KATA PENGANTAR. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Manna tahun

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Manna tahun 2012 yang dilaksanakan sesuai Insruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengadilan Agama Manna merupakan media akuntabilitas yang dibuat secara periodik yang memuat informasi yang dibutuhkan, melalui LAKIP ini diharapkan fungsi-fungsi manajemen seperti pemantauan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengendalian dapat berjalan sekaligus menjadi acuan bagi suatu tindaklanjut maupun umpan balik.

Laporan ini dibuat dan diperlukan sebagai bahan masukan bagi pemberi wewenang yaitu Mahkamah Agung RI. Cq. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehingga nantinya dapat diketahui dan dinilai sejauhmana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adanya umpan balik dari pemberi kewenangan dari berbagai pihak terhadap laporan ini sangat kami harapkan sehingga pelaksanaan kegiatan /program/kebijakan dapat

LAKIP Pengadilan Agama Manna 2013

ii

dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Manna, Januari 2014 Ketua,

Drs. Lazuarman, M. Ag NIP. 19680727 199403 1 008


iii

EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF ) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/VIII/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, khususnya Pengadilan Agama Manna telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja

yang

lebih

dititikberatkan

pada

suatu

bentuk

pertanggungjawaban, transparansi serta menyangkut Laporan Akuntabilitas yang ditegaskan

dalam

Surat

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Nomor

:

W7-

A3/1540/OT.01.2/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Selanjutnya bahwa LAKIP Pengadilan Agama Manna tahun 2013 ini disusun berdasarkan Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja“, (Performance Result) dari Pengadilan Agama Manna selama kurun waktu dari bulan Januari sampai Desember 2013. Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Manna selama kurun 1 (satu) tahun pada 2013 telah berusaha memenuhi mencapai sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat faktor sasaran indikator sasaran. Target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target dimana salah satu Tugas pokok Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah.


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) __________________________

iii

DAFTAR ISI _____________________________________________________________

iv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang _________________________________________________ B. Tugas dan Fungsi _______________________________________________ C. Sistematika Penyajian ___________________________________________

1 5 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 – 2019 1. Visi dan Misi________________________________________________ 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ___________________________________ 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok _____________________________ B. Rencana KinerjaTahunan 2015 ____________________________________ C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014 ___________

9 10 12 15 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) ___ 17 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) 19 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ___________________________________________________ B. Saran-saran ___________________________________________________ BAB V LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5.

Struktur Organisasi Indikator Kinerja Utama Rencana KinerjaTahun 2015 Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


21 22

i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Manna adalah salah satu Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Palembang (Keresidenan Bengkulu). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (LN 1957 Nomor 99) tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syri’ah di luar Jawa dan Madura, termasuk di dalamnya tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Bengkulu untuk Keresidenan Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Manna sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Bengkulu untuk daerah Bengkulu Selatan dan pada tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengk

ulu, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun

1966. Dalam operasionalnya Pengadilan Agama Manna belum berjalan efektif sampai dengan tahun 1968 dengan diangkatknya Bapak KH. Hasan Taman sebagai Ketua Pengadilan Agama Manna yang pertama. Dalam

melaksanakan

tugas

yustisinya:

menerima,

memeriksa

dan

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Gedung kantor dan tempat bersidangnya berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dengan status sewa, sampai pada akhirnya melalui APBN Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi di Palembang, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor di Jl. Duayu/Jl Kol. Syamsul Bahrun, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna diareal tanah seluas 1.789 M2 dengan Sertifikat Tanah Nomor 00098 tanggal 03 Maret 1999 yang diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Pengadilan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MANNA 2013

