BAB I PENDAHULUAN. A. Umum

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana merupakan Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Dan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan, dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh, Jujur, Obyektif, Transparan, dan akurat dan menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, selanjutnya dijabarkan menjadi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 s/d 2014. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin

Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (

Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1

Peraturan Presiden tersebut mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Sistem AKIP menghendaki transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity).

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu Kewenangan, Struktur Orgasnisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2014 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014. Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan menejemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalam dalam melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat ( Core Busines ) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indicator kinerja yang berhasil didentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

2

BAB I PENDAHULUAN A. Umum. Kabupaten Jembrana yang terletak diujung barat Pulau Bali, mempunyai luas wilayah 841.80 Km2, dengan jumlah penduduk 262.058 jiwa/229 orang per Kilometer, terdiri dari 5 Kecamatan dengan 52 Desa/Kelurahan. Sebagai Kabupaten yang terletak diujung barat Pulau Bali sekaligus juga merupakan pintu gerbang Bali Barat, mobilitas penduduk pendatang menjadi sangat tinggi, sehingga diperlukan regulasi pemerintah sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (basic service) dan menggali sektor unggulan (core competention) yang dilandasi pendekatan kesejahtraan (wellfare) yang berkeadilan, serta sebagaimana kita mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban (law and order) pada lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, terlindungi yang akhirnya kondisi kondusif secara umum dapat dicapai. Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, pada Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 6.270.946.100,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.421.292.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.849.653.500,00. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014, Sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 291.180.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 165.000.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 126.180.000,00. Jadi pada Tahun Anggaran 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD total sebesar Rp. 6.562.126.100,00 berupa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.586.292.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.975.833.500,00.

.

3

.

B.

Dasar Hukum Penyusunan Lakip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

A.

Landasan Idiil yaitu Pancasila,

B.

Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

C.

Landasan Operasional : 1.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional. 4.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana

14.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 68 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014.

16.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014.

17.

Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 162 / SAT.POL.PP / 2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang ditugaskan sebagai Petugas Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran dan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Kabupaten Jembrana.

C.

Profil Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana serta berpedoman dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 Tahun 2011 yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana. C.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berpedoman dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2008, sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.

5

2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;

b.

pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;

c.

pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan

d.

pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga secara terinci tercantum

pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Kepala Satuan : Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat. Rincian tugas Kepala Satuan yaitu sebagai berikut : a.

menyusunan program Satuan Pol PP berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b.

mengkoordinasikan kegiatan Satuan Pol PP dengan pejabat instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c.

mengkoordinasikan operasional pembinaan kepada masyarakat terhadap Perda, Peraturan Bupati, dan perilindungan masyarakat serta kebijakan lainnya melalui pemantauan ke lapangan agar tidak menggangu ketentraman dan ketertiban umum;

d.

mengkoordinasikan operasional pemantauan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui patroli, dukungan keamanan terhadap kegiatan dinas instansi dan penjagaan asetaset penting milik Pemerintah Kabupaten;

e.

mengkoordinasikan

dan

mengoperasionalkan

pelaksanaan

urusan

perlindungan

masyarakat ; f.

memfasilitasi penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, menegakan supremasi hukum;

6

g.

membina atau memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.

mengevaluasi pelaksanaan tugas para Kasi dan Kasubag. Tata Usaha melalui rapat-rapat rutin/insidentil, agar pelaksanaan tugas dapat diketahui kemajuan dan hambatannya;

i.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sub. Bagian Tata Usaha : Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja, serta urusan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanundangan yang berlaku; Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub. Bagian mempunyai fungsi : a.

Penyusun rencana kerja Sub. Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Penyelenggara urusan Tata Usaha, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya

sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang – undangan yang berlaku; c.

Pengkoordinasi pelaksanaan urusan Tata Usaha, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;

d.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yaitu sebagai berikut : a.

Menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dan menghimpun data musrenbang, RPJMD, LAKIP dari Kepala Seksi, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat terwujud dengan optimal;

b.

Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventarisasi dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan , kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

Mengumpulkan data dari masing-masing Seksi dan Sub. Bagian Tata Usaha secara rutin/insidentil serta menyusun laporannya kepada atasan;

7

d.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub. Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;

e.

Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang belaku;

f.

Memberi petunjuk kepada bawahan

agar pelaksanaan tugas bejalan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku; g.

Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

h.

Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

i.

Melaporkan hasil pelaksanan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah : Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati bekerja sama dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi : a.

penyusun rencana kerja Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

penyelenggara pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;

c.

pengoordinasi pelaksanaan urusan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;

Rincian tugas Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah yaitu sebagai berikut ; a.

menyusun rancana kegiatan Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah;

c.

menyiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelum diajukan ke Pengadilan;

d.

mengadakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;

e.

menyiapkan bahan-bahan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil putusan pengadilan bagi seseorang/badan hukum;

8

f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di

Seksi

Penegakan Perundang-undangan Daerah, serta mencari alternatif pemecahannya; g.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

i.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

k.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

pengendalian dan monitoring gangguan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi: a.

penyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

pengoordinasi pelaksanaan urusan pengendalian dan monitoring gangguan trantibum;

c.

penyelenggara pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui patroli;

d.

pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu sebagai berikut : a.

menyusun rancana kegiatan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

menyiapkan bahan dalam pelaksanaan patroli dan pengerahan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya;

c.

menyiapkan personil untuk pengawalan, pengamanan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya;

d.

mengadakan

pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui patroli dan

pengerahan personil, seperti pengendalian unjuk rasa, pengendalian bencana alam maupun bencana yang dilakukan ulah manusia, eksekusi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan;

9

e.

menyiapkan personil untuk mendukung kegiatan dinas/instansi agar dapat berjalan dengan aman dan tertib;

f.

menyiapkan personil penjagaan Kantor Bupati dan aset-aset Pemerintah Kabupaten lainnya;

g.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;

h.


i.


j.


k.


l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Seksi Pengembangan Kapasitas : Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

meliputi pelatihan dasar, kesamaptaan dan pembinaan serta

pengawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi: a.

penyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kapasitas sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

penyelenggara pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan/Desa/Kelurahan;

c.

pengordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar, kesemaptaan, serta penegakan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana;

d.


Rincian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas, adalah sebagai berikut : a.

menyusun rancana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

menyusun jadwal dan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar serta kesemaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

menyusun jadwal dan mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan/Desa/Kelurahan;

d.

mengadakan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan;

10

e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Kapasitas, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.


h.


i.


j.


6.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok menyiapkan / memelihara sarana dan prasarana untuk pengendalian dan monitoring gangguan trantibum dan penegakan peraturan dan perundang-undangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi: a.

penyusun rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

penyelenggara pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional;

c.

pengordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga dapat difungsikan secara optimal;

d.


Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut : a.

menyusun rancana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan kebijakan di bidang Operasional Trantib;

b.

menyusun kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional;

c.

memelihara peralatan / sarana dan prasarana agar kondisi peralatan berfungsi secara optimal;

d.

menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sarana dan Prasarana serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


11

g.


h.


i.


j.


7.

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi: a.

penyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

penyelenggara pendidikan dan pelatihan dasar perlindungan masyarakat (LINMAS) dimasing-masing Desa/Kelurahan;

c.

pembinaan dan pengawasan serta pendataan anggota Perlindungan Masyarakat dan Pos Keamanan Lingkungan di masing-masing Desa/Kelurahan;

d.

mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk anggota Perlindungan Masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas secara optimal;

e.

pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana;

b.

menyusun jadwal rencana latihan dasar dan mendata anggota Perlindungan Masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan;

c.

melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat, serta kegiatan Pos Keamanan Lingkungan;

d.

menyusun dan mengusulkan kebutuhan anggota Perlindungan Masyarakat, sehingga optimal dalam melaksanakan tugas;

e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perlindungan Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.


12

h.

membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan melalui laporan agar tugas-tugas dapat dipertanggung jawabkan;

i.


j.


8.

Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan

Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi diatas, ditetapkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan-jabatan sebagai berikut : a.

Kepala Satuan, eselon IIIa

b.

Sub.Bagian Tata Usaha, eselon IVa

c.

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, eselon IVa

d.

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, eselon IVa

e.

Seksi Pengembangan Kapasitas, eselon IVa

f.

Seksi Sarana dan Prasarana, eselon IVa

g.

Seksi Perlindungan Masyarakat, eselon IVa

Tabel C.1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA

KEPALA SATUAN SATUAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

PENGEMBANGAN KAPASITAS

SARANA DAN PRASARANA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA SATPOL.PP KECAMATAN

13

Pada Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 78 orang, Tenaga Honor / Harian sebanyak 2 orang dan didukung oleh Tenaga Kontrak ( Petugas Penegakan Perda ) sebanyak 85 orang sehingga total jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 165 orang.

Sedangkan Komposisi pendidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana khususnya Pegawai Negeri Sipil terdiri atas S I, sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 132 orang, SLTP sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 3 orang.

14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran daripada visi dan misi organisasi.

A. 1 Visi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, ditetapkan visi organisasi sebagai berikut : “ Terwujudnya Jembrana yang Aman, Damai, dan Patuh pada Peraturan yang berlaku ” Melalui visi oraganisasi ini semua jajaran Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan mampu menciptakan ketertiban dan keamanan

dimasyarakat, dengan tetap mendorong

masyarakat untuk patuh dan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang “Madani”

A.2

Misi

Untuk mewujudkan visinya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menetapkan 4 ( empat ) misi yang diuraikan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan Perlindungan Masyarakat. Bahwa tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman serta ketertiban masyarakat, untuk menciptakan suasana atau situasi yang aman dan tertib dilingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik dan lancar. 2. Meningkatkan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara dan aparatur lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sering kali terjadi pelanggaran

15

peraturan oleh masyarakat, untuk menindaklanjuti pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakanlah fungsi pengawasan dan fungsi penyidikan. 3. Meningkatkan Fungsi Penanggulangan Pemadam Kebakaran Dalam misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi untuk menyusun rencana kerja Pemadam Kebakaran dan Penanggualangan bencana Kebakaran. 4. Meningkatkan Peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam Dalam misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi untuk menyusun rencana kerja peningkatan peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam

A. 3.

Tujuan dan Sasaran Penjabaran “Misi” dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak

pada penataan tujuan. Adapun tujuan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum b. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati c. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran d. Meningkatkan Peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun dan sasaran stategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, khususnya tahun 2014, yakni : a. Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran. b. Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam. c. Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan d. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia.

16

A. 4.

Cara mencapai Tujuan dan Sasaran. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh

melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan 1. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jembrana dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir. 2. Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang strategik dapat pada tahun 2014 adalah : 1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Perubahan Bencana Alam 3. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Kegiatan Kegiatan merupakan pelaksanaan dari Program yang telah ditetapkan. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana pada tahun 2014 adalah : 1. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. 2. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. 3. Kegiatan Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati 4. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 5. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah 6. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum. 7. Kegiatan Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja

17

B.

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati ntidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Dan Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada format Perjanjian Kinerja terlampir.

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2014. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja .Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut

Indikator Kinerja Utama. Dalam Sistem AKIP

pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

19

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dilakukan dengan dua cara yaitu: 1). Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya terdiri dari satu sasaran kegiatan, maka capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diambil dari capaian sasaran kegiatan. 2) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh dua atau lebih sasaran kegiatan, maka capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diambil dari rata-rata capaian sasaran kegiatan dengan mengasumsikan semua sasaran kegiatan memiliki bobot yang sama.

Skema 3.A.1 Sasaran Satpol.PP sama dengan sasaran Kegiatan

Renstra Satpol.PP Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Kinerja : Frekuensi Peningkatan Kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur.

Sasaran : Kegiatan Peningkatan Kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur “Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur” Indikator Kinerja : Frekuensi Peningkatan Kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur.

20

Skema 3.A.2 Sasaran Satpol.PP didukung oleh beberapa sasaran Kegiatan

Sasaran: Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Indikator Kinerja : Frekuensi Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Indikator Kinerja : Frekuensi Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Perundang - Undangan Indikator Kinerja : Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Perundang-

undangan

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =

Realisasai Rencana

X 100%

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Rencana – (Realisasai –Rencana) X 100% Rencana Suatu pelaporan Akuntabilitas Kinerja tidak hanya berisi Tingkat keberhasilan /

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =

kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjuk oleh Pengukuran Penilaian Kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

21

A. 1. Capaian Kinerja Tahun 2013

1. Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran, memiliki indikator Kinerja Utama (IKU) ; Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. Untuk mencapai sasaran ini dengan Program Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1.1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dalam tahun 2013 dijabarkan dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran tahun 2013 menngunakan Input : dana sebesar Rp 76.760.000,00 SDM sebanyak 3 orang dan alat sebanyak 5 unit, Dari rencana dana sebesar Rp. 76.760.000,00, realisasi Rp. 74.057.856,00. (96,48%). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang, Rencana Alat sebanyak 5 unit, realisasi 4 unit. Keluaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran adalah terpenuhinya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran rencana 20 kali kegiatan realisasi 24 kali kegiatan (100%). Out Come kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran adalah terpenuhinya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Rencana 85%, realisasi 85% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran: a. Optimalisasi sarana dan prasarana Damkar yang tersedia b. Optimalisasi Personil Anggota Damkar yang tersedia c. Partisipasi warga masyarakat Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran: a. Luas Wilayah penanganan kebakaran b. Sarana dan Prasarana Damkar yang kurang memadai c. Terbatasnya jumlah personel Damkar. Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran: a. Penambahan / peremajaan sarana dan prasarana Damkar b. Penambahan Personil Damkar

22

Tabel A.1.1.1 Penaggulangan Musibah Kebakaran di Kabupaten Jembrana Tahun 2013

NO. 1

TGL. KEJADIAN

JENIS KEBAKARAN

2

1.

