LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA SUMBER

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

PENGADILAN AGAMA SUMBER

PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1.A Jln. Sunan Drajat No.1A Sumber 45611 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321250, 2579559, 2579595 Fax.(0231) 320250, 2579558 Website : www.pa-sumber.go.id, e-Mail : [email protected] / [email protected]

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. Wb. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Sumber dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Sumber dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2014. Disamping itu sebagai penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga berisi tentang informasi pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber selama kurun waktu tahun 2014 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Sumber tahun 2014. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. Wassalamu’alaikum wr. wb. Ketua Penagdilan Agama Sumber

Drs. Ahmad Shidiq, M.Ag NIP.195103051978031001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2014

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR -----------------------------------------------------------------------------------

i

DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG --------------------------------------------------------------

1

B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI --------------------------------------------------

5

C.

SISTEMATIKA PENYAJIAN -----------------------------------------------------

12

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.

BAB III

BAB IV

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 -------------------------------------------

14

1. VISI MISI -----------------------------------------------------------------

14

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS -------------------------------

15

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUMBER ------

16

C.

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2016 --

18

D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 -----------------------------------------

19

E.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 -----------------------------------------

20

AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA --------------------------------------------------------

21

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA------------------------------------------

23

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN -------------------------------------------------

33

KESIMPULAN DAN SARAN ----------------------------------------------------------

34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2014

ii

BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bersarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai dalah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung dan sejak saat itu Pradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkmah Agung tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

LAPORAN AKUNTABILITAS PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2014

1

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini pula yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumber sebagai salah satu pengadilan agama yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung. Berdirinya Pengadilan Agama Sumber merupakan konsekuensi dari pemisahan wilayah dan pemerintahan dari satu pemerintahan Kota Cirebon menjadi dua yaitu Kotamadia Cirebon dan Kabupaten Cirebon sehingga Pengadilan Agama pun terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Cirebon dan Pengadilan Agama Sumber. Secara Yuridis Pengadilan Agama Sumber berdiri sejak tanggal 22 Juli 1986 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986. Namun secara formil diresmikan operasionalnya baru pada tanggal 28 Februari 1987 oleh Bupati KDH TK. II Cirebon bersamaan dengan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Agama Sumber pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan penyerahan Wilayah Hukum oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber.

Pelantikan Ketua serta Peresmian Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 28 Februari 1987


2

Penyerahan wilayah hukum oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber. Pada Tahun 1986/1987 Pengadilan Agama Sumber mendapatkan anggaran pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Sidang, dan dapat direalisasikan pada sebidang tanah yang terletak di Jl. Sunan Malik Ibrahim Sumber (Kantor lama) dengan luas 1005 M2 yang dibeli dari Pemda Kabupaten Cirebon dengan cara ganti rugi. Pada tahun 1987 pula Pengadilan Agama Sumber dapat membangun gedung Balai Sidang seluas 250 M2 pada lokasi tanah tersebut.

Kantor lama Pengadilan Agama Sumber di Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 11 Sumber


3

Berdasarkan hasil usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kemeterian dan Lembaga (RKAKL) pada Tahun Anggaran 2009, usulan Belanja Modal Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Sumber dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, dan dapat terealisasi secara bertahap. Pada tahun 2011 pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Sumber telah selesai dan diresmikan oleh Dirjen Badilag pada tanggal 09 Februari 2012.

Dirjen Badilag Drs. H. Wahyu Widiana, M.A menandatangani prasasti peresmian gedung Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 09 Februari 2012.

Gedung Pengadilan Agama Sumber di Jalan Sunan Drajat No. 1A Sumber.


4

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Sumber menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama Sumber adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Cirebon berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumber yakni : 1. Ketua Pengadilan Agama §

Ketua dan Wakil Ketua bersama sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar;

§

Membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik, serasi dan selaras.

