PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013

Jalan Gatot Subroto Km 5.5 Medan Medan-20122

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Medan,

Juli 2013

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto NIP 19600825 198903 1 001

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

……..

Pernyataan Tanggung Jawab

……..

Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca

1 5

III. Catatan atas Laporan Keuangan

6

A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum

6

A.2. Kebijakan Teknis

7

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

8

A.4. Kebijakan Akuntansi

9

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

17

B.2. Belanja Negara

18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar

23

C.2. Aset Tetap

24

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

28

C.4. Ekuitas Dana Lancar

29

C.5. Ekuitas Dana Investasi

29

D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

29

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

29

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

29

D.4. Informasi Revisi Anggaran

30

D.5. Dana Mitra Kerja

30

D.6. Rekening Pemerintah

30

D.7. Pengungkapan Lain-lain

31

Laporan-laporan Pendukung LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

......... .........

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

.........

Neraca Percobaan

.........

Laporan Barang Pengguna

.........

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

.........

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2013

2

dan Per 30 Juni 2012 Tabel 2

:

Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2013 dan Neraca Per 31

3

Desember 2012 Tabel 3

:

Penggolongan Kualitas Piutang

16

Tabel 4

:

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

17

Tabel 5

:

Perbandingan Realisasi PNBP Per 30 Juni 2013 dan Per 30

17

Juni 2012 Tabel 6

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2013

18

dan Per 30 Juni 2012 Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2013 dan Per

19

30 Juni 2012 Tabel 8

:

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2013 dan Per

20

30 Juni 2012 Tabel 9

:

Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2013 dan Per 30

21

Juni 2012 Tabel 10

:

Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2013 dan Per 30

22

Juni 2012 Tabel 11

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

23

Tabel 12

:

Rincian Persediaan

23

Tabel 13

:

Rincian Mutasi

23

Tabel 14

:

Rincian Aset Tetap

24

Tabel 15

:

Rincian Saldo Tanah

25

Tabel 16

:

Rincian Pembelian Alat Kantor

26

Tabel 17

:

Rincian Rehabilitasi Rumah

27

Tabel 18

:

Rincian Penyusutan

27

Tabel 19

:

Rincian Utang PFK

28

Tabel 20

:

Revisi Anggaran

30

Tabel 21

:

Dana Mitra Kerja

30

Tabel 22

:

Perhitungan penyusutan dan akumulasi Peralatan dan Mesin

Tabel 23

:

Perhitungan penyusutan dan akumulasi Gedung dan Bangunan

Tabel 24

:

Perhitungan penyusutan dan akumulasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel 25

:

Perhitungan penyusutan dan akumulasi Aset Tetap Lainnya

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan - 20122 Telepon (061) 8474847 (Hunting), Faksimile (061) 8472842, Email : [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan

Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan,

Juli 2013

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto NIP 19600825 198903 1 001

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013

RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni Tahun Anggaran 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 Juni TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) sebesar Rp.121.252.365,00 dan tidak

terdapat anggaran Pendapatan Negara dan Hibah selama semester I tahun 2013. Realisasi

Belanja

Negara

pada

semester

I

TA

2013

adalah

sebesar

Rp.9.526.112.316,00 atau mencapai 42,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.22.614.433.000,00.

-1-


Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2013 dan Semester I TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 30 Juni 2013 Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

Anggaran

Realisasi

0,00

121.252.365

22.614.433.000

9.526.112.316,

30 Juni 2012 % Real. thd Anggaran 0,00

Realisasi 48.810.339

42,12 10.004.341.946

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012. Jumlah Aset adalah sebesar Rp 94.091.769.245,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 734.747.518,- dan Aset Tetap sebesar Rp 93.357.021.727,Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.541.166.667,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 93.550.602,yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 193.580.851,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp93.357.021.727,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

-2-


Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012 Uraian Aset Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Utang kepada pihak ke tiga Pendapatan diterima di muka Uang muka dari KPPN Jumlah kewajiban jangka pendek Jumlah kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana

Tanggal Necara 30 Juni 2013 31 Des 2012 (Rp) (Rp)

Kenaikan/ (penurunan) (Rp)

%

734,747,518 93,357,021,727 94,091,769,245

328,985,584 108,512,231,716 108,841,217,300

405,761,934 (15,155,209,989) (14,749,448,055)

