PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAKIP ) 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

( LAKIP ) 2015

PERWAKILAN KANTOR GUBERNUR BPKP PROVINSI MALUKU MALUKU UTARA UTARA

NOMOR : S-14/PW33/1/2015 TANGGAL 25 Januari 2015

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran

strategis

dalam

dokumen

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2012-2014, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor 1890 tahun 2012 adalah 11 Sasaran dari 2 tujuan dan 2 Misi. Jumlah rekomendasi strategis yang dilaksanakan dalam tahun 2015 sebanyak 11 sasaran dengan hasil 7 sasaran telah tercapai, 4 sasaran kurang tercapai. Upaya untuk mewujudkan seluruh sasaran tersebut sesuai target dalam Rencana

Kinerja

Tahunan

Rp9.957.060.990,00

atau

tahun sebesar

2014

telah

97,37

%

diserap dari

dana

sebesar

anggaran

sebesar

Rp10.226.078.000,00. Sasaran yang tercapai adalah : 1. Meningkatnya pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara/Daerah Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 177,27% 2. Meningkatnya pelayanan atas permintaan dari stakeholders Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 254,55% 3. Meningkatnya LKPD, LK K/L & LK BUMD yang memperoleh opini WTP dan WDP Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 161,29% 4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama BPKP dengan mitra kerja Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 200,00% 5. Meningkatnya kapasitas SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% 6. Terwujudnya pemenuhan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP iv

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Ringkasan Eksekutif

Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 114,06% 7. Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Sasaran ini memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%

Demikian ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015.

Kepala Perwakilan,

Roely Kadir NIP 19610323 198302 1 001

v

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Pengantar

KATA PENGANTAR

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dok umen

yang

digunak an

unt uk

menganalisa

pencapaia n

program atas kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah R e n c a n a K e r j a T a h u n a n ( R K T ) y a n g didokumentasikan dalam Dokumen Penet apan Kinerja (T apk in) menjadi capaian kinerja tahun 2015 yang tertuang dalam LaporanKinerja. Format dan substansi Tapkin serta LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015 merupakan salah satu media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu LAKIP tahun 2015 menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai bahan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Kepala Perwakilan,

RoelyKadir NIP 19610323 198302 1 001

i

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab I - Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Hal ini, agar

selaras dengan peraturan yang berlaku,

yaitu setiap organisasi publik

diwajibkan menyusun suatu Rencana Stratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report). A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah unit organisasi yang berada di daerah dan sebagai satuan kerja perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001, yang terakhir telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal 3 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, yaitu : Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah ; 1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum Negara; 3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah; 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya dan; 5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi : 1


1. Penyiapan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan daerah; 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/ atau lintas kementerian/ lembaga/ wilayah; 5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum Negara di wilayah kerjanya; 6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; 8. Pemberian

asistensi

terhadap

pengelolaan

keuangan

Negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; 9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

2


pengendalian mutu pengawasan; dan 13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP B. Aspek Strategis Organisasi Faktor lingkungan adalah hal yang strategis yang dapat mempengaruhi pada pencapaian kinerja organisasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Faktorfaktor lingkungan ini diidentifikasi dengan maksud agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Faktor-faktor lingkungan tersebut diantaranya adalah : Lingkungan Internal 1. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Pegawai Capaian kinerja yang baik tidak akan terwujud tanpa komitmen dari seluruh pegawai, mulai jenjang teratas sampai terbawah. Selain berdampak pada capaian kinerja, komitmen yang kuat tersebut juga diyakini berpengaruh terhadap pelaksanaan budaya kerja secara keseluruhan. 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Jumlah auditor per 31 Desember 2015 sebanyak 48 orang termasuk 3 orang calon auditor yang merupakan CPNS yang ditempatkan pada BPKP Perwakilan Maluku Utara. Perbandingan antara ketua tim (Auditor Muda) dengan anggota tim adalah 7 berbanding 32 atau memiliki rasio 1 : 4.57 dengan kata lain, rasio tersebut masih belum ideal (ideal 1 : 2,0) dalam menentukan tim untuk melaksanakan penugasan audit dan penugasan lainnya. Jika dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang potensial, jumlah tenaga yang ada masih kurang memadai. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan akan diupayakan karena dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas di daerah secara lebih optimal. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan dan komposisi SDM berdasarkan sertifikasi.

3


3. Perubahan Kebijakan dan Dukungan BPKP di Tingkat Pusat Adanya perubahan suatu kebijakan organisasi oleh BPKP Pusat yang dilakukan pada perjalanan tahun jelas mempengaruhi capaian kinerja perwakilan-perwakilan pada akhir tahun. Begitu juga halnya dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai suatu organisasi di tingkat perwakilan yang menginduk kepada organisasi tingkat pusat, tidak lepas dari pengaruh kebijakan yang dibuat BPKP Pusat. Sedangkan dukungan BPKP di tingkat pusat dapat berupa dana maupun sistem dan metode kerja. Sistem dan metode kerja sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Lingkungan Eksternal 1. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Praktik-Praktik KKN Arah kebijakan Pemerintah yang menyatakan „perang‟ terhadap tindak pidana korupsi dengan peningkatan program-program

pemberantasan korupsi

sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu makin tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kesadaran masyarakat tersebut mempengaruhi tuntutan terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga pengawasan. Tuntutan tersebut sudah selayaknya diantisipasi melalui program-program audit investigasi atas indikasi penyimpangan yang merugikan negara/daerah , BUMN/D dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah serta pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 2. Tuntutan

Terselenggaranya

Kepemerintahan

yang

Baik

(Good

Governance) Tuntutan masyarakat atas kinerja pelayanan aparat birokrasi saat ini sudah sangat tinggi. Sudah bukan zamannya aparat birokrasi „dilayani‟ tetapi sekarang harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

4


Perubahan paradigma kepemerintahan menuju ke arah “ good governance ” tersebut dan penciptaan administrasi

pemerintah yang berdaya guna,

berhasil guna, dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Disamping tuntutan atas pelaksanaan “ Reformasi Birokrasi ” yang harus sudah ada dampaknya atas

hasil dari

reformasi birokrasi tersebut. Terhadap tuntutan ini, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah mengantisipasi antara lain dengan melakukan sosialisasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Instansi Pemerintah Pusat, Daerah maupun BUMD mengenai pentingnya membangun Good Governance (GG). 3. Tuntutan Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Memadai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP mengemban tugas yang sangat strategis sebagai lembaga yang berperan sebagai Pembina terselenggaranya SPIP di lingkungan Pemerintah. Beberapa pasal dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan tugas BPKP adalah: 1) Pasal 49 ayat (2): ”BPKP melakukan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden”; 2) Pasal 54 ayat (3): “secara berkala BPKP menyusun dan menyampaikan

ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara”; 3) Pasal 57 ayat (4): “BPKP melakukan reviu atas LKPP (Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat) sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden”; 5


4) Pasal 59 ayat (2): “BPKP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP

yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultansi

SPIP,

dan

peningkatan

kompetensi

auditor

aparat

pengawasan intern pemerintah”. Tugas-tugas tersebut pada akhirnya akan diturunkan dalam bentuk pelaksanaan tugasnya kepada Perwakilan BPKP termasuk di dalamnya Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

4. Tugas BPKP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Terbitnya Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan

dan

Pembangunan

menjelaskan

tugas

BPKP

yaitu

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BPKP memiliki fungsi sebagaimana mana dijabarkan dalam pasal 3 Perpres Nomor 192 Tahun 2014, yaitu: a. Perumusan

kebijakan

nasional

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; b. Pelaksanaan pengawasan

audit, lainnya

pertanggungjawaban

reviu,

evaluasi,

terhadap

pemantauan,

perencanaan,

akuntabilitas

penerimaan

dan

kegiatan

pelaksanaan, dan

dan

pengeluaran

negara/daerah; c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; d. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program pemerintahan yang strategis; e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program; f.

Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

6


g. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; h. Pelaksanaan

sosialisasi,

pembimbingan,

dan

konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; i.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

j.

Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;

k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; l.

Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi

hasil

pengawasan

atas

penyelenggaraan

akuntabilitas

keuangan negara/daerah; m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksaan tugas dan fungsi BPKP; n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik

(good

governance),

meningkatnya

pelayanan

publik,

dan

terwujudnya iklim yang mencegah KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1. Pendampingan Penerapan Aplikasi SIMDA; 2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah; 3. Pendampingan Penerapan SPIP; 4. Pendampingan Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah; 5. Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD); 6. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 7. Pendampingan Peningkatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;

7


o. Sosialisasi, Asistensi dan Assessment Penerapan Good Corporate Governance pada BUMD. p. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Berbasis Komputer pada PDAM. 8. Pendampingan Penyiapan Administrasi RSUD menjadi Badan Layanan Umum; 9. Pengawasan terhadap BUMD; 10. Pencegahan KKN; a. Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Suatu Organisasi; b. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang Bernuansa KKN; 11. Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum; a. Audit Investigasi. b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. c. Pemberian Keterangan Ahli. 12. Pelatihan dan Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa; 13. Pendampingan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP); 14. Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Pengawasan; a. Sosialisasi Pendidikan dengan Kurikulum Khusus di Bidang Akuntansi dan Keuangan Daerah. b. Sosialisasi Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Trampil dan Tingkat Ahli. c. Sosialisasi Diklat Teknis Substansi Bagi Auditor dan Pegawai Lainnya. 15. Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

8


D. Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut : Kepala Perwakilan

Kabag Tata Usaha

Kasubbag Keuangan

Koorwasbid Instansi Pemerintah Pusat

Koorwasbid Akuntabilitas Pemda

Koorwasbid Akuntan Negara

Kasubbag Kepegawaian, & Umum

Koorwasbid Investigasi

Koorwasbid Program, Pelaporan & Pembinaan APIP

Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

E. Sistematika Penyajian Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif

Menyampaikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015.

9


Bab I Pendahuluan

Menyajikan data umum yang mencakup tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh kepada kinerja organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Menyajikan rencana stratejik BPKP dan rencana kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2015. Rencana stratejik mencakup visi, misi, tujuan, dan program yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Rencana kinerja menggambarkan kinerja yang ingin dicapai

pada

tahun

2015

beserta

indikator

keberhasilannya. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja dalam tahun 2015 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan uraian keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Bab IV Penutup

Menyajikan simpulan atas capaian kinerja dalam tahun yang bersangkutan.

10

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsi

yang

diemban

oleh

suatu

organisasi.Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, rencana stratejik 2015-2019 telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utaradengan seoptimal mungkin menjabarkan rencana stratejik BPKP Pusat. A. Rencana Strategis 2015-2019 1. Pernyataan Visi Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu: “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Maluku Utara” Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP. 1. Auditor Internal Pemerintah RI Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

12


Visi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. 2. Auditor Berkelas Dunia Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. 3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Terdapat

dua

ruang

lingkup

utama

terkait

dengan

akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. 2. Pernyataan Misi Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah

Nomor

60

Tahun 2008. Wilayah tugas

dan

kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 13


2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Adapun misi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah: 1) Menyelenggarakan

Pengawasan

Intern

terhadap

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Maluku Utara; 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Maluku Utara; dan 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Maluku Utara.

Misi 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Maluku Utara”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan

dan

pembangunan”

dan

manfaatnya

yaitu

“mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. Tugas

Pengawasan

Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan

Pembangunan mengandung makna: 1) Akuntabilitas Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

14


Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selain menjadi kepanjangan tangan BPKP Pusat dengan mitra kerja Menteri dan Kepala Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Korporasi (K/L/P/K) juga dengan seluruh Kepala KLPK di wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui jasa assurance, jasa consultancy. 2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan

fungsi

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015  2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. 3) Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan

untuk

mengalokasikan

belanja

negara

dan

kebijakan

pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan 15


pengawasan

atas

pengelolaan

keuangan

negara/daerah

ini

akan

mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi. 4) Pengelolaan Pembangunan Nasional Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan

untuk

memastikan

bahwa

governance

process

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan

pemerintahan

dan

pembangunan

tercapai.

Dengan

kerangka

transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan

keuangan

dan

pembangunan

atau

menjelaskan

ukuran

pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga 16


partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Misi 2 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Maluku Utara Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai

SOP

diharapkan

menyadarkan

personel

dan

pimpinan

akan

pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK. 17


Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI oleh BPKP diamanatkan dalam pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mencakup: a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan dan pelatihan SPIP d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah

Misi 3 Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Maluku Utara Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 18


Peraga 2. 1. Kaitan Antar Misi BPKP

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

3. Tujuan Stratejik Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu Renstra dan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi. Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan empat tujuan, yaitu: a. Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Provinsi Maluku Utara; b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Maluku Utara; 19


c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Provinsi Maluku Utara; dan d. Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Provinsi Maluku Utara. 4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk Tahun 2015-2019, adalah: a. Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Maluku Utara 40%; b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta program prioritas pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara50%; c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Maluku Utara5%; d. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan 70% dan kualitas pengelolaan keuangan 100% . Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP untuk Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

5. Indikator Kinerja Program Untuk mencapai tujuan diperlukan strategimelalui berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Program

merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran/outcome dari program yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja program sebagaimana disajikan dalamTabel 2.1.

