LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 Pengantar PENGANTAR

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 Pengantar

PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2015” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas keuangan dan pembangunan serta berkaitan dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2015 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2015-2019. Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

ii

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 Daftar Isi

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif

ii iv v

BAB I

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi D. Struktur Organisasi E. Sistematika Penyajian

1 1 2 6 7 10

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Pernyataan Visi 2. Pernyataan Misi 3. Tujuan 4. Sasaran Strategis 5. Sasaran Program 6. Indikator Kinerja Utama 7. Program dan Kegiatan B. Perjanjian Kinerja

12 12 12 17 18 18 19 20 22 24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja 1. Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 2. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 3. Sasaran Program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

25 25 25

B.

35

BAB IV

Realisasi Anggaran

PENUTUP

Lampiran Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

30

32 35

37

Capaian Indikator Utama Tahun 2015 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2015 dengan Target Tahun 2019 Capaian Kinerja Output Tabulasi Kepuasan Layanan Kesetmaan

iv

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSKUTIF

P

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan

Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengacu pada visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Bali, , dengan empat misi, yaitu: (1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; (2) Membina Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

yang

Efektif;

dan

(3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; (2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKP Tahun 2015 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2015. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 menunjukkan bahwa dua dari tiga sasaran program BPKP telah tercapai, sementara satu sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai.

v


Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 3 IKU. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian tiga sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Program ”Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan

Keuangan

Negara” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2015 sebesar 62,77% atau mencapai 120% dari target periode yang sama sebesar 40%. Realisasi sebesar 62,77% merupakan perbaikan yang terjadi atas 233 tindak lanjut dari 624 rekomendasi yang disampaikan. 2. Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” Realisasi indikator kinerja yang dilakukan evaluasi pada 2 (dua) Pemerintah Daerah (Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar) sampai dengan tahun 2015 sebesar 40% atau mencapai 80% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Realisasi sebesar 40% merupakan rata-rata persentase total tingkat penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar 40% dan pada Pemerintah Kota Denpasar sebesar 40% yang dilakukan Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP pada tahun 2015.

3. Sasaran Program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” Target outcome untuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 5% atau dari 10 APIP Daerah yang ada di Provinsi Bali belum ada yang ditargetkan mencapai level 3 di tahun 2015. Realisasi indikator sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dilakukan pengukuran pencapaiannya,

vi


selain belum ada target jumlah APIP yang ditetapkan juga tidak terdapat APIP Daerah di Provinsi Bali yang telah mencapai kapabilitas level 3. Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada Tahun 2015 menggunakan dana sebesar Rp25.285.445.089,00 atau 94,94% dari anggaran sebesar Rp26.633.863.000,00 yang disediakan oleh DIPA BPKP dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp579.554.817,00. Penggunaan Dana Pihak Ketiga Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKP yang bersifat consulting atas permintaan Pihak Ketiga (Mitra Kerja), BPKP menggunakan dana dari mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan BUMD sesuai dengan kebijakan penggunaan dana Pihak Ketiga yang diatur melalui SK kepala BPKP dan diatur lebih lanjut oleh deputi teknis yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut: No

Bidang

Realisasi Dana Pihak Ketiga

1.

Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Rp186.053.817,00

2.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Rp385.021.000,00

3.

Akuntan Negara Jumlah

Rp8.480.000,00 Rp579.554.817,00

Secara umum sebagian besar sasaran program dalam Tahun 2015 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran program yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya kerja yang lebih keras dan cerdas untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: a. Menyelenggarakan sosialisasi maupun Diklat SPIP; b. Mendorong Satgas Penyelenggaraan SPIP SKPD dapat bersama dengan unit kerja SKPD (Biro/Bidang/Seksi/Sekretariat/Subbagian) melakukan pemetaan/

vii


mapping berbagai kegiatan yang pengendalian internnya masih lemah dan bersifat krusial/laten; c. BPKP Perwakilan selaku pembina SPIP melaksanakan evaluasi/penilaian tingkat maturitas SPIP pada 8 (delapan) Pemerintah Daerah; d. Mendorong komitmen pimpinan daerah dalam peningkatan kapabilitas APIP sesuai target RPJMN dan pakta yang telah ditandatangani.

viii

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 BAB I

BAB I PENDAHULUAN

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan

pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2015 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi BPKP sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983 yang telah diperbaharui dengan Keppres Nomor: 103 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2013, tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dasar hukum organisasi tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menjadikan BPKP berkedudukan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama, pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, meliputi: a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; dan 1


b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

terhadap

akuntabilitas

perencanaan,

penerimaan

pelaksanaan

negara/daerah

dan

dan

pertanggungjawaban

akuntabilitas

pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata

kelola

terhadap

instansi/badan

usaha/badan

lainnya

dan

program/kebijakan pemerintah yang strategis; d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. B. Aspek Strategi Organisasi Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat ini dieksplisitkan dan

2


diperbaharui lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP yang mengemuka adalah kewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIP lain. Sinergi dan koordinasi ini menjadi kaidah pelaksanaan tugas pengawasan BPKP dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam meningkatkan kapabilitas

pengawasan

intern,

meningkatkan

maturitas

SPIP

dan

dalam

melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP mempunyai kedudukan yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan pengawasan lintas sektoral yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan nasional yang bersifat lintas sektoral dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di instansi pemerintah yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap programprogram strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas APIP di instansi pemerintah. Peluang

dan

tantangan

penyelenggaraan

pengawasan

intern

BPKP

juga

mempunyai magnitude yang sama. Visi dan misi pengawasan yang dimiliki oleh Presiden dapat dioptimalkan BPKP dalam melakukan dan mengembangkan peran pengawasan intern, peningkatan akuntabilitas keuangan negara serta peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terhadap peran pengawasan membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif

menyelenggarakan

pembangunan

pengawasan nasional

dan

pengawasan pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien yaitu “Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan”. Perhatian pemerintah tersebut

adalah

gambaran

utama

peluang

besar

bagi

BPKP

untuk

menyelenggarakan fungsinya. Peluang lengkapnya sebagai berikut: a. Adanya

dukungan

yang

jelas

dari

Presiden,

termasuk

beberapa

stakeholders, menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah;

3


b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (clean government and good governance),

menjadi

peluang BPKP untuk

dapat

berperan

dalam

pengawasan intern; c. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari instansi pemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern; d. Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama ini memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang memerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya sendiri; e. Masih banyak satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan tata kelola kepemerintahan yang baik; f. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, semakin menguatkan BPKP di dalam menjalankan perannya; g. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan instansi penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK; h. Meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan penciptaan nilai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; i.

