LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2011

PENGADILAN AGAMA DEPOK Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Telp. 021-77835414 Fax : 021-77828434 Situs Web: www.pa-depok.go.id Surat Elektronik: [email protected]

DEPOK

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

0

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridha-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok Tahun 2011 sesuai dengan waktu yang diharapkan. Pengadilan Agama Depok sebagai suatu lembaga yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim di wilayah administratif Pemerintahan Kwota Depok, dalam hal ini Pengadilan Agama Depok. Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban publik atas seluruh kinerja Pengadilan Agama Depok dengan berpedoman kepada Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, dan indiktor keberhasilan yang telah dicapai yang pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja tahun berikutnya. LAKIP tahun 2011 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Demi peningkatan kualitas penyusunan LAKIP di tahun mendatang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Depok, 1 Pebruari 2012 Ketua

Dra. NIA NURHAMIDAH R, M.H NIP. 196205021988022001 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

1

DAFTAR ISI

……………………………………………………..

1

DAFTAR ISI ………………………………………………………………..

2

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………..

3

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………

6

A. Latar Belakang ……………………………………………………..

6

………………………………………………..

7

C. Sistematika Penyajian …………………………………………….

8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...………………

9

A. Rencana Strategis 2010 – 2014 ..……………………………….

9

1. Visi dan Misi ……………………………………………………

9

KATA PENGANTAR

B. Tugas dan Fungsi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis .………………………………….. 11 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok …………………………….

13

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 …………………………………….

18

C. Perjanjian Kinerja (Dok. Penetapan KInerja) Tahun 2011 ……….

22

…………………………………….

44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja ……………………………..…………………..

44

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja …………………………..…………….

47

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………..

64

…………………………………………………………..

64

A. Kesimpulan

B. Saran – Saran ……………………………………………………….

65

BAB V LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dan

juga

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Dalam rangka memenuhi kewajiban dan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden tersebut, Pengadilan Agama Depok telah melaksanakan Penyusunan LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Depok sebagai instansi vertikal yang bernaung di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) kami atas pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Depok selama tahun 2011, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RENSTRA 2010-2014, yang secara detail dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi begitu penting di tengah kuatnya dorongan reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan pemerintah dewasa ini. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung RI serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka penyusunan LAKIP setiap tahun ini menjadi sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan penyususan LAKIP yang


3

proporsional dan profesional diharapkan dapat mendukung terciptanya keterbukaan (transparency) dan pertanggung jawaban (accountability) kinerja selama kurun waktu satu tahun. Dalam

Penetapan

Kinerja

2011,

Pengadilan

Agama

Depok

menetapkan 15 Sasaran yaitu: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara. 2. Meningkatnya pengisian buku-buku keperkaraan 3. Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan 4. Meningkatnya minutasi berkas perkara 5. Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan, akta cerai 6. Meningkatnya penataan arsip berkas perkara. 7. Menghasilkan penyelesaian yang optimal dalam penanganan berkas upaya hukum. 8. Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel). 9. Peningkatan sarana dan prasarana kerja pendukung Tupoksi Pengadilan Agama Depok 10. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum 11. Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari 12. Pemeliharaan Barang Inventaris 13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 14. Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian. 15. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan. Dalam mencapai sasaran kinerja di atas, Pengadilan Agama Depok menetapkan beberapa program kegiatan, yaitu: 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan keadilan bagi semua (justice for all). 2. Pengisian buku-buku keperkaraan secara rapi dan tertib sesuai pola Bindalmin. 3. Penigkatan pelayanan dalam proses pendistribusian berkas antar pejabat terkait. 4. Peningkatan pola penyelesaian minutasi berkas perkara.


4

5. Peningkatan pelayanan pemberian salinan putusan/penetapan, dan akta cerai. 6. Peningkatan penataan arsip berkas perkara. 7. Peningkatan/optimalisasi tugas tugas penanganan berkas berkas upaya hukum. 8. Peningkatan kualitas putusan dan berita acara persidangan. 9. Pengadaan meubelair. 10. Pengadaan air conditioner. 11. Pengembangan teknologi informasi. 12. Pengadaan papan visual. 13. Pengadaan pakaian dinas pegawai. 14. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum melalui penataan tata persuratan dan administrasi barang inventaris. 15. Pengadaan barang-barang kebutuhan kantor. 16. Peningkatan kualitas barang inventaris. 17. Peningkatan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan 2. 18. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian terhadap pegawai. 19. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan yang tertib

Program program yang ada di Pengadilan Agama Depok diprioritaskan terkait dengan akses publik sehingga dengan program program tersebut tercipta: 1. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan 2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik. 3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia.


5

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung

pemerintahan

yang

baik

(good

governance).

Untuk

itu

Pengadilan Agama Depok sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para

pencari

keadilan

(justiciabelen),

memposisikan

diri

sebagai

perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul. Sepanjang tahun 2011, Pengadilan Agama Depok telah melakukan perbaikan-perbaikan,

baik

penanganan administrasi

birokrasi

penerimaan perkara,

keperkaraan,

dan pengolahan/

pengolahan/ penanganan

administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal

Badan

Peradilan

Agama

Mahkamah

Agung

RI

dengan

menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih dikenal dengan egovernance. Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara yang mencapai jumlah 2741 perkara pada tahun 2011, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Depok, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Depok, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Depok.


6

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan

pelayanan

teknis

yustisial

dan

administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan

Agama

(umum,

kepegawaian

dan

keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking

akta keahliwarisan di bawah

tangan untuk

pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

7

Dengan Peradilan

perubahan

Agama

telah

perundang-undangan menambah

tugas

tersebut, kewenangan

maka

Badan

baik

dalam

pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Depok adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan; Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kienrja; Bab ini dijelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja Pengadilan Agama Depok Tahuin 2011. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Depok Tahun 2011.

BAB III Akuntabilitas Kinerja; Bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya

menguraikan

secara

sistematis

keberhasilan

dan

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Depok serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

.


8

BAB II. RENCANA STRATEGIS ' DAN PETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 -2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik

yang

jelas

dan

sinergis,

instansi

pemerintah

lebih

dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing- masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Depok telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsi tersebut. Rencana Strategis Pengadilan Agama Depok tahun 2011 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

9

situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Depok menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (key performance indicators). Renstra dimaksud meliputi: (1) renstra bidang teknis yustisial dan administrasi perkara;

(2)

renstra bidang administrasi umum dan manajemen; dan (3) penetapan indikator/standar kinerja.

1. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Depok di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Depok menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2011 – 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan Peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Depok sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

10

Agama Depok telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Depok, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA DEPOK YANG AGUNG.”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Depok siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Depok, yaitu: 1. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all); 2. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi terwujudnya transparansi pengadilan; 3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan; 4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel); 5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Depok yang jujur, bersih dan berwibawa. Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Depok dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Stratejik

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Depok akan dapat secara tepat mengetahui apa yang hasrus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

11

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategsi dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Depok adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja hakim dan pegawai Pengadilan Agama Depok agar lebih efektif dan efisien demi terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Depok. Adapun sasaran yang ingin dicapai dan telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Depok adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara. 2. Meningkatnya pengisian buku-buku keperkaraan 3. Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan 4. Meningkatnya minutasi berkas perkara 5. Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan, akta cerai 6. Meningkatnya penataan arsip berkas perkara. 7. Menghasilkan penyelesaiaan yang optimal dalam penanganan berkas upaya hukum. 8. Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel). 9. Peningkatan sarana dan prasarana kerja pendukung Tupoksi Pengadilan Agama Depok 10. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum 11. Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari 12. Pemeliharaan Barang Inventaris 13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 14. Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian. 15. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

12

Kelima belas sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Depok dalam tahun 2010 – 2014 yang kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam dokumen penetapan kinerja setiap tahun, diawali dengan penetapan kinerja tahun 2010.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Agar Sasaran dan target yang telah ditetapkan di atas dapat tercapai dengan optimal, maka pada tahun 2011 Pengadilan Agama Depok merumuskan program-program sebagai berikut: 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan keadilan bagi semua (justice for all). 2. Pengisian buku-buku keperkaraan secara rapi dan tertib sesuai pola Bindalmin. 3. Penigkatan pelayanan dalam proses pendistribusian berkas antar pejabat terkait. 4. Peningkatan pola penyelesaian minutasi berkas perkara. 5. Peningkatan pelayanan pemberian salinan putusan/penetapan, dan akta cerai. 6. Peningkatan penataan arsip berkas perkara. 7. Peningkatan/optimalisasi tugas tugas penanganan berkas berkas upaya hukum. 8. Peningkatan kualitas putusan dan berita acara persidangan. 9. Pengadaan meubelair. 10. Pengadaan air conditioner. 11. Pengembangan teknologi informasi. 12. Pengadaan papan visual. 13. Pengadaan pakaian dinas pegawai. 14. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum melalui penataan tata persuratan dan administrasi barang inventaris. 15. Pengadaan barang-barang kebutuhan kantor. 16. Peningkatan kualitas barang inventaris. 17. Peningkatan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan 2. 18. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian terhadap pegawai. 19. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan yang tertib


13

Untuk menjamin terlaksananya program-program di atas, dalam setiap program dirumuskan kegiatan-kegiatan yang menunjang terlaksananya program tersebut. Kegiatan setiap program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No 1

2

3

4

Program

Kegiatan

Keterangan

Peningkatan pelayanan kepada 1. masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan keadilan bagi semua (justice for all).