1

BAB I PENDAHULUAN

Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah Propinsi di Palembang Drs.H Rosihan A.Rasyid Bc.HK pada tanggal 03 Mei 1980 / 18 Jumadil Akhir 1400 H dan dimanfaatkan sampai dengan bulan Januari 2005. Pada tahun 1998, Pengadilan Agama Manna mendapat sebidang tanah seluas 2.500 M2 dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 353 Tahun 1998 tanggal 10 Desember 1998 tentang Penunjukan Lokasi tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna di Jl. Raya Padang Panjang Kota Manna. Perolehan tanah lokasi Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna tersebut telah dilaporkan kepada Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu sekaligus mengusulkan untuk segera membangun Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna di Lokasi tersebut. Aplikasi dari segala usul tersebut, akhirnya melalui DIP Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2004, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Satu Unit seluas 365 M2 type B senilai Rp 681.000.000,serta Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Bengkulu Selatan Nomor: 064/130/IMB/2004. Kemudian, melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2005, Pengadilan Agama Manna mendapat Proyek Pembangunan Satu Unit Balai Sidang tidak bertingkat seluas 450 M2 dengan dana Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Terakhir, melalui DIPA Pengadilan Agama Manna mendapat Proyek Paving Block untuk halaman Gedung Kantor dan Pagar di Jalan Raya Padang Panjang Manna dengan nilai dana Rp 495.654.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).


2

BAB I PENDAHULUAN

Proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna melalui DIPA Tahun : 2004, 2005 dan 2006 tersebut sudah selesai pembangunannya dan diresmikan penggunaannya oleh Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Drs. H.Syamsuhadi Irsyad SH., MH. Pada hari Selasa Tanggal 05 September 2006 M/11 Sya’ban 1427 H dalam satu upacara resmi. Pada tahun 2011 DIPA Pengadilan Agama Manna mendapat proyek perluasan dan renovasi gedung kantor dengan nilai dana Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Adapun nama-nama yang pernah menjadi pimpinan Pengadilan Agama Manna sejak berdirinya sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut: 1.

KH. Hasan Taman ( Ketua: 1968-1977)

2.

Drs. A.Tajudin (Ketua: 1977-1985)

3.

Drs. H.Djayusman, MS,SH (Ketua: 1985-1991)

4.

H.A Khaidir Ismail, SH (Ketua: 1991-1995)

5.

KH. Ishak As’ad (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 1995-1996)

6.

Drs. H Arzum Ali, SH (Ketua: 1996-2003)

7.

Drs. Aqshaa, SH (Wakil Ketua: 2001-2004)

8.

Drs. Edy Noerfuady HM, SH (Ketua: 2003-2004)

9.

Drs. Sya’roni (Ketua: 2004-2008)

10. Drs. Syamsuddin (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 2008 -2009 ) 11. Drs. H. Zulkadri Ridwan, SH (Ketua 2009-2012) 12. Drs. Lazuarman, M. Ag (Ketua 2012- Sekarang) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 1966 jo Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 23 Tahun 1960, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manna meliputi Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.


3

BAB I PENDAHULUAN

Kemudian, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi Tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ibukota Manna, Kabupaten Kaur dengan ibukota Bintuhan dan Kabupaten Seluma dengan ibukota Tais. Menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa, Pengadilan Agama Tingkat Pertama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena Pengadilan Agama Bintuhan dan Pengadilan Agama Tais belum dibentuk menurut ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manna masih meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Semangat reformasi telah mendorong Pengadilan Agama Manna untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pengadilan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama Manna mempunyai tanggung jawab yang besar sekaligus mempunyai tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, disisi lain penyelenggaraan Pengadilan Agama Manna


4

BAB I PENDAHULUAN

baik dalam pengelolaan administrasi umum dan perkara merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas Pengadilan Agama terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara. Peradilan Agama Manna yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah keluarnya Undang-Undang no. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, UU no. 7 Tahun 1989 maka kewenangan Pengadilan Agama yang berbunyi ”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibab, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”.

2. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Pengadilan

Agama

Manna

menyelenggarakan fungsi : a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b.

Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

c.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan);


5

BAB I PENDAHULUAN

d.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

e.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f.

Warmaking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan pensiunan dan sebagainya;

g.