Meningkatnya permintaan atas pembinaan pengawasan yang bersifat spesifik (tailor made). Selain pengawasan intern yang dilakukan BPKP secara umum, saat ini banyak stakeholder yang membutuhkan peran BPKP untuk melakukan pengawasan yang bersifat spesifik;

j.

Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatan pengawasan oleh stakeholder, membuka peluang bagi BPKP untuk melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya;

k. Presiden sangat membutuhkan peran BPKP dalam bidang pengawasan, sehingga BPKP semakin sering dilibatkan dalam rapat kabinet; l.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan juga menuntut peran BPKP yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan adanya forum rapat dengar pendapat dengan DPR yang menuntut peningkatan pengawasan BPKP; dan

4


m. Dalam bidang pengetahuan ilmu akuntansi, adanya kompetensi akuntansi relative, membuka peluang bagi BPKP untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Dalam tahun 2015, banyak penugasan pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan stakeholders diluar perencanaan dibutuhkan oleh stakeholders. Hal ini mendorong membuat rencana pengawasan untuk penguatan akuntabilitas keuangan sesuai risiko pencapaian tujuan pembangunan. Pelaksanaan pengawasan intern BPKP mengalami beberapa tantangan. Perubahan paradigma pengawasan intern dari watchdog menjadi quality assurance atau consultant, memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karena beberapa kelemahan antara lain: a. Dalam kaitannya dengan SDM, kegiatan recruitment, seleksi dan proses regenerasi SDM yang dilakukan BPKP belum berjalan secara optimal; b. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik assurance maupun consulting, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas; c. Dalam melaksanakan peran sesuai dengan mandat yang dimilikinya, BPKP belum mempunyai strategi pengawasan memadai; d. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung dengan adanya reward and punishment system, namun dalam hal ini BPKP belum dapat mengimplementasikannya secara optimal; e. Demikian juga dengan pola mutasi, promosi, dan karier masih perlu ditingkatkan untuk mendorong motivasi kerja pegawai BPKP; f. Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP masih perlu ditingkatkan; g. Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan kompetensi pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP; h. Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM BPKP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh pemerintah; dan

5


i.

Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang terintegrasi.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, (c) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral. (a) Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda (K/L/Pemda); (b) Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara diprioritaskan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penghematan pengeluaran keuangan negara melalui kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara, Verifikasi Tagihan kepada Negara, pengawasan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagainya. Tingginya capaian optimalisasi penerimaan dan besarnya potensi penghematan pengeluaran keuangan negara di atas masih bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Namun demikian, BPKP masih belum dapat melaksanakan pengawasan BUN ini secara optimal karena masih dibatasi oleh pembatasan peraturan yaitu harus berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN. Penetapan ini dilakukan dalam jangka waktu pendek sehingga upaya peningkatan potensi penerimaan oleh BPKP tidak maksimal; (c) Kualitas akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih difokuskan pada pengawasan yang bersifat preventif-edukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG, penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi peran Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), pemantauan terhadap transparansi proses PBJ, serta pelaksanaan fungsi ex officio Quality Assurance Reformasi Birokrasi.

6


Kegiatan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, BPKP bekerja sama dengan KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, serta koordinasi dan supervisi penindakan korupsi berupa peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. (d) Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional dengan kegiaan audit Kinerja, Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan

manajemen

pemerintahan.

Selain

produk

untuk

pembinaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain: 1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan; 2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); 3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program); 5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik; 7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD; 8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO; 9. Program Anti Korupsi (PAK); 10. Fraud Control Plan (FCP); 11. Management Assessment Center (MAC); 12. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa ( SIM - Desa) D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan

7


Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat,

Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit

organisasi perwakilan BPKP tipe B untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di wilayah Provinsi Bali dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh pegawai sebanyak 131 orang (per 31 Desember 2015), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu : 1. Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3.

Uraian Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah

Jumlah per 31 Des 2015 (orang)

%

17 107 7 131

13% 82% 5% 100%

8


2. Berdasarkan Jabatan Posisi 31 Des 2015 (Orang)

No

Uraian

1.

Pejabat Struktural: a. Eselon II – Kepala Perwakilan b. Eselon III – Kepala Bagian Tata Usaha c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian Sub Jumlah Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya (Koordinator Pengawasan) b. Auditor Madya c. Auditor Muda d. Auditor Pertama e. Auditor Penyelia f. Auditor Pelaksana Lanjutan g. Auditor Pelaksana Sub Jumlah PFA Tata Usaha: a. Arsiparis b. Analis Kepegawaian c. Pranata Komputer d. Pelaksana Administrasi dan fungsional Umum e. Pengemudi

5 10 17 24 16 9 7 88

Sub Jumlah Tata Usaha

39

2.

3.

Jumlah (1 s/d 3)

1 1 2 4

2 2 35

131

Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang terdiri dari 88 orang meliputi:

No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Berdasarkan Peran Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Ahli - Anggota Tim Trampil – Anggota Tim Jumlah (1 s/d 5)

Posisi 31 Des 2015 (Orang) 5 10 17 26 30 88

9


3. Berdasarkan Pendidikan No 1. 2. 3. 4.

Uraian S2 S1/D IV DIII SLTA Jumlah

Posisi 31 Des 2015 1 67 31 32 131

% 1% 51% 24% 24% 100%

E. Sistematika Penyajian Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2015. Capaian kinerja 2015 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 adalah laporan kinerja pertama periode Renstra 2015-2019, sehingga perbandingan dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan secara utuh karena indikator kinerja yang ditetapkan dalam periode 2015-2019 berbeda dengan Renstra BPKP periode sebelumnya. IKU sasaran program untuk Perwakilan berupa outcome dan Output . Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja Tahun 2015 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2015 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.