Penyediaan Bln 3 s.d 12 layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu. 2. Penerimaan Perkara Prodeo. Pengisian buku-buku keperkaraan 1. Inventarisir kolom Bln 1 s.d 12 secara rapi dan tertib sesuai pola kosong dan Bindalmin. pengisiannya pada register tingkat pertama, register upaya hukum, register akta cerai, eksekusi dan register penyitaan. 2. Pengisian buku induk keuangan perkara, jurnal dan lain-lain. Penigkatan pelayanan dalam proses pendistribusian berkas antar Membuat penetapan Bln 1 s.d 12 Majelis Hakim, PP, pejabat terkait. dan JSP dan instrumen lainnya secara cepat serta menunjuk petugas khusus menggunakan SIADPA dengan sistem jaringan (Line Network). Peningkatan pola penyelesaian 1. Inventarisasi Bln 1 s.d 12 minutasi berkas perkara. berkas perkara yang harus diminutasi. 2. Pengaturan penggunaan komputer. Peningkatan pelayanan pemberian 1. Pendayagunaan Bln 1 s.d 12 salinan putusan/penetapan, dan petugas meja III. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

14

5

akta cerai.

2. Komputerisasi akta cerai. 3. Pembuatan database perkara dengan sistem line network. Peningkatan penataan arsip berkas 1. Peningkatan 6 perkara. penataan asip berkas perkara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. 2. Penataan kembali arsip perkara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Peningkatan/optimalisasi tugas Inventarisir berkas 7 tugas penanganan berkas berkas berkas upaya hukum upaya hukum. tahun 2011. Peningkatan kualitas putusan dan 8 berita acara persidangan. Memusyawarahkan perkara yang akan diputus dan mengonsep putusan sebelum dibacakan. Pengadaan meubelair. 1. Melakukan 9 inventarisasi kebutuhan meubelair. 2. Menyusun kepanitiaan 3. Memasang iklan pengadaan barang dan jasa. 4. Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa. Pengadaan air conditioner. Melaksanakan 10 pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa. Pengembangan 11 informasi.

teknologi 1. Menginventarisasi kebutuhan IT. 2. Koordinasi dengan tim IT PTA dan ITB. 3. Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan

Bln 1 s.d 12

Bln 1 s.d 12 Bln 1 s.d 12

Bln 3 s.d 4

Bulan 2

Bulan 7


15

12

13

14

15

16

17

18

barang/jasa. 1. Menginventarisasi Bulan 8 kebutuhan Papan Visual. 2. Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa. Pengadaan pakaian dinas pegawai. Melaksanakan Bulan 7 pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Peningkatan penyelenggaraan 1. Mengelola tata Bln 1 s.d 12 administrasi umum melalui persuratan. penataan tata persuratan dan 2. Mencatat Aset administrasi barang inventaris. dalam BI, DIR, KIB dan DIL 3. Penertiban pengguna dan pemegang barang inventaris kendaraan dinas. 4. Melaporkan keadaan barang inventaris. Pengadaan barang-barang Pembelian ATK, air Bln 1 s.d 12 kebutuhan kantor. minum, peralatan kebersihan dan langganan surat kabar Peningkatan kualitas barang Melaksanakan Bln 1 s.d 12 inventaris. pemeliharaan perlengkapan kantor. Peningkatan kualitas kendaraan Melaksanakan Bln 1 s.d 12 dinas roda 4 dan 2 pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2 Peningkatan kualitas pelayanan Mengirimkan CPNS Bln 1 s.d 12 kepegawaian terhadap pegawai. untuk mengikuti diklat prajabatan, 1. Mengusulkan Mutasi Jabatan Struktural/Fungsi onal ke PTA 2. Mengusulkan pegawai mengikuti Diklat Struktural 3. Menguslkan izin belajar bagi pegawai yang kuliah di jam kerja Pengadaan papan visual.


16

program s-1 , S2 dan S3 ke PTA 4. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan indisipliner yang menjadi kewenangan pusat melalui PTA Bandung 5. Membuat SK Penjatuhan hukuma disiplin bagi pegawai yang terbutkti melakukan tindakan indisipliner yang SK nya menjadi kewenangan daerah (PA) 6. Mengusulkan kenaikan pangkat 7. Mengusulkan pegawai untuk mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya 8. Menerbitkan SK Kenauikan gaji berkala 9. Menerbitkan SPMT dan SPMJ pejabat structural/Fungsio nal 10. Menerbitkan surat izin cuti pegawai 11. Mengusulkan penrbitan KARPEG, KARIS/KARSU dan ASKES pegawai 12. Melakukan penertiban dan pemeliharaan file pegawai


17

13. Mengolah, membuat dan mengirimkan laporan tahunan kepegawaian 1. Membuat rencana Bln 1 s.d 12 19 Meningkatkan pengelolaan penggunaan administrasi keuangan yang tertib. anggran dari DIPA dan sumber lain 2. Mendistribusikan anggaran sesuai dengan rencana 3. Membuat dan menerima laporan realisasi DIPA dan revisinya 4. Menyusun RKAKL tahun 2012.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011

Rencana kinerja Pengadilan Agama Depok bertolak pada Sasaran strategis yang kemudian dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Rencana Kinerja Tahunan untuk periode tahun 2011 selengkapnya dapat dilihat pada matriks rencana kinerja tahun 2011 di bawah ini:

No 1

1

2

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara.

Meningkatnya pengisian buku-buku keperkaraan

Indikator Kinerja

Target

3

4

Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat

Terlayaninya masyarakat tidak mampu untuk beracara di pengadilan Agama Depok. Peningkatan Peningkatan tempo prosentase pengisian dan akurasi buku-buku pengisian buku-


18

3

4

5

6

keperkaraan Meningkatnya proses Penigkatan tempo pendistribusian perkara pendistribusian sesuai azas cepat, berkas perkara sederhana dan biaya ringan

Meningkatnya minutasi berkas perkara

buku keperkaraan Penigkatan waktu proses pendistribusian berkas perkara sesuai pola BINDALMIN, maksimal 3 hari kerja

1. Peningkatan prosentase minutasi berkas perkara 2. Peningkatan prosentase penggunaan sarana.

Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan, akta cerai

Peningkatan prosentase tempo penyelesaian pemberian salinan putusan/penetapan dan akta cerai.

Meningkatnya penataan arsip berkas perkara.

Tertatanya arsip berkas perakara sesuai pola BINDALMIN

7

Menghasilkan Tempo penyelesaian penyelesaiaan yang optimal tingkatan kegiatan dalam penanganan berkas upaya hukum.

8

Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang Tingkat memenuhi rasa keadilan, hukum kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel)

1. Peningkatan minutasi berkas perkara minimal satu bulan. 2. Peningkatan optimalisasi pemakaian komputer satu unit untuk 2 orang.

Peningkatan penyelesaian pemberian salinan putusan/penetapan, dan akta cerai dalam waktu maksimal 45 menit. 1. Peningkatan penataan arsip berkas perkara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

Peningkatan tempo penyelesaian berkas upaya hukum

Putusan/ yang penerapan Penetapan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel)


19

9

10

11

12

13

Peningkatan sarana dan prasarana kerja pendukung Tupoksi Pengadilan Agama Depok

Bertambahnya sarana dan prasana Kantor Pengadilan Agama depok

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Depok

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum

Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum .

Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari

Terpenuhinya kebutuhan kantor sehari-hari .

Pemeliharaan Barang Inventaris

Terpeliharanya Barang Inventaris

1. Peningkatan pengelolaan administrasi umum melalui penataan surat sesuai tata persuratan. 2. Peningkatan Penyelenggaraa n pencatatan barang inventaris. 3. Peningkatan penertiban pengguna barang. 4. Peningkatan kualitas laporan keadaan barang inventaris. Peningkatan pemenuhan kebutuhan kantor sehari-hari Barang inventaris tetap dalam kondisi layak pakai.

Meningkatkan kuantitas dan Terpeliharanya Kendaraan dinas kualitas kendaraan dinas kendaraan dinas roda roda 4 dan 2 tetap roda 4 dan roda 2 4 dan roda 2 layak pakai

14

Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian.

Peningkatan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian.

Terpenuhinya pelayanan pegawai

15

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan.

Peningkatan penyelenggaraan administrasi Keuangan.

Terpenuhinya pelayanan keuangan.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

20

Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja 2011 merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh seluruh unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Depok selama tahun 2011. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan untuk menjamin terlaksananya tupoksi tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Pengadilan Agama Depok dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara lain Sumber Daya Manusia, anggaran dan infrastuktur pendukung. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Depok dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dengan mengutamakan program utama peradilan, yaitu pelayanan masyarakat dalam bentuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Depok sesuai Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. Disusunnya Penetapan kinerja ini bertujuan untuk: -

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Instansi dan Aparatur.

-

Sebagai pedoman dan wujud nyata komitmen seluruh unsur pelaksana Tupoksi Pengadilan Agama Depok dalam menyelenggarakan tupoksi tersebut.

-

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

-

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

-

Sebagai

dasar

pemberian

penghargaan

(reward)

dan

sanksi

(punishment).

Adapun dokumen penetapan kinerja pengadilan Agama Depok yang telah disusun untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut:


21

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2011 BIDANG KEPANITERAAAN NO

1 1.

SASARAN

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

2

3

4



Terlayaninya masyarakat tidak mampu untuk beracara di pengadilan Agama Depok.

KEGIATAN

5 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan keadilan bagi semua (justice for all)

1.

KET

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


6

7

8

9

Penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu

10

Input DIPA

Rupiah

Rp. 160.000.000

SDM

Orang

10 orang

Jumlah Petugas

Orang

10 orang

Jumlah perkara prodeo

perkara

308 perkara

perkara

308 perkara

Bulan ke 3 s/d 12

Out Put

Out Come Bantuan hukum untuk Penyelesaian perkara prodeo Benefit Terlayaninya masyarakat tidak


22

mampu

orang

308 orang

Orang

orang

Rupiah

Rp. 22.500.000

Rupiah

Rp. 22.500.000

Perkara

75

Impact Terwujudnya keadilan bagi semua orang (justice for all)

2.

Penerimaan Perkara Prodeo

Input DIPA Out Put Biaya Pendaftaran perkara prodeo

Bulan ke 3 s/d 12

Out Come Jumlah perkara prodeo yang terdaftar Benefit Terlayaninya masyarakat tidak mampu

Orang 75

Impact Terwujudnya keadilan bagi semua orang (justice for all)

2.

Meningkatnya pengisian buku-buku keperkaraan

Peningkatan prosentase pengisian buku-buku keperkaraan

Peningkatan tempo dan akurasi pengisian bukubuku keperkaraan

pengisian buku-buku keperkaraan secara rapi dan tertib sesuai pola Bindalmin


Inventarisir kolom kosong dan pengisiannya pada register tingkat pertama, register upaya hukum,

23

orang orang

Input Register OutPut

Buku

11 jenis register

Bulan ke 1 s/d 12

register akta cerai, eksekusi dan register penyitaan.

Data

2107

Buku

11

OutCome Terisinya buku keperkaraan

Pengisian buku induk keuangan perkara, jurnal dan lain-lain

Perkara masuk

Benefit Pengisian buku-buku keperkaraan secara akurat sesuai dengan kondisi riil

Data

11 jenis

Impact Peningkatan kuantitas pengisian buku2 register keperkaraan. 3.

Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan

Penigkatan tempo pendistribusian berkas perkara

Penigkatan waktu proses pendistribusian berkas perkara sesuai pola BINDALMIN, maksimal 3 hari kerja

Penigkatan pelayanan dalam proses pendistribusian berkas antar pejabat terkait

Membuat penetapan Majelis Hakim, PP, dan JSP dan instrumen lainnya secara cepat serta menunjuk petugas khusus menggunakan SIADPA dengan sistem jaringan (Line Network )

Buku

5 hari kerja

perkara

2107

Orang

6 Orang

berkas

2107

berkas

2107

Input Berkas perkara Out Put Jumlah petugas Out Come Terdistribusikan berkas perkara Benefit Pendistribusian berkas perkara lancar Impact Terciptanya pendistribusian berkas secara cepat dan tepat.


24

Bulan ke 1 s/d 12

4.


1. Peningkatan prosentase 1. Peningkatan minutasi minutasi berkas perkara berkas perkara minimal 2. Peningkatan prosentase satu bulan. penggunaan sarana. 2. Peningkatan optimalisasi pemakaian komputer satu unit untuk 2 orang.

Peningkatan pola penyelesaian minutasi berkas perkara.

1. Inventarisasi berkas perkara yang harus diminutasi. 2. Pengaturan penggunaan komputer.

Waktu

5 hari kerja

Berkas perkara putus

Berkas

2000 berkas

Komputer

Unit

20 Unit

SK pemakai komputer

Surat

1

Orang

45

Berkas

2000

berkas

2000

berkas

2000

berkas

2000

Input

Hakim, Panmud, PP ,JSP dan Staf Out Put Jumlah berkas yang diminutasi Out Come Minutasi berkas perkara. Benefit Terminutasinya berkas perkara sesuai pola BINDALMIN Impact Peningkatan kuantitas minutasi berkas.


25

Bulan ke 1 s/d 12

5.

Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan, akta cerai

Peningkatan prosentase tempo penyelesaian pemberian salinan putusan/penetapan dan akta cerai.

Peningkatan penyelesaian pemberian salinan putusan/penetapan, dan akta cerai dalam waktu maksimal 45 menit.

Peningkatan pelayanan 1. Pendayagunaan pemberian salinan petugas meja III. putusan/penetapan, 2. Komputerisasi akta dan akta cerai cerai. 3. Pembuatan database perkara dengan sistem Line network

Input

Bulan ke 1 s/d 12

SDM

Orang

2 orang

Data perkara di komputer.

Data

1 paket

Out Put Jumlah salinan, akta Cerai

Salinan putusan/pen etapan/akta cerai

2000

Out Come Hasil salinan dan pengetikan/komputeris asi akta cerai. Akurasi Data Base perkara.

Salinan putusan/pen etapan/akta cerai

2000

Benefit Tersedianya database perkara.

Data

Impact Peningkatan tempo pelayanan produk pengadilan.


26

2000 waktu 5 hari kerja

6.

Meningkatnya penataan arsip berkas perkara.

Tertatanya arsip berkas perakara sesuai pola BINDALMIN

2. Peningkatan penataan arsip berkas perkara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

Peningkatan penataan arsip berkas perkara.

1. Peningkatan penataan asip berkas perkara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. 2. Penataan kembali arsip perkara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

Input Arsip berkas perkara BHT

Berkas

4000

Buah

400 buah

buah

4

berkas

4000

Box

400

Box

300

berkas

4000

berkas

38

Bulan 1 s.d 12

Boks Rak/lemari

Out Put Arsip perkara Out Come Tertatanya arsip perkara 2010 sampai 2011 dan adanya file arsip2 tersebut pada komputer. Benefit Tersedianya arsip perkara 2010 s/d 2011 sesuai pola BINDALMIN. Impact Peningkatan penyelenggaraan arsip perkara tahun 2010 s/d 2011.

7.

Menghasilkan penyelesaiaan yang optimal dalam penanganan berkas upaya hukum.