Menyelesaikan Sengketa Syari’ah seperti yang diatur dalam UndangUndang Nomor 3 tahun 2006;

h.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapai kinerja Pengadilan Agama Manna selama tahun 2011. capaian kinerja (performance resuts) 2011 tersebut dibandingkan dengan penetapan kerja (performance agreement) 2011 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pengadilan. Analisis atas pencapaian


6

BAB I PENDAHULUAN

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola fikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Manna adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, dan sistematika penyajian. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan rencana strategis 2015 – 2018 berisikan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan 2015, dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2014. Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan pengukuran kinerja tahun 2014 dan analisis akuntabilitas kinerja. Bab IV Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran. Bab V Lampiran menjelaskan Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2014, Matriks Rencana Strategis 2015 – 2018, SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


7

BAB I PENDAHULUAN


1

BAB I PENDAHULUAN

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

1.

VISI DAN MISI VISI Visi Pengadilan Agama Manna mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” di dalam frasa tersebut tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sebagai tindak lanjut dari Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Manna mempunyai visi yaitu ”Terwujudnya Peradilan Agama Manna yang Agung “ Seperti telah diketahui bahwa Visi adalah suatu potret dunia fiktif yang tidak bisa diamati atau dibuktikan saat dicetuskan karena selalu berhubungan dengan masa depan dan selalu mengekspresikan apa yang akan dicapai. Visi juga merupakan suatu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan luas yang merupakan suatu tujuan yang dicita-citakan bersama. Visi Pengadilan tersebut adalah merupakan suatu yang konstan dan permanen karena hukum dan keadilan harus ditegakkan kapan saja dan di mana saja, sedang misinya harus dinamis dan dapat menyesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki dan tuntutan rasa keadilan masyarakat dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan.


88

BAB I PENDAHULUAN

MISI Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Manna yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur peradilan Agama; 2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern; 3. Meningkatkan Kwalitas Sistem Pemberkasan Perkara; 4. Meningkatkan Kajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan Agama Oleh karena itu implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari tujuan strategis. Pengadilan Agama Manna dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visimisinya untuk kurun waktu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Pengadilan Agama Manna

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


99

BAB I PENDAHULUAN

1. TUJUAN Berdasarkan Visi dan Misi di atas telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu : a. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara. b. Terwujudnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama Manna. c. Terwujudnya pelayanan prima yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dibidang pelayanan peradilan. d. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara berdasarkan pola Bindalmin sesuai KMA/01/SK/I/1991. e. Terwujudnya peningkatan kualitas profesional aparat Pengadilan Agama Manna. f. Terwujudnya aparatur Peradilan yang baik. g. Terwujudnya kemudahan akses produk peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. h. Terwujudnya Peningkatan perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset dan pembaharuan teknologi informasi dan semua aplikasi yang ada.

2. SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Manna dalam Rencana Strategis sekarang ini adalah : a. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi. b. Tercapainya tempo penyelesaian perkara secara lengkap dan tepat waktu baik pemberitahuan pemanggilan sidang, putusan oleh pejabat yang berwenang dan para pihak.


10 10

BAB I PENDAHULUAN

c. Peningkatan Pelayanan dan bantuan hukum bagi masyarakat. d. Meningkatnya kualitas profesional Panitera, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manna e. Meningkatnya kualitas dan profesional tenaga teknis dan non teknis guna meningkatkan kualitas pejabat pengelolah administrasi, kesekretariatan, wakil sekretaris, kasub umum, kasub kepegawaian, kasub keuangan Pengadilan Agama Manna. f. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan. g. Terwujudnya pelayanan keterbukaan informasi berdasarkan asas transparansi peradilan sesuai dengan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011. h. Perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset serta pembaruan Teknologi Informasi.

3.

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tahun 2013 menetapkan beberapa

program, yaitu : 1. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi a. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. b. Menyediakan mediator yang bersertifikasi. c. Menciptakan suasana yang nyaman dan penguasaan pemahaman hakim mediator terhadap suatu masalah yang dihadapi para pihak. 2. Peningkatan penyelesaian perkara a. Menyediakan SDM yang baik b. Menyediakan sarana dan prasarana c. Menciptakan suasana yang kondusif


