BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Pengadilan Agama Sumbawa Besar dibentuk pada tahun 1958 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 1958. Sedangkan wilayah hukum meliputi 24 kecamatan dan terbagi kedalam 8 kelurahan dan 158 desa. Gambaran keadaan kecamatan, kelurahan dan desa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut
NO.
Tabel 1 Daftar Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kelurahan/Desa Kabupaten Sumbawa Besar Tahun 2014 Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah Penduduk
1
2
3
4
01.
Lunyuk
7
23.172
02.
Orong Telu
4
6.042
03.
Alas
8
37.381
04.
Alas Barat
8
27.890
05.
Buer
6
18.875
06.
Utan
9
40.262
07.
Rhee
4
9.572
08.
Batulanteh
6
13.531
09.
Sumbawa
8
72.308
10.
Labuhan Badas
7
41.292
11.
Unter Iwes
8
25.092
12.
Moyohilir
10
28.859
13.
Moyoutara
6
12.152
14.
Moyohulu
12
26.522
15.
Ropang
5
7.212
16.
Lenangguar
4
8.198
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 1
17.
Lantung
4
4.662
18.
Lape
4
21.679
19.
Lopok
7
23.377
20.
Plampang
12
35.771
21.
Labangka
5
12.434
22.
Maronge
4
12.977
23.
Empang
10
29.067
24.
Tarano
8
20.479
Secara demografi mayoritas penduduk di Kabupaten Sumbawa beragama Islam, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 537.180 jiwa atau sebesar 96,138 % dari total jumlah penduduk sebanyak 558.761 jiwa. Dengan demikian dapat menjadi gambaran tingkat besaran volume kasus hukum yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, khususnya perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama sangat besar. Tabel berikut menggambarkan volume penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar sejak tahun 2010 s/d 2013. Tabel 2 Keadaan dan Jumlah Perkara Pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar
No. Keadaan Perkara
Tahun 2012 160
Tahun 2013 184
Tahun 2014 131
1.
Sisa perkara tahun lalu
Tahun 2011 125
2.
Perkara yang diterima
1.386
1.185
1.245
1.516
3.
Perkara yang diputus
1.251
1.063
1.294
1.491
4.
Perkara yang dicabut
83
59
78
85
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 2
5.
Perkara yang digugurkan
43
42
36
71
6.
Perkara yang ditolak
21
13
2
11
7.
Sisa Tahun berjalan
160
282
135
156
Jumlah pegawai Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebanyak 29 orang, terdiri dari 8 orang Hakim dan 21 orang tenaga administratif kepaniteraan dan kesekretariatan, keadaan pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3 DATA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR TAHUN 2015 No 1.
Nama / NIP
Mansur, SH. 19661231 199203 1 027 2. Drs. H. Misbachul M., MH. 19570201 198203 1 004 3. H. Mukhlis, SH. 19650701 199403 1 003 4. Abubakar, SH. 19601231 198103 1 055 5. Drs. Ahmad Nur, MH. 19700803 199703 1 002 6. H. M. Maftuh, SH., M.E.I. 19710614 199203 1 001 7. A. Riza Suadi, S.Ag. M.HI 19740911 200112 1 001 8. H. Abubakar Mansur, SH. 19561231 198003 1 052 9. Kartika Sri Rohana, SH. 19690423 199403 2 003 10. Husninas, S. Ag 19690313 200312 1 002 11. Sartono, SH. 19620817 199703 1 005 12. St. Faridhatul Athransy, SH. 19570915 198903 2 001 13. Syaifullah, S.Ag. 19720909 199603 1 006 14. L. Tauhid, S.HI.