12-1-2013

2.

5-2-2013

3.

18-2-2013

4.

21-2-2013

5.

15-4-2013

6.

PEMILIK

3

4

ALAMAT 5

Gudang Pocari PT. Delta Satria Dewata Tabung Gas 3Kg

Norman SIO

Kel. Lelateng, Kec. Negara

I Nyoman Toyem

Kel. BB Agung

PT. Bali Maya Permai Bengkel Cat Mobil

Desa Pengambengan

21-4-2013

Ruang Pendingin Ikan Korsleting Kilometer Listrik Mess Pengadilan Negeri Rumah tinggal

Pengadilan Negeri Negara I Ketut Lundra

Desa Sangkar Agung

7.

21-4-2013

Tabung Gas 3Kg

Hj. Maria

Kel. Dauhwaru

8.

29-4-2013

I Kt. Kartika

Kel. Banjar Tengah

9.

13-5-2013

I Kt. Mustika

Desa Kaliakah

10.

5-6-2013

Bengkel Sepeda Motor Tabung Gas 12 Kg Rumah Tinggal

I Kt. Tormen

Desa Banyubiru

11.

6-9-2013

Pohon Beringin

Desa Pangyangan

Desa Pangyangan

12.

18-9-2013

Rumah tinggal

Pt. Agus Pariana

Desa Pergung

13

22-9-2013

Sampah

Br. Peh, Desa Kaliakah

14.

23-9-2013

Ban Mobil Truk

Br. Peh, Desa Kaliakah Sumarto

Desa Banyubiru

15.

24-9-2013

Sampah

Gudang Walet

Desa Baluk

16.

3-10-2013

Panel Listrik

PT. Bumi Bali Mina

Desa Pengambengan

17.

12-10-2013

Kel. Gilimanuk

Kel. Gilimanuk

18.

22-10-2013

Seak belukar di Gilimanuk Rumah

Md. Puspawati

Kel. Dauhwaru

19.

7-11-2013

Kilometer Listrik

Kantor Dispenda

20.

7-12-2013

Mujahidin

21.

14-12-2013

Gudang Penyulingan Cengkeh Rumah Tinggal

Jl. Surapati, komplek civic center Desa Baluk

Kt. Wardira

Desa Pergung

22.

21-12-2013

Ruangan Pidsus

Kejaksaan Negeri

23.

28-12-2013

Rumah Tinggal

Yayan Sofian

Jl. Udayana, Kel. Br. Tengah Desa Baluk

KERUGIAN (Rp) 6

+ 2.000.000.000

-

Desa Banyubiru Kel. Loloan Timur + 150.000.000

+ 20.000.000 + 1.000.000

+ 5.000.000

+ 40.000.000

+ 10.000.000

23

2.

Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Sasaran Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana

Alam, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) ; Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam. Sasaran Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam

dicapai dengan Program Pencegahan Dini dan

penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. 2.1. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam dilaksanakan dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam pada tahun 2013 menggunakan Input : dana sebesar Rp. 21.900.000,00. SDM sebanyak 2 orang dan alat sebanyak 5 unit, Dari rencana dana sebesar Rp. 21.900.000,00, realisasi

Rp.

21.540.000,00 (98,36%). Rencana SDM sebanyak 2 orang, realisasi 2 Orang, Rencana Alat sebanyak 5 unit, realisasi 5 unit. Keluaran Jumlah kegiatan yang tersedia.

Kegiatan

Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam rencana 1 jenis kegiatan realisasi 1 jenis kegiatan (100%). Out Come Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam adalah Terpenuhinya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam, Rencana 85%, realisasi 85% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam : a. Siaga 24 jam didalam menerima informasi dari masyarakat. b. Selalu berkoordinasi dengan Aparatur di Desa/Kelurahan. c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait terhadap bencana Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam : a. Koordinasi antar lembaga/instansi belum berjalan sesuai rencana b. Sarana dan Prasarana yang terbatas. Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam : a. Dilaksanakan Rapat koordinasi antar lembaga/instansi terkait. b. Selalu mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain baik di Daerah maupun di tingkat Provinsi

24

3. Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran

Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan,

dengan IKU; Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dicapai dengan Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan

3.1 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan kegiatan: a.

Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati,

b.

Penyidikan Pelanggaran Perda,

c.

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah,

d.

Patroli Gangguan Trantibum

a. Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati, Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati pada tahun 2013 menggunakan Input : dana sebesar Rp. 72.330.000.00 SDM sebanyak 3 orang dan alat sebanyak 2 unit Dari rencana dana sebesar Rp. 72.330.000.00, realisasi Rp. 70.076.041,00 (96,88%). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang. Keluaran Kegiatan Terpenuhinya Operasi Penegakan Perda rencana 96 kali realisasi 96 kali kegiatan (100%). Out Come Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati adalahTerpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 80% realisasi 80% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati: a.

Sosialisasi Peraturan Daerah

b.

Koordinasi aparatur penegak hukum di Kabupaten Jembrana

c.

Meningkatnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Jembrana

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati : a.

Minimnya SDM yang khusus menangani pelanggaran Perda

b.

Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki

c.

Masih banyak pelanggaran yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati : a.

Optimalkan koordinasi aparatur penegak hukum

b.

Optimalkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

c.

Mengedepankan Operasi preventif non yustisial.

25

b. Penyidikan Pelanggaran Perda, Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda pada tahun 2013 menggunakan Input : dana sebesar Rp 60.000.000,00 SDM sebanyak 3 orang. Dari rencana dana sebesar Rp. 60.000.000,00, realisasi

Rp. 53.000.000,00 (88,33%).Rencana SDM sebanyak 3 orang,

realisasi 3 Orang. Keluaran Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda

adalah Jumlah kegiatan

Penyidikan Pelanggaran Perundang-undangan, rencana 120 realisasi 106 (88,33%). Out Come Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 80%, realisasi 80% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan Penyidikan Pelanggaran Perda : a. Sosialisasi PERDA b. Pembinaan c. Pengawasan Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda : a. Terbatasnya jumlah SDM Satpol.PP dimana tidak adanya Petugas Satpol.PP sebagai PPNS b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satpol.PP, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Tupoksi. c. Masih adanya Peraturan Daerah yang memuat sanksi kurungan 6 bulan sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan berkas Tipiring. Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda : a. Perlu dibentuk Petugas Satpol.PP khusus sebagai PPNS b. Optimalisasi sarana dan prasarana c. Revisi Perda

c. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah pada tahun 2013 menggunakan Input : dana sebesar Rp. 946.082.800,00 SDM sebanyak 60 orang dan alat sebanyak 3 unit Dari rencana dana sebesar Rp. 946.082.800, realisasi Rp 945.020.400,00 (99,89%). Rencana SDM sebanyak 60 orang, realisasi 60 Orang. Keluaran Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah Terpenuhinya Operasi Penegakan Perda rencana 360 kali realisasi 360 kali (100%). Out Come Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 80% realisasi 80% capaian kinerja 100 %.

26

Faktor pendorong keberhasilan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan

Daerah : a. Letak georafis Kabupaten Jembrana memungkinkan dapat dijangkau kegiatan b. Kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar Peraturan Daerah c. Koordinasi dengan aparat terkait Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah : a. Terbatasnya SDM Personil Pol.PP yang berstatus PNS dan berlatar pendidikan Hukum. b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Solusi pemecahan masalah pada

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan Daerah : a. Menambah Personil Pol.PP dari Tenaga Kontrak b. Optimalisi sarana dan prasarana yang dimiliki c. Meningkatkan SDM Personil

d. Patroli Gangguan Trantibum Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum pada tahun 2013 menggunakan Input : dana sebesar Rp 108.250.000,00 SDM sebanyak, 3 orang dan alat sebanyak 1 unit, Dari rencana dana sebesar Rp 108.250.000,00 realisasi Rp. 108.245.559,00 ( 100% ). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang. Keluaran Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum Terpenuhinya Patroli Gangguan Trantibum, rencana 365 kali, realisasi 365 kali (100%). Out Come Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Rencana 80%, realisasi 80% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan Patroli Gangguan Trantibum : a. Kecilnya faktor pemicu gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat b. Letak geografis wilayah pelayanan yang relatif mudah dijangkau Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum : a. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan b. Kurangnya SDM yang bisa menangani gangguan trantibum Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum : a. Mengoptimalkan Sarana dan prasarana yang dimiliki b. Mengintensifkan koordinasi dengan aparat terkait.

27

Tabel A.1.3.1 Data Penegakan Perda dan Patroli Trantibum Tahun 2013

BULAN NO

PERDA

JUMLAH 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1

2

2

-

-

2

2

-

6

4

-

-

19 Kali

2

Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Galian Golongan C.

-

1

-

-

1

2

-

1

1

1

2

-

9 Kali

3

Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana.

3

1

1

5

4

2

2

1

5

2

4

2

32 Kali

4

Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Bangunan

-

-

3

-

2

2

2

2

1

3

2

2

18 Kali

5

Perda 4 Tahun 1998 tentang Reklame

2

2

-

2

1

-

-

-

5

-

-

-

12 Kali

6

Perda 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Kali

Tabel A.1.3.2 Data Pelanggaran PERDA di Kabupaten Jembrana Tahun 2013

NO

PERDA

JUMLAH BAP

JUMLAH TERSANGKA

KET

1

2

3

4

5

106

152

Disidangkan

1.

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.

Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana

-

-

3.

Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana

-

33

NIHIL

Pembinaan

28

1

2

3

4

4.

Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C di Kab. Jembrana

-

1

5.

Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

-

-

6

Nomor 3 Tahun 2004, tentang Ijin Mendirikan Bangunan

-

19

106

195

JUMLAH

4.

5

Pembinaan

Pembinaan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

4.1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja. Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja pada tahun 2013 menggunakan Input : dana sebesar Rp 21.900.000,00 SDM sebanyak 3 orang dan alat sebanyak 2 unit, Dari rencana dana sebesar Rp. 21.900.000,00, realisasi Rp. 21.150.000,00 (3,42%). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang. Keluaran Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparat yang mendukung, rencana 2 jenis kegiatan, realisasi 2 Jenis Kegiatan (100%). Out Come Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja adalah Terpenuhinya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Rencana 90%, realisasi 90% capaian kinerja 100 %. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja : a.

Tingkat kebugaran anggota Satpol.PP masih terjaga dengan baik

b.

Rata-rata anggota Satpol.PP mempunyai minat dan latar belakang olahraga

c.

Porsi waktu latihan cukup

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja : a.

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

b.

Kurangnya SDM, khususnya untuk tenaga pelatih kebugaran 29

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja : a.

Optimalkan sarana dan prasarana yang ada

b.

Meningkatkan SDM anggota Satpol.PP melalui kegiatan Diklat dan Bintek

Rangkuman hasil kinerja Sat Pol PP Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, guna mencapai misi Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel A1.1 Hasil Kinerja Sat Pol PP Kabupaten Jembrana Tahun 2013

No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1 1

2 Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran

3 Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Jumlah Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Jumlah Kegiatan yang tersedia Prosentase Penegakan Peraturan Perundangundangan Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda yang terselesaikan Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah Frekuensi Pelaksanaan Patroli Gangguan Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mendukung operasional

4 85%

5 85%

Capaian Kinerja 6 100%

24 kali

24 kali

100%

85%

85%

100%

1 jenis

1 jenis

100%

80%

80%

100%

96 kali

96 kali

100%

120 Berkas

106 Berkas

100%

360 kali

360 kali

100%

365 kali

365 kali

100%

90%

90%

100%

2 jenis

2 jenis

100%

2

3

4

Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundangundangan


30

A. 2. Capaian Kinerja Tahun 2014

1. Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran, memiliki indikator Kinerja Utama (IKU) ; Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. Selanjutnya sasaran ini dicapai dengan Program Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1.1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dalam tahun 2014 dijabarkan dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran tahun 2014 menngunakan Input : dana sebesar Rp 146.500.000,00 SDM sebanyak 3 orang dan mitra kerja sebanyak 6 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp. 146.500.000,00, realisasi Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi

Rp. 116.202.354,00. (79,32%).

3 Orang, Rencana mitra kerja sebanyak 6

perusahaan, realisasi 6 perusahaan. Keluaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran adalah terpenuhinya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran rencana 24 kali kegiatan realisasi 35 kali kegiatan (146%). Out Come kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran adalah terpenuhinya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Rencana 85%, realisasi 85% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran: a. Optimalisasi sarana dan prasarana Damkar yang tersedia b. Optimalisasi Personil Anggota Damkar yang tersedia c. Partisipasi warga masyarakat Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran: a. Luas Wilayah penanganan kebakaran b. Sarana dan Prasarana Damkar yang kurang memadai c. Terbatasnya jumlah personel Damkar. Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran: a. Penambahan / peremajaan sarana dan prasarana Damkar b. Penambahan Personil Damkar

31

Tabel A.2.1.1 Penaggulangan Musibah Kebakaran di Kabupaten Jembrana Tahun 2014

NO. 1

TGL. KEJADIAN

JENIS KEBAKARAN

2

PEMILIK

3

4

ALAMAT

Keterangan

5

6

1.

