LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2015

Nomor: LAKIP-13/PW26/1/2016 15 Januari 2016

KATA PENGANTAR

M

emenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi

Papua telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 yang merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi

Papua, dalam rangka menjalankan fungsi dalam

pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan sistem pengendalian intern termasuk pembinaan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern (APIP). Target-target

dalam

Perjanjian

Kinerja

sifatnya

mengikat

untuk

dicapai

dan

dipertanggungjawabkan. Target-target tersebut secara kumulatif mengarah pada sasaran dan tujuan organisasi. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi capaian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan (performance gap) yang secara signifikan kurang atau melebihi dari target yang ditetapkan maka perlu diberikan penjelasan secukupnya sebagai umpan balik dalam perencanaan berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan dimaksudkan untuk menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisa pencapaian sasaran strategi dan sasaran program/kegiatan di dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019. Secara umum capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah Memuaskan. Upaya pencapaian kinerja di tahun pertama berupa hambatan yang dihadapi maupun keberhasilan yang telah dicapai tahun 2015 menjadi pijakan awal untuk melangkah pada tahun-tahun

selanjutnya dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja dan alat pengambil keputusan yang bermanfaat bagi terwujudnya Good Governance. 15 Januari 2016 Kepala Perwakilan

Darius NIP 19580929 198101 1 001

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

vi

I

PENDAHULUAN

1

A

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPKP

1

B

ASPEK STRATEGI

4

C

KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

6

D

STRUKTUR ORGANISASI

8

E

SISTEMATIKA PENYAJIAN

11

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

12

RENCANA STRATEGIS 2015-1019

12

II A

1 Pernyataan Visi

13

2 Pernyataan Misi

22

3 Tujuan Strategis

23

4 Sasaran Strategis

24

5 Indikaktor Kinerja Utama

24

6 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

27

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

28

AKUNTABILITAS KINERJA

32

A


33

B

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

34

B III

1 Tujuan Strategis 1.1.1

35


36


38


40


42


43


44


46


47

iii


48


48

C

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

49

PENUTUP

51

IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1

Sejarah Pendirian BPKP

4

TABEL 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2015

10

TABEL 2.1

Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator

25

Kinerja Kegiatan TABEL 2.2

Sasaran Program, IKU dan IKK Perwakilan BPKP Provinsi Papua

28

TABEL 3.1

Capaian sasaran strategis dan sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi

33

Papua TABEL 3.2

Indikator Kinerja Kegiatan/Output 1

35

TABEL 3.3


37

TABEL 3.4


49

TABEL 3.5


40

TABEL 3.6


42

TABEL 3.7


44

TABEL 3.8


45

TABEL 3.9


46

TABEL 3.10

Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2014

50

TABEL 4.1

Capaian Sasaran Program

54

v

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015

[Type here]

RINGKASAN EKSEKUTIF

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan. Dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan

dalam tahun 2014-2015 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja di tahun 2015. Visi BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Sebagai Auditor berkelas dunia, Perwakilan BPKP Provinsi Papua berperan membantu

Pemerintah

dalam

meningkatkan

akuntabilitas

keuangan

negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan Pengawasan

Intern

terhadap

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif. (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif. (3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif. (2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (3) Mendorong Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

vi


[Type here]

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa outcome dan output serta penetapan IKU sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Tahun 2015 adalah tahun awal Renstra BPKP Tahun 2015-2019, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dilakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis dan sasaran program. Pengukuran sasaran strategis dan sasaran program didasarkan capaian indikator kinerja keduanya seperti dalam Tabel RE.1 Tabel RE.1. Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama SASARAN PROGRAM 1.1

1.2

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

Indikator Kinerja Output

%

1.1.1

Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis

100.00

1.1.2

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum:

100.00

1.2.1

Persentase (Capaian Kinerja BUMD Minimal A=40%):

100.00

1.2.2

BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD):

100.00

vii

[Type here]


SASARAN PROGRAM


%

2.1

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2.1.1

Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK:

100.00

2.2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

2.2.1

Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1) : Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) :

100.00

2.2.2

100.00

3.1

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

3.1.1

Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah (Level 1):

100.00

3.2

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

3.2.1

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

100.00

3.2.2

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur (7 skala Likert)

100.00

3.2.3

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

100.00

Keberhasilan capaian sasaran program diukur dengan IKU yang menggambarkan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja 6 (enam) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang paling mempengaruhi capaian Sasaran Program. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang dari targetnya. Realisasi pencapaian Sasaran Program dan IKU tersebut di atas, sebagai berikut:

viii


[Type here]

1. Sasaran

program

:

“Perbaikan

Tata

Kelola

Manajemen

Risiko

dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 45%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis tahun 2015. 2. Sasaran program : “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi” Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian menjadi outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas SPI pada korporasi tahun 2015. 3. Sasaran program : “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”. Realisasi outcome tahun 2015

sebesar 100% sehingga capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas penerapan SPI pada korporasi tahun 2015. 4. Sasaran program : “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah”. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar

100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui asistensi penyusunan, monitoring dan penilaian RTP SPIP. 5. Sasaran program : “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar

100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP dalam upaya menuju level 2. Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan

pendampingan

kepada

Inspektorat

Provinsi/Kota/Kabupaten,

melakukan penilaian level APIP menggunakan aplikasi Self Assessment. Pada tahun 2015, melalui Self Assessment dengan aplikasi Inspektorat Provinsi berada di Level 1. 6. Sasaran

program

:

“Meningkatnya

Kualitas

Layanan

Dukungan

Teknis

Pengawasan”. Realisasi outcome sebesar 7,04 (skala Likert 1-10) dengan

capaian outcome sebesar 100,00%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Kepegawaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian

ix


[Type here]

14 (empat belas) indikator pelayanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bagian Kepegawaian dalam memberi dukungan kepada pelaksanaan teknis pengawasan.