20


Tabel 2.1 – Indikator Kinerja Program Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara No Indikator Kinerja Program Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Provinsi Maluku Utara Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Maluku Utara 40% Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Maluku Utara Sasaran Strategis 2.1: Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta program prioritas pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara 50%; Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Provinsi Maluku Utara Sasaran Strategis 3.1: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Sumatera Barat 5%; Tujuan 4: Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Provinsi Sumatera Barat Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuanga

6. Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam Tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan dalam table 2.2: Tabel 2.2 – Tujuan, Program, dan Kegiatan Tahun 2015 Tujuan 1

:

1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Tujuan

:

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Provinsi Maluku Utara Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP (Program 06) Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Pengawasan Intern Regional Pemerintah Daerah Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada BUMN/D Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Kegiatan Investigasi Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

21


2 2.1. 2.1.1. Tujuan 3

:

3.1. 3.1.1. Tujuan 4 4.1. 4.1.1. 4.1.2.

:

Pemerintah (SPIP) di Provinsi Maluku Utara Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP (Program 06) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Regional Pemda Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Provinsi Maluku Utara Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP (Program 06) Pembinaan Tata Kelola APIP Pemda Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Provinsi Maluku Utara Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaBPKP (Program 01) Penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana Perwakilan BPKP

B. Perjanjian Kinerja 2015 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja program. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di Tahun 2015, disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Tabel 2.3 – Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 (Output) No

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif di wilayah Maluku Utara40% 1 Rekomendasi hasil pengawasan

Rekomen 93 dasi Sasaran Strategis 2: Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta program prioritas pembangunan nasional di wilayah Maluku Utara

22


No


2

Rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI

Satuan

Target

Rekomen 2 dasi Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta korporasi di wilayah Maluku Utara 3 Rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Rekomen 2 dasi Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan 100% 4 Jumlah laporan layanan dukungan manajemen perwakilan Laporan 60 BPKP 5 Tersedianya alat pengolah data perwakilan BPKP unit 13 6 Tersedianya alat rumah tangga perwakilan BPKP unit 30

23

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab III – Akuntabiltas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Pengukuran

capaian

kinerja

Tahun

2015

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan Tahun 2015 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja program (IKP) yang dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung dengan mengacu pada indikator capaian program BPKP Pusat. Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKP yang tercapai dibagi dengan jumlah IKP dominan yang ditetapkan (outcome). Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Capaian atas IKP yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 – Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Program No

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif 70% Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Priorotas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 1

Persentase Perbaikan tata

%

40

100

250

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program

29


No


SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

strategis Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2


%

40

75

187,50

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah 3


%

40

100,00

250

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Korporasi 4

Perbaikan tata kelola,

%

40

61,76

154,41

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Priorotas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian 5

Penyerahan hasil pengawasan

%

40

80,65

201,61

keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

30


No


SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 70% Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah 6

Penerapan Unsur SPIP pada

%

50

1000

200,00

K/L Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 85% Pemerintah Daerah Sasaran Program: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 7

Kapabilitas APIP Pemerintah

%

2

0

0,00

Kabupaten/Kota Level 3 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan dan Pemanmfaatan Sarana Prasarana BPKP 8

Persepsi kepuasan layanan

Skala

Bagian Tata Usaha

Likert

7

7

100

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

B. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap IKP dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung

31


capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Analisis tentang empat sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut: Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif 70% Meningkatnya

kualitas

laporan

keuangan

kementerian/lembaga

dan

pemerintah daerah merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran ini adalah pendekatan intensif kepada mitra kerja yang memungkinkan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan pendampingan dalam penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Sasaran

Strategis

Meningkatnya

Kualitas

Laporan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif diindikasikan oleh capaian 5 (lima) Sasaran Program dengan Indikator Kinerja Program yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian enam indikator kinerja program di tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.2.

32


Tabel 3.2 – Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 No


SATUAN

TARGET

REALISASI

%

TAHUN

TAHUN

CAPAIAN

2015

2015

1

Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian Kemaritiman

%

40

100

250

2

Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

%

40

75

187,50

3

Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

%

40

100

250

4

Persentase Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan SPI Korporasi

%

40

61,76

154,41

5

Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

%

40

80,65

201,61

Berdasarkan data tersebut, dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama pada Tabel 3.2, terlihat bahwa Indikator Kinerja Program “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif Tahun 2015 tercapai melebihi 100% dengan uraian masingmasing capaian program sasaran strategis ini, adalah:

33


Sasaran

Program

1

:

Perbaikan

Pengelolaan

Program

Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP diberi tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara maupun daerah dan pembangunan nasional bersama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini, Pemerintah telah membagi program prioritas nasional dalam beberapa kluster. Kluster I program prioritas nasional terdiri dari bidang pangan, energi, maritim dan infrastruktur. Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku

Utara

telah

melaksanakan

berbagai

macam

kegiatan

pengawasan dalam mengawal pembangunan di bidang-bidang ini. Sehingga diharapkan salah satu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan berupa pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah dapat direalisasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP

Maluku Utara telah

melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk audit, evaluasi, monitoring, verifikasi dan sosialisasi terhadap program prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan

negara

bidang

perekonomian

dan

kemaritiman

dilengkapi dengan satu indikator program, yaitu perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis. Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian delapan output rekomendasi

dan

terealisasi

100%.

