BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
senantiasa
menuntut
adanya
percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan
dan
peran
serta
masyarakat
dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang
tinggi.
Dengan
demikian
penerapan
konsep
good
governance
penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
1
dan
negara.
Konsep
dasar
akuntabilitas
didasarkan
pada
klasifikasi
responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi
yang
bersangkutan.
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Salah satu pengejawantahan dari Good Governance ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai: 1.
Sarana/instrumen
penting
untuk
penyelenggaraan
tugas-tugas
melaksanakan
pemerintahan,
reformasi
pembangunan,
dalam dan
pelayanan masyarakat. 2.
Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
2
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan. 4.
Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja, dan
5.
Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode
kerja,
dan
prosedur
pelayanan
masyarakat
berdasarkan
permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan. Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan
kewajiban
suatu
instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan Transparansi dan Akuntabilitas suatu organisasi publik. Agar selaras dengan peraturan yang berlaku, maka setiap organisasi publik diwajibkan menyusun suatu Rencana Stratejik (Strategic Plan), Rencana
Kinerja
pelaksanaannya
(Performance dalam
bentuk
Plan),
dan
Laporan
mempertanggungjawabkan
Pertanggungjawaban
Kinerja
(Performance Accountability Report). Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
3
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. B. Kondisi Geografis Daerah Secara Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.717,84 KM2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 KM2 ( 1,50) % dan wilayah laut seluas 86.398,33 KM2 ( 98,50 % ). Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan Toa Paya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun,Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai ,Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling tanjung di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu juga dilakukan pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Topaya, Kecamatan Mantang,Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan di Kabupaten Bintan bertambah dari 6 ( enam ) Kecamatan menjadi 10
( sepuluh
)
Kecamatan , yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Seri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya dan Tambelan. Secara lebih jelas , orientasi wilayah dan batas administrasi Kabupaten Bintan sebagai berikut : Sebelah Utara
: Kabupaten Anambas
Sebelah Selatan
: Kabupaten Lingga.
Sebelah Barat
: Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
Sebelah Timur
: Provinsi Kalimantan Barat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
4
Kabupaten Bintan dikelilingi lautan dan bentangan daerah pesisir yang cukup luas. Potensi lautan ini cukup besar berupa hasil-hasil perikanan dan produk hasil laut lainnya seperti rumput laut dan juga hasil galian berupa pasir laut dan bahan galian lainnya. Kabupaten Bintan mempunyai potensi perikanan budidaya . Kondisi ini juga ditunjang dengan posisi geografis yang berada di pertemuan antara Laut Natuna dengan Laut Pedalaman Indonesia
( Laut Jawa dan Selat Malaka ).
Selat malaka merupakan salahsatu laut yang mempunyai produktivitas primer yang tinggi. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) Kabupaten Bintan Memiliki potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang Melimpah. Umumnya masyarakat Kabupaten Bintan berasal dari suku Melayu yang masih kental budayanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti bahasa melayu, agama islam dan berbagai adat istiadat berkenaan dengan lingkaran hidupnya. Karakteristik masyarakat melayu dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan tradisi Islam, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi tidak agresif . Secara tradisional masyarakat melayu umum nya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani kebun, berdagang serta pegawai negeri sipil. Disamping suku melayu terdapat juga suku lain seperti suku jawa, bugis, minangkabau dan sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bintan memiliki heterogenitas suku bangsa yang secara langsung merupakan suatu penggerak dan atau sebaliknya dapat menghambat jalannya proses pembangunan. Selainnya itu Kabupaten Bintan juga memiliki areal lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Komoditi perkebunan yang ada didaerah ini berupa karet,kelapa,cengkeh, lada,kopi dan tanaman perkebunan lainnya. Jenis-jenis tanaman perkebunan seperti karet,kelapa dan cengkeh dapat dijumpai disemua Kecamatan dengan Luas yang bervariasi. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bintan yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
5
warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerahdaerah di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bintan. C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi sekretariat daerah adalah: 1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. 2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. 3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten Bintan. 4. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantapkan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan. 5. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah. 6. Pengkoordinasian perumusan peraturan perudang-undangan dan pembuatan hukum menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 1. STRUKTUR ORGANISASI Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
tersebut,
maka
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2008, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
6
Sekretariat Daerah mempunyai struktur/perangkat organisasi yang terdiri dari 3 asisten dengan uraian sebagai berikut : 1.
Sekretaris Daerah
2.
Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi : a). Bagian Pemerintahan, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum; 2. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana; b). Bagian Agraria, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Hak-hak Atas Tanah; 2. Sub Bagian Inventarisasi dan Pemanfaatan; 3. Sub Bagian Sengketa; c.) Bagian Hukum, yang terdiri dari : 1.
Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
2.
Sub Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum
3.
Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
3. Asisten
Administrasi
Perekonomian
dan
Pembangunan,
yang
membawahi : a) Bagian Administrasi Perekonomian, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Koordinasi Kebijakan Ekonomi; 2. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; 3. Sub Pengolahan Data Ekonomi; b) Bagian Pembangunan, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi( dibentuk berdasarkan PERBUP 4 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013) 3. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; ( dibentuk berdasarkan PERBUP 4 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013) Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
7
c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; 2. Sub Bagian Keagamaan; 3. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; d) Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan, yang terdiri dari: 1.Sub. Bagian Perencanaan Program Wilayah Perbatasan 2.Sub. Bagian Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan 3.Sub. Bagian Koordinasi dan Kebijakan Wilayah Perbatasan ( dibentuk berdasarkan PERBUP 4 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013) 1. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi : a) Bagian Organisasi, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Kelembagaan; 2. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian ( dibentuk berdasarkan PERBUP NO.4 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013); 3. Sub Bagian Tata Laksana; b) Bagian Humas dan Protokol, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Santel (dibentuk berdasarkan PERBUP No.4 Tahun 2013 Tanggal 21 Agustus 2013) 2. Sub Bagian Humas dan Pemberitaan ( dibentuk berdasarkan PERBUP No. 4 Tahun 2013 Tanggal 21 Agustus 2013 ) 3. Sub Bagian Protokol c) Bagian Umum, yang terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Keuangan; ( dibentuk berdasarkan PERBUP No. 4 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013) Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
8
3. Sub Bagian Rumah Tangga; ( dibentuk berdasarkan PERBUP No.4 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013)
2. KEPEGAWAIAN Kondisi Formasi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah sampai dengan 31 Desember 2013 PNS sebanyak 140 orang Non PNS 28 orang . rinciannya sebagai berikut : a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan -
Golongan IV :
-
Golongan III :
-
Golongan II
-
Golongan I :
-
PTT/honorer :
21 orang 42 orang
:
69 orang 8 orang 28 orang
b. Berdasarkan jumlah pejabat struktural -
Eselon IIa
:
1 orang
-
Eselon IIb
-
Eselon III
:
9 orang
-
Eselon IV
:
27 orang
:
8 orang
Kondisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Pendidikan
PNS
S2
10
S1
48
DIII
10
SLTA
58
SLTP
9
SD
5 JUMLAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
140 9
3.SARAN DAN PRASARANA Sarana pembangunan
prasarana dan
pendukung
pemerintahan
pelaksanaan yang
kegiatan
merupakan
asset
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan akhir Tahun 2013 antara lain meliputi : 1. Gedung dan bangunan 2. Tanah 3. Alat-alat kantor dan rumah tangga. 4. Alat-alat studio dan komunikasi. 5. Alat-alat bengkel dan alat ukur. 6. Alat –alat angkutan ( Kendaraan Dinas ) 7. Barang Bercorak kesenian dan kebudayaan. 8. Jaringan dan Instalasi. D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP LAKIP ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Mentri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah . Dalam Instruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa LAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus, pertama merupakan sarana Sekretariat Derah Kabupaten Bintan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders ( Bupati, DPRD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
10
masyarakat) . Kedua sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang . Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :
Aspek
Akuntabilitas
organisasi,
Kinerja
menjadikan
bagi
LAKIP
keperluan
2013
sebagai
eksternal sarana
pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2013
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Sekretariat Daerah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.