§

Melaksanakan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua serta bekerjasama dengan baik;

§

Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat /petugas yang bersangkutan;

§

Melaksanakan pertemuan berkala sekurang kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, dan sekurang kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan;

§

Menetapkan panjar biaya perkara, dalam hal Penggugat/Tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengijinkannya untuk beracara secara Prodeo;

§

Membagi perkara kepada para Hakim untuk disidangkan;

§

Memerintahkan dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


5

§

Melakukan Pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan;

§

Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang – bidang tertentu;

§

Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan;

§

Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

§

Mengawasi pelaksanaan Court Kalender;

§

Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi;

§

Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, Koperasi dan PTWP;

§

Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta;

2. Wakil Ketua §

Membantu Ketua membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

§

Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;

§

Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua;

§

Melaksanakan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;

3. Majelis Hakim §

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka pangjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

§

Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian perkara yang diserahkan oleh Ketua;

§

Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);

§

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara;

§

Bersama sama dengan Hakim Anggota mengadakan persiapan-persiapan dan membuat arahan jalannya persidangan;


6

§

Mengadakan musyawarah dengan para Hakim Anggota untuk mengambil keputusan

§

Membuat dan meneliti konsep putusan/penetapan;

§

Menetapkan sita jaminan;

§

Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya;

§

Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;

§

Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan

administrasi

perkara

maupun

administrasi

umum

dan

melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan; §

memiliki dan mengisi buku court kalender;

§

Membuat laporan persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama;

§

membuat rencana Kerja Hakim, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.

4. Panitera/Serkretaris §

Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

§

Mengatur Pembagian Tugas Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

§

Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan setiap tahun anggaran;

§

Memantau tugas para bawahan;

§

Mengadakan Rapat Dinas;

§

Menyiapkan

konsep

rumusan

kebijakan

pimpinan

di

bidang

Kepaniteraan/Kesekretariatan; §

Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara;

§

Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat bukti dan surat surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;

§

Membuat akta dan salinan putusan;

§

Bertanggung jawab atas dokumen putusan, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat bukti lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

§

Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kepaniteraan-/Kesekretariatan.

§

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Sidang.


7

5. Wakil Panitera §

Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

§

melaksanakan tugas-tugas Umum Panitera apabila Panitera berhalnagan;

§

Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan;

§

Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

§

Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan;

§

Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

§

Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;

§

Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan dengan bawahan;

§

Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang Kepaniteraan;

§

Melaksanakan tugas sebagai Panitera Sidang;

6. Panitera Muda Gugatan §

Memimpin satuan kerja usuran Kepaniteraan Gugatan;

§

Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;

§


§

Memberi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawabnya;

§

Menggerakan dan mengerahkan pelaksanaan kegiatan bawahan;

§


§

Mengawasi pencatatan dalam Buku Register – register dan mekanisme perjanalan berkas perkara gugatan;

§

Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan;

§

Melakukan pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara gugatan;

§

Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

persidangan

perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan; §

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;

§

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;

§


§

Melaksanakan tugas-tugas Meja I;

§

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Panitera Muda Permohonan §

Memimpin satuan kerja urusan Kepaniteraan Permohonan;


8

§


§


§


§


§


§

Mengawasi pencatatan dalam Buku Register – register dan mekanisme perjanalan berkas perkara Permohonan;

§

Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan;

§

Melakukan pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara Permohonan;

§

Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

persidangan

perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Permohonan; §

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;

§

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;

§


§

Melaksanakan tugas-tugas Meja I;

§

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

8. Panitera Muda Hukum §

Memimpin satuan kerja urusan Kepaniteraan Hukum;

§


§


§


§


§


§

Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara;

§

Menghimpun, mengolah, dan menyusun data statistic, data dokumen produk putusan Pengadilan Agama Sumber serta membuat laporan bulanan dan Tahunan Perkara yang diterima dan diputus kepada PTA dan MARI;

§

Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Islam tentang Pengadilan Agama;

§

Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan;

§

Melaksanakan tugas-tugas Panitera Sidang;

9. Panitera Pengganti §

Membantu hakim mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;


9

§

Membantu Ketua Pengadilan Agama membuat PMH;

§

membantu Hakim membuat PHS, dan Penetapan Sita Jaminan;

§

Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum siding berikutnya;

§

Membuat Agenda Sidang harian, yang memuat Penundaan sidang dan alasan Penundaan, perkara yang diputus, perkara yang sudah ikrar talak kepada Panmud Gugatan/Permohonan untuk dicatat dalam Buku Register, kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat dalam Register Akta Cerai dan kepada Petugas Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara;

