PAPARAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENILAIAN SUMBER DAYA HUTAN, KONTRIBUSI DAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH oleh Ir. Herry Rotinsulu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut Disampaikan Pada Acara :
WORKSOP NASIONAL “Penguatan Kapasitas, Kemampuaan dan Penguasaan Iptek dalam Penilaian Sumberdaya Hutan di Indonesia Jakarta,11-12 Maret 2014
PROFIL PROVINSI SULAWESI UTARA
2
1
GEOPOSISI SULAWESI UTARA DI TEPIAN PASIFIC & ASIA TIMUR
BATAS-BATAS PROVINSI SULAWESI UTARA : Utara : Laut Sulawesi, Negara Philipina dan Samudera Pasifik Selatan : Teluk Tomini Barat : Provinsi Gorontalo Timur : Laut Maluku o o o o o o o o o o
Memilki Kawasan berbatasan antar negara dgn Negara Philipina Merupakan Provinsi Kepulauan, memiliki 287 Pulau, 59 pulau berpenghuni, 228 pulau belum berpenghuni Memiliki 11 pulau terluar / terdepan Indonesia sbg Kawasan Strategis Nasional Dgn luas Laut (ZEE) 351,54 Km2, dgn panjang pantai 1.837,29 Km Memilki komoditas unggulan Kelapa, pala dan cengkeh Memilki 2 Kota PKSN (Melongguane dan Tahuna) KSN KAPET Manado-Bitung Memilki KSN Danau Tondano dan kwsn P. Bunaken yang indah sbg tujuan pariwisata. Daerah rawan bencana Sulawesi Utara adalah wilayah yang aman dan damai 3
LUAS WILAYAH: 15.297,76 km2 1.521.409,53 Ha PENDUDUK: 2.265.937 jiwa NO
Kabupaten/ Kota
Luas km2
Jmlh Penduduk
1
Kab. Kepulauan Talaud
1.240,40
83.441
2
Kab.Kepulauan Sangihe
461.01
126.133
3
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
275.96
63.543
4
Kab. Minahasa
1.114,87
309.876
5
Kab. Minahasa Utara
932,20
188.467
6
Kab. Minahasa Selatan
1.409,97
195.087
7
Kab. Minahasa Tenggara
710.83
100.305
8
Kab. Bolaang Mongondow
3.628.90
213.223
9
Kab. Bolaang Mongondow Utara
1.843,92
70.629
10
Kab. Bolmong Selatan
1.615.86
56.546
11
Kab. Bolmong Timur
897.93
63.593
12
Kota Manado
157,25
408.354
13
Kota Bitung
304,00
187.932
14
Kota Tomohon
114,20
91.592
15
Kota Kotamobagu
68.06
4 107.216
Sumber : BPS Sulawesi Utara, Tahun 2012
2
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SULAWESI UTARA NO
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa
Kelurahan
Jumlah Pulau
1
Kab. Kepulauan Talaud
19
11
142
16
2
Kab.Kepulauan Sangihe
15
145
22
105
3
Kab. Minahasa
19
157
37
1
4
Kab. Minahasa Selatan
17
146
10
4
5
Kab. Minahasa Utara
10
105
6
46
6
Kab. Bolaang Mongondow
12
150
2
17
7
Kota Manado
9
-
87
3
8
Kota Bitung
8
-
69
17
9
Kota Tomohon
5
5
35
-
10
Kota Kotamobagu
4
12
18
-
11
Kab. Bolaang Bongondow Utara
6
76
1
6
12
Kab. Minahasa Tenggara
6
72
4
24
13
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
10
80
4
47
14
Kab. Bolmong Selatan
5
59
-
-
15
Kab. Bolmong Timur
5
51
-
1.200
306
JUMLAH
150
286 5
Karakteristik bentangan Sulawesi Utara Keanekaragaman hayati - Tingkat keunikan yang tinggi - Habitat dan Organisme Geologis - Tanah angkatan dalam pengaruh vulkanik Tingkat alterasi - Tinggi Potensi restorasi alami - Tinggi
6
3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROV. SULUT (RPJPD 2010-2025)
RPJM 1 (2005-2010) Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera
RPJM 2 (2010-2015) Melanjutkan pembangunan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing dan Sejahtera, dengan menekankan misi MEMPERSIAPKAN SULUT SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK.