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Pendidikan
Pembina Utama Muda ( IV/c ) Pembina Utama Muda ( IV/c ) Pembina Tk I ( IV/b ) Pembina TK I ( IV / a ) Pembina ( IV / b ) Pembina ( IV / a ) Penata Tk.I ( III / d ) Pembina ( IV / a ) Penata Tk. I ( III / d ) Penata ( III / c ) Penata TK I ( III / d ) Penata TK I ( III / d ) Penata TK I ( III / d ) Penata Muda Tk I
Ketua
S.I Hukum
Wakil Ketua
S.2 Hukum S.I Hukum S.I Hukum S.2 Hukum S.I Syariah S.2 Ekonomi Islam S.2 Hukum Islam S.1 Hukum S.1 Hukum
Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Panitera/ Sekretaris Panmud Permohonan Wakil Sekretaris Panmud Hukum Panmud Gugatan Panmud Permohonan Kasubbag
S.I Syariah S.1 Hukum S.1 Hukum S.1 Hukum S.1 Hukum Islam
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 3
19671231 199203 1 026 15. Rila Farwatiningsih, SE. 19840422 200904 2 010 16. Muhammad Syapiun, S.HI. 19800705 200912 1 002 17. Hj. Patahiyah, S.Hi 19630324 199203 2 002 18. St. Aisyah, SH. 19651231 199203 2 018 19. Najamudin, S.Ag. 19601231 199303 1 024 20. Amiruddin, SH. 19730817 200003 1 001 21. Titin Suhartini, SH. 19641022 198503 2 004 22. St. Maryam, SH. 19680911 199003 2 002 23. Aminah, SH. 19721231 199203 2 003 24. Hariri, S.HI. 19691231 199203 1 028 25. Idamansyah 19610724 199103 1 002 26. Martinah 19721231 199203 2 006 27. Muraini, SH. 19671231 199003 2 008 28. Elfira Purnaningrum, SH. 19840104 200904 2 007 29. Ath Thoriq Rahman 19840430 200604 1 002
( III / b) Penata Muda TK I ( III / b ) Penata Muda TK I ( III / b) Penata Muda Tk I ( III / b) Penata TK I ( III / d ) Penata TK I ( III / d ) Penata TK I ( III / d ) Penata TK I ( III / d ) Penata ( III / c ) Penata ( III / c ) Penata Muda Tk I ( III / b) Penata Muda Tk I ( III / b) Penata Muda ( III / a) Penata ( III / c ) Penata Muda Tk I ( III / b) Pengatur Muda Tk I ( II / b )
Umum Kasubbag Keuangan Kasubbag Kepegawaian Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Bendahara Pengeluaran Jurusita Pengganti
S.1 Ekonomi S.1 Hukum Islam S.1 Hukum Islam S.1 Hukum S.1 Syariah S.1 Hukum S.1 Hukum S.1 Hukum S.1 Hukum S.1 Hukum Islam SMU SMU S.1 Hukum S.1 Hukum SMU
2.1 Potensi dan Permasalahan 2.2 Kekuatan a. Tersedianya SDM pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang memadai, b. Sistem pengelolaan administrasi non yustisial telah menggunakan Sistem Aplikasi Instansi (SAI) baik dalam pengelolaan anggaran maupun pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 4
c. Penggunaan aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) sebagai penunjang proses pengolah dokumen‐dokumen keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). d. Komitmen yang kuat dari Pimpinan Pengadilan Agama Sumbawa Besar terhadap peningkatan pelayanan publik, demi terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, e. Kewenangan absholut yang dimiliki oleh peradilan agama, f. Pengelolaan website Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas, untuk mendukung program keterbukaan informasi publik. 2.3
Kelemahan a. Ketersediaan jumlah pegawai yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan pegawai untuk pengisian job sesuai bidang masing‐masing, b. Kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM masih kurang, terutama tupoksi bidang perencanaan dan tatalaksana program. c. Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya pengembangan IT dan pendukung IT.