35,000,000

29,170,764

5,829,236

6,166,667 500,000,000

20,041,667 -

(13,875,000) 500,000,000

-225.00 100.00

541,166,667 541,166,667

49,212,431 49,212,431

491,954,236 491,954,236

90.91 90.91

193,580,851 93,357,021,727 93,550,602,578

279,773,153 108,512,231,716 108,792,004,869

(86,192,302) (15,155,209,989) (15,241,402,291)

-44.53 -16.23 -16.29

55.22 -16.23

-15.68

16.65

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

-3-

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Per 30 Juni TA 2013

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2013 DAN 30 JUNI 2012 (Dalam Rupiah)

30 Juni 2013 Uraian

Catatan

Anggaran

Realisasi (Netto)

30 Juni 2012 % Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

-

121,252,365

100.00

48,810,339

-

121,252,365

100.00

48,810,339

1. Belanja Pegawai

13,009,044,000

5,495,653,021

42.24

5,844,738,263

2. Belanja Barang

9,040,289,000

3,522,838,107

38.97

3,855,585,333

3. Belanja Modal

565,100,000

495,101,427

87.61

303,978,350

22,614,433,000

9,513,592,555

42.07

10,004,301,946

Jumlah Pendapatan BELANJA

Jumlah Belanja

-4-


II. NERACA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA NERACA PER 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012 ( dalam Rupiah)

NAMAPERKIRAAN ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap JUMLAHASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka Uang Muka dari KPPN Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAHKEWAJIBAN EKUITASDANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan DalamAset Tetap Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAHEKUITASDANA JUMLAHKEWAJIBANDANEKUITASDANA

-5-

CATATAN

30 JUNI 2013

Rp Rp Rp

31 DESEMBER20112

500,000,000 Rp 234,747,518 Rp 734,747,518 Rp

328,985,584 328,985,584

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

66,726,722,433 6,132,991,525 35,700,878,283 386,632,989 60,107,913 (15,650,311,416) 93,357,021,727 94,091,769,245


66,726,722,433 5,736,490,098 35,602,278,283 386,632,989 60,107,913 108,512,231,716 108,841,217,300

Rp Rp Rp Rp Rp

35,000,000 6,166,667 500,000,000 541,166,667 541,166,667

Rp Rp Rp Rp Rp

29,170,764 20,041,667 49,212,431 49,212,431

Rp

234,747,518 Rp

328,985,584

Rp

(35,000,000) Rp

(29,170,764)

Rp Rp

(6,166,667) Rp 193,580,851 Rp

(20,041,667) 279,773,153

Rp Rp Rp Rp

93,357,021,727 93,357,021,727 93,550,602,578 94,091,769,245

Rp Rp Rp Rp

108,512,231,716 108,512,231,716 108,792,004,869 108,841,217,300


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar. 9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

-6-

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Rencana Strategis

A.2.

KEBIJAKAN

TEKNIS

PERWAKILAN

BPKP

PROVINSI

SUMATERA UTARA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 dan kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah. Melalui peran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara diharapkan kualitas Laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan Akuntabel,akurat dan tranparan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berkomitmen dengan visi mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntanbel dan tranfaran melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Lapaoran Keuangan Kementrian/Negara yang berkualitas. Untuk mewujudkan visi tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa langkah stategis sebagai berikut: •

Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi

akuntansi

-7-

pemerintah

kepada

kemenetrian


Negara/Lembaga. •

Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntasi yang diimplentasikan.

•

Mengembangankan sistem pembinaan yang professional dan terpercaya.

•

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

-8-


A.4 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

-9-


terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan

menurut

klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya diantaranya: Aset Lancar

a.Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- 10 -


Piutang

dinyatakan

berdasarkan

hak

dalam yang

neraca telah

menurut

dikeluarkan

nilai surat

yang

timbul

keputusan

penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Aset Tetap

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2013 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

- 11 -


(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang

Piutang Jangka Panjang

Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

- 12 -


yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Lainnya

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud

fisik

serta

dimiliki

untuk

digunakan

dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga

keuangan,

entitas

- 13 -

pemerintahan

lain,

atau

lembaga


internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran

ekonomi

sesudahnya

seperti

transaksi

pembayaran,

perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

- 14 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

- 15 -

Dan Pembentukan


Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Kurang

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Lancar

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Lancar

Diragukan Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal

Penyisihan

0.5% 10%

50% 100%

Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan sset tetap didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan asset tetap dilakukan terhadap: •