RPJM 3 (2015-2020) Memantapkan pembangunan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, aman dan sejahtera, dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
RPJM 4 (2020-2025) Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, aman dan sejahtera sebagai pintu gerbang di Asia Pasifik
7
VISI RPJMD 2010-2015 :
“MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING & SEJAHTERA BERBUDAYA, terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip Sitou Timou Tumou Tou yang tercermin dalam budaya mapalus, mapaluse dan moposat. Masyarakat Sulawesi Utara memiliki karakter yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais serta berkepribadian/berjatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi, membangun tanpa korupsi.
BERDAYA SAING, terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional. SEJAHTERA, terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki penghidupan yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa, dan makmur.
4
V I S I Terwujudnya kelestarian hutan dan daya saing produk hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara
M I S I 1. Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan kehutanan 2. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia 3. Mewujudkan dan menjamin keberadaan sumber daya hutan 4. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) 5. Meningkatkan kualitas pengamanan hutan dan penegakan hukum 6. Melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan guna optimalisasi manfaat dan daya saing produk hasil hutan 9
TARGET PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP SULUT Mendukung visi pariwisata alam yang didukung oleh agro industri yang kuat - Restorasi lingkungan pertanian agar berwawasan lingkungan - Pengurangan pestisida - Pengembangan Pertanian organik - Sistem usahatani berdasarkan kesesuaian lahan - Perbaikan habitat alam liar di ekosistem akuatik dan terestrial - Restorasi ekosistem sungai, pantai, mangrove dan terumbu karang - Reboisasi dan penghijauan kawasan kunci - Udara kota dan desa yang tidak terpolusi - Penegakan hukum lingkungan agar - Pembangunan ekonomi tertata untuk dalam koridor sustainability dan environmentally conscious - Pengelolaan lingkungan ditegakkan
10
5
11
(Sesuai SK. MENHUTBUN No. 452/Kpts-II/1999)
12
6
(Sesuai SK. MENHUT NO. 434/MENHUT-II/2013)
13
KAWASAN HUTAN TERSEBUT BERADA DALAM WILAYAH ADMINISTRASI 15 KABUPATEN/KOTA
SECARA DE JURE, KAWASAN HUTAN TERSEBUT TELAH DIKUKUHKAN, NAMUN DE FACTO, KAWASAN TERSEBUT TELAH MENGALAMI KERUSAKAN ATAU ALIH FUNGSI MENJADI KEBUN, PEMUKIMAN ATAU PERUNTUKAN NON KEHUTANAN SEIRING TERJADINYA PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA BARU (HASIL PEMEKARAN) MAKA PERLU SEGERA DILAKUKAN PENATAAN BATAS, PEMETAAN DAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN GUNA KEPASTIAN HUKUM MENGENAI STATUS, FUNGSI, LETAK, BATAS KAWASAN HUTAN.
