PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN HASIL PENGAWASAN ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA PADA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2013

Nomor: LHPP-016/PW18/1/2014 Tanggal 15 JANUARI 2014

Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2013

KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP berperan melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sebagai implementasi atas amanah tersebut, BPKP melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para stakeholder serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara pada Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 berisi rangkuman informasi secara menyeluruh atas hasil pengawasan dan pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan juga sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara terhadap satker Kementerian/Lembaga (K/L) dan unit kerja di lingkungan Pemda di Provinsi Sulawesi Utara. Laporan disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral. BPKP selaku auditor pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui pemberian jasa assurance dan consulting yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian program prioritas nasional yang pro-job, pro-poor, dan pro-growth dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking), menuju Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara. Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Gubernur untuk pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan daerah pada umumnya. Manado, 15 Januari 2014 Kepala Perwakilan,

Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal pemerintah dengan jasa assurance dan consulting diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai tujuannya. Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi merupakan salah satu target pengawasan yang diemban oleh BPKP dalam memerankan fungsi assurance agent dan consulting agent, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam melakoni peranan sebagai assurance agent dan consulting agent di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berhasil merangkum informasi komprehensif hasil pengawasan berkaitan dengan akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam suatu Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013. Laporan ini menyajikan secara sistematis kelompok hasil pengawasan BPKP dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral, dengan hasil sebagai berikut: 1. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Akuntabilitas pelaporan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 menunjukkan dampak positif ditandai dengan peningkatan opini BPK atas LKPD tahun 2012 yaitu;  Sembilan pemda mengalami peningkatan (Provinsi Sulawesi Utara dari WDP menjadi WTP; Kota Manado dan Kota Kotamobagu dari TW

menjadi

WDP;

Kota

Tomohon,

Kabupaten

Bolaang

Mongondow, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Selatan, PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

iii


Bolaang Mongondow Timur, dari TMP menjadi WDP; dan Kabupaten Talaud dari TMP menjadi TW);  Enam pemda memperoleh opini yang tetap, dan  Satu pemda mengalami penurunan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK (terutama opini TW dan TMP) disebabkan antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

dengan ketentuan yang

berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda. Selain opini atas LKPD, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga

melakukan

audit

keuangan

bersifat

dukungan

atas

proyek/kegiatan yang didanai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Berdasarkan hasil audit atas PHLN tahun anggaran 2012, pada umumnya dengan opini menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Dari hasil kompilasi dan analisis terhadap LKPD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 untuk mengetahui rasio pertumbuhan dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir, diperoleh beberapa simpulan antara lain:  Total aset mengalami kenaikan sebesar 14,71% dan terjadi penurunan total kewajiban sebesar 0,01% dengan kenaikan terbesar pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 30,79% dari nilai Rp350.807 juta menjadi Rp458.821 juta;  SILPA tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp83.886 juta atau 9,43% dengan kenaikan terbesar pada Kota Manado sebesar 564,25% dari nilai Rp16.936 juta menjadi Rp112.501 juta;  PAD mengalami kenaikan sebesar 21,06% dengan kenaikan terbesar pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 63,72% dari nilai Rp4.784 juta menjadi Rp7.833 juta; PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

iv


v

 PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar 11,18%;  Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar 88,67%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara daerah masih tergantung dari Pendapatan Transfer. 2. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset Peningkatan nilai aset sebesar 14,71% dalam LKPD tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 belum diimbangi dengan peningkatan pengelolaan aset secara baik. Hal ini terlihat masih dijumpai permasalahan antara lain: No

Jenis Aset

Masalah

Lokasi

Nilai (Rp)

1

Tanah

Masih tercatat pada kabupaten induk, namun telah dimanfaatkan oleh kabupaten/kota pemekaran

Kab. Minahasa (Induk), Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara dan Kab. Minahasa Selatan

7.100.750.000,00

2

Tanah

Dikuasai pihak lain

Kota Tomohon

6.672.400.000,00

3

Tanah

Hasil reklamasi pantai sebesar 16% yang belum diterima dari pengembang

Kota Manado

4

Tanah

Belum bersertifikat Rp83.016.743.326,00

 Kota Manado  Kab. Minahasa  Kab. Minahasa Utara  Kab. Talaud  Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab Talaud

senilai

5

Tanah

Tanah yang keliru pencatatannya karena milik pemerintah desa

6

Peralatan dan Mesin

Dikuasai pihak lain

Kota Tomohon

7

Peralatan dan Mesin

Tidak diketahui keberadaannya senilai Rp17.865.173.790,63

 Kota Manado  Kab. Minahasa Utara  Kab. Talaud

84.112.069.500,00

312 Bidang 784 Bidang 77.545.461.451,00 1.915.000.000,00 3.556.281.875,00 9.482.407.000,00

320.767.200,00 1.436.750.000,00 15.887.479.346,19 540.944.444,44

Kondisi tersebut berdampak pada tidak diperolehnya opini WTP terhadap LKPD. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA


Selain itu, hasil kegiatan fisik yang tidak dimanfaatkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp16.201.301.159,43 dan yang terbesar pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

sebesar

Rp8.911.197.000,00. Aset-aset eks dana dekonsentrasi tahun 2001 s.d. 2005 sebesar Rp79.100.161,107,00 dan tahun tahun 2006 s.d. 2009 (Bansos) sebesar Rp242.365.762,00 tidak diadministrasikan secara memadai oleh kabupaten/kota sehingga tidak diketahui jumlah dan nilai, serta keberadaannya. 3. Hasil

Pengawasan

atas

Akuntabilitas

Pewujudan

Iklim

bagi

Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman. Strategi preventif berupa penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi. Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui kegiatan pengawasan peningkatan tatakelola BUMD dan peningkatan kapasitas APIP. Apabila dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh KPK, Kota Bitung memperoleh nilai Indeks Integritas Daerah tertinggi ketiga sebesar 7,54 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,82 dari 60 Pemerintah Kota yang dijadikan sample. 4. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Lintas Sektoral Pengawasan dilaksanakan melalui audit 3E dengan hasil di antaranya bahwa:  Masih terdapat dana bergulir (revolving fund) PNPM yang tertahan di masyarakat sebesar Rp115.559.401.378,00. Disamping itu, terdapat potensi permasalahan mengenai status kepemilikan aset berupa tagihan eks dana bergulir (KSM, SPP, dan UEP) sebesar


vi


Rp328.338.922.910,00 dan termasuk status kelembagaan simpan pinjam tersebut;  Belum tersedianya dana pendamping yang memadai untuk kegiatan Raskin dan PPIP;  Aset-aset yang berasal dari kegiatan infrastruktur pada program pusat (PNPM dan PPIP) sebesar Rp197.648.892.570,00 belum ada mekanisme penyerahan kepada pemerintah kabupaten/kota/ desa/kelurahan. Kondisi ini menjadi sangat penting untuk segera ditetapkan mekanisme pengelolaan dan pencatatannya mengingat telah disahkan RUU Desa oleh DPR tanggal 18 Desember 2013. Aset-aset tersebut nantinya akan menjadi aset masing-masing desa. Hal ini berdampak terhadap pencapaian program kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan,

Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001


vii


viii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. ii RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………

iii

DAFTAR ISI ………………………………………………….…………………

viii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….

ix

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………

xii

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………………………...

1

A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN ………………………

1

B. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET ……………………………………………......

6

C. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH ……………………………………………. D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL.......................................................................................

8 9

BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN ……………………………………

11

A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB ……….

11

B. GAMBARAN UMUM …………………………………………………..

12

C. URAIAN HASIL PENGAWASAN …………………………………….

15

1. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN ………………….

15

2. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET …………………………………………...

27

3. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH ………………………………………..

38

4. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL ……........................................................................

44

LAMPIRAN I LAMPIRAN II



DAFTAR TABEL Tabel 1

Halaman

Perkembangan Keuangan

Opini

Pemerintah

BPK

atas

Daerah

di

Laporan Wilayah

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2012…… Tabel 2

Perkembangan

Opini

BPK

atas

16

Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Per Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2012………………………………………………… Tabel 3

17

Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2012……………...

Tabel 4

Perkembangan Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2012……

Tabel 5

20

Kompilasi LRA Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2012………………..

Tabel 7

19

Kompilasi Neraca Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2012…………......

Tabel 6

18

21

Hasil Pemetaan SDM Pengelola Keuangan pada Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 - 2012…………………………………

Tabel 8

23

Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2011 - 2013…………...

Tabel 9

24

Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013………………………

Tabel 10

Koreksi

atas

Belanja

Negara

dari

Audit

Penyesuaian Harga Tahun 2013…………………


25

29

ix


Tabel 11

Koreksi

atas

Belanja

Negara

dari

Audit

Pemutusan Kontrak Tahun 2013…………………

30

Tabel 12

Hasil Monitoring Pengelolaan DAK Tahun 2013..

30

Tabel 13

Gambaran Permasalahan dari Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013……

Tabel 14

Monitoring

atas

Rencana

Aksi

31

Prioritas

Pembangunan Nasonal pada Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 Tabel 15

Permasalahan Hasil Monitoring Atas Rencana Aksi

Prioritas

Pembangunan

Nasional

Per 31 Desember 2012..................................... Tabel 16

Prioritas

Pembangunan

Nasional

Per 31 Juni 2013...............................................

39

Indeks Integritas Unit Layanan Pemkot di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013.....

Tabel 19

33

Indeks Integritas Sektor Publik Pemkot di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013.....

Tabel 18

33

Permasalahan Hasil Monitoring Atas Rencana Aksi

Tabel 17

32

39

Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013.................................

Tabel 20

Hasil Audit Investigatif di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2013......................

Tabel 21

40

41

Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2013...............................................

Tabel 22

41

Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2013......................

Tabel 23

Kegiatan

Pengawasan

Dalam

41

Rangka

Peningkatan Tatakelola BUMD/BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2013.......


42

x


Tabel 24

Kegiatan

Peningkatan

Wilayah

Provinsi

Kapasitas

APIP

Sulawesi

di

Utara

Tahun 2012 – 2013........................................... Tabel 25

Saldo

Pinjaman

PNPM

Mandiri

Perkotaan

(Pinjaman KSM) Per 31 Desember 2013............. Tabel 26

42

47

Saldo Pinjaman PNPM Mandiri PerdesaanSimpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Per 31 Desember 2012...............................................

Tabel 27

48

Saldo Pinjaman PNPM Mandiri PerdesaanPinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Per 31 Desember 2013...............................................

Tabel 28

Nilai Pekerjaan Konstruksi Pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan Per 31 Desember 2012..........

Tabel 29

49

Nilai Pekerjaan Konstruksi Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Per 31 Desember 2012.........

