
perencanaan,
penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan. Dengan memperhatikan kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta pengaruh lingkungan eksternal, Biro Perencanaan dan Keuangan harus melakukan inovasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan untuk dapat menjawab permasalahan yang tergambar dalam gambar 1.5. Belum Optimalnya Peran Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengelolaan Keuangan
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi BPOM
Belum optimalnya pengelolaan keuangan BPOM
Belum optimalnya sistem dan organisasi BPOM
Peran Biro Perencanaan dan Keuangan Pembinaan terkait Perencanaan dan Laporan Keuangan kepada Unit Kerja
Pemberian pelayanan terkait keuangan dan administrasi lainnya
Gambar 1.5 Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang melakukan koordinasi dan pelayanan di bidang manajemen kinerja perlu terus dilakukan penguatan kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan sehingga hasil pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan sasaran organisasi BPOM. Untuk itu, isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan data dan informasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta keuangan belum terintegrasi;
-162. Penerapan peraturan perundang-undangan yang belum optimal untuk mendorong reformasi perencanaan; 3. Implementasi ketatalaksanaan dan tata hubungan kerja belum optimal; 4. Pemanfaatan perencanaan,
teknologi
informasi
penganggaran,
dan
monitoring
komunikasi dan
di
evaluasi
dalam serta
keuangan yang belum optimal. Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Biro Perencanaan dan Keuangan
perlu terus melakukan perbaikan,
dalam
menjalankan tugas utamanya untuk koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat sehingga mampu beradaptasi. Dengan etos kerja tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran BPOM.
Gambar 1.6 Bisnis Proses Biro Perencanaan dan Keuangan
Sesuai dengan bisnis proses pada gambar di atas, untuk melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal maka diperlukan penguatan peran dan kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk periode 2015-2019 sebagaimana tabel 1.6.
-17Tabel 1.6 Penguatan Peran dan Kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 Koordinasi: 1. Penyusunan renstra BPOM dan Sekretariat Utama 2. Pengembangan Organisasi 3. Penyusunan Renja BPOM 4. Penyusunan DIPA BPOM 5. Penyusunan perjanjian kinerja BPOM 6. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM dan Sekretariat Utama 7. Penyusunan Laporan Tahunan BPOM 8. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM, Sekretariat Utama, dan Belanja Subsidi 9. Penyusunan dokumen penganggaran pinjaman luar negeri
Pelayanan: 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Monitoring dan evaluasi 4. Tata laksana dan tata kerja 5. Verifikasi Keuangan
-18BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1
Visi Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya sesuai dengan tugas dan fungsi. Mengingat Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Biro Perencanaan dan Keuangan
yang akan dicapai sesuai Renstra periode
2015-2019 adalah sama dengan Visi BPOM yaitu: “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra BPOM 2015-2019. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman
: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak
membahayakan
saat
digunakan
pada
manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin. Daya Saing : Kemampuan produsen menghasilkan Obat dan Makanan yang telah memenuhi standar, baik standar
nasional maupun
internasional, sehingga Obat dan Makanan lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.
-192.2
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Biro
Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut: 1.
Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan
Obat
dan
Makanan
merupakan
pengawasan
komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu
melindungi
masyarakat
dengan
optimal.
Menyadari
kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional dalam mencapai tujuan sasaran strategis ini.
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan
harus
dapat
memperkuat
pelaksanaan manajemen risiko pada semua proses bisnis BPOM, mulai dari tahap identifikasi, analisis risiko, perencanaan risiko, penanganan risiko, sampai pada pemantauan risiko. 2.
Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan Makanan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi pro-active control dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang
memenuhi komunikasi
standar, dan terkait
-20diberi kemudahan akses informasi dan
Obat
dan
Makanan,
serta
memberikan
laporan/pengaduan atas kejadian pelanggaran Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi
dengan
kebijakan
dari
Pemerintah
Daerah,
sehingga
pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 3.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan saranaprasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kompetensinya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
-21Selain itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno
structure),
namun
juga
melaksanakan
fungsi
pengaturan
(regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk
itu,
diperlukan
penguatan
kelembagaan/
organisasi.
Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing). 2.3
Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah: 1. Profesional Menegakkan
profesionalisme
dengan
integritas,
objektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
-226. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 2.4
Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan
potensi dan permasalahan Biro Perencanaan dan Keuangan, ditetapkan tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien” Uraian tujuan: 1.
Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit pendukung berperan memperlancar proses pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
2.
Akuntabel merupakan kriteria pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan
serta
dapat
dipertanggungjawabkan. 3.
Efektif adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dapat menyasar pada fungsi/tujuan.
4.
Efisien
adalah
penggunaan
sumber
daya
yang
paling
optimal,
penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan/kinerja yang diberikan. Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan keuangan. 2.5
Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin
dicapai
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan,
dengan
mempertimbangkan
tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan
dapat mencapai
sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan
BPOM” dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai
-23tujuan. Untuk mengukur kinerja Biro Perencanaan dalam mencapai sasaran strategis tersebut, dirumuskan indikator sebagai berikut: 1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A, dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 54 unit kerja. 2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi SAP dengan target 100 persen per tahun. 3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001secara konsisten, dengan target 100 persen per tahun. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut di atas, Biro Perencanaan
dan
Keuangan
menyelenggarakan
kegiatan
“Koordinasi
Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan”, dengan sasaran kegiatan: 1. Dihasilkannya
dokumen
perencanaan,
penganggaran,
laporan
keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi. Indikator sasaran kegiatan adalah:
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan dengan target 15 dokumen per tahun.
2. Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Indikator sasaran kegiatan adalah:
Jumlah kajian Organisasi, tata laksana, dan Reformasi Birokrasi dengan target 1 per tahun.
Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:
-24Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Visi
Misi
Tujuan
Obat dan Makanan Aman Meningkatk an Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A 2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten
Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi
4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
5. Jumlah kajian Organisasi, tata laksana, dan Reformasi Birokrasi
Kelima indikator pada tabel 2.1 ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019.
-25BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 20152019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Keberadaan
BB/Balai
POM
hampir
di
seluruh
wilayah
Indonesia
memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment areanya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.
-262) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan. Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada di BPOM) semestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli BPOM, tetapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM harus jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku
usaha
(khususnya
Obat
dan
Makanan),
asosiasi
pihak
universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Bentuk model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tetapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada mengoptimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu
-27harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial). 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas
laboratorium,
mendukung
pelayanan
penguatan publik,
sistem
informasi
pengembangan
SIPT
teknologi sebagai
untuk aplikasi
knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas. Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan
strategi
dan
upaya
penguatan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan),
penguatan
monitoring
dan
evaluasi,
peningkatan
kualitas
pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BPOM perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time
yaitu berupa data-data kondisi
(misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.
-28Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi BPOM, kebijakan ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 3) Penguatan
Regulatory
System
pengawasan
Obat
dan
Makanan
berbasis risiko; 4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan
untuk
mendorong
peningkatan
kinerja
lembaga
dan
pegawai; 6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Misalnya dalam konteks kerjasama, secara kelembagaan selama ini BPOM belum memiliki satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini. Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak terkait dengan model kerjasama yang akan
-29dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan kelembagaan dengan membentuk satu Deputi/ Biro/Bagian khusus yang bertanggungjawab atas program kerjasama dan kemitraan ini. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah SDM, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan
tahunan
dengan
penekanan
sesuai
isu
nasional
terkini
(penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut : – Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program
strategis
dalam
pengawasan
Obat
dan
Makanan
serta
memaksimalkan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra syarat yang harus dipenuhi. – Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum. – Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat
dan
Makanan
didukung
dengan
analisis
dampak
efektifitas
pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional. – Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program
(Renstra
2015-2019)
dalam
rangka
pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya.
peningkatan
kinerja
-303.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sektama tahun 20152019 adalah: 1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Sektama meliputi: 1) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; 3) Membangun manajemen kinerja mulai dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 4) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel termasuk penyajian laporan keuangan sesuai SAP yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 5) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; dan 6) Penguatan kemitraan di dalam dan di luar negeri terkait Obat dan Makanan 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
3.3 ARAH
KEBIJAKAN
DAN
-31STRATEGI
BIRO
PERENCANAAN
DAN
KEUANGAN Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Renstra BPOM dan Sektama periode 2015-2019, maka Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan arah kebijakan yaitu: Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur, tata laksana, perencanaan, penganganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
Adapun strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal, yaitu: 1. Membangun sistem manajemen kinerja (perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta keuangan) yang terintegrasi secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga; 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan; 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta keuangan; 4. Optimalisasi implementasi ketatalaksanaan dan tata hubungan kerja. Sebagai
bagian
dari
Sektama,
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan
melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program generik Sektama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan Biro Perencanaan
dan
Keuangan
yaitu
Koordinasi
perumusan
renstra
dan
pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta keuangan. Program, sasaran program, kegiatan strategis, sasaran kegiatan, serta indikator dalam lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan termuat dalam tabel 3.1.