Realisasi

rekomendasi/tindak

lanjut

sebanyak delapan rekomendasi atau sebesar 100%. Capaian tersebut terdiri dari: 1) Satuan Kerja (satker) agar mengefektifkan tugas dan fungsi Tim pengendali dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi pengawasan; 2) Satker

membuat

laporan

hasil

pekerjaan

sesuai

ketentuan

dan

didukung dokumen yang memadai; 34


3) Satker agar membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik; 4) Satker agar melakukan pengawasan kepada fasilitator dalam kegiatan pendampingan baik yang berupa pekerjaan fisik maupun non fisik 5) Satker bekerjasama dengan instansi teknis terkait untuk menyusun peraturan mengenai organisasi, dan tata kelola, serta pelimpahan kewenangan atas perizinan dan non perizinan serta penanaman modal yang sesuai dengan peraturan, 6) Satker bekerjasama dengan kepala BKD untuk melakukan rotasi pegawai sesuai dengan ilmu dan kopetensinya 7) Pembentukan

Tim

Koordinasi

PPIP

Provinsi

Maluku

Utara

Tahun

Anggaran 2015 8) Mendorong satuan kerja untuk menyelesaikan laporan pada batas waktu yang ditetapkan Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis bidang perekonomian dan kemaritiman sebesar 250% didukung oleh capaian indikator output (100%) dan outcome (100%) sebagaimana tabel 3.3 berikut: Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1 Bidang Perekonomian dan Kemaritiman REALISASI

%

TAHUN

TAHUN

CAPAIAN

2015

2015

40

100

TARGET No

1


SATUAN

Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian Kemaritiman

Sasaran

Program

2

:

Perbaikan

%

Pengelolaan

Program

250

Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 35


Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP diberi tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara maupun daerah dan pembangunan nasional bersama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini, Pemerintah telah membagi program prioritas nasional dalam beberapa kluster. Kluster II program prioritas nasional terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan kemiskinan. Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku

pengawasan

Utara

dalam

telah

melaksanakan

mengawal

pembangunan

berbagai di

macam

bidang

ini.

kegiatan Sehingga

diharapkan salah satu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan berupa keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP

Maluku Utara telah

melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk audit, monitoring, bimbingan teknis dan pemetaan terhadap program prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Sasaran program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilengkapi dengan satu indikator program, yaitu Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional. Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian delapan output rekomendasi

dan

terealisasi

100%.

Realisasi

rekomendasi/tindak

lanjut

sebanyak delapan rekomendasi atau sebesar 100%. Capaian tersebut terdiri dari: Pemantauan atas penyerapan anggaran Satker pada Kementerian/Lembaga secara maksimal sampai akhir tahun telah dilaksanakan; 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam menangani fasilitas kesehatan, ketersedian obat, dan tenaga kesehatan; 2) Dinas Kesehatan Kabupaten agar melakukan koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan dalam upaya penyediaan fasilitas, dan

set peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, ketersediaan 36


obat dan vaksin; 3) Melakukan

pemantauan

atas

penyerapan

anggaran

Satker

pada

Kementerian/Lembaga secara maksimal sampai akhir tahun; 4) Menyusun laporan hasil inventarisasi BMN dan diserahkan kepada kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku UPPB (Unit Penatausahaan Pengguna Barang) dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah selaku UPPBE1(Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon 1); 5) Satker

membuat

laporan

pertanggungjawaban

keuangan

dan

mendokumentasikan sesuai ketentuan serta didukung dokumen yang memadai; 6) Menyurati Kepala Dinas terkait di Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara untuk segera menyelesaikan kegiatan pengembangan optimalisasi lahan dan pengembangan aringan irigasi sesuai target yang ditetapkan dan mengoptimalkan fungsi dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas pelaksana kegiatan; 7) Memastikan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis pekerjaan; 8) Melakukan

penyusunan

anggaran

penggunaan

PNBP

sesuai

dengan

peraturan yang berlaku Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional bidang pohukam, pembangunan manusia dan kebudayaan sebesar 187,50% didukung oleh capaian indikator output (100%) dan outcome (100%) sebagaimana tabel 3.4 berikut:

37


Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1 Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan REALISASI

%

TAHUN

TAHUN

CAPAIAN

2015

2015

40

75

TARGET No

1


Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

SATUAN

%

187,50

Sehubungan dengan kegiatan perekonomian dan polsoskam dilaksanakan oleh Bidang Instansi Pemerintah Pusat maka dana yang digunakan tergabung secara total sebagai berikut, realisasi indikator kinerja program menggunakan dana sebesar Rp 1.129.100.100,00 dari anggaran sebesar 1.438.889.000,00 atau terealisasi sebesar 78,47%. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program persentase perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang perekonomian dan bidang polhukam telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 sebesar 250% dan 187,50% output

lebih tinggi dari capaian dana sebesar 78,47%. Untuk capaian

rekomendasi

juga

sudah

cukup

efisien

karena

capaian

output

rekomendasi lebih besar dari capaian dana sebesar 78,47%. Sasaran

Program

3

:

Perbaikan

Pengelolaan

Program

Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP diberi tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara maupun daerah dan pembangunan nasional bersama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini, Pemerintah telah menetapkan bidang38


bidang yang menjadi prioritas nasional. Kluster III program prioritas nasional diisi oleh bidang reformasi birokrasi dan kluster IV diisi oleh bidang pariwisata serta sejumlah bidang lainnya seperti desa, perdagangan, dan kawasan perbatasan. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan berbagai macam kegiatan pengawasan dalam mengawal pembangunan di bidang-bidang

ini.

Sehingga

diharapkan

salah

satu

pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan berupa membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada

meningkatnya

kualitas

pelayanan

dasar,

pelayanan

publik,

serta

menurunnya tingkat korupsi dapat direalisasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Maluku Utara telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk audit, monitoring, reviu, evaluasi, asistensi,

bimbingan

teknis

dan

pemetaan

terhadap

program

prioritas

pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah dilengkapi dengan satu indikator program, yaitu Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional. Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian 12 output rekomendasi

dan

terealisasi

100%.

Realisasi

rekomendasi/tindak

lanjut

sebanyak 12 rekomendasi atau sebesar 100%. Capaian tersebut terdiri dari: 1) Meningkatkan kapabilitas SDM pengelolaan keuangan dan APIP Pemda melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan; 2) Menyelesaian Temuan BPK RI tentang Penyetoran ke Kas Daerah/Negara, mengintensifkan penyelesaian melalui Majelis TP/TGR, serta menyerahkan penyelesaian ke Aparat Hukum untuk kondisi tertentu.; 3) Memerintahkan SKPD untuk segera membuat

RUP

setelah RKA disetujui

DPRD (pada tahun sebelumnya) dan memantau pengumuman RUP oleh SKPD melalui ULP;