Tabel 30

48

Nilai

Pekerjaan

Konstruksi

PPIP

Per

31 Desember 2013...............................................


49

50

xi


DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Perspektif Informasi (Accountability 4.0)


Halaman Hasil

Pengawasan

11

xii


LAMPIRAN Lampiran I

Kompilasi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2012

Lampiran II

Hasil Monitoring Pengelolaan DAK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013


xiii


BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan melihat trend perkembangan opini BPK pada setiap Pemda, dapat disimpulkan bahwa atas LKPD tahun 2012, sesuai kualitas opini BPK maka 9 (sembilan) pemda mengalami peningkatan (Provinsi Sulawesi Utara dari WDP menjadi WTP; Kota Manado dan Kota Kotamobagu dari TW menjadi WDP; Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dari TMP menjadi WDP; dan Kabupaten Talaud dari TMP menjadi TW), 6 (enam) pemda memperoleh opini yang sama (tetap), dan hanya 1 (satu) pemda mengalami penurunan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK (terutama opini TW dan TMP) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam

sistem

penyusunan

laporan

keuangan,

serta

kurang

memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda. Untuk laporan keuangan BUMD tahun 2011 dan 2012 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, belum terdapat BUMD yang diberikan opini dari eksternal auditor. Walaupun demikian, dapat kami informasikan bahwa opini audit eksternal auditor atas BUMD tahun 2010 relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2010, terdapat 4 (empat) BUMD yang memperoleh opini WDP, sedangkan pada tahun 2009, sebanyak 3 (tiga) BUMD yang memperoleh opini WDP. Selain opini atas LKPD dan LK BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan audit keuangan bersifat dukungan atas PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

1


audit keuangan yang dilakukan BPKP Pusat atas Proyek/Kegiatan yang

didanai

dengan

Pinjaman/Hibah

Luar

Negeri

(PHLN).

Berdasarkan hasil audit keuangan dukungan atas LK PHLN tahun 2012, pada umumnya opini menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Selain

opini

audit

atas

laporan

keuangan,

indikator

kualitas

akuntabilitas keuangan negara/daerah juga diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemda oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang dibantu oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil evaluasi Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2012, tidak terdapat

Pemda yang

memperoleh peringkat “Baik”. Secara umum hasil evaluasi pelaporan kinerja Pemda tahun 2012 menunjukkan ada kemajuan dibandingkan dengan tahun 2011. Walaupun telah terdapat kemajuan, namun perlu dilakukan upaya peningkatan SAKIP khususnya untuk Pemda dengan kategori LAKIP kurang dan sangat kurang. 2. Kompilasi Laporan Keuangan Pemda Dari hasil kompilasi dan analisis terhadap LKPD untuk mengetahui rasio pertumbuhan dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir, sebagai berikut: 2.1. Secara umum, total aset seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 14,71% dan terjadi penurunan total kewajiban rata-rata sebesar 0,01%. Kenaikan total aset terbesar adalah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 30,79%, yang nilainya dari Rp350.807 juta menjadi Rp458.821 juta. 2.2. Rasio aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. (Aset lancar Rp1.260.637 juta/Hutang Jangka Pendek Rp238.258 juta) tahun 2012 sebesar 529,11%, sedangkan tahun 2011 sebesar 477,73%. Dengan demikian dari tahun 2011 ke tahun 2012

menunjukkan

kenaikan.


Rasio

terbesar

aset

lancar

2


dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun 2012 adalah pada Kabupaten Minahasa Utara sebesar 7.334,29% (Aset lancar Rp79.008 juta/Hutang Jangka Pendek Rp1.077 juta). 2.3. SILPA tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 terdapat kenaikan sebesar Rp83.886 juta atau 9,43%. Hal ini menunjukan terdapat kenaikan sisa uang pada akhir tahun. Kenaikan SILPA terbesar dari tahun 2011 ke tahun 2012 terdapat pada Kota Manado sebanyak 564,25%, yang nilainya dari Rp16.936 juta menjadi Rp112.501 juta. 2.4. Secara umum, PAD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 21,06%, namun demikian jika PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan, diperoleh rasio sebesar 11,18% Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar 88,67%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara masih tergantung dari Pendapatan Transfer. Kenaikan PAD terbesar dari tahun 2011 ke tahun 2012 terdapat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 63,72%, yang nilainya dari Rp4.784 juta menjadi Rp7.833 juta. 2.5. Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja di tahun 2012 menunjukkan rasio yang masih kecil yaitu sebesar 22,35%, Apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2011 sebesar 25,39% trendnya menunjukkan perubahan yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja Pemda di wilayah Sulawesi Utara untuk investasi infrastruktur dan aset lainnya masih rendah. Sementara itu, Belanja Pegawai dibandingkan dengan Jumlah Belanja tahun 2012 menunjukkan rasio sebesar 51,33%, apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 50,49% menunjukkan trend kenaikan. 2.6. Belanja Tak Terduga tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp16.749 juta atau 208,22%. 2.7. Pembiayaan netto tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp193.880 juta atau 31,56%.


3


3. Kapasitas SDM Kompeten Dalam proses pelaporan keuangan, Pemerintah daerah memerlukan kapasitas SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintah dan/atau sistem pengelolaan keuangan daerah. Pada kenyataannya, hal ini justru menjadi kendala di beberapa Pemda, dimana kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan masih sangat kurang. 4. Kegiatan Pembinaan Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilakukan adalah: 4.1. Pemerintah Daerah, antara lain: 4.1.1. Asistensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4.1.2. Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4.1.3. Asistensi

Penyusunan

APBD

(RAPBD)

termasuk

perubahan anggaran (RAPBD-P) 4.1.4. Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah 4.1.5. Asistensi SIMDA (Keuangan, BMD, Gaji dan Pendapatan) 4.1.6. Asistensi/Bimtek

pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan 4.1.7. Asistensi reviu laporan

keuangan pemerintah daerah

dengan inspektorat kabupaten/kota. 4.2. Kementerian/Lembaga, antara lain: 4.2.1. Kegiatan

Bimtek/Asistensi

penyusunan

LKKL

Bidang

Perekonomian, antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik. 4.2.2. Kegiatan Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam antara lain pendampingan pada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan Kejaksaan Tinggi.


4


5. Rencana Aksi Fokus rencana tindak ke depan, sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut: 6.1. Memberikan reward dan punishment kepada SKPD untuk meningkatkan dukungan kepala SKPD terhadap komitmen kepala daerah dalam upaya mewujudkan good governance dan clean government. 6.2. Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk tim lintas pemerintah Kabupaten/Kota untuk menuntaskan masalah terkait penyerahan aset dari pemerintah induk ke daerah-daerah pemekaran. 6.3. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan mutasi dan rotasi SDM harus mempertimbangkan faktor ketersediaan kompetensi yang dibutuhkan oleh bidang-bidang terkait. 6.4. Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota

mengoptimalkan

peran

Satgas SPIP. 6.5. Peningkatan kualitas SAKIP Pemda melalui pendampingan penyusunan LAKIP Pemda. 6.6. Pemerintah


menganggarkan

dana

pendamping atas APBN/Loan sesuai kesepakatan yang telah diatur (DDUB), sehingga penyaluran dana dari Pusat tidak terhambat, termonitor dengan baik dan tujuan program dapat tercapai. 6.7. Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menganggarkan dana untuk monitoring dan evaluasi, sehingga kegiatan pusat di daerahnya dapat terpantau secara optimal. 6.8. SKPD-SKPD yang mengelola dana pusat (dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DUB) agar lebih aktif bekerja sama dengan satker pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang ditunjuk sebagai koordinator dan lebih aktif berkoordinasi dengan K/L terkait.


5


B. AKUNTABILITAS

KEBENDAHARAAN

UMUM

NEGARA

DAN

PENGELOLAAN ASET Pengawasan atas belanja negara (K/L) yang dilaksanakan pada 2013, di antaranya kegiatan audit operasional/keuangan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi dengan permasalahan antara lain: 1. Pengelolaan PNBP dari Terminal Khusus pada KSOP Bitung dijumpai PNBP tidak terpungut sebesar Rp309.024.000,00 atas kapal-kapal penangkap ikan yang berlayar meninggalkan pelabuhan Bitung. 2. Status kepemilikan tanah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung merupakan milik PT Pelindo. 3. Aset-aset eks dana dekonsentrasi tahun 2001 s.d. 2005 sebesar Rp79.100.161,107,00 dan tahun tahun 2006 s.d. 2009 (Bansos) sebesar Rp242.365.762,00 tidak diadministrasikan secara memadai oleh kabupaten/kota sehingga tidak diketahui jumlah dan nilai, serta keberadaannya. Proses

penyusunan

dan

penetapan

APBD

masih

mengalami

keterlambatan yang disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Hasil kegiatan fisik yang tidak dimanfaatkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai sebesar Rp16.201.301.159,43 dan yang terbesar pada Kabupaten

Kepulauan

Siau

Tagulandang

Biaro

sebesar

Rp8.911.197.000,00. Permasalahan utama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ditemukan dari hasil audit BPK yaitu:  Selain itu, terdapat aset tanah senilai Rp7.100.750.000,00 yang masih tercatat pada kabupaten induk (Kabupaten Minahasa) namun telah dimanfaatkan

oleh

kabupaten/kota pemekaran

(Kota Tomohon,

Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan).  Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Tomohon yang dikuasai pihak lain senilai Rp320.767.200,00;  Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai

Rp17.865.173.790,63


terdiri

dari

Kota

Manado

6


Rp1.436.750.000,00,

Kabupaten

Minahasa

Utara

Rp15.887.479.346,19, dan Kabupaten Talaud Rp540.944.444,44;  Tanah

Pemerintah

Kota

Tomohon

yang

dikuasai

pihak

lain

Rp6.672.400.000;  Tanah yang belum bersertifikat senilai Rp83.016.743.326 pada Kota Manado 312 Bidang, Kabupaten Minahasa 784 Bidang, Kabupaten Minahasa Utara 280 Bidang senilai Rp77.545.461.451, Kabupaten Talaud

senilai

Rp1.915.000.000,00

dan

Kabupaten

Bolaang

Mongondow Timur senilai Rp3.556.281.875,00;  Aset tetap tanah hasil reklamasi pantai sebesar 16% yang belum diterima oleh Kota Manado dari pengembang sebanyak 36.155,16 dengan nilai taksiran berdasarkan NJOP Rp84.112.069.500,00;  Aset Tetap Tanah pada Kabupaten Talaud yang keliru pencatatannya karena milik pemerintah desa senilai Rp9.482.407.000,00. Sehubungan dengan kondisi kualitas Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan Aset yang telah diuraikan di atas, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan tata kelola PNBP dan piutang pada satkersatker pengelola PNBP dan piutang Negara untuk terciptanya akuntabilitas yang memadai. 2. Mendorong satker-satker K/L dan dinas-dinas (SKPD) untuk mengelola aset yang dikuasai secara memadai. 3. Untuk aset K/L yang akan diserahkan ke SKPD atau sebaliknya, agar proses hibahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Perlu adanya pengelolaan anggaran yang memadai pada satker-satker baik Pusat maupun Daerah sehingga tidak terjadi konsentrasi pencairan dana pada akhir tahun. 5. Mengadministrasikan dan menginventarisasi aset-aset eks dana dekonsentrasi

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

dan

melakukan

rekonsiliasi dengan K/L terkait. 6. Mendorong Kabupaten induk serta Kabupaten/Kota pemekaran untuk dapat bersama-sama memecahkan permasalahan aset sebagai akibat PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

7


adanya pemekaran Kabupaten/Kota, selanjutnya membuat Berita Acara

Serah

Terima

aset

antara

Kabupaten

induk

dengan

Kabupaten/Kota pemekaran. C. AKUNTABILITAS PEWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman. Strategi preventif berupa penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi. Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui

kegiatan

pengawasan

peningkatan

tatakelola

BUMD

dan

peningkatan kapasitas APIP. Pelaksanaan sosialisasi program anti korupsi (Sospak) dan FCP yang secara kuantitatif belum dapat diukur dampaknya, namun sudah dapat dirasakan

manfaatnya.