Tanah

•

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

•

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasar dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan atau usang yang telah diusulkan

- 16 -


kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang diusulkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukaan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012,sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 nilai yang diusulkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan mengunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor:59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka penyusutan barang milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah pusat,secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

- 17 -

4 tahun


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp 121.252.365,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada per 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp.121.252.365,Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Sementara itu realisasi Belanja Negara 30 Juni TA 2013 sebesar Rp.9.526.112.316,- atau 42,12% dari anggaran sebesar Rp.22,614.433.000,dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP No 1

2

Uraian

Anggaran

Realisai Pendapatan Negara dan Hibah PNBP "- Penerimaan Pajak "- Penerimaan Negara Bukan Pajak "- Penerimaan Hibah Realisai Belanja Negara "- Belanja Rupiah Murni "- Belanja Pinjaman LN "- Belanja Rupiah Pendamping "- Belanja Hibah

Realisasi

%

22,614,433,000 -

121,252,365 -

42.12 -

9,526,112,316 -

-

-

Realisasi PNBP Lainnya per 30 Juni TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 72.442.026,- atau 148,42 % dibandingkan 30 Juni TA 2012. Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan realisasi PNBP Per 30 Juni 2013 dan Per 30 Juni 2012 No

Uraian

Per 30 Juni 2013

Kenaikan/ (penurunan)

Per 30 Juni 2012

Rp Pendapatan sewa tanah gedung dan 1 bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya 2 Pendapatan denda keterlambatan 3 penyelesaian pekerjaa pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 4 TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 5 Jumlah

14,468,403

Rp

10,623,088

3,845,315

Rp

37,000,000

(37,000,000)

Rp

1,187,220

(1,187,220)

Rp

31

9,335,037

Rp

-

97,448,894

121,252,365 Rp

48,810,339

72,442,026

9,335,068 97,448,894 Rp

- 17 -

%

148.42


B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara RP 9.513.592.555-,

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp. 9.513.592.555,- atau sebesar 42,12 % dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 adalah sebesar Rp.22.614.433.000,- Anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2013 Kode

Uraian Jenis Belanja

Jenis Blj.

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

51

Belanja Pegawai

13,009,044,000

5,495,653,021

42.24

52

Belanja Barang

9,040,289,000

3,522,838,107

38.97

53

Belanja Modal

565,100,000

495,101,427

87.61

22,614,433,000

9,513,592,555

42.07

Jumlah

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 14,000,000,000 Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

12,000,000,000

Belanja Pegaw ai

Belanja Barang 10,000,000,000 Belanja Modal

13,009,044,000

5,495,653,021

9,040,289,000

3,522,838,107

565,100,000

495,101,427

Rencana Realisasi

8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

- 18 -

Belanja Modal

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Realisasi belanja per 30 Juni TA 2013 mengalami penurunan sebesar Rp.490.066.262 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh penurunan belanja pegawai, penurunan belanja barang, dan penurunan belanja modal. Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja per 30 Juni TA 2013 dan 2012 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp)

per 30 Juni TA 2013

per 30 Juni TA 2012

Rp

%

51

Belanja Pegawai

5,495,653,021

5,844,727,734

(349,074,713)

-5.97

52

Belanja Barang

3,522,838,107

3,854,952,733

(332,114,626)

-8.62

53

Belanja Modal

495,101,427

303,978,350

191,123,077

62.87

(490,066,262)

-4.90

Jumlah

Belanja Pegawai

Naik/ (Turun)

9,513,592,555

10,003,658,817

B.2.1 Belanja Pegawai

Rp5.495.653.021.-

Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp5.495.653.021. dan per 30 Juni 2012 sebesar Rp5.844.727.734. Penurunan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan penurunan belanja pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

- 19 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2013 dan per 30 Juni 2012 Uraian Belanja Gaji Pokok PNS

Juni 2013 (Rp)

%

4,033,819,700

(326,081,180)

(8.08)

Belanja Pembulatan Gaji PNS

71,919

70,268

1,651

2.35

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

292,465,520

321,294,670

(28,829,150)

(8.97)

Belanja Tunj. Anak PNS

95,218,748

106,923,156

(11,704,408)

(10.95)

Belanja Tunj. Struktural PNS

70,260,000

86,650,000

(16,390,000)

(18.92)

Belanja Tunj. Fungsional PNS

493,340,000

563,720,000

(70,380,000)