10


PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis 2015-2019

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2015

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA Realisasi Keuangan

Capaian Kinerja Organisasi

PENUTUP

Bab III

Bab IV

11

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

M

erujuk pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun Renstra Perwakilan

BPKP Provinsi Bali Tahun 2015-2019 yang ditetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : KEP -215/PW22/1/2015 tanggal 27 April 2015. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015–2019 merupakan upaya proaktif sebagai tindak lanjut atas Renstra BPKP 2015–2019 yang berisi seluruh komponen Renstra sesuai peraturan yang berlaku dan fokus pada dukungan penuh atas pencapaian visi Misi BPKP baik dalam melaksanakan arah pengawasan yang telah digariskan di tingkat pusat maupun pengawasan bernuansa regional atas pengawasan program pembangunan yang dilakukan daerah. Seluruh pengawasan yang bersifat regional ini tentu juga dalam koridor arah kebijakan pusat, sehingga mampu mewujudkan sinergi penyampaian informasi baik berasal dari daerah maupun dari program atau kegiatan pemerintah pusat A. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, rencana strategis 2015-2019 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal mungkin dijabarkan mengacu pada rencana strategis BPKP Pusat. 1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

12


“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Bali” Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP. 1) Auditor Internal Pemerintah RI Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI. i) Audit Intern Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan

intern

yaitu sebagai

pemberi

jasa

assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan

intern

dimaksud

menuntut

jasa

assurance

dan

consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis

untuk

mengevaluasi

dan

meningkatkan

efektivitas

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

13


ii) Auditor Pemerintah RI Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau delegatee kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa consultancy. Jika informasi assurance di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai. Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara.

Dalam konteks tersebut, BPKP harus

konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance. Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

14


2) Auditor Berkelas Dunia Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (risk based planning). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga. ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam

sertifikasi

profesi

pengawasan.

Kapabilitas

pengelolaan

organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi

assurance

dan/atau

consultancy.

Informasi

assurance

memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola

pemerintahan

atas

seluruh

program-program

prioritas

pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan governance lainnya. Informasi

consultancy

berwujud

rekomendasi

tentang

perbaikan

manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses governance dalam

15


penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi

assurance

dan

rekomendasi

strategis

tersebut

harus

sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan 3) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan

untuk

merespon

permasalahan

yang

mengemuka

pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra srategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Visi BPKP yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015  2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

16


2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008. Wilayah tugas dan

kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah: 1) Menyelenggarakan

Pengawasan

Intern

terhadap

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Misi pertama

BPKP

yaitu

“Menyelenggarakan

Pengawasan

Intern

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Misi kedua BPKP yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP

17


tersebut,

BPKP

diberikan

mandat

untuk

melakukan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Tujuan

Dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu: 1) Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. 4. Sasaran Strategis

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP. Pencapaian sasaran strategis (impact), ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2019 untuk tiga sasaran strategis BPKP yaitu (Tabel 4.1):

18


2.

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis BPKP

Kode

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis

SS1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

SS2

Meningkatnya Maturitas SPIP pada KLPK dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

SS3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawas Intern K/L/Pemda

Uraian Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Target 2019 3 dari skala 5

Level Maturitas SPIP Lintas Level Maturitas SPIP K/L/Pemda

3 dari skala 5

Efektivitas SPI Korporasi

3 dari skala 5

Level APIP K/L

3 dari skala 5

Level APIP Pemda

3 dari skala 5

3 dari skala 5

5. Sasaran Program Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP

untuk

mewujudkan

sasaran

strategis

yang

telah

ditetapkan

sebelumnya. Program BPKP tersebut terdiri dari: 1. Program

pengawasan

pembangunan

nasional

intern serta

akuntabilitas pembinaan

keuangan

negara

penyelenggaraan

dan

sistem

pengendalian intern pemerintah (Program 06); 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01). Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

Program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah dengan sasaran program :

19


1) “Perbaikan pengelolaan keuangan negara”; 2) “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dan 3) “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan

sasaran

meningkatnya

Kualitas

Layanan

Dukungan

Teknis

pengawasan. 6. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah indikator yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukan peran

utama

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bali

dalam

pengawasan

akuntantabilitas keuangan negara dan keuangan daerah serta pembinaan penyelenggaraan SPIP. IKU untuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan ukuran pencapaian sasaran program (outcome) dan sasaran kegiatan (output) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja. Program pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan sasaran program : 1) “Perbaikan pengelolaan keuangan negara”; 2) “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dan 3) “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” yang dilaksanakan dengan kegiatan utama berupa pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah dengan Indikator Kinerja Utama Kegiatan dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut: 1) Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan.

20


Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian

intern

pengelolaan

keuangan

negara/daerah,

dan

peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan”. 2) Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dilengkapi satu indikator kinerja

yaitu

“Persentase

penerapan

kelima

Unsur

SPIP/

pada

K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai”. Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya

Upaya

Pencegahan

Korupsi”

dihasilkan

melalui

pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern

pengelolaan

keuangan

negara/daerah,

dan

peningkatan

kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI”. 3) Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu “Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)”. Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP”. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan dengan indikator kinerja yaitu “Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan”. Program

dukungan

dihasilkan

melalui

kegiatan

Layanan

Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP antara lain melalui kegiatan Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, Penyelenggaraan dan

21


Pembinaan

Komunikasi

dan

Informasi

Publik,

Pengelolaan

dan

Pengembangan SDM dan Organisasi Tata Laksana, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran, untuk pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” dan “Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesetmaan” 7. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, program yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2015 terdiri dari dua program, yaitu

Program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01) dan Program pengawasan intern akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembangunan nasional, pembinaan SPIP (Program 06) Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program sesuai dengan fungsi Perwakilan BPKP adalah: a. penyiapan rencana dan program; b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; d. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/ lembaga/wilayah; e. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

22


f. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pernerintah; g. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah; h. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah, BUMN/BUMD,

dan

kinerja

instansi

Pernerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; i.

pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas perrnintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sarna, dan pinjarnan/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pernerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

k. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang rnerugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pernerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara serta pernberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundangperundangan; l.

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan

m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Rincian

kegiatan

yang

dilaksanakan

dirinci

dalam

Program

Kerja

Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) Tahun 2015.