1111

BAB I PENDAHULUAN

d. Melakukan pengajaran dan sosialisasi kepada karyawan dan karyawati terhadap aplikasi SIADPA 3. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum a. Menyediakan sarana dan prasarana b. Menyediakan SDM yang baik c. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait 4. Peningkatan tertib administrasi perkara a. Menyediakan SDM yang baik b. Menyediakan sarana dan prasarana c. Pengisian jurnal keuangan perkara yang tertib d. Tertib pemanggilan para pihak yang sah dan patut e. Pengerjaan BAP yang tepat waktu f. Tertib pemberitahuan isi putusan g. Tertib pengiriman salinan putusan dan salinan penetapan h. Tertib minutasi yang tepat waktu i. Tertib kearsipan dan pelaporan 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia a. Mengharuskan pegawai untuk mengikuti pelatihan b. Mengadakan studi banding baik dalam wilayah PTA Bengkulu maupun di luar wilayah PTA Bengkulu c. Setiap semester diadakan bedah berkas atau eksaminasi berkas d. Mengadakan dan selalu mengikuti pelatihan penggunaan IT 6. Peningkatan kualitas pengawasan a. Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan b. Menyediakan SDM yang baik LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MANNA 2013

12 12

BAB I PENDAHULUAN

c. Menyediakan instrumen pengaduan d. Menyediakan pengaduan masyarakat dalam waktu singkat 7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (akses to justice) a. Menyediakan sarana dan prasarana b. Menyediakan SDM yang baik c. Menyediakan instrumen tentang berperkara secara prodeo d. Menyediakan informasi perkara yang sudah putus e. Menyediakan papan dan jadwal sidang f. Menyediakan papan syarat-syarat pengajuan perkara g. Menyediakan informasi panjar biaya perkara h. Menyediakan informasi pengembalian sisa panjar i. Menyediakan SIADPA online 8. Peningkatan

perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset dan pembaharuan

teknologi informasi serta semua aplikasi yang ada. a. Menyiapkan tenaga IT b. Menyiapkan sarana dan prasarana c. Penertiban aset yang ditujukan untuk mengoktimalisasikan aplikasi SIMAK BMN, SIADPA serta aplikasi lainnya ke dalam website Pengadilan Agama Manna untuk mendukung keterbukaan informasi sesuai amanat SK KMA 1144/KMA/SK/I/2011.


13 13

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1

Peningkatan penyelesaian upaya mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

100%

2

Terselesaikannya perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan

a.

Prosentase perkara yang diselesaikan

100%

Meminimalisir tunggakan sisa perkara

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

Peningkatan pelayanan dan Bantuan Hukum

a.

Prosentase Perkara Prodeo yang diterima

100%

b. Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan

100%

a.

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

b.

Prosentase Penyampaian Relaas Pemanggilan kepada Para Pihak Tepat Waktu

100%

3

4

Peningkatan tertib administrasi perkara

c.

5 6 7 8

Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset dan pembaharuan teknologi informasi serta semua aplikasi yang ada

14

Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Isi Putusan Tepat Waktu d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

e.

Prosentase Minutasi Berkas Perkara Tepat Waktu

100%

f.

Prosentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

a.

Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

b.

Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%

a.

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase perbaikan kinerja dan aplikasi

100%

100% 100% 100%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

1 2

Peningkatan penyelesaian upaya mediasi Terselesaikannya perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan

Prosentase mediasi yang diselesaikan a. Prosentase perkara yang diselesaikan

100% 100%

3

Meminimalisir tunggakan sisa perkara Peningkatan pelayanan dan Bantuan Hukum

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan a. Prosentase Perkara Prodeo yang diterima b. Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan

100% 100% 100%

4


a.


100%

b.


100%

c.

5 6 7 8

Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset dan pembaharuan teknologi informasi serta semua aplikasi yang ada

15

Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Isi Putusan Tepat Waktu d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat e. Prosentase Minutasi BerkasPerkara Tepat Waktu

100%

f.

Prosentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

a.

Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

b.


100%

a.