E. LANDASAN HUKUM
1. Undang
–
undang
Pembentukan Lingkungan
Nomor
Daerah Daerah
12
Otonom Kabupaten
Tahun
1956
tentang
Kabupaten
Dalam
Sumatera
Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2. Undang – undang
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
11
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang
–undang
Perbendaharaan
Nomor
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 4. Undang
–
undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang
–
undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Intruksi
Presiden
Nomor
7
Tahun
1999
tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparataur Negara Nomor 203/M.PAN/7/2002 Pelaksanaan
tanggal
Laporan
24
Juli
Akuntabilitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
2002
Kinerja
perihal Instansi 12
Pemerintah. 10 Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara .
Nomor
239/IX/6/82003
Penyusunan
Pelaporan
tentang
Perbaikan
Akuntabilitas
Kinerja
Pedoman Instansi
Pemerintah. 11 Peraturan .
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
12 Rencana .
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Bintan 2011 -2015
13 Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 -2015.
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
dan
Peraturan
Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi tentang
pedoman
penyusunan
Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. 29 Tahun 2010. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan
pembangunan
sebagaimana
tercantum
dalam
APBD
Kabupaten Bintan Tahun 2013. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai data yang tersedia pada indikator input, output dan outcame. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
ini
mengkomunikasikan
pencapaian
kinerja Sekretariat Daerah selama tahun 2013. Capaian kinerja kegiatan –kegiatan tahun 2013 diperbandingkan dengan rencana Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
13
kinerja Tahun 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan SKPD. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Tahun 2013 disajikan dalam bentuk bab, dengan uraian masing-masing bab sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN Menjelaskan
secara ringkas gambaran umum, struktur
organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, Landasan Hukum, dan Sistematika pembahasan. BAB II : PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA Menjelaskan secara singkat Rencana Strategis SEkretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015, Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat
Daerah
dan
Penetapan
Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja Sekretariat Daerah Sampai dengan Tahun 2013. BAB IV : P E N U T U P Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013 menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
14
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mendasarkan pada isu-isu stratejik yang timbul baik issue stratejik lingkungan internal maupun eksternal yang akan menjadi potensi, peluang dan tantangan bagi Sekretariat Daerah. Rencana Stratejik Sekretariat Daerah ini mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2013 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 1. VISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta antisipatif terhadap perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Sekretariat Daerah : “Peningkatan Tertib Administrasi dan Kinerja Aparatur Pelayanan
Publik
yang
Berkualitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
dalam
Menuju
Mewujudkan 15
Goodgovernace dan Reformasi Birokrasi.” Visi yang secara singkat, padat dan jelas tersebut merupakan suatu rangkaian makna yang dapat terjabar pada semua aspek kehidupan masyarakat, pembinaan pemerintahan dan peningkatan pembangunan. 2. MISI Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal
Instansi
Pemerintah
tersebut
dan
mengetahui
alasan
keberadaan dan perannya lebih dalam. Untuk
mewujudkan
visi
di
atas,
Sekretariat
Daerah
menetapkan 4 (empat ) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam melakukan koordinasi untuk
penyusunan
kebijakan
Kepala
Daerah
agar
terselenggaranya administrasi pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan tertib administrasi melalui penataan sistem dan mekanisme kerja dalam menunjang pelayanan publik yang berkualitas melalui reformasi birokrasi. 3. Memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui penataan kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat. dukung oleh pengawasan yang akuntabel. 4. Mengkoordinasikan
kebijakan
administrasi
pembangunan
daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
16
3.TUJUAN Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai atau yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan perumusan tujuan stratejik ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dapat secara tepat mengetahui apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan Misi diatas, maka TUJUAN yang akan diwujudkan Sekretariat Daerah selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015) adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara tepat, hemat dan
akurat;
2. Meningkatkan
kualitas
Sumber
Daya
Manusia
dan
profesionalisme; 3. Meningkatkan tertib administrasi; 4. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana. 4.SASARAN Setelah merumuskan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan
sasaran
sebagai
bagian
integral
dalam
proses
perencanaan stratejik. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
17
Sasaran
stratejik
merupakan
bagian
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
integral dan
dalam
Daerah proses
merupakan
Kabupaten
perencanaan
dasar
yang
Bintan stratejik
kuat
untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Bintan
serta
lebih
menjamin
suksesnya
pelaksanaan
rencana panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Sasaransasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran. Adapun SASARAN yang ingin dicapai selama Sekretariat Daerah kurun waktu 5 tahun (2011-2015) serta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : SASARAN
INDKATOR KINERJA
1. Meningkatnya toleransi antar umat 1.
Jumlah Sarana Ibadah
beragama yang ditandai dengan 2.
Jumlah
tidak
Islam
adanya
kasus
antar umat beragama
perselisihan 3.
Jumlah
Penduduk
Beragama
Penduduk
Beragama
Kristen Khatolik 4.
Jumlah
Penduduk
Beragama
Penduduk
Beragama
Penduduk
Beragama
Penduduk
Beragama
Hindu 5.
Jumlah Budha
6.
Jumlah Protestan
7.
Jumlah Lainnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
18
8.
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
2. Meningkatnya teknis
kualitas
administratif
pelayanan 9. bidang
sesuai
SKPD
menerapkan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Jumlah
yang
telah
pelayanan
sesuai
Standar Operasional Prosedur.
dengan 10. Jumlah SKPD yang menerapkan
regulasi yang berlaku
SMM ISO 9001:2008 11. Indeks
Kepuasan
(IKM)
Masyarakat
Tentang
Pelayanan
Aparatur 12. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan 13. Jumlah
Kecamatan
yang
dimekarkan 14. Jumlah desa/kel yang dimekarkan 15. Jumlah
daerah
bawahan
yang
ditetapkan tapal batas 16. Opini
Laporan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Daerah (LPPD) 17. Cakupan
sarana
prasarana
perkantoran pemerintahan desa yang baik 18. Sistim
Informasi
Manajemen
Pemda 19. Persentase pemerintahan
unit
pelayanan
(Kecamatan/Desa
yang memiliki komputer dan bisa mengakses
internet
melalui
computer
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
19
20. Pemanfaatan
sistem
manajemen
dalam
informasi pengelolaan
pemerintahan 21. Persentase 3. Meningkatnya kinerja pemerintah
permasalahan
kecamatan yang terselesaikan
dalam penyelesaian permasalahan 22. Persentase/jumlah di masyarakat dengan berpedoman
antar
pada peraturan perundangan yang
diselesaikan
berlaku
di
kasus hukum
pemerintah
23. Persentase/jumlah
yang
kasus hukum
antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan 24. Jumlah Ranperda yang diajukan 25. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 26. Persentase
Ranpeda
menjadi
Perda yang disahkan 27. Luas
Lahan
Milik
Pemerintah
Daerah 28. Persentase tidak
Lahan
Pemda
bersertipikat
yang
dengan
bersertipikat 29. Jumlah sertifikat (persil)
lahan
pemda 30. Persentase
lahan
pemda
yang
belum dimanfaatkan 31. Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan 32. Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang
perekonominan
yang
dihasilkan 33. Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
20
daerah 34. Jumlah BUMD yang beroperasi 35. Kontribusi BUMD terhadap PAD 36. Jumlah
Penyertaan
Modal
Pemerintah 37. Jenis
dan
jumlah
bank
dan
cabang 38. Efisiensi
anggaran
sebagai
dampak penerapan LPSE 39. Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi
pembangunan
daerah 40. Persentase
peliputan
kegiatan
pemerintah daerah 41. Persentase
pelayanan
keprotokolan
yang
telah
distandarisasi 42. Persentase
pelaksanaan
pelayanan
keprotokolan
yang
sesuai 43. Jumlah pengunjung MCAP 44. Jumlah surat kabar nasional/local 45. Jumlah
penyiaran
radio/TV
lokal/nasional 46. Web site milik pemerintah daerah 47. Persentase
pelayanan
kerumahtanggaan
yang
telah
distandarisasi 48. Persentase pelayanan
pelaksanaan kerumahtanggaan
yang sesuai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
21
5.CARA MENCAPAI TUJUAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja yang mengarah pada Visi dan
misi
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Bintan
dalam
rangka
mewujudkan “ Peningkatan Tertib Administrasi dan Kinerja Aparatur Menuju
Pelayanan
Goodgovernace beberapa
dan
rangkaian
Publik
yang
Reformasi strategi
Berkualitas Birokrasi.”