(12.48)

Belanja Tunj.PPh PNS

154,338,075

154,916,269

(578,194)

(0.37)

Belanja Tunj. Beras PNS

237,465,000

208,051,200

29,413,800

14.14

Belanja Uang Makan PNS

346,654,000

318,283,000

28,371,000

8.91

Belanja Tunj.Umum PNS

48,795,000

51,010,000

(2,215,000)

(4.34)

-

-

-

61,826,000

-

61,826,000

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja

5,508,172,782 12,519,761

5,844,738,263 10,529

(336,565,481) 12,509,232

(5.76) 118,807.41

Realisasi Belanja Netto

5,495,653,021

5,844,727,734

(349,074,713)

(5.97)

Belanja Uang lembur

3.522.838.107

Naik/ (Turun)

3,707,738,520

Belanja Tunj.Lain-lain termasuk Uang Duka PNS

Belanja Barang Rp

Juni 2012 (Rp)

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.3.522.838.107 dan per 30 Juni 2012 sebesar Rp.3.854.952.733. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 8,62% persen antara lain disebabkan karena penurunan belanja barang . Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini

- 20 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2013 dan per 30 Juni 2012 Uraian Belanja keperluan Perkantoran

Juni 2013 (Rp)

Juni 2012 (Rp) 322,714,869

61,771,391

19.14

42,982,950

33,731,250

9,251,700

27.43

8,784,590

11,174,370

(2,389,780)

(21.39)

48,382,000

32,350,000

16,032,000

49.56

Belanja barang operasional lainnya

13,600,000

27,359,000

(13,759,000)

(50.29)

Belanja bahan

11,607,900

9,115,300

2,492,600

27.35

Belanja honor output kegiatan

Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan kerja

37,129,000

-

37,129,000

Belanja barang non operasional lainnya

384,749,644

192,225,000

192,524,644

100.16

Belanja langganan listrik

127,528,061

114,333,341

13,194,720

11.54

Belanja langganan telepon

9,397,779

9,101,658

296,121

3.25

belanja langganan air

4,391,365

11,411,520

(7,020,155)

(61.52)

-

12,000,000

(12,000,000)

(100.00)

90,239,500

182,558,000

(92,318,500)

(50.57)

114,148,090

119,206,745

(5,058,655)

(4.24)

1,679,142,218

806,715,580

872,426,638

108.15

566,268,750

1,971,588,700

(1,405,319,950)

(71.28)

Belanja jasa profesi Belanja Biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan mesin Belanja Perjalanan Biasa Belanja perjalanan Lainnya Realisasi Belanja Bruto

3,522,838,107

3,855,585,333

-

632,600

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Rp.495.101.427

%

384,486,260

Belanja Penahan Daya Tahan Tubuh

Belanja Modal

Naik/ (Turun)

3,522,838,107

3,854,952,733

(332,747,226)

(8.63) -

(332,114,626)

(8.62)

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.495.101.427 dan per 30 Juni 2012 sebesar Rp.303.978.350. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 62,87% persen antara lain disebabkan penurunan belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini

- 21 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2013 dan per 30 Juni 2012 Uraian

Juni 2013 (Rp)

Juni 2012 (Rp)

Belanja Modal Tanah

Naik/ (Turun)

% -

-

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

396,501,427

155,462,000

241,039,427

155.05

Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan

98,600,000

98,935,000

(335,000)

(0.34)

-

49,581,350

(49,581,350)

Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Bruto

495,101,427

303,978,350

191,123,077

-

-

-

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

495,101,427

- 22 -

303,978,350

191,123,077

62.87

62.87

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.500.000.000,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 500.000.000,-. sedangkan per 31 Desember 2012 Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasi, dikelola,dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Tabel11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran No.

Jenis

1 2

Bank Uang Tunai Setara Kas (UP yang belum di LPJ kan) Jumlah

3 Persediaan Rp.328.985.584

C.1.2

30 Juni 2013

31 Desember 2012

Rp Rp

11,875,250

Rp Rp

-

Rp Rp

488,124,750 500,000,000

Rp Rp

-

Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 234.747.518,- dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 328.985.584,- mengalami penurunan sebesar Rp 94.238.066,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 12 Rincian Persediaan No.