100%

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase peningkatan perbaikan kinerja dan aplikasi

100% 100%

100% 100% 100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam melaksanakan kegiatan suatu Lembaga/Kementerian berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dari Lembaga/Kementerian tersebut. Sehingga dalam penyususnan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Dalam melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga/Kementerian telah diatur oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan manfaat IKU, sebagai berikut : a. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur. b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehatihatian, kecermatan, dan transparansi c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain : Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, pemantauan dan pengendaian kinerja. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2015, maka Pengadilan Agama Manna melaporkan Pengukuran Kinerja Tahun 2013 yang tertuang dalam matriks sebagai berikut :


16


B. ANALISIS AKUNTABILITAS

Dari pengukuran kinerja tahun 2013, maka dapat dijelaskan alasan-alasan yang menyebabkan tercapai dan tidaknya rencana yang dibuat, yaitu : 1. Prosentase mediasi yang diselesaikan belum maksimal karena salah satu dari pihak yang berperkara tidak hadir pada persidangan. 2. Dalam proses penyelesaian perkara belum sempurna disebab : a. Perkara ghaib yang membutuhkan waktu pemanggilan cukup lama. b. Bagi pegawai negeri sipil membutuhkan waktu untuk mengurus izin atasan. c. Perkara yang diterima diakhir-akhir bulan desember 3.

Dalam proses peningkatan pelayanan dan bantuan hukum belum maksimal disebabkan : a. Kurangnya sosialisasi b. Pelaksanaan penerimaan/pencairan anggaran untuk perkara prodeo telah dipertengahan tahun

4.

Peningkatan tertib administrasi perkara belum maksimal disebabkan : a. Kurangnya koordinasi b. Kurangnya SDM

5.

Peningkatan

kualitas

SDM

belum

maksimal

disebabkan

terbatasnya

permintaan jumlah peserta diklat 6. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) belum maksimal disebabkan : a. Kurangnya SDM b. Kurangnya operator


17


7. Peningktan perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset dan pembaharuan teknologi informasi serta semua aplikasi yang ada belum maksimal disebabkan : a. Kurangnya SDM b. Masih dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana


18

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II NO 1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan penyelesaian perkara

Peningkatan pelayanan dan Bantuan Hukum


INDIKATOR KINERJA Prosentase mediasi yang diselesaikan a. Prosentase perkara yang diselesaikan

100% 100%

100% 95%

100% -5%

b.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

5%

-95%

a.


100%

72%

-28%

b.

Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan

100%

100%

100%

a.

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Prosentase Penyampaian Relaas Pemanggilan kepada Para Pihak Tepat Waktu Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Isi Putusan Tepat Waktu Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

-10%

100%

100%

100%

a.

Prosentase Minutasi Berkas Perkara Tepat Waktu Prosentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

40%

-60%

b.


100%

30%

-70%

a.


100%

100%

100%

100% 100%

100% 25%

100% -75%

100%

60%

-40%

b. c. d. e. f.

5 6 7 8

Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Perbaikan kinerja dalam pengelolaan aset serta pembaruan teknologi informasi dan semua aplikasi yang ada

TARGET 20113 REALISASI PROSENTASE (%)

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase perbaikan kinerja dan aplikasi

19

19

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Manna pada tahun 2013 ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang penegakkan hukum. Laporan ini merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Manna dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Agama Manna. Di masa mendatang Pengadilan Agama Manna akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Negara kita. Pengadilan Agama Manna sebagai salah satu pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI telah melakukan berbagai upaya agar terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada penegakan hukum yang adil. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai yang diharapkan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Manna dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersedian SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama Manna akan melakukan berbagai langkah koordinasi


21

BAB IV PENUTUP

dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait. Kiranya LAKIP tahun 2013 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Agama Manna, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operation Plan), Rencana Kinerja (Ferformance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. Saran Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami buat dengan sebenarnya, apabila ada kritik dan saran kami harapkan agar dimasa-masa yang akan datang akan menjadi lebih baik.

Manna, Ketua,

Januari 2014

Drs. Lazuarman, M.Ag. NIP. 19680727 199403 1 008


22

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

1

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

100%

2

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a.

Prosentase perkara yang diselesaikan

100%

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

a.

100%

3 4

5

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Peningkatan Kualitas SDM

6

Peningkatan Kualitas Pengawasan

7

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)

8

Perbaikan Kinerja Dalam Pengelolaan Aset Serta Pembaharuan Teknologi Informasi Dan Semua Aplikasi Yang Ada


b. Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan

100%

a.