dan
arah
dalam
Mewujudkan
selanjutnya
ditempuh
kebijakan-kebijakan
yang
dianggap efektif meliputi o Meningkatkan kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat beragama. o Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik. o Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah. o Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. o Meningkatkan
kualitas
aparatur
pemerintah
dalam
melaksanakan peraturan-perundang-undangan. o Menata peraturan perundang-undangan. o Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan o Meningkatkan
sistem
administrasi
perekonomian
dan
Pembangunan. o Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
22
B.ASPEK STRATEGIS Kondisi perekonomian yang membaik juga tidak dapat dilepaskan dari peran penting kegiatan pembangunan, yang dapat meningkatkan aksesbilitas, kapasitas, kualitas dan jangkauan pelayanan yang pada gilirannya mampu memberikan dukungan berbagai sektor. Pada tahun 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan melaksanakan Program dan kegiatan meliputi : I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 2. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Kegiatan jasa administrasi keuangan. 4. Kegiatan jasa kebersihan kantor 5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Kegiatan
Penyediaan
komponen
listrik/penerangan
bangunan kantor. 8. Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman 10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi , monitoring dan evaluasi dalam daerah. II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 2. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor. 3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional. 4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor. 5.Pemeliharaan
rutin/berkala
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
peralatan
Sandi
dan 23
Telekomunikasi ( SANTEL). 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 7. Penyediaan jasa sewa gedung/kantor/tempat 8. Pembentukan dan Oerasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan pakaian dinas Beserta Kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Peningkatan kapasitas kehumasan dan keprotokolan V. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 1. Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan VI.PROGRAM PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan 2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 3. Fasiitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 4. Publikasi peraturan perundang-undangan 5. Penguatan panitia ranham kabupaten bintan VII.
PROGARAM PEMBEBASAN LAHAN
1. Pengadaan lahan untuk lanjutan pembangunan jalan lintas barat 2. Pengadaan lahan untuk pembangunan pelabuhan perikanan di bintan timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
24
3. Pengadaan lahan untuk pembangunan balai benih ikan air tawar (BBIAT) di teluk bintan 4. Pengadaan lahan untuk lahan pembangunan SD negeri baru di kelurahan tanjung uban timur dan rumah pemotongan hewan di kecamatan bintan utara dan pengadaan tanah untuk jalan masuk ke taman sakera di kecamatan bintan utara 5. Pengadaan lahan untuk pembangunan sarana pertanian 6. Pengadaan lahan untuk pelestarian aset cagar budaya di desa berakit kecamatan telok sebong 7. Pengadaan
lahan
untuk
pembangunan
lapangan
bola
kecamatan telom sebong VIII. PROGRAM
PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAN
KETATALAKSANAAN 1. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) IX. PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
MASYARAKAT 1. Peningkatan profesionalisme dan kepastian hukum dalam pelayanan publik dan dunia usaha 2. Pengawasan dan monitoring pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan Gas LPG 3. Pengendalian inflasi daerah kabupaten bintan X. PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DAN KEPROTOKOLAN 1. Mobile community acces point (MCAP) internet keliling 2. Pengembangan kualitas dan kuantitas materi komunikasi dan informasi 3. Temu wicara XI. PROGRAM
PENATAAN
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1. Sertifikasi aset lahan pemda Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
25
2. Rapat dan koordinasi pertanahan dalam dan luar daerah 3. Penyusunan
dokumen
perencanaan
pengadaan
tanah
pemerintah kabupaten bintan XII.PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN KOTA 1. Pembinaan penatausahaan keuangan desa 2. Pembianaan perangkat pemerintah kelurahan/desa (RT/RW) XIII.
PROGRAM PENGETAHUAN KEAGAMAAN
1. Safari ramadhan kabupaten bintan 2. Pelatihan imam dan khatib kabupaten bintan 3. Pengawasan dan monitoring terhadap penerima bantuan sosial, hibah dan tak terduga 4. Pembinaan pengurus dan bendaharawan masjid 5. Pelatihan remaja masjid 6. Pelatihan guru-guru TPQ kabupaten bintan 7. Pelatihan mubaligh se-kabupaten bintan XIV. PROGRAM
PENATAAN,
KETATALAKASANAAN
DAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH 1. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) 2. Penyusunan analisa beban kerja 3. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) SKPD 4. Evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 5. Forum koordinasi pimpinan daerah XV.
PROGRAM
PENATAAN
DAN
PEMBIANAAN
PEMERINTAH UMUM DAN DAERAH BAWAHAN 1. Pembuatan tanda batas desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten bintan 2. Pembinaan dana DAK desa 3. Pembinaan perangakat desa (BPD) Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
26
4. Penyusunan LPPD dan suplemen LPPD (IKK) 5. Penilaian
kinerja
pemerintah
(camat,lurah/kades,BPD
terbaik) 6. Pelaksanaan rapat kerja camat, lurah, kepla desa 7. Penilaian
kinerja
pemerintahan
(camat,
lurah,
kades)
berprestasi XVI.
PROGRAM
KOORDINASI
KEBIJAKAN
BIDANG
PEREKONOMIAN 1. Rapat kerja bidang perekonomian XVII. PROGRAM
PENINGKATAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUANAN DAERAH 1. Peningkatan administrasi pembangunan daerah 2. Operasional lembaga pengadaan barang dan secara elektronik (LPSE) C.PENETAPAN KINERJA Dokumen
penetapan
kinerja/kesepakatan
kinerja
merupakan
kinerja/perjanjian
kinerja
suatu antara
dokumen Sekretaris
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan dengan Bupati Bintan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan. Berdasarkan Penetapan Kinerja (Renja) Tahun 2013, telah ditetapkan 2 sasaran dengan dukungan Program dan Kegiatan sebagai salah satu strategik pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut indikator kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
27
NO 1
URAIAN Meningkatnya toleransi
INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah Sarana Ibadah antar 2.
umat
beragama
yang
Jumlah
Penduduk
TARGET 434
Orang
126.425
Orang
3.816
Orang
655
Orang
7.789
Orang
7.823
Orang
6.729
%
32,00
Beragama Islam
ditandai 3.
Jumlah
Penduduk
dengan tidak adanya
Beragama
kasus
Khatolik
perselisihan
antar
SATUAN Unit
umat 4.
beragama
Kristen
Jumlah
Penduduk
Beragama Hindu 5.
Jumlah
Penduduk
Beragama Budha 6.
Jumlah
Penduduk
Beragama Protestan 7.
Jumlah
Penduduk
Beragama Lainnya 8.