Secara umum capaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2015 telah tercapai 100% dibandingkan dengan target dalam tahun pertama Renstra 2015-2019 dan Tapkin 2015. Namun demikian tetap diperlukan upaya kerja...kerja…dan kerja lebih keras lagi untuk mengoptimalkan dan mempertahankan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain: 1. Terus menerus melakukan penyempurnaan penyajian seluruh produk layanan bimbingan teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP untuk seluruh Pemda di Provinsi Papua (khususnya untuk Pemda yang memiliki potensi peningkatan kualitas akuntabilitas atas laporan kinerja di tahun 2016), Simda Desa (Simdes) dan laporan keuangan berbasis akrual; 2. Dalam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada seluruh Pemda se Provinsi Papua perlu dilakukan: 1)

Penuntasan

penguatan

penyelenggaraan

SPIP

dan dengan

pengembangan terus

melakukan

infrastruktur pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Sub kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam mendukung kegiatan tersebut adalah: (1) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang fokus untuk

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP; (2) Meningkatkan

kegiatan

sosialisasi,

diklat

dan

workshop

penyelenggaraan SPIP bagi Pemerintahs Daerah di Provinsi Papua; (3) Meningkatkan intensitas bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

dan mendorong penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan (pemahaman

dan

pemetaan),

pelaksanaan

(penilaian

risiko,

x


[Type here]

pembangunan infrastruktur dan internalisasi) dan pengembangan berkelanjutan. 2)

Berkoordinasi

lebih

intensif

dengan

Pemda

dalam

percepatan

pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral pada kegiatan operasional instansi. 3. Lebih berperan dalam mendorong Direksi BUMD untuk memperbaiki kinerja BUMD. 4. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level 3 sesuai RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan: 1)

Meningkatkan frekuensi dan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang diberikan mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan pada seluruh elemen peningkatan kapabilitas APIP.

2)

Melakukan monitoring melalui perangkat monitoring yang dibangun dalam rangka memantau perkembangan tindak lanjut hasil bimbingan teknis/asistensi dalam rangka perbaikan mandiri (self improvement) untuk perbaikan kapabilitas APIP.

5. Penataan dan optimalisasi jaringan komputer di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. 6. Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan dalam rangka dalam menunjang pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

15 Januari 2016 Kepala Perwakilan,

Darius NIP 19580929 198101 1 001

xi


BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) yang kemudian akan dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

A.

TUGA S, FUNGS I, DAN WEWENANG

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian

Intern

mengamanahkan

dalam

BPKP

Rangka

untuk

Mewujudkan

melakukan

Kesejahteraan

pengawasan

intern

Rakyat atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Dalam rangka pencapaian visi BPKP, maka sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan

1

1


serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Papua mempunyai fungsi: 1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; 4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah; 5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya; 6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah: 8. Pemberian

asistensi

terhadap

pengelolaan

keuangan

negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; 9. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat

kepentingan

pemerintah,

pengawasan

terhadap

hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli 2

2


kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; 12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;dan 13.

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-108/K/5U/2015 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan BPKP tanggal 3 Juni 2015. Kepala Perwakilan dari Ketut Suadnyana Merada, SE. digantikan menjadi Darius, Ak, CA, CfrA. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua meliputi sebagai berikut: 1. Provinsi Papua 2. Kota Jayapura 3. Kabupaten Jayapura 4. Kabupaten Keerom 5. Kabupaten Sarmi 6. Kabupaten Boven Digoel 7. Kabupaten Pegunungan Bintang 8. Kabupaten Merauke 9. Kabupaten Asmat 10. Kabupaten Jayawijaya 11. Kabupaten Puncak 12. Kabupaten Puncak Jaya 13. Kabupaten Mimika 14. Kabupaten Paniai 15. Kabupaten Dogiyai 16. Kabupaten Deiyai 17. Kabupaten Nabire 18. Kabupaten Biak 19. Kabupaten Kepulauan Yapen 20. Kabupaten Waropen 21. Kabupaten Membramo Raya

3

3


22. Kabupaten Membramo Tengah 23. Kabupaten Yahukimo 24. Kabupaten Yalimo 25. Kabupaten Mappi 26. Kabupaten Intan Jaya 27. Kabupaten Lanny Jaya 28. Kabupaten Nduga 29. Kabupaten Supiori 30. Kabupaten Tolikara

B.

ASPEK STRA TEGIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga

pemerintah non departemen (non kementerian) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utama BPKP adalah membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi pembuatan kebijakan terkait. Sejarah BPKP tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Sejarah pendirian BPKP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Sejarah Pendirian BPKP Peraturan

Peristiwa

§ Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 § Dibentuk Djawatan Akuntan Negara (DAN). § Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun § Djawatan 1961

Akuntan

Negara

(DAN)

dilepas dari Thresauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung dibawah Menteri Keuangan.

§ Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun § Dibentuk 1966

Pengawasan

Direktorat Keuangan

Jenderal Negara

(DJPKN) pada Departemen Keuangan

4

4


Peraturan

Peristiwa

§ Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun § Direktorat 1983

Jenderal

Keuangan

Pengawasan

Negara

ditransformasikan Pengawasan

(DJPKN)

menjadi

Badan

Keuangan

dan

Pembangunan (BPKP). § Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun § Transformasi 2005

tentang

Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan

Tata

Kerja

BPKP

sebagai LPND. § Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008

§ BPKP merupakan pengawas intern pemerintah langsung

yang kepada

bertanggungjawab Presiden

dan

sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). § Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

§ BPKP urusan

bertugas

menyelenggarakan

pemerintahan

di

bidang

pengawasan keuangan Negara atau daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Pusat di Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Papua diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan di daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak melalui evaluasi keberhasilan program-program yang ada di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, BPKP adalah sebagai

5

5


Auditor Presiden yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai bagian organisasi BPKP berperan penting dalam mendukung BPKP mencapai visinya sebagai :

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” Perwakilan BPKP Provinsi Papua berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.

C.

KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK Kegiatan utama Perwakilan BPKP Provinsi Papua tidak lepas dari ketentuan

peraturan yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan Fungsi

Sistem

Pengendalian

Pengawasan

Intern

Intern

dan

Keandalan

dalam Rangka

Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah diarahkan untuk mengawasi akuntabilitas program strategis pemerintah yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fokus pengawasan, sebagai berikut: 1) Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional. 2) Pengawasan Ruang Fiskal. 3) Pengamanan Aset Negara/Negara. 4) Pengawasan Governance System. Sedangkan Layanan Produk yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Papua, yaitu: 1. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) meliputi:

1) Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP

antara

lain

Sosialisasi,

Bimtek

Penyusunan Perkada Penyelenggaraan SPIP serta Diagnostic Assessment, Monitoring Perbaikan dan Penyusunan RTP; 2) Pendampingan dan Asistensi SIMDA Keuangan, Barang Milik Daerah, SIMDA Gaji, penyusunan LKPD dan Simda Desa;

6

6


3) Asistensi Evaluasi SAKIP; 4) Analisis dan Evaluasi Keselarasan Prioritas Pembangunan; 5) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD; 6) Evaluasi Internal Control COSO; 7) Pendampingan/reviu pelaksanaan PBJ dan ; 8) Pendampingan Inventarisasi BMD; 9) Pendampingan Reviu LKPD; 10) Evaluasi LPPD; 2. Bidang Akuntan Negara, meliputi:

1) Audit Kinerja PDAM; 2) Penilaian Resiko dan RTP; 3) Asistensi Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 4) Asistensi Manajemen Aset; 5) Asistensi Penyusunan KPI dan RBA; 6) Asistensi Penyusunan Persyaratan Administrasi BLUD; 7) Asistensi Penyusunan LK BLUD/BUMD; 8) Bimtek/Asistensi Penerapan GCG BUMD; 9) Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Risiko; 10) Audit dengan Tujuan Tertentu. 3. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), meliputi:

1) Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Operasional, dan Audit Tujuan Tertentu; 2) Evaluasi Kebijakan dan Program; 3) Sosialisasi SPIP; 4) Inventarisasi BMN; 5) Pendampingan Penyusunan/Reviu LK/KL; 6) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP antara lain Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Reviu SOP, Monitoring Perbaikan dan Penyusunan RTP K/L; 7) Bimtek dan Asistensi Manajemen Aset K/L; 8) Bimtek dan Asistensi Pengelolaan Keuangan K/L; 9) Audit PHLN. 10) Evaluasi Ketahanan Pangan pada BUMN. 7

7


4. Bidang Investigasi, meliputi:

1) Audit Investigatif; 2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; 3) Pemberian Keterangan Ahli; 4) Audit / Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan; 5) Audit Eskalasi Harga; 6) Fraud Control Plan (FCP); 7) Kajian atas Hasil Program Keinvestigasian yang terkait dugaan TPK dan PBJ; 8) Sosialisasi Program Anti Korupsi 5. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Kepegawaian 4) Sub Bagian Umum.

D.

STRUKTUR ORGANISA SI Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan,

Perwakilan BPKP Provinsi Papua memiliki struktur organisasi berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014, dengan struktur yang terdiri dari Kepala Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat dilihat pada diagram berikut:

8

8


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 Kepala Perwakilan

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Bidwas Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Bidang Akuntan Negara

Bidang Investigasi

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Masing-masing bagian/bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan. 2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. 3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah

9

9


atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 6. Kelompok Jabatan Fungsional (JFA) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua didukung oleh 112 orang pegawai yang sebagian besar memiliki kompetensi sebagai auditor. Komposisi pegawai per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2015 Uraian Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Auditor Pejabat Fungsional Arsiparis Fungsional Umum Jumlah

Jumlah (orang) 10

Persentase 8,93%

88

78,57%

1

0,89%

13

11,61%

112

100%

10 10


E.

SIS TEMA TIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2015, sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Bab II

Bab III

Perencanaan dan

Menjelaskan

Muatan

Perencanaan

Kinerja

Perjanjian Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV

Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

11 11


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memosisikan BPKP sebagai pembina SPIP yang telah dijabarkan dalam Renstra BPKP 2015-2019 dan diturunkan dengan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2015-2019. Selain itu, selaku auditor Presiden, BPKP

mempunyai tugas

untuk melakukan pengawasan intern terhadap

Akuntabilitas Keuangan Negara. Strategi dalam Renstra BPKP 2015–2019 menjadi acuan rencana strategi Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2015-2019 dalam rangka mencapai tujuan BPKP. Visi, misi dan tujuan BPKP merupakan gambaran besar tentang tekad besar BPKP. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan BPKP ke satu arah yang sama, yaitu Visi Pembangunan Nasional 2015 − 2019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

A.