Tempo penyelesaian tingkatan kegiatan

Peningkatan tempo penyelesaian berkas upaya hukum

Peningkatan/optimalisa si tugas tugas penanganan berkas


Inventarisir berkas berkas upaya hukum tahun 2011

27

Input Berkas perkara upaya

Bulan ke 1 s/d 12

berkas upaya hukum

hukum Buku kontrol

buku

5 buah

Register

buku

3 buah

berkas

38

berkas

38

berkas

38

berkas

38

perkara

38

Out Put Berkas perkara Out Come Penanganan berkas upaya hukum sejak tahun 2005 secara tertib Benefit Tertibnya penanganan berkas upaya hukum sesuai pola BINDALMIN. Impact Peningkatan penanganan berkas upaya hukum

In Put Perkara Contentius dan Volunteir Out Put Putusan dan Penetapan Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa

Tingkat penerapan

Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan,

Peningkatan kualitas putusan dan berita


Memusyawarahkan perkara yang akan

28

putusan/Pen

8.

keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel)

hukum

kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel)

acara persidangan.

diputus dan mengonsep putusan sebelum dibacakan.

Out Come

etapan

Putusan dan Penetapan yang memenuhi rasa keadilan.

2000 putusan

Putusan/pen etapan

Benefit

2000

Kualitas putusan Putusan/pen etapan

Impact

2000

Peningkatan kualitas Putusan dan Penetapan. Putusan/pen etapan 2000

BIDANG KESEKRETARIATAN SASARAN NO

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR


1

2

3

4

1

Peningkatan sarana dan prasarana kerja pendukung Tupoksi Pengadilan Agama Depok

Bertambahnya sarana dan prasana Kantor Pengadilan Agama depok

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Depok

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


6

7

8

9

PROGRAM

5 1. Pengadaan Meubelair

Melakukan inventarisasi kebutuhan meubelair

Input

Menyusun kepanitiaan

Out Put

Adanya dana dalam DIPA

Meubelair berupa Memasang iklan


29

Rupiah

330.050.000

KET

10

Bulan ke 3 s/d 4

pengadaan barang dan jasa

lemari, kursi, meja dll

set

1

buah

1

Rupiah

330.050.000

Rupiah

18.000.000

unit

4

ruangan

4

Out Come Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa

Tersedianya meubelair sesuai kebutuhan

Benefit Bertambahnya nilai Aset tetap Pengadilan Agama depok Imfact Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan Tupoksi

2. Pengadaan Conditioner

Air

Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa

Input Adanya dana dalam DIPA Out Put

Bulan 2

Peralatan berupa Air Conditioner Out Come Meningkatnya jumlah ruangan yang ber-AC

Benefit Bertambahnya nilai Aset tetap Pengadilan


30

Agama depok

rupiah

18.000.000

Pegawai

45

Imfact Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan Tupoksi Menginventarisasi kebutuhan IT 3. Pengembangan teknologi informasi

Input Koordinasi dengan tim IT PTA dan ITB Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa

Adanya dana dalam DIPA

Bulan 7 Rupiah

40.000.000

Out Come

unit

1

Terciptanya software dan hardware yang terpadu dalam peningkatan kinerja

unit

1

Out Put Software dan Hardware

Benefit Bertambahnya nilai Aset tetap Pengadilan Agama depok Imfact

rupiah 40.000.000

Daya dukung IT yang handal bagi pelaksanaan Tupoksi Menginventarisasi kebutuhan Papan


31

Input

unit 1

Adanya dana dalam

4. Pengadaan Visual

Papan

Visual

DIPA

Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa

Out Put Papan visual keperkaraan dan kesekretariatan

Bulan 8 30.000.000 Rupiah

Out Come Penyajian data keperkaraan dan kesekretariatan dalam papan visual yang informatif

4 unit

Benefit Seluruh data keperkaraan dan kesekretariatan dapat tersaji dengan baik

4

data

Imfact Memudahkan pencarian data dan menambah estetika

4 data

Input Adanya dana dalam DIPA Melaksanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa

Out Put

pakaian


32

data

Kain seragam Out Come

5. Pengadaan

4

Bulan 7 12.600.000

dinas pegawai

Pakaian dinas pegawai yang layak pakai

Rupiah

45 Benefit Peningkatan performance hakim dan pegawai

Buah 45 buah

Imfact Peningkatan kenyamanan kerja

45 pegawai

45 Pegawai

2.

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum

Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum .

1.Peningkatan pengelolaan administrasi umum melalui penataan surat sesuai tata persuratan.

Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum melalui penataan tata persuratan dan administrasi barang inventaris.

Mengelola tata persuratan.

Input Surat masuk dan keluar

Surat

5255

Surat

5255

arsip dinamis (jenis surat)

10

Out Put Pendistribusian surat Out Come Tertib penataan Benefit


33

Bulan ke 1 s/d 12

Lancar administrasi

Expedisi

Impact Terselenggaranya arsip dinamis.

4 Jenis surat 10

Input 2.Peningkatan Penyelenggaraan pencatatan barang inventaris.

Mencatat Aset dalam BI, DIR, KIB dan DIL

Data Aset BMN Out Put

Surat 1

Bulan ke 1 s/d 12

BI, DIR, DIL, KIB Out Come

Surat

Tertib IKN

4

Benefit Terpelihara IKN

surat 1

Impact Aman barang IKN

surat 1

Input SK penunjukan pengguna barang

DBR

24

Out Put 3.Peningkatan penertiban pengguna barang.

Penertiban pengguna dan pemegang barang inventaris kendaraan dinas.

SK penunjukan pengguna barang

surat

Out Come

1

Tanggung jawab Benefit

surat

Ketertiban pemakaian

1

Impact Kelancaran tugas pegawai


34

6

Bulan ke 1 s/d 12

pegawai Input Data barang inventaris

6 orang 6

Out Put Laporan Data barang inventaris 4.Peningkatan kualitas laporan keadaan barang inventaris.

Melaporkan keadaan barang inventaris.

Out Come

Bulan ke 1 s/d 12 Surat

Bahan evaluasi Benefit

1 Surat

Pengambilan kebijakan

1

Impact Terpenuhinya akurasi data tentang barang inventaris.

Barang/orang 45

Barang/orang

45

Laporan 1 3.

Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari


Peningkatan pemenuhan kebutuhan kantor seharihari

Pengadaan barangbarang kebutuhan kantor.

Pembelian ATK, air minum, peralatan kebersihan dan langganan surat kabar

Input DIPA

OutCome

35

22.250.000

OutPut Barang persediaan


Rupiah

Bulan ke 1 s/d 12 paket

1

ketersediaan Barang

paket

1

Pemenuhan kebutuhan kantor Impact

Pegawai

45

Lancarnya operasional kantor.

Pegawai

45

Rupiah

12.650.000,-

Barang

31

unit

31

pegawai

45

unit

31

Rupiah

34.000.000,-

Benefit

4.

Pemeliharaan Barang Inventaris


Barang inventaris tetap dalam kondisi layak pakai

Peningkatan kualitas barang inventaris

Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan kantor.

Input DIPA

Bulan ke II s/d 12

Out Put Pemeliharaan barang Out Come Peningkatan kualitas barang inventaris Benefit Kenyamanan kerja Impact Peningkatan sarana. Input 5.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Kendaraan dinas roda 4 dan 2 tetap layak pakai

Peningkatan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan 2

Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2

DIPA Out Put Pemeliharaan kendaraan


36

Bulan ke 11s/d 12 unit

6

Out Come Kendaraan yang mendukung mobilitas kerja

unit

Benefit Mobilitas pegawai lancar

6

6 pegawai

45

unit

6

Surat

2

Surat

2

Orang

2

Surat

2

SK

2

Formasi

6

Surat

1

Orang

6

Orang

6

Orang

6

Impact Kendaraan roda 4 dan roda 2 terpelihara. 6

Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian

Peningkatan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian


Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian terhadap pegawai

1.

2.


37

Mengirimkan CPNS untuk mengikuti diklat prajabatan,

Mengusulkan Mutasi Jabatan Struktural/Fu ngsional ke PTA

Input Kebijakan/jatah PA Depok Out Put Surat panggilan Out Come Peserta DIklat Benefit Sertifikat Impact Perubahan status kepegawaian

Input Jumlah Formasi Out Put Surat Usulan Out Come SK Mutasi Benefit Reviltalisasi kerja Impact Peningkatan produktivitas kerja

3.

4.

5.