100%

b.


100%

c.

Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Isi Putusan Tepat Waktu

100%

d.

Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

e. f.

Prosentase Minutasi BerkasPerkara Tepat Waktu Prosentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100% 100%

a.

b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Prosentase Perbaikan Kinerja dan Aplikasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

PENGADILAN AGAMA MANNA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II Nomor : W7-A2/ /OT.01.2/I/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MANNA KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA Menimbang

Mengingat

:

:

1.

2.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7.

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

11.

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

12.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja. Memperhatikan

Hasil Rapat Tanggal 3 September 2010 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.

:

MEMUTUSKAN Menetapkan

Pertama

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MANNA TAHUN ANGGARAN 2014 :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; 4. Ketua Pengadilan Agama Manna; 5. Kepala Kanwil VIII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Ditetapkan di : Manna Pada Tanggal : Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Manna

Drs. LAZUARMAN, M.Ag NIP. 19680727 199403 1 008

PENGADILAN AGAMA MANNA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II Nomor : W7-A2/ /OT.01.2/I/2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TAHUN 2013 KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Manna kelas II tahun 2011 dipandang perlu untuk membentuk Tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Kelas II.

2.

Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Kelas II.

: 1.

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009.

3.

Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia..

5.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 ahun 1971 tentang Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara.

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TAHUN 2013.

Pertama

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Manna Kelas II Tahun 2013 dengan Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Semuabiaya yang timbul dalam kegiatan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Manna Kelas II.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna Pada Tanggal : Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Manna

Drs. LAZUARMAN, M.Ag NIP. 19680727 199403 1 008

Tembusan: Yth. Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

LAMPIRAN

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA / NIP

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II Nomor : W7-A2/ /OT.1.2/I/2014 Tanggal : Januari 2014

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINEJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II TAHUN 2013 JABATAN KETERANGAN DALAM DINAS DALAM TIM PENYUSUN 3 4 Wakil Ketua Pengawas Koordinator

2 Drs. H. Syazili, SH.,MH NIP. 19620312 199403 1 003 Dra. Khatmala Hadisti NIP. 19670406 199402 2 001 Maryanti, SH NIP. 19770320 199803 2 001 Neli Sakdah, S.Ag, SH NIP. 19700312 199803 2 001Neli Zana Sulasteri, SH NIP. 19750506 199903 2 001 Dansahari, SH NIP. 19620210 199103 1 007 Haris Munandar, ST NIP. 19850608 200904 1 00 M. Amin, SHI NIP. 19840920 200912 1 006 Happy Pian, SH NIP. 18830301 200604 1 003 Rani Asmara, ST.,MM NIP. 19870116 201101 2 016 Zulvayana, SH.I NIP. 19900709 2012 12 2 001 Arisa Anggeraini, SH NIP. 19870131 201101 2 012

5

Wakil Panitera

Anggota

Koordinator Laporan Kepaniteraan

Wakil Sekretaris

Anggota

Koordinator Laporan Kesekretariatan

Panmud Hukum

Anggota

Data Kepaniteraan

Panmud Gugatan

Anggota

Data Kepaniteraan

Pan,ud Permohonan

Anggota

Data Kepaniteraan

Kaur Keuangan

Anggota

Data Kesekretariatan

Kaur Kepegawaian

Anggota

Pengumpulan Data

Kaur Umum

Anggota

Koordinator Penyusunan LAKIP

Staf Urusan Umum

Anggota

Pengetikan Laporan

Staf Urusan Umum

Anggota

Pengetikan Laporan

Staf Urusan Kepegawaian

Anggota

Pengetikan Laporan

Ketua,

Drs. Lazuarman, M.Ag NIP. 19680727 199403 1 008

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Maryanti,SH

Jabatan

: Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Manna

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Drs. Lazuarman, M.Ag

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Manna

Selaku atasa langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua

Pengadilan Agama Manna

Drs. Lazuarman, M.Ag NIP. 19680727 199403 1 008

Manna, Januari 2014 Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Manna

Maryanti, SH NIP. 19770803 199803 2 001

KATA PENGANTAR. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Manna tahun

Recommend Documents