27 Januari 2014

Rumah Tinggal

I Ketut Wiadi

Lingk. Kebon, Kel. B.B.Agung Br. Nusasari, Desa Melaya Kantor Camat Mendoyo

2.

31 Januari 2014

Rumah Tinggal

I Wayan Suda

3.

9 Maret 2014

AC

Puskesmas Mendoyo

4.

9 Mei 2014

Rumah Tinggal

I Putu Subanda

5.

30 Juni 2014

Tabung Gas

I Nyoman Darma

6.

30 Juni 2014

Rumah tinggal

I Nyoman Muriana

7.

18 Agustus 2014

Rumah Tinggal

I Gd Eka Ariawan

Br. Banyubiru, Desa Banyubiru Br. Dlod Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad Br. Tengah Desa Mendoyo Dangin Tukad Desa Dangintukadaya

8.

21 Agustus 2014

Gudang / Kandang

Harsono

Kel. Banjar Tengah

9.

11 September 2014

Rumah Tinggal

I Ketut Naya

Desa Tukadaya

10.

12 September 2014

Kebun

I Ketut Suitra

Desa Candi Kusuma

11.

14 September 2014

Gudang

Kuswawan

Desa Yehembang

12.

17 September 2014

Rumah tinggal

I Putu Sukarma

Desa Gumbrih

13

23 September 2014

Kebun

I Gst Ayu Km Supartini

14.

24 September 2014

Sampah

-

15.

25 September

Sampah

-

Desa Mendoyo Dauh Tukad Pura Dalem Desa Dangintukadaya Desa Candi Kusuma

16.

26 September 2014

Mobil

Adi Suaryo

17.

26 September 2014

Kebun

IB Mayun

18.

2 Oktober 2014

Kebun

I Ketut Narpa

Jln. Raya Tembles, Desa Yehembang Desa Mendoyo Dauh Tukad Desa Pohsanten

19.

4 Oktober 2014

Gudang Dupa

I Kd Loni Asmara

Kel. Dauhwaru

20.

8 Oktober 2014

Hutan

TNBB

Kel. Gilimanuk

21.

11 Oktober 2014

Sampah

-

Desa Yehsumbul

22.

20 Oktober 2014

Hutan

-

23.

22 Oktober 2014

Gudang

I Wayan Suardana

Br. Pangkung Apit, Desa Pergung Desa Melaya

24.

23 Oktober 2014

Rumah Tinggal

I Km Arya Susana

Desa Tukadaya

25.

24 Oktober 2014

Kebun

I Made Purnawan

Desa Pergung

26.

25 Oktober 2014

Kebun

I Ketut Mita

Desa Penyaringan

32

1

2

3

4

5

6

27.

30 Oktober 2014

Kebun

Dewa Aji Nami

28.

30 Oktober 2014

Rumah Tinggal

Haji Satiran

Desa Mendoyo Dauh Tukad Desa Melaya

29.

5 Nopember 2014

Kebun

I Ketut Mitra

Kel. Tegalcangkring

30.

5 Nopember 2014

Kebun

I Ketut Mita

Desa Penyaringan

31.

7 Nopember 2014

Lumbung Padi

I Nyoman Sonder

Desa Batuagung

32

10 Nopember 2014

Kebun

I Gd Artawan

Desa Baluk

33.

10 Nopember 2014

Kebun

I Dw Putu Mariadi

Desa Pergung

34.

22 Desember 2014

Meteran Listrik

Gudang PDAM

Kel. Baler Bale Agung.

35.

25 Desember 2014

Antena TV

Musmuliadi

Desa Banyubiru

2.

Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Sasaran Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana

Alam, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) ; Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam. Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam dicapai dengan Program Pencegahan Dini dan

penanggulangan

Korban

Bencana

Alam,

dengan

kegiatan

Pemantauan

dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.

2.1. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam dilaksanakan dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam pada tahun 2014 menggunakan Input : dana sebesar Rp.136.963.500,00. SDM sebanyak 3 orang dan mitra kerja sebanyak 6 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp. 136.963.500,00, realisasi Rp. 134.689.800,00 (98,34%). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang, Rencana mitra kerja sebanyak 6 perusahaan, realisasi 6 perusahaan. Keluaran Jumlah kegiatan yang tersedia.

Kegiatan

Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam rencana 1 jenis kegiatan realisasi 1 jenis kegiatan (100%). Out Come Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam adalah Terpenuhinya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam, Rencana 85%, realisasi 85% capaian kinerja 100%.

33

Faktor pendorong keberhasilan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam : a. Siaga 24 jam didalam menerima informasi dari masyarakat. b. Selalu berkoordinasi dengan Aparatur di Desa/Kelurahan. c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait terhadap bencana Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam : a. Koordinasi antar lembaga/instansi belum berjalan sesuai rencana b. Sarana dan Prasarana yang terbatas. Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam : a. Dilaksanakan Rapat koordinasi antar lembaga/instansi terkait. b. Selalu mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain baik di Daerah maupun di tingkat Provinsi

3. Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran

Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan,

dengan IKU; Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dicapai dengan Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan

3.1 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan kegiatan: a.

Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati,

b.

Penyidikan Pelanggaran Perda,

c.

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah,

d.


a).

Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati, Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati pada tahun 2014

menggunakan Input : dana sebesar Rp. 163.495.000.00 SDM sebanyak 2 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan. Dari rencana dana sebesar Rp. 163.495.000.00, realisasi Rp. 154.159.275,00 (99,28%). Rencana SDM sebanyak 2 orang, realisasi 2 Orang dan realisasi mitra kerja sebanyak 3 perusahaan.

34

Keluaran Kegiatan Terpenuhinya Operasi Penegakan Perda rencana 96 kali realisasi 96 kali kegiatan (100%). Out Come Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 80% realisasi 80% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati: a.

Sosialisasi Peraturan Daerah

b.

Koordinasi aparatur penegak hukum di Kabupaten Jembrana

c.

Meningkatnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Jembrana

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati : a.

Minimnya SDM yang khusus menangani pelanggaran Perda

b.

Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki

c.

Masih banyak pelanggaran yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati :

b).

a.

Optimalkan koordinasi aparatur penegak hukum

b.

Optimalkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

c.

Mengedepankan Operasi preventif non yustisial

Penyidikan Pelanggaran Perda, Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda pada tahun 2014 menggunakan Input :

dana sebesar Rp 24.000.000,00 SDM sebanyak 4 orang, alat sebanyak 3 unit. Dari rencana dana sebesar Rp. 24.000.000,00, realisasi

Rp. 13.171.000,00 (54,88%).Rencana SDM

sebanyak 4 orang, realisasi 4 Orang dan realisasi alat 3 unit. Keluaran Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda

adalah Jumlah kegiatan

Penyidikan Pelanggaran Perundang-undangan, rencana 120 realisasi 0 (0%). Out Come Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 80%, realisasi 80% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan Penyidikan Pelanggaran Perda : a. Sosialisasi PERDA b. Pembinaan c. Pengawasan Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda : a. Terbatasnya jumlah SDM Satpol.PP khususnya PPNS b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satpol.PP, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Tupoksi. c. Masih adanya Peraturan Daerah yang memuat sanksi kurungan 6 bulan sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan berkas Tipiring.

35

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda : a. Perlu dibentuk Petugas Satpol.PP khusus sebagai PPNS b. Pembinaan terhadap para pelanggar Perda dengan berkas Surat Tegoran dan Surat Pernyataan c. Revisi Perda

c).

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah pada tahun

2014 menggunakan Input : dana sebesar Rp 1.045.162.600,00 SDM sebanyak, 2 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan Dari rencana dana sebesar Rp. 1.045.162.600,00 realisasi Rp 1.044.584.800,00 (99,94%). Rencana SDM sebanyak 2 orang, realisasi 2 Orang dan realisasi mitra kerja sebanyak 3 perusahaan. Keluaran Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah Terpenuhinya Operasi Penegakan Perda rencana 360 kali realisasi 360 kali (100%). Out Come Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah adalahTerpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 80% realisasi 80% capaian kinerja 100 %. Faktor pendorong keberhasilan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan

Daerah : a. Letak georafis Kabupaten Jembrana memungkinkan dapat dijangkau kegiatan b. Kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar Peraturan Daerah c. Koordinasi dengan aparat terkait Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah : a. Terbatasnya SDM Personil Pol.PP yang berstatus PNS dan berlatar pendidikan Hukum. b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Solusi pemecahan masalah pada

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Peraturan Daerah : a. Menambah Personil Pol.PP dari Tenaga Kontrak b. Optimalisi sarana dan prasarana yang dimiliki c. Meningkatkan SDM Personil

d).

Patroli Gangguan Trantibum Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum pada tahun 2014 menggunakan Input : dana

sebesar Rp 98.272.000,00 SDM sebanyak, 2 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp 98.272.000,00,00 realisasi Rp. 91.852.079,00 ( 93,47% ). Rencana SDM sebanyak 2 orang, realisasi 2 Orang dan realisasi mitra kerja sebanyak 3 perusahaan 36

Keluaran Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum Terpenuhinya Patroli Gangguan Trantibum, rencana 365 kali, realisasi 365 kali (100%). Out Come Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Rencana 80%, realisasi 80% capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan Patroli Gangguan Trantibum : a. Kecilnya faktor pemicu gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat b. Letak geografis wilayah pelayanan yang relatif mudah dijangkau Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum : a. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan b. Kurangnya SDM yang bisa menangani gangguan trantibum Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum : a. Mengoptimalkan Sarana dan prasarana yang dimiliki b. Mengintensifkan koordinasi dengan aparat terkait.

Tabel. A.2.3.1 Rekap Kegiatan Operasi Penegakan Perda Tahun 2014

NO.

JENIS PENERTIBAN

NO. PERDA/ PERATURAN PERUNDANGAN YANG DILANGGAR

Jumlah Kegiatan

Keterangan

1.

Operasi Penertiban Kependudukan


32 kali

Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan

2.

Penanganan Gangguan Trantibum

Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

25 kali


3.

Operasi Penertiban Bangunan yang belum memiliki IMB.


30 kali


4.

Operasi Penertiban Usaha Galian Gol. C tiap kecamatan.

Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

5 kali


5.

Operasi Penertiban bangunan yang melanggar jalur hijau

Perda No. 11 Tahun 2006 Tentang jalur hijau

1 kali


6.

Penanggulangan HIV AIDS

Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang penanggulangan HIV & AIDS

2 kali


7.

Operasi Penertiban Bangunan Tower

Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara

1 kali


JUMLAH TOTAL

96 kali

37

Tabel. A.2.3.1 Rekap Kegiatan Pembinaan Pelanggar Perda Tahun 2014

NO.

PERDA YANG DILANGGAR

Kec. Melaya

Kec. Negara

Kec. Jembrana

Kec. Mendoyo

Kec. Pekutatan

Tindak lanjut

1.


72 orang

101 orang

24 orang

-

43 orang

Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan

2.

Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

1 orang

9 orang

22 orang

-

-


3.


5 orang

5 orang

6 orang

-

4 orang


4.

Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

6 orang

3 orang

-

-

-


5.

Perda No. 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Hotel dan Restoran

-

-

-

-

1 orang


6.

Perda No. 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi ijin usaha peternakan

-

2 orang

-

-

-


7.

Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara

-

-

1 orang

-

-


JUMLAH

4.

JUMLAH PELANGGAR

305 ORANG/PELANGGARAN


4.1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja. Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja pada tahun 2014 menggunakan Input : dana sebesar Rp 28.977.000,00 SDM sebanyak 2 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp. 28.977.000,00, realisasi Rp. 27.330.000,00 (94,32%). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan.

38

Keluaran Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparat yang mendukung, rencana 2 jenis kegiatan, realisasi 2 Jenis Kegiatan (100%). Out Come Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja adalah Terpenuhinya peningkatan kapasitas Sumber Daya Sparatur, Rencana 90%, realisasi 90% capaian kinerja 100 %. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja : a.

Tingkat kebugaran anggota Satpol.PP masih terjaga dengan baik

b.

Rata-rata anggota Satpol.PP mempunyai minat dan latar belakang olahraga

c.

Porsi waktu latihan cukup

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja : a.

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

b.

Kurangnya SDM, khususnya untuk tenaga pelatih kebugaran

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja : a.

Optimalkan sarana dan prasarana yang ada

b.