§

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan bila telah selesai diminutasi;

§

Membantu Hakim membuat instrument instrument;

§

Menyerahkan instrument-instrumen sidang;

10. Jurusita/Jurusita Pengganti §

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera;

§

Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan undang-undang;

§

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama, dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah;

§

Membuat Berita Acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihakpihak berkepentingan antara lain ; Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah;

§

Melakukan tugasnya di wilayah Pengadilan Agama Sumber;

11. Wakil Sekretaris §

Melaksanakan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan;

§

Memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan yang meliputi bidang umum, Kepegawaian dan Keuangan;

§

Menetapkan sasaran kegiatan Kesekretariatan tiap tahun;

§

Menyusun rencana dan jadual kegiatan;

§

Menggerakkan

dan

mengarahkan

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Kesekretariatan; §

Memantau pelaksanaan tugas bawahan;


10

§

Meneliti, memaraf surat-surat dinas untuk diteruskan kepada Sekretaris;

§

Mengawasi kearsipan yang meliputi arsip Kesekretariatan;

§

Menyiapkan laporan bulanan, semester dan tahunan Kesekretariatan;

§

Menanggapi dan memecahkan masalah yang dimuncul di bidang Kesekretaraiatan;

§

Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan para bawahan;

§

Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kesekretariatan;

§

Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

§

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris atau Ketua Pengadilan Agama Sumber;

§

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

12. Kasubag Umum §

Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;

§


§


§

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

§

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

§

Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum;

§

Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan;

§

Mengadakan rapat dinas dengan bawahan;

§

Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;

§

Menyusun laporan Semester dan Tahunan, Laporan Mutasi Barang;

§

Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;

§

Mengevaluasi prestasi kerja bawahan;

§

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas;

13. Kasubag Kepegawaian §

Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian;

§


§


§


§


§

Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian;

§

Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Kepegawaian;

§



11

§


§

Menyusun laporan Tahuanan setiap tahun;

§


§

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas.

14. Kasubag Keuangan §

Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

§


§


§


§


§

Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan;

§

Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Keuangan;

§


§


§

Menyusun laporan bulanan, semester dan tahunan berdasarkan system SAI;

§


§

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sumber selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar BAB I

Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang

hal - hal

umum tentang

keadaan Pengadilan Agama Sumber, Tugas dan Fungsi dan Sistematika dari penyajian LAKIP. BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan : A. Rencana Strategis 2015-2019 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Indikator Kerja Utama 4. Program Utama dan Kegiatan Pokok


12

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 BAB III

Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisis

Akuntabilitas

Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). BAB IV

Penutup, menjelaskan tentang berkaitan

kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum

keberhasilan/kegagalan, dengan

kinerja

permasalahan

Pengadilan

dan kendala utama yang

Agama Sumber serta saran untuk

pemecahan masalah . BAB V

Lampiran yang terdiri dari : 1. Dokumen Penetapan Kinerja (PKT) Tahun 2015 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Rencana Strategis 2015 – 2019


13

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumber Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sumber diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 1. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumber. Visi Pengdilan Agama Sumber mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA SUMBER YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Sumber, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.


14

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Sumber. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sumber adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan tertib administrasi perkara 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator : a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara uamh diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim, dengan indikator : Persentase penurunan upaya hukum : Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 4. Meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 5. Peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator : a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dengan indikator persentase pengadaan sarana dan prasarana.


15

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Agama Sumber telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat sebagai berikut : TUJUAN 1

Peningkatan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN 1

Penyelesaian perkara

PENJELASAN

a

Persentase perkara a yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

b

Persentase perkara diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.

sisa b yang

2

Peningkatan 2 aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara

3

Peningkatan 3 kualitas sumber daya manusia

Sumber daya a manusia yang berkualitas

Persentase a pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

b

Persentase b pegawai yang lulus diklat

Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

a

Persentase a pengaduan yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

b

Persentase temuan b

Perbandingan temuan

4

Peningkatan kualitas pengawasan

4

Pengawasan dan pembinaa yang berkualitas

Persentase jumlah Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah perkara yang sudah putus dan diminutasi dan dapat dilihat dipublikasikan di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi.


jumlah yang

16

TUJUAN

5

6

Peningkatan tertib administrasi perkara


SASARAN

5

Peningkatan 6 penyediaan sarana dan prasarana

Tertib administrasi perkara

PENJELASAN

yg ditindaklanjuti

ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan.

a

Persentase berkas a yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

b

Persentase berkas b yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan

Sarana dan Persentase pengadaan Perbandingan jumlah prasarana sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/ direalisasikan


17

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2016 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Sumber, sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN ANGGARAN 2016 No. 1.