23


B. Perjanjian Kinerja 2015 Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala BPKP kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 telah menetapkan target kinerja kegiatan dengan indikator output dan besaran target output-nya berupa rekomendasi serta target kinerja program dengan indikator outcome dan anggaran dan revisinya anggarannya adalah sebagai berikut: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1 A Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara A.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP B Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi B.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP C Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P C.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP D Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

INDIKATOR KINERJA

2 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara A.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan

Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai B.1.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) C.1.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan

Satuan

TARGET TAHUN 2015

TARGET TAHUN 2015 REVISI

Jumlah

Jumlah

3 %

4 40

5 40

Rekomendasi

109

109

%

50

50

Rekomendasi

2

2

%

5

5

Rekomendasi

2

2

skala likert 110

7

7

Laporan

60

60

0

0

D.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

D.1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

D.2 Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan

D.2.1 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP

unit

D.2.2 Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP

unit

0

0

unit unit unit M2

19

19

8 0 140

64 0 240

M2

0

100

D.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP D.2.4 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP D.2.5 Tersedianya sarana dan prasarana BPKP D.2.6 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP D.2.7 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP 1. Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Rp

3.680.405.600

4.030.710.000

2. Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP

Rp

19.611.845.203

20.064.043.000

3. Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4. Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Jumlah

Rp Rp Rp

1.087.694.500 501.475.000

1.188.135.000 1.350.975.000

24.881.420.303

26.633.863.000

24

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 BAB III – Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam dalam

Perjanjian

Kinerja

Tahunan.

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015.

A. CAPAIAN KINERJA

P

engukuran

capaian

kinerja

Tahun

2015

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Pengukuran dilakukan terhadap realisasi kinerja tahun 2015 dan

membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pengukuran pencapaian kinerja pada tingkatan organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 adalah

pada pencapaian sasaran

program (outcome) dengan dukungan pencapaian sasaran kegiatan (Output). Capaian kinerja (Outcome) Program pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing sasaran program tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Program ”Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan akan bermuara

pada

penyelenggaraan

pemberian akuntabilitas

informasi

assurance

pengelolaan

dan

keuangan

rekomendasi

atas

negara/daerah

dan

pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan

masyarakat dan stakeholder lainnya tentang

25


pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan

dini

terhadap

kemungkinan

terjadinya

penyimpangan

atau

kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015–2019 . Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara” sampai dengan tahun 2015 sebesar 62,77% atau mencapai 120% dari target periode yang sama sebesar 40%. Realisasi sebesar 62,77% merupakan perbaikan yang terjadi atas 233 tindak lanjut dari 624 rekomendasi yang disampaikan. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang terjadi di tahun 2015 diantaranya sebagai berikut: 1) Kekurangan

pekerjaan

atas

program

PNPM,

pertanggungjawaban

pengembalian pinjaman bergulir anggota, dan pembentukan tim intensifikasi penagihan yang melibatkan satker PIP Kabupaten telah diselesaikan; 2) Gambar Pasca Pelaksanaan (As Built Drawing) sesuai hasil opname dilapangan dan pencatatan hasil pekerjaan PPIP dalam Profil Desa serta pembukuan ke dalam Kekayaan Inventaris Desa telah dilaksanakan;

26


3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah telah dibentuk dan dilaksanakan konsolidasi laporan keuangan tingkat wilayah; 4) Catatan atas Laporan Keuangan dan CaLK BMN tingkat satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan wilayah telah disusun sesuai dengan format dalam PER-57/PB/2013; 5) Pengelolaan dana kapitasi JKN dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dilaksanakan pembayaran dana jasa pelayanan kesehatan Puskesmas yang tertunggak; 6) Kekurangan pembayaran tunjangan profesi Guru TK Non PNS dan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan profesi Guru TK Non PNS telah diselesaikan; 7) Pemilihan Konsultan Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat dilaksanakan lebih selektif serta kekurangan pekerjaan telah dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat; 8) Telah dibuat perbaikan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan melakukan melakukan lelang ulang atas pembangunan puskesmas rawat inap Abiansemal 1; 9) Progres fisik pekerjaan penambahan jaringan transmisi dan reservoir air bersih di Kabupaten Badung wilayah selatan lebih cepat dilaksanakan; 10) Terdapat mekanisme rekonsiliasi aset antara kabupaten/kota dengan Biro Aset Provinsi; 11) Disusun Kebijakan Akuntansi berbasis akrual pada Pemda termasuk aset dan mensosialisasikannya; 12) Implementasi tata kelola keuangan desa dengan menggunakan SIMDA Desa pada desa di 5 Kabupaten Klungkung, Gianyar, Bangli, Denpasar, dan Badung; 13) Buku kurikulum 2013 dimanfaatkan sebagai bahan tambahan belajar mengajar dan pengembangan metode pembelajaran di kelas; 14) Dilakukan koreksi atas jumlah penggunaan/sisa DAK TA 2014 dalam Laporan Realisasi Penyerapan DAK TA 2014 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

27


15) Dilaksanakan

rekonsiliasi

penggunaan

DAK

antara

Kepala

Bagian

Keuangan Setda dan Kepala SKPD penerima DAK; 16) Dilaksanakan update data awal barang milik daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi nyata sebagai bahan usulan penghapusan; 17) Disusun database penerima hibah/bansos untuk meminimalisir penerimaan yang berulang; 18) Dilaksanakan upaya peningkatan SDM pengelola BMD melalui bimbingan teknis pengelolaan BMD; 19) Proses mapping rekening anggaran yang menggunakan akun Permendagri 13 Tahun 2016 dan perubahannya ke dalam rekening/akun Permendagri 64 tahun 2014 telah selesai dilaksanakan; 20) Kelebihan bahan pada harga kontrak pembangunan gedung (instalasi gawat darurat) RSUD Buleleng telah diperhitungkan dengan revisi kontrak 21) Kelebihan pembayaran kontrak pekerjaan peningkatan jalan Pulau Irian, Pendem - Silangjana, Jineng Dalem-Poh Pendem 3 paket telah disetorkan; 22) Perbaikan peraturan Bupati mengenai honorarium dengan menambahkan penjelasan batasan penerimaan honor per kegiatan per bulan; 23) Dilaksanakan verifikasi proposal dana hibah pada Dinas Kebudayaan dan telah dibuat SOP evaluasi hibah; 24) Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung dengan dibentuk tim tata kelola GCG, serta dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen kepada seluruh pegawai; 25) Telah disusun langkah-langkah strategis dan nyata

dalam upaya

menyelesaikan kewajiban kepada negara pada PDAM Kabupaten Bangli; 26) Pedoman GCG PDAM Kabupaten Buleleng telah dilakukan finalisasi sesuai hasil reviu tim pendamping; 27) Corporate Plan PDAM Kabupaten Buleleng telah dimanfaatkan untuk kegiatan perencanaan kegiatan tahunan;

