BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga Peradilan Agama dari Peradilan Semu (Quasi Rechtpraak) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (court of law) dalam tata hukum di Indonesia sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga peradilan lain. Lembaga peradilan yang mandiri (court of law) mempunyai ciri antara lain pertama tertibnya administrasi peradilan baik administrasi umum maupun administrasi teknis yustisial. Kedua, penerapan hukum acara dalam proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar. Ketiga, putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh lembaga peradilan yang memutuskan perkara tersebut. Ketiga hal ini adalah merupakan prinsip dasar yang harus berjalan secara simultan dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di lembaga peradilan tersebut, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat, mempunyai nilai keadilan dan kepastian hukum. Secara faktual pada saat ini institusi pengadilan sedang subursuburnya dengan berbagai cercaan dan terpaan dari sana sini atau dengan kata lain, publik sedang memihak kepada rasa ketidakpercayaan terhadap keberadaan lembaga peradilan salah, yang benarpun tetap didera dan dicerca. Disisi lain, hakim selalu dituntut untuk mampu memutus dan menyelesaikan setiap permasalahan sekalipun masih samar atau bahkan belum ada aturannya (Prof. Dr. Stjipto Rahardjo, SH sebagaimana menyebutkan,

bahwa

hukum

berjalan

bertatih-tatih

dibelakang

permasalahan). Dengan kata lain sampai saat ini hukum belum bisa

Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010

1

menjangkau terhadap masalah yang baru akan muncul dan terjadi kemudian. Berangkat dari fakta di atas, baik dalam hal menyelaraskan fakta yang ada dengan hukum yang masih samar-samar atau sama sekali belum ada aturannya juga demi tetap tegaknya peradilan yang diharapkan, maka dalam dunia peradilan dikenal istilah “Kebijakan Mengadili/Judicial Discretion”. Menerapkan metode “Penemuan Hukum” adalah suatu wujud kebijakan mengadili. Memutus atas nama Keadilan adalah juga suatu kebijakan

mengadili.

Demikian

juga

penggunaan

pertimbangan

memberatkan, meringankan, membenarkan dan menyalahkan adalah juga wujud Kebijakan Mengadili. Akan tetapi tentunya demi untuk mencegah agar kebijakan mengadili tidak terjelembab menjadi kesewenang-wenangan, atau upaya jalan menyelundupi keberpihakan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh hakim, yaitu : 1. Kebijakan

mengadili

harus

mengandung

tujuan

yang

tidak

bertentangan dengan azas hukum utama terutama azas keadilan. 2. Kebijakan mengadili harus dapat memajukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan terutama rasa keadilan si pencari keadilan. 3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai azas Norma dan Konstitusi. Azas Norma dan Konstitusi merupakan batas yang tidak dapat dilampaui. 4. Kebijakan Mengadili tidak boleh mencederai hak-hak azasi pencari keadilan. 5. Kebijakan mengadili dimaksudkan untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat. 6. Walau ada diskresi, putusan hakim harus semata-mata didasarkan kepada fakta yang ditemukan dalam persidangan dan tetap memutus menurut hukum. Hakim dilarang melakukan kriminalisasi terhadap halhal yang tidak diatur atau sesuatu yang samar-samar diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jangankan melakukan kriminalisasi,


2

memperluas suatu pengertian saja sangat terlarang dilakukan hakim. Salah satu yang sekarang acap kali menimbulkan rasa gundah yaitu longgarnya batas “kesalahan” yang timbul dari suatu bleid dengan perbuatan yang dapat dipidana. Begitu pula gambaran ini sama berlaku dalam perkara perdata khususnya dalam hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dengan tema “DENGAN SEMANGAT PERUBAHAN MEMPERKOKOH LANDASAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG” yang berlangsung dari tanggal13 Oktober 2010 di Balikpapan. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama menyimpulkan : 1. Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2009 di Palembang kecuali yang diadakan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2010 di Balikpapan. 2. Hakim dalam mengadili perkara, harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Hakim

dalam

mengambil

keputusan,

dapat

menggunakan teknik penemuan hukum dengan methode interpretasi, kontruksi dan hermeneutika hukum. 3. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadlanah, disamping mempertimbangkan KHI, UU No. 1 tahun 1974,

Peraturan

Pemerintah

No.

