BAB I PENDAHULUAN KONDISI UMUM

BAB I – PENDAHULUAN

KONDISI UMUM Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang` diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 7. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan lima quick wins dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan Teknologi Informasi; PNBP (Pen gelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Purwokerto selaku institusi peradilan dari 4 lingkungan peradilan dibawah

Mahkamah

Agung

RI

selama

tahun

2014

serta

langkah-langkah

kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2014

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

1

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; 4. Undang-Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 20. Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung; 21. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

2

22. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (disempurnakan melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 dalam klausul menimbang bagian b; 23. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga susunan organisasi Pengadilan Agama Purwokerto masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Pengadilan Agama Dibantu Oleh Seorang Wakil Panitera dan Beberapa Orang Panitera Muda, Beberapa Orang Panitera Pengganti dan Beberapa Orang Juru Sita”. Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan Merangkap Sekretaris Pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagaimana pada Lampiran I. LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

3

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

-

Perkawinan

-

Zakat

-

Waris

-

Infaq

-

Wasiat

-

Shadaqah

-

Hibah

-

Ekonomi Syari’ah

-

Wakaf Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan

Agama

Purwokerto mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Fungsi Mengadili (judicial power) Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

di

tingkat

pertama

terhadap

perkara-perkara

yang

menjadi

kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009). 2) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Selain tugas dan kewenangan sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal

tersebut Pengadilan Agama dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang – Undang

1) Fungsi Administratif Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)


4

2) Fungsi Lainnya : a)

Pelayanan

penyuluhan

sebagainya.

(Keputusan

hukum, Ketua

pelayanan

riset/

Mahkamah

penelitian

Agung

RI

dan

Nomor

KMA/004/SK/II/1991). b)

Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN C. 1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Purwokerto mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan halhal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Purwokerto 2. Adanya

undang

undang/Keppres

yang

mengatur

kewenangan

Pengadilan Agama selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama bidang perdata agama. 3. Purwokerto sebagai tempat berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto merupakan Ibu Kota Kabupaten Banyumas yang merupakan pusat administrasi dan merupakan barometer kemajuan bagi kota kota se eks Karesedinan Banyumas. 4. Pengadilan Agama Purwokerto membawahi 16 kecamatan dari 27 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas, sedangkan 11 kecamatan lainnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas. 5. Pengadilan Agama Purwokerto memiliki Bangunan Gedung Kantor yang sudah prototipe yang terletak di jalan Protokol dengan luas bangunan 1200 m2 diatas tanah seluas 4200 m2

C.2 Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dirinci dalam beberpa aspek :


5

1. Aspek Proses Peradilan 

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat

pencari

keadilan

di

wilayah

hukum

Pengadilan Agama Purwokerto. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Pengadilan Agama Purwokerto belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan

di Pengadilan Agama

Purwokerto. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja



Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Belum maksimalnya penggunaan teknologi minformasi dalam manajemen perkara

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Purwokerto dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C.3 Peluang (Opportunities)

Berikut

adalah

peluang-peluang

yang

dimiliki

Pengadilan

Agama

Purwokerto untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Agama Purwokerto yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia


6

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang


Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Purwokerto berupa internet, website Pengadilan Agama Purwokerto, penggunaan aplikasi SIADPA, aplikasi Tabayun Online,

Sms

Gateway

dan

aplikasi

aplikasi

di

bidang

Kesekretariatan.

C.4 Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Purwokerto yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Agama Purwokerto belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Purwokerto

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan


Letak Pengadilan Agama Purwokerto yang cukup jauh, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang membutuhkan waktu lebih lama


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan


7

BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Rencana

Strategis Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2010-2014

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Purwokerto diselaraskan dengan arah

kebijakan

dan

program

Mahkamah

Agung

yang

disesuaikan

dengan

pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. Adapun visi dari Pengadilan Agama Purwokerto, adalah: “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purwokerto 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Informasi 5. Meningkatkan integritas dan wibawa Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut : 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 2. Meningkatnya pelayanan pemberian ketera ngan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, Hisab Rukyat, Pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

8

3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme 4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia aparatur peradilan 5. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana,rumah tangga kantor yang tepat dan memadai 6. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut : 1. Terdaftarnya perkara tingkat pertama secara cepat dan tertib 2. Terwujudnya transparansi peradilan 3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana 4. Terbitnya putusan perkara tingkat I secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable) 5. Melakukan koordinasi dengan instansi

vertikal dalam perkembangan hukum

agama 6. Terwujudnya jadual waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah qiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal) 7. Dilayaninya mahasiswa yang hendak melakukan penelitian 8. Diterimanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan secara tetib 9. Meningkatnya jumlah dan

kualitas pegawai,kesejahteraan pegawai dan

penyelesaian admistrasi kepegawaian 10. Meningkatnya kualitas Hakim dalam penguasaan substansi hukum formil dan materiil 11. Meningkatnya kualitas Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti sebagai supporting unit Hakim 12. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang teknologi informasi 13. Meningktnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan keuangan 14. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan barang milik negara LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

9

15. Meningkatnya

tertib

administrasi

persuratan,

pendayagunaan

barang,

perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor 16. Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya 17. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu : 1. Pengarsipan Berkas Perkara 2. Penyelesaian Perkara Perdata Prodeo b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi, berupa kegiatan gaji dan operasional. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama berupa pengadaan jaringan instalasi dan perangkat pengolah data dan komunikasi.