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
9. Persentase/jumlah kasus hukum antar % 2
pemerintah
Meningkatnya kinerja dalam
pemerintah penyelesaian
permasalahan masyarakat berpedoman
di
dengan pada
peraturan perundangan berlaku
yang
yang
100
diselesaikan 10. Persentase/jumlah kasus hukum antar % pemerintah pihak
100
dengan
ketiga
yang
diselesaikan 11. Persentase/ jumlah %
100
kasus hukum antar pemerintah
dengan
masyarakat
yang
diselesaikan 12. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
Ranperda Perda
8 28
yang diajukan 13. Jumlah Perda yang mendukung
iklim
perda
6
usaha 14. Persentase Ranpeda %
100
menjadi Perda yang 3
disahkan
Meningkatnya kualitas teknis
pelayanan administratif
15. Jumlah SKPD yang
bidang pembangunan
dan
kemasyarakatan regulasi berlaku
36
16. Jumlah SKPD yang SKPD
12
telah
pemerintahan,
sesuai
Skpd
dengan yang
menerapkan
pelayanan
sesuai
Standar Operasional Prosedur. menerapkan
SMM
ISO 9001:2008 17. Indeks
Kepuasan
Masyarakat Tentang
%
>81,26
Kepuasan %
>81,26
(IKM)
Pelayanan
Aparatur 18. Indeks Masyarakat Tentang
(IKM)
Pelayanan
Umum di Kecamatan 19. Jumlah
Kecamatan Kecamatan
6
yang dimekarkan 20. Jumlah
desa/kel
yang dimekarkan 21. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
daerah
Desa/kelurahan
14 dan
desa 13
kelurahan 29
bawahan
yang Kecamatan
ditetapkan
tapal
batas 22. Opini
Laporan
Masuk 10 besar
10
Msk
10
besar
Pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah
(LPPD) 23. Cakupan
sarana
prasarana
%
100%
10
10
perkantoran pemerintahan
desa
yang baik 24. Sistim
Informasi
Manajemen Pemda 25. Persentase
unit %
84%
pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang
memiliki
komputer dan bisa mengakses
internet
melalui computer 26. Pemanfaatan sistem informasi manajemen
Ya
Ya
Ha
395
dalam
pengelolaan pemerintahan 27. Luas
Lahan
Milik
Pemerintah Daerah 28. Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
Lahan %
40 30
Pemda yang
tidak
bersertipikat dengan bersertipikat 29. Jumlah
sertifikat
(persil)
Sertifikat
40
lahan
pemda lahan %
30. Persentase
10
pemda yang belum dimanfaatkan 31. Persentase
%
90
Mou
2
Perusahaan
300
BUMD
2
%
4,45
Milyar
13
Sengketa lahan yang terselesaikan 32. Jumlah MOU/perjanjian kerjasama
bidang
perekonominan yang dihasilkan 33. Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah 34. Jumlah BUMD yang beroperasi 35. Kontribusi
BUMD
terhadap PAD 36. Jumlah
Penyertaan
Modal Pemerintah 37. Jenis
dan
jumlah Unit bank dan cabang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
8
31
38. Efisiensi
anggaran dampak %
sebagai
35
penerapan LPSE 39. Persentase penyelesaian
%
100
kegiatan %
100
masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah 40. Persentase peliputan
pemerintah daerah 41. Persentase pelayanan keprotokolan
%
100
%
100
Orang
8.700
Jenis
6/13
Jenis
0/2/9
yang
telah distandarisasi 42. Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan sesuai
yang dengan
standar 43. Jumlah pengunjung MCAP 44. Jumlah surat kabar nasional/local 45. Jumlah
penyiaran
radio/TV lokal/nasional Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
32
46. Web
site
milik
pemerintah daerah 47. Persentase pelayanan
Situs
19
%
100
%
100
kerumahtanggaan yang
telah
distandarisasi 48.
Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan
IKU
telah
mengacu
pada
Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan serta RPJMD tahun 20102015.
Indikator
kinerja
utama
ditetapkan
dengan
memilih
indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011-2015 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal
bussines
proses
(peningkatan
kapasitas
internal
organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
33
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
I
Meningkatnya pembinaan dan pengamalan kehidupan beragama
Penduduk beragama islam
II
Meningkatnya pelayanan perekonomian .
III
Meningkatnya kapasitas Jumlah skpd yang telah kelembangan daerah menerapkan pelayanan sesusai standar operasional prosedur (SOP) Indeks kepuasan masyarakat tentang pelaksaan aparatur Jumlah informasi jabatan struktural di kab.Bintan Jumlah evaluasi SOTK yang di evaluasi Jumlah indikator utama yang disusun (IKU) Meningkatnya persoalan - Persentase administerasi pembangunan penyelesaian masalah daerah yang terkait dengan pelaksaan administerasi pembangunan daerah - Efesiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE Meningkatnya penyediaan - Persentase lahan dan pengelolaan tanah perda yang tidak pemerintah daerah bersertifikat dengan
IV
V
kualitas Jumlah pengawasan yang bidang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah Indeks kepuasan masyarakt (IKM) tentang pelayanan aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
34
-
-
VI
VII
VIII
Pengembangan dan pendayagunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung penyelengaraan pemerintah yang efisien dan pelayanan masyarakat Meningkatnya penataan dan pembinaan pemerintah umum dan daerah bawahan
bersertifikat Persentase sengketa lahan yang disesuaikan Luas lahan milik pemerintah daerah
Jumlah pengujung MCAP Web site milik pemerintah daerah
Publikasi informasi daerah melalui media masa - Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik - Opini laporan pertangungjawaban pemerintah daerah (LPPD) - Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas - Terbitnya keungan desa sekabupaten bintan Tersedianya produk - Persentase/jumlah perundang-undangan - Jumlah ranperda daerah yang diajukan - Jumlah produk hukum yang di sosialisasikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada
setiap
akhir
periode
instansi
melakukan
pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dimana pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dan hasil pengukuran kinerja dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pengukuran tingkat capaian Sekretariat Daerah Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2013 dengan realisasinya . Tingkat capaian kinerja
Sekretariat
Daerah
Tahun
2013
berdasarkan
hasil
pengukurannya sebagai berikut : Sasaran Strategis 1
Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus
1.
Indikator kinerja Jumlah
Sarana
perselisihan antar umat beragama Realisasi
Realisasi
( Tahun 2012)
( Tahun 2013)
434 unit
382 unit
470 unit
108,29
126.425 org
136.080 org
138.455 org
109,51
3.816 org
3.375 org
3.452 org
Target
%
Ibadah 2.
Jumlah
Penduduk
Beragama Islam 3.
Jumlah Beragama
Penduduk
90,46
Kristen
Khatolik Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
36
4.
Jumlah
Penduduk
655 org
248 org
243 org
7.789 org
8.864 org
8.591 org
110,29
7.823 org
9.026 org
8.981 org
114,80
6.729 org
623 org
609 org
9,05
32,00 %
24,14 %
30,40 %
95
37,09
Beragama Hindu 5.
Jumlah
Penduduk
Beragama Budha 6.
Jumlah
Penduduk
Beragama Protestan 7.
Jumlah
Penduduk
Beragama Lainnya 8.