2.

3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja a.

Persentase perkara yang diselesaikan

90 %

b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

Tertib administrasi a. perkara

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Daya a. yang

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

100%

Persentase pegawai yang lulus diklat

100%

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

Penyelesaian perkara

Sumber Manusia berkualitas

b. 4.

Target

Pengawasan berkualitas

yang a.

b. 5.

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.

75%

6.

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana.

100%

Sumber, 19 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Sumber

Drs. Ahmad Shidiq, M.Ag NIP. 195103051978031001


18

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs. H. Deden Nazmudin, SH

Jabatan

: Panitera /Sekretaris Pengadilan Agama Sumber

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Drs Ahmad Shidiq M.Ag

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Sumber

Selaku atasan langsung pihak kedua Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Sumber, 19 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ketua Pengadilan Agama Sumber

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sumber

Drs. Ahmad Shidiq, M.Ag NIP. . 195103051978031001

Drs. H. Deden Nazmudin, SH NIP. 196001081983031003


19

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Penyelesaian perkara

Tertib perkara

INDIKATOR KINERJA a.


90 %

b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

90 %

administrasi a.


100%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Persentase pegawai mengikuti diklat

100%

Sumber Daya Manusia a. yang berkualitas b.

4.

TARGET


yang a.

b.

yang

diusulkan

Persentase pegawai yang lulus diklat

100%


100%

Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

5.


Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

75%

6.


Persentasepengadaan prasarana

100%

Jumlah Anggaran kegiatan

sarana

dan

: Rp. 8.473.132.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Sumber, 19 Januari 2015






20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sumber tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


21

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER Tahun Anggaran 2014

No 1

2

3

Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

Tertib administrasi perkara

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

yang

90 %

90 %

100 %

b Persentase sisa perkara yang diselesaikan

90 %

100%

100 %

a


100 %

100 %

100 %

b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

yang

100 %

100 %

100 %


100 %

100 %

100 %

yg

100 %

100 %

100 %

a

Sumber Daya a Manusia yang berkualitas

Persentase perkara diselesaikan

Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

b Persentase lulus diklat 4

Pengawasan yang berkualitas

a

pegawai

b Persentase temuan ditindaklanjuti 5



75 %

33 %

45 %

6


Persentase pengadaan sarana dan prasarana

100 %

100 %

100 %


22

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Sumber Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Sumber telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut: TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

yang

90%

88,4 %

98,2%

b. Persentase sisa perkara yang

90%

100%

100%

SASARAN Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase

perkara

diselesaikan

diselesaikan

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 88,4 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebenyak 7.487 perkara dengan perkara yang diregister sebanyak 7.580 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 98,2 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun 2014. Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama SumberTahun 2014 No

Bulan

Sisa tahun 2013

Masuk

Putus

Sisa Akhir

1.

Januari

1195

615

610

1200

2.

Pebruari

545

616

1129

3.

Maret

581

583

1127

4.

April

608

622

1113

5.

Mei

621

520

1214

6.

Juni

615

719

1110


23

No

Bulan

Sisa tahun 2013

Masuk

Putus

Sisa Akhir

7.

Juli

224

521

813

8.

Agustus

951

499

1265

9.

September

706

858

1113

10.

Oktober

648

700

1111

11.

November

630

639

1102

12.

Desember

576

693

985

7370

7580

JUMLAH

1195

b. Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Perdata yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2014, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2013, yaitu

sejumlah 1195 perkara, seluruhnya dapat

diselesaikan di tahun 2014. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Sumber telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

2. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA Untuk mencapai sasaran Tertib Administrasi Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1.