Hal

ini

terlihat

dari

keinginan

masyarakat/satker/BUMD dalam mendukung WBK. Keinginan masyarakat untuk membangun

tanpa

korupsi

dapat

terlihat

dari

antusiasme

masyarakat pada saat mengikuti acara sosialisasi. Selain itu, apabila dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh KPK menghasilkan indeks integritas yang diperoleh Kota Bitung dengan nilai Indeks Integritas Daerah tertinggi ketiga sebesar 7,54 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,82 dari 60 Pemerintah Kota yang dijadikan sample. Beberapa

kendala

atau

hambatan

yang

masih

dijumpai

dalam

pelaksanaan akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Daerah dan satker K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Utara antara lain kurangnya Komitmen untuk mewujudkan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah masing-masing. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih yang telah diuraikan di atas, maka PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

8


beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 1. Perlu

dilakukan

perbaikan

kualitas

tata

pemerintahan

dengan

meningkatkan kepatuhan terhadap enam prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan (fairness), efisiensi dan efektifitas. 2. Diperlukan upaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan cepat bagi pengguna layanan. 3. Perlu dilakukan pencanangan Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kepala Daerah di wilayah masing-masing. D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit operasional untuk menilai tingkat efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, serta audit kinerja pada bidang pelayanan publik untuk menilai tingkat ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan kualitas. Selain itu, kegiatan lain adalah melakukan mediasi dalam

rangka

penyelesaian

hambatan

kelancaran

pembangunan

(debottlenecking). Dalam melaksanakan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara selain melakukan audit mandiri, juga melakukan sinergi (quality assurance) dengan APIP di Provinsi Sulawesi Utara. Audit mandiri dilakukan terhadap Program PNPM Mandiri Pedesaan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas dan Program PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan audit secara bersinergi dilakukan bersama Inspektorat Kota Bitung terhadap Program PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bitung. Permasalahan

yang

dijumpai

terkait

dengan

pengawasan

atas

akuntabilitas pengelolaan program lintas sektor, antara lain: 1. Pada program penanggulangan kemiskinan, masih terdapat dana bergulir (revolving fund) senilai Rp115.559.401.378,00 yang tertahan di masyarakat, sehingga tujuan program untuk menggulirkan dana PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

9


tersebut terhambat menyebar merata di masyarakat. Disamping itu, terdapat potensi permasalahan mengenai status kepemilikan aset berupa tagihan eks dana bergulir (KSM, SPP, dan UEP)

sebesar

Rp328.338.922.910,00

dan

termasuk

status

kelembagaan simpan pinjam tersebut. 2. Pengelolaan aset-aset yang berasal dari program penanggulangan kemiskinan (PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PPIP) belum memadai, mengingat belum jelasnya kebijakan tata kelola aset eks program penanggulangan kemiskinan. 3. Selain itu masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyediakan dana pendamping pada PPIP di daerahnya, sehingga program PPIP di daerah tersebut belum optimal. 4. Aset-aset yang berasal dari kegiatan infrastruktur pada program pusat (PNPM

dan

PPIP)

senilai

Rp197.648.892.570,00

belum

ada

mekanisme penyerahan kepada pemerintah desa/kelurahan. Kondisi ini menjadi sangat penting untuk segera ditetapkan mekanisme pengelolaan dan pencatatannya mengingat telah disahkan RUU Desa oleh DPR tanggal 18 Desember 2013. Aset-aset tersebut nantinya akan menjadi aset masing-masing desa. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral yang telah diuraikan diatas, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 1. Perlu penyediaan dana pendamping dari APBD provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan monitoring dan evaluasi program. 2. Perlu adanya kebijakan tata kelola aset eks program penanggulangan kemiskinan

(PNPM

Perdesaan,

PNPM

Perkotaan,

dan

PPIP)

mengantisipasi akan berlakunya UU Desa. 3. Perlu dilakukan audit oleh APIP terhadap dana bergulir (revolving fund) yang macet di masyarakat dan pembahasan dalam penetapan status kelembagaan simpan pinjam UPK. 4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh satuan kerja terkait dan Pemerintah Daerah terkait untuk menyelesaikan permasalahan asset belum dimanfaatkan optimal, penyalahgunaan dana dan pekerjaan konstruksi yang belum selesai pada waktunya. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

10


BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) sebagaimana diikhtisarkan pada Gambar 1 di bawah ini. Hasil Pengawasan: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Indikator:

A

Upaya Perbaikan Kewajaran Laporan Keuangan Terhadap K/L/Pemda (Opini BPK, BPKP, dan Eksternal Auditor Lainnya)

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Indikator:

AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET Indikator:

B

Penyerapan Anggaran, Optimalisasi Penerimaan Negara, Peningkatan Cost Saving (Klaim, Eskalasi Harga, dan Cost Recovery Bidang Migas), dan Pengelolaan Aset Negara

D

Efisiensi, Keekonomisan, dan Efektivitas Program Lintas Sektoral, Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik, dan Penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking)

AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Indikator:

C

Pengungkapan Kasus/Pelanggaran yang Diduga Merugikan Keuangan Negara dan Penyelenggaraan SPIP, FCP, dan GCG

Gambar 1. Perspektif Informasi Hasil Pengawasan (Accountability 4.0) Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun data eksternal adalah data yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dari pihak ketiga, auditor eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan, atau sumber lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

11


satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah, seperti data opini dari BPK dan

auditor

Kementerian

eksternal

lainnya,

Keuangan/Biro

data

penyerapan

Keuangan/Badan

anggaran

Pengelola

dari

Keuangan

Daerah, data pencapaian kinerja program yang menjadi prioritas nasional/bidang/kewilayahan

dari

Kementerian

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, data penegakan hukum terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari penegak hukum, dan sumber lain yang sah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko uji petik (sampling) pengawasan. Namun demikian, para pengguna informasi atas laporan ini dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. B. GAMBARAN UMUM Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 1 provinsi dan 15 kabupaten/kota dipimpin oleh Gubernur Dr. S. H. Sarundajang dan Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil, MPd, sesuai pilkada tahun 2010 lalu mempunyai visi sebagai

berikut:

“MEWUJUDKAN

SULAWESI

UTARA

YANG

BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” dan misi untuk mewujudkan visi sebagai berikut: 1. Mengembangkan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari hari. 2. Menerapkan clean government dan good governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

12


3. Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin. 4. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum, dan hak azasi manusia. 5. Memberdayakan

dan

meningkatkan

peran

perempuan

dan

perlindungan anak. 6. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi. 7. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang. 8. Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulawesi Utara secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. 9. Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan. 10. Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan global. 11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab. 12. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan. 13. Menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan mengurangi masalahmasalah sosial. Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut, BPKP dengan paradigmanya sebagai pengawas internal pemerintah, sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi : a.

pengkajian

dan

penyusunan

kebijakan

nasional

di

bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan; b.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

c.

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;


13


d.

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;

e.

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam

menyelenggarakan

fungsi

tersebut,

BPKP

mempunyai

kewenangan : a.

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b.

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

c.

penetapan sistem informasi di bidangnya;

d.

pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

e.

penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

f.

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: 1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunan, dan sebagainya; 2. meneliti

semua

perhitungan,

catatan,

surat-surat

data bukti,

elektronik, notulen

dokumen,

rapat

panitia

buku dan

sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan suratsurat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; 3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; 4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.


14


15

C. URAIAN HASIL PENGAWASAN 1. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN 1.1. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

oleh

Presiden

selaku

pemegang

kekuasaan

pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pemegang sebagian

kekuasaan

pengelolaan

keuangan

negara,

para

menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, dan para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah (Pasal 30, 31, dan 32 serta Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). 1.2. Adapun indikator kualitas akuntabilitas keuangan ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 1.3. Dampak dari diperolehnya opini selain WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah antara lain: 1.3.1. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah. 1.3.2. Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. 1.3.3. Timbulnya

konotasi

atau

persepsi

publik

akan

masih

rendahnya kompetensi SDM pemda dalam pengelolaan keuangan daerah.



1.3.4. Timbulnya konotasi atau persepsi publik bahwa sistem perencanaan anggaran yang belum baik atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.4. Indikator dalam mengukur kualitas akuntabilitas keuangan daerah adalah opini BPK terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan dalam LKPD. Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2012 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 2 (dua) LKPD yang memperoleh opini WTP, 8 (delapan) LKPD memperoleh opini WDP, 2 (dua) LKPD memperoleh opini TW dan 4 (empat) LKPD memperoleh opini TMP. Persentase jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan seluruh LKPD yang diaudit BPK pada LKPD tahun 2012 masih kecil, yaitu baru 12,50%. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2012 Jumlah Pemda No.

Jenis Opini

2010

2011

2012

1.

WTP

1

6,25%

1

6,25%

2

12,50%

2.

WDP

2

12,50%

3

18,75%

8

50,00%

3.

TW

6

37,50%

2

12,50%

2

12,50%

4.

TMP

7

43,75%

10

62,50%

4

25,00%

16

100%

16

100%

16

100%

Jumlah Sumber Keterangan

: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun buku 2010, 2011 dan 2012. : WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

1.5. Dilihat dari trend perkembangan opini BPK tiap Pemda, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan LKPD tahun 2012, sesuai kualitas opini BPK maka 9 (sembilan) pemda mengalami peningkatan (Provinsi Sulawesi Utara dari WDP menjadi WTP; Kota Manado dan Kota Kotamobagu dari TW menjadi WDP; Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang

Mongondow,

Minahasa

Utara,

Bolaang

Mongondow

Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dari TMP menjadi WDP; dan Kabupaten Talaud dari TMP menjadi TW), 6 (enam) pemda memperoleh opini yang sama (tetap), dan hanya 1 (satu) pemda mengalami penurunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

16


Tabel 2 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2012 Opini BPK No. Nama Pemda 2010 2011 2012 1.

Prov. Sulut

WTP

WDP

Turun

WTP

Naik

2.

Kota Manado

TMP

TW

Naik

WDP

Naik

3.

Kab. Minahasa

WDP

WDP

Tetap

TW

Turun

4.

Kota Bitung

WDP

WTP

Naik

WTP

Tetap

5.

Kota Tomohon

TMP

TMP

Tetap

WDP

Naik

6.

Kab. Minut

TMP

TMP

Tetap

WDP

Naik

7.

Kab. Minsel

TMP

TMP

Tetap

TMP

Tetap

8.

Kab. Mitra

TMP

TMP

Tetap

TMP

Tetap

9.

Kab. Bolmong

TW

TMP

Turun

WDP

Naik

10.

Kota Kotamobagu

TW

TW

Tetap

WDP

Naik

11.

Kab. Bolmut

TW

TMP

Turun

TMP

Tetap

12.

Kab. Bolsel

TMP

TMP

Tetap

WDP

Naik

13.

Kab. Boltim

TMP

TMP

Tetap

WDP

Naik

14.

Kab. Kep. Talaud

TW

TMP

Turun

TW

Naik

15.

Kab. Kep. Sangihe

TW

TMP

Turun

TMP

Tetap

16.