2.4
Peluang a. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, yang dengan sendirinya mendorong sebagian besar masyarakat menuntut penyelesaian hukum di pengadilan. b. Meningkatnya kinerja aparat lembaga peradilan dalam mewujudkan harapan pencapaian keadilan bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi. c. Era keterbukaan informasi dan pelayanan informasi birokrasi publik, menjadikan dua kutub arus informasi yang saling membutuhkan, birokrasi
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 5
membutuhkan penyediaan layanan informasi bagi masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan masyarakat membutuhkan akses informasi yang transparan, sehingga dengan teknologi informasi berbasis internet, telah memudahkan transformasi informasi tersebut, d. Jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1
Visi Penetapan visi dan Misi dalam manajemen perencanaan adalah meletakkan arah, tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan pada masa depan, oleh karena itu visi, misi sebagai bagian dari perencaan strategis harus ditetapkan sebelum perencaan itu dirumuskan. Visi dan Misi menjadi dasar untuk merespon perubahan di masa depan, baik dipengaruhi oleh perkembangan eksternal maupun perkembangan internal. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang LAKIP yang dimaksud dengan Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi/instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Adapun Visi Pengadilan Agama Sumbawa Besar : “Terwujudnya Pengadilan Agama sumbawa Besar sebagai Penegak Keadilan untuk Kemaslahatan”
2.2 Misi Yang dimasud dengan Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan di atas, Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam rangka merealisasikan visi tersebut, merumuskan misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, adil, bersih, professional dan dipercaya, dengan memberi pelayanan prima yang didukung oleh administrasi yang baik,
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 7
2. Mewujudkan VISI dengan memegang teguh aturan, mengingat sumpah jabatan menghayati kode etik profesi yang berlandaskan asas keadilan dan asas kebijakan. 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 2.3.1 Tujuan Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misis serta didasarkan pada isu‐isu dan analisis strategis. Tujuan strategis tidak harus dinyakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan strategis akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, prorgam dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan misi tersebut pengadilan agama menetapkan tujuan strategis, yaitu : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan, untuk tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang professional, efektif, efisien dan akuntabel, 3. Meningkatnya pengawasan interal dalam rangka pengingkatan kinerja, penguatan akuntabilitas dan disiplin aparatur serta terlaksananya keterbukaan informasi public. 2.3.2 Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 8
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertakan dengan rencana tingkat pencapaiannya (targetnya) masing‐masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dari tujuan tersebut ditetapkanlah 4 sasaran strategis, dengan indicator kinerja, yang diuraikan secara lengkap dalam tabel berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO.
SASARAN STRATEGIS
1.
Terwujudnya 1. Prosentase Penyelesaian Perkara penyelesaian perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang yang sederhana, tepat diselesaikan tepat waktu. waktu, transparan dan 3. Jumlah perkara bagi masyarakat akuntabel miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum, 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling. 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Terselesaikannya 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Terwujudnya Prosentase mediasi yang berhasil penyelesaian perkara
2.
3.
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 9
melalui mediasi
4.
Terwujudnya pelaksanaan Prosentase pengaduan Pengawasan internal yang ditindaklanjuti efektif dan efisien
yang
2.4 Program Pokok dan Kegiatan Pengadilan Agama Sumbawa Besar melaksanakan program pokok dan kegiatan sebagaimana program dan kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Program‐program tersebut merupakan program pokok Pengadilan Agama Sumbawa Besar di dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagai salah satu badan peradilan. Program‐program tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar, diuraikan sebagai berikut : 2.4.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah : a. Pembayaran gaji dan remunerasi, b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, c. Penyelesaian laporan keuangan dan BMN d. Pengelolaan PNBP, e. Pengelolaan administrasi persuratan, arsip keuangan dan pembinaan. 2.4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah : a. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, b. Pnyedisaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan operasional Teknis Yudicial dan penyelenggaraan operasional Non Teknis Yudicial, c. Pengembangan dan pemanfaatan IT untuk terlaksananya peradilan berbasis Teknologi Informasi. RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 10