Rasio
tempat
ibadah
per satuan penduduk
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku
Realisasi
Realisasi
( Tahun 2012)
( Tahun 2013)
100
100
100
antar 100
100
100
100
100
Indikator kinerja 1. hukum
Target antar
pemerintah
100
%
yang
diselesaikan 2. Persentase/jumlah kasus
hukum
pemerintah pihak
ketiga
100
dengan yang
diselesaikan 3. Persentase/ kasus
jumlah 100 hukum antar
pemerintah
dengan
masyarakat
yang
100
diselesaikan 4. Jumlah Ranperda yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
37
8
diajukan
13
13
162,5
5
9
150
162
162,5
162,5
5. Jumlah Perda yang iklim 6
mendukung usaha 6. Persentase
Ranpeda
menjadi Perda yang 100 disahkan
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku
Indikator kinerja
Target
1. Jumlah SKPD yang 36 telah
Realisasi
( Tahun 2012)
( Tahun 2013)
20 SKPD
6 SKPD
16,66
1
1
8,3
81,25
80,36
98,89
-
80,36
98,89
%
menerapkan
pelayanan Standar
Realisasi
sesuai Operasional
Prosedur. 2. Jumlah SKPD yang 12 menerapkan SMM ISO 9001:2008 3. Indeks Masyarakat Tentang
Kepuasan (IKM)
>81,26
Pelayanan
Aparatur 4. Indeks
Kepuasan >81,26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
38
Masyarakat Tentang
(IKM) Pelayanan
Umum di Kecamatan 5. Jumlah
Kecamatan
yang dimekarkan
6
-
6. Jumlah desa/kel yang 14 desa dan dimekarkan 13 kelurahan 7. Jumlah
0
-
14 desa dan 13
100
kelurahan
daerah yang 10
bawahan
11
13
130
-
47
-
100
100
100%
10
100
83
84
100%
Ya
Ya
100
ditetapkan tapal batas 8. Opini
Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Msk 10 besar
Daerah
(LPPD) sarana 100%
9. Cakupan
prasarana perkantoran pemerintahan
desa
yang baik 10. Sistim
Informasi
Manajemen Pemda 11. Persentase
10
unit
pelayanan
84%
pemerintahan (Kecamatan/Desa yang
memiliki
komputer
dan
mengakses
bisa
internet
melalui computer 12. Pemanfaatan
sistem
informasi manajemen Ya dalam
pengelolaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
39
pemerintahan 13. Luas
Milik 395
38 Ha
411
104,05
40
40
40
100
sertifikat 40
18
42
105
20
10
85,5
90
70
77
90
2
-
0
-
250
247
82,33
2
2
100
4,45
3,9
-
-
13
11,6
13,6
1o4,61
8
3
11
137,5
Lahan
Pemerintah Daerah 14. Persentase
Lahan
Pemda yang
tidak
bersertipikat
dengan
bersertipikat 15. Jumlah
(persil) lahan pemda lahan 10
16. Persentase
pemda yang belum dimanfaatkan 17. Persentase Sengketa lahan
yang
terselesaikan 18. Jumlah MOU/perjanjian kerjasama
bidang
perekonominan
yang
dihasilkan 19. Jumlah
Pengawasan 300 yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah
20. Jumlah BUMD yang 2 beroperasi 21. Kontribusi
BUMD
terhadap PAD 22. Jumlah
Penyertaan
Modal Pemerintah 23. Jenis dan jumlah bank
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
40
dan cabang anggaran 35
80
80
228,57
100
80
100
100
100
85
99,80
99,8
27. Persentase pelayanan 100 keprotokolan yang
90
92.90
92,90
92,9
97.70
97,70
570
3.770
43,33
10/30
8/44
133,3/338,4
0/2/9
0/1/0
7/10/1
100/500/11,1
19
16
20
105,26
85
85
24. Efisiensi sebagai
dampak
penerapan LPSE 25. Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah 26. Persentase kegiatan
peliputan pemerintah
daerah
telah distandarisasi 28. Persentase 100
pelaksanaan pelayanan keprotokolan
yang
sesuai dengan standar 29. Jumlah
pengunjung 8.700
MCAP 30. Jumlah
surat
kabar 6/13
nasional/local 31. Jumlah
penyiaran
radio/TV lokal/nasional 32. Web
site
milik
pemerintah daerah 33. Persentase pelayanan kerumahtanggaan
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
41
yang
telah
distandarisasi 34. Persentase
100
pelaksanaan
85
85
pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai B.
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Capaian Indikator sasaran terhadap 3 sasaran selama Tahun 2013 cukup
variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentase capaian sangat rendah.
Secara umum Pemerintah Sekretariat Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ( Rencana Strategis ) dan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membanding antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya. Sasaran Strategis 1
Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus Indikator kinerja
1. Jumlah
Sarana
Ibadah 2. Jumlah
Penduduk
Beragama Islam 3. Jumlah Beragama
Penduduk Kristen
perselisihan antar umat beragama Realisasi
Realisasi
( Tahun 2012)
( Tahun 2013)
434 unit
382 unit
470 unit
126.425 org
136.080 org
138.455 org
3.816 org
3.375 org
3.452 org
90,46
655 org
248 org
243 org
37,09
Target
%
108,29
109,51
Khatolik 4. Jumlah
Penduduk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
42
Beragama Hindu 5. Jumlah
Penduduk
8.864 org
8.591 org
Penduduk
7.823 org
9.026 org
8.981 org
Penduduk
6.729 org
623 org
609 org
9,05
32,00 %
24,14 %
30,40 %
95
Beragama Budha 6. Jumlah
110,29
7.789 org
114,80
Beragama Protestan 7. Jumlah
Beragama Lainnya 8. Rasio
tempat
ibadah per satuan penduduk
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah : 1.
Jumlah Sarana ibadah
Indikator kinerja jumlah sarana ibadah di Kabupaten Bintan target tahun 2013 adalah 434 unit terealisasi 470 unit berarti capainnya 108,29% lebih meningkat 88 unit dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu yang berjumlah 382 unit. 2.
Jumlah Penduduk beragama islam
Pembangunan dibidang fisik harus diimbangi dan dilengkapi dengan mental spiritual, sehingga diharapkan akan ada keseimbangan dan keserasian
antara
kepentingan
duniawi
dan
ukhrawi.
Kehidupan
beragama yang harmonis antara umat beragama didaerah ini terjalin dengan kokoh. Indikator kinerja sasaran ini untuk tahun 2013 capainnya 109,51% dengan realisasi 138.455 jumlah penduduk yang beragama islam dan lebih meningkat dibanding tahun 2012 sebanyak 136.080.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
43
3.
Jumlah penduduk beragama kristen katolik
Capaian indikator sasaran ini adalah 90,46 % terealisasi 3.452 dari target 3.816 tercapai dalam tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2012 capainnya 3.375 jumlah penduduk beragama kristen katolik. 4.
Jumlah penduduk beragama Hindu
Capaian indikator sasaran ini adalah 37,09 % terealisasi 243 dari target 655
tercapai
dalam
tahun
2013
sedangkan
untuk
tahun
2012
capainnya 248 jumlah penduduk beragama hindu. Untuk Tahun 2013 lebih menurun dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 5 orang. 5.
Jumlah penduduk beragama Budha
Capaian indikator sasaran ini adalah 110,29 % terealisasi 8.591 dari target 7.789 tercapai dalam tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2012 capainnya 8.864 jumlah penduduk beragama hindu. Untuk Tahun 2013 lebih menurun dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 273 orang. 6.
Jumlah Penduduk beragama protestan
Capaian indikator sasaran ini adalah 114,80 % terealisasi 8.981 dari target 7.823 tercapai dalam tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2012 capainnya 9.026 jumlah penduduk beragama protestan. Untuk Tahun 2013 lebih menurun dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 45 orang.
7.
Jumlah penduduk beragama lainnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
44
Capaian indikator sasaran ini adalah 9,05 % terealisasi 609 dari target 6.729 tercapai dalam tahun 2013 sedangkan untuk tahun 2012 capainnya 623 jumlah penduduk beragama lainnya. Untuk Tahun 2013 lebih menurun dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 14 orang. 8. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Target tahun 2013 rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah 32 % terelisasi 30,4 % atau capaiannya 95% lebih meningkat 6,26 % dibanding tahun 2012 yaitu 24,14%.
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator kinerja 1. hukum pemerintah
Target antar 100 yang
Realisasi
Realisasi
( Tahun 2012)
( Tahun 2013)
100
100
100
100
100
100
100
%
diselesaikan 2. Persentase/jumlah kasus
hukum
pemerintah pihak
ketiga
antar 100
100
dengan yang
diselesaikan 3. Persentase/ kasus
jumlah 100 hukum antar
pemerintah
dengan
masyarakat
yang
100
diselesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
45
4. Jumlah Ranperda yang diajukan 5. Jumlah Perda yang 8 mendukung
iklim
usaha 6. Persentase
13
13
162,5
6
5
9
150
100
162
162,5
162,5
Ranpeda
menjadi Perda yang disahkan
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah : 1. Persentase/jumlah
kasus
hukum
antar
pemerintah
yang
diselesaikan Tahun 2013, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan telah
terealisasi 100%
dari target
yang ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Bintan. Tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan. 2. Persentase/jumlah
kasus hukum antar pemerintah dengan pihak
ketiga yang diselesaikan
Untuk tahun 2013 Target awal persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 1 kasus atau 100% capaian kinerjanya dibanding tahun 2012 mengalami penurunan dengan pihak ketiga yang diselesaikan adalah 2 kasus atau 100%. Kasus hukum yang diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun 2013, yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
46
-
Pemerintah Kabupaten Bintan dengan PT.Riau General Company selesai di Tingkat Pengadilan Negeri ( Gugatan Perdata)
3. Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Target awal tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 2 kasus atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2013 jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan adalah
2
kasus
atau
100%.