Kab. Kep. Sitaro

TW

WDP

Naik

WDP

Tetap

16

16

Jumlah Sumber Keterangan

: :

16

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun buku 2010, 2011 dan 2012 WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

1.6. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK (terutama opini TW dan TMP) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemda masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK, disebabkan adanya: 1.6.1. Kelemahan sistem pengendalian intern, meliputi pengelolaan anggaran dan barang milik negara/daerah belum dilaksanakan dengan tertib dan belanja hibah serta bansos yang belum didukung laporan pertanggungjawabannya. 1.6.2. Ketidaktaatan

terhadap

ketentuan

meliputi

pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.6.3. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem

penyusunan


laporan

keuangan,

serta

kurang

17


memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda. 1.7. Selain dari opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda, kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil audit eksternal auditor terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil audit tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance BUMD. Untuk laporan keuangan BUMD tahun buku 2011 dan 2012 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, belum terdapat BUMD yang diberikan opini oleh eksternal auditor. Walaupun demikian, dapat kami informasikan bahwa opini audit eksternal auditor atas BUMD tahun 2010 relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2010, terdapat 4 (empat) BUMD yang memperoleh opini WDP, sedangkan pada tahun 2009, sebanyak 3 (tiga) BUMD yang memperoleh opini WDP. Perkembangan opini eksternal auditor atas BUMD tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009– 2012

Jumlah BUMD 2010

No.

Jenis Opini

1.

WTP

---

---

---

---

---

---

2.

WDP

3

75%

4

100%

---

---

3.

TW

1

25%

---

---

---

---

4.

TMP

---

---

---

---

---

---

4

100%

4

100%

---

---

Jumlah

2009

2011 dan 2012

Keterangan: diolah dari berbagai sumber

1.8. Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah juga diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemda oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang dibantu oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil evaluasi Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

18


Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2012, tidak terdapat Pemda yang memperoleh peringkat “Baik”. Secara umum hasil evaluasi pelaporan kinerja Pemda tahun 2012 menunjukkan belum tedapat kemajuan dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan SAKIP khususnya untuk Pemda dengan kategori LAKIP kurang dan sangat kurang. Perkembangan hasil evaluasi pelaporan kinerja Pemda oleh Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 Perkembangan Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2012 No.

Jumlah Pemda

Hasil

2010

2011

2012

1.

Memuaskan

-

-

-

-

-

-

2.

Sangat Baik

-

-

-

-

-

-

3.

Baik

-

-

-

-

-

-

4.

Cukup

-

-

1

6,25%

-

-

5.

Kurang

-

-

2

12,50%

2

12,50%

6.

Sangat Kurang

5

31,25%

7

43,75%

1

6,25%

7.

Belum Diterima Hasilnya

-

-

-

-

10

6,25%

8.

Tidak dievaluasi

11

68,75%

6

37,5%

3

62,50%

16

100%

16

100%

16

100%

Jumlah

Sumber : Laporan Bulanan Bidang APD Tahun 2013 Catatan : Tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah tahun LAKIP.

1.9. Dalam rangka menyediakan informasi mengenai akuntabilitas keuangan daerah, kekayaan daerah, dan kinerja keuangan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, BPKP melakukan kompilasi dan analisis LKPD untuk mengetahui rasio pertumbuhan dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir. Perkembangan hasil kompilasi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.


19


Tabel 5 Kompilasi Neraca Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011– 2012 Uraian

2011 (Rp Juta)

Aset lancar

2012 (Rp Juta)

Rasio Pertumbuhan

1.120.762

1.260.637

12,48%

483.896

494.239

2,14%

12.523.980

14.148.139

12,97%

Aset Lainnya

94.924

412.153

334,19%

Total Aset

14.223.562

16.315.168

14,71%

Kewajiban Jangka Pendek

234.604

238.258

1,56%

Kewajiban Jangka Panjang

11.979

8.300

-30,71%

Total Kewajiban

246.583

246.558

-0,01%

Ekuitas Dana Lancar

886.158

1.022.379

15,37%

13.090.821

15.046.231

14,94%

13.976.979

16.068.610

14,96%

14.223.562

16.315.168

14,71%

889.718

973.604

9,43%

Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan

Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan Total Ekuitas Dana Total Kewajiban dan Ekuitas SILPA

Sumber : Laporan Kompilasi dan Analisa Kinerja Keuangan Daerah

Rincian per provinsi/kabupaten/kota dapat dilihat dalam Lampiran I. 1.10. Dari Tabel 5 di atas, dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: 1.10.1. Secara umum, total aset seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 14,71% dan terjadi penurunan total kewajiban rata-rata sebesar 0,01%. Kenaikan total aset terbesar adalah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 30,79%, yang nilainya dari Rp350.807 juta menjadi Rp458.821 juta. 1.10.2. Rasio aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. (Aset lancar Rp1.260.637 juta/Hutang Jangka Pendek Rp238.258 juta) tahun 2012 sebesar 529,11%, sedangkan

tahun

2011

sebesar

477,73%.

Dengan

demikian dari tahun 2011 ke tahun 2012 menunjukkan adanya kenaikan. Rasio terbesar aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun 2012 adalah pada Kabupaten Minahasa Utara sebesar 7.334,29% (Aset PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

20


lancar Rp79.008 juta/Hutang Jangka Pendek Rp1.077 juta). 1.10.3. SILPA tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 terdapat kenaikan sebesar Rp83.886 juta atau 9,43%. Hal ini menunjukan terdapat kenaikan sisa uang pada akhir tahun. Kenaikan SILPA terbesar dari tahun 2011 ke tahun 2012 terdapat pada Kota Manado sebanyak 564,25%, yang nilainya dari Rp16.936 juta menjadi Rp112.501 juta. Tabel 6 Kompilasi LRA Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011–2012 2011 (Rp Juta)

Uraian

2012 (Rp Juta)

PAD 849.149 1.027.982 Pendapatan Transfer 7.404.495 8.151.057 Lain-lain Pendapatan yang Sah 269.355 13.806 Jumlah Pendapatan 8.522.999 9.192.845 Belanja Operasi 6.005.395 6.830.472 Belanja Modal 2.046.188 1.973.262 Belanja Tak Terduga 8.044 24.793 Jumlah Belanja 8.059.627 8.828.527 Jumlah Transfer ke Kab/Kota/Desa 187.865 198.825 Jumlah Belanja dan Transfer 8.247.512 9.027.352 Penerimaan Pembiayaan 639.000 838.894 Pengeluaran Pembiayaan 24.769 30.783 Pembiayaan Netto 614.231 808.111 Belanja Pegawai 4.069.020 4.531.524 Sumber : Laporan Kompilasi dan Analisa Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Kenaikan/ (Penurunan) 21,06% 10,08% -94,87% 7,86% 13,74% -3,56% 208,22% 9,54% 5,83% 9,46% 31,28% 24,28% 31,56% 11,37%

Rincian per provinsi/kabupaten/kota dapat dilihat dalam Lampiran I. 1.11. Dari Tabel 6 di atas, dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: 1.11.1. Secara umum, PAD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 21,06%, namun demikian jika PAD sebesar Rp1.027.982

juta

dibandingkan

dengan

Jumlah

Pendapatan sebesar Rp9.192.845 juta, diperoleh rasio sebesar

11,18%.

Rp8.151.057

juta

Pendapatan dibandingkan

Transfer dengan

sebesar Jumlah

Pendapatan sebesar Rp9.192.845 juta diperoleh rasio sebesar 88,67%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

21


masih tergantung dari Pendapatan Transfer. Kenaikan PAD terbesar dari tahun 2011 ke tahun 2012 terdapat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 63,72%, yang nilainya dari Rp4.784 juta menjadi Rp7.833 juta. 1.11.2. Belanja Modal sebesar Rp1.973.262 juta dibandingkan dengan Jumlah Belanja sebesar Rp8.828.527 juta di tahun 2012 menunjukkan rasio yang masih kecil yaitu sebesar 22,35%. Apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2011 sebesar 25,39% (Belanja Modal Rp2.046.188 juta/Jumlah Belanja

Rp8.059.627

juta)

trendnya

menunjukkan

perubahan yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja Pemda di wilayah Sulawesi Utara untuk investasi infrastruktur dan aset lainnya masih rendah. Sementara itu, rasio Belanja Pegawai sebesar Rp4.531.524 juta dibandingkan dengan Jumlah Belanja sebesar Rp8.828.527 juta menunjukkan rasio sebesar 51,33% pada tahun 2012 dan menunjukkan trend kenaikan dibandingkan dengan rasio tahun 2011 (Belanja Pegawai Rp4.069.020

juta/Jumlah

Belanja

Rp8.059.627

juta)

sebesar 50,49%. 1.11.3. Belanja Tak Terduga tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp16.749 juta atau 208,22%. 1.11.4. Pembiayaan netto tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp193.880 juta atau 31,56%. 1.12. Proses pelaporan keuangan daerah memerlukan kapasitas SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintah dan/atau sistem pengelolaan keuangan daerah. Pada kenyataannya, hal ini justru menjadi kendala di beberapa Pemda, dimana kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan masih sangat kurang, sebagaimana tercermin dari Tabel 7 berikut ini.


22


Tabel 7 Hasil Pemetaan SDM Pengelola Keuangan pada Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011– 2012 No.

1. 2. 3.

Pemda

Prov. Sulut Kota Manado Kab. Minahasa

Jumlah SDM Pengelola Keuangan 2011 2012 Ideal Tersedia Ideal Tersedia

115 54 350

106 47 350

115 385 350

106 358 350

Kota Bitung 25 25 Kota Tomohon 263 179 Kab. Minut ----Kab. Minsel 89 64 Kab. Mitra 65 45 Kab. Bolmong 70 50 Kota Kotamobagu 85 43 Kab. Bolmut 41 34 Kab. Bolsel 54 28 Kab. Boltim 60 31 Kab. Kep. Talaud 82 75 Kab. Kep. Sangihe 62 58 Kab. Kep. Sitaro 115 106 Jumlah 723 534 Sumber: Keterangan Kepala Dinas PPKAD/Bagian Keuangan

205 263 382 89 65 70 85 41 54 60 82 62 115 2423

313 179 342 64 45 50 43 34 28 31 75 58 106 2182

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1.13. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya menuju opini WTP. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara mengingat sampai dengan LKPD tahun 2012 masih banyak Pemda yang belum memperoleh opini WTP dari BPK. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemda, antara lain, dalam bentuk: 1.13.1. Asistensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.13.2. Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 1.13.3. Asistensi

Penyusunan

APBD

(RAPBD)

termasuk

perubahan anggaran (RAPBD-P) 1.13.4. Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah 1.13.5. Asistensi SIMDA (Keuangan, BMD, Gaji dan Pendapatan) 1.13.6. Asistensi/Bimtek

pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan 1.13.7. Asistensi reviu laporan

keuangan pemerintah daerah

dengan inspektorat kabupaten/kota. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

23


24

Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tersebut bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya telah mengalami kenaikan. Hal ini tampak pada Tabel 8. Tabel 8 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2011– 2013 No.

Jumlah Penugasan

Kegiatan

2011

2012

2013

1.

Asistensi SPIP

4

7,55%

8

10,81%

21

21,43%

2.

Asistensi SAKIP

3

5,66%

1

1,35%

2

2,04%

3.

Asistensi Penyusunan Anggaran

10

18,87%

7

9,46%

10

10,20%

4.

Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah

14

26,42%

26

35,14%

16

16,33%

5.