38

Mengusulkan pegawai mengikuti Diklat Struktural

Menguslkan izin belajar bagi pegawai yang kuliah di jam kerja program s-1 , S2 dan S3 ke PTA

Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan indisipliner yang menjadi kewenangan pusat melalui PTA Bandung

Input Rekomendasi calon oleh Baperjakat Out Put Surat Usulan Out Come Penunjukan peserta diklat Benefit Terpenuhinya ketentuan Impact Peningkatan kemampuan manajerial Input Permohonan izin belajar Out Put Surat Usulan Out Come SK izin belahar Benefit Terpenuhinya ketentuan Impact Peningkatan pengetahuan/produkt ivitas kerja l Input Pertimbangan baperjakat Out Put Usulan Out Come SK Benefit Tegaknya disiplin Impact Peningkatan ethos kerja

Orang

13

Surat

1

Orang

13

Orang

13

Orang

13

Surat

Surat Orang

Surat Orang

Surat

0

Surat

0

Surat

0

orang

45

Orang

45

6.

7.

8.


39

Membuat SK Penjatuhan hukuma disiplin bagi pegawai yang terbutkti melakukan tindakan indisipliner yang SK nya menjadi kewenangan daerah (PA)

Input Pertimbangan baperjakat Out Put Usulan Out Come SK Benefit Tegaknya disiplin Impact Peningkatan ethos kerja

Mengusulkan kenaikan pangkat

Input Data peg yang memenuhi syarat Out Put Usul KNP Out Come SK KNP Benefit Kesejahteraan Pegawai Impact Peningkatan produktifitas kerja

Mengusulkan pegawai untuk mendapatka n penghargaan satya lencana karya satya

Input Data Pegawai yang memenuhi syarat Out Put Sidang Baperjakat Out Come Usulan Benefit Tanda Kehormatan

Surat

0 0

Surat Surat

0

orang

45

orang

Orang

7

Surat

7

Surat

7

orang

7

Orang

7

Orang

3

Waktu

1

Surat

3

Buah

3

Impact Prestasi kerja

9.

Menerbitkan SK Kenauikan gaji berkala

10. Menerbitkan SPMT dan SPMJ pejabat structural/Fu ngsional

11. Menerbitkan surat izin cuti pegawai


40

Input Data Peghawai yang memenuhi syarat Out Put SK KGB Out Come Kenakia Gaji Benefit Kesejahteraan Pegawai Impact Peningkatan Produktifitas Kerja Input Data Pejabat Struktural/Fungsional Out Put SPMT/SPMJ Out Come Pembayaran Tunjangan Benefit Kesejahteraan Pegawai Impact Peningkatan Produktifitas Kerja

Input Permohonan izin cuti Out Put Surat izin Cuti Out Come Pelaksaan Cuti Pegawai Benefit Vitalitas kerja Impact Peningkatan

Orang

3

Orang

30

Surat

30

Orang . Orang

30

Orang

30

Orang

45

Surat

45

Pegawai.

45

Pegawai

45

Pegawai

45

Surat

45

Surat

45

Hari

180

Pegawai

45

30

Produktifitas Kerja 12. Mengusulkan penrbitan KARPEG, KARIS/KARSU dan ASKES pegawai

13. Melakukan penertiban dan pemeliharaa n file pegawai

14. Mengolah, membuat dan mengirimkan laporan tahunan kepegawaian


41

Input Data Pegawai yang belum memiliki Out Put Surat Permohonan Out Come KARPEG ,KARIS, KARSU, ASKES Benefit Tertib administrasi kepegawaian Impact Peningkatan pelayanan kesejahteraan pegawai Input Pegawai Out Put Penatan File Pegawai Out Come Tertib File Kepegawaian Benefit Mendukung kelancaran pemenuhan hak-hak pegawai Impact Peningkatan Produktifitas Kerja

Input Data Base kepegawaian Out Put Laporan Tahunan Out Come Data dan Informasi kepeg Benefit

Pegawai

45

Orang

1

Surat

1

Kartu

1

Orang

1

Orang

1

Orang.

45

Berkas

45

File

45

Pegawai

45

Pegawai

45

Berkas

45

Berkas

1

data

1

Bahan pemangambilan kebijakan mutasi kepegawaian Impact Peningkatan Produktifitas Kerja

Membuat rencana penggunaan anggran dari DIPA dan sumber lain

Mendistribusikan anggaran sesuai dengan rencana

Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan yang tertib


42

Input Data Kebutuhan Out Put Rencana anggran belanja Out Come Tertib penggunaan anggran Benefit Terpenuhinya kebutuhan kantor Impact Kelancaran pelasksaan tugas Input Rencana anggran belanja Out Put Penggunaan DIPA dan revisinya Out Come Tereaslisasinya DIPA/revisinya Benefit Pengingkatan Sarana dan SDM Impact Peningkatan Pelayanan

data

45

orang

45

Data

1

Dokumen

1

DIPA/rupiah

2.524.622.000

Pegawai

45

Pegawai

45

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Pegawai

45

Pegawai

45

Membuat dan menerima laporan realisasi DIPA dan revisinya

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan

Peningkatan penyelenggaraan administrasi Keuangan

menyusun RKAKL tahun 2012 Terpenuhinya pelayanan keuangan


Input Data realisasi DIPA dan Revisinya Out Put Rekapitulasi realisasi DIPA Out Come Laporan Realisasi DIPA Benefit Bahan Evaluasi Impact Bahan Pengambilan keputusan Input Data keperluan belanja Out Put RKAKL 2012 Out Come DIPA 2012 Benefit Ketersediaan anggaran Impact Kelancaran pelaksanaan Tupoksi

43

Data

1

Data

1

DIPA

1

Berkas

1

Berkas

1

Data

1

Berkas

1

Berkas

1

Rupiah

3.382.671.000

Bulan

12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini. No 1

1

2

3

4

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

2

3



Terlayaninya masyarakat tidak mampu untuk beracara di pengadilan Agama Depok.

4

Telah terealisasi dengan adanya layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pendaftaran perkara prodeo.

Meningkatnya pengisian bukubuku keperkaraan

Peningkatan prosentase pengisian bukubuku keperkaraan

Peningkatan tempo dan akurasi pengisian buku-buku keperkaraan

Telah dilakukan dengan cara mengoptimalka n penyampaian instrument dan optimalisasi petugas meja III.

Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan

Penigkatan tempo Penigkatan waktu pendistribusian proses berkas perkara pendistribusian berkas perkara sesuai pola BINDALMIN, maksimal 3 hari kerja


1. Peningkatan 1. prosentase minutasi berkas perkara 2. Peningkatan 2.

Telah dilakukan dengan menunjuk petugas khusus.

Peningkatan 1. minutasi berkas perkara minimal satu bulan. Peningkatan

Telah diupayakan pembuatan Berita Acara Persidangan


44

prosentase penggunaan sarana.

5

6

Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan , akta cerai Meningkatnya penataan arsip berkas perkara.

Peningkatan prosentase tempo penyelesaian pemberian salinan putusan/penetapa n dan akta cerai. Tertatanya arsip berkas perakara sesuai pola BINDALMIN

optimalisasi pemakaian komputer satu unit untuk 2 2. orang.

Peningkatan penyelesaian pemberian salinan putusan/penetapan, dan akta cerai dalam waktu maksimal 45 menit. Peningkatan penataan arsip berkas perkara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

melalui program SIADPA Saat ini hampir telah tersedia 1 komputer untuk 1 orang

Telah dilakukan seoptimal mungkin oleh petugas Meja III.

Arsip telah ditata sesuai dengan pola Bindalmin

7

Menghasilkan Tempo Peningkatan tempo Tempo penyelesaiaan penyelesaian penyelesaian berkas penyelesaian yang optimal tingkatan kegiatan upaya hukum berkas upaya dalam penanganan hukum telah berkas upaya dilakukan hukum. secara optimal

8

Menghasilkan Putusan/ Penetapan Hakim telah kualitas Putusan/ Tingkat penerapan yang memenuhi rasa berusaha Penetapan yang hukum keadilan, kepastian menghasilkan memenuhi rasa hukum, dan dapat putusan yang keadilan, kepastian dilaksanakan memenuhi rasa (Eksekutabel) hukum, dan dapat keadilan. dilaksanakan (Eksekutabel) Peningkatan Bertambahnya Terpenuhinya Telah terpenuhi sarana dan sarana dan kebutuhan sarana beberapa prasarana kerja prasana Kantor dan prasarana kebutuhan pendukung Tupoksi Pengadilan Agama Kantor Pengadilan sarana kantor Pengadilan Agama depok Agama Depok dengan Depok pengadaan meubelair, AC, Papan Visual

9


45

dan Pengembangan IT 10 Meningkatkan Peningkatan 1. Peningkatan 1. Surat surat penyelenggaraan penyelenggaraan pengelolaan telah ditata administrasi umum administrasi umum administrasi dengan baik . umum melalui dan rapi penataan surat sesuai tata persuratan. 2. Peningkatan 2. BarangPenyelenggaraa barang n pencatatan inventaris barang telah tercatat inventaris. dalam SIMAK BMN 3. Peningkatan penertiban pengguna barang.