14
7
DAFTAR PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PROV. SULUT 1. Ijin Pinjam pakai untuk konstruksi Pemohon
Penggunaan
Lokasi
Luas (Ha)
Ket
Excelmindo Pratama, PT
Tower/menara & pemasangan serta pengoperasian BTS dan saran penunjang
G. Soputan Kec. Ratahan Mitra
0,0995
Telah mendapat ijin Menhut
Bupati Utara
Pangkalan Pendaratan Ikan
Kec. Likupang Barat kab. Minut
0,4190
Telah mendapat ijin Menhut
Minahasa
2. Ijin pinjam pakai untuk eksplorasi Pemohon
Penggunaan
Lokasi
Manembo Mineral, PT
Pertambangan Emas
Minahasa Selatan
Avocet Bolaang Mongondow,PT
Pertambangan Emas
Bolmong
Suma Heksa Sinergi, PT
Pertambangan Emas dan mineral pengikut
Kec. Bintauna, Bolangitang, Bolmut
Luas (Ha)
Ket
200,00
Telah mendapat Ijin Menhut
26.017,00
Telah mendapat Ijin Menhut
7.837,10
Telah mendapat Ijin Menhut 15
3. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan Pemohon
Penggunaan
Lokasi
Hakian Wellem Rumansi, PT
Eksploitasi tambang emas dan sarana penunjang
Kabupaten Minahasa Tenggara
PT Avocet Bolmong
Pertambangan emas
Bolmong dan Bolmong Selatan
Luas (Ha)
Ket
100,00
Ijin Menhut
± 578,61
Ijin Menhut
4. Rekomendasi Gubernur dalam rangka ijin pinjam pakai Pemohon
Penggunaan
Lokasi
PT Boltim Prima nusa Resources
Pertambangan emas
BolmongTimur
PT Rihendy Trijaya
Pertambangan emas
Bolmong Timur
PT Sumber Energi Jaya Minsel
Pertambangan emas dan mineral ikutan
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
Luas (Ha)
Ket
± 735
Rekomendasi eksplorasi
± 382,47
Rekomendasi eksplorasi
Minahasa Selatan
± 682,05
Rekomendasi eksplorasi
Pelabuhan Amurang
Minahasa Selatan
18,00
Rekomendasi Gubernur
PT Sumber Energi Jaya Mitra
Pertambangan emas dan mineral ikutan
Minahasa Tenggara
832,23
Rekomendasi eksplorasi
PT. Arafura Mandiri Semangat
Pertambangan emas dan mineral ikutan
Bolmong
859,96
Rekomendasi eksplorasi
PT. Gorontalo Sejahtera Mining
Pertambangan emas Dan mineral ikutan
Bolmong Utara
3.074,39
Rekomendasi eksplorasi 16
8
DAFTAR PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN NO
IUPHHK/ HPH
FUNGSI HUTAN (HA) HPT
HP
JUMLAH (HA)
APL
A
IUPHHK HUTAN ALAM
1
PT. Huma Sulut Lestari
26.150
650
-
26.800
Jumlah A
57.650
650
1.500
62.800
LOKASI
Kab. Bolmong. Utara
B
IUPHHK HUTAN TANAMAN
1
PT. Kawanua Kahuripan Pantera
6.750
750
-
Kab. Bolmong 7500 Selatan
Jumlah B
6.750
750
-
7500
JUMLAH
65.400
1.400
1.500
68.300 17
18
9
BP-DAS Tondano 2012
Fungsi Hutan
19
RINCIAN LUAS & FUNGSI HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PROPINSI SULAWESI UTARA (SK MENHUT No. 796/Menhut-II/2009, 7 Desember 2009) No UNIT KPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
FUNGSI KAWASAN HUTAN (Ha) HL
Unit V 21,809 Unit VI 19,159 Unit VIII 14,308 Unit IX 10,065 Jumlah 65,341 Unit I 32,204 Unit II 3,109 Unit III 43,805 Unit IV 5,773 Unit VII 14,717 Jumlah 99,608 JUMLAH 164,949
HPT
5,215 10,221 2,430 17,866 82,456 8,878 37,458 16,595 36,638 182,025 199,891
HP
Jumlah (Ha)
5,907 7,293 22,458 19,739 9,751 65,148 65,148
27,024 29,380 14,308 12,495 83,207 120,567 19,280 103,721 42,107 61,106 346,781 429,988
Ket
Lokasi
KPHL KPHL KPHL KPHL
Minsel, Mitra,Mhs, Tmhn
KPHP KPHP KPHP KPHP KPHP
Bolmut & Bolmong
Minsel, Mhs, Tomohon Sangihe & Sitaro Talaud
Bolmong Bolsel & Boltim Minsel, Bolmong Minut, Manado, Bitung
20
10
KPH (P) Minahasa II
KPH (L) Talaud
KPH (L) Sangihe KPH (L) Minahasa I KPH (P) Bol.Mong II
KPH (P) Minahasa III
KPH (P) Bol.Mong I
KPH (P) Bol.Mong III
KPH (L) Sangihe
21
DUKUNGAN PEMDA PROV. SULUT DALAM PENILAIAN SUMBERDAYA HUTAN
22
11
PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kewenangan : •
PEMERINTAH Penetapan Norma, Standar, Prosedur & Kriteria, & pelaksanaan penetapan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penetapan wilayah pengelolaan & institusi wilayah pengelolaan serta arahan pencadangan.