Uraian

30 Juni 2013

31 Desember 2012

1

Barang Konsumsi

Rp

194,528,550

Rp

289,927,600

2

Bahan untuk Pemeliharaan

Rp

5,350,000

Rp

9,030,000

3

Bahan Baku

Rp

4,780,000

Rp

5,895,000

4

Persediaan Lainnya

Rp

30,088,968

Rp

24,132,984

Jumlah

Rp

234,747,518

Rp

328,985,584

Mutasi Persediaan pada semester I tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 13 Rincian Mutasi

Kode

Uraian

Mutasi

Nilai s.d 31/12/2012

117111 barang konsumsi

Rp289,927,600

Rp

Tambah 49,263,800 Rp

117113 bahan untuk pemeliharaan 117131 bahan baku 117199 Persediaan lainnya Jumlah

Rp9,030,000 Rp5,895,000 Rp24,132,984 Rp328,985,584

Rp Rp Rp Rp

14,017,500 41,874,080 105,155,380

Rp Rp Rp Rp

Kurang 144,662,850 3,680,000 15,132,500 35,918,096 199,393,446

Nilai s.d 30/06/2013 Rp194,528,550 Rp5,350,000 Rp4,780,000 Rp30,088,968 Rp234,747,518

Pengurangan sekitar Rp. 199.393.446,-merupakan pemakaian selama semester I tahun 2013 dan penambahan sebesar Rp. 105.155.380,- merupakan pembelian selama semester I tahun 2013. - 23 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Nilai buku Aset Tetap Rp. 93.357.021.727

C.2

Aset Tetap

Nilai perolehan asset tetap per

30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp.93.357.021.727,- dan Rp.108.512.231.716 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

No. 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Jumlah Akumulasi Penyusutan Jumlah

Tanah Rp.66.726.722.433,-

Tabel 14 Rincian Aset Tetap 30 Juni 2013 Rp 66,726,722,433 Rp 6,132,991,525 Rp 35,700,878,283 Rp 386,632,989 Rp 60,107,913 Rp Rp 109,007,333,143 Rp (15,650,311,416)

Rp

93,357,021,727


31 Desember 2012 66,726,722,433 5,736,490,098 35,602,278,283 386,632,989 60,107,913 108,512,231,716 -

Rp

108,512,231,716

C.2.1 Tanah Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 66.726.722.433,- Tidak terdapat perubahan nilai maupun luas tanah dalam periode semester I tahun 2013. Rincian saldo tanah per 30 Juni 2013 terdiri dari:

- 24 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

KIB 1 (tanah untuk bangunan 1 tempat kerja)

No

Luas (m2)

46,683,224,993

2(tanah bangunan perumahan tempat tinggal)

18615 Rp

15,675,319,200

3

3(tanah bangunan perumahan tempat tinggal)

679 Rp

306,364,800

1785 Rp

1,158,465,000

331 Rp

66,312,540

758 Rp

701,684,000

915 Rp

343,179,900

306 Rp

1,792,172,000

38499 Rp

66,726,722,433

6(tanah bangunan perumahan tempat tinggal) 7(tanah bangunan perumahan 7 tempat tinggal) 6

8

Mesin Rp.627.110.563,-

15110 Rp

2

4 4(tanah bangunan perumahan tempat tinggal) 5(tanah bangunan perumahan 5 tempat tinggal)

Nilai Buku Peralatan dan

Nilai

8(tanah bangunan perumahan tempat tinggal) Jumlah

C.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai perolehan berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp.6.132.991.525,- dan Rp5.736.490.098,-.. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp.627.110.563,- . Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi Masuk -Pembelian Mutasi Keluar -reklasifikasi menjadi aset lain-lain Saldo per 30 Juni 2013 Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 Nilai Buku Per 30 Juni 2013

5,736,490,098 396,501,427 6,132,991,525 (5,505,880,962) 627,110,563

Mutasi alat tambah kantor meliputi: Pembelian alat kantor Transfer Masuk Jumlah

Intrakomptabel Rp 396,501,427 Rp Rp 396,501,427

- 25 -

Ekstrakomptabel Rp Rp Rp -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 Penjelasan: Pembelian alat kantor senilai Rp 396.501.427,- terdiri dari pengadaan: Tabel 16 Rincian Pembelian Alat Kantor