Asistensi SAKD

1

1,89%

1

1,35%

0

0,00%

6.

Asistensi SIMDA

16

30,19%

25

33,78%

41

41,84%

7.

Asistensi Reviu LKPD

5

9,43%

6

8,11%

8

8,16%

53

100%

74

100%

98

100%

Jumlah Sumber : Buku Monitoring Penugasan Bidang APD

1.14. Kegiatan

pembinaan

kepada

Pemda

yang

dilakukan

oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada 16 MoU dengan masing-masing Pemda yang masih berlaku dari total 16 Pemda atau 100%. MoU tersebut mencakup juga kegiatan pengelolaan dan penerapan GCG pada BUMD yang berada pada masing-masing Pemda. Jumlah BUMD dan RSUD yang terdata pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 24 entitas terdiri dari 11 PDAM, 9 RSUD dan 4 Perusahaan Daerah. 1.15. Berdasarkan Loan Agreement dengan Pihak Lender, BPKP ditunjuk untuk melakukan audit keuangan dengan memberikan opini kepada Proyek/Kegiatan yang didanai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Selama tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan audit keuangan proyek/kegiatan antara lain atas: I-MHERE, FEATI, PAUD, EINRIP, INVEST, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Lingkungan Mandiri Perdesaan, dan PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan audit bersifat dukungan atas audit yang dilakukan BPKP Pusat. Berdasarkan hasil audit dukungan yang dilakukan untuk tahun anggaran 2012, PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA


pada umumnya opini kegiatan/program PHLN menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. 1.16. Kegiatan pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara terhadap satuan-satuan kerja K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi: 1.16.1. Kegiatan

Bimtek/Asistensi

penyusunan

LKKL

Bidang

Perekonomian, antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik. 1.16.2. Kegiatan Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam antara lain pendampingan pada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan Kejaksaan Tinggi. Gambaran hasil pembinaan tersebut tampak pada Tabel 9 berikut: Tabel 9 Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 No.

Kementerian/ Lembaga

Jumlah Satuan Kerja K/L

Bidang Perekonomian 1.

Pekerjaan Umum

3

Satker

2.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1

Satker

3.

Pertanian

1

Satker

4.

Badan Pusat Statistik

1

Satker

5.

Badan Pertanahan Nasional

1

Satker

Bidang Polsoskam 1.

Hukum dan HAM

4

Satker

2.

Sosial

1

Satker

3.

Pendidikan dan Kebudayaan

6

Satker

4.

Komisi Pemilihan Umum

2

Satker

5.

Kejaksaan

1

Satker

6.

Kesehatan

2

Satker

23

Satker

Jumlah Sumber: Buku Monitoring Penugasan Bidang IPP


25


1.17. Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan satuan-satuan kerja K/L dan Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa kendala atau hambatan antara lain: 1.17.1. Komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan MoU belum didukung sepenuhnya oleh para kepala dinas dan pejabat di bawahnya, seperti adanya ketidakpatuhan kepada ketentuan berkaitan dengan penggunaan pendapatan secara langsung dan masih berlarutnya penyelesaian masalah BMD kabupaten pemekaran. 1.17.2. Kualitas

SDM

pada

beberapa

pemda

masih

perlu

ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kompetensi di bidang keuangan. 1.17.3. Pola

mutasi

dan

rotasi

SDM

di

Pemda

kurang

mempertimbangkan faktor ketersediaan kompetensi yang dibutuhkan oleh bidang-bidang terkait. 1.17.4. Satgas SPIP yang ada di setiap Pemda belum bekerja secara maksimal dalam penyelenggaraan SPIP di masingmasing pemda. 1.17.5. Partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana pendamping serta dana monitoring dan evaluasi terhadap bantuan/block grant dari Pusat kurang optimal, sehingga banyak kegiatan pusat di daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) tidak termonitor dan terlaporkan dengan baik. 1.18. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 1.18.1. Memberikan reward dan punishment kepada SKPD untuk meningkatkan dukungan kepala SKPD terhadap komitmen kepala daerah dalam upaya mewujudkan good governance dan clean government.


26


1.18.2. Pemerintah

Kabupaten/Kota

membentuk

tim

lintas

pemerintah Kabupaten/Kota untuk menuntaskan masalah terkait penyerahan aset dari pemerintah induk ke daerahdaerah pemekaran. 1.18.3. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan mutasi dan rotasi SDM harus mempertimbangkan faktor ketersediaan kompetensi yang dibutuhkan oleh bidangbidang terkait. 1.18.4. Pemerintah


mengoptimalkan

peran Satgas SPIP. 1.18.5. Peningkatan kualitas SAKIP Pemda melalui pendampingan penyusunan LAKIP Pemda. 1.18.6. Pemerintah


menganggarkan

dana pendamping atas APBN/Loan sesuai kesepakatan yang telah diatur (DDUB), sehingga penyaluran dana dari Pusat tidak terhambat, termonitor dengan baik dan tujuan program dapat tercapai. 1.18.7. Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menganggarkan dana untuk monitoring dan evaluasi, sehingga kegiatan pusat di daerahnya dapat terpantau secara optimal. 1.18.8. SKPD-SKPD yang mengelola dana pusat (dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DUB) agar lebih aktif bekerja sama dengan satker pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang

ditunjuk

sebagai

koordinator

dan

lebih

aktif

berkoordinasi dengan K/L terkait. 2. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN PENGELOLAAN ASET 2.1. Perbendaharaan

negara

UMUM

adalah

NEGARA

pengelolaan

DAN

dan

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas kesatuan, asas PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

27


universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. 2.2. Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan meliputi audit, evaluasi, monitoring, pemetaan, dan sebagainya yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja). 2.3. Pengawasan atas belanja negara yang dilaksanakan pada 2013, di antaranya kegiatan audit operasional/keuangan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi, sebagai berikut: 2.3.1. Audit operasional, yaitu terhadap kegiatan sebagai berikut: 2.3.1.1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai pada BPBD Kota Tomohon. 2.3.1.2. Keberadaan Barang Milik Negara pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. 2.3.1.3. Pengelolaan Dana Kemenpora pada Universitas Negeri Manado. 2.3.1.4. Pengelolaan

Dana

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan Kementerian Sosial. 2.3.1.5. Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 2.3.1.6. Penyelenggaraan Haji Tahun 2013 pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 2.3.1.7. Pengelolaan PNBP dari Terminal Khusus pada KSOP Bitung. 2.3.2. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap: 2.3.2.1. Kegiatan Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana pada Program

Pendidikan

Pendidikan PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

Dasar,

Anak dan

Usia

Dini,

Program

Program

Pendidikan

28


Menengah

pada

Kementerian

Pendidikan

29

dan

Kebudayaan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. 2.3.2.2. Monitoring Kegiatan UKP-PPP 2.3.2.3. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat 2.3.2.4. Penyelesaian Permasalahan Aset di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2.3.3. Verifikasi dan validasi dilakukan terhadap: 2.3.3.1. Tunggakan

Bahan

Makanan

Narapidana

pada

Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. 2.3.3.2. Piutang PNBP atas Piutang Negara yang Diputus Verstek pada Kejaksaan Tinggi 2.4. Dalam tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan kegiatan audit penyesuaian harga (eskalasi) dan audit pemutusan kontrak atas Paket Manado By Pass Tahap II dengan hasil sebagai berikut: 2.4.1. Penyesuaian Harga (Eskalasi) Kegiatan audit penyesuaian harga (eskalasi) atas 1 paket pekerjaan dengan hasil seperti Tabel 10. Tabel 10 Koreksi atas Belanja Negara dari Audit Penyesuaian Harga Tahun 2013 Uraian

Usulan (Rp)

Audit (Rp)

Koreksi (Rp)

Paket Golo 1.3 - Pembangunan Jaringan Irigasi Paguyaman Kanan pada Satuan Kerja Non-Vertikal tertentu (SNVT) Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sulawesi II periode Final (Juni 2007 Desember 2010)

15.485.396.394,78

9.573.809.914,85

5.911.586.479,93

Jumlah

15.485.396.394,78

9.573.809.914,85

5.911.586.479,93

Sumber : Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga Tahun 2013

2.4.2 Audit pemutusan kontrak Paket Manado By Pass Tahap II tertanggal 15 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar USD 9.835.401,00, diketahui bahwa total volume fisik pekerjaan lebih kecil dari realisasi keuangan, sehingga kontraktor perlu



30

pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp7.848.934.066,05 seperti digambarkan pada Tabel 11 berikut: Tabel 11 Koreksi atas Belanja Negara dari Audit Pemutusan Kontrak Tahun 2013 Uraian Kelebihan Pembayaran Manado By Pass Tahap II

Paket

Jumlah

Usulan Satker (Rp)

Audit (Rp)

Koreksi (Rp)

5.771.427.288,00

7.848.934.066,05

2.077.506.778,05

5.771.427.288,00

7.848.934.066,05

2.077.506.778,05

Sumber : Laporan Hasil Audit Pemutusan Kontrak Paket Manado By Pass Tahap II

Kelebihan

pembayaran

tersebut,

merupakan

sisa

pengembalian uang muka, pengembalian material on site (MOS) dan koreksi perhitungan fisik. 2.5. Koreksi atas penerimaan transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), dihasilkan dari kegiatan pengawasan berupa monitoring pengelolaannya pada pemprov/pemkab/ pemkot, yang didasarkan atas permintaan Menteri Keuangan kepada BPKP. Gambaran hasil monitoring DAK, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 12 berikut ini. Tabel 12 Hasil Monitoring Pengelolaan DAK Tahun 2013 Uraian

Jumlah (Rp)

Pencairan dana tidak sesuai prestasi kerja

Keterangan

235.686.042,58

-

1.238.860.590,00

-

Hasil kegiatan fisik yang tidak dimanfaatkan

16.201.301.159,43

-

Sisa DAK Pendidikan tahun 2010 yang tidak dianggarkan kembali di tahun 2013

1.953.327.735,00

-

Sisa DAK Pendidikan tahun 2011 yang tidak dianggarkan kembali di tahun 2013

2.536.352.683,00

-

22.165.528.210,01

-

Kondisi fisik yang tidak tepat sasaran

Jumlah Sumber: Laporan Hasil Monitoring

Rincian per kabupaten dapat dilihat dalam Lampiran II. Hasil monitoring tersebut di atas merupakan monitoring terhadap pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2012 pada pemerintah kabupaten yang

diselenggarakan

pada

4

kabupaten,

yakni

Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe,



Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Minahasa Utara dengan rincian permasalahannya sebagai berikut:  Pencairan dana tidak sesuai prestasi kerja yang terbesar terdapat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan nilai Rp81.216.526,58.  Kondisi fisik yang tidak tepat sasaran terbanyak pada Kabupaten Minahasa Utara dengan nilai Rp1.220.360.590,00.  Hasil kegiatan fisik yang tidak dimanfaatkan terbanyak pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan nilai Rp8.911.197.000,00.  Sisa DAK Pendidikan tahun 2010 yang tidak dianggarkan kembali di tahun 2013 terbanyak pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan nilai Rp1.042.198.864,00.  Sisa DAK Pendidikan tahun 2011 yang tidak dianggarkan kembali di tahun 2013 terbanyak pada Kabupaten MInahasa Utara dengan nilai Rp2.213.952.729,00. 2.6. Hasil evaluasi penyusunan dan penetapan APBD menunjukkan kondisi keterlambatan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD seperti disajikan pada Tabel 13. Tabel 13 Gambaran Permasalahan dari Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 No. 1 2 3

4 5

6

Jumlah Kejadian

Permasalahan Penyusunan dan penetapan RKPD Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan penetapan Raperda APBD serta Raperkada Penjabaran APBD oleh Gubernur Penyusunan dan penetapan DPA-SKPD Jumlah

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi

APBD 2010 1 6,67%

-

3

20,00%

3

15,80%

1

14,29%

3

20,00%

4

21,05%

1

14,29%

3

20,00%

4

21,05%

2

28,56%

3

20,00%

4

21,05%

2

28,56%

2

13,33%

4

21,05%

-

-

15

100,00%

19

100,00%

7

100,00%


APBD 2011 -

APBD 2012 1 14,29%

31


Secara umum keterlambatan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif. 2.7. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011

tentang

Percepatan

Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada satuan kerja K/L dan evaluasi penyerapan anggaran. 2.7.1. Monitoring

atas

Rencana

Aksi

Prioritas

Pembangunan

Nasional Dalam tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional sebagaimana Tabel 14. Tabel 14 Monitoring atas Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasonal pada Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013

No

Kementerian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dalam Negeri Kesehatan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum Komunikasi dan Informatika Kehutanan Pertanian Kelautan dan Perikanan Pendidikan dan Kebudayaan Perhubungan ESDM

Semester II 2012 V V V V V V V V V V -

Semester I 2013 V V V V V V

Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa dari 71 Satuan Kerja yang dimonitor, terdapat 18 satuan kerja dengan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Hasil monitoring selengkapnya disajikan pada Tabel 15 dan Tabel 16.