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terpanggil untuk mampu menjadi yang terdepan bagi pembaruan

manajemen

pemerintahan,

serta

mendorong

kelancaran

dan

keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN. Terbitnya mandat sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan jati diri BPKP sebagai Auditor Presiden yang

12


mampu memberikan informasi dan solusi bagi Presiden berdasarkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan.

1. Pernyataan Visi Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada Shareholder/Stakeholdernya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi BPKP sebagai berikut:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. 1.

Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu auditor intern dan auditor pemerintah RI. i) Audit Intern Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk

13


mengevaluasi

dan

meningkatkan

efektivitas

pengelolaan

risiko,

pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut

penerapan

pendekatan

evaluasi

(riset

sosial)

untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut. ii) Auditor Pemerintah RI Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Sebagai

Auditor

Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau delegatee kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa consultancy. Jika informasi assurance di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai. Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simton-simton kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi

14


manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance. Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. 2.

Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi. SDM

BPKP

pengawasan,

yang

memiliki

diarahkan

kompetensi

menjadi

personel

minimal yang

dalam lebih

bidang memiliki

kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan.

Pemilihan

obyek

pengawasan

dilakukan

sejak

perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (risk based planning). Demikian juga, pelaksanaan

15


pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga. ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan

kemampuan

dalam

mengidentifikasi

masalah

dan

solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses governance yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan

peran

pengawasan

intern

tersebut

telah

dinyatakan dalam audit charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

16


Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya. Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) dengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance &

consulting diarahkan

menuju kepada peran sebagai penggerak

perubahan (Service and Role of Internal Audit Element). 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang

profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People Management Element). 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan

berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktekpraktek terbaik pengawasan (Professional Practices Element). 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi

maupun individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan

manajemen

hasil

pengawasan

maupun

untuk

manajemen sumber daya pengawasan (Performance Management and Accountability Element). 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya

dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi

mitra

17


pemerintah

dalam

tindak

lanjut

perbaikan

manajemen

hasil

pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (Organizational Relationship and Culture Element). 6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan

pengawasan

secara

independen

dengan

kewenangan

dan

kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian kepatuhan

intern dan

dalam

memitigasi

mendorong

tercapainya

risiko,

meningkatkan

tujuan

organisasi

(Governance Structure Element). Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten. iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi

assurance

dan/atau

consultancy.

Informasi

assurance

memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola

pemerintahan

atas

seluruh

program-program

prioritas

pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan

18


atau instrumen operasional manajemen risiko dan governance lainnya. Informasi

consultancy

berwujud

rekomendasi

tentang

perbaikan

manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi

assurance

dan

rekomendasi

strategis

tersebut

harus

sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan. 3.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan

untuk

merespon

permasalahan

yang

mengemuka

pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis. Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra srategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Visi BPKP yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan

Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 − 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil

peran

penting

yang

mengerucut

sebagai

Auditor

Internal

19


Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut: Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan. Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori current issue mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan

menghasilkan informasi hasil

pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden

dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi

pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan

20


represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK). Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan

pembangunan

sesuai

dengan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya

kebutuhan

masyarakat

dalam

bentuk

penyediaan

barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

21


Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

2. Pernyataan Misi Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam

peraturan

perundang-undangan,

yaitu

sebagai

pelaksana

fungsi

pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Rumusan misi BPKP adalah: 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;

22


Misi kedua ini terkait erat dengan Misi kesatu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundangundangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pengawasan pembangunan

SPIP.

untuk

Misi

1

menyangkut

penyelenggaraan

(pengawasan

fungsi

fungsional),

penggunaan pengawasan

sedangkan

misi

sumber

daya

keuangan

dan

2

menyangkut

penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat. 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

23


Tujuan strategis yang ditetapkan mencakup : 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; 2. Peningkatan

Efektivitas

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah; 3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten .

4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang ditetapkan mencakup: 1) Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional; 2) Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional; dan 3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator kinerja utama BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi Stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam

Pengawasan

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP. Untuk mencapai tujuan strategis dalam tahun 2015 BPKP telah merumuskan kembali

sasaran

strategis sebagai

tindak lanjut

atas

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perumusan sasaran strategis diikuti

24


dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Sesuai

Surat

Kepala

Biro

Perencanaan

Pengawasan

BPKP

Nomor

S-

636/SU01/2/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Format dan Substansi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 dinyatakan untuk pengukuran Akuntabilitas Kinerja, bagi Eselon II dilakukan pengukuran capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Pengukuran sasaran strategis didasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis. Perwakilan BPKP Provinsi Papua merumuskan sasaran strategis tersebut dengan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP. IKU merupakan indikator kerja yang berstrata Outcome. IKU ini didukung oleh satu atau beberapa indikator kinerja Output atau kegiatan yang merupakan alat ukur kegiatan yang ditujukan untuk mencapai Outcome tersebut.