Intrakomptabel Barang Unit Lemari besi/ Metal 18 Buffet 1 Roll Opek 4 White board 1 Alat Penghancur Kertas 1 LCD Projector/ fokus 1 Papan Pengumuman 1 Kursi besi/ metal 23 Sice 5 Meja Rapat 1 AC Split 4 Televisi 1 Lensa Kamera 1 Camera Digital 1 Wireless amplifier 1 PC unit 5 Note Book 3 Printer 7 Scanner 7 External/Portable Hardisk 2 Jumlah 88

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Nilai 43,121,448 5,223,275 129,540,000 1,200,000 2,980,000 6,350,000 2,150,184 21,670,900 21,399,500 4,581,820 25,309,100 15,720,000 13,331,500 9,779,000 8,880,000 36,547,500 28,644,000 8,131,200 9,500,000 2,442,000 396,501,427

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan peralatan dan mesin disajikan pada Tabel 22 Nilai Buku Gedung dan Bangunan Rp.25.664.172.626,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai perolehan gedung dan bangunan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp.35.602.278.283,- dan Rp25.664.172.626,-. Sedangkan nilai buku gedung dan bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp.25.664.172.626,-.,- . Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi Masuk -Pengembangan Saldo per 30 Juni 2013 Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 Nilai Buku Per 30 Juni 2013

35,602,278,283 98,600,000 35,700,878,283 (10,036,705,657) 25,664,172,626

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi: Pengembangan Nilai Gedung

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

Rp

Rp

- 26 -

98,600,000

-


Penjelasan: Penambahan nilai gedung sebesar Rp 98. 600.000,- berasal dari rehabilitasi 6 unit rumah negara golongan I Perwakilan BPKP Sumatera Utara, dengan rincian: Tabel 17 Rincian Rehabilitasi Rumah

No 1 2 3 4 5 6

Jenis Rumah Negara Gol.I Tipe B Rumah Negara Gol.I Tipe C Rumah Negara Gol.I Tipe C Rumah Negara Gol.I Tipe C Rumah Negara Gol.I Tipe D Rumah Negara Gol.I Tipe D JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Nilai 15,182,000 11,004,000 11,528,000 20,352,000 20,000,000 20,534,000 98,600,000

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan gedung dan bangunan disajikan pada Tabel 23 Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.278.908.192,-

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp.386.632.989,- Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp.278.908.192,- . Tidak terdapatr perubahan nilai terhadap jalan, irigasi, dan jaringan sampai dengan 30 Juni 2013. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi Masuk Saldo per 30 Juni 2013 Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 Nilai Buku Per 30 Juni 2013

386,632,989 386,632,989 (107,724,797) 278,908,192

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan disajikan pada Tabel 24 Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Rp.60.107.913,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai perolehan Aset tetap lainnya dan nilai buku per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp.60.107.913,- Tidak terdapat akumulasi penyusutan asset tetap lainnya. Mutasi nilai Aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi Masuk Saldo per 30 Juni 2013 Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2013 Nilai Buku Per 30 Juni 2013

60,107,913 60,107,913 60,107,913

. Nilai dan perhitungan penyusutan dan akunmulasi penyusutan asset tetap lainnyan disajikan pada Tabel 25. Nilai Buku Penyusutan Aset Tetap Rp.15.650.311.416

C.2.6

Penyusutan Aset Tetap

Sesuai dengan amanat Perdirjen Perbendaharaan Nomor 55 Tahun 2012 mulai 1 Januari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah malakukan penyusutan aser tetap. Penyusutan aset - 27 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 tetap tersebut per 30 Juni 2013 sebesar Rp. 15.650.311.416, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 18 Rincian Penyusutan

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Irigasi Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Jumlah

Nilai Awal 66,726,722,433 6,132,991,525 35,700,878,283 82,650,989 303,982,000 60,107,913 109,007,333,143


Penyusutan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,505,880,962 10,036,705,657 16,530,197 91,194,600 15,650,311,416


Nilai Akhir 66,726,722,433 627,110,563 25,664,172,626 66,120,792 212,787,400 60,107,913 93,357,021,727

Secara rinci penghitungan penyusutan tertera dalam table.

Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN

Nilai Buku Utang kepada

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Pihak Ketiga Rp.35.000.000.-

C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013 sebesar Rp 35.000.000,- sedangkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 29.170.764,Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 19 . Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No 1

Uraian Belanja barang yang masih harus dibayar

Total

Nilai Buku Pendapatan Diterima Dimuka Rp6.166.667,-

C.3.2

Jumlah Rp35,000,000

Penjelasan

Tagihan Listrik, Telepon, Air Bulan Juni 2013

Rp35,000,000

Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka baik per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp.6.166.667,- sedangkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 20.041.667,-. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara.