32


33

Tabel 15 Permasalahan Hasil Monitoring Atas Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional Per 31 Desember 2012 Nama Kementerian

No.

Jumlah Satker yang Dimonitor

Tingkat Permasalahan Perlu Tidak Perlu Perhatian Masalah Perhatian Khusus 3 4 3

1

Dalam Negeri

10

2

Kesehatan

4

1

3

0

3

Perumahan Rakyat

6

0

2

4

4

Pekerjaan Umum

5

5

0

0

5

Komunikasi dan Informasi

1

0

0

1

6

Kehutanan

27

16

4

7

7

Pertanian

13

13

0

0

8

Kelautan dan Perikanan

1

1

0

0

9


3

0

0

3

10

Perhubungan

1

1

0

0

71

40

13

18

Jumlah Sumber: Laporan Monitoring

Tabel 16 Permasalahan Hasil Monitoring Atas Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional Per 30 Juni 2013

No.

Kementerian

Tingkat Permasalahan

Jumlah Satker yang Dimonitor

Tidak Masalah

Perlu Perhatian

1


10

2

7

2

Kesehatan

16

14

2

3

Pekerjaan Umum

6

3

3

4

Kelautan dan Perikanan

6

6

5

Energi dan Sumber Daya Mineral

5

1

6

Perhubungan

1

1

44

27

Jumlah

Perlu Perhatian Khusus 1

3

1

15

2

Sumber: Laporan Monitoring

2.7.2. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pada tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan Evasluasi Penyerapan Anggaran terhadap 9 (Sembilan) Kementerian/ Lembaga pada 54 (lima puluh empat) Satker, yaitu:  Badan Pertanahan Nasional

4 Satker

 Kejaksaan

4 Satker

 Kementerian Agama  Kementerian Hukum dan HAM PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

20 Satker 2 Satker


 Kementerian Kesehatan

4 Satker

 Kementerian Perhubungan

7 Satker

 Kepolisisan Daerah

5 Satker

 Komisi Pemilihan Umum Daerah

4 Satker

 Mahkamah Agung

4 Satker

Dari

hasil

evaluasi

tersebut,

diperoleh

nilai

rata-rata

penyerapan pada Kementerian/Lembaga di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara per 30 Juni 2013 sebesar 28,15%. Sedangkan, evaluasi penyerapan anggaran pada empat Pemda (Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) dengan fokus pada Belanja barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan hasil

evaluasi

terhadap

4

(empat)

Pemda

tersebut

menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2013 per

30 Juni 2013

adalah sebesar 32,70%. 2.8. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kebendaharaan

umum

negara/daerah

dan

pengelolaan

aset

terhadap Pemda dan satuan-satuan kerja K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yaitu: 2.8.1. Pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan

tahun

anggaran 2012 pada 15 Pemda. 2.8.2. Pendampingan reviu laporan keuangan Tahun 2012 pada 8 Pemda. 2.8.3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan Semester I tahun anggaran 2013 pada 4 Pemda. 2.8.4. Pendampingan

penyusunan

rancangan

APBD

tahun

anggaran 2014 pada 11 Pemda. 2.8.5. Pendampingan penyusunan rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2013 pada 1 Pemda


34


2.8.6. Inventarisasi atas lokasi terminal laut khusus di wilayah Sulawesi Utara. 2.8.7. Pendampingan pengelolaan kegiatan/keuangan pada 4 K/L yaitu Badan Kepegawaian Negara, RSUP Prof. Dr. RD. Kandou Manado, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten, serta Pengelolaan Dana Siap Pakai BPBD Provinsi dan Kabupaten. 2.9. Dalam

pelaksanaan

akuntabilitas

Kebendaharaan

Umum

Negara/Daerah dan pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah dan satuan-satuan kerja K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, terdapat beberapa permasalahaan antara lain: 2.9.1. Dari Audit Operasional atas Pengelolaan PNBP dari Terminal Khusus pada KSOP Bitung dijumpai permasalahan antara lain:  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak terpungut sebesar Rp 309.024.000,00 atas kapal-kapal penangkap ikan yang berlayar meninggalkan pelabuhan Bitung.  Status kepemilikan tanah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung merupakan milik PT Pelindo. 2.9.2. Jumlah aset yang berasal dari eks Dana Dekonsentrasi tahun 2005 yang diserahterimakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang

BMN

tanggal

18

Maret

2009

sebesar

Rp79.100.161.107,00 merupakan jumlah aset BMN periode Tahun 2001 s.d. 2005. Demikian juga jumlah Aset Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari Dana Dekonsentransi tahun 2006 s.d. 2009 yang tercatat di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 050/BA/DIKNAS-01/1494/2012 tanggal 14 Mei 2012,

adalah

sebesar

diadministrasikan

secara

sehingga

diketahui

tidak

keberadaannya. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

Rp242.365.762,00

memadai jumlah

oleh dan

tidak

kabupaten/kota nilai,

serta

35


2.9.3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada tahun 2013 adalah pada Pemerintah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Permasalahan utama yang ditemukan dari hasil audit BPK yaitu:  Terdapat aset tanah senilai Rp7.100.750.000,00 yang masih

tercatat

pada

kabupaten

induk

(Kabupaten

Minahasa) namun telah dimanfaatkan oleh kabupaten/kota pemekaran (Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan). Hal ini disebabkan belum ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan oleh pemerintah daerah pemekaran sehubungan dengan data aset di Berita Acara tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Atas aset tanah tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa

telah

diklasifikasikan

pada

rekening

Aset

Lainnya;  Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Tomohon

yang

dikuasai

pihak

lain

senilai

Rp320.767.200,00;  Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya

pada

Pemerintah

Kota

Manado

Rp

1.436.750.000,00, Kabupaten Minahasa Utara 141 Unit senilai

Rp15.887.479.346,19, dan

Kabupaten

Talaud

Rp540.944.444,44;  Tanah Pemerintah Kota Tomohon yang dikuasai pihak lain Rp6.672.400.000;  Tanah yang belum bersertifikat pada Pemerintah Kota Manado 312 Bidang, Kabupaten Minahasa 784 Bidang, Kabupaten

Minahasa

Rp77.545.461.451,

Utara Kabupaten

280

Bidang Talaud

senilai senilai

Rp1.915.000.000,00 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur senilai Rp3.556.281.875,00;


36


 Aset tetap tanah hasil reklamasi pantai sebesar 16% yang belum diterima oleh Kota Manado dari pengembang sebanyak 36.155,16 dengan nilai taksiran berdasarkan NJOP Rp84.112.069.500,00;  Aset Tetap Tanah pada Kabupaten Talaud

yang keliru

pencatatannya karena milik pemerintah desa senilai Rp9.482.407.000,00. 2.10. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan pengelolaan aset yang telah diuraikan di atas, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 2.10.1. Mendorong peningkatan tata kelola PNBP dan piutang pada satker-satker pengelola PNBP dan piutang Negara untuk terciptanya akuntabilitas yang memadai. 2.10.2. Mendorong satker-satker K/L dan dinas-dinas (SKPD) untuk mengelola aset yang dikuasai secara memadai. 2.10.3. Untuk aset K/L yang akan diserahkan ke SKPD atau sebaliknya, agar proses hibahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.10.4. Perlu adanya pengelolaan anggaran yang memadai pada satker-satker baik Pusat maupun Daerah sehingga tidak terjadi konsentrasi pencairan dana pada akhir tahun. 2.10.5. Mengadministrasikan dan menginventarisasi aset-aset eks dana dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi dengan K/L terkait. 2.10.6. Mendorong

Kabupaten

induk

serta

Kabupaten/Kota

pemekaran untuk dapat bersama-sama memecahkan permasalahan aset sebagai akibat adanya pemekaran Kabupaten/Kota, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima

aset

antara

Kabupaten

Kabupaten/Kota pemekaran.


induk

dengan

37


3. AKUNTABILITAS PEWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH 3.1. Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani, hal ini terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga subyeknya yakni pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat. Kepemerintahan yang baik dan bersih juga mensyaratkan adanya pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. 3.2. Secara umum hasil penilaian terhadap kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dari hasil survei yang menghasilkan indeks integritas yang diperoleh Kota Bitung sebagai kota dengan nilai Indeks Integritas Daerah tertinggi ketiga sebesar 7,54 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,82 dari 60 Pemerintah Kota yang dijadikan sample oleh KPK. Indeks Integritas Daerah ini mencerminkan sejauh mana efektifitas pengendalian berkaitan dengan gratifikasi bagi pejabat dan petugas pelayanan publik serta penerapan pelayanan publik sebagai mekanisme check and balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Indikator penilaian yang dilakukan antara lain adalah mekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, perilaku birokrat maupun pengguna layanan,

dan

tingkat

upaya

sosialisasi/kampanye

antikorupsi

terhadap petugas dan pengguna layanan. Capaian indeks integritas berdasarkan survei integritas sektor publik oleh KPK pada Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara disajikan disajikan dalam table 17 berikut.


38


No

Tabel 17 Indeks Integritas Sektor Publik Pemkot di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 Uraian/Pemkot Indeks Integritas Indeks Rata-rata Nasional

6,82

1

Bitung

7,54

2

Manado

6,75

Sumber : www.kpk.go.id

Secara khusus KPK juga melakukan penilaian terhadap unit layanan melalui survey integritas sektor publik kepada sejumlah Pemerintah Kota

atas

pengadaan

Perdagangan

barang

(SIUP),

(Puskesmas)

dengan

dan nilai

dan

jasa,

Pusat indeks

Surat

Izin

Kesehatan integritas

yang

Usaha

Masyarakat diperoleh

sebagaimana disajikan pada Tabel 18 berikut ini.