Tabel 2.1

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua , 3 dari skala 5

SASARAN PROGRAM 1.1

1.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA


1.1.1 Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI

1.1.2 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum 1.2.1 Persentase (Capaian Kinerja BUMD Minimal A=40%)

25


NO

2

3

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Maturitas SPIP pada KLPK dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua, 3 dari skala 5

Meningkatnya Kapabilitas Pengawas Intern K/L/Pemda sekala 5

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

pada Korporasi

1.2.2 BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD)

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

2.1.1 Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK

3.1


3.1.1 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah (Level 1)

3.2


3.2.1 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 3.2.2 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur (7 skala Likert)

2.1

2.2

2.2.1 Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1) 2.2.2 Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

3.2.3 Persepsi pegawai terhadap sarpras

kepuasan perwakilan layanan

26


6. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Untuk pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan 6 (enam) sasaran program. Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai unit kerja BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, dan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Perwakilan BPKP Provinsi Papua menetapkan program teknis dan program generik dengan nilai anggaran total sebesar Rp29.977.928,00 yaitu: 1) Program teknis Program Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional, Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan Pengembangan

Kapabilitas

APIP

dengan

anggaran

sebesar

Rp9.037.806.000,00. 2) Program generik, terdiri atas: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan anggaran sebesar Rp17.904.777.000,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2014. Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai organisasi pendukung BPKP di daerah melaksanakan program

27


tersebut di tingkat kegiatan (activities) dan penugasan (task). Kegiatan dan penugasan tersebut kemudian akan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) atau Perjanjian Kerja dan Rencana Kinerja.

B.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja, antara BPKP Pusat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada Tahun 2015, berdasarkan Renstra BPKP 2015-2019, tiap Sasaran Strategis memiliki

jenis

IKU

yaitu

IKU

berupa

Outcome

dan

IKU

berupa

Output/Rekomendasi. Sehingga perwakilan BPKP Provinsi Papua menetapkan 3 Sasaran Strategis, 6 Sasaran Program dan 126 Output/Rekomendasi yang digunakan untuk mengukur tercapainya 3 Sasaran Strategis, lihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Sasaran Program, IKU dan IKK Perwakilan BPKP Provinsi Papua No.

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua , 3 dari skala 5

1.1

SASARAN PROGRAM


Satuan

Target

Reali sasi


1.1. 1

Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis :

%

45

100

100.00

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaa n Umum Negara

Rekomen dasi

6

37

100.00

1)

%

28


No.

SASARAN STRATEGIS

SASARAN PROGRAM


Satuan

Target

Reali sasi

1.1. 2

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasi an kepada Aparat Penegak Hukum: Rekomendasi Keinvestigasia n

%

50.00

100

100.00

rekomend asi

46

59

100.00

2)

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan

rekomend asi

5

4

80.00

3)

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L

rekomend asi

5

3

60.00

4)

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

rekomend asi

0

0


%

20

100

1)

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

rekomend asi

10

9

90.00

2)

Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi

rekomend asi

4

2

50.00

3)

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

rekomend asi

11

20

100.00


%

15

100

100.00

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggara an SPIP Program Prioritas Nasional Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi

rekomend asi

1

0

rekomend asi

11

27

1)

1.2

Meningkatn ya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

1.2. 1

1.2. 2

1)

2)

%

-

100.00

-

100.00

29


No.

SASARAN STRATEGIS

SASARAN PROGRAM


Satuan

Target

Reali sasi

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

rekomend asi

1

1

100.00


%

5

100

100.00

1)

Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

rekomend asi

8

27

100.00

2)

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggara an SPIP K/L

rekomend asi

1

5

100.00

Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1) :

%

5

24

100.00

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Penyelenggara an SPIP Program Prioritas Nasional

rekomend asi

8

163

100.00

rekomend asi

1

1

100.00

Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Ko ta (Level 1) :

%

5

100

100.00

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggara an SPIP Pemda

rekomend asi

2

2

100.00


%

50

100

100.00

3)

2


2.1

2.2

Meningkatn ya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangun an Manusia dan Kebudayaan

Meningkatn ya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

2.1. 1

2.2. 1

1)

2)

2.2. 2

1)

3


3.1

Meningkatn ya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

3.1. 1

%

30


No.

SASARAN STRATEGIS

SASARAN PROGRAM


Daerah

3.2

Meningkatn ya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

3.2. 1

3.2. 2

3.2. 3

Satuan

Target

Reali sasi

%

1)

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

rekomend asi

1

1

100.00

2)

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

rekomend asi

5

5

100.00

Skala Likert 1-10

7

70

100.00

Skala Likert 1-10

7

70

100.00

Skala Likert1-10

7

70

100.00

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur (7 skala Likert) Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.


Akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang direalisasikan tahun 2015 dengan target yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dilakukan pengukuran sasaran strategis. Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Nomor S-636/SU01/2/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Format dan Substansi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 dinyatakan untuk pengukuran Akuntabilitas Kinerja, bagi Eselon II dilakukan pengukuran capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai kinerja IKU.

32


Capaian sasaran strategis dan sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian sasaran strategis dan sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Papua INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1


%

45,00

100,00

100,00

2

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

%

50,00

100,00

100,00

3

Persentase (Capaian Kinerja BUMN Minimal A=40%)

%

20,00

100,00

100,00

4

BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD)

%

15,00

100,00

100,00

5

Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK

%

5,00

100,00

100,00

6

Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1)

%

5,00

100,00

100,00

7

Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

%

5,00

24.14

100,00

8

Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah (Level 1)

%

50,00

23,00

40,90

9


Skala Likert

7,00

7,00

100,00

1-10

33


SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN


Skala Likert

7,00

7,00

100,00


Skala Likert

7,00

7,00

100,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10

11

1-10

1-10

Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Nomor S636/SU01/2/2015 tanggal 14 Desember 2015 dinyatakan Capaian Output yang dilaporkan ke dalam LKj dibatasi maksimal 100,00%.