Berikut
kasus-kasus
hukum
yang
diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun 201, yaitu : -
Gugatan Perdata Banding dalam perkara nomor 59/Pdt G/2011 PN
-
Gugatan dengan Eva Damayanti Kasasi PTUN.
Tpi oleh M Riafai alias Thong Liang.
4. Jumlah Ranperda yang diajukan Untuk Tahun 2013 Target awal jumlah Ranperda yang diajukan adalah sebanyak 8 terealisasi 13 Ranperda yang capaian kinerjanya 162,5% sedangkan untuk Tahun 2012 Rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan pada tahun 2012, realisasi sebanyak 13 Perda yang telah disahkan. 5. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Tahun 2013 Untuk indikator kinerja sasaran ini adalah capaiannya 150% dari target 5 jumlah perda yang mendukung iklim usaha terealisasi 9 perda yang mendukung iklim usaha lebih meningkat dibanding Tahun 2012 yaitu 5 jumlah perda yang mendukung iklim usaha. 6. Persentase Ranpeda menjadi Perda yang disahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
47
Untuk Tahun 2013 Target awal persentase Ranperda menjadi Perda yang disyahkan adalah sebanyak 8 Perda terealisasi 11 Perda yang capaian kinerjanya 162,5% sedangkan untuk Tahun 2012 Rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan pada tahun 2012, realisasi sebanyak 13 Perda yang telah disahkan. Berikut tabel Rekapitulasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013. REKAPITULASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NO.
NOMO
TANGG
UR
R
AL
TENTANG
UT
1
2
1
1/201 3
3 20-52013
LEMBARAN
DIKIRIM KE
DPRD
DAERAH
MENDAGRI
NOMO
TANG
NOMO
TANG
NOMO
TANG
R
GAL
R
GAL
R
GAL
5
6
7
8
9
10
4 BANGUNAN
KEPUTUSAN
02/KP
GEDUNG
TS/DP RD
23-42013
BINTA
1/201
3 SERI
E NO.1
20-52013
188.34 2/HK/ 462
KET
11
28-8-
TLD NO, 01
28-8-
TLD NO, 02
2-10-
TLD NO, 03
2013
N/201 2
2/201 3
20-52013
RPJMD TAHUN 2010-2015
3
03/KP
TS/DP RD
23-42013
BINTA
2/201
3 SERI
E NO.2
20-52013
188.34 2/HK/ 462
2013
N/201 3
3/201 3
31-72013
LPPD 2012
TAHUN
3
/KPTS
3/201
/DPRD
3 SERI
BINTA
A NO.1
N/201 4
4/201 3
21-82013
3
PERUBAHAN ATAS
NOMOR TAHUN
PERDA
TENTANG
6
2008
014/K
PTS/D PRD
10-72013
BINTA
N/201
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
4/201
3 SERI
D NO.1
31-72013
21-82013
188.34 2/HK/ 542
2013
48
PEMBENTUKA
N ORGANISASI
3
SEKRETARIAT DAERAH
DAN
SEKRETARIAT DPRD 5
5/201 3
21-82013
KAB.BINTAN
PERUBAHAN
013/K
TENTANG
PRD
KEDUA AA2008 PEMBENTUKA
N ORGANISASI LEMBAGA TEKHNIS
PTS/D
10-72013
BINTA
5/201
3 SERI
D NO.2
21-82013
188.34 2/HK/ 542
2-10-
TLD NO, 04
2-10-
TLD NO, 05
2-10-
TLD NO, 06
2013
N/201 3
DAERAH 6
6/201 3
6-9-
2013
KAB.BINTAN
PERUBAHAN
015/K
PERATURAN
PRD
KEDUA
ATAS
DAERAH
KAB.BINTAN NOMOR TAHUN
TENTANG 7
7/201 3
30-92013
PTS/D
2013
BINTA 1
2011
PAJAK DAERAH
PERATURAN
PRD
DAERAH
KABUPATEN
KEPRI NOMOR
5 TAHUN 2005
3 SERI
B NO.1
6-9-
2013
188.34 2/HK/ 542
2013
3
018/K
ATAS
6/201
N/201
PERUBAHAN KETIGA
10-7-
PTS/D
24-92013
BINTA
7/201
3 SERI
D NO.3
30-92013
188.34 2/HK/ 542
2013
N/201 3
TENTANG
PEMBENTUKA N
PERUSAHAAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
49
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD.BPR) 8
8/201 3
3-9-
2013
BINTAN
PENAMBAHAN
017/K
MODAL
PRD
PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KEPADA
PTS/D
24-92013
BINTA
8/201
3 SERI
E NO.3
30-92013
188.34 2/HK/ 542
2-102013
TLD NO, 07
N/201 3
PERUSAHAAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT
UNTUK TAHUN 9
9/201 3
10-102013
2013 S/D 2017 PERUBAHAN
/KPTS
ANGGARAN
BINTA
APBD
TAHUN
2013 10
10/20 13
21-112013
PERPANJANGA N
IZIN
MEMPERKERJA
11
11/20 13
23-122013
/DPRD
KAN
TENAGA
APBD
TAHUN
KERJA ASING
3 SERI
A NO.1
N/201 3
RETRIBUSI
9/201
019/K
PTS/D PRD
24-92013
BINTA
N/201 3
ANGGARAN 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
10/20 13
SERI A NO.3
10-102013
21-112013
188.34 2/HK/ 809
188.34 2/HK/ 809
2-122013
2-122013
TLD NO, 08
900/D PPKD
Pemby 04
50
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku
Realisasi
Realisasi
( Tahun 2012)
( Tahun 2013)
1
1
8,3
81,25
80,36
98,89
-
80,36
98,89
-
0
-
14 desa dan
14 desa dan 13
100
13 kelurahan
kelurahan
Indikator kinerja
Target
%
1. Jumlah SKPD yang telah
menerapkan
pelayanan Standar
sesuai Operasional
Prosedur. 2. Jumlah SKPD yang 12 menerapkan SMM ISO 9001:2008 3. Indeks
Kepuasan
Masyarakat Tentang
(IKM)
>81,26
Pelayanan
Aparatur 4. Indeks
Kepuasan >81,26 Masyarakat (IKM) Tentang
Pelayanan
Umum di Kecamatan 5. Jumlah
Kecamatan
yang dimekarkan 6. Jumlah desa/kel yang dimekarkan 7. Jumlah bawahan
6
daerah yang 10
11
13
130
-
47
-
ditetapkan tapal batas 8. Opini
Laporan Msk 10 besar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
51
Pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah
(LPPD) 9. Cakupan
sarana
100%
100
100
100%
10
100
prasarana perkantoran pemerintahan
desa
yang baik Informasi 10
10. Sistim
Manajemen Pemda 11. Persentase
unit 84%
83
84
100%
Ya
Ya
Ya
100
38 Ha
411
104,05
40
40
100
40
18
42
105
lahan 10
20
10
85,5
pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang
memiliki
komputer
dan
mengakses
bisa
internet
melalui computer 12. Pemanfaatan
sistem
informasi manajemen dalam
pengelolaan
pemerintahan 13. Luas
Lahan
Milik 395 Pemerintah Daerah
14. Persentase Pemda yang bersertipikat
Lahan tidak 40 dengan
bersertipikat 15. Jumlah
sertifikat
(persil) lahan pemda 16. Persentase
pemda yang belum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
52
dimanfaatkan 17. Persentase Sengketa 90
70
77
90
-
0
-
250
247
82,33
2
2
100
3,9
-
-
13
11,6
13,6
1o4,61
8
3
11
137,5
80
80
228,57
100
80
100
100
peliputan 100
85
99,80
99,8
lahan
yang
terselesaikan
2
18. Jumlah MOU/perjanjian kerjasama
bidang
perekonominan
yang
dihasilkan 19. Jumlah
Pengawasan 300
yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah
2
20. Jumlah BUMD yang beroperasi BUMD 4,45
21. Kontribusi terhadap PAD 22. Jumlah
Penyertaan
Modal Pemerintah 23. Jenis dan jumlah bank dan cabang 24. Efisiensi sebagai
anggaran 35 dampak
penerapan LPSE 25. Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah 26. Persentase
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
53
kegiatan
pemerintah
daerah 27. Persentase pelayanan 100 keprotokolan
90
92.90
92,90
100
92,9
97.70
97,70
8.700
570
3.770
43,33
6/13
10/30
8/44
133,3/338,4
0/1/0
7/10/1
100/500/11,1
16
20
105,26
100
85
85
100
85
85
yang
telah distandarisasi 28. Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan
yang
sesuai dengan standar 29. Jumlah
pengunjung
MCAP 30. Jumlah
surat
kabar
nasional/local penyiaran 0/2/9
31. Jumlah
radio/TV lokal/nasional 32. Web
site
milik
pemerintah daerah 33. Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang
19
telah
distandarisasi 34. Persentase
pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
54
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah : 1. Jumlah SKPD yang telah menerapkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP ini disusun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dasar hukum penyusunan dan penerapan SOP ini adalah : a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman penyusunan operasional prosedur ( SOP) Administrasi Pemerintahan. b. Perauran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grang Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2015. Target Tahun 2013 untuk jumlah SKPD yang telah menerapkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur adalah sebanyak
36
SKPD terealisasi sebanyak 6 SKPD atau capaiannya 16,66 % hal ini belum tercapai karena belum pahamnya SKPD untuk menyusun SOP, terkadang sudah ada penyelenggaraan administrasinya tetapi belum dibuat
secara
baku
dan
tertulis
sehingga
belum
dikategorikan
penerapan SOP SKPD. 2. Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 Penerapan SMM ( Sistem Manajemen Mutu ) ISO 9001 : 2008 yaitu penerapan Sistem Manajemen Mutu sehingga menghasilkan dan meningkatkan mutu pelayanan/jasa yang sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional. Untuk jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 adalah pada Puskesmas Kawal Kecamatan Gunung Kijang yang telah dilaksanakan pada Tahun 2008 sedangkan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