•
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan & pengusulan penetapan wilayah pengelolaan HL & HP serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan
•
PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA Pertimbangan penyusunan rancang bangun & pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan HL & HP serta institusi wilayah pengelolaan hutan 23
1. PROGRAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH / RTRW
24
12
PROGRAM RTRW (Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan Hutan dan DAS) : a) Melarang dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada; b) Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; c) Mengendalikan kegiatan yang telah ada dan mengamankan daerah aliran sungai; d) Mengendalikan dan mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sekitar danau yang dapat mengganggu fungsi danau (terutama sebagai sumber air dan sumber energi listrik); e) Mengatur kegiatan yang ada di danau dengan cara zonasi pemanfaatan danau, serta melakukan pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan limbah. f)
Mengamankan di daerah hulu;
g) Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya sekurangkurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air; h) Mengamankan dan konservasi daerah tangkapan air (catcment area);
25
Lanjutan ....... i)
Mencegah dan membatasi kerusakan kawasan terbuka hijau/hutan kota/hutan desa yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
j)
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas kawasan terbuka hijau, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
k) kawasan terbuka hijau / hutan dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokoknya. Misalnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; pendidikan; pelestarian plasma nutfah; budidaya hasil hutan bukan kayu; dan produksi hasil hutan kayu secara terbatas; l)
mengelola kawasan cagar alam dan suaka margasatwa sesuai dengan tujuan perlindungannya;
m) melarang dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dengan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.; n) mengembangkan areal yang berpotensi untuk dijadikan Taman Wisata Alam yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi alam.
26
13
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS) 1. Kawasan Hutan Lindung; 2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Meliputi: Kawasan Resapan Air; 3. Kawasan Perlindungan Setempat, Meliputi: Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk, Dan Kawasan Sekitar Mata Air; 4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya Meliputi: Kawasan Suaka Alam Laut, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Taman Nasional Dan Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Darat Dan Taman Wisata Alam Laut, Serta Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan; 5. Kawasan Rawan Bencana Alam, Meliputi: Rawan Tanah Longsor, Rawan Gelombang Pasang, Dan Rawan Banjir; 6. Kawasan Lindung Geologi, Meliputi: Kawasan Cagar Alam Geologi Dan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi. 27
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS) A. Kawasan Hutan Lindung, meliputi : 1. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu seluas kurang lebih 95.088,56 ha; 2. Minahasa, seluas kurang lebih 9.173 ha; 3. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, seluas 22.551 ha; 4. Minahasa Utara, seluas kurang lebih 17.428 ha; 5. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro seluas kurang lebih 13.820 ha; 6. Kepulauan Talaud, seluas kurang lebih 10.199 ha 7. Bitung, seluas kurang lebih 6.027 ha; 8. Manado seluas kurang lebih 1.202 ha meliputi bakau kurang lebih 316 ha dan darat kurang lebih 885 ha); dan 9. Tomohon, seluas kurang lebih 585 ha.
B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, meliputi : 1. Bulude Sahengbalira dan Kalumelahana, Bentihu Langinang, Bialangsoa, Palenti, Wulo, Batukakiraeng, Sahendarumang, Pananembaen, Bongkonsio dan Batungbakara di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro; 2. Puncak tertinggi Pulau Karakelang di Kabupaten Talaud, sekitar G. Soputan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa, G. Lokon, G. Tatawiran di Kota Tomohon, G. Tumpa di Kota Manado dan G. Klabat, G. Dua Saudara di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung; 3. Pegunungan Buludaweketan dengan puncak-puncaknya adalah G. Poniki, G. Matabulewa, G. Bumbungon di Bolaang Mongondow; 4. Daerah yang memiliki kemiringan lahan kurang lebih > 40% ditetapkan sebagai kawasan resapan air yang tersebar di seluruh Provinsi.