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja pada Perwakilan BPKP sebagai Unit Eselon II dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Analisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua , 3 dari skala 5 Analisis terhadap 2 (dua) sasaran program yang ditetapkan oleh BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awal tahun Renstra, disajikan sebagai berikut:

34


Sasaran Program 1.1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara IKU 1.1.1

: Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan

Pengendalian

Intern

Pengelolaan

Program

Strategis Target

: 45%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU “Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 45%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis tahun 2015. IKU “Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis” didukung oleh 1 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 1

Indikator Kinerja Output Rekomendasi Perbaikan 1) Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

Satuan

Target

Realisasi

%

Rekomedasi

6

37

100

1) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola kebendaharaan umum Negara sebesar 37 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 37 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional berupa: − Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas BLUD

35


− Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN − Audit atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan Jayapura Beserta Wilayah Kerjanya dan Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN Tahun 2013 dan 2014 − Kegiatan

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

Tahun

2015

pada

Kementerian/Lembaga IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp558.334.392,00 atau 98,96% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp564.178.000,00 dan Dana Mitra Kerja sebesar Rp0,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 654 OH/HP atau 85,27% dari rencana sebanyak 767 OH/HP. Sasaran Program 1.1 IKU 1.1.2

: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara : Penyerahan

Hasil

Pengawasan

Keinvestigasian

kepada Aparat Penegak Hukum Target

: 50%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 50%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan

keberhasilan

perbaikan

penyerahan

hasil

pengawasan

keinvestigasian kepada aparat penegak hukum tahun 2015. IKU “Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum” didukung oleh 4 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.3.

36


Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 2


Satuan

1) Rekomendasi Keinvestigasian

Rekomedasi

2) Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan

Rekomedasi

3) Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 4) Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

Rekomedasi

1) Capaian

indikator

output

Rekomedasi

rekomendasi

Target Realisasi

%

46

59

100

5

4

80

5

3

60

0

0

100

keinvestigasian

sebesar

59

rekomendasi atau 100% dari target sebesar 46 rekomendasi. Keberhasilan ini

diperoleh

melalui

rekomendasi

yang

disampaikan

dalam fokus

Pengawalan Akuntabilias Aset dan Pengawalan Akuntabilitas Prioritas Pembangunan berupa: − Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD. − Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD − Audit Investigatif pada BUMN/BUMD − Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD − Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD − Audit dalam rangka PKKN atas kasus dugaan TPK − PKA pada persidangan atas kasus dugaan TPK − Melakukan Penelaahan terhadap kasus dugaan TPK − Ekspose atas hasil Audit Penyesuaian Harga di Deputi Investigasi Kantor Pusat BPKP di Jakarta 2) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan kelancaran pembangunan sebesar 4 rekomendasi atau 80% dari target sebesar 5 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut: − Audit Penyesuaian Harga.

37


− Audit Klaim 3) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi K/L sebesar 3 rekomendasi atau 60% dari target sebesar 5 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut: − Kajian Hasil Pengawasan − Fraud Control Plan − Forum Keinvestigasian − Sosialisasi Program Anti Korupsi 4) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi korporasi sebesar 0 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 0 rekomendasi. IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp2.002.907.717,00 atau 93,63% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp2.139.223.000,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 4.350 OH/HP atau 88,40% dari rencana sebanyak 4.921 OH/HP. Sasaran Program

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

1.2 IKU 1.2.1

Persentase (Capaian Kinerja BUMN Minimal A=40%)

Target

: 20%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU “Persentase (Capaian Kinerja BUMN Minimal A=40%)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 20%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian menjadi outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas SPI pada korporasi tahun 2015. IKU “Persentase (Capaian Kinerja BUMN Minimal A=40%)” didukung oleh 3 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.4.

38


Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 3


Satuan

1) Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

Rekomedasi

2) Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi 3) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

Rekomedasi

1) Capaian

indikator

output

Rekomedasi

rekomendasi

Target

Realisasi

%

10

9

90

4

2

50

11

20

100

perbaikan

kinerja

program

pembangunan pusat, daerah, dan korporasi sebesar 9 rekomendasi atau 90% dari target sebesar 10 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional dalam meningkatkan Tata Kelola Korporasi, berupa: − Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM − Audit/Evaluasi Kinerja PDAM − Evaluasi Kinerja RSD BLUD 2) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan SPI korpoasi kebijakan sebesar 2 rekomendasi atau 50% dari target sebesar 4 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Aset berupa koordinasi hasil pengawasan keinvestigasian. 3) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan kebijakan korporasi sebesar 20 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 11 rekomendasi. Keberhasilan ini disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Prioritas Pembangunan melalui Audit Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp1.819.407.300,00 atau 95,56% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp1.903.986.390,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 3.267 OH/HP atau 91,26% dari rencana sebanyak 3.580 OH/HP.

39


Sasaran Program

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

1.2 IKU 1.2.2


Target

: 15%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU “BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 15%. Realisasi outcome tahun 2015 sebesar 100% sehingga capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas penerapan SPI pada korporasi tahun 2015. IKU “BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD)” didukung oleh 3 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 4


Satuan

Target

Realisasi

%

Rekomendasi Perbaikan 1) Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

Rekomendasi

1

1

100

Rekomendasi Perbaikan SPI 2) Korporasi

Rekomendasi

11

27

100

Rekomendasi Perbaikan 3) Pencegahan Korupsi Korporasi

Rekomendasi

1

1

100

1) Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Bidang Keuangan Daerah sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari target

sebesar

1

rekomendasi.