39


4) Pemerintah Daerah menyusun Prosedur Operasional Baku (SOP) untuk menetapkan target PAD berdasarkan potensi pendapatan yang riil; 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pinjaman daerah secara berkala dan mengambil

langkah-langkah

antisipatif

terkait

risiko

keterlambatan

penyelesaian pekerjaan; 6) Pemerintah

Daerah

membuat

Dokumen

strategi

penyelenggaraan

Penanggulangan Penyakit Menular secara memadai (melibatkan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota); 7) Pemerintah daerah membuat kebijakan implementasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di daerah, yang didalamnya mengatur antara lain tentang penyediaan obat publik; 8) Mengoptimalkan

pengalokasian

dan

realisasi

APBD

dalam

rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan pengendaliaan atas realisasi pos-pos pendapatan dan belanja.; 9) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) olehKepala SKPD melalui verifikasi, peninjauan langsung ke lapangan, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada petugas/pihak terkait atas kelalaian dalam pelaksanaan DAK; 10) Pemerintah Daerah

memerintahkan kepada

SKPD dalam melaksanakan

tupoksinya supaya berdasarkan Standar Operating Procedures; 11) Agar proses penyusunan dan penetapan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12) Mendorong pemerintah daerah membangun data basis potensi PAD, mengoptimalkan pemungutan potensi PAD untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah. Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional bidang pengawasan keuangan daerah sebesar 250% didukung oleh 40


capaian indikator output (100%) dan outcome (100%) sebagaimana tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Pencapaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1 Bidang Pengawasan Keuangan Daerah REALISASI

%

TAHUN

TAHUN

CAPAIAN

2015

2015

40

100

TARGET No

1


Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

Realisasi

indikator

kinerja

SATUAN

%

program

didukung

dengan

250

dana

sebesar

Rp989.057.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.012.164.000,00 atau terealisasi sebesar 97,72%. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program persentase perbaikan pengelolaan program program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 sebesar 250% lebih tinggi dari capaian dana sebesar 97,72%. Untuk capaian output

rekomendasi

juga

sudah

cukup

efisien

karena

capaian

output

rekomendasi sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 97,72%. Sasaran Program 4 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Korporasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

41


Sebagai salah satu unit kerja BPKP yang terkait dengan peran BPKP dalam meningkatkan

akuntabilitas

pengelolaan

BUMN/BUMD,

Perwakilan

BPKP

Provinsi Maluku Utara mendorong BUMN/BUMD menerapkan GCG. Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian 34 output rekomendasi dan terealisasi 100%. Dari realisasi rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi atau sebesar 61,76%. Capaian tersebut tampak dari: 1) Memperbaiki catatan dan pelaporan yang terkait dengan kapasitas distribusi berdasarkan data-data yang telah valid dan akurat tersebut; 2) meningkatkan

pendapatan

usaha

dengan

meningkatkan

produksi,

meningkatkan penjualan, dan menurunkan tingkat kebocoran (NRW Distribusi) 3) Membuat laporan kinerja tahunan masing-masing bidang diluar laporan bulanan yang telah dibuat; 4) Membuat RKAP setiap tahunnya; 5) seluruh

sambungan

rumah

telah

memenuhi

persyaratan

untuk

mendapatkan rekomendasi pencairan; 6) Melakukan pembahasan draft dan dilanjutkan dengan finalisasi dokumen Pedoman Aturan Perilaku serta menetapkan dkumen tersebut sebagai Pedoman Aturan Perilaku PD Kie Raha Mandiri, Ternate; 7) Melengkapi

pedoman/Standard

Operating

Procedure/SOP

yang

Procedure/SOP

yang

mendasari tata kelola RSUD Chasan Boesoirie; 8) Melengkapi

pedoman/Standard

Operating

mendasari tata kelola KPHP; 9) Melakukan

pembahasan

dan

Finalisasi

dokumen/

pedoman

penatausahaan keuangan PPK-BLUD; 10) Melengkapi pedoman/Standard Operating Procedure (SOP) diperlukan guna mendasari pedoman tata kelola RSD Kota Tidore Kepulauan 11) Menetapkan bidang tugas masing-masing unit dan bagian berdasarkan struktur organisasi BLUD yang akan diterapkan; 42


12) Menyelesaikan dokumen LK Neraca prognosis per 31 Desember 2015 dan dokumen RSB Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI dan Bab VII; 13) Membuat pedoman/Standard Operating Procedure (SOP) diperlukan guna mendasari pedoman Pola Tata Kelola RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; 14) agar melakukan pembahasan dan finalisasi dokumen SPM antar Pokja dan Kepala RSD Kota Tidore Kepulauan; 15) Menyelesaikan dokumen LK Neraca prognosis per 31 Desember 2015 dan dokumen RSB Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI dan Bab VII; 16) Melakukan pembahasan dan finalisasi draft peraturan Bupati tentang standar akuntansi keuangan PPK-BLUD dan draft kebijakan akuntansi PPK-BLUD RSUD Labuha; 17) Menyelesaikan penyusunan Renstra, RPJMD, Struktur Organisasi, Visi Misi dan SOP yang diperlukan dan penyusunan proyeksi laporan keuangan 18) Segera

menetapkan

rencana

struktur

organisasi

RSUD

Tobelo

Kabupaten Halmahera Utara setelah penerapan BLUD 19) Melakukan reklasifikasi aset rusak ringan, rusak berat dan aset yang tidak ditemukan fisiknya;

Capaian indikator kinerja program berupa persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern SPI Korporasi sebesar 154,41% didukung oleh capaian indikator output (100%) dan outcome (61,76%) sebagaimana tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1 Korporasi

43


No

1

Realisasi


SATUAN

TARGET TAHUN 2015

REALISASI TAHUN 2015

%

40

100

Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern SPI Korporasi Bidang Akuntan Negara

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

% CAPAIAN

250

dana

sebesar

Rp646.213.000,00 dari anggaran sebesar Rp738.863.000,00 atau terealisasi sebesar 87,46%. Dari capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 sebesar 250% lebih tinggi dari capaian dana sebesar 87,46%. Dilihat dari capaian output rekomendasi menunjukkan sudah efisien karena capaian output rekomendasi sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 87,46%.