-32Tabel 3.1 Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator di Biro Perencanaan dan Keuangan
Logic model yang digunakan untuk menggambarkan kerangka logis penjabaran sasaran strategis BPOM hingga sasaran kegiatan Koordinasi perumusan renstra dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta keuangan adalah seperti gambar 3.1 berikut ini:
Gambar 3.1 Logframe Biro Perencanaan dan Keuangan
-333.4 KERANGKA REGULASI Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit organisasi di Sekretariat Utama memerlukan dukungan regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi terkait
dengan
perencanaan,
penganggaran,
pengembangan
organisasi,
monitoring, evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Penyusunan/reviu regulasi tentang organisasi dan tata laksana; 2. Peraturan Kepala BPOM terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di BPOM, meliputi perencanaan jangka menengah (rencana strategis), maupun jangka pendek (rencana kerja); 3. Penyusunan/reviu regulasi tentang pedoman/juknis/juklak pelayanan di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan; 4. Penyusunan/reviu regulasi tata cara pengelolaan, pelaporan, dan penyajian informasi dan dokumentasi kinerja. 3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN Beberapa hal yang diusulkan terhadap kerangka kelembagaan Biro Perencanaan dan Keuangan, antara lain: 1) Perkuatan fungsi pengembangan organisasi dan tata laksana. 2) Perkuatan fungsi pengelolaan keuangan diintegrasikan dengan fungsi yang mengelola aset negara. 3) Perkuatan tata laksana yang berperan dalam mempermudah dan menjaga konsistensi proses sampai dengan hasil kinerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan, termasuk pemeliharaan Sistem Manajemen
Mutu
yang
telah
diimplementasikan
BPOM
untuk
memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. 4) Perkuatan koordinasi internal dengan unit kerja terkait dan eksternal dengan K/L dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen kinerja BPOM.
-345) Perbaikan tata laksana yang berperan dalam mempermudah dan menjaga konsistensi proses sampai dengan hasil kinerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain struktur, aspek penting yang lain terkait dengan kelembagaan adalah mengenai SDM. SDM saat ini disebut ASN merupakan salah satu modal kerja organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Di dalam pemerintahan,
ASN
yang
kompeten
harus
disediakan
dalam
rangka
melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk membentuk ASN Biro Perencanaan dan Keuangan yang andal, profesional, adaptif, dan kredibel dibutuhkan sistem pengembangan kompetensi pegawai ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan prinsip kepastian karir, adil, professional, transparan, dan akuntabel. Agar perkembangan kompetensi pegawai ASN dapat sesuai dengan standar
yang
telah
ditetapkan,
perlu
dilakukan
analisis
kebutuhan
pengembangan kompetensi agar upaya yang dilakukan dapat terarah, efektif, dan efisien. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan analisis kompetensi jabatan dan kebutuhan pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengisi gap antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kondisi saat ini.