2.4.3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Program ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah: 1. Penyelesaian perkara, 2. Pelayanan proses administrasi perkara, 3. Pelaksanaan perkara prodeo, bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, 4. Penyelenggaraan Sidang Keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat pencari keadilan, 5. Pelayanan informasi perkara, melalui publikasi putusan, 6. Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi perkara, dengan Aplikasi SIADPA/SIADPA PLUS, 7. Pengelolaan arsip perkara. RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Sumbawa Besar Perumusan kebijakan dan strategis suatu lembaga khususnya pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar diperlukan untuk menetukan langkah‐ langkah dan pengelolaan Sumber Daya guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan diformulasikan dalam rencana strategis untuk membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan strategi – strategi yang efektif. Pada prinsipnya kebijakan Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah mendukung program reformasi judicial/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung sesuai dengan blue print pembaharuan peradilan 2010‐2035. dan secara berjenjang program pembaharuan tersebut diimplementasikan lebih spesifik oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai lembaga yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan Tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama, yang dikenal dengan depalan program prioritas. Oleh karena demikian, Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai lembaga peradilan yang merupkan anderbow Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan
Agama
memiliki
komitmen
dan
kewajiban
untuk
mengimplementasikan lebih lanjut 8 ( delapan ) program pembaharuan peradilan tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yaitu sebagai berikut : 1. Program penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan setiap perkara yang
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 12
diajukan kepadanya antara orang‐orang yang beragama Islam, dituntut untuk melaksanakan proses pemeriksaan secara sederhana dan cepat. Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memiliki komitmen untuk melaksanakan program ini, dengan langkah‐langkah strategis sebagai berikut : a. Mengurangi jumlah tunggakan perkara, b. Mengaktifkan penggunaan aplikasi SIADPA Plus, untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara. 2. Program Manajemen SDM Pengelolaan SDM yang berbasis manajemen SDM adalah proses pemberdayaan SDM dengan menggunakan sistem perencaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier dan evaluasi kinerja secara maksimal untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menetapkan langkah‐langkah strategis sebagai implementasi program tersebut, yaitu : a. Memanfaatkan aplikasi SIMKEP ONLINE untuk pengelolaan data dan pengembangan karir pegawai. b. Menerapkan disiplin kerja pegawai dengan memanfaatkan absensi sidik jari ( fingerprint ) dan menenjuk penanggung jawab absensi. c. Menetapkan Role Model untuk standar kedisiplinan dan profesionalisme pegawai 3. Program Pengelolaan website Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dengan media online yang memungkinkan suatu lembaga mempublikasikan data dan informasi kepada masyarakat luas, maka pengelolaan website menjadi keharusan agar data dan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah. Pengelolaan website tidak terbatas pada aspek publikasi, yang lebih penting juga adalah aspek RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 13
pengolahan, penyusunan dan penyimpanan data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menetapkan langkah‐langkah strategis sebagai implementasi program tersebut, yaitu : a. Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W22‐A7/ 551/HM.02.3/SK/VII/2013. b. Melaksanakan publikasi informasi peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua mahkamah Aguing Republik Indonesia Nomor : 1‐144/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. c. Melaksanakan up‐dating content menu dalam website (statis dan dinamis content) Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara rutin. 4. Program Pelayanan Publik dan Meja Informasi di Pengadilan Pelayanan publik ( public service ) pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan ( melayani ) yang dilakukan oleh birokrasi publik dalam rangka memberikan layanan publik secara profesional, efektif, stransparan, responsif dan adaptif kepada masyarakat luas. Pelayanan publik dilakukan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang‐undangan. Sedangkan meja informasi adalah sarana yang dipergunakan dalam pelayanan informasi publik. Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menetapkan langkah‐langkah strategis sebagai implementasi program tersebut, yaitu : a. Menyediakan meja informasi sebagai layanan informasi bagi pemohon informasi dan pengaduan masyarakat, b. Menyediakan help desk informasi dan touch scrin,
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 14