2.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

a. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Indikator presentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Agama Sumber secara lengkap tahun 2014 yang ditargetkan 100 % LAPORAN AKUNTABILITAS PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2014

24

ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Agama Sumber yang mengirim berkas tersebut yang mana hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Adapun rincian berkas perkara yang diajukan banding pada tahun 2014 adalah 11 perkara. Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap.

b. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap diditribusikan ke Majelis tahun 2014 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2013 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

3. SASARAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Pencapaian sasaran sumber daya manusia pada tahun 2014sebagai berikut: SASARAN Peningkatan kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

a. Persentase pegawai yang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

a.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Ukuran Capaian indikator kinerja Prosentase Pegawai Pengadilan Agama Sumber yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pejabat fungsional Pengadilan Agama Sumber secara konsekuen dengan jumlah pegawai Pengadilan Agama Sumber yang lulus diklat teknis yudisial.


25

Prosentase Pegawai Pengadilan Agama Sumber yang lulus diklat yudisial di tahun 2014 sebanyak 2 orang dengan capaian 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan diklat teknis yudisial sangat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Sumber dan secara bertahap seluruh pejabat Fungsional dapat mengikuti kegiatan diklat teknis yudisial tersebut baik yang diadakan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial Pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Sumber menargetkan 100% dari tenaga struktural untuk mengikuti diklat/bintek baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung maupun Kementrian/ Lembaga Negara lainnya. Dan selama tahun 2014 Pengadilan Agama Sumber telah dapat mengikuti 6 kali diklat/bintek dari target 4 kali, seperti : a. Bintek Administrasi Pengelolaan Kepegawaian. b. Bintek Penyusunan Program dan Anggaran. c. Bintek Pengadaan Barang/Jasa Milik Negara. d. Bintek Pengelolaan Perlengkapan. e. Bintek Pengelolaan Keuangan Negara Dan dari keikutsertaan tersebut maka capaian kinerja mencapai 100%, sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut telah mencapai target 100%

4. SASARAN PENGAWASAN YANG BERKUALITAS SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

pengaduan yang

100%

100%

100%

temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA a. Persentase masyarakat ditindaklanjuti

b. Persentase

a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mengenai penilaian aparatur peradilan (teknis dan non teknis).


26

Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 tidak ada pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Pengadilan Agama Sumber mengenai penilaian aparatur peradilan (teknis dan non teknis). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama senantiasa berupaya melakukan pembinaan secara terus menerus kepada semua aparatur peradilan (teknis dan non teknis) di Pengadilan Agama Sumber sesuai dengan Kode Etik Hakim, Kode Etik PNS, Kode Etik Panitera Pengganti dan Kode Etik Jurusita/ Jurusita Pengganti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengawasan eksternal yang dilaksanakan dengan temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pengawasan eksternal di Pengadilan Agama Sumber oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebanyak 2 kali dan hasil temuan pemeriksaan eksternal oleh PTA Bandung yang telah ditindak lanjuti sebanyak 2 kali (100%).

5. SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) SASARAN

INDIKATOR KINERJA

perkara Peningkatan a. Persentase prodeo yang diselesaikan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase perkara yang

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c. Persentase

(amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


27

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara target pagu perkara prodeo yang dianggarkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2014 dengan perkara prodeo yang diselesaikan. Pagu perkara prodeo yang tersedia dalam DIPA 2014 adalah sebanyak 40 perkara dengan anggaran Rp. 12.640.000 yang diselesaikan sebanyak 40 perkara sehingga persentase perkara prodeo yang diselesaikan di tahun 2014 mencapai 100 %. Pengadilan Agama Sumber senantiasa berkomitmen mewujudkan pelayanan pengadilan yang bisa di cermati oleh semua kalangan masyarakat.

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat adalah perbandingan antara pagu perkara zetting plaat yang dianggarkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan perkara yang dapat di selesaikan dengan cara zetting plaat. Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 dalam pagu DIPA Pengadilan Agama Sumber tidak tersedia pagu anggaran untuk perkara zetting plaat sehingga persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat untuk tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah 0 %. Adapun perbandingan persentase yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. NO.

URAIAN

2011

2012

2013

2014

1.

Persentase perkara yang

0%

0%

0%

0%

dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan antara perkara yang diputus dengan (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Indikator kinerja pada Pengadilan Agama Sumber mencapai 100%.