Meningkatkan SDM anggota Satpol.PP melalui kegiatan Diklat dan Bintek

Rangkuman hasil kinerja Sat Pol PP Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, guna mencapai misi Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah sebagaimana tabel dibawah ini Tabel 2.1.1 Hasil Kinerja Sat Pol PP Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1 1

2 Meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran

3 Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Jumlah Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Jumlah Kegiatan yang tersedia

4 85%

5 85%

Capaian Kinerja 6 100%

24 kali

35 kali

146%

85%

85%

100%

1 jenis

1 jenis

100%

2

Meningkatnya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam

39

1 3

4

2 Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundangundangan


3 Prosentase Penegakan Peraturan Perundangundangan Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda yang terselesaikan Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah Frekuensi Pelaksanaan Patroli Gangguan Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mendukung operasional

4 80%

5 80%

6 100%

96 kali

96 kali

100%

120 Berkas

0

0%

360 kali

360 kali

100%

365 kali

365 kali

100%

90%

90%

100%

2 jenis

2 jenis

100%

40

B. Realisasi Anggaran B.1. Realisasi Anggaran Tahun 2013 Jumlah Dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2013, serta realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel B.1.1 JUMLAH DANA DAN REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 KODE

REALISASI

URAIAN Program

1 19

Kegiatan

2

3

ANGGARAN (Rp.) 4

JUMLAH REALISASI

SILPA

(Rp.)

PROSENT ASE

(Rp.)

PROSENT ASE

5

6

7

8

Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 11

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

76.760.000

74.057.856

96,48

2.702.144

3,52

261.900.000

130.335.132

46,33

131.564.868

53,67

21.900.000

21.540.000

98,36

360.000

1,64

4.800.000

4.401.000

91,68

399.000

8,32

Pendidikan Politik Masyarakat Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 22

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Perubahan Bencana Alam 01

01

Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Penyediaan Jasa surat menyurat

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional

09

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

11.000.000

10.000.000

90,91

1.000.000

9,09

10

Penyediaan alat tulis kantor

37.385.700

36.648.000

98,03

736.700

1.97

11

Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

12.480.000

7.770.150

63,26

4.709.850

36,74

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

55.000.000

38.327.900

69,69

16.672.100

30,31

23

Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

7.500.000

6.000.000

80,00

1.500.000

20,00

60.000.000

59.400.000

99,00

600.000

1,00

202.780.000

192.487.109

97,92

10.292.891

2,08

15.766.000

15.732.000

99,78

34.000

0,22

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP

41

1 28

2

4

3

5

6

7

8

Penegakan Peraturan Perundangundangan 01

Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati

72.330.000

70.076.041

96,88

2.253.959

3,12

03

Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang - undangan

60.000.000

53.000.000

88,33

7.000.000

11,67

05

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah

946.082.800

945.020.400

99,89

1.062.400

0,11

06


108.250.000

108.245.559

100

Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja

21.900.000

21.150.000

96,58

750.000

3,42

JUMLAH

1.975.833.500

1.794.191.147

90,81

181.642.353

9,19

31

4.441

0

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05

B.2. Realisasi Anggaran Tahun 2014 Jumlah Dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2014, serta realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel B.2.1 JUMLAH DANA DAN REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 KODE

REALISASI

URAIAN Program

1

Kegiatan

2

3

ANGGARAN JUMLAH REALISASI (Rp.) 4

SILPA

(Rp.)

PROSEN TASE

(Rp.)

PROSEN TASE

5

6

7

8

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

19

11

Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran

146.500.000

116.202.354

79%

30.297.646

79,32%

136.963.500

134.689.800

98%

2.273.700

98,34%

4.800.000

3.300.000

69%

1.500.000

68,75%

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Potensi Bencana Alam

22

01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01

Penyediaan Jasa surat menyurat

09

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

13.000.000

9.500.000

73%

3.500.000

73,08%

10

Penyediaan alat tulis kantor

27.756.200

25.353.000

91%

2.403.200

91,34%

11

Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

10.980.000

9.139.500

83%

1.840.500

83,24%

42

1

2

4

3

5

6

7

8

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

21.800.000

21.800.000

100%

-

100,00%

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

75.471.000

64.725.600

86%

10.745.400

85,76%

23

Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

9.700.000

9.700.000

100%

-

100,00%

15.500.000

15.500.000

100%

-

100,00%

186.600.000

176.842.573

95%

9.757.427

94,77%

171.100.000

170.300.000

100%

800.000

99,53%

14.232.000

14.130.000

99%

102.000

99,28%

163.495.000

154.159.275

94%

9.335.725

94,29%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03 02

Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

06

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan

28 01

Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati

03

Penyidikan Pelanggaran Perda

24.000.000

13.171.000

55%

10.829.000

54,88%

05

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah

1.045.162.600

1.044.584.800

100%

577.800

99,94%

06


98.272.000

91.852.079

93%

6.419.921

93,47%

Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja

28.977.000

27.330.000

94%

1.647.000

94,32%

JUMLAH

2.194.309.300

2.102.279.981

96%

92.029.319

95,81%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

31 05

43

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana selama Tahun 2014, yang dilengkapi juga dengan ringkasan capaian kinerja tahun 2013. LAKIP ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati Kepala daerah. Hasil LAKIP ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaikan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 dan penyusunan Renja Tahun 2016. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping

dikemukakan

gambaran

kinerja,

juga

dilaporkan

analisis

kinerja

yang

menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

B. Saran – saran Di samping dikemukakan gambaran kinerja dan analisis kinerja, dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat sasaran yang hendak dicapai antara lain : 1. Dalam hal penegakkan Perda, masih adanya banyak Perda yang memuat sanksi kurungan 6 (enam) bulan sedangkan untuk tindak pidana ringan sanksinya seharusnya maksimal 3 (tiga) bulan, sehingga Pengadilan tidak bisa menyidangkan pelanggar Perda dengan pemberkasan secara Tipiring. 2. Tidak adanya Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, dimana per- 9 Januari 2014 petugas PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mutasi ke SKPD lain, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberkasan.

44

3. Kendaraan Pemadam Kebakaran kondisinya banyak yang rusak berat sehingga sering dalam penanggulangan bencana kebakaran mengalami hambatan secara teknis. Untuk pemecahan permasalahan tersebut diatas kami tetap memaksimalkan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dan berkerjasama dengan pihak luar sehingga potensi yang ada dapat diberdayakan secara maksimal. Disamping itu kami juga akan mengusulkan : 1. Dalam penegakkan Perda supaya Perda yang memuat sanksi hukuman lebih dari 3 (tiga) bulan dapat direvisi sehingga dapat digunakan pemberkasan secara Tipiring. 2. Perlu diadakannya perekrutan dan pelatihan bagi Petugas PPNS yang baru, khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana. 3. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang baru untuk mengganti kendaraan yang rusak berat disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, tetap waspada, dan terus melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar ” Visi ” dan ” Misi ” terselenggara dengan baik dan lancar.

45

KATA PENGANTAR Om Swastiastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat – Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini

dapat

terselesaikan

dengan

baik.

LAKIP

ini

menjadi

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban kepada DPRD, masyarakat, pimpinan dan pihak-pihak terkait atas kinerja kami selama tahun 2014. Dari dokumen ini dapat kiranya dinilai seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai serta kegagalan yang terjadi, termasuk hambatan-hambatan pencapaiannya. Dengan demikian ada satu pijakan evaluasi peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Penyusunan LAKIP ini berpijak pada Rencana Stratejik ( RENSTRA ) yang telah dibuat untuk tahun 2011 s/d tahun 2016, dan memuat kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada RENSTRA tersebut. Namun demikian terdapat penyesuaian yang dipandang perlu dalam rangka mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang dipandang strategis. Harapan kami mudah-mudahan dokumen ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Bupati Jembrana untuk dapat mengevaluasi kinerja kami selama tahun 2014. Saran, pendapat dan kritik senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya.

Om. Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Negara, Pebruari 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana,

I GST NGR RAI BUDHI,S.Sos Penata Tk.I Nip. 19600107 198303 1 022

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar

..................................................................................................................

i

Daftar isi ................................................................................................................................ ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................

1

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................

3

A. Umum ..........................................................................................................

3

B. Dasar Hukum Penyusunan Lakip Satpol.PP Kabupaten Kabupaten ...........

4

C. Profil Layanan Satpol.PP Kabupaten Jembrana .........................................

5

C.1. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol.PP Kabupaten Jembrana ..................

5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

.............................. 15

A. Perencanaan Strategik ………...................................................................... 15 A.1. Visi ..................................................................................................... 15 A.2. Misi ..................................................................................................... 15 A.3. Tujuan dan Sasaran ……..................................................................... 16 A.4. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran…………………............................ 17 B. Perjanjian Kinerja BAB III

...................................................................................... 18

AKUNTABILITAS KINERJA

..................................................................... 19

A. Capaian Kinerja Organisasi

...................................................................... 19

A.1 Capaian Kinerja Tahun 2013 ……………………………………….. 22 A.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 ……………………………………….. 31 B. Realisasi Anggaran ........................................................................................ 41

BAB IV

B.1. Realisasi Anggaran Tahun 2013

...................................................... 41

B.2. Realisasi Anggaran Tahun 2014

....................................................... 42

PENUTUP ........................................................................................................ 44 A. Kesimpulan ................................................................................................. 44 B. Saran-Saran ................................................................................................... 44 LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Penetapan Kinerja Satpol.PP Kabupaten Jembrana Tahun 2014 B. Rekap Kegiatan Operasi Penegakan Perda Tahun 2014

ii

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jln. Mayor Sugianyar Komplek Civic Center Telp (0365 ) 41210 NEGARA

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : I GST.NGR. RAI BUDHI,S.Sos Jabatan : Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut pihak Pertama. Nama : Gede Gunadnya,SH.MH Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 28 Januari 2014 Pihak Kedua, An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Pihak Pertama, Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana,

Gede Gunadnya,SH,MH Pembina Utama Madya Nip. 19561231 198303 1 436

I Gst. Ngr. Rai Budhi,S.Sos Penata Tk.I Nip. 19600107 198303 1 022

DATA LAPORAN OPERASI PENEGAKKAN PERDA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2014 BULAN JANUARI 2014 NO 1

2

PERDA Perda No. 8 Tahun 2011

Perda No. 5 Tahun 2007

HARI / TANGGAL Kamis, 23 Januari 2014


KET. Penghentian aktivitas pengunaan alat berat lanjut pemilik dan sopir alat berat dipanggil kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana, pada hari Jumat Tanggal 24 Januari 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Desa Manistutu

Ditemukan adanya aktivitas perataan Totok Sugiarto tanah dengan alat berat dimana setelah di lakukan pengecekan terkait ijin penggunaan alat berat pemilik tidak bisa menunjukkan ijin terkait.

Penghentian aktivitas pengunaan alat berat lanjut pemilik dan sopir alat berat dipanggil kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana, pada hari Jumat Tanggal 24 Januari 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Selasa, 7 Januari 2014

Banajr Awen, Kel. Lelateng

Memang benar di temukan adanya Aprilia Bahtiar pembuangan Limbah ke Tanah warga oleh PT. Caroen Pok Phand Jaya Pam 2 sehingga menggangu Kebersihan daerah sekitar.

PT. Caroen Pok Phand Jaya Pam 2 bersedia membuat penampungan limbah di pabriknya sehingga tidak menggangu kebersihan daerah sekitar.

Senin, 27 Januari 2014

Jalan Sudirman (Depan Makam Pahlawan).

Ditemukan 2 (dua) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

1. Ni Komang Sueli Astuti 2. Ni Wayan Widastri

Pedagang yang melanggar diberikan pembinaan di lokasi lanjut dilarang berjualan pada tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan.

Seputaran Taman Kota Pecangakan

Ditemukan 3 (tiga) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

1. Nur Wahidah 2. Adi 3. Ardiansah.


Jalan Pulau Irian, Kel. Dauhwaru

Ditemukan 3 (tiga) orang Siswa yang 1. I Kade Eka Putra Yasa, berkumpul saat jam Sekolah di rumah 2. Kade Indrawan Adi milik Ketut Karden di jalan Pulau Irian, 3. Kade Ari Adi sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

Jalan Pulau Seram 7, Kel. Dauhwaru

Ditemukan 1 (satu) orang Siswa yang berkumpul saat jam Sekolah di rumah milik Nyoman Senter di jalan Pulau Seram 7, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

Banjar Masean, Desa Batu Agung

Berdasarkan laporan masyarakat telah 1. Komang Raka Adnyana Diamankan 2 (dua) orang gila, dimana 2. Ketut Rai Dana keberadaan orang gila tersebut mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

Orang gila tersebut diamankan ke kantor Sat.POl.PP Kab. Jembrana lanjut diserahkan ke Dinas Kesehatan Kab. Jembrana untuk tindak lebih lanjut.

Desa Perancak

Ditemukan 1 ( satu ) Bangunan Gorong – gorong saluran air yang masih dalam tahap pengerjaan dan tidak diketemukan adanya aktivitas pengerjaan bangunan tersebut.

Dilakukan Pemantauan lebih lanjut.

Desa Mertasari

Ditemukan satu bangunan Tower BTS Muhammad Yusuf yang masih dalam proses pengerjaan, dan bangunan tersebut belum memiliki ijin – ijin terkait.

Penanggung jawab bangunan dipanggil ke kantor Sat. Pol. PP Kab. Jembrana pada hari Selasa Tanggal 7 januari 2014 untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Selasa, 28 Januari 2014

3

HASIL NAMA OPERASI PELANGGAR PERDA Jalan Raya Denpasar – Ditemukan adanya aktivitas perataan FRUDYUS LIKUMAHUA Gilimanuk (Desa yeh Sumbul) tanah dengan alat berat dimana setelah di lakukan pengecekan terkait ijin penggunaan alat berat pemilik tidak bisa menunjukkan ijin terkait. LOKASI


Para Pelanggar diberikan pembinaan di lokasi lanjut di kembalikan ke sekolah masingmasing dan pemilik rumah disarankan untuk melarang siswa berkumpul saat jam sekolah dirumanya.