c. Memfungsikan secara maksimal Meja Informasi sesuai Pedoman Pelayanan Meja Informasi dilingkungan Peradilan Agama, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0017/Dj‐A/SK/VII/2011. d. Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi, sebagai petugas pelayanan informasi di Pengadilan Agama Karangasem, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W22‐A7/455 /HK.04.6/SK/VI/2013. 5. Program Implementasi SIADPA Aplikasi SIADPA adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk mengadministrasi perkara, mulai dari tahapan mediasi, pendaftaran, panggilan hingga putusan/penetapan dan pelaporan dalam suatu sistem database. Cara kerja aplikasi tersebut berdasarkan blangko/template yang telah disiapkan didalamnya dalam format *.rtf (rich text format). Blangko atau template ini bisa di modifikasi, ditambah atau dihapus oleh pengguna aplikasi sesuai kebutuhan. Blangko‐blangko inilah yang nantinya akan menjadi berkas perkara dengan mengisikan variabel‐variabel yang selalu berubah misalnya Nomor perkara, identitas para pihak, tanggal dan waktu, jenis perkara dan sebagainya. Variabel ini akan tersimpan rapi dalam satu database, sehingga pada setiap blangko/ template berkas perkara akan sinkron karena menggunakan variabel yang sama. Database tersimpan dalam sebuah server aplikasi dan digunakan bersama oleh beberapa petugas pelayanan perkara dengan memamfaatkan jaringan komputer lokal (LAN). Sedangkan Aplikasi SIADPA Plus adalah aplikasi SIADPA yang sudah direvisi dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga lebih sesuai dengan pola bindalmin yang ada. Oleh karena aplikasi ini sangat membantu proses penyelesaian administrasi perkara menjadi lebih cepat, efektif dan efisien, maka setiap
pengadilan
agama
harus
mengimplementasikan
aplikasi
ini
mengoptimalkan penerapan Pola Bindalmin di lingkungan peradilan agama dalam proses penyelesaian administrasi perkara. RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 15
Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menetapkan langkah‐langkah strategis sebagai implementasi program tersebut, yaitu : a. Memanfaatkan aplikasi SIADPA Plus dalam proses penyelesaian administrasi perkara, b. Memprioritaskan sarana dan prasarana pendukung operasional aplikasi SIADPA Plus, c. Melaksanakan pembinaan teknis secara berkelanjutan kepada para operator/pengguna aplikasi SIADPA Plus. 6. Program “Justice for All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, dan Sidang Keliling Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan dinyatakan bahwa program Justice for All difokuskan kepada program keadilan bagi anak, program keadilan bagi perempuan, program keadilan di bidang ketenagakerjaan, program keadilan di bidang bantuan hukum, program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan, dan program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menetapkan langkah‐langkah strategis sebagai implementasi program tersebut, yaitu : a. Mengoptimalkan penggunaan dan penyerapan anggaran perkara prodeo dan sidang keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku, b. Selektif dalam menetukan para pihak yang mendapatkan fasilitas perkara prodeo. 7. Pengawasan Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan sebagai sitem kontrol RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 16
dapat dibagi menjadi pengawasan intern (internal control) dan pengawasan ekstern (external control). Sedangkan pengawasan intern, dibagi menajdi pengawasan melekat dan pengawasan rutin/reguler. Pengawasan Melekat meliputi kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif. Sedangkan Pengawasan Rutin dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung
RI
Nomor
:KMA
/096/SK/X/2006
tentang
Tanggung
Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menetapkan langkah‐langkah strategis sebagai implementasi program tersebut, yaitu : a. Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan dan sistem pengawasan melekat (waskat) dan sistem pengawasan fungsional (wasnal) dalam melaksanakan pegawasan internal, b. Mengoptimalkan peran Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai koordinator pengawasan dan fungsi Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dalam melaksanakan pengawasan internal dengan didukung oleh kegiatan pengawasan secara berjala dan berkelanjutan.
RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 17
PENUTUP Alhamdulilah rabbil alamin, sebagai ungkapan puji dan syukur keehadirat Allah SWT. Atas limpahan kekuatan dan inayahNya, Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan risalahnya, umat manusia dapat ditunjukkkan kepada jalan kebenaran dan kemaslahatan, untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan kehidupan akhirat, dimana pada akhirnya pekerjaan reviu Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2015‐2019 Pengadilan Agama Sumbawa Besar ini dapat diselesaikan dengan baik.. Rencana strategis ini merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dan keputusan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sebanyak‐banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha‐usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistimatis. Penyusunban rencana strategis ini juga merupakan pproses yang berorenatasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan jendala yang ada atua mungkin timbul. Mengingat rencana strategis ini dilingkupi oleh berbagai faktor‐faktor yang dapat memberi pengaruh perubahan dalam implementasinya di masa depan, maka sebagai langkah antisipatif, renstra ini tetap perlu dilakukan kajian dan penyesuaian, baik sasaran, tujuan dan target pencapainnya. Dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi‐ tingginya kepada para pihak yang ikut serta dalam penyelesaian dokumen renstra ini, atas nama Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar, kami mengucapkan terima kasih. Semoga renstra ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanan program dan peningkatan kinerja aparat Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai sumbangsih dalam partisipasi melaksanakan pembaharuan peradilan agama guna terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung. Terima kasih. Sumbawa Besar, 02 Pebruari 2015 Ketua, MANSUR, SH. NIP. 19661231 199203 1 027 RENSTRA 2015-2019 PA Sumbawa Besar 18