-35BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja Sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang telah ditetapkan maka target kinerja indikator masing-masing sasaran strategis (Program) pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
Sasaran Kegiatan 1: Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi Sasaran Kegiatan 2: Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB
Indikator 1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A 2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) 3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
2015 45
Target Kinerja 2016 2017 2018 47 49 52
2019 54
40
40
41
41
41
55
55
56
56
57
15
15
15
15
15
1
1
1
1
1
Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu menjabarkan strategi dan kegiatan strategis tersebut dalam kegiatan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya ungkit terhadap pencapaian kinerja. Intervensi ini dapat berupa serangkaian kegiatan namun
tidak
terbatas
pada
(i)
koordinasi
perencanaan
sesuai
siklus
perencanaan jangka menengah maupun siklus perencanaan tahunan BPOM, (ii) koordinasi penganggaran tahunan, (iii) koordinasi perencanaan organisasi,
-36tata laksana, dan reformasi birokrasi, (iv) koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPOM maupun Satker, (v) bimbingan, asistensi, ataupun pendampingan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, (vi) evaluasi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, (vii) peningkatan kompetensi perencanaan dan keuangan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan maupun unit kerja di lingkungan BPOM, serta (vii) penyediaan sarana prasarana pendukung kerja. Meskipun indikator yang ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah indikator yang berorientasi jumlah, namun kualitas sesuai regulasi yang telah ditetapkan suprasistem maupun internal BPOM tetap menjadi perhatian dan melekat pada setiap dokumen yang disusun. 4.2 Kerangka Pendanaan Sesuai target kinerja
masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Sasaran Program Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
Alokasi (Rp Milyar) Sasaran Kegiatan Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB
Indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
2015
2016
2017
2018
2019
45,7
50
55
61
67
-37BAB V PENUTUP
Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh masing-masing unit bagian di dalamnya sehingga kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi visi dan misi program pengawasan Obat dan Makanan. Renstra Biro ini dimaksudkan untuk
mengurangi
kesenjangan
dalam
program, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan
keuangan
pembangungan
yang
BPOM.
Dengan
berkelanjutan
dan
penyusunan
pengelolaan data serta
menerapkan transparan
prinsip-prinsip serta
akuntabel
diharapkan penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan dapat dijalankan secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya perlindungan kepada
masyarakat
di
bidang
kesehatan
dapat
lebih
terjamin
guna
membentuk masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing. Renstra
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan
ini
terbuka
untuk
disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Renstra adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Dra. Ratna Irawati, Apt. M.Kes. NIP 19630525 199103 2001
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR OR.01.02.211.05.15.1089 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019 KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5.
-2Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
8.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
9.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515); 11. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.2.21.04.15.1986 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019.
-3Pertama
:
Menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua
:
Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Ketiga
:
Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai: a. acuan Biro Perecanaan dan Keuangan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan.
Keempat
:
Terhadap pelaksanaan Keuangan dilakukan:
Renstra
Biro
Perencanaan
dan
a. pemantauan secara berkala; dan b. evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis. Kelima
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015 KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes. NIP. 19630525 199103 2001
Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan Update 2 April 2015 Target Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
2015
2016
2017
Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
Unit Organisasi Pelaksana
Badan Pengawas Obat dan Makanan SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
Sekretariat Utama
1
Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM
Pusat
2
Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK Pusat
3
Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN
Pusat
B
BB
A
A
AA
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
B
A
A
A
A
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM
45,7
50,00
55,00
61,00
67,00 Biro Perencanaan dan Keuangan
45,7
50,00
55,00
61,00
67,00 Biro Perencanaan dan Keuangan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 1
Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai Pusat penerapan SAKIP A
45
47
49
52
54
2
Jumlah satker dengan laporan keuangan Pusat yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
40
40
41
41
41
3
Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten
Pusat
55
55
56
56
57
Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi 1
Pusat Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
15
15
15
15
15
1
1
1
1
1
Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB 2
Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
Pusat
K/L-NB-NSBS
ANAK LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2015-2019 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan No regulasi 1 Penyusunan/reviu regulasi tentang organisasi dan tata laksana
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Meningkatkan efesiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
2 Peraturan Kepala BPOM terkait dengan pelaksanaan Perlu adanya reformasi perencanaan pembangunan di perencanaan pembangunan di BPOM, meliputi BPOM untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat perencanaan jangka menengah (rencana strategis), dan Makanan maupun jangka pendek (rencana kerja); 3 Penyusunan/reviu regulasi tentang pedoman/juknis/juklak pelayanan di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan;
Unit Penanggungjawab
Unit Terkait/ Institusi
1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Humas
Kementerian Hukum dan HAM
1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Humas
Kementerian Hukum dan HAM
Panduan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam 1. Biro Perencanaan dan Keuangan memberikan layanan serta pembinaan kepada seluruh unit 2. Biro Hukum dan Humas organisasi/satker/eselon II di lingkungan BPOM dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan;
4 Penyusunan/reviu regulasi tata cara pengelolaan, Panduan bagi unit organisasi/satker/eselon II di lingkungan 1. Biro Perencanaan dan Keuangan pelaporan, dan penyajian informasi dan dokumentasi BPOM dalam melaksanakan pengelolaan, pelaporan, dan 2. Biro Hukum dan Humas kinerja. penyajian informasi dan dokumentasi kinerja.