9 tahun

1975

juga

harus

memperhatikan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Psal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu. 5. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang menyangkut Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, namun Pengadilan Agama berwenang untuk Laporan Tahunan PA Sukabumi 2010

3

mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa harta bersama, maupun sengkerta waris yang objek sengketanya berupa saham di Perseroan Terbatas. 6. Untuk menghindari terjadinya penyalah gunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat / ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian. 7. Masalah perceraian yang para pihaknya / salah satu pihak adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hendaknya memperhatikan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Perajurit. 8. Pelaksanaan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara. 9. Dalam proses pemeriksaan Itsbat Nikah harus dilaksanakan secara seksama dan teliti, tidak ada istilah Tajdidun Nikah. 10. Untuk membantu Tenaga Kerja Wanita / Tenaga Kerja Indonesia yang menghadapi

masalah

hukum

diluar

negeri

khususnya

yang

menyangkut masalah bidang perkawinan, perlu terobosan mengenai kemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan / perkara itsbat

nikah di Kedutaan Besar

persidangan

Indonesia

termasuk

pembiayaannya. 11. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Hakim tingkat banding berwenang untuk memeriksa, mengadili kembali dan memutus perkara sebagai yudex factie. Dalam hal Hakim tingkat banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama lalai menerapkan ketentuan hukum formil, maka amar putusan ditingkat Banding disamping menyatakan putusan Pengadilan Agama Batal Demi Hukum,

harus

mengadili sendiri

atau

memerintahkan kepada

Pengadilan tingkat Pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya.


4

12. Untuk kepastian hukum, Putusan izin ikrar talak yang tidak dilaksanakan setelah lewat tenggang waktu 6 bulan dari tanggal Penetapan Hari Sidang pengucapan ikrar talak, perlu adanya penetapan yang menyatakan bahwa putusan tentang izin ikrar talak tersebut sudah tidak berkekuatan hukum lagi. B. Visi dan Misi Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi sebagai Peradilan Negara yang mandiri, bermanfaat dan dihormati dalam melayani dan mengayomi tuntutan masyarakat pencari keadilan. Misi : 1. Mewujudkan Pengadilan Agama Sukabumi yang independen,mandiri dan bermartabat sebagai Peradilan Negara dan sebagai Penegak Hukum yang mampu memberikan pelayanan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Sukabumi melalui pelaksanaan sistem pembinaan dan pengawasan mekanisme kerja baik bidang yudisial maupun non yudisial. 3. Menciptakan mekanisme kerja organisasi dan kinerja Pengadilan Agama

Sukabumi

yang

tertata

menerapkan

manajemen

pengawasan

ketatausahaan

rapi

modern serta

dan

dan

sistematis

dengan

transparansi

dalam

keperkaraan

yang

berbasis

pemanfaatan teknologi informasi. 4. Menciptakan koordinasi dan kerja sama antara Lembaga Peradilan dan antar instansi terkait yang berbasis pada keterpaduan sistem manajemen pelayanan publik internal dan eksternal yang professional.


5

C. Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2008 – 2013 NO

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 6 7 8

1

2

3

4

5

1.

Terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi sebagai Peradilan Negara yang mandiri, bermartabat dan dihormati dalam melayani dan mengayomi tuntutan masyarakat pencari keadilan

Mewujudkan Pengadilan Agama Sukabumi yang independen, mandiri dan bermartabat sebagai Pengadilan Negara dan sebagai Penegak Hukum yang mampu memberikan pelayanan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain;

1. Terwujudnya putusan yang berkualitas 2. Terciptanya rasa keadilan masyarakat

Memberi petunjuk proses beracara yang benar, tepat dan cepat.