No 1 2

Tabel 18 Indeks Integritas Unit Layanan Pemkot di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 Indeks Integritas Uraian/Pemkot PBJ SIUP Puskesmas Bitung

7,21

7,64

7,58

Manado

6,51

6,22

7,53

Sumber : www.kpk.go.id

Indeks integritas yang dirilis oleh KPK untuk PBJ, SIUP, dan Puskesmas tidak disajikan dalam ranking. Indeks integritas tertinggi dalam PBJ adalah sebesar 7,84 yang diraih oleh Pemkot Pematang Siantar, sedangkan terendah adalah sebesar 4,24 yang diraih oleh Pemkot Palu. Indeks integritas tertinggi dalam SIUP adalah sebesar 7,92 yang diraih oleh Pemkot Pare-Pare, sedangkan terendah adalah sebesar 5,23 yang diraih oleh Pemkot Jayapura. Indeks integritas tertinggi dalam Puskesmas adalah sebesar 7,78 yang diraih oleh Pemkot Gorontalo, sedangkan terendah adalah sebesar 5,74 yang diraih oleh Pemkot Jayapura. 3.3. Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman menuju Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

39


3.4. Strategi preventif berupa penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi. Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui sosialisasi/bimtek dan pendampingan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD, dan peningkatan kapasitas APIP. 3.5. Dalam

tahun 2013, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penerapan strategi preventif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi Sosialisasi Program Anti Korupsi, dan Sosialisasi FCP, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut ini: Tabel 19 Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 No.

Kegiatan

Satuan Kerja K/L dan Pemda

Output

1.

Sosialisasi Program Anti Korupsi

- Fokus Group Discussion, yaitu Calon Penerima Bansos 2013 dan Mahasiswa Baru - Pengurus Tim Penggerak PKK se-Provinsi Sulawesi Utara - SMAN 2 Manado

4 lap Sosialisasi PAK

2

Sosialisasi, Diagnostic Assessment & Bimtek Fraud Control Plan

- PDAM Kab. Minahasa Utara - BKKBN Perwakilan Prov. Sulawesi Utara - Pengelola Keuangan Daerah SKPD di Pemkab Boalemo

- 3 Lap. Sosialisasi FCP - 1 Lap. DA FCP - 1 Lap. Bimtek FCP

Sumber : Laporan Bulanan Bidang Investigasi Bulan Desember Tahun 2013

Pelaksanaan Sospak dan FCP yang secara kuantitatif belum dapat diukur dampaknya, namun sudah dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini

terlihat

dari

keinginan

masyarakat/satker/BUMD

dalam

mendukung WBK. Keinginan masyarakat untuk membangun tanpa korupsi dapat terlihat dari antusiasme masyarakat pada saat mengikuti acara sosialisasi. 3.6. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penerapan strategi represif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi audit investigatif yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).


40


Rangkuman hasil kegiatan pengawasan dimaksud selama tahun 2012-2013 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 20 sampai dengan Tabel 22 berikut: Tabel 20 Hasil Audit Investigatif di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2013 Jumlah Kasus Instansi 2012 2013

No. 1.

Satuan Kerja K/L

-

-

2.

Pemprov

-

2

3.

Pemkab

1

2

4.

Pemkot

-

1

5.

BUMN

-

-

6.

BUMD

-

-

1

5

Jumlah


Tabel 21 Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2013 Jumlah Kasus No. Instansi 2012 2013 1.

Satuan Kerja K/L

-

-

2.

Pemprov

1

-

3.

Pemkab

7

8

4.

Pemkot

3

6

5.

BUMN

-

-

6.

BUMD

1

-

12

14

Jumlah


Tabel 22 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2013 Frekuensi (kali) No. Instansi 2012 2013 1.

Kejaksaan

5

5

2.

Kepolisian

8

11

3.

KPK

-

4.

Pengadilan Negeri

10

3

Jumlah

23

19

Sumber : Sumber : Laporan Bulanan Bidang Investigasi Bulan Desember Tahun2013

3.7. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penerapan strategi solusi kesisteman PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

41


dilakukan melalui kegiatan pengawasan peningkatan tatakelola BUMD sebagaimana disajikan pada Tabel 23 sebagai berikut: Tabel 23 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tatakelola BUMD/BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 -2013 Frekuensi (kali) No. Kegiatan 2012 2013 1.

Sosialisasi dan Bimtek BLUD

3

7

2.

Bimtek SAK-ETAP

4

4

3.

Workshop SAK-ETAP

1

-

4.

Pengembangan Sistem Akuntansi

3

2

5.

Pendampingan Penyusunan RKAP

-

1

6.

Sosialisasi GCG

-

4

7.

Diagnostic Assessment GCG

1

-

8.

Penyusunan KPI

1

1

9.

Pendampingan Penyusunan LK

3

1

16

20

Jumlah Sumber : Laporan Bulanan Bidang AN

3.8. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, BPKP berperan melalui penyelenggaraan ujian sertifikasi JFA, Diklat SPIP, Sosialisasi dan Evaluasi Tata Kelola APIP serta mendorong terbentuknya dan terlaksananya

kegiatan

Forum

Bersama

(Forbes)

APIP,

sebagaimana disajikan pada Tabel 24 di bawah ini. Tabel 24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2013 2012 Kegiatan Kegiatan Jumlah

No.

2013 Kegiatan

Jumlah

1.

Ujian sertifikasi JFA

3 kali

72 orang

5 kali

93 orang

2.

Pendidikan dan latihan SPIP

1 kali

33 orang

1 kali

34 orang

Sosialisasi Penerapan JFA

2 kali

2 pemda

10 kali

10 pemda

10 kali

10 pemda

2 kali

2 pemda

Evaluasi tata kelola APIP

2 kali

2 pemda

2 kali

2 pemda

5.

Quality Assurance Audit PNPM

4 kali

4 pemda

1 kali

1 pemda

6.

Pendampingan Probity Audit

-

-

5 kali

5 pemda

3.

Sosialisasi Tata Kelola APIP

4.

Sumber : Data Simonev RKT 2012 dan 2013

3.9. Kegiatan

pembinaan

dalam

rangka

mewujudkan

iklim

kepemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan K/L pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan antara lain Bimbingan Teknis, Asistensi dan Sosialisasi SPIP pada:  Balai Besar POM Manado; PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

42


 Kejaksaan Tinggi;  Universitas Sam Ratulangi;  RS Kandou Manado;  Kanwil Kementerian Hukum dan HAM;  Balai Jalan Wilayah XI; dan  Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu pada tahun 2013 dilakukan MoU antara Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado untuk mewujudkan Good University Governance (GUG) dan Clean Government (CG). 3.10. Beberapa kendala atau hambatan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Daerah dan satuan-satuan kerja K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Utara antara lain kurangnya Komitmen untuk mewujudkan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah masing-masing. 3.11. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih yang telah diuraikan di atas, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 3.10.1. Perlu dilakukan perbaikan kualitas tata pemerintahan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap enam prinsip tata

pemerintahan

yang

baik,

yaitu

transparansi,

partisipasi, akuntabilitas, keadilan (fairness), efisiensi dan efektifitas. 3.10.2. Diperlukan

upaya

perbaikan/peningkatan

kualitas

pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan cepat bagi pengguna layanan. 3.10.3. Perlu dilakukan pencanangan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kepala Daerah di wilayah masing-masing. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

43


4. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL 4.1. Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif, namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Beberapa program strategis harus

dapat

dinilai

tingkat

capaiannya,

sebagai

pengukur

keberhasilan, disamping sebagai alat pengendalian kebijakan. 4.2. Dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2013 melakukan

pengawasan

pada

pelaksanaan

program-program

strategis. Program-program strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas Pemda. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta program strategis daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 - 2014. 4.3. Pengawasan

BPKP

terhadap

program-program

strategis

menekankan pada audit operasional untuk menilai tingkat efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, serta audit kinerja pada bidang pelayanan publik untuk menilai tingkat ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan kualitas. Selain itu, kegiatan lain

adalah

melakukan

mediasi

dalam

rangka

penyelesaian

hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). 4.4. Dalam melaksanakan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara selain melakukan audit mandiri, juga melakukan sinergi (quality assurance) dengan APIP di Provinsi Sulawesi Utara. Audit mandiri dilakukan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas dan Program PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan audit secara bersinergi


44


dilakukan bersama Inspektorat Kota Bitung terhadap Program PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bitung. 4.5. Dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah nasional Pemerintah fokus pada 11 prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: 4.5.1.

Reformasi dan Tata Kelola,

4.5.2.

Pendidikan,

4.5.3.

Kesehatan dan Kependudukan,

4.5.4.

Penanggulangan Kemiskinan,

4.5.5.

Ketahanan Pangan,

4.5.6.

Infrastruktur,

4.5.7.

Iklim Investasi dan Iklim Usaha,

4.5.8.

Energi,

4.5.9.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,

4.5.10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. 4.5.11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. 4.6. Program lintas sektoral di tahun 2013 yang dilakukan pengawasan oleh BPKP meliputi: 4.6.1. Program Pendidikan 4.6.1.1. Audit Keuangan atas IMHERE 4.6.1.2. Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.6.1.3. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Indonesia Vocational Education Strenghening Project (INVEST) 4.6.1.4. Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial di Lingkungan

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan. 4.6.2. Program Penanggulangan Kemiskinan 4.6.2.1. Audit atas program PNPM Mandiri Perkotaan 4.6.2.2. Audit atas program PNPM Mandiri Perdesaan 4.6.2.3. Audit atas program PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas (GSC) 4.6.2.4. Audit atas program PNPM Mandiri Lingkungan Mandiri Perdesaan (LMP) PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

45


4.6.2.5. Audit

atas

Laporan

Pemberdayaan

Petani

Keuangan melalui

Program

Teknologi

dan

Informasi Pertanian 4.6.2.6. Audit Kinerja atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (RASKIN). 4.6.3. Program Infrastruktur 4.6.3.1. Audit

atas

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan (PPIP) 4.6.3.2. Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia

National

Road

Improvement

Project

(EINRIP). 4.6.4. Program Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 4.6.4.1. Joint Audit Dana Siap Pakai dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4.6.4.2. Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian sosial 4.6.5. Selain pengawasan program tersebut di atas, BPKP juga melakukan pengawasan atas penyelenggaraan penerimaan CPNS, mulai dari pencetakan soal sampai dengan penerbitan SK CPNS. 4.7. Hal – hal yang perlu diinformasikan pada Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu: 4.7.1. Program PNPM Mandiri 4.7.1.1. Untuk saldo pinjaman pada Program PNPM Mandiri dapat dilaporkan sebagai berikut: 

Perkotaan-Pinjaman KSM Rp 13.238.199.625,00



Perdesaan-Pinjaman SPP Rp 99.716.774.253,00



Perdesaan-Pinjaman UEP Rp 2.604.427.500,00 Total

Rp115.559.401.378,00

Untuk PNPM Mandiri Perkotaan Pinjaman KSM sampai 31 Desember 2013 terdapat tunggakan dengan kolektibilitas macet sebesar Rp6,9

milyar

atau 52,23% dan untuk PNPM Mandiri Perdesaan PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

46


Simpan pinjaman

Pinjam

Perempuan

per

31

Rp99,72milyar Rp36,27milyar

Desember

terdapat atau

(SPP),

dari

2012

saldo

sebesar

tunggakan

11,66%.