55
tahun 2009 s/d sekarang belum dilakukan lagi pekerjaan /penerapan SMM ISO. Target 2013 jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 adalah satu realisasi dari tahun 2008. 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah bagaimana kita melakukan
survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan. Kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Target Tahun 2013 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Aparatur adalah >81,26% tercapai 80,36 % atai capaiannya 98,89%. Berikut Tabel Terhadap Pelayanan Publik yang meliputi Pelayanan aparatur dan tentang pelayanan umum di Kecamatan di Kabupaten Bintan: No
Kecamatan
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )
1
Teluk Sebong
79,42
2
Toapaya
79,37
3
Bintan Timur
80,40
4
Bintan Utara
81,20
5
Bintan Pesisir
81,28
6
Gunung KIjang
80,24
7
Tambelan
80,29
8
Sri Kuala Lobam
80,95
9
Mantang
80,46
10
Teluk Bintan
80,06
Rata-Rata IKM
80,36
Berdasarkan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dari 10 Kecamatan
dapat
disimpulkan
bahwa
untuk
Indeks
Kepuasan
Masyarakat tentang Pelayanan Aparatur adalah 80,36%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
56
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan Tahun 2013 Untuk Target Kepuasan Masyarakat IKM tentang Pelayanan Umum di Kecamatan Juga sama skornya adalah 80, 36 % realisasinya dari target >81,26% atau tercapai 98, 89 % dimana dapat dinilai bahwa mutu pelayanannya dinilai B kemudian kinerja unit pelayanannya adalah memuaskan. 5. Jumlah Kecamatan yang dimekarkan Target Jumlah Kecamatan yang dimekarkan untuk tahun 2013 adalah 0 karena untuk tahun 2013 tidak ada Kecamatan yang dimekarkan. 6. Jumlah desa/kel yang dimekarkan Target Jumlah Desa/kel
yang dimekarkan untuk tahun 2013 adalah
100% atau terealisasi 14 desa dan 13 kelurahan. 7. Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas Untuk Tahun 2013 jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas meningkat 2 daerah dari 11 pada tahun 2012 menjadi 13 pada tahun 2013 atau 130%. 8. Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Target LPPD atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk tahun 2013 adalah masuk 10 besar dan terealisasi rangking 47 . Tidak tercapainya target tersebut karena terdapat data yang didalam format acuan pengisian IKK dari pusat yang tidak pernah dilakukan pendataannya oleh SKPD sehingga terkendala waktu didalam penyelesaian penyusunan LPPD tersebut. 9. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
57
Tahun 2013 target cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik adalah 100% terealisasi 100% sama dengan realisasi tahun 2012 yaitu 100%. 10. Sistim Informasi Manajemen Pemda Sistem informasi manajemen pemda untuk tahun 2013 terealisasi 100% capaiannya dengan target 10 dan terealisasi 10 . 11. Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui computer Tahun
2013
persentase
unit
pelayanan
pemerintahan
(
Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer adalah 84 % target terealisasi 84 % atau capainnya 100% lebih meningkat 0,1 %. Dibanding tahun 2012 hanya 83 %. 12. Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan Sejauh ini target pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan selalu dipergunakan yang berarti capainnya untuk tahun 2013 adalah 100%. 13. Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah Luas Lahan milik Pemerintah daerah pada Tahun 2012 adalah lebih kurang 38 ha untuk tahun 2013 terealisasi 411 ha yang berarti capaiannya 104,05. Dimana untuk tahun 2013 bertambahnya luas lahan milik pemerintah daerah ini karena adanya pegadaan
lahan
untuk tahun 2013 ini pengadaan lahan yang dilakukan adalah : 1. lahan untuk lanjutan pembangunan jalan lintas barat 2. lahan untuk lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan 3. lahan untuk pembangunan Balai Benih ikan air tawar (BBIAT) di Teluk Bintan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
58
4. lahan untuk lanjutan pembangunan SDN baru di Kel. Tanjuung uban timur seluas 1,5 Ha dan Rumah Potong Hewan selas 2.000 M2 5. lahan untuk lanjutan pembangunan sarana pertanian 6. lahan untuk pelestarian aset cagar budaya di desa berakit kecamatan teluk sebong 7. lahan untuk pembangunan lapangan bola di kecamatan Teluk sebong 8. lahan untuk pembangunan kantor camat gunung kijang, jalan masuk menuju kantor lurah serta pabrik es mini di kecamatan gunuung kijang 9. lahan yang diperuntukkan untuk peningkatan jalan di Kecamatan teluk bintan 10.
lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas air
bersih dan taman kanak-kanak di kecamatan tambelan 11.
lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan balai tenun
keecamata bintan utara 12.
lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan SD N
Kangboi
14. Persentase
Lahan
Pemda
yang
tidak
bersertipikat
dengan
bersertipikat Target persentase lahan pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat untuk tahun 2013 adalah 40% tercapai 100 % atau terealisasi juga 40% dan untuk tahun 2012 juga sama capainnya 100%. Untuk tahun 2013 ini ada kegiatan sertifikasi aset lahan pemda melalui Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk sertipikat tanah eks PT. Aneka Tambang kegiatan ini dilakukan agar tersedianya sertipikat tanah eks PT. Aneka Tambang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
59
15. Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda Target jumlah sertifikat (persil) lahan pemda untuk tahun 2013 sebanyak 40 sertifikat dan terealisasi 42 % atau capaiannya 105 % lebih meningkat diabndingkan tahun 2012 yang hanya 18 persil lahan pemda. untuk tahun 2013 Bagian agraria telah melakukan pengajuan 27 Persil Sertifikat baru dan 23 Persil untuk pemecahan Sertifikat milik Ex PT. ANTAM. Untuk kedepannya masih banyak aset tanah milik Pemkab Bintan yang harus di sertfikasi 16. Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan Untuk tahun 2013 persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan target 10% tercapai 100% atau realisasinya 10% sedangkan untuk tahun 2012 tercapai 20%. 17. Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan Persentase sengketa lahan yang terselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 80% oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, terealisasi 80% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2013, terealisasi 77% dari target 90% yang ditetapkan atau 85,55%. Permasalahan tanah yang masuk ke Bagian Agraria Setda kabupaten Bintan tahun 2013 adalah sebanyak 6 kasus, yaitu antara lain : 1. Kasus Sengketa tanah antara PT. Langgeng Upaya Tama dengan Masyarakat Toapaya Sealatan. 2. Kasus sengketa tanah antara Pemda Kabupaten Bintan dengan pemilik Lahan di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur dalam Rangka Pelabuhan Perikanan. 3. Kasus Sengketa tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan pemilik
lahan
di
Kecamatan
Bintan
Utara
dalam
rangka
Pembangunan SDN Bintan Utara. 4. Kasus Sengketa tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan di Kecamatan Teluk Sebong dalam rangka pembangunan Lapangan Bola. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
60
5. Kasus Sengketa Tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan di Kecamatan Teluk Bintan dalam rangka pembangunanbalai Benih Ikan Air Tawar. 6. Kasus Sengketa Tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan
di
Kecamatan Toapaya dalam rangka Pembangunan Lanjutan Jalan Lintas Barat. 18. Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonominan yang dihasilkan Jumlah Mou/perjajnian kerjasama bidang dihasilkan untuk tahun 2013 tidak tercapai.