28


28) Water meter yang sudah tidak terpakai pada PDAM Kabupaten Gianyar sudah mendapat persetujuan dari pemilik untuk dihapuskan; 29) Perizinan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan telah diurus oleh Direksi PDAM Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar; 30) Direksi BRSU Kabupaten Tabanan telah menyesuaikan RBA tahun mendatang dengan RSB-nya, serta telah menetapkan target kinerja tahunannya; 31) Personil SPI PD BPR Werdhi Sedana Gianyar sudah tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan; 32) Rekomendasi untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan pada 14 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah selesai dihitung dengan nilai kerugian negara sebesar Rp11.389.872.292,00; 33) Rekomendasi memberikan pendapat berdasarkan keahlian akuntansi dan auditing atas kasus tindak pidana korupsi ditingkat penyidikan maupun pengadilan atas hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada 28 kasus Tindak Pidana Korupsi; 34) Rekomendasi

atas

efisiensi/penghematan

pengeluaran

keuangan

negara/daerah sebesar Rp29.312.340.473,87 yang terdiri dari : -

1 rekomendasi atas penyesuaian harga pada Pembangunan Bendungan Titab sebesar Rp4.173.445.393,00;

-

3 rekomendasi atas klaim pekerjaan tambah pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 sebesar Rp25.138.903.080,37.

35) Rekomendasi penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan pada 2 kasus sengketa kontrak pekerjaan klaim tiang pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 antara PT Jasa Marga Bali dengan PT Waskita Karya (Persero). Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan. Realisasi

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

dana

sebesar

Rp3.643.620.010,00 atau 95,33% dari anggaran sebesar Rp3.822.021.500,00

29


dan dengan SDM sebanyak 12.412 OH atau 74,7% dari rencana tahun 2015 sebanyak 16.621 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 120% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 95%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program Perbaikan pengelolaan

Keuangan Negara” tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 120% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 74,7%. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai

perbaikan

tatakelola,

perbaikan

sistem

pengendalian

intern

pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 108 rekomendasi atau mencapai 98% dari target tahun 2015 sebanyak 110 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan audit, evaluasi, bimtek, asistensi pada satu pemprov, sembilan kabupaten/kota, dan korporasi di wilayah Provinsi Bali. 2. Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” Kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern ditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada K/L/P/K dalam rentang lima tingkat mulai dari Tingkat Rintisan, Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi (K/L/P/K) yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya

dan

ketaatan

pelaksanaan

dengan

peraturan

perundang-

undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong K/L/P/K dalam meningkatkan kualitas SPIP-nya.

30


Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai”. Realisasi indikator kinerja yang dilakukan evaluasi pada 2 (dua) Pemerintah Daerah (Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar) sampai dengan tahun 2015 sebesar 40% atau mencapai 80% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Realisasi sebesar 40% merupakan rata-rata persentase total tingkat penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar 40% dan pada Pemerintah Kota Denpasar sebesar 40% yang dilakukan Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP pada tahun 2015. Belum tercapainya target disebabkan Pemerintah Daerah belum sungguh-sungguh melaksanakan tindak lanjut atas saran perbaikan yang telah disampaikan dalam perbaikan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP menuju level 3 (Terdefinisi). Realisasi

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

dana

sebesar

Rp124.852.000,00 atau 88,02% dari anggaran sebesar Rp141.851.500,00 dan dengan SDM sebanyak 604 OH atau 67,3% dari rencana tahun 2015 sebanyak 898 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 80% lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana sebesar 88,02%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 80% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 67,3%. Penyebab penggunaan dana dan pendayagunaan SDM belum efisien adalah belum ditindaklanjutinya rekomendasi penilaian maturitas untuk memperoleh maturitas level 3 oleh Pemda yang dievaluasi pada tahun 2014. Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/P/K serta

31


Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan

tatakelola,

perbaikan

sistem

pengendalian

intern

pengelolaan

keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja indikator

“Rekomendasi kinerja

Pembinaan

“Rekomendasi

Penyelenggaraan Pembinaan

Realisasi

SPIP/SPI”.

Penyelenggaraan

SPIP/SPI”

sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 2 rekomendasi yang dihasilkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Disamping itu, dalam mendukung kualitas penerapan SPI telah dilakukan pendampingan penilaian risiko pada Komisi Pemilihan Umum dan fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada SKPD.

3. Sasaran Program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” Fakta bahwa fungsi APIP yang belum optimal dalam menunjang terwujudnya tata kelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membawa suatu kegamangan bagi pemerintah, khususnya bagi pimpinan K/L/P/K dengan minim latar belakang birokrasi. Untuk tujuan ini strategi dan kebijakan nasional Pengawasan Intern Pemerintah,

diarahkan

untuk

mengawal

Pencapaian

Sasaran

Pokok

Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN berbasiskan pada magnitut dan kepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Risiko

dimaksud

adalah

risiko

yang

menghambat

pencapaian

sasaran

pembangunan nasional. Dengan harapan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kondisi kapabilitas pengawasan intern ini, maka kebijakan nasional pengawasan intern diarahkan untuk membangun kapabilitas pengawasan intern yang mampu mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui peningkatan Kapabilitas APIP dan peningkatan Maturitas SPIP. Dengan kebijakan ini, maka APIP diarahkan untuk mempunyai kapabilitas yang mampu melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional

secara komprehensif, sinergis dan integratif didukung

oleh SPIP yang handal. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian

32


sasaran pembangunan terkait khusus K/L/P/Knya dan BPKP meningkatkan Kapabilitas pengawasan intern APIP. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik

(good

governance)

dan

dalam

melakukan

pengawasan

keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas APIP menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil assessment BPKP menunjukan kecilnya jumlah APIP yang berada pada posisi level 3 perlu menjadi perhatian segenap komponen pemerintah dengan berbagai upaya maksimal guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Sasaran

program

“Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

K/L/P”

dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu “Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)” yang diukur dengan membandingkan antara jumlah APIP Pemda yang kapabilitasnya telah mencapai level 3 dengan jumlah APIP Pemda yang sudah dinilai leveling Kapabilitasnya. Target outcome untuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 5% atau dari 10 APIP Daerah yang ada di Provinsi Bali belum ada yang ditargetkan mencapai level 3 di tahun 2015. Realisasi indikator sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dilakukan pengukuran pencapaiannya, selain belum ada target jumlah APIP yang ditetapkan juga tidak terdapat APIP Daerah di Provinsi Bali yang telah mencapai kapabilitas level 3. Belum terukurnya capaian kinerja, disebabkan sampai dengan tahun 2014 (baseline) seluruh APIP Daerah di Provinsi Bali berada pada Level 1 (Initial) dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah kegiatan Bimtek peningkatan kapabilitas dari level 1 (Initial) menuju level 2 (Insfrastructure). Bimtek Peningkatan Kapabilitas selama periode tahun 2015 pada 5 APIP Pemda menghasilkan 3 APIP Daerah yang mencapai Level 2 dengan perbaikan. Jika dibandingkan dengan target Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2019

33


sebesar 100% untuk APIP Provinsi dan 70% untuk APIP Kabupaten/Kota telah mencapai Level 3, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan. Realisasi

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

dana

sebesar

Rp67.165.000,00 atau 100,49% dari anggaran sebesar Rp66.837.000,00 dan SDM sebanyak 416 OH atau 151% dari rencana tahun 2015 sebanyak 275 OH. Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP” sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 2 rekomendasi.

Realisasi

tersebut

diwujudkan

melalui

kegiatan

Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP pada 5 APIP Pemda dengan hasil sebagai berikut: No 1

APIP Daerah Insp. Kab Badung

Baseline 2014 Level 1

Hasil Bimtek 2015 Level 2 dgn Perbaikan

2

Insp. Kota Denpasar

Level 1

Level 1

3

Insp . Kab Gianyar

Level 1

Level 2 dgn Perbaikan

4

Insp. Kab Tabanan

Level 1

Level 2 dgn Perbaikan

5

Insp. Kab Buleleng

Level 1

Level 1

Selain melaksanakan Bimtek yang menjadi target Perwakilan (KF1) tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Bali juga melaksanakan perbantuan penugasan Bimtek dan Evaluasi Tata Kelola APIP yang merupakan Tapkin Pusbin JFA tahun 2015, yaitu: No

APIP Daerah

Baseline 2014

Hasil Bimtek 2015

1

Insp. Provinsi Bali

-

Level 1

2

Insp. Kabupaten Bangli

-

Level 1

3

Insp. Kabupaten Karangasem

-

Level 1

4

Insp. Kabupaten Jembrana

-

Level 1

34


Program dukungan dihasilkan melalui kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Koordinasi,

antara lain melalui kegiatan

Pemantauan

dan

Evaluasi,

Penyusunan Perencanaan,

Penyelenggaraan

dan

Pembinaan

Komunikasi dan Informasi Publik, Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tata Laksana, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran, untuk pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” dan “Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesetmaan”. Berdasarkan hasil survei kepuasan pegawai atas layanan kesetmaan pada tahun 2015 sebesar 7,56 dengan skala likert 1-10 atau mencapai 108% dari target 7 dengan skala likert 1-10. Realisasi indikator kinerja persepsi Kepuasan layanan Kesetmaan didukung dengan dana

sebesar

Rp21.449.808.079,00

atau

94,9%

dari

anggaran

sebesar

Rp22.603.153.000,00 dan SDM sebanyak 13.383 OH atau 155% dari rencana tahun 2015 sebanyak 8.603 OH.

B. REALISASI ANGGARAN Anggaran

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bali

tahun

2015

sebesar

Rp26.633.863.000,00, dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp25.285.445.089,00 atau 94,94%. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program No.

Program

Anggaran 2015

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

22.603.153.000

21.449.808.079

% Capaian Thd Anggaran 94,90

4.030.710.000

3.835.637.010

95,16

26.633.863.000

25.285.445.089

94,94

2

Jumlah

Realisasi 2015

35


Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja No. 1 2 3

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Anggaran 2015

Realisasi 2015

17.277.826.000 8.005.062.000 1.350.975.000

17.008.419.769 7.064.033.220 1.212.992.100

26.633.863.000

25.285.445.089

% Capaian Thd Anggaran 98,44 88,24 89,79 94,94

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 94,94% atau telah mencapai 97,33% dari target penyerapan sesuai Disbursement Plan sebesar 97,54%. Hal-hal yang mendukung tercapainya realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 adalah: 1. Ketepatan pengajuan dan pembayaran gaji dan tunjangan; 2. Ketepatan pengajuan SPJ Perjalanan Dinas; 3. Ketepatan dalam pengajuan SPJ belanja operasional; Selain bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan juga didukung Dana Pihak Ketiga (Dana Mitra) dengan realisasi tahun 2015 sebagai berikut:

No

Bidang

1.

Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Rp186.053.817,00

2.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Rp385.021.000,00

3.

Akuntan Negara Jumlah

Realisasi Dana Pihak Ketiga

Rp8.480.000,00 Rp579.554.817,00

36

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 BAB IV – Penutup

BAB IV PENUTUP Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Amanat tersebut dieksplisitkan dan diperbaharui lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peran BPKP yang mengemuka adalah kewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan APIP lain. Sinergi dan koordinasi ini menjadi kaidah pelaksanaan tugas pengawasan BPKP dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam meningkatkan kapabilitas pengawasan intern, meningkatkan maturitas SPIP dan dalam melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama, pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, meliputi: a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; dan b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas

keuangan

negara/daerah

dan

pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan

37


Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Pencapaian sasaran program tahun 2015 adalah sebagai berikut: Program