Keberhasilan

ini

diperoleh

melalui

40


rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan berupa Penyusunan RTP SPIP Daerah. 2) Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi sebesar 27 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 11 rekomendasi. Keberhasilan ini

diperoleh

melalui

rekomendasi

yang

disampaikan

dalam fokus

Pengawasan Pembangunan Nasional melalui kegiatan sebagai berikut: −

Asistensi /Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda

−

Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD

−

Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD

−

Audit dan Evaluasi Nilai Aset (bangunan) RSUD

−

Audit tujuan tertentu atas cash flow

−

Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Kelola BLUD RSUD

−

Bimtek Penyusunan RBA RSUD

−

Bimtek/Asistensi

Penyusunan

Pedoman

Tata

Kelola

pada

RSD/Puskesmas BLUD −

Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD

−

Evaluasi GCG pada BPD/BPR

−

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO

−

Pemeriksaan hasil pekerjaan RR kantor Bulog Divre Papua dan Papua Barat di Jayapura

−

Rakorwas

3) Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 1 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan sebagai berikut: −

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP.

−

Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan Kinerja

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp977.056.649,00 atau 92,44% dari Anggaran

DIPA

Tahun

2015

sebesar

Rp1.056.933.110,00

dan

tidak

menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 1.639

41


OH/HP atau 74,67% dari rencana sebanyak 2.195 OH/HP

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP pada KLPK dan Program Prioritas Pembangunan Nasional, 3 dari skala 5

Sasaran Program 2.1

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam

dan

Pembangunan

Manusia

dan

Kebudayaan Indikator Kinerja

Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang

Utama 2.1.1

Polhukam dan PMK

Target

: 5%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU “Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 5 Indikator Kinerja Output 1) Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK

Satuan Rekomend asi

Target Realisasi 9

32

% 100.00

Capaian indikator output rekomendasi persentase maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK sebesar 32 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 9 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan sebagai berikut:

42


− Penilaian Risiko pada KPU − Reviu Penyusunan Renja Laporan Keuangan Kanwil Kemenkumham Prov. Papua Semester I TA. 2015 − Pengisian Data PKP2T Bidang IPP Tahun 2015 Terkait Upaya Pemetaan Sebaran KF 1 Bidang IPP Tahun 2016. IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp371.872.100,00 atau 96,00.% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp387.582.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 348 OH/HP atau 61.% dari rencana sebanyak 569 OH/HP. Selain itu kegiatan ini tidak menggunakan dana mitra.

Sasaran Program 2.2 Indikator Kinerja

: Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP

pada

Pemerintah Daerah : Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1)

Utama 2.2.1 Target

: 5%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU “Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi yang dilakukan melalui asistensi penyusunan, monitoring dan penilaian RTP SPIP. Indikator Kinerja Kegiatan/Output, sebagai berikut:

43


Tabel 3.7 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 6 Indikator Kinerja Output

Satuan

Target Realisasi

%

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

Rekomend asi

8

162

100.00

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

Rekomend asi

1

1

100.00

Capaian indikator output rekomendasi persentase maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1) sebesar 163 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 9 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan sebagai berikut kegiatan Penyusunan RTP SPIP Daerah. IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp1.848.950,00 atau 100,00% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp1.848.950,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.108 OH/HP atau 81,59% dari rencana sebanyak 1.358 OH/HP. Selain

itu

kegiatan

ini

juga

didukung

dengan

dana

mitra

sebesar

Rp317.381.562,00.

Sasaran Program 2.2 Indikator Kinerja Utama 2.2.2

: Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP

pada

Pemerintah Daerah : Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Target

: 5%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU “Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan

44


maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui asistensi penyusunan, monitoring dan penilaian RTP SPIP. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah, sebagai berikut: Tabel 3.8 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 7 Indikator Kinerja Output Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

Satuan Rekomend asi

Target Realisasi 2

2

% 100.00

Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) sebesar 2 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 2 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan sebagai berikut kegiatan, sebagai berikut: − Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP. IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp406.863.000,00 atau 100,00% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp406.863.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 411 OH/HP atau 87,08% dari rencana sebanyak 472 OH/HP. Selain itu kegiatan ini tidak menggunakan dana mitra.

45

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015 Sasaran Strategis 3 :Meningkatnya Kapabilitas Pengawas Intern K/L/Pemda, 3 dari skala 5 Sasaran Program 3.1 : Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama 3.1.1

: Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)

Target

: 50%

Realisasi

: 100%

% Capaian

: 100%

IKU 3.1.1 adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 50%. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP dalam upaya menuju level 2. Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan pendampingan kepada Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten, melakukan penilaian level APIP menggunakan aplikasi Self Assessment. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 8 Indikator Kinerja Output 1) 2)

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah

Satuan

Target

Realisasi

%

Rekomendasi

1

1

100

Rekomendasi

5

5

100

Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari target sebesar

1 rekomendasi dan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah sebesar 5 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 5 rekomendasi . Keberhasilan ini

diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Governance System melalui kegiatan sebagai berikut: − Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD pada Pemda Provinsi Papua − Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK

46


− Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assesment dalam rangka Peningkatan APIP. − Bimtek

atas

Perbaikan

Mandiri

(Self

Improvement)

dalam rangka

Peningkatan Kapabilitas (Leveling) Pada tahun 2015, melalui Self Assessment dengan aplikasi Inspektorat Provinsi berada di Level 1, IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp 687.258.658,00 atau 94,15% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp 729.980.500,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 747 OH/HP atau 87,06% dari rencana sebanyak 858 OH/HP. Sasaran Program 3.2 Indikator Kinerja Utama 3.2.1