1. Mengadakan pertemuan rutin 2. Menyelenggarakan diskusi

Mewujudkan transparansi informasi tentang proses berperkara

Terciptanya pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat pencari keadilan

Menyediakan sarana informasi melalui humas dan media internet

Pengadaan sarana untuk informasi tentang peradilan

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

1. Terwujudnya pelayanan penerimaan perkara secara tertib 2. Terciptanya proses berperkara yang baik dan benar

1. Menyelenggara- 1. Peningkatan mutu kan prosedur pelayanan kepada penerimaan perpencari keadilan kara secara terdalam penerimaan tib dan ditangani perkara oleh pejabat ter- 2. Penyelesaian tentu putusan yang baik 2. Ditetapkannya dan benar serta Majelis Hakim tepat waktu


31

1. Melaksanakan penyuluhan hukum; 2. Pembinaan aparatur

1. Menyediakan komputer khusus untuk program aplikasi informasi perkara 2. Mengoptimalkan pemakaian dan update data SIADPA 1. Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu; 2. Menerima pendaftaran perkara dengan tertib; 3. Mengefektifkan program aplikasi SIADPA dalam penerimaan pendaftaran perkara

1

2

3

4

2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Sukabumi melalui pelaksanaan system pembinaan dan pengawasan mekanisme kerja baik bidang yudisial maupun non yudisial

Meningkatkan profesionalisme aparat

3.

Menciptakan mekanisme kerja organisasi dan kinerja Pengadilan Agama Sukabumi yang tertata rapi dan sistematis dengan menerapkan manajemen modern dan transparansi dalam pengawasan ketatausahaan serta keperkaraan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi Menciptakan koordinasi dan kerja sama antara lembaga Peradilan dan

Meningkatkan kinerja sesuai dengan peraturan dan kode etik

4.


Meningkatkan ko ordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait

5

6

Terwujudnya 1. Menugaskan aparatur peradilaparat untuk an yang profesiomengikuti pelanal tihan yang diprogramkan oleh MARI dan PTA; 2. Memotifasi aparat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi dosen di Perguruan Tinggi sekitar Terciptanya 1. Melaksanakan kinerja pegawai pembinaan tersesuai dengan hadap sistem yang ditentukan kerja pegawai; peraturan dan 2. Mengaktifkan kode etik dengan sistem pengberbasis pemanawasan terhadap faatan teknologi kinerja pegawai informasi

Terwujudnya koordinasi yang harmonis dan dinamis

7

1. Penyampaian hasil pelatihan dalam pembinaan pegawai; 2. Pengusulan izin belajar untuk pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

8 4. Menyampaikan putusan/penetapan sesuai peraturan 1. Menyelenggarakan pembinaan rutin; 2. Menyelenggarakan diskusi rutin dengan kajian Bindalmin dan permasalahan hukum; 3. Eksaminasi berkas perkara; 4. Mengikuti seminar/ lokakarya

1. Peningkatan 1. Menata kembali disiplin dan kwasistem kinerja litas sumber daya seluruh pegawai; manusia dibidang 2. Mengoptimalkan teknologi inforpenggunaan sistem masi aplikasi dan tekno2. Peningkatan sislogi informasi dalam tem pengawasan pelaksanaan tugas administrasi; 3. Melakukan pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai secara optimal dan periodik

Membuka kran Proaktif melakukan 1. Memenuhi undangkerja sama dengan koordinasi dengan an dari instansi instansi terkait instansi terkait manapun;

32

1

2

3

4

5

6

antar instansi terkait yang berbasis pada keterpaduan sistem manajemen pelayanan publik internal dan eksternal yang professsional


7

8 2. Mengundang instansi lain dalam kegiatan PA Sukabumi; 3. Memberikan pertimbangan hukum pada pemerintah daerah 4. Mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemda

33

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan

Recommend Documents