28

6. SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Pencapaian sasaran Penyedian Sarana dan Prasarana pada tahun 2014 sebagai berikut : Sasaran Strategis Penyediaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target

Realisasi

%

100 %

0%

100 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan namun dikarenakan DIPA tidak ada anggaran maka Pengadaan sarana dan prasarana untuk tahun 2014 tidak terlaksana.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari : a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal b. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8.473.132.000,- (Delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai dan belanja barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2014 menjadi Rp. 8.325.928.000,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Sumber tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :


29

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : NO.

KEGIATAN

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.

Belanja Moda JUMLAH

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

%

7.911.641.000

7.700.677.000

7.672.315.989

99,85

561.491.000

625.251.000

577.296.496

98.47

0

0

0

0

8.473.132.000

8.325.928.000

8.249.612.485

99,08

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Agama Sumber sebesar Rp. 7.911.641.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 7.700.677.000 ,- (Tujuh milyar tujuh ratus juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 7.672.315.989,- (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah.)

Total belanja pegawai yang telah terealisasi

selama tahun anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99,85 % dengan rincian belanja sebagai berikut: KODE NO.

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

2.440.512.000

2.438.551.940

99,92

KEGIATAN AKUN

%

1

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

44,000

37.727

85,74

3

511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS

200.506.000

198.245.982

98,87


30

KODE NO.

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

KEGIATAN AKUN

%

4

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

58.479.000

57.613.661

98,52

5

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

48.900.000

48.660.000

99,51

6

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

3.862.080.000

3.845.045.000

99,56

7

511125 Belanja Tunj. PPh PNS

604.177.000

598.955.319

99,14

8

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

137.884.000

137.711.360

99,87

9

511129 Belanja Uang Makan PNS

332.777.000

332.746.000

99,99

10

511151 Belanja Tunj. Umum PNS

13.558.000

13.005.000

95,92

7,698.917.000

7.670.571.989

99,85

Total Belanja Pegawai

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah minus Rp. 28.345.011,(Dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah). 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2014di lingkungan Pengadilan Agama Sumber sebesar Rp. 625.251.000,(Enam ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Sumber.

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 577.296.496 (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sempat ratus sembilan puluh enam rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat LAPORAN AKUNTABILITAS PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2014

31

kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98, 47 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

I 1. 2.

KODE AKUN 52 521111 521114

3. 4. 5. 6. 7.

521115 522111 522112 522113 523111

8.

523121

II

52

9.

521119

10.

521219

11. 12.

524111 524113

NO.

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

189.735.000 3.750.000

151.330.000 3.750.000

79,76 100

46.800.000 164.745.000 15.960.000 1.200.000 44.496.000

46.800.000 100 163.126.195 99,02 8.518.801 53,38 1.189.250 99,10 44.494.000 100,00

71.025.000

71.0224.050

100

Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

0

0

0

27.900.000

27.844.200

99,80

48.000.000 2.640.000

48.000.000 2.640.000

100 100

625.251.000

577.296.496

98,47

KEGIATAN

Total Belanja Barang

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 47.954.504 (Empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,53 % dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Untuk tahun anggaran 2014 tidak terdapat belanja modal. 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : NO. 1.

KODE AKUN

KEGIATAN

52

Belanja Barang


PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

97.675.000

88.084.000

97.675.000

88.084.000


% 90,30

32

Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2014 di Pengadilan Agama Sumber adalah Rp. 97.675.000. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Agama Sumber. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 88.084.000. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 90,30 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

I

KODE AKUN 52

1.

521219

2.

521119

3. 4. 5.

522141 522191 524113

NO.

KEGIATAN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja jasa lainnya Perjalanan dinas dalam kota


PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

4.635.000

0

0

12.640.000

12.484.000

98,77

4.800.000 57.600.000 13.200.000

4.800.000 57.600.000 13.200.000

100 100 100

97.550.000

88.084.000

90,30

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 9.466.000. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 9,33 % dari total pagu yang tersedia.


33

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sumber Tahun 2014 merupakan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Sumber Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : 1.

Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2014 adalah : •

Penyelesaian Perkara yang tepat waktu , kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

•

Tertib administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan ke tingkat banding maupun kasasi telah dilaksanakan dengan baik dan lengkap. Berkas yang diregister secara tertib terlaksana didistribusikan ke Majelis.

•

Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik, diselesaikan seluruhnya di tahun 2014 dan telah memenuhi target.

•

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

•

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, proses penyelesaian perkara atau putusan yang dipublikasikan telah dilaksanakan dengan baik kendati belum seluruhnya putusan di upload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung fan website Pengadilan Agama Sumber.

•

Tersedianya sarana dan prasarana, terlaksana dengan baik dengan sarana yang mendukung lainnya sehingga memenuhi target.


34

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Sumber diantaranya : •

Sumber Daya Manusia, atau kurangnya pegawai di Pengadilan Agama Sumber dengan beban kerja di Pengadilan kelas IA.

SARAN-SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandung , agar : 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Sumber kelas I.A 2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya kelengkapan sarana prasarana pengganti yang rusak. 3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Yustisial secara Profesional di tingkat pertama.


35

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. H. Deden Nazmudin, SH Jabatan : Panitera /Sekretaris Pengadilan Agama Sumber Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Drs Ahmad Shidiq M.Ag Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sumber Selaku atasan langsung pihak kedua Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Sumber, 19 Januari 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



ttd

ttd



PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 1.

2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS Penyelesaian perkara

Tertib perkara

INDIKATOR KINERJA a.


90 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

90 %

administrasi a.

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Sumber Daya Manusia a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti yang berkualitas diklat b. Persentase pegawai yang lulus diklat yang a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti


TARGET

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti 100% Aksesibilitas Persentase proses penyelesaian perkara yang 75% masyarakat terhadap dipublikasikan peradilan 6. Penyediaan Sarana dan Persentasepengadaan sarana dan prasarana 100% Prasarana Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 8.325.928.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) Sumber, 19 Januari 2015 5.



ttd

ttd




INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA AGAMA SUMBER PENANGGUNG JAWAB

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi yg diproses Hakim Mediasi dengan jumlah mediasi yg menjadi akta Panitera/Sekretaris perdamaian.

Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

c. Persentase diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Laporan Panitera/Sekretaris dan Tahunan

Bulanan Laporan

d. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)


Bulanan Laporan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)


Bulanan Laporan

Hakim Majelis Panitera/Sekretaris

Bulanan Laporan

sisa

perkara

yang

f. Persentase perkara yang diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 lebih dari 6 bulan dengan perkara yg bulan diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

SUMBER DATA

Laporan dan Tahunan

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Hakim Majelis

Laporan dan Tahunan

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/Sekretaris


c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Panitera/Sekretaris

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

2.

Peningkatan Persentase perkara yang aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

tidak Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un1)dikali seratus persen

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Bulanan Laporan

Bulanan Laporan Bulanan Laporan


NO 4.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a. Persentase perkara prodeo yang Peningkatan diselesaikan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Majelis Panitera

Hakim/


Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Panitera

Hakim/


c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Kepanitera/Kesekreta riatan


5.

Persentase permohonan eksekusi atas Perbandingan permohonan eksekusi yang Ketua Pengadilan & Laporan Meningkatnya dan dengan permohonan Pan/Sek kepatuhan terhadap putusan perkara yang berkekuatan ditindaklanjuti Tahunan hukum tetap yang ditindaklanjuti eksekusi yang belum ditindaklanjuti putusan pengadilan.

Bulanan Laporan

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Bulanan Laporan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Laporan Pan/Sek dan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN ANGGARAN 2016 Sasaran Strategis Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase perkara yang diselesaikan

90 %

b. Persentase diselesaikan

yang

100 %

administrasi a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

Sumber Daya Manusia a. Persentase pegawai yang diusulkan yang berkualitas mengikuti diklat

100%

Tertib perkara

sisa

perkara

b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pengawasan berkualitas

yang a. Persentase ditindaklanjuti

pengaduan

yang

b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100% 100%

100%



75%


Persentase pengadaan sarana dan prasarana

100%

Sumber, 19 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Sumber

Ttd Drs. Ahmad Shidiq, M.Ag NIP. 195103051978031001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA SUMBER

Recommend Documents