1. I Dewa Putu Ari Sudana Para Pelanggar diberikan pembinaan di lokasi lanjut di kembalikan ke sekolah masingmasing dan pemilik rumah disarankan untuk melarang siswa berkumpul saat jam sekolah dirumanya.

NO

PERDA

HARI / TANGGAL Selasa, 7 Januari 2014

KET. Kegiatan pembangunan dihentikan sampai IMB keluar lanjut Pengawas bangunan dipanggil ke kantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada tanggal 8 januari 2013.

Ditemukan 1 ( satu ) Bangunan Tower Anton Setiawan BTS (Bali Towerindo Sentra) yang masih dalam tahap pembangunan dimana tower tersebut belum memiliki ijin terkait.

Medewi Bay Retreat

Menindaklanjuti dari surat Teguran II No.331.1/1224/Sat.Pol.PP/XI/2013, tanggal 19 November 2013. Dimana setelah dilakukan pengecekan kembali mengenai IMB Medewi Bay Retreat. Pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan IMB Perubahan terkait dengan bangunannya tersebut.

Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk (Pekutatan)

Ditemukan 1 (satu) bangunan ( Toko Bangunan ) dimana setelah dilakukan pengecekan IMB, bangunan tersebut tidak memiliki IMB.

Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk (Desa Melaya)

Ditemukan 1 ( satu ) Bangunan Kadek Hendra Wijaya Gudang Mobil yang di Desa Melaya, dimana setelah dilakukan pengecekan, bangunan tersebut tidak memiliki IMB.

Penghentian aktivitas Gudang mobil lanjut Penanggung jawab gudang mobil dipanggil kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana, pada Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Desa Perancak

Ditemukan 1 (satu) bangunan yang Abdul Hamid masih dalam proses pengerjaan dimana setelah dilakukan pengecekan IMB, bangunan tersebut tidak memiliki IMB.

Penghentian Kegiatan pembangunan lanjut penanggung jawab bangunan dipanggil kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana, pada Hari Senin Tanggal 27 Januari 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Kamis, 16 Januari 2014 Seputaran Kota Negara

Ditemukan 9 (sembilan) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 001/PanwasluJbr/Pileg/I/2014.

Seluruh Alat peraga kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tersebut diturunkan bersama petugas dari KPU Jembrana dan Panwaslu Kab. Jembrana lanjut diamankan di Kantor KPU Kab. Jembrana

Jumat, 17 Januari 2014

Kec. Negara

Ditemukan 16 (enam belas) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 001/PanwasluJbr/Pileg/I/2014.


Kec. Jembrana

Ditemukan 13 (tiga belas) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 001/PanwasluJbr/Pileg/I/2014.

Jumat, 24 Januari 2014

Penertiban Pemasangan Atribut/Alat Peraga Kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Lingk. Pancardawa, Kel. Pendem

HASIL NAMA OPERASI PELANGGAR PERDA Ditemukan 1 ( satu ) Bangunan Tower Anton Setiawan BTS (Bali Towerindo Sentra) yang masih dalam tahap pembangunan dimana tower tersebut belum memiliki ijin terkait.

Desa Mertasari

Kamis, 23 Januari 2014

4

LOKASI

Memberikan surat Teguran III, lanjut pemilik bangunan dipanggil kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana, pada Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2014 untuk tindak lebih lanjut.

I NENGAH SUTARJANA

Penghentian aktivitas Toko Bangunan lanjut pemilik bangunan dipanggil kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana, pada Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2014 untuk membuat surat pernyataan.

NO

PERDA

HARI / TANGGAL Selasa, 21 Januari 2014

LOKASI Kec. Jembrana

HASIL OPERASI Ditemukan 21 (dua puluhsatu) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 001/PanwasluJbr/Pileg/I/2014.

NAMA PELANGGAR PERDA

HASIL

NAMA

OPERASI

PELANGGAR PERDA

KET.

BULAN PEBRUARI 2014 HARI / NO

PERDA

LOKASI TANGGAL

1


KET.

Kamis, 6 Pebruari 2014

Desa Banyubiru

Berdasarkan laporan masyarakat telah I Gst. Ngrh. Gede Arya Diamankan 1 (satu) orang gila, dimana Birawan keberadaan orang gila tersebut mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

Orang gila tersebut diamankan lanjut diserahkan ke Puskesmas abnyubiru untuk tindak lebih lanjut.

Rabu, 12 Pebruari 2014

Jalan Ngurah Rai (Depan Lapangan Dauhwaru)

Ditemukan 1 (satu) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.


Ni Putu Widartini

UD. Varia Motor, Br. Keladian Ditemukan 1 (satu) Dealer Motor Bekas I Made Alit Suardana yang memarkir motor dagangannya diatas trotoar sehingga mengganggu ketertiban umum daerah sekitar.

Jumat, 21 Pebruari 2014

2





Pelanggar dipanggil Kekantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada Hari Rabu Tanggal 12 Pebruari 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Rio Jaya Motor Desa Sebual

Ditemukan 1 (satu) Dealer Motor Bekas I Nyoman Gde Artha yang memarkir motor dagangannya diatas trotoar sehingga mengganggu ketertiban umum daerah sekitar.

Giri harta Jalan Ngurah Rai No.99 Dauhwaru

Ditemukan 1 (satu) Dealer Motor Bekas I Putu gede Ariawan yang memarkir motor dagangannya diatas trotoar sehingga mengganggu ketertiban umum daerah sekitar.

Desa Baluk

Ditemukan 2 (dua) orang siswa yang Yuda Mahardika dan Agus Pelanggar dibina dilokasi lanjut berkumpul disebuah warung pada saat Gunawan dikembalikan ke Sekolah jam sekolah sehingga mengganggu masing-masing. ketertiban umum daerah sekitar.

Kel. Gilimanuk

Berdasarkan laporan masyarakat telah Ketut Darmayasa Diamankan 1 (satu) orang gila, dimana keberadaan orang gila tersebut mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

Orang gila tersebut diamankan ke Kantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana lanjut diserahkan ke Dinas Kesos untuk penanganan lebih lanjut.

Kec. Melaya Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk (Desa Melaya)

Masih diketemukan adanya aktivitas operasional gudang mobil PT. KMDI dimana gudang mobil tersebut belum memiliki IMB.

Penghentian kegiatan operasional gudang mobil milik PT. KMDI

Desa Tuwed

Tidak ditemukan adanya aktivitas perluasan areal Tambak dengan Menggunakan alat berat.

Dipantau

Kelurahan Gilimanuk

Tidak ditemukan adanya aktivitas Terkait bangunan dekat areal taman gelung kori..

Dipantau

Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk (Desa Melaya)

Masih diketemukan adanya aktivitas operasional gudang mobil PT. KMDI dimana gudang mobil tersebut belum memiliki IMB.

Hotel Darma II, Desa Kaliakah Ditemukan 1 (satu) Hotel dimana setelah dilakukan pengecekan terkait ijin – ijin usahanya. Gambar IMB tidak sesuai dengan realiata bangunan dilapangan.

Kadek Hendra Wijaya

Kadek Hendra Wijaya

Penghentian operasional gudang tersebut lanjut pelaksana gudang dipanggil ke kantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana pada hari Senin, 10 Pebruari 2014 untuk proses lebih lanjut.

I Gusti Komang Setiawan

Pelanggar dipanggil Kekantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada Hari Rabu Tanggal 12 Pebruari 2014 untuk membuat surat pernyataan.

NO 3

PERDA Penertiban Pemasangan Atribut/Alat Peraga Kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL OPERASI Ditemukan 75 (tujuh puluh lima) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


Kec. Pekutatan


Kec. Pekutatan

Ditemukan 65 (enam puluh lima) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.

Senin, 17 Pebruari 2014

Kec. Pekutatan

Ditemukan 51 (lima puluh satu) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.

Selasa, 18 Pebruari 2014

Kec. Pekutatan dan Kec. Mendoyo

Ditemukan 50 (lima puluh ) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


Kec. Mendoyo

Ditemukan 35 (tiga puluh lima ) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


Kec. Mendoyo

Ditemukan 36 (tiga puluh enam ) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


Kec. Mendoyo

Ditemukan 17 (tujuh belas ) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.

Senin, 24 Pebruari 2014

Kec. Mendoyo

Ditemukan 31 (tiga puluh satu ) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.

Kec. Melaya

Ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan ) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


KET. Seluruh Alat peraga kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tersebut diturunkan bersama petugas dari KPU Jembrana dan Panwaslu Kab. Jembrana lanjut diamankan di Kantor KPU Kab. Jembrana

NO

PERDA

HARI / TANGGAL Selasa, 25 Pebruari 2014

LOKASI Kec. Melaya

HASIL OPERASI Ditemukan 63 (enam puluh tiga) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


Kec. Melaya

Ditemukan 59 (lima puluh sembilan) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


Kec. Melaya

Ditemukan 251 (dua ratus lima puluh satu) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


Kec. Melaya

Ditemukan 20 (dua puluh) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.


KET.

BULAN MARET 2014 NO

PERDA

HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL NAMA OPERASI PELANGGAR PERDA Ditemuka 1 (satu) alat berat yang Sugiarto melakukan aktifitas penambangan mineral bukan logam, dimana setelah dilakukan pengecekan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan pajak dan ijin= ijinnya ( Surat Ijin Pertambangan Daerah ).

KET.

1


Jumat 21 Maret 2013

Br. Puseh Ds. Tuwed

2


Rabu, 26 Maret 2014

Kec. Negara

Jumat, 28 Maret 2014

Kec. Melaya dan Kec. Negara Ditemuka 105 buah Bendera dan spanduk parpol yang dipasang dan dipaku di pohon perindang jalan sehingga mengganggu Kebersihan dan Ketertiban Umum daerah sekitar,

Semua bendera dan spanduk parpol diamankan di kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana

Rabu, 26 Maret 2014

Kec. Pekutatan Medewi By Retreat

Menindaklanjuti dari surat Teguran III No.331.1/036/Sat.Pol.PP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014. Dimana setelah dilakukan pengecekan kembali mengenai IMB Medewi Bay Retreat. Pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan IMB Perubahan terkait dengan bangunannya tersebut

Apabila Medewi By Retreat sampai tanggal 2 April 2014 belum Bisa menunjukkan IMB, maka kegiatan operasional Medewi By Retreat akan dihentikan.

Kec. Pekutatan Desa pangyangan

Ditemukan 1 (satu) bangunan tambak Kukuh Widodo dimana setelah dilakukan pengecekan ijin terkait dengan usaha tambak, tambak tersebut tidak memiliki ijin terkait

Penangung jawab dipanggil Kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana pada Hari Kamis tanggal 27 maret 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Desa Medewi

Ditemukan 1 (satu) bangunan ruko yang tidak memiliki IMB

Pemilik bangunan dipanggil Kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana pada Hari Kamis tanggal 27 maret 2014 untuk membuat surat pernyataan

3


Ditemuka kegiatan perataan tanah yang Ahmad Ahyan menggunakan alat berat dimana dengan penggunaan alat berat tersebut mengganggu ketertiban umum daerah sekitar,

Arsan

Kegiatan dihentikan dan yang bersangkutan di panggil ke kantor Satpol PP pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 untuk membuat surat peryataan untuk mengurus ijin – ijinnya

Pelanggar dipanggil Kekantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada Hari Kamis Tanggal 27 Maret 2014 untuk membuat surat pernyataan.

NO

PERDA

HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL NAMA OPERASI PELANGGAR PERDA Ditemuka 1 (satu) Bangunan Tower XL, Made Yuliandana dimana Tower Tersebut Tidak Memiliki Ijin terkait dengan Bangunan tower tersebuit.

4


Jumat, 14 Maret 2013

Kec. Melaya

5


Selasa, 4 Maret 2014

Kec. Negara

Ditemukan 90 (sembilan puluh ) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 001/PanwasluJbr/Pileg/I/2014.

Rabu, 5 Maret 2014

Kec. Negara

Ditemukan 42 (empat puluh dua) Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 001/PanwasluJbr/Pileg/I/2014.

KET. Penanggung Jawab Tower dipanggil ke kantor Sat. Pol.PP Kab. Jembrana pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 pukul 10.00 wita untuk membuat surat pernyataan. Seluruh Alat peraga kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tersebut diturunkan bersama petugas dari KPU Jembrana dan Panwaslu Kab. Jembrana lanjut diamankan di Kantor KPU Kab. Jembrana

BULAN APRIL 2014 NO 1

2

PERDA Perda No.4 Tahun 2012


HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL NAMA OPERASI PELANGGAR PERDA Ditemukan 3 (tiga) orang penduduk 1. Marto pendatang yang tinggal dan bekerja di 2. Suwarni Kab. Jembrana, dimana yang 3. Iriadi Saputra bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) .

KET.

Kamis, 10 April 2014

Kel. Sangkaragung

3 orang pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Sat. Pol PP Kab. Jembrana lanjut dibuatkan surat pernyataan.

Senin, 21 April 2014

Kec. Pekutatan

Ditemukan 15 (lima belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kac. Pekutatan, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) .