06

01

Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Program

Target tahun 2015

Realisasi tahun 2015

Capaian tahun 2015

Perbaikan pengelolaan keuangan negara

40%

62,77%

120%

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

50%

40%

80%

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

5%

-

-

7 skala dari likert

108%

1-10

7,56 skala dari likert 1-10

penilaian

maturitas

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Tidak tercapainya sasaran program disebabkan: a. belum

ditindaklanjutinya

rekomendasi

untuk

memperoleh maturitas level 3 oleh Pemda yang dievaluasi pada tahun 2014; b. Tingkat Kapabilitas APIP Pemda di wilayah Provinsi Bali belum ada yang ditargetkan mencapai level 3 pada tahun 2015; Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: a. Menyelenggarakan sosialisasi maupun Diklat SPIP. b. Mendorong Satgas Penyelenggaraan SPIP SKPD dapat bersama dengan unit kerja SKPD (Biro/Bidang/Seksi/Sekretariat/Subbagian) melakukan

38


pemetaan/ mapping berbagai kegiatan yang pengendalian internnya masih lemah dan bersifat krusial/laten. c. BPKP Perwakilan selaku pembina SPIP melaksanakan evaluasi/penilaian tingkat maturitas SPIP pada 8 (delapan) Pemerintah Daerah d. Mendorong komitmen pimpinan daerah dalam peningkatan kapabilitas APIP sesuai target RPJMN dan pakta yang telah ditandatangani

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---

39

Lampiran 1/1 -1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Uraian IKU No 1

Sasaran Strategis

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

40,00

62,77

120,00

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

2 Persentase

%

50,00

40,00

80,00

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

3 Persentase

%

5,00

0,00

0,00

skala likert 1-10

7,00

7,56

108,00

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

Perbaikan Jumlah tindak lanjut Meningkatnya Kualitas 1 Persentase Tata Kelola, Manajemen dibandingkan dengan Akuntabilitas Risiko, dan Pengendalian rekomendasi hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Intern Pengelolaan dan Pembangunan Keuangan Negara Nasional penerapan Maturitas SPIP Pemerintah kelima Unsur SPIP/ pada Daerah (Level 3) K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kapabilitas APIP Pemda Daerah (Level 3) (Level 3)

2

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Jumlah

KEUANGAN

SATUAN

4 Persepsi

Kepuasan Hasil survei kepuasan layanan layanan Kesetmaan Bagian Tata Usaha

PROGRAM

ANGGARAN (Rp000)

REALISASI (Rp000)

SDM (OH) %

RENCANA

REALISASI

%

Keterangan

3.822.022

3.643.620

95,33

16.621

12.412

74,68

51,385

141.852

124.852

88,02

898

604

67,26

34,26

66.837

67.165

100,49

275

416

151,27

22.603.153

21.449.808

94,90

8.603

13.383

155,56

26.633.863

25.285.445

26.397

26.815

101,58

94,94

Lampiran 2/1 - 1

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2015 DENGAN TARGET 2019 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI No

SASARAN STRATEGIS

1

2

1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

2

IKU 3

SATUAN

REALISASI 2015

TARGET IKU 2019

% REALISASI 2015 THD TARGET 2019

Keterangan 8

4

5

6

7=5/6

Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

%

62,77

70,00

89,67

Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

%

40,00

50,00

80,00

%

0,00

70,00

0,00

skala likert 1-10

7,56

8,00

94,50

Meningkatnya Kualitas Persepsi Kepuasan layanan Kesetmaan Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Lampiran 3/ 1 - 1

CAPAIAN KINERJA OUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2015 Dana No.

1

SASARAN STRATEGIS

Kegiatan

Realisasi

Capaian (%)

110

108

98,18

3.822.022

3.643.620

95,33

16.621

12.412

74,68

2

2

100,00

141.852

124.852

88,02

898

604

67,26

2

2

100,00

66.837

67.165

100,49

275

416

151,27

Laporan

60

60

100,00

21.252.178

20.236.816

95,22

8.603

13.383

155,56

unit

48

48

100,00

384.100

348.590

90,76

-

-

-

unit

72

72

100,00

316.000

275.756

87,26

-

-

-

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP

M2

140

140

100,00

264.875

221.332

83,56

-

-

-

Tersedianya sarana prasarana BPKP

dan

M2

100

100

100,00

187.500

180.261

96,14

-

-

-

Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

M2

100

100

100,00

198.500

187.053

94,23

-

-

-

Satuan

Meningkatnya Kualitas Tersedianya informasi hasil Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Akuntabilitas Pengelolaan pengawasan dalam mencapai Keuangan dan Pembangunan perbaikan tatakelola, Nasional perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan Rekomendasi Pembinaan Rekomendasi negara/daerah, dan Penyelenggaraan SPIP/SPI peningkatan kapabilitas APIP Rekomendasi Kapabilitas APIP

2

SDM (OH)

Target

Indikator Kinerja Output

Pembinaan Rekomendasi

Meningkatnya Kualitas Tersedianya dukungan Jumlah Layanan Dukungan Layanan Dukungan Teknis manajemen dan pelaksanaan Manajemen Perwakilan BPKP pengawasan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset Tersedianya alat pengolah data secara optimal dalam BPKP mencapai kepuasan layanan Tersedianya Alat Rumah tangga kesesmaan BPKP

Rencana (Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

Target

Realisasi

%

Lampiran : 4/1 - 2

TABULASI KUESIONER KEPUASAN LAYANAN KESETMAAN PEGAWAI PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2015 INVESTIGASI No

IPP

AKN

APD

P3A

TATA USAHA

Pertanyaan Σ

Jumlah Koresponden

Σ

Jumlah Koresponden

Σ

Jumlah Koresponden

Σ

Jumlah Koresponden

Σ

Jumlah Koresponden

Σ

Jumlah Koresponden

Total Koresponden

Σ

RataRata

Nilai Nilai Kepuasan Kepuasan per Sub Bag

Kepegawaian 1 2 3 4

Apakah anda merasa puas atas pelayanan pengurusan/Penetapan angka kredit? Apakah anda merasa puas atas pelayanan kenaikan pangkat? Apakah anda merasa puas dengan penerapan disiplin di lingkungan Perwakilan BPKP Bali? Apakah anda merasa puas dengan penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Bali?

5

Apakah anda merasa puas atas pelayanan pengurusan hak cuti?

6

Apakah anda merasa puas atas pelayanan pengangkatan dan pemberhentian/ pembebasan sementara terhadap Apakah anda merasaJFA? puas atas pelayanan hak-hak kepegawaian lainnya (askes, sertifikat, pensiun dan lainlain, sebutkan)? Bagaimana menurut pendapat anda atas PKS yang dilaksanakan?