Nilai Buku Uang Muka dari KPPN Rp.500.000.000,-

C.3.3 Uang Muka dari KPPN Saldo uang muka dari KPPN per 30 Juni 21013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing adalah Rp.500.000.000,- dan Rp.0,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

- 28 -


EKUITAS Nilai Buku Ekuitas Dana

C.4 Ekuitas Dana Lancar

Lancar Rp.234.747.518,-

C.4.1

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 30 Juni 2013 Rp 234.747.518,- dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 328.985.584,C.4.2

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 30 Juni 2013 adalah Rp.(35.000.000),- dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp (29.170.764),C.4.3

Barang/Jasa yang harus diserahkan

Jumlah barang/ jasa yang harus diserahkan untuk periode 30 Juni 2013 adalah Rp.(6.166.667),- dan per 31 Desember 2012 adalah Rp. (20.041.667),-

Nilai Buku Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp.93.357.021.727,-

C.5 Ekuitas Dana Diinvestasikan C.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2013 sebesar Rp.93.357.021.727,- dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 108.512.231.716,- yang merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak ada Kejadian Penting atau yang menonjol setelah tanggal Neraca atau per 30 Juni 2013. D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Tidak Terdapat Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran. Belanja Pendapatan atas sewa ATM BRI Tagihan Listrik, Telepon, dan Air JUMLAH

2012 Rp 6,166,667 Rp 35,000,000 Rp 41,166,667

- 29 -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 D.4 INFORMASI REVISI ANGGARAN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan S-339/MK.02/2013 hal Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/ Lembaga tahun 2013 telah melakukan penghematan anggaran berupa pemotongan belanja barang dari program 089.01.01 senilai Rp. 253.640.000,- Adapun rincian penghematan anggaran di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Tabel 20 Revisi Anggaran

Prog/Keg/Output 089.01.01

3676

089.01.02

3678

089.01.06

3689 3701

JUMLAH

Semula 002 Rp 1,924,330,000 994 001 Rp 13,009,044,000 996 Rp 81,250,000 997 Rp 97,750,000 998 Rp 99,000,000 003 Rp 38,347,000 001 Rp 4,950,499,000 Rp 20,200,220,000

Anggaran Penghematan Rp 253,640,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 253,640,000

Total Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,670,690,000 13,009,044,000 81,250,000 97,750,000 99,000,000 38,347,000 4,950,499,000 19,946,580,000.00

D.5 DANA MITRA KERJA Dana Mitra Kerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni 2013 adalah sejumlah Rp.2.158.157.000,Dengan rincian sebagi berikut: Tabel 21 Rincian Dana Mitra Kerja

Bidang IPP APD AN INVEST JUMLAH

PP

REALISASI DANA (dlm ribuan)

LHP 40 54 20 114

35 40 14 89

432,337 1,470,550 255,270 2,158,157

Mekanisme pertanggungjawaban DMK seluruhnya dikelola oleh pihak K/L ataupun Pemda yang bersangkutan. D.6 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional

Sumatera Utara adalah

- 30 -

Perwakilan BPKP Provinsi

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 30 Juni TA 2013 1) REKENING PEMERINTAH Nama Rekening

:

Bendahara Pengeluaran BPKP SUMUT

Kode Satker

:

450567

Jenis Rekening

:

Giro

No. Rekening

:

0336.01.0000865.30.6

Rek. An

:

Bendahara Pengeluaran BPKP SUMUT

Nama Bank/Kantor Pos

:

Bank BRI KC Inskandar Muda

Saldo Per 30 Juni 2013 (Kas dan

:

500.000.000,-

Setara Kas) D.7

PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP213/PW02/1/2012 Tentang Pununjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Mei 2013 telah dilakukan penggantian

Kuasa Penggunan Anggaran

: Drs. Bonny Anang Dwijanto

Pejabat Pembuat Komitmen

: Ikhwansyah

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Darmawan Bendahara

: Sri Girdar

Menjadi

Kuasa Penggunan Anggaran

: Drs. Bonny Anang Dwijanto

Pejabat Pembuat Komitmen

: Ikhwansyah

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Sutikno Bendahara

: Sri Girdar

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto NIP. 19600825 198703 1 001

- 31 -


- 32 -

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Recommend Documents