3. Telah dibuat SK penunjukaan pengguna barang

4. Peningkatan 4. Laporan BMN kualitas laporan telah keadaan barang dilaksanakan inventaris. dengan baik termasuk di dalamnya laporan barang persediaan. Meningkatkan 11 pengadaan kebutuhan seharihari


Peningkatan pemenuhan kebutuhan kantor sehari-hari

Pemeliharaan 12 Barang Inventaris


Barang inventaris tetap dalam kondisi layak pakai.

13 Meningkatkan kuantitas dan

Terpeliharanya kendaraan dinas

Kendaraan dinas roda 4 dan 2 tetap

Semua kebutuah seharihari perkantoran telah dipenuhi sesuai kebutuhan. Telah dilakukan perawatan barang inventaris sesuai ketersediaan anggaran. Telah dilakukan perawatan


46

kualitas kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas roda 4 dan roda 2

layak pakai

14 Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian.

Peningkatan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian.


15 Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan.

Peningkatan penyelenggaraan administrasi Keuangan.

Terpenuhinya pelayanan keuangan.

berkala terhadap kendaraan dinas dan telah ada penambahan 1 unit kendaraan roda 4 dari anggaran APBN-P Segala yang berkaitan dengan hak-hak pegawai telah diberikan sesuai peraturan yang berlaku Anggaran Belanja telah digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Depok tahun 2011 dapat dijelaskan pada bagian berikut ini: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara. Indikator

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi

1 2 3 Peningkatan pelayanan Terlayaninya masyarakat Telah terealisasi hukum dan keadilan untuk tidak mampu untuk beracara dengan adanya seluruh lapisan masyarakat di pengadilan Agama Depok. layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pendaftaran perkara prodeo.


47

Peningkatan kualitas pelayanan penerimaan perkara pada tahun 2011 ditekankan pada terlayaninya masyarakat yang tidak mampu untuk dapat berperkara di Pengadilan Agama Depok. Upaya untuk mewujudkan hal itu telah direalisasikan dengan dibukanya pos bantuan hukum yang melayani pembuatan permohonan/gugatan, konsultasi dan pemberian advice/nasihat hukum. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, telah ditanggulangi oleh Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Depok 2011. Besarnya anggaran untuk Posbakum dan perkara prodeo akan diuraikan pada sub bab berikutnya tentang capaian kinerja keuangan. Sepanjang tahun 2011 Pengadilan Agama Depok telah menerima 2741 perkara yang diajukan masyarakat dengan berbagai jenis perkara yang diajukan. Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2011 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik Penerimaan Perkara Tahun 2011 400

369

350 291

300 250

231 209

198

187

200

229

246

246

254

Sept

Okt

Nop

195

150 86

100 50

0 Jan

Peb

Mart Aprl

Mei

Jun

Jul

Agst

Des

Bila dibandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2010 sebesar 2107 perkara, pada tahun 2011 ini penerimaan perkara bertambah sebesar

634 perkara. Perbandingan penerimaan perkara tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


48

PERBANDINGAN PENERIMAAN PERKARA TAHUN 2010 DAN 2011 400 350 300 250 200 150

2010

100

2011

50 0

Dalam penerimaan perkara ini, bila sebelumnya para pihak masih menitip uang panjar perkara 2. Meningkatnya pengisian Register perkara Rencana Tingkat Capaian

Indikator

Realisasi

(Target)

1 Peningkatan prosentase pengisian buku-buku keperkaraan

2 3 Peningkatan tempo dan Telah dilakukan akurasi pengisian buku-buku dengan cara keperkaraan mengoptimalkan penyampaian instrument dan optimalisasi petugas meja III.

Peningkatan tempo dan akurasi pengisian register telah dilakukan dengan

cara

mengoptimalkan

penyampaian

instrument-instrument

persidangan dan optimalisasi petugas meja III. Pencapaian target sekitar 90 % dari capiaan target yang direncanakan. Kendala yang dihadapi dalam pengisian

register

ini

adalah

adanya

sebagian

kecil

keterlambatan

penyampaian instrument.


49

3. Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan

Indikator 1 Peningkatan tempo pendistribusian berkas perkara

Rencana Tingkat Capaian (Target) 2

Realisasi 3

Peningkatan waktu proses Telah dilakukan dengan pendistribusian berkas menunjuk petugas perkara sesuai pola khusus. BINDALMIN, maksimal 3 hari kerja

Proses pendistribusian berkas perkara telah dilakukan dengan menunjuk petugas khusus dengan cara diantar langsung kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang bersangkutan, dan telah dilakukan maksimal 3 hari kerja. Capaian target untuk peningkatan proses pendistribusian perkara ini telah mencapai 100 %. 4. Meningkatnya minutasi berkas perkara

Indikator


Realisasi

1 2 3 1. Peningkatan prosentase 1. Peningkatan minutasi Telah diupayakan minutasi berkas perkara berkas perkara minimal pembuatan Berita satu bulan. Acara Persidangan melalui program SIADPA 2. Peningkatan prosentase 2. Peningkatan optimalisasi Saat ini hamper telah penggunaan sarana. pemakaian komputer satu tersedia 1 komputer unit untuk 2 orang. untuk 1 orang

Telah dioptimalkan dengan melakukan pembutan Berita Acara Persidangan dengan SIADPA. Tingkat realisasi pencapaian target dari peningkatan minutasi berkas perkara mencapai 80 %. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan minutasi ini antara lain karena semakin meningkatnya/ bertambahnya jumlah perkara yang diterima serta kualitas perkara yang


50

semakin meningkat, namun belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang tersedia. 5. Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan, akta cerai

Indikator


1 Peningkatan prosentase tempo penyelesaian pemberian salinan putusan/penetapan dan akta cerai.

Realisasi

2

3

Peningkatan penyelesaian Telah dilakukan pemberian salinan seoptimal mungkin oleh putusan/penetapan, dan akta petugas Meja III. cerai dalam waktu maksimal 45 menit.

Upaya peningkatan pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan dan akta cerai telah dilakukan oleh petugas Meja III seoptimal mungkin. Pencapaian target pada sasaran ini mencapai 80 %. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan salinan putusan/ penetapan dan akta cerai ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya minutasi berkas yang masuk ke meja III. 6. Meningkatnya penataan arsip berkas perkara.

Indikator


1

Realisasi

2

3

Tertatanya arsip berkas

Peningkatan penataan arsip

Arsip telah ditata

perkara sesuai pola

berkas perkara dari tahun

sesuai dengan pola

BINDALMIN

2005 sampai dengan tahun

Bindalmin

2010.

Peningkatan penataan arsip berkas perkara telah dilakukan dengan menata ruang arsip baru yang lebih luas sesuai pola Bindalmin. Capaian target dari peningkatan penataan arsip berkas perkara ini telah mencapai 95 %.


51

7. Menghasilkan penyelesaiaan yang optimal dalam penanganan berkas upaya hukum

Rencana Tingkat Capaian

Indikator

Realisasi

(Target)

3

4

Tempo penyelesaian

Peningkatan tempo

Tempo penyelesaian

tingkatan kegiatan

penyelesaian berkas upaya

berkas upaya hukum

hukum

telah dilakukan secara optimal

Tempo penyelesaian berkas upaya hukum telah dilakukan secara optimal, tingkat capaian penyelesaian penanganan berkas upaya hukum telah mencapai 80 % dari target yang dikehendaki. Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan berkas upaya hukum antara lain: terlambatnya minutasi

berkas

dan

terlambatnya

pengembalian

relaas-relaas

pemberitahuan yang disampaikan melalui Pengadilan Agama lain (delegasi).

8. Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (Eksekutabel)

Indikator 1 Tingkat penerapan hukum


Realisasi

2 3 Putusan/Penetapan yang Hakim telah berusaha memenuhi rasa keadilan, menghasilkan putusan kepastian hukum, dan dapat yang memenuhi rasa dilaksanakan (Eksekutabel) keadilan.

Upaya menghasilkan kualitas putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel) telah dilakukan secara optimal dengan cara Majelis Hakim memusyawarahkan perkara yang akan diputus dan mengkonsep putusan/penetapan sebelum dibacakan sehingga putusan/penetapan tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan. Tingkat realisasi pencapaian target telah mencapai 100 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

52

Sepanjang tahun 2011 Pengadilan Agama Depok telah memutus 2197 perkara dari 2741 perkara yang diterima ditambah sisa tahun lalu. Adapun Perbandingan Persentase perkara yang diputus dengan sisa perkara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

27%

Sisa 73%

Diputus

Jumlah upaya hukum atas perkara yang telah di putus tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Banding

: 26 perkara atau 0.95 %

2.

Kasasi


3.

Peninjauan Kembali


Maka bila dilihat dari segi jumlah, perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali terlihat kecil. Bila dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima secara keseluruhan maka besar persentasenya adalah 1,56%. Hal ini merupakan indikasi bahwa putusan dan penetapan

yang

dikeluarkan

oleh

Pengadilan

Agama

Depok

memuaskan dan dapat diterima oleh masyarakat yang berperkara.

9. Peningkatan sarana dan prasarana kerja pendukung Tupoksi Pengadilan Agama Depok

Indikator


Realisasi

1 2 3 Bertambahnya sarana dan Terpenuhinya kebutuhan Telah terpenuhi prasana Kantor Pengadilan sarana dan prasarana Kantor beberapa kebutuhan Agama depok Pengadilan Agama Depok sarana kantor dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Depok 2011

53

pengadaan meubelair, AC, Papan Visual dan Pengembangan IT

Rencana penambahan kebutuhan sarana dan prasaran pada tahun 2011 telah direalisasikan sesuai target capaian sebesar 100%, walaupun pada tahap pelaksanaannya sempat tersendat dari jadwal yang telah direncanakan. Proses pengadaannya telah dilakukan dengan pelelangan umum melalui website pengadaan nasional (LPSE) dan telah sesuai dengan ketentuan pengadaan nasional. Keluaran

(output)

dari

kegiatan

ini

berupa

meubelair

untuk

kenyamanan beberapa ruangan, antara lain: Penggantian kursi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti di ruang sidang satu; 1. Kursi pengunjung, treatmen dinding dan backdrop (interior) 3 ruang sidang; 2. Lemari partisi dan kursi meja di ruang Ketua 3. kursi meja di ruang Ketua 4. Lemari toga dan rak arsip di ruang hakim 5. Lemari partisi di ruang Panitera/Sekretaris 6. Partisi dan meja di 2 ruang mediasi 7. Rak partisi di ruang kasir 8. Pengadaan Meja informasi 10. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum Indikator 1 Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum

Rencana Tingkat Capaian (Target) 2 1. Peningkatan pengelolaan administrasi umum melalui penataan surat sesuai tata persuratan. 2. Peningkatan Penyelenggaraan pencatatan barang inventaris. 3. Peningkatan penertiban pengguna barang. 4. Peningkatan kualitas laporan keadaan barang inventaris.

Realisasi 3 Surat surat telah ditata dengan baik dan rapi

Barang-barang inventaris telah tercatat dalam SIMAK BMN Telah dibuat SK penunjukaan pengguna barang Laporan BMN telah dilaksanakan dengan baik termasuk di dalamnya laporan barang persediaan.


54

Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum ini secara khusus dilakukan oleh sub bagian umum pada kesekretariatan, dengan beberapa kegiatan pendukung antara lain: -

Pengelolaan/penataan surat-surat masuk dan surat keluar telah sesuai dengan petunjuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

-

Pencatatan Barang inventaris telah dilakukan sesuai standar yang ditentukan pemerintah yaitu melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

-

Penunjukan pengguna barang milik Negara telah dilakukan dengan penerbitan

Surat

Keputusan

yang

ditandatangani

oleh

Kuasa

Pengguna Anggaran/Barang. -

Pelaporan Barang Milik Negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, yaitu melaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

11. Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari perkantoran Indikator 1 Prosentasi peningkatan kwantitas pengadaan kebutuhan sehari-hari.

Rencana Tingkat Capaian Realisasi

(Target) 2 Peningkatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari

3 Semua kebutuah sehari-hari perkantoran telah dipenuhi sesuai kebutuhan.

Pengadaan kebutuhan sehari–hari perkantoran dilakukan dengan cara pemenuhan barang-barang ATK seperti Kertas HVS, Tinta Komputer, Box file air minum, langganan koran dan sebagainya. Uraian dari belanja keperluan perkantoran selengkapnya akan diuraikan dalam sub bab Analisis Capaian Akuntabilitas.


55

12. Pemeliharaan barang inventaris

Indikator 1 Terpeliharanya Barang Inventaris


(Target)

2 3 Barang inventaris tetap dalam Telah dilakukan kondisi layak pakai. perawatan barang inventaris sesuai ketersediaan anggaran.

Pemeliharaan barang inventaris kantor telah dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran, seperti perawatan komputer dan laptop, AC, kursi dan meja. 13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Indikator 3 Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2


(Target) 4

Kendaraan dinas roda 4 dan 2 Telah dilakukan tetap layak pakai perawatan berkala terhadap kendaraan dinas dan telah ada penambahan 1 unit kendaraan roda 4 dari anggaran APBN-P

14. Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian

Indikator 3 Peningkatan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian


Realisasi

4 Terpenuhinya pelayanan pegawai

Segala yang berkaitan dengan hak-hak pegawai telah diberikan sesuai peraturan yang berlaku


56

Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu: a) Pengiriman data CPNS untuk diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan b) Pengusulan mutasi jabatan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung c) Pengusulan pegawai mengikuti Diklat Struktural d) Pengajuan izin belajar bagi pegawai e) Pengusulan kenaikan pangkat f) Pengusulan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian g) Pengusulan pegawai untuk mendapatkan satya lencana h) Menerbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala i) Menerbitkan SPMT/SPMJ j) Menerbitkan surat izin cuti pegawai k) Mengusulkan penerbitan Karpeg, Karis/Karsu dan Askes Pegawai l) Melakukan penertiban dan pemeliharaan file pegawai m) Mengolah, membuat dan mengirimkan laporan tahunan bidang kepegawaian.

15. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan

Indikator


3 Peningkatan penyelenggaraan administrasi Keuangan

Peningkatan

Realisasi

4 Terpenuhinya pelayanan keuangan

penyelenggaraan

adminstrasi

Anggaran Belanja telah digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik

keuangan

dilakukan

dengan beberapa kegiatan antara lain: a) Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA; b) Membuat Rencana Penggunaan anggaran DIPA tahun anggaran berjalan; c) Mempergunakan anggaran sesuai alokasinya masing-masing; d) Membuat revisi DIPA bila diperlukan; e) Menyusun RKAKL tahun 2012;


57

f) Menyusun laporan keuangan triwulanan melalui aplikasi PP 39/2006 Bappenas, laporan semesteran dan tahunan, baik secara manual maupun melalui system akuntansi keuangan (SAK) ke KPPN dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dalam pengelolaan keuangan APBN, untuk menjamin akuntabilitas kinerja bidang keuangan, kami laporkan bahwa Pengadilan Agama Depok pada Tahun Anggaran 2011 mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 3.172.672.000,(tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang tertuang dalam DIPA Nomor 0076/005-01.2.01/12/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan 0076/005-01.2.01/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut: DIPA Nomor : 0076/005-01.2.01/12/2011 - Belanja Pegawai

=

Rp. 2.026.856.000,-

- Belanja Barang

=

Rp.

315.266.000,-

- Belanja Modal

=

Rp.

648.050.000,-

DIPA Nomor : 0076/005-04.2.01/12/2011 - Belanja barang Jumlah

=

Rp.