7

8

973

14

305

4

1.091

14

1.789

25

1.408

18

299

4

5.865

79

74,24

1.042

14

615

8

1.121

14

1.705

22

1.393

18

584

7

6.460

83

77,83

939

14

620

9

1.067

14

1.899

25

1.346

18

579

8

6.450

88

73,30

946

14

591

9

1.079

14

1.842

25

1.304

18

551

8

6.313

88

71,74

1.015

14

675

9

1.060

13

1.993

25

1.416

18

561

7

6.720

86

78,14

935

14

365

5

1.067

14

1.743

23

1.377

18

386

5

5.873

79

74,34

986

14

690

9

1.111

14

1.865

25

1.394

18

566

7

6.612

87

76,00

1.006

14

645

9

1.074

14

1.914

25

1.394

18

501

7

6.534

87

75,10

1.049

14

720

9

1.152

14

2.025

25

1.461

18

653

8

7.060

88

80,23

1.004

14

715

9

1.159

14

2.014

25

1.475

18

663

8

7.030

88

79,89

1.056

14

700

9

1.154

14

1.981

25

1.473

18

651

8

7.015

88

79,72

1.049

14

691

9

1.150

14

1.992

25

1.473

18

663

8

7.018

88

79,75

75,09

Keuangan 9 10 11 12

Bagaimana menurut pendapat anda atas pelayanan terhadap pengurusan gaji? Apakah anda merasa puas atas pelayanan terhadap pengurusan Tukin/ Tunjangan Kinerja? Apakah anda merasa puas atas pelayanan terhadap pengurusan rapel gaji/tunjangan? Bagaimana menurut pendapat anda atas pelayanan kenaikan gaji berkala?

79,89

Umum 13 14 15 16 17

18 19 20

21 22

23

24

Apakah anda sudah merasa puas atas pelayanan pemrosesan perencanaan Surat Tugas di lingkungan kerja anda? menurut pendapat anda kondisi keamanan Bagaimana di lingkungan kerja anda? Bagaimana menurut pendapat anda kondisi kebersihan di lingkungan kerja anda? Apakah menurut pendapat anda penyediaan perlengkapan ATK sudah sesuai dengan kebutuhan? Apakah anda merasa puas atas pelayanan perpustakaan? Bagaimana menurut pendapat anda kondisi kenyamanan mushola dan tempat ibadah lainnya di lingkungan kerja anda? Bagaimana menurut pendapat anda kondisi perparkiran di lingkungan kerja anda? Bagaimana menurut pendapat anda pemanfaatan/ pengelolaan gedung di lingkungan kerja anda sudah optimal? Apakah menurut pendapat anda penyediaan sarana alat pengolah data sudah sesuai kebutuhan? Apakah menurut pendapat anda pelayanan terhadap penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sudah sesuai dengan kebutuhan? (Bagi pegawai yang menempati rumah dinas) Apakah anda merasa penyediaan rumah dinas bagi pegawai telah memadai? Apakah anda merasa puas atas pelayanan terhadap penggandaan dan penjilidan Laporan Hasil Audit/Laporan Hasil Evaluasi?

943

14

580

8

1.074

14

1.767

25

1.313

17

525

7

6.202

85

72,96

1.008

14

640

9

1.083

14

1.859

25

1.393

18

592

8

6.575

88

74,72

1.020

14

451

8

1.074

14

1.831

25

1.294

18

530

8

6.200

87

71,26

1.055

14

686

9

1.146

14

1.819

25

1.390

18

638

8

6.734

88

76,52

1.001

14

635

9

1.085

14

1.798

25

1.259

17

510

7

6.288

86

73,12

993

13

460

6

1.130

14

1.968

25

1.412

18

631

8

6.594

84

78,50

1.005

14

670

9

1.103

14

1.929

25

1.391

18

615

8

6.713

88

76,28

1.000

14

680

9

1.103

14

1.910

25

1.390

18

630

8

6.713

88

76,28

1.026

14

715

9

1.094

14

1.793

25

1.397

18

530

7

6.555

87

75,34

1.003

14

720

9

1.089

14

1.805

25

1.374

18

625

8

6.616

88

75,18

75,64

74,90 -

956

13

765

9

1.070

14

1.875

25

1.388

18

415

5

6.469

84

77,01

74,90 INVESTIGASI No

Σ 25

Apakah anda merasa puas atas pengembangan budaya kerja di lingkungan kerja anda?

26

Apakah anda merasa puas atas pengelolaan kearsipan di lingkungan kerja anda?

27

28

29 30

IPP

AKN

APD

P3A

TATA USAHA

Jumlah Koresponden

Σ

Jumlah Koresponden

Jumlah Koresponden

Pertanyaan

Apakah anda merasa puas atas penyediaan dan pelayanan jaringan komputer/ internet di lingkungan kerja anda? Apakah anda merasa puas dengan pembangunan sarana dan prasarana Tahun 2015 di lingkungan kerja anda? Apakah anda merasa puas atas pemeliharaan sarana dan prasaran Tahun 2015 di lingkungan kerja anda? Apakah anda sudah merasa puas atas perawatan gedung kantor Tahun 2015 di lingkungan kerja anda?

Jumlah Koresponden

Σ

Jumlah Koresponden

Σ

Σ

Σ

Jumlah Koresponden

Σ

Total Koresponden

RataRata

889

13

625

9

1.059

14

1.890

25

1.372

18

575

8

6.410

87

73,68

1.019

14

716

9

1.073

14

1.843

25

1.369

18

600

8

6.620

88

75,23

925

14

685

9

1.053

14

1.632

25

1.402

18

616

8

6.313

88

71,74

916

13

709

9

1.069

14

1.878

25

1.386

18

591

8

6.549

87

75,28

995

14

695

9

1.034

14

1.910

25

1.379

18

590

8

6.603

88

75,03

1.004

14

689

9

1.031

14

1.900

25

1.384

18

605

8

6.613

88

75,15

Lampiran : 4/2 - 2

Nilai Nilai Kepuasan Kepuasan per Sub Bag

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015 Pengantar PENGANTAR

Recommend Documents