1. Hadi Siswanto 2. Sariyanto 3. Maswi 4. Mujiono 5. Syamsul Arifin 6. M. Imron 7. Holik 8. Busiri 9. Yusiwanto 10. Kadir/P. Gafur 11. Muksin 12. M. Mustofa 13. ACH. Saturi 14. Akmad Bakri 15. Hariyanto

15 (lima Belas) orang pelanggar administrasi kependudukn tersebut dipanggil ke Kantor Sat. Pol PP Kab. Jembrana pada Hari selasa tanggal 22 April 2014 untuk dibuatkan surat pernyataan.

Selasa, 22 April 2014

Kec. Negara

Ditemukan 5 (lima) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

1. SITI MASRUROH 2. KAHFI 3. NURUL YAKIN 4. Ponadi 5. Yurni Heppi

5 (lima) orang pelanggar administrasi kependudukn tersebut dipanggil ke Kantor Sat. Pol PP Kab. Jembrana pada Hari Rabu tanggal 23 April 2014 untuk dibuatkan surat pernyataan.


Kec. Negara

Ditemukan 4 (empat) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri di lingkungan setempat.

1. SUSIYATI 2. TINA RISWANTI 3. NI PUTU BUDI ARTINI 4. ROSMAYANTI.

4 (empat) orang pelanggar administrasi kependudukn langsung dibawa ke Kantor Sat. Pol PP Kab. Jembrana lanjut dibuatkan surat pernyataan.


Desa Melaya

Ditemukan adanya pelaksanaan 1. Ni Wayan Darma penambangan batu kapur dan Tasirtu 2. I Komang Nastra yang dikerjakan secara tradisional dan 3. Nengah Patre menggunakan alat berat dimana pelaksanaan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Penambangan.

Para Pelanggar dipanggil ke kantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana Pada Hari Jumat Tanggal 11 April 2014 pukul 09.00 wita untuk membuat surat pernyataan.

NO 3

4



HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL OPERASI Ditemukan 32 (tiga puluh dua) alat peraga kampanye dan iklan komersil yang dipasang dan dipaku di pohon perindang jalan sehingga mengganggu Kebersihan dan Ketertiban Umum daerah sekitar,


KET.

Jumat, 4 April 2014

Kec. Mendoyo

Semua bendera dan spanduk parpol diamankan di kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana

Senin, 7 April 2014

Kec. Pekutatan

Ditemukan 22 (dua puluh dua) pamplet iklan komersil yang dipasang dan dipaku di pohon perindang jalan sehingga mengganggu Kebersihan dan Ketertiban Umum daerah sekitar,

Semua pamplet iklan komersil diamankan di kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana


Kec. Mendoyo

Ditemukan 11 (sebelas) iklan komersil yang dipasang dan dipaku di pohon perindang jalan sehingga mengganggu Kebersihan dan Ketertiban Umum daerah sekitar,

Semua iklan komersil diamankan di kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana


Kec. Mendoyo

Ditemukan 19 (Sembilan belas) iklan komersil yang dipasang dan dipaku di pohon perindang jalan sehingga mengganggu Kebersihan dan Ketertiban Umum daerah sekitar

Semua iklan komersil diamankan di kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana

Rabu, 2 April 2014

Desa Tukadaya

Menindaklanjuti surat Dari Dinas Samsi Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana No.610/427/PU /2014, tanggal 20 Maret 2014, prihal Kajian Pemanfaatan Sempadan Sungai. Dimana setelah dilakukan pengecekan kembali mengenai ijin bangunan yang dibangun diatas tanah sempadan sungai di Desa Tukadaya. Pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan IMB terkait dengan bangunannya tersebut.

Penghentian kegiatan pembangunan lanjut pemilik dipanggil kekantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada Hari Kamis 3 April 2014 untuk membuat surat pernyataan


Kec. Mendoyo

Ditemukan 1 (satu) bangunan Toko I Gusti Ngurah Kade Merta Pemilik bersama penanggung yang masih dalam proses Yasa jawab bangunan di panggil pembangunan yang tidak memiliki IMB kekantor Sat. Pol.PP Kab. Jembrana 30 April 2014 untuk membuat surat pernyataan.

5



Kec. Melaya dan Negara

Ditemukan 62 (enam puluh dua) buah Alat peraga / atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang melanggar lokasi pemasangan sesuai dengan Surat dari Panwaslu Kab. Jembrana Nomor : 10/Panwaslujbr/Pileg/II/2014.

Seluruh Alat peraga kampanye dalam rangka memasuki tahapan masa tenang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tersebut diturunkan bersama petugas dari KPU Jembrana dan Panwaslu Kab. Jembrana lanjut diamankan di Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana

6

Operasi Penertiban Pengambilan Pasir Laut

Rabu, 22 April 2014

Kec. Mendoyo

Ditemukan adanya 3 lokasi penimbunan 1. I Made Ariana pasir laut di Desa Yehembang. 2. Nyoman Wirang 3. I Ketut Wiyasa

Pengawasan dan pemantauan

BULAN MEI 2014 NO 1

PERDA Perda No.4 Tahun 2012

HARI / TANGGAL Rabu, 7 Mei 2014

LOKASI Kel. Gilimanuk

HASIL OPERASI Ditemukan 16 (enam, belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Suminah 2. Badriyah. 3. Ilham Sasmito 4. Ketut Dana. 5. Suyanto 6. Wai najibah 7. Sulastri, Perempuan 8. ABD Syukur. 9. Misnawati 10. Luluk Endang Puji Rahayu 11. Rofiati 12. Nurlaela 13. Syansi Kadarwati 14. Komariah 15. Riza Meliya 16. Sismiyati Siska Anggraini

KET. semua orang pelanggar administrasi kependudukn tersebut dibawa ke Kantor Kelurahan Gilimanuk untuk proses lebih lanjut.

NO

PERDA

HARI / TANGGAL

HASIL OPERASI Desa Melaya (Banjar Klatakan) Ditemukan 4 (empat) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) .

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Sunaryo 2. Saini 3. Jamhari. 4. Mahpudi

Kel. Tegal Cangkring

Ditemukan 5 (lima) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

1. Siti Muntamah 2. Ribut Paidi, 3. Beni Arifandi 4. Ibayah, Perempuan 5. Ida Masbubah

Desa Delodberawah

Ditemukan 11 (sebelas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

1. Heriana 2. Wiwi Wiarsih 3. Luh swandri 4. Udik Juherman 5. Rusita 6. Astutik 7. Yohana Rusdiana 8. Rosdianti 9. Suyanti 10. Rina Yuliantini 11. Tri Yernawati

Lingk. Keladian

Ditemukan 1 (satu) orang penduduk 1. Abdul Karim pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) .

Senin, 12 Mei 2014

Desa Melaya

Ditemukan 7 (tujuh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

1. Selamet 2. ABD. Rohmad 3. Mat Moher 4. Leo Waldi 5. Ahmad Jujnaidi 6. Risqi fausi 7. Sofiul Anam

7(tuju) orang pelanggar administrasi kependudukn tersebut dipanggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana pada hari Selasa 13 Mei 2014 untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS

Rabu, 28 Mei 2014

Desda Delod Brawah

Ditemukan 8 (delapan) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

1. Mufyati 2. Selvi Santa Monika 3. Wiwin Inayati 4. Nina Yulianti. 5. Indah 6. Desi 7. Rizki Yatulhasanah 8. Candra Utama

8 (delapan) orang pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Sat.POl.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan.

Minggu, 4 Mei 2014

Kec. Jembrana

Ditemukan 12 (dua belas) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

1. Sahidin. 2. Jumaidah 3. Saryo 4. Rohinin 5. Sumiati 6. Suhartini 7. Lukman Hadi 8. Ninche Rina YuslinaHer 9. M. Rival Firsady. 10. Mestia Wati 11. Andriyani 12. Marinem


Senin, 5 Mei 2014

Kec. Jembrana

Ditemukan 2 (dua) timbunan pasir dan 1. Kade Aryana 1 (satu) orang Pedagang yang menaruh 2. Gusti Ngurah Ardika pasir dan berjualan pada tempat yang 3. Siti Asisah bukan peruntukannya untuk menaruh pasir dan berjualan sehingga mengganggu Kebersihan dan Ketertiban Umum daerah sekitar,

Kamis, 8 Mei 2014

2


LOKASI

KET. 4 (empat) orang pelanggar administrasi kependudukn tersebut dibawa ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan.

17(tuju belas) orang pelanggar administrasi kependudukn tersebut di panggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana pada hari Jumat 9 Mei 2014 untuk membuat surat pernyataan..

Dibina di lokasi dan melarang untuk menaruh pasir dan berjualan pada tempat yang bukan peruntukanya untuk menaruh pasir dan berdagang.

NO

3

PERDA


HARI / TANGGAL Selasa, 6 Mei 2014

Jumat, 2 Mei 2014

Senin, 12 Mei 2014

LOKASI Kec. Jembrana

HASIL OPERASI Ditemukan 3 (tiga) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Hariyanto 2. Junaidah. 3. Lukman Hadi

KET. Pedagang yang melanggar di panggil ke Kantor Sat,Pol.PP Kab. Jembrana Pada Hari Rabu 7 Mei 2014, untuk membuat surat pernyataan

Desa Tukadaya

Menindaklanjuti dari surat pernyataan (atas nama Samsi) tanggal 3 April 2014. Dimana setelah dilakukan pengecekan kembali mengenai IMB. Pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan IMB terkait dengan bangunannya tersebut

Memberikan surat tegoran I

Desa Melaya

Ditemukan 1 ( satu ) Bangunan Tower Agus Widodo BTS (Bali Towerindo Sentra) yang masih dalam tahap pembangunan dimana tower tersebut belum memiliki ijin terkait

Kegiatan pembangunan dihentikan sampai IMB keluar lanjut Pengawas bangunan dipanggil ke kantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada tanggal 5 Mei 2014.

Desa Melaya

Ditemukan 1 (satu) bangunan yang 1. Ni Komang Suryani masih dalam proses pengerjaan, dimana setelah dilakukan pengecekan IMB.

Penghentian kegiatan pembangunan lanjut pemilik bangunan dipanggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana pada hari Selasa 13 Mei 2014 untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus ijin terkait.

Desa Tuwed

Masih ditemukanya aktivitas perataan 1. Rudiyanto tanah tambak di desa Tuwed yang tidak memiliki ijin terkait dengan aktivitasnya itu.

Penghentian kegiatan lanjut Pimpinan proyek dipanggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana pada hari Selasa 13 Mei 2014 untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus ijin terkait...

Desa banyubiru

Ditemukan 1 (satu) bangunan yang 1. Hasanudin masih dalam proses pengerjaan, dimana setelah dilakukan pengecekan IMB. penanggung jawab bangunan tidak bias menunjukkan IMB.

Penghentian kegiatan lanjut penanggung jawab bangunan dipanggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana pada hari Selasa 13 Mei 2014 untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus ijin terkait.

4

Peraturan Bupati Jembrana No. 9 Tahun 2008

Senin, 26 Mei 2014

Desa Banyubiru

Di temukan 1 (satu) gudang Mitsubishi Luh Suresmiyani yang tidak memiliki ijin Tanda Daftar Gudang (TDG).

Penghentian aktivitas gudang lanjut penanggung jawab dipanggil ke kantor Sat. Pol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan.

5

Operasi Penertiban Pengambilan Pasir Laut

Jumat, 2 Mei 2014

Desa Yehembang Kangin

Ditemukan gundukan gundukan pasir laut di tanah kosong pinggir pantai.

Gundukan pasair tersebut diratakan kembali.

BULAN JUNI 2014 NO 1


HARI / TANGGAL Senin, 9 Juni 2014

LOKASI Kec. Melaya

HASIL OPERASI Ditemukan 6 (enam) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Sumiati 2. Nina Febriana 3. Liyeni 4. Mia 5. Ika Dwi Lestari 6. Nurhayat

KET. semua pelanggara aministrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS dan di bina.

NO

PERDA

HARI / TANGGAL Selasa, 10 Juni 2015

Desa Delodberawah

Rabu, 11 Juni 2016

Selasa, 17 Juni 2014

Senin, 23 Juni 2014

HASIL OPERASI Ditemukan 15 (lima belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Winis Wati 2. Murniati 3. Musrifah 4. Asiyah 5. Sutriana 6. Inayah 7. Chrisye Oka Prihatin K. 8. Jumalia 9. Jamiah 10. Lilis Fatmawati 11. Rusita 12. Iswati 13. Heriana 14. Wiwi Wiarsih 15. Luh Swandri

Desa Banyubiru

Ditemukan 8 (delapan) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

1. Moch. Purdi 2. Jumadi 3. Sutikno 4. Ssu 5. Alfiah 6. Abdul Rohim 7. Kohirur Rojikin 8. Supriyanto

semua pelanggara aministrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS dan di bina.