182.500.000,-

=

Rp. 3.172.672.000,-

Prosentase komposisi DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011 per jenis belanja dapat dilihat pada diagram di bawah ini:


58

KOMPOSISI DIPA TAHUN 2011

20% Bl. Pegawai 64%

16%

Bl. Barang Bl. Modal

Pertanggungjawaban aggaran yang bersumber dari APBN dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011, secara terperinci adalah sebagai berikut: 1.

Belanja Pegawai a. Pagu Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.500.616.000,-, terdiri dari : 1) Bel. Gaji

Rp 1.810.296.000,-

2) Bel. Uang Makan PNS

Rp

205.920.000,-

3) Bel. Lembur

Rp

10.640.000,-

JUMLAH

Rp 2.026.856.000,-

b. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 2.488.755.426-, terdiri dari: 1) Bel. Gaji

Rp 2.272.279.426,-


Rp

205.920.000,-

3) Bel. Lembur

Rp

10.556.000,-

JUMLAH

Rp 2.488.755.426,-

Selisih

Rp -710.754.774,-

JUMLAH

Rp 2.026.856.000,-


59

Adapun yang perlu dijelaskan disini adalah selisih yang terjadi adalah merupakan kekurangan anggaran untuk gaji pegawai yang terjadi sejak bulan Agustus 2011. c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. -710.754.774,-, terdiri dari: 1) Bel. Gaji

Rp -710.838.774,-


Rp

0,-

3) Bel. Lembur

Rp

84.000,-

JUMLAH

Rp -710.754.774,-

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DEPOK No SATUAN KERJA Pengadilan 1 2.

PAGU

REALISASI

SISA

KET

2.026.856.000 2.488.755.426 -710.754.774

Agama Depok

Belanja Barang a. Pagu Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.,, terdiri dari: 1) Bel. Keperluan Perkantoran

Rp. 123.986.000

2) Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat

Rp.

3) Bel. Honor operasional satuan kerja

Rp. 27.900.000

4) Bel. Barang Operasional Lainnya

Rp. 12.600.000

5) Bel. Langganan daya dan jasa

Rp. 87.600.000

6) Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp. 46.650.000

7) Bel. Perjalanan biasa

Rp. 12.780.000

8) Bel. Barang non Operasional lainnya

Rp. 182.500.000

JUMLAH

3.750.000

Rp 497.766.000


60

b. Realisasi Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 477.308.976,-, terdiri dari: 1)

Bel. Keperluan Perkantoran

Rp. 123.986.000

2)

Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat

Rp.

3)

Bel. Honor operasional satuan kerja

Rp. 27.900.000

4)

Bel. Barang Operasional Lainnya

Rp. 12.600.000

5)

Bel. Langganan daya dan jasa

Rp. 77.893.152

6)

Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 46.649.824

7)

Bel. Perjalanan biasa

Rp. 12.780.000

8)

Bel. Barang non Operasional lainnya

Rp. 171.750.000

JUMLAH

c.

3.750.000

Rp 477.308.976

Sisa Anggaran Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.20.457.024,- terdiri dari:

1) Bel. Langganan daya dan jasa

Rp. 9.706.848

2) Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp.

3) Bel Barang non Operasional lainnya

Rp. 10.750.000

JUMLAH

176

Rp. 20.457.024

REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA DEPOK No SATUAN KERJA Pengadilan 1

PAGU

REALISASI

SISA

337.426.000

333.850.751

3.575.249

KET

Agama Depok

3. Belanja Modal a.

Pagu Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 648.050.000,-, terdiri dari:


61

1) Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

Rp.

1.050.000

2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (mebeulair)

Rp.

329.000.000

3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin

Rp.

220.000.000

Rp.

18.000.000

Rp.

80.000.000,-

(kendaraan rd 4) 4) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (AC) 5) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (Perlengkapan Sarana Gedung) JUMLAH

b.

Rp. 648.050.000,-

Realisasi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.642.718.500,-, terdiri dari:

1) Bel. Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

Rp.

1.050.000,-

2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (mebeulair) Rp.

324.865.000,-

3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin

Rp.

219.500.000,-

Rp.

17.820.000,-

Rp.

79.483.500,-

Rp.

642.718.500,-

(kendaraan rd 4) 4) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (AC) 5) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (Perlengkapan Sarana Gedung) JUMLAH c. Sisa Anggaran Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.331.500,-, terdiri dari: 1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (mebeulair) Rp. 2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin

4.135.000,-

Rp.

500.000,-

Rp.

180.000,-

(Perlengkapan Sarana Gedung)

Rp.

516.500,-

JUMLAH

Rp.

5.331.500,-

(kendaraan rd 4) 3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin (AC) 4) Bel. Modal Peralatan dan Mesin


62

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA DEPOK No SATUAN KERJA 1

Pengadilan Agama Depok

PAGU

REALISASI

SISA

648.050.000

642.718.500

5.331.500

KET

Secara keseluruhan, total pagu anggaran, realisasi dan sisa anggaran DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011, adalah sebagai berikut: 1) Pagu Anggaran

Rp 3.172.672.000,-

2) Realisasi

Rp 3.857.638.250,-

3) Sisa Anggaran

Rp -684.966.250,-

REKAPITULASI TOTAL JENIS BELANJA PENGADILAN AGAMA DEPOK

No JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

1

PEGAWAI

2

BARANG

497.766.000

477.308.976

20.457.024

3

MODAL

648.050.000

642.718.500

5.331.500

JUMLAH

KET

2.026.856.000 2.737.610.774 -710.754.774

3.172.672.000 3.857.638.250 -684.966.250

Dengan demikian pelaksanaan penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2011 adalah sebesar 122 % dari total anggaran yang tersedia, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar 22 %. Besarnya deficit anggaran sebesar 22 %, perlu dijelaskan disini adalah anggaran yang kurang mencukupi pada belanja gaji pokok pegawai.


63

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Agama Depok merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Depok. Pengadilan Agama Depok bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadapadanya pelayanan di bidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Depok. Meningkatnya kualitas kinerja pengadilan Agama Depok akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Depok dalam hal memberikan pelayanan publik melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pendaftaran perkara prodeo, sistem teknologi informasi, SIADPA, reformasi birokrasi, dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Depok, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Depok tahun 2011 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Depok sebagi institusi pengadilan tingkat pertama yang

lebih

berwibawa,

mandiri

dan

hasil

putusannya

yang

lebih

mencerminkan rasa keadilan.


64

B. Saran-Saran Pencapaian realisasi kinerja tahun 2011 secara umum telah menggambarkan keberhasilan dari kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2011. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari kesungguhan Pengadilan Agama Depok selama ini dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang. Salah satu indikator keberhasilan Penetapan Kinerja tahun 2011 ini antara lain terserapnya seluruh anggaran belanja modal tahun 2011 disertai terpenuhinya semua item belanja modal sesuai target yang telah ditetapkan. Selain keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja tahun 2011, terutama keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Depok, terutama tenaga teknis panitera pengganti. Kendala yang lain adalah belum adanya counter bank yang beroperasi di kantor Pengadilan Agama Depok. Sehingga pelayanan pendaftaran perkara cukup memakan waktu karena harus menyetor panjar perkara terlebih dahulu ke kantor bank BJB terdekat, yang mana hal ini sering dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan dan dianggap sebagai inefisiensi pelayanan. Kendala lain yang dihadapi yaitu belum adanya mesin antrian sidang secara elektronnik, sehingga pemanggilan masih dilakukan secara manual. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan usulan tentang pengadaan mesin antrian ini dapat direspons dengan baik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama oleh Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI. Berdasarkan kendala-kendala yang timbul di atas, maka pada akhir laporan ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut: 1.

Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara a) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis; b) Mengusulkan penambahan tenaga panitera pengganti yang sesuai dengan jumlah perkara yang diterima; c)

Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, upgrading, dan pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural;

d) Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan akses pelayanan publik, khususnya di bidang keperkaraan,


65

sehingga setiap pegawai dapat menggunakan masing-masing satu komputer; e) Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.);

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen a) Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi; b) Sesegera

mungkin

mendorong

Mahkamah

Agung

RI

untuk

melaksanakan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama Depok menjadi kelas I. A; c) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis)

atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan; d) Perlu adanya penambahan anggaraan

melalui DIPA 2012 untuk

pengadaan mesin antrian sidang, penambahan meubelair, pengadaan turap dan penataan halaman kantor yang belum memberikan rasa nyaman bagi pengunjung sidang.


66

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA DEPOK TAHUN 2011

Recommend Documents