47

sebesar

Sedangkan

PNPM

Mandiri Perdesaan Pinjaman UEP, dari 4 kabupaten yang disampel terdapat 2 kabupaten dengan total Rp2,6milyar merupakan saldo pinjaman yang sudah menunggak sejak tahun 1997. Rincian per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 25 dan Tabel 27 di bawah ini. Tabel 25 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan (Pinjaman KSM) Per 31 Desember 2013 Saldo Pinjaman

Kota/Kab

Saldo Pinj Yg mengandung Tungggakan 3 s/d 6 bln/kali angsuran

567.673.650

383.653.500

234.702.000

100.692.750

148.547.000

39,55%

26,73%

16,35%

7,02%

10,35%

202.537.600

-

1.950.000

-

477.433.750

29,70%

0,00%

0,29%

0,00%

70,01%

354.275.000

61.122.000

10.220.000

-

139.384.000

62,70%

10,82%

1,81%

0,00%

24,67%

1.371.722.950

223.312.075

132.681.050

143.000.000

3.515.282.150

25,47%

4,15%

2,46%

2,66%

65,27%

724.274.000

351.297.000

79.844.000

40.015.000

1.118.158.900

31,31%

15,18%

3,45%

1,73%

48,33%

261.662.500

84.342.500

2.200.000

700.000

1.467.611.050

14,40%

4,64%

0,12%

0,04%

80,79%

542.230.000

307.280.000

125.864.000

16.520.000

48.011.200

1.039.905.200

52,14%

29,55%

12,10%

1,59%

4,62%

13.238.199.625

4.024.375.700

1.411.007.075

587.461.050

300.927.750

6.914.428.050

30,40%

10,66%

4,44%

2,27%

52,23%

Jumlah Saldo Pinjaman

Kab. Minahasa

Kab. Sangihe

Kab.Minut

1.435.268.900

681.921.350

565.001.000

Kota Manado

Kota Bitung

Kota Tomohon

Kotamobagu Jumlah

Saldo Pinjaman Lancar

Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan < 3 bln/kali angsuran

5.385.998.225

2.313.588.900

1.816.516.050

Persentase

Sumber: Laporan Konsultan Manajemen PNPM Perkotaan Tahun 2013 (unaudited)


Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan 6 s/d 9 bln/kali angsuran

Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan > 9 bln/kali angsuran


48

Tabel 26 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Per 31 Desember 2012 Kabupaten

Alokasi Pinjaman

Pinjaman Jatuh Tempo

Realisasi Pengembalian

Saldo Pinjaman Per 31 Des 2012

Pengem balian (%)

Tunggakan

No

Pokok

Tung gakan (%)

1

2

3

4

10

12

13

14

13

1

Minahasa

53,711,598,004.00

43,324,799,429.00

38,314,570,341.00

15,397,027,663.00

83.73

5,010,229,008.00

9,33

2

Minahasa Selatan

24,362,230,982.00

17,016,491,196.00

12,900,785,307.00

11,461,445,675.00

70.35

4,115,705,889.00

16,89

3

Minahasa Utara

29,852,800,145.00

25,538,466,865.00

21,360,613,171.00

8,492,186,974.00

83.64

4,177,853,694.00

13,99

4

Minahasa Tenggara

29,966,454,488.00

23,741,516,962.00

22,480,336,372.00

7,486,118,116.00

94.69

1,261,180,590.00

4,21

Bolaang Mongondow

35,988,521,430.00

26,676,330,262.00

21,992,384,857.00

13,996,136,573.00

82.44

4,683,945,405.00

13,02

13,437,350,700.00

11,141,860,060.00

9,397,329,072.00

4,040,021,628.00

84.34

1,744,530,988.00

12,98

8,536,618,937.00

7,226,166,088.00

6,380,539,594.00

2,156,079,343.00

88.30

845,626,494.00

9,91

7,955,601,848.00

6,748,743,500.00

5,803,744,182.00

2,151,857,666.00

86.00

944,999,318.00

11,88

5 6 7 8

Bolaang Mongondow Utara Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur

9

Kepulauan Sangihe

43,993,010,392.00

36,120,304,071.00

31,580,936,764.00

12,412,073,628.00

87.43

4,539,367,307.00

10,32

10

Kepulauan Sitaro

28,834,475,150.00

23,269,356,498.00

20,558,634,616.00

8,275,840,534.00

88.35

2,710,721,882.00

9,40

11

Kepulauan Talaud

35,857,633,709.00

28,248,411,486.00

22,009,647,256.00

13,847,986,453.00

77.91

6,238,764,230.00

17,40

312,496,295,785.00

249,052,446,417.00

212,779,521,532.00

99,716,774,253.00

85.44

36,272,924,805.00

11.66

Jumlah

Sumber: Laporan Hasil Audit Tahun 2013

Tabel 27 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Per 31 Desember 2013

No. 1 2 3 4

Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Selatan Kepulauan Talaud Jumlah

Per 1 Jan 2012 2.441.877.500,00 162.550.000,00 0,00 0,00 2.604.427.500,00

Mutasi 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Per 31 Des 2012 2.441.877.500,00 162.550.000,00 0,00 0,00 2.604.427.500,00


4.7.1.2. Untuk nilai pekerjaan konstruksi dari PNPM Mandiri dapat dilaporkan sebagai berikut: 

Perkotaan

Rp21.479.892.000,00



Perdesaan

Rp 8.419.000.570,00

Jumlah

Rp29.898.892.570,00

Rincian per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 28 sampai dengam Tabel 29 di bawah ini:



49

Tabel 28 Nilai Pekerjaan Konstruksi PNPM Mandiri Perkotaan Per 31 Desember 2013

No. 1 2 3 4 5 6

Kabupaten/Kota Kota Tomohon Kota Manado Kota Kotamobagu Kota Bitung Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Jumlah

Jumlah Paket 88 121 50 132 86 41 518

Nilai (Rp) 3.177.250.000,00 4.554.947.000,00 1.571.125.000,00 7.880.820.000,00 2.991.750.000,00 1.304.000.000,00 21.479.892.000,00

Sumber: Laporan Konsultan Manajemen PNPM Perkotaan Tahun 2013

Tabel 29 Nilai Pekerjaan Konstruksi PNPM Mandiri Perdesaan Per 31 Desember 2013

No. 1 2 3 4

Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Selatan Kepulauan Talaud Jumlah

Jumlah Paket 11 12 12 12 47

Nilai (Rp) 1.435.075.502,00 1.420.587.250,00 2.625.680.508,00 2.937.657.310,00 8.419.000.570,00


4.7.2. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (RASKIN) Untuk program penanggulangan kemiskinan dalam Audit Operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin (RASKIN) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa hambatan yang dijumpai, sebagai berikut: 4.7.2.1. Beras yang disalurkan tidak sesuai dengan data hasil PPLS tahun 2011 4.7.2.2. Beras yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang seharusnya. 4.7.2.3. Harga penebusan untuk beras raskin lebih besar dari harga yang telah ditetapkan oleh Bulog. 4.7.2.4. Belum adanya dana pendukung dari pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 4.7.2.5. Terjadi keterlambatan dalam melakukan penyaluran beras RASKIN ke masyarakat. 4.7.2.6. Kualitas beras yang diterima masyarakat ada yang mutunya kurang baik.



50

4.8. Hal - hal yang perlu diinformasikan pada Program Infrastruktur yaitu pekerjaan konstruksi dari PPIP. Jumlah dana yang dikucurkan di Provinsi Sulawesi Utara untuk PPIP tahun 2013 adalah sebesar Rp167.750.000.000,00 yang rincian seperti dalam Tabel 30. Tabel 30 Nilai Pekerjaan Konstruksi PPIP Per 31 Desember 2013 No.

Kabupaten

APBN

APBN-P

Paket Pekerjaan

Nilai (Rp)

2013

2013

1

Minahasa

75

40

115

28.750.000.000,00

2

Minahasa Utara

51

46

97

24.250.000.000,00

3

Minahasa Selatan

27

66

93

23.250.000.000,00

4

Minahasa Tenggara

36

40

76

19.000.000.000,00

5

Kota Kotamobagu

11

0

11

2.750.000.000,00

6

Bolaang Mongondow

76

15

91

22.750.000.000,00

7

Bolmong Utara

41

6

47

11.750.000.000,00

8

Bolmong Timur

6

14

20

5.000.000.000,00

9

Bolmong Selatan

14

12

26

6.500.000.000,00

10

Kepulauan Sangihe

10

26

36

9.000.000.000,00

11

Kepulauan Sitaro

8

30

38

9.500.000.000,00

12

Kepulauan Talaud

10

11

21

5.250.000.000,00

Jumlah

365

306

671

167.750.000.000,00

Sumber : Satker PPIP per 31 Desember 2013 (unaudited)

4.9. Permasalahan yang dijumpai terkait dengan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektor, antara lain: 4.9.1. Pada program penanggulangan kemiskinan, masih terdapat dana bergulir (revolving fund) yang tertahan di masyarakat sebesar Rp115.559.401.378,00, sehingga tujuan program untuk menggulirkan dana tersebut terhambat menyebar merata di masyarakat. Disamping itu, terdapat potensi permasalahan mengenai status kepemilikan aset berupa tagihan eks dana bergulir (KSM, SPP, dan UEP) sebesar Rp328.338.922.910,00 dan termasuk status kelembagaan simpan pinjam tersebut. 4.9.2. Pengelolaan

aset-aset

penanggulangan

yang

kemiskinan

berasal

(PNPM

dari

Perdesaan,

program PNPM

Perkotaan, PPIP) belum memadai, mengingat belum jelasnya kebijakan tata kelola aset eks program penanggulangan kemiskinan. PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA


4.9.3. Selain itu masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyediakan dana pendamping pada PPIP di daerahnya, sehingga program PPIP di daerah tersebut belum optimal. 4.9.4. Aset-aset yang berasal dari kegiatan infrastruktur pada program pusat senilai Rp197.648.892.570,00 belum ada mekanisme penyerahan kepada pemerintah desa/kelurahan. Kondisi ini menjadi sangat penting untuk segera ditetapkan mekanisme pengelolaan dan pencatatannya mengingat telah disahkan RUU Desa oleh DPR tanggal 18 Desember 2013. Aset-aset tersebut nantinya akan menjadi aset masing-masing desa. 4.10. Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral yang telah diuraikan di atas, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 4.10.1. Perlu

penyediaan

dana

pendamping

dari

APBD

provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan monitoring dan evaluasi program. 4.10.2. Perlu adanya kebijakan tata kelola aset eks program penanggulangan kemiskinan (PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, dan PPIP) mengantisipasi akan berlakunya UU Desa. 4.10.3. Perlu dilakukan audit oleh APIP terhadap dana bergulir (revolving

fund)

pembahasan

yang

dalam

macet

penetapan

di

masyarakat

status

dan

kelembagaan

simpan pinjam UPK. 4.10.4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh satuan kerja terkait dan Pemerintah Daerah terkait untuk menyelesaikan permasalahan

asset

belum

dimanfaatkan

optimal,

penyalahgunaan dana dan pekerjaan konstruksi yang belum selesai pada waktunya.


51

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Jalan Diponegoro I No.1- Manado 95112 Telepon (0431) 852989,863372 Faksimile (0431) 852989, E-mail: [email protected]

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Recommend Documents