Lingk. Satria, Pendem

Ditemukan 5 (lima) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

1. Purwanto 2. Sri Widadi 3. Ida Royani 4. Ramiyem 5. Yayan Hadi Syaputra


desa pengambengan

Ditemukan 10 (sepuluh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

1. Pondi 2. Nanang Sugiharto 3. Komariyah 4. Ninik Widayati 5. Suminem 6. Sunyoto 7. Marhasan 8. Rahmat 9. Sumarmi 10. Yohanes Siswantoro

Kel. Gilimanuk

Ditemukan 7 (tujuh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

1. Arum Septiani 2. Fatimah 3. Eny Suminarahayu 4. Syamsi Kadarwati 5. Ismawati 6. Nurlaela 7. Hawati

Desa Delodberawah

Ditemukan 4 (empat) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

1. Avita Yuvi Handayani 2. Nanik Suryawati 3. Siti hardiyanti 4. Veronika Luna

Desa Pergung

Ditemukan 2 (dua) orang penduduk 1. Susyati pendatang yang tinggal dan bekerja di 2. Susiyadi Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

LOKASI



NO

2

3

PERDA


Perda 8 tahun 2011

HARI / TANGGAL Selasa, 24 Juni 2013

Kec. Negara

rabu, 25 juni 2014

kel. Dauhwaru

Ditemukan 3 (tiga) orang penduduk 1. Avrilia Merie Selviana pendatang yang tinggal dan bekerja di 2. Ali Badrus Kab. Jembrana, dimana yang 3. Purwo Hadi Kusuma bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

Kel. Lelateng

Ditemukan 2 (dua) orang penduduk 1. Rohani pendatang yang tinggal dan bekerja di 2. Desi Fatmawati Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

Kamis, 26 Juni 2014

Kec. Pekutatan

Ditemukan 17 (tujuh belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

1. Ahmad Yasid 2. Suriyanto 3. Edy Prayitno 4. Kusdiyono 5. Roby Saputra 6. Edy Susanto 7. Khoirul Bahri 8. Kamsatin 9. Windayani 10. Siti Kholisah 11. Ahmad 12. Suhatinah 13. Uyun Ardani. 14. Suwono 15. Hairul Bariah 16. Nurjanah 17. Siti Hanina


Senin, 2 Juni 2014

Desa Candi Kusuma

Ditenukan 1 (satu) bangunan masih dalam proses pembangunan dimana bangunan tersebut tidak memiliki IMB

I Dewa Gede Nurai

Kegiatan dihentikan dan yang bersangkutan dipanggil ke kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana Pada Hari Senin 2 Juni pukul 11.00 wita untuk membuat surat pernyataan.

Rabu, 4 Juni 2014

desa Tuwed

Tidak ditemukan adanya aktivitas perataan tanah tambak di desa Tuwed .

Senin, 9 Juni 2014

Desa Melaya

Ditemukan 1 (satu) bangunan (restorant) yang masih dalam proses pembangunan dimana penanggungjawab bangunan tersebut belum biasa menunjukkan IMB.

I Ketut Mandiasa

Penanggungjawabdipanggilke kantor Sat.Pol.PP pada hari Selasa 10 Juni 2014 untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

Rabu, 11 Juni 2016

Desa Banyubiru

Ditemukan bangunan pabrik PT. Mahkota Mitra Jembrana dimana gambar di IMB tidak sesuai dengan realita bangunan dilapangan.

1. Rifan Ahmad Arianda

Penghentian kegiatan pabrik lanjut penanggung jawab dipangil ke Kantor Sat. Pol.PP Kab. Jembrana Pada hari kamis 12 Juni 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Desa Tuwed

Masih beroperasinya tower XL di desa Tuwed yang tidak berijin

Penyegelan dan penghentian operasi tower

Rabu, 25 juni 2014

Kel. Tegalcangkring

Di temukannya adanya aktivitas I Made Sumerta tama bengkel dimana bengkel tersebut tidak mempunyai IMB.

Penghentian operasional bengkel sampai pemilik memiliki IMB.

Rabu, 25 juni 2014

Desa tuwed

Ditemukan adanya aktivitas perataan 1. Sugiarto tanah dengan alat berat dimana setelah 2. Endy Surya Prastyan di lakukan pengecekan terkait ijin Maulana, penggunaan alat berat pemilik tidak bisa menunjukkan ijin terkait.

Penghentian aktivitas pengunaan alat berat lanjut operator alat berat dibawa kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana, untuk membuat surat pernyataan.

LOKASI

HASIL OPERASI Ditemukan 10 (sepuluh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat.

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Herianto 2. Nuri 3. Citra 4. Maharedana 5. Ketut Julian 6. Firi Ratna Wati 7. Rendi Putra 8. Supardi 9. Nurwan 10. Suyanto



dipantau

NO

PERDA

HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL OPERASI


KET.

HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL OPERASI


KET.

BULAN JULI 2014 NO

PERDA

1

Perda 4 Tahun 2012

2


Jumat, 11 Juli 2014

kel. Dauhwaru

Ditemukan 2 orang pedagang yang 1. I ketut Sudana berjualan melewati batas waktu yang 2. Muslim telah ditentukan, yaitu hari Minggu sampai dengan Jumat batas waktu berjualan sampai jam 23.00 wita dan untuk hari Sabtu sampai jam 24.00 wita

Menutup lapak dagangan dan memberikan pembinaan.

BULAN AGUSTUS 2014 NO 1

2

PERDA Perda 4 Tahun 2012


HARI / LOKASI TANGGAL Senin, 11 Agustus 2014 Desa Pergung

HASIL NAMA OPERASI PELANGGAR PERDA Ditemukan1 (satu) orang penduduk Eca Ardiananingsih pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan KTP.

Senin, 18 Agustus 2014 Desa Delodberawah

Ditemukan 9 (sembilan) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

1. Rosdianti 2. Enur BT Dayat 3. Sintya Arini 4. Peni 5. Ayu Anita 6. Sri Wiranti 7. Julaehak 8. Lia Krisnawati 9. Dela Kusuma

Semua pelanggar dipanggil Ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Senin 18 Agustus 2014 untuk membuat surat pernyataan

Kamis, 21 Agustus 2014 desa Medewi

Ditemukan 14 (empat belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan KTP.

1. Suriyanto 2. Busairi 3. Ahmad Sruji 4. Misbahul Munir 5. Zaenal Arifin 6. Rotibal Khasron 7. Mahyudi 8. Ririn Sugianto 9. Ahmad Madani 10. Juz’an 11. Muhtar 12. Muna’an 13. Mujid Tahid 14. Alianto

Semua pelanggar dipanggil Ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari kamis 21 Agustus 2014 untuk proses lebih lanjut.

Jumat, 22 Agustus 2014 kec. Pekutatan

Ditemukan 19 (sembilan belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan KTP.

1. Sugiyanto 2. Didik Soleman 3. Misto taufik 4. Pugu Yoni 5. Selamet 6. Sriono 7. Su’ud 8. Masduki 9. Trisno Prayugi 10. Mistiya 11. Siti Nurul Hotimah 12. Temuk 13. Budiarso 14. Suryanto 15. Edi Prayitno 16. Suwito 17. Arif 18. Khoirul Bahri 19. Joko Agus Susanto

Semua pelanggar dipanggil Ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Jumat22Agustus 2014 untuk membuat proses lebih lanjut.

Sabtu, 2 Aggustus 2014 Kec. Jembrana

Ditemukan 5 (lima) orang Pedagang 1. Rudiyantu yang berjualan pada tempat yang bukan 2. Siti Aminah peruntukannya untuk berjualan 3. Sahidin sehingga mengganggu Kebersihan dan 4. Sukamto Ketertiban Umum daerah sekitar, 5. Munik

Senin, 4 Agustus 2013

Ditemukan 5 (lima) iklan komersil yang 1. Arya Computer 2 buah Semua bendera dan spanduk dipasang dan dipaku di pohon 2. PT. Panca Mega BIntang parpol diamankan di kantor perindang jalan sehingga mengganggu 3 buah Sat.Pol.PP Kab. Jembrana Kebersihan dan Ketertiban Umum daerah sekitar,

Kec. Negara

KET. Pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan lanjut dipulangkan ke daerah asal.

Dibina di lokasi dan melarang untuk berjualan pada tempat yang bukan peruntukanya untuk berdagang dan di panggilkeKantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Senin 4 Agustus 2014 untuk membuat surat pernyataan.

NO

2

PERDA

Perda 3 Tahun 2003

HARI / LOKASI TANGGAL Selasa, 12 Agustus 2013 Kec. Jembrana

HASIL OPERASI Ditemukan 2 (Dua) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

NAMA PELANGGAR PERDA 1. NANAG SOHIBUL WALID 2. NANANG ADIDI BIN CASMA

Selasa, 12 Agustus 2013 Desa Batu Agung

Ditemukan 1 (satu) bangunan ruko yang gambar IMBnya tidak sesuai dengan realita bangunan dilapangan,

I Kadek Pande Arimbawa

Senin, 18 Agustus 2014 Desa Mendoyo Dauh Tukad

Di temukan 1 (satu) bangunan yang I Keteut Kintra masih dalam tahap pembangunan yang tidak memiliki IMB.

Pelanggar dipanggil kekantor Sat.Pol.PP Kab.jembrana untuk membuat surat pernyatan.

Kamis, 21 Agustus 2014 Desa Medewi

Ditemukan 1 (satu) bangunan Sunardin Hoteldalam tahap pembangunan yang tidak memiliki IMB.

Penghentian kegiatan lanjut Pemilik dipangil ke Kantor Sat. Pol.PP Kab. Jembrana Pada hari Jumat 22 Agustus 2014 untuk membuat surat pernyataan.

KET. Semua pedagang di bina dilokasi dan dipindahkan ke tempat yang peruntukannya untuk berjualan.

Pemilik bangunan dipanggil Kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana pada Hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 untuk membuat surat pernyataan

Ditemukan 1 (satu) bangunan rumah Arsan yang dalam proses pembangunan yang tidak memiliki IMB.

BULAN SEPTEMBER 2014 NO 1


HARI / TANGGAL Selasa, 23 September 2014

LOKASI Desa Melaya

HASIL OPERASI Ditemukan 7 (tujuh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Endang Musrifah 2. Nira 3. Agima/B.Edi 4. Ayu Sri Mustika 5. Komariyah 6. Siti Maryam 7. Gusti Selviana

KET. 7 (tujuh) orang pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS dan dibina lanjut dilakukan cek kesehatan dari Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.

Rabu, 24 September 2014

Desa Melaya

Ditemukan 20 (dua puluh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

1. Wahyu Hidayat 2. Ahmad Aditya 3. Andik Sucipto 4. Nurwanto 5. Budiono 6. Sutiyono 7. Katiman 8. Ilham Nayufi Mahardika 9. Budi Harsono 10. Eko Susanto 11. Sukram Ariyanto 12. Istiklah 13. Suparmanto 14. Husrin 15. Sugeng prayitno 16. Arip Budiman 17. Adi Rizki 18. Ramdi Hermawanto 19. Sastriawan Agusnandi 20. Hendra

20 (dua puluh) orang pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS dan di bina.

Senin, 29 September 2014

desa Delodberawah

Ditemukan 16 (enam belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

1. Umi Rahyu 2. Yuli Ari Santi 3. Lis Setiawati 4. Sulami Nursanti 5. Setiani 6. Endang Januarita 7. Endang Sugiant 8. Supiani 9. Eka Yuliana 10. Mar’ah 11. Wiwin Inayati 12. Luluk wahyu Indah 13. Fitri Eka Dinanti 14. Fitriaya 15. Rosida 16. Husnawiya

16 (enam belas) orang pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataanbersedia mengurus SKTS dan di bina lanjut cek kesehatan dari Dinas Kesehatan..

NO

PERDA

2


3


HARI / TANGGAL Kamis, 4 September 2014

LOKASI Kel. Dauhwaru

HASIL OPERASI Ditemukan 2 (Dua) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Siin 2. Sumianto

Dwi Kresnowati

KET. Semua pedagang di bina dilokasi dan dipanggil ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan.

Kamis, 4 September 2014

Desa Pulukan

Ditemukan 1 (satu) bangunan Pondok wisata yang gambar IMBnya tidak sesuai dengan realita bangunan dilapangan

Pemilik bangunan dipanggil Kekantor Sat.Pol.PP kab. Jembrana pada Hari Jumat tanggal 5 September 2014 untuk membuat surat pernyataan

Kamis, 11 September 2014

Pasar Umum Negara

1. Sono Ditemukan 3 (tiga) orang pedagang yang membandel berjualan di tempat 2. Kezia Puriningsih 3. Ketut Sudastri yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu Kebersihan dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

Semua pedagang di panggil ke kantor Sat. Pol.PP Kab. Jembran Untyuk membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan di Tempat yang dimaksud.

Selasa 30 September 2014

Desa Melaya

Menindaklanjuti laporan masyarakat 1. I Wayan Suandra terkait dengan adanya orang gila yang mengamuk di Desa Melaya dimana keberadaan orang gila tersebut mengganggu ketertiban umum di daerah Sekitar.

Orang gila tersebut diamankan dan dibawa ke Puskesmas Melaya lanjut dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk penanganan lebih lanjut.

BULAN OKTOBER 2014 NO 1

2



HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL OPERASI Ditemukan 19 (sembilan belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Musbakul Jefri Handoko 2. Edi Nurjai 3. Siska 4. Sumiati 5. Riski twin Yogiaswara 6. David Riski Fauzi 7. Sulastin 8. Abdul azis 9. Ansori 10. Samsudin 11. Muhamad Tasir 12. Jumaidi 13. Sah Umar 14. Misnari 15. Nurhuda 16. Sajidi 17. Lukman Hakim 18. Abdul Muis 19. M. Saiful

KET.