Sasaran Program 5 : Persentase Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1) Pencegahan tindak pidana korupsi; 2) Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi; 3) Harmonisasi peraturan perundang-undangan; 4) Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; 5) Pendidikan dan budaya anti korupsi; serta 6) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

44


Terkait dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah mengambil peran untuk mendukung keenam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut melalui Implementasi Fraud Control Plan (FCP). Terkait dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP telah melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Keinvestigasian” dilengkapi dengan satu indikator

kinerja

program

yaitu

persentase

capaian

penyerahan

hasil

pengawasan keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang diukur dari jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang telah diserahkan kepada stakeholder dibagi dengan jumlah hasil pengawasan keinvestigasian. Pencapaian sasaran program dilakukan melalui target capaian 31 (lima puluh sembilan) output

rekomendasi dan terealisasi 26 (dua

puluh enam )

rekomendasi atau 89,58%. Dari realisasi rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti (outcome) sebanyak 17 (tujuh belas) rekomendasi atau sebesar 65,38%. Capaian tersebut tampak dari: 1) Telah diserahkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ke APH sebanyak sembilan laporan; 2) Telah diselesaikan tugas Pemberian Keterangan Ahli (PKA) sebanyak 26 laporan kepada APH; 3) Telah dilaksanakan program Sosialisasi Anti Korupsi di Universitas Khairun Ternate 4) Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) di RSUD Chasan Boesoirie Ternate 5) Telah terjalin komunikasi dalam penanganan kasus berindikasi tindak pidana korupsi dengan APH di Provinsi Maluku Utara. Belum tercapainya target output rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi karena terdapat penugasan tidak terealisasi yaitu: 45


1) Rencana audit investigasi tidak terealisasi sebanyak 2 rekomendasi; 2) Rencana evaluasi HKP tidak terealisasi sebanyak 1 rekomendasi 3) Rencana Audit penyesuaian harga tidak terealisasi sebanyak 1 rekomendasi 4) Rencana Kajian hasil pengawasan tidak terealisasi sebanyak 1 rekomendasi Selain itu, bidang Investigasi telah melaksanakan penugasan non-pkpt yaitu audit PKKN (4 PP) dan PKA (13 PP). Capaian indikator kinerja program berupa persentase capaian penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum sebesar 223,96% didukung oleh capaian indikator output (89,58%) dan outcome (80,65%) sebagaimana tabel 3.7 berikut: Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1 Keinvestigasian No

1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

PROGRAM

Persentase capaian penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

%

TARGET

REALISASI

TAHUN

TAHUN

2015

2015

40

89,58

% CAPAIAN

201,61

Realisasi 80,65% adalah sebanyak 26 penugasan yang sudah diselesaikan dari target 31 penugasan. Realisasi

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

dana

sebesar

Rp607.131.000,00 dengan realisasi sebesar Rp469.406.000,00 atau 77,32%. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja program persentase capaian penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum menunjukkan telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 sebesar 223,96% lebih tinggi dari capaian dana sebesar 77,32%. Dilihat dari capaian output rekomendasi, menunjukkan sudah efisien karena capaian output rekomendasi sebesar 89,65% lebih besar dari capaian dana sebesar 77,32%. 46


Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Sistem pada

Efektifitas

Pengendalian

Penyelenggaraan

Intern

Pemerintah

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah

Daerah Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai pembina SPIP di Provinsi Maluku Utara terus berperan aktif dalam peningkatan kualitas SPIP di lingkungan instansi, pemerintah daerah dan korporasi di Maluku Utara. Tujuan dari meningkatnya kualitas SPIP bermuara

pada

peningkatan

1)

efektifitas

dan

efisiensi

operasi,

2)

pengamanan aset, 3) kualitas laporan keuangan dan 4) ketaatan terhadap peraturan peruandangan. Pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP

di

tingkat

K/L/P/K

bahkan

hingga

tingkat

program

(prioritas)

pembangunan nasional dengan Sasaran Program Meningkatnya Kualitas SPIP pada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan SPIP K/L/P/K merupakan tanggung jawab masing-masing K/L/P/K. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai pembina

penyelenggaraan

SPIP

di

Maluku

Utara

diarahkan

untuk

meningkatkan kualitas pembinaan mulai dari pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP sampai pada pengawalan implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen K/L/P/K . Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan diklat

penyusunan

Rencana

Tindak

Pengendalian

(RTP);

probity

audit;

penataan sistem dan prosedur; serta penilaian risiko pada 10 kabupaten/kota dan Provinsi Maluku Utara. Sasaran program “Meningkatnya Kualitas SPIP pada Pemerintah Daerah” dilengkapi dengan satu indikator yaitu Pembinaan Penyelengggaraan SPIP/SPI.

47


Pencapaian sasaran program telah dilakukan dengan dua capaian output rekomendasi: 1) Komitmen Kepala Daerah dan Kepala SKPD pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPIP; 2) Memfungsikan Inspektorat dalam pengadaan barang dan jasa melalui probity audit, reviu atas

pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP),

reviu atas pembuatan PHO pengadaan barang/konstruksi tertentu..

Meskipun masih berupa kegiatan pembinaan SPIP,

namun telah dapat

membantu pemerintah daerah dalam menyusun RTP pada beberapa kabupaten kota Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Intern

Kapabilitas

Pemerintah

yang

Pengawasan

Profesional

dan

Kompeten pada 85% Pemerintah Daerah Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan

budaya

kendali

ini

antara

lain

diselenggarakan

melalui

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas

APIP

yaitu

(a)

peran

APIP

dalam

organisasi;

(b)

pola

pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP. Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” dilengkapi dengan satu indikator yaitu Persentase Kapabilitas APIP 48


Pemerintah Kabupaten/Kota pada Level 3 yang diukur dari jumlah APIP pemerintah kabupaten/kota dengan level 3 dibagi dengan jumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Pencapaian sasaran program dilakukan melalui 1 capaian output rekomendasi: 1) Meningkatkan frekuensi keikutsertaan Auditor dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan, serta pemberian reward dan program insentif bagi auditor yang berkompeten dan profesional;

Namun demikian dari terget indikator kinerja program (outcome) berupa Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota pada Level 3 sebanyak 2% atau satu

pemerintah

kabupaten/kota,

menunjukkan

belum

tercapai

(0%)

sebagaimana tabel 3.9 berikut: Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 3 No

1


Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3

SATUAN

%

TARGET

REALISASI

TAHUN

TAHUN

2015

2015

2

0

% CAPAIAN

0,00

Self Improvement yang dilaksanakan di tahun 2015 menunjukan bahwa dari 11 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya terdapat 2 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai level 2, sedangkan yang lain masih level 1. Diharapkan pada akhir tahun 2024, seluruh APIP telah mencapai level 3 (integrated), yaitu APIP telah mampu memberikan layanan assurance dan consulting sesuai standar yang berlaku, untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisensi dan efektivitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

dana

sebesar

Rp144.827.000,00 dari anggaran sebesar Rp163.692.000,00 atau terealisasi sebesar 88,48%. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 menunjukkan belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja 49


sasaran tahun 2015 sebesar 0% lebih rendah dari capaian dana sebesar 88,48%. Namun dari capaian output rekomendasi menunjukkan sudah efisien karena capaian output rekomendasi sebesar 100% lebih besar dari capaian dana sebesar 88,48%.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengawasan

Efektivitas dan

Perencanaan

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, sekaligus

media

untuk

mengukur

tingkat

keberhasilan

kinerja

teknis

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan dan Kualitas

Pengelolaan

Keuangan”

didukung

dengan

pencapaian

Sasaran

Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan dan Pengadaan Penyaluran Sarana Prasarana BPKP. Pencapaian indikator kinerja program diindikasikan dari indikator kinerja program yang terkait langsung dengan

efektivitas

perencanaan

pengawasan

dan

kualitas

pengelolaan

keuangan sebagaimana tabel 3.10 berikut: Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 4

50


No

1


SATUAN

Persepsi kepuasan layanan

Skala

Bagian Tata Usaha

Likert

TARGET

REALISASI

TAHUN

TAHUN

2015

2015

7

7

% CAPAIAN

100

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran terlihat bahwa indicator kinerja program tahun 2015 tercapai 100%. Selain itu capaian indikator tersebut juga ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja kegiatan (output) sebesar 100% sebagaimana tabel 3.11 Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 4

No

1

2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

Dok/

Laporan dukungan

TARGET

REALISASI

TAHUN

TAHUN

2015

2015

60

67

110,45

% CAPAIAN

manajemen Perwakilan BPKP

Lap

Tersedianya alat pengolah

Unit

13

15

115

Unit

30

140

488

data 3

Tersedianya alat rumah tangga

Indikator kinerja kegiatan Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP tercapai

110,45%.

Capaian

ini

diperoleh

dari

pemenuhan

penyusunan

laporan/dokumen. Sedangkan indikator kinerja kegiatan pengadaan alat pengolah data tercapai sebesar 115%, yaitu dari 13 unit komputer yang direncanakan telah terealisasi sebanyak 15 unit, sedangkan pengadaan alat rumah tangga

juga tercapai

488% yang diperoleh dari pengadaan 30 (tiga puluh) unit/jenis menjadi 140 unit. Ini terjadi karena adanya penambahan/revisi DIPA sehingga menambah jumlah pengadaan yang ada.

51


C. Realisasi Anggaran Realisasi

penyerapan

anggaran

Tahun

2015

secara

total

sebesar

Rp13.467.906.000,00 atau mencapai 94% dari anggaran sebesar sebesar Rp14.327.026.000,00 (revisi terakhir). Jumlah tersebut merupakan capaian netto setelah diperhitungkan dengan pengembalian belanja. Capaian tersebut dapat dirinci berdasarkan jenis belanja maupun berdasarkan program, sebagai berikut: 1) Capaian per jenis belanja Rincian capaian per jenis belanja, sebagai berikut: No

Jenis

Anggaran

Belanja

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal

Realisasi

Sisa Anggaran

Capaian (%)

Jumlah

2) Capaian per program Pada tahun 2015 terdapat dua program dengan rincian capaian per program, sebagai berikut:

Kode

01

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

Capaian

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(%)

10.366.287.000,00

10.089.303.500,00

276.983.500,00

Program

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

97,32

52


06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggar aan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.960.739.000,00

3.378.603.444,00

582.135.556,00

85,30

Jumlah

14.327.026.000,00

13.467.906.944,00

859.119.056,00

94,00

53

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab IV – Penutup

BAB IV PENUTUP

C

apaian kinerja selama tahun 2015 menunjukan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah mencapai target indikator sebesar 96,97%.

Pencapaian ini tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antar bidang/bagian

dan

kesiapan

penyediaan

sarana

prasarana

penunjang

tercapainya tujuan dan sasaran. Permasalahan dan Strategi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 ini telah membuat LAKIP yang ke empat kali. Dalam rangka merealisasikan target-target dalam RKT tahun 2015 terdapat permasalahan dan kendala. Beberapa permasalahan yang terkait dengan upaya pencapaian kinerja adalah : 1. Kurangnya pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Jumlah pegawai pada Bagian Tata Usaha sebanyak 2 orang pejabat fungsional umum jauh dari memadai. Selain itu jumlah dan komposisi Auditor yang didominsai Auditor dengan masa kerja kurang dari 4 tahun sangat berpengaruh pada capaian mutu tugas pengawasan. 2. Kondisi eksternal. Beberapa target dalam kinerja Perwakilan BPKP dipengaruhi oleh instansi lain, yaitu capaian maturitas kapabilitas APIP yang sebagian besar berada pada level 1 sangat menyulitkan untuk mencapai target maturitas kapabiltas APIP pada level 3. Selain itu target kinerja Bidang Pengawasan Keinvestigasia-an tidak tercapai karena tidak adanya permintaan audit investigasi dari APH.

Solusi dan strategi pemecahan masalah telah dilakukan meskipun masih diperlukan peningkatan strategi pemecahan masalah. Solusi dan strategi pemecahan masalah diantaranya sebagai berikut : 1. Pemanfaatan pegawai.

58

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 Bab IV – Penutup

Pemanafaat pegawai mencakup pemberian beberapa tugas pada saat yang bersamaan dan pemberian peran ketua tim pada beberapa auditor pertama. 2. Peningkatan kerja sama dengan instansi lain. Perwakilan BPKP telah melakukan pembimbingan pada APIP Kota Ternate untuk meningkatkan maturitas kapabilitas APIP menuju level 3. Selain itu juga meingkatkan kerja sama dengan APH untuk menunjang pencapaian kinerja.