28
14
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS) C. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi : 1. Kawasan Sempadan Pantai, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di seluruh wilayah provinsi; 2. Kawasan Sempadan Sungai, mencakup wilayah sungai-sungai besar yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Sungai Ranoyapo, Sungai Poigar, Ongkak Mongondow, Sungai Sangkup, Sungai Tondano, Sungai Malalayang, Sungai Ranowangko dan Sungai Talawaan; 3. Kawasan Sempadan Danau, yaitu Danau Tondano (Kabupaten Minahasa) dan Danau Moat (terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow). Danau Iloloi (Kabupaten Bolaang Mongondow), Danau Tampusu (Kabupaten Minahasa), Danau Mokobang, Danau Bulilin (Kabupaten Minahasa Selatan) ; serta Danau Pangolombian dan Danau Linaw di Kota Tomohon; 4. Kawasan sekitar mata air meliputi semua wilayah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, meliputi : a. Suaka Alam (SA) Laut yang, meliputi: i. (SA) Laut Selat Lembeh di Kota Manado; ii. (SA) Laut Sidat. b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut yang, meliputi: i. (SM) Gunung Manembo-nembo di Kabupaten Minahasa; ii. SM. Karakelang Utara – Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut yang, meliputi: iii. CA) Dua Saudara, seluas kurang lebih 4.299 ha berada di Bitung; iv. (CA) Tangkoko, berada di Bitung; v. (CA) Gunung Ambang, seluas kurang lebih 18.765,40 terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow. vi. Rencana Pengembangan Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Provinsi meliputi: CA Gunung Lokon di Kota Tomohon seluas 720 ha. 29
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Hutan dan DAS) d.
Kawasan Pantai Berhutan Bakau, meliputi : • Rencana Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau (HB) HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB P. Bangka, HB Likupang, HB Tg.Pisok di Kabupaten Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB P.Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg.Walintau, HB Bentenan di Kabupaten Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan.
d. Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut yang, meliputi : i. (TN) Bogani Nani Wartabone, seluas kurang lebih 287.115 ha. berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow seluas kurang lebih 136.572 ha., Bolaang Mongondoow Selatan seluas kurang lebih 35.220 ha. dan Bolaang Mongondoow Utara seluas kurang lebih 5.383 ha.; ii. (TN) Laut Bunaken, seluas kurang lebih 89.065 ha. dengan rincian di Manado seluas kurang lebih 28.451,05 ha, Minahasa seluas kurang lebih 5.657,44 ha, Minahasa Selatan seluas kurang lebih 8.554,96 ha. dan Minahasa Utara seluas kurang lebih 46.401,56 ha. f. Taman Wisata Alam Dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi : Rencana Pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, seluas kurang lebih 615 Ha, berlokasi di Bitung dan TWA Batu Angus seluas kurang lebih 635 Ha, terletak di Bitung; g. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi : Rencana Pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) di Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa. 30
15
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Rawan Bencana Alam) E. Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi : a.
b. c.
Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi: 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro: daerah Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Kota Manado : Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang; 3. Jalur jalan Manado-Amurang; 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang, dan 6. Daerah Torosik. Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki elevasi rendah; Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang Sungai.
31
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG (Kawasan Lindung Geologi) E. Kawasan Lindung Geologi, meliputi : 1. 2.
3.
4.