Rabu, 1 Oktober 2014

Desa Pengambengan

(sembilan belas) orang pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS dan di bina lanjut cek kesehatan dari Dinas Kesehatan..

Senin, 13 Oktober 2014

DesaTuwed

Ditemukan 3 (tiga) orang penduduk 1. Kuswinarno pendatang yang tinggal dan bekerja di 2. Mujasah Kab. Jembrana, dimana yang 3. Sudarto bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Lapor Diri dari daerah setempat .

pelanggar dipanggil Ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Senin 13 Oktober 2014 untuk membuat surat pernyataan.


DesaTukadaya

Ditemukan 6 (enam) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

1. Yuli Suryono 2. Tasim 3. Binasiyah 4. Eko Sugianto 5. Rusdiyanto 6. MustikoNurSetya

6 (enam) orang pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS .

Kamis, 23 Oktober 2014

Pasar Umum Negara

Ditemukan 5 (lima) orang pedagang yang berjualan di tempat yang peruntukannya bukan untuk tempat berjualan, sehingga mengganggu Kebersihan dan ketertiban umum di daerah Sekitar.

1. Parnomo 2. Wakib 3. H. Makki Payuni 4. Suparman 5. Amirullah

Semua pedagang di panggil ke kantor Sat. Pol.PP Kab. Jembran Untyuk membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan di Tempat yang dimaksud.


DesaTukadaya

Di temukan 1 (satu) perusahaan PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yang membuang limbah tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kebersihan dan ketertiban umum daerah sekitar.

1. Made Maha Adi Putra

Penanggung jawab di panggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan

NO 3


HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL OPERASI Ditemukan 1(satu) bangunan toko Mebel yang tidak memiliki IMB .

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Nur Syamsuri

KET.

Senin, 13 Oktober 2014

Desa Tegalbadeng Timur

Rabu, 15Oktober 2014

Desa Penyaringan

Ditemukan 1(satu) Bangunan yang tidak memiliki IMB .

1. Putu Parta Yudha

Penghentian kegiatan lanjut pelanggar dipanggil Ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Kamis 16 Oktober 2014 untuk membuat surat pernyataan

Selasa, 21 Oktober 2014

Kel. Loloan Timur

Ditemukan 1(satu) Bangunan diareal tanah Negara.

1. Ahmadi

Pembongkaran bangunan

Ditemukan 1(satu) Bangunan yang tidak memiliki IMB dan bangunannya berada diatas saluran drainase.

Abdul Wachid

Pembongkaran bangunan

Ditemukan 1(satu) Bangunan yang tidak memiliki IMB.

Habiburrahman

Menghentikan kegiatan lanjut dipanggil ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Rabu Tanggal 22 Oktober 2014 untuk membuat surat pernyataan.

1. Habiburrahman

Penghentian kegiatan.

4

Perda No. 11 Tahun 2006 Senin, 6 Oktober 2014

Desa Baluk

Ditemukan Adanya aktivitas penimbunan sawah dimana yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi dari bupati tentang alih fungsi lahan.

5

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2007

Desa Manistutu

Ditemukan adanya aktivitas penggalian 1. I Wayan Arsana material berupa pasir dan tanah dengan menggunakan alat brat yang tidak memiliki UKL, UPL dan Ijin angkutan alat berat.

Jumat, 24 Oktober 2014

pelanggar dipanggil Ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Senin 13 Oktober 2014 untuk membuat surat pernyataan.

Menghentikan kegiatan lanjut dipanggil ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari untuk membuat surat pernyataan.

BULAN NOPEMBER 2014 NO 1


HARI / TANGGAL Selasa, 4 Nopember 2014

Jumat, 14 Nopember 2014

Jumat, 21 Nopember 2014

LOKASI Desa Tuwed

HASIL OPERASI Ditemukan 6 (enam) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Ratna Juwita Sari 2. Mariyanto 3. Roaitum 4. Syafi’i 5. Moh Ali 6. Satuni

Kel. Gilimanuk

Ditemukan 2 (dua) orang penduduk 1. Sugito pendatang yang tinggal dan bekerja di 2. Wiwik Milyaningsih Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

DesaPergung

Ditemukan 5 (lima) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

1. Lukman 2. Ida Masbubah 3. Agus Priyanto 4. Ibayati 5. Nayar Susanto

Desa Pohsanten

Ditemukan 5 (lima) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

1. Solihin 2. Munir 3. Ahmad 4. Misbah Al Munir 5. Anjarwoko

Desa Yehembang

Ditemukan 10 (sepuluh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

1. Agnes Sumarni 2. Dedy Setiawan 3. Suntinah 4. Usniah 5. Mulhadi 6. Darwin Efendi 7. Miskiyah 8. Husnan 9. Siti Kumaini 10. Hariono

KET. semua pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS .

semua pelanggar administrasi kependudukan tersebut dibawa ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus SKTS .


NO

PERDA

HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL OPERASI Ditemukan 9 (sembilan) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Sumiyati 2. Ratih 3. Susiyatik 4. Susi Suwanti 5. Fatimah 6. Mustofa 7. Edy Waluyo 8. Mustakim 9. Candra wahyudi

Rabu, 26 November 2014

Desa Delodberawah, Desa Pohsanten

Kamis, 27 Nopember 2014

Desa Pergung

Ditemukan 2 (dua) orang penduduk 1. Nidi Barok Hermanto pendatang yang tinggal dan bekerja di 2. Sri Mulyati Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

Desa Pengambengan

Ditemukan 14 (empat belas) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

1. Samsuddin 2. M. Syaiful Bahri 3. Mistawi 4. Satiman 5. Sunardi 6. Rasidi 7. M. Tasir 8. Muklas 9. Menen 10. ABD. Mu’is 11. Supardi 12. Sutikno 13. Sajidi 14. ABD. Munib

KET. Dibawa ke Kantor SatPol.PP Kab. Jembran untuk membuat surat pernyataan


2


Kamis, 13 November 2014

Desa Baluk

Ditemukan adanya 1 (satu) aktifitas menaruh material bangunan diatas trotoar sehingga mengganggu Kebersihan dan Ketertiban Umum darah sekitar.

1. I Ketut Serena

Pemindahan material bangunan dari atas trotoar dan Penghentian kegiatan sampai IMB dimiliki.

3


Kamis, 13 November 2014

Desa Baluk

Ditemukan adanya 1 (satu) aktifitas pembangunan bagunan yang tidak memiliki IMB

1. I Ketut Serena

Penghentian kegiatan sampai IMB dimiliki.

Senin, 17 November 2014

Desa Pohsanten

Ditemukan adanya 2 (dua) bangunan, bagunan pertama tidak memiliki IMB (dalam proses pembanguanan) dan bagunan kedua gambar IMB tidak sesuai dengan realita bangunan dilapangan

1. Siti Aminah

Penghentian kegiatan sampai IMB dimiliki dan dianggil ke Kantor Sat. Pol.PP kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus IMB dimaksud.

Selasa, 25 November 2014

Hotel Dea

Ditemukan 2 (dua) pasangan yang bukan suami istri melakukan perbuatan asusila dimana perbuatan tersebut sangat memungkinkan terjadinya penularan HIV semakin luas.

1. I Wayan Baluk Rat Makusara 2. Yatimah 3. Sayu Aminatin 4. Masurin

Dibawa ke Kantor SatPol.PP Kab. Jembran untukmembuat surat pernyataan.

Rabu, 26 November 2014

Hotel Dea


1. I Gst. Putu Suryawan 2. Putu Sri Purnia Dewi 3. I Nyoman Sugiarna 4. Ni luh Putu Apriliani


Hotel Darma I

Ditemukan 1 (satu) pasangan yang 1. I putu Sandiyana bukan suami istri melakukan perbuatan 2. Ni Kade Sumartini asusila dimana perbuatan tersebut sangat memungkinkan terjadinya penularan HIV semakin luas.

Hotel Kubu Alit

Ditemukan 1 (satu) pasangan yang I Gst. Agus Adi Putra bukan suami istri melakukan perbuatan 2. Siti Rafika asusila dimana perbuatan tersebut sangat memungkinkan terjadinya penularan HIV semakin luas.

4


NO 5

PERDA Perbup 34 Tahun 2007

HARI / TANGGAL

LOKASI

Senin, 10 November 2014

Desa Manistutu

Selasa, 18 November 2014

Desa Kaliakah

HASIL OPERASI Menindak lanjuti Surat pernyataan atas nama I Wayan Arsana, laki-laki, alamt : Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana tanggal 24 Oktober 2014 tentang bersedia mengurus UKL, UPL dan Ijin angkutan alat berat pada dinas terkait. Ternyata masih ditemukan adanya aktivitas penggalian material berupa pasir dan tanah dengan menggunakan alat berat yang tidak memiliki UKL, UPL dan Ijin angkutan alat berat.


KET. Memberikan Surat Tegoran I.

Ditemukan 2 (dua) orang yang 1. Putu Ambara Yasa melakukan aktivitas penggalian material 2. Wayan Sudita berupa pasir dan tanah dengan yang tidak memiliki UKL, UPL .

Pelanggar dipanggil ke kantor Satpol.PP kab. Jembrana untuk menbuat surat pernyatan.

BULAN DESEMBER 2014 NO 1


HARI / TANGGAL

LOKASI

HASIL NAMA OPERASI PELANGGAR PERDA Di temukan 2 (dua) pedagang yang 1. Zainudin Hamzah berjualan tidak pada tempatnya 2. Irham Mubarok sehingga mengganggu kebersihan dan ketertiban umum daerah sekitar.

KET.

Rabu, 3 Desember 2014

Desa Dangin Tukadaya

Kamis, 4 Desember 2014

Desa Pengambengan

Di temukan 3 (tiga) pabrik yang membuang limbah keluar pabrik sehingga mengganggu kebersihan dan ketertiban umum daerah sekitar dan tidak memiliki ijin usaha.

1. Tan Hendra Kurniawan, pelanggar di panggil ke Kantor laki-laki, alamat ; Kel. Satpol.PP Kab. Jembrana untuk Loloan Timur, Kec. membuat surat pernyataan Jembrana, Kab. Jembrana (PT. HBT, Membuang limba keluar pabrik). 2. Sunarto Aboebakar, lakilaki, alamat ; Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana (PT. Sarana Tani Sarden, membuang limbah keluar pabrik). 3. Adi, laki-laki, alamat : Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jjembrana (pabrik minyak tidak memiliki ijin usaha).

2

Perda Nomor 4 Tahun 2012

Selasa, 9 Desember 2014

Desa Yehsumbul

Ditemukan 20 (dua puluh) orang penduduk pendatang yang tinggal dan bekerja di Kab. Jembrana, dimana yang bersangkutan tidak melengkapi identitas diri berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

1. Dirwanto 2. Subroto 3. David Riyadi 4. Sumali 5. Imam Tohari 6. Aini 7. Suraini 8. Basmi 9. Salmawati 10. Moh. Taher 11. Safi’i Firai 12. Edi Riyanto 13. Saiful bahri 14. Sunardi 15. Guntur 16. Suryadi 17. Bambang Irawan 18. Hosnan 19. Nurul Arifin 20. Frenky Prayitno

3


Senin, 1 Desember 2014

Desa Baluk

Ditemukan 1 (satu) bangunan yang m,asih dalam proses pembangunan yang belum memiliki IMB.

1. I Ketut Sugama

Kec. Melaya dan Kec. Negara Ditemukan 2 (dua) Bangunan tower masing-masing 1 di Desa Tuwed dan 1 di sdesa Tegal badeng Barat yang tidak memiliki IMB

pelanggar di panggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan

Dipanggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan menghentikan kegiatan sampai IMB dimiliki

Penghentian kegiatan lanjut pelanggar dipanggil Ke Kantor Sat.Pol.PP Kab. Jembrana pada hari Kamis 2 Desember 2014 untuk membuat surat pernyataan

NO

4

PERDA

Perda Nomor 1 Tahun 2008

HARI / TANGGAL Selasa, 9 Desember 2014

Senin, 1 Desember 2014

HASIL OPERASI Ditemukan 1 (satu) bangunan yang masih dalam proses pengerjaan yang tidak memiliki IMB

NAMA PELANGGAR PERDA 1. Firman Efendi

Hotel Darma II


1. Nila Rosiani Dibawa ke Kantor SatPol.PP 2. Hairul Paijin Kab. Jembran untukmembuat 3. Ni Km Ayu Yuliana Dewi surat pernyataan. 4. I Made Budi Merta Yasa

Hotel Bali Kuwi

Ditemukan 1 (satu) pasangan yang 1. Ni Putu Yuliani bukan suami istri melakukan perbuatan 2. I Nyoman Kastawa asusila dimana perbuatan tersebut sangat memungkinkan terjadinya penularan HIV semakin luas.

LOKASI Desa Yehsumbul

KET. Penanggungjawab dipanggil ke Kantor Satpol.PP Kab. Jembrana untuk membuat surat pernyataan bersedia mengurus IMB dan menghentikan aktivitas pembangunan sampai memiliki IMB.


BAB I PENDAHULUAN. A. Umum

Recommend Documents