59

Lampiran 1/1 -2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

No 1

SASARAN STRATEGIS

SASARAN PROGRAM

Peningkatan 1 Perbaikan Pengelolaan Kualitas Program Prioritas Nasional Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Negara Bidang Perekonomian Keuangan dan dan Kemaritiman Pembangunan 2 Perbaikan Pengelolaan Nasional yang Program Prioritas Nasional Bersih dan Efektif dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah 4 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Korporasi

5 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

KEUANGAN ANGGARAN REALISASI (Rp000) (Rp000) 1.438.889 1.129.100

TARGET RS

RS SUDAH DI TL

SATUAN

TARGET

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis

8

8

%

40,00

100,00

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional

8

6

%

40,00

75,00

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

12

12

%

40,00

100,00

250,00

1.012.164

989.057

97,72

34

21

%

40,00

61,76

154,41

738.863

646.213

87,46

31

26

%

40,00

89,58

223,96

607.131

469.406

77,32


REALISASI % CAPAIAN

PROGRAM

250,00 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 187,50 Penyelenggar aan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

% 78,47

Keterangan

Lampiran 1/2 -2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

No 2

3

4

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten


TARGET RS

RS SUDAH DI TL

SATUAN

TARGET

7 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

2

2

%

50,00

100,00

200,00

8 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Persepsi kepuasan layanan kesetmaan (skala likert 1-10)

2

0

%

0,00

0

-

%

5,00

0

-

%

0,00

0

-

%

0,00

0

-

%

0,00

0

-

%

0,00

0

-

SL

7,00

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya 9 Meningkatnya Kualitas efektifitas Layanan Dukungan Teknis perencanaan Pengawasan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan 10 Pengadaan dan Penyaluran sebesar 100%. Sarana dan Prasarana BPKP

Jumlah

97

75

REALISASI % CAPAIAN

7,00

PROGRAM

100,00 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

ANGGARAN (Rp000)

KEUANGAN REALISASI (Rp000) -

%

163.692

144.827

88,48

9.378.642

9.144.218

97,50

987.645

945.085

95,69

14.327.026

13.467.906

94,00

Keterangan

Lampiran 3/ 1 - 2

CAPAIAN KINERJA OUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 No. 1

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Kegiatan Laporan Hasil Pengawasan Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Satuan

Target RS

Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN Evaluasi Easy of Doing Business: Trading Accroes Borders Pengawasan Program PPIP Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan

RS RS

4 2

4 2

0 0

RS RS

1 1

1 1

0 0

RS

8 1

8 1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

8

8

Audit Kinerja Program Pengendalian Penduduk pada Laporan Hasil Pengawasan Intern Bidang Polhukam dan Pembangunan BKKBN Audit Kinerja Aksesibilitas Standar Pelayanan Manusia dan Kebudayaan Kesehatan Primer pada FKTP Evaluasi Penyerapan Anggaran, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L, Evaluasi Audit Kinerja Pengelolaan KIP Kemendikbud dan Kemenag Audit Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan Pemilukada Penilaian Risiko/Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada 9 K/L di Lingkungan Direktorat PLP Audit Operasional DSP dan DRR BNPB, BOS Kemenag dan PTN Audit Pengelolaan PNBP

Laporan Hasil Pengawasan Intern Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

Realisasi RS RS Tambahan


1

1

0

Asistensi/Bimtek : Penyusunan Action Plan Temuan BPK atas LKPD Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi atas Pengelolaan APBD Bidang PBJ Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi atas Pengelolaan APBD Bidang Pendapatan

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS

1

1

0

RS RS

1 1

1 1

0 0

RS

1

1

0

RS

1 12

1 12

0

Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pengawasan atas DAK, DAU dan DBH Evaluasi Kinerja Pemda dan Audit Kinerja Bidang Kesehatan dan Pendidikan Evaluasi : Penyusunan dan Penetapan APBD dan Penyerapan Anggaran Pengawasan Optimalisasi PAD

Realisasi (Rp000) 1.129.100

1.012.164

989.057

% 78,47

100,00

RS

Evaluasi Lintas Sektoral Penyediaan Obat Publik

Dana Rencana (Rp000) 1.438.889

100,00

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

Evaluasi Pengelolaan Pinjaman Evaluasi Lintas Sektoral Penanggulangan Penyakit Menular

Capaian (%)

100,00

97,72

Lampiran 3/ 2 - 2

No.

SASARAN STRATEGIS

Kegiatan

Indikator Kinerja Output Audit/Evaluasi Kinerja PDAM

RS

7

7

0

Evaluasi SPI PDAM

RS

1

1

0

Reviu laporan keuangan PDAM/RSUD/BUMD

RS

6

6

0

RS

2

2

0

RS

12

12

0

RS

6

6

0

34

34

RS

3

1

Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Laporan Pemberian Keterangan Ahli Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD

RS

5

5

4

RS

13

13

13

Laporan Evaluasi HKP

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

RS

1

0

-

Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga Laporan Kajian Hasil Pengawasan

Audit Penyesuaian Harga

RS

1

0

-

Kajian Hasil Pengawasan

RS

1

0

-

Laporan Sosialisasi Program Anti Korupsi Laporan Bimbingan Konsultansi Fraud Control Plan Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan Forum Investigasi

Sosialisasi Program Anti Korupsi

RS

1

1

-

Bimtek FCP

RS

1

1

-

Koordinasi Hasil Pengawasan

RS

4

4

-

Forum Investigasi

RS

1

1

-

31

26

17

89,58

RS

1

1

0

100,00

RS

1

1

0

100,00

RS

2

1

1

Laporan

60

67

7

Laporan Hasil Pembinaan Korporasi Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG PDAM Asistensi/Bimtek Penyusunan: Dokumen/Pedoman BLUD Asistensi/Bimtek program kerja, Inventarisasi piutang,Manajemen Aset

Laporan Hasil Audit Investigatif

Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD

Laporan Audit Dalam Rangka PKKN

3

4

Peningkatan Efektivitas Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Penyelenggaraan SPIP Regional Intern Pemerintah Pemda Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaaan keuangan

Capaian (%)

Target RS

Laporan Hasil Pengawasan Korporasi

2

Realisasi RS RS Tambahan

Satuan

Laporan Hasil Pembinaan Tata Kelola APIP Pemda Hasil penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Hasil Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Penilaian Maturitas dan Penyusunan RTP Penilaian Risiko Survey Sisdur Kajian PBJ danPenyusunan Kebijakan Probity Audit Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

% 87,46

607.131

469.406

77,32

66,67

163.692

144.827

88,48

110,45

662.637

617.733

93,22

8.716.005

8.526.485

97,83

987.645

945.085

95,69

14.327.026

13.467.906

94,00

-

Rp

unit

13

13

100

Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

unit

30

30

100 96,97

Catatan: Uraian Indikator Output (IOP) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.

Realisasi (Rp000) 646.213

100,00

Tersedianya anggaran Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Perlengkapan, serta Pembayaran Gaji/Tunjangan Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP

Jumlah

Dana Rencana (Rp000) 738.863

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAKIP ) 2015

Recommend Documents