10

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA`PURWOKERTO Pengadilan Agama Purwokerto telah meriviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: W11-A22/2405/OT.01.1/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 sebagai berikut :


11

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2014 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. a. Persentase perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 50% 100% 80% 75% 10%

100% 100% 100% 1:250 99%

100%

95% 100% 100% 100%

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Purwokerto, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.


12

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Purwokerto, sebagai berikut:

NO

1.

SASARAN

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a.

Persentase mediasi yang diselesaikan.

b.

Persentase diselesaikan

c.

Persentase perkara yang diselesaikan

sisa

perkara

yang

d.

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a.

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. c. Persentase perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

50% 100% 80% 75% 10%

100% 100% 100% 1:250 99%

100%

95% 100% 100% 100%


13

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 15 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

- Meningkatnya penyelesaian perkara

- Peningkatan aksepbilitas Hakim

putusan

REALISASI

CAPAIAN (%)

32,47%

64,94

100%

100

80,04%

100,05

75%

74,6%

99,5

10%

5,43%

184

100% 100% 100%

99,32 % 99,88 %

99,32 % 99,88 %

1:250

1:502

49,80

99%

95,35%

96,3

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

50%

- Peningkatan efektifitas Ratio Majelis Hakim terhadap pengelolaan perkara penyelesaian perkara a. Persentase perkara prodeo - Peningkatan aksesibilitas yang diselesaikan masyarakat terhadap

100% 80%


14

peradilan justice)

(acces

to

- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Meningkatnya kualitas pengawasan

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak c. Persentase perkara yang telah selesai dan sudah diarsipkan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan okum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100

95%

96,28%

101,3

100%

0%

-

100%

100%

100

100%

100%

100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2013 Pengadilan Agama Purwokerto telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

PENINGKATAN UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu : a. Persentase mediasi yang diproses di targetkan 50% dari jumlah perkara yang diupayakan mediasi ( 348 perkara) berhasil di mediasi ( 113 perkara ); b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditarget 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2013 (818 perkara) dapat terselesaikan semua di tahun 2014; c. Persentase perkara yang diselesaikan/diputus ditargetkan 80% dari jumlah perkara diterima tahun 2014 ( 3196 perkara) ditambah sisa perkara tahun 2013 (. 818 perkara) terselesaikan (3213 perkara); d. Persentase perkara yang selesai kurang dari 6 (enam) bulan ditarget 75% dari jumlah perkara diterima tahun 2014 (3196 perkara) ditambah sisa perkara tahun 2013 (818 perkara) tercapai (2995 perkara); e. Persentase perkara yang selesai lebih dari 6 (enam) bulan ditarget 10% dari jumlah perkara diterima tahun 2014 (3196 perkara) ditambah sisa perkara tahun 2013. (818 perkara) terlampaui, dengan hanya ada ( 218 perkara) yang selesai lebih dari 6 (enam) bulan. LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

15

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a.

Persentase mediasi yang diselesaikan.

50%

32,5%

65

b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

80%

80,4%

100,5

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

75%

74,6%

99,5

10%

4,6%

185

c. d. e.

Berikut perbandingan indikator kinerja peningkatan penyelesaian perkara dari tahun 2012 :

2014

Selesai

Terima

Selesai

%

Terima

Selesai

Indikator Kinerja

2012

Terima

No

2013

%

1.

Mediasi

348

113

65

372

140

37,6

406

148

36,4

2.

Sisa perkara

818

818

100

883

883

100

821

821

100

3.

Perkara selesai

4014

3213

100,5

3890

3072

78,9

3915

3032

77,4

4.

Perkara

4014

2995

74,6

3890

2804

72

3915

2830

72,3

4014

218

4,6

3890

268

6,9

3915

202

5,1

selesai

%

kurang dari 6 bulan 5.

Perkara

selesai

lebih dari 6 bulan

PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM PENINGKATAN KUALITAS RENCANA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, yang kemudian dibagi menjadi 3 sub indikator yaitu : a. Tidak Banding di targetkan 100 % (3213 perkara) dan terealisasi 99,32 % atau sebanyak (3191 perkara) tidak mengajukan banding dan hanya (22 perkara) yang mengajukan banding. b. Tidak Kasasi di targetkan 100 % (3213 perkara) dan terealisasi 99,88 % atau sebanyak (3209 perkara) tidak mengajukan kasasi dan hanya (4 perkara) yang mengajukan kasasi. LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

16

c. Tidak Peninjauan Kembali di targetkan 100 % (3213 perkara) dan terealisasi 100 % atau seluruh perkara yang diputus tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

a.