Kawasan cagar alam geologi di Provinsi Sulawesi Utara terletak di Lahendong dan sekitarnya (kota Tomohon), Leilem dan sekitarnya (kabupaten Minahasa) dan Bukit Kasih Kanonang (Kawangkoan); Rencana Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Provinsi Sulawesi Utara meliputi 9 (sembilan) gunung berapi aktif, yaitu: 1. Gunung Awu (kurang lebih 1.320 m dpl) yang berada di bagian utara Kabupaten Sangihe; 2. Gunung Karangetang (kurang lebih 1.827 m dpl) yang terdapat di bagian utara Pulau Siau; 3. Gunung Ruang (kurang lebih 714 m dpl) dan Gunung Submarin Banua Wuhu yang terletak di Kabupaten Sitaro; 4. Gunung Soputan terletak di Kabupaten Minahasa Selatan; 5. Gunung Lokon (kurang lebih 1.580 m dpl) & G. Mahawu (kurang lebih 1.311 m dpl) yang terletak di Kota Tomohon; 6. Gunung Ambang (kurang lebih 1.689 m dpl) yang ada di Bolaang Mongondow, dan 7. Gunung Tangkoko yang ada di Kota Bitung. Kawasan rawan gempa bumi meliputi kawasan yang terletak di zona patahan aktif: Sesar Amurang – Belang, Sesar Ratatotok, Sesar Likupang, Selat Lembeh, Sesar yang termasuk dalam sistem sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado – Kema. Kawasan rawan tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. 32
16
2. PROGRAM PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN
33
34
17
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN TIM TERPADU DI KABUPATEN/KOTA HASIL : TELAH DISITA/DITEMUKAN KAYU SEBANYAK ± 150 M3 SEPANJANG TAHUN 2013
SK. Gubernur Prov. Sulut No. 187 tahun 2012, tgl. 5 Juli 2012, Tentang Pembentukan Tim 35 Terpadu Pengamanan Hutan
3. PROGRAM REHABILITASI KAWASAN HUTAN DAN LAHAN
36
18
37
KEGIATAN RHL YANG TELAH TEREALISASI SAMPAI TAHUN 2012
±
Guna meningkatkan partisipasi, motivasi, pembinaan, pengendalian dan keberhasilan upaya-upaya RHL di Prov. Sulut maka telah dibentuk Tim Pembina RHL Prov. Sulut dengan Kep. Gubernur No. 171 / 2011 yang diketuai Wakil Gubernur 38
19
PEMBANGUNAN HTR
39
HAK MASYARAKAT UU 41/1999 Psl 68 MASYARAKAT BERHAK :
1. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. 2. memanfaatkan hutan & HH sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan HH, & informasi kehutanan; 4. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; 5. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. 6. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kaw hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kaw hutan sesuai 40 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
20
PERANSERTA MASYARAKAT UU 41/1999 Pasal 69 & 70
41
GRAND DESIGN
PROGRAM PRIORITAS
42
21
PROGRAM DAN KEBIJAKAN PRIORITASPEMDA PROV SULUT DALAM RANGKA PENILAIAN SDH 1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (Status, Fungsi dan Tata Batas) 2. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-HTR serta lainnya) 3. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Gerakan Masyarakat Menanam “CEMPABON”) 4. PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG (Jasling, Parawiswata dan Litbang) 5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (Kesejahteraan Masyarakat yang berinteraksi langsung dengan Hutan) 43
PERMASALAHAN HUTAN SULAWESI UTARA
1. JUMLAH TENAGA POLISI KEHUTANAN DAN PENYULUH MASIH KURANG 2. SARANA PRASARANA PENGAMANAN HUTAN BELUM MEMADAI 3. MASIH LEMAHNYA PENGAWASAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN 44
22
4. MASIH KURANGNYA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM HUTAN 5. MASIH TINGGINYA KERUSAKAN HUTAN AKIBAT PENCURIAN KAYU, PERAMBAHAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN NON KEHUTANAN YG TDK SESUAI KETENTUAN. 6. MASIH LUASNYA LAHAN KRITIS DI DLM DAN LUAR KAWASAN HUTAN 7. MASIH KURANGYA PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT DALAM PELESTARIAN HUTAN 45
ISU – ISU STRATEGIS 1. ISU PERUBAHAN IKLIM 2. MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL’S 3. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA MITIGASI BENCANA 4. PENGEMBANGAN PRODUK HASIL HUTAN NON KAYU, JASA LINGK. DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 46
23
24
