PENGAWASAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Maka Pengadilan Agama Muara Bulian melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud. A.
MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN. a) Maksud Pengawasan 1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. 3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. 4. Menilai kinerja. b) Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Muara Bulian. c) Fungsi Pengawasan 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
B.
BENTUK DAN METODE PENGAWASAN. Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Muara Bulian dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :
C.
Memeriksa program kerja; Menilai dan megepaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ; Memberikan saran-saran untuk perbaikan ; Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Muara Bulian; Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Muara Bulian atau Pejabat yang berkopenten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;
PELAKSANAAN PENGAWASAN. Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi: a). Manajemen Peradilan: · Program kerja.
· Pelaksanaan/pencapaian target. · Pengawasan dan pembinaan. · Kendala dan hambatan. · Faktor-faktor yang mendukung. · Evaluasi kegiatan. b). Administrasi Perkara: · Prosedur penerimaan perkara. · Prosedur penerimaan permohonan banding. · Prosedur penerimaan permohonan kasasi. · Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali. · Keuangan perkara. · Pemberkasan perkara dan kearsipan. · Pelaporan. c). Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan: · Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim. · Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara. · Minutasi perkara. · Pelaksanaan putusan (eksekusi). d). Administrasi Umum: · Kepegawaian. · Keuangan. · Inventaris. · Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran. e). Kinerja pelayanan publik: · Pengelolaan manajemen. · Mekanisme pengawasan. · Kepemimpinan. · Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla. · Pemeliharaan/perawatan inventaris. · Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan. · Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. · Tingkat pengaduan masyarakat. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
D.
PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT. Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Bulian baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN NOMOR : W5-A2/57/KP.04.6/ I / 2011 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN Menimbang
: a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita. b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994. tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. c. Bahwa tata cara Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan. d. Bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi. e. Bahwa Hakim yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugastugas dimaksud.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan 3. Undang Nomor : 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung. 4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 5. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992. 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/III/1994 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TENTANG PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
Pertama
: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 14 Desember 2010 Nomor : W5-A2/724/KP.04.6/XII/2010 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang.
Kedua
: Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Ketiga
: Menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Koordinator dalam pembinaan dan pengawasan bersama dengan Hakim Pengawas Bidang dilingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian atas hasil yang dilakukan dan membuat hasil pengawasan pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian secara berkala setiap bulan dengan ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
Keempat
: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian.
Kelima
: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,
: Muara Bulian : 03 Januari 2011
Dra. Lisdar Nip. 19541110 197903 2 011 Tembusan ; 1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
LAMPIRAN
NO
1. 2. 3 4
5 6 7 8 9
NAMA/NIP
: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN NOMOR : W5-A2/ 57 /KP.04.6/I/2011 TANGGAL : 03 Januari 2011
JABATAN
Dra. Erlis, SH
Pembina Tk. I (IV/b)/Hakim Madya Muda
Dra. Siti Patimah NIP. 19581219 199403 2 002 Asep Irfan Helmi, SH NIP. 19770904 200502 1 001 Syarifah Aini, S. Ag NIP. 19720810 200003 2 003 Rifky Ardhitika, SHI. M.HI NIP. 19790623 200212 1 003
Pembina (IV/a) /Hakim Madya Pratama
Rogaiyah, S. Ag NIP. 19760424 200003 2 001 Masalan Bainon. S, Ag NIP. 19760923 200112 1 002 Drs. Muchidin, MA NIP.19620206 199403 1 002 Siti Alosh Farchaty, SHI NIP. 19820406 200604 2 004 Andi Mia Ahmad Zaky, SHI NIP. 19821127 200805 1 001
Penata (III/c) Hakim Pratama Madya
HAKIM PENGAWAS BIDANG Koordinator Pengawas A. Kepaniteraan/ Administrasi Perkara dan Persidangan 1. Prosedur Penerimaan Perkara dan Administrasi Persidangan
Penata Muda TK. I (III/b)/Hakim Pratama Muda
2. Register Perkara
Penata (III/c) Hakim Pratama Madya
3. Keuangan Perkara
Penata Muda TK. I (III/b)/Hakim Pratama Muda
4. Pelaporan Perkara, Minutasi dan Arsip. B. Kesekretariatan/ Administrasi Umum 1. Kepegawaian
Penata (III/c) Hakim Pratama Madya
2. Perencanaan, Realisasi dan Pelaporan Keuangan
Pembina (IV/a) /Hakim Madya Pratama
3. Surat Menyurat, Arsip dan Inventaris Barang Milik Negara
Penata Muda TK. I (III/b)/Hakim Pratama Muda
4. Perpustakaan
Penata Muda (III/a)/Hakim Pratama
5. Kinerja Pelayanan Publik dan Pelaporan Ditetapkan di Pada tanggal Ketua
: Muara Bulian : 03 Januari 2011
Dra. Lisdar Nip. 19541110 197903 2 011