perekonomian
yang
19. Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah Jumlah pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah dengan target tahun 2013 sebanyak 300 perusahaan terealisasi 247 perusahaan atau capainnya 82,33% lebih menurun dibanding tahun 2012 yang diawasi sejumlah 250 perusahaan. 20. Jumlah BUMD yang beroperasi Untuk jumlah BUMD yang beroperasi pada tahun 2013 ada 2 jumlah BUMD yang beroperasi terealisasi 100% sedangkan untuk Tahun 2012 juga 2 BUMD. Adalah 1. PT. BIS 2. PD. BPR BINTAN 21. Kontribusi BUMD terhadap PAD Tahun 2013 kontribusi BUMD terhadap PAD dengan target 4,45 % belum dapat dihitung capaiannya sementara untuk kontribusi BUMD terhadap PAD pada tahun 2012 adalah 11,6%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
61
22. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah 13,6 milyar adalah jumlah penyertaan modal pemerintah untuk tahun 2013 dari target 13 milyar dengan capaian 104,6% sedangkan untuk tahun 2012 jumlah penyertaan modal pemerintah adalah 11,6%. 23.
Jenis dan jumlah bank dan cabang
Target jenis dan jumlah cabang untuk tahun 2013 adalah 8 terealisasi 11 unit dengan capaiannya 137,5% sedangkan tahun 2012 ada 3 unit, ada peningkatan selama tahun 2013 yaitu 8 unit. 24. Efisiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE Efesiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE untuk tahun 2013 adalah 80% dengan target 35 % atau capainnya sekitar228,57%. Sedangkan tahun 2012 juga sama yaitu 80 %. 25. Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Jumlah
persentase
penyelesaian
masalah
yang
terkait
dengan
pelaksanaan administrasi pembangunan daerah untuk tahun 2013 adalah 100% sedangkan tahun 2012 adalah 80 %. 26. Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah Target persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah tahun 2013 adalah 100% tercapai 99,80 % untuk tahun 2012 capainnya adalah 85% 27. Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi Untuk persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi telah mencapai 92,90% untuk tahun 2013 sedangkan tahun 2012 adalah 90 % 28. Persentase
pelaksanaan
pelayanan
keprotokolan
yang
sesuai
dengan standar Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
62
Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai standar untuk tahun 2013 adalah 97,70% sedangkan untuk tahun 2012.
29. Jumlah pengunjung MCAP Untuk Tahun 2013 target jumlah pengunjung MCAP adalah 8.700 orang terealisasi 3.770 orang lebih meningkat dari tahun 2012 yaitu 570 orang. 30. Jumlah surat kabar nasional/local 8/44 jenis adalah jumlah surat kabar nasional/lokal untuk tahun 2013 dari 6/13 jenis yang ditargetkan sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 10/30 jenis. 31. Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional Untuk tahun 2013 jumlah penyiaran radio/tv lokal/nasional adalah realisasinya 7/10/1 sedangkan tahun 2012 realisasinya 0/1/0. 32. Web site milik pemerintah daerah Untuk web site milik pemerintah daerah ada peningkatan sejumlah 4 unit web site selama tahun 2013. Yaitu tahun 2013 sejumlah 20 web site terealisasi sedangkan tahun 2012 sebanyak 16 web site. 33. Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi untuk tahun 2013 adalh 85 % realisasinya tercapai 85 % dari target 100%. 34. Persentase pelayanan pelaksanaan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
63
Persentase pelayanan pelaksanaan
kerumahtanggaan yang sesuai
standar untuk tahun 2013 adalah 85 % realisasinya tercapai 85 % dari target 100%. C.ASPEK KEUANGAN Realisasi anggaran dan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 adalah sebesar Rp.58.717.517.220,00 dengan rincian sebagai berikut : -
Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp. 12.941.433.000
-
Belanja Barang Jasa Rp. 32.268.067.020
-
Belanja Pegawai Langsung Rp.
-
Belanja Modal Rp.9.135.600.000
Untuk realisasi anggaran
4.382.417.200
pada 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp.47.707.974.870 atau 81,24% dari pagu anggaran dengan rincian : -
Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp. 11.413.094.808 (88,19%)
-
Belanja Barang Jasa Rp. 28.678.450.612 (88,90%)
-
Belanja Pegawai Langsung Rp.
-
Belanja Modal Rp.4.043.587.500 (44,26%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
3.572.841.950 (81,52%)
64
Bab IV Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Daerah
Kabupaten Bintan merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun anggaran 2013. Seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bintan
Tahun
2013,
dalam
pelaksanaan
senantiasa
bekerjasama dengan instansi terkait dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan sasaran
yang telah di tetapkan sesuai dengan
visi,misi,tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dapat terlaksana dengan baik. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi ke Bupati tentang seberapa jauh
kinerja
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Bintan sesuai dengan sumber daya aparatur yang dimiliki. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) disusun dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
65
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHU 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
66
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh, Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013,
berbagai
pengumpulan dimanfaatkan
data
dan
kinerja
disajikan
pengukuran
sebagai
informasi
yang kinerja
setelah
melalui
proses
agar
dapat
sistematis yang
dapat
mendukung
perencanaan pembangunan dimasa mendatang. Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan
dan
penataan
serta peningkatan
kinerja
Sekretariat
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan di wilayah Kabupaten Bintan. Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
Ir.LAMIDI ,MM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
67
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………………………… IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………… BAB 1 PENDAHULUAN……………………………………………………… A. Umum………………………………………………………………… B. Kondisi Geografis Daerah………………………………………… 1. Luas dan Batas Wilayah…………………………………………… C. Tugas Pokok dan Fungsi…………………………………………………… 1.Struktur Organisasi……………………………………………………… 2.Kepegawaian………………………………………………………… 3.Sarana dan Prasarana………………………………………………… D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP…………………………… E. Landasan Hukum………………………………………………………… F. Sistematika Pembahasan…………………………………………………… BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA ……… A. Rencana Strategis…………………………………………………………. 1.Visi………………………………………………………………………… 2.Misi………………………………………………………………………… 3.Tujuan……………………………………………………………………… 4.Sasaran………………………………………………………………… 5.Cara Mencapai Tujuan ………………………………………………… B. Aspek Strategis C. Penetapan Kinerja D. Indikator Kinerja Utama (IKU) BABIII AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………… A.Pengukuran Kinerja………………………………………………………… 1.Penetapan Indikator Kinerja……………………………… 2.Sistem Pengumpulan Data Kinerja………………………………… 3.Pengukuran Kinerja……………………………………………… B.Analisis Pencapaian Kinerja………………………………………… C.Aspek Keuangan………………………………………………… BAB IV PENUTUP…………………………………………………………… LAMPIRAN…………………………………………………………………… Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
68
1. Penetapan Kinerja 2012………………………………………………… 2. Rencana Kinerja Tahun 2012…………………………………………… 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2012………………………………………
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2013
69