P

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya okum: - Banding

100%

99,32%

99,32

- Kasasi

100%

99,88%

99,88

- Peninjauan Kembali

100%

100%

100

Berikut perbandingan indikator kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim dari tahun 2012 :

2014 No

2013

2012

Indikator Kinerja Jml Perkara

%

Jml Perkara

%

Jml Perkara

%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

a. - Perkara Ditangani

4014

3890

3915

- Tidak Banding

3191

99,32

3879

99,72

3897

99,54

- Tidak Kasasi

3209

99,88

3883

99,82

3911

99,89

4014

100%

3890

100

3914

99,97

- TidakPeninjauan Kembali

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara. Pengadilan Agama Purwokerto menargetkan rasio majelis hakim dengan jumlah perkara setidaknya 1:250 akan tetapi sampai akhir tahun 2014 tercapai 1:502. Artinya satu majelis hakim menangani 502 perkara dalam satu tahun. LAKIP Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014

17

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

a.

1 : 250

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1 : 502

49,80

Berikut perbandingan indikator ratio Majelis Hakim terhadap perkara dari tahun 2011 :

No

Indikator Kinerja

2014

2013

2012

Ratio majelis hakim

1. - Jumlah Majelis Hakim - Perkara Ditangani - Ratio

8

8

8

4014

3890

3915

1 : 502

1 : 486

1 : 489


PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan/diputus di targetkan 99% dari jumlah perkara yang diajukan tahun 2014 secara prodeo sebanyak 86 perkara, dan .2 perkara sisa tahun 2013 , berhasil di putus seluruhnya 82 perkara ; b. Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara onlin dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus ditarget 100% sudah bisa terlaksana; c. Persentase

perkara

yang

telah

selesai

dan

telah

diarsipkan/minutasi

ditargetkan 95 % dari jumlah perkara yang diputus tahun 2014 (. 3.213 perkara) berhasil terarsipkan (. 3.053 perkara);


18

No. a.

b.

c.

Indikator Kinerja Persentase perkara terselesaikan

Target

prodeo

Realisasi

%

99%

95,3%

96,3

100%

100%

100

95%

96,28%

101,3

yang

Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari Persentase perkara yang telah selesai dan telah diarsipkan/minutasi

Berikut perbandingan indikator kinerja peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dari tahun 2012 :

%

Perkara

Realisasi

%

Perkara

Realisasi

2012

Realisasi

2013

Perkara

2014

%

Persentase perkara prodeo yang terselesaikan

86

82

95,3

56

60

107

27

24

88,9

2.

Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari

1

1

100

1

1

100

1

1

100

3.

Persentase perkara yang telah selesai dan telah diarsipkan/minutasi

3.213

3.053

96,28

3072

2958

96,3

3032

2945

97,13

No

1.

Indikator Kinerja


19

MENINGKATNYA TERHADAP PUTUSAN diuraikan dalam capaianKEPATUHAN sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : PENGADILAN. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Tahun 2014 ditargetkan 100% .i Sampai akhir tahun 2014 ada

2 permohonan eksekusi.dan berhasil diputus

seluruhnya;


MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti. Sebagai instansi pelayan publik pastilah menuntut Pengadilan Agama memberikan pelayanan terbaik terhadap pencari keadilan sehingga jika ada pengaduan dari masyarakat pasti akan langsung ditindaklanjuti agar masyarakat selalu mendapat pelayanan yang prima. Begitupun jika ada pengawasan dari pihak yang berkompeten dan terdapat temuan yang berkaitan dengan kinerja maka sudah barang tentu temuan tersebut akan langsung ditindaklanjuti agar terwujud akuntabilitas lembaga yang baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2014, telah merealisasikan sejumlah pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pengadilan Agama Purwokerto tahun anggaran 2014. Realisasi anggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut :


20

No

Program

Pagu

Realisasi

%

Program Dukungan Manajemen dan a

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

5.356.792.870,-

99,24

0

0

0

31.910.000,-

31.355.000,-

Mahkamah Agung Program

b

5.397.727.000,-

Prasarana

Peningkatan

Sarana dan

Aparatur

Mahkamah

Agung

c

Program Peningkatan Manajemen

98,26%

Peradilan Agama


21

BAB IV – PENUTUP

A.

KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan

Agama Purwokerto

sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil realisasi kinerja rata-rata diatas 90.%, hanya penyelesaian perkara yang diupayakan mediasi dan ratio majelis hakim terhadap perkara yang masih harus terus diperjuangkan. Pembinaan dan pengawasan juga sudah berjalan baik . B.

SARAN Kebutuhan akan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya program kerja Pengadilan Agama Purwokerto. Begitu juga penambahan anggaran baik operasional maupun anggaran belanja modal serta anggaran untuk pokok bagi pelaksanaan core bisnis Pengadilan Agama Purwokerto yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan cepat dan biaya murah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2014. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purwokerto

kepada

publik. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin


22

IKU yg telah direview Renstra 2010-2014 yg telah direview RKT 2014 setelah review PKT 2014 setelah review RKT 2015


23

BAB I PENDAHULUAN KONDISI UMUM

Recommend Documents