: Meningkatnya Kuaitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan : Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Kepegawaian

Target

: 7 (Skala Likert 1-10)

Realisasi

: 7,04%

% Capaian

: 100%

IKU 3.2.1 adalah “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Kepegawaian” sebesar 7 (skala Likert 1-10). Dalam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”. Realisasi outcome sebesar 7,04 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 100,00%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Kepegawaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian 14 (empat belas) indikator pelayanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bagian Kepegawaian dalam memberi dukungan kepada pelaksanaan teknis pengawasan. IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp 1.232.110.360,00 atau 90,20% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp 1.365.927.000,00

47


Sasaran Program 3.2

: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

IKU 3.2.2

: Persepsi

Kepuasan

Pegawai

Perwakilan

atas

Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Target

: 7 (skala Likert 1-10)

Realisasi

: 7,04 (skala Likert 1-10)

% Capaian

: 100,00%

IKU 3.2.2 adalah “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur” sebesar 7 (skala Likert 1-10). Dalam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”. Realisasi outcome sebesar 7,04 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 100,00%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur tersebut merupakan hasil rata-rata capaian 14 (empat belas) indicator pelayanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Indikator Kinerja (Output) ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp17.103.959.020 atau 95,53% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp17.904.777.000. Sasaran Program 3.2

: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

IKU 3.2.3

: Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras

Target

: 7 (skala Likert 1-10)

Realisasi

: 7,04 (skala Likert 1-10)

% Capaian

: 100,00%

IKU 3.2.3 adalah “Persepsi Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Sarpras” sebesar 7 (skala Likert 1-10). Dalam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis

“Meningkatnya

Kualitas

Layanan Dukungan

Teknis

Pengawasan”.

Realisasi outcome sebesar 7,04 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 100,00%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur tersebut merupakan hasil rata-rata

48


capaian 14 (empat belas) indicator pelayanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Indikator Kinerja (Output) ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp1.052.076.000 atau 63.02% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp1.669.418.000

C.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

Anggaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua menurut Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebesar Rp29.977.928.000,00 dengan rincian: 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara sebesar Rp4.842.624.000,00. 2. Peningkatan

Kualitas

Penerapan

SPI

pada

Korporasi

sebesar

Rp2.960.919.500,00. 3. Peningkatan Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK sebesar Rp387.582.000,00 4. Peningkatan Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah sebesar Rp2.255.923.000,00 5. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebesar Rp729.980.500,00 6. Peningkatan Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan sebesar Rp.20.940.122,00 Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebesar Rp28.060.795.196,00 atau 93,60% dari Anggaran tahun 2015 sebesar Rp29.977.928,00 dengan rincian, sebagai berikut :

49


Tabel 3.10 Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2014

PROGRAM

KEUANGAN (Rp000,00) ANGGARAN REALISASI Jumlah Jumlah

% Jumlah


4.842.624.000

4.564.149.826

94,25

Peningkatan Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

2.960.919.500

2.796.463.949

94,45

387.582.000

371.872.100

95,95

2.255.923.000

2.861.493.562

100,00

729.980.500

687.258.658

94,15

20.940.122.000

19.388.145.380

92,59

Peningkatan Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK Peningkatan Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Papua

BAB IV PENUTUP Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat mengamanahkan BPKP untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan

Lembaga,

Gubernur

dan

Bupati/Walikota

dalam

rangka

memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada awal tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah menetapkan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan Kinerja (Tapkin) tersebut pada hakekatnya merupakan ”kontrak kerja” yang berisi target-target kinerja baik yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2015. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kinerja

51


Tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2015-2019. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbaikan

dalam pengukuran

kinerja

berupa

perbaikan

mekanisme

pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pencapaian sasaran program sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “AA / Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 dan Tapkin tahun 2015. Seluruh sasaran program Tapkin 2015 telah tercapai 100%. Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program % SASARAN PROGRAM

1.1

1.2




1.1.1


100.00

1.1.2


100.00

1.2.1

Persentase (Capaian Kinerja BUMD Minimal A=40%)

100.00


100.00

1.2.2

52


% SASARAN PROGRAM

2.1


2.2


3.1


3.2




100.00

2.2.1


100.00

2.2.2

Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

100.00

3.1.1


100.00


100.00

3.2.2


100.00

3.2.3

Persepsi kepuasan perwakilan terhadap sarpras

100.00

2.1.1

3.2.1

pegawai layanan

A. Permasalahan Secara umum sasaran program tahun 2015 telah tercapai 100% dibandingkan dengan target dalam Renstra 2015-2019 dan Tapkin 2015. Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran program adalah 1. Rendahnya persentase opini WTP yang didapat oleh pemda se-Provinsi Papua.

53


2. Kurangnya komitmen dari pimpinan daerah untuk menindaklanjuti hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan serta kurangnya SDM Inspektorat yang memiliki kemampuan di bidang pengawasan yang berfungsi sebagai APIP 3. Kurangnya komitmen baik dari pimpinan pemerintah daerah maupun dari pimpinan SKPD untuk menjalankan keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang ada. 4. Rendahnya

tingkat

pengendalian

intern

pada

BUMD/BLUD

yang

mengakibatkan menyempitnya ruang fiskal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain: 1. Terus menerus melakukan penyempurnaan penyajian seluruh produk layanan bimbingan teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP untuk seluruh Pemda di Provinsi Papua (khususnya untuk Pemda yang memiliki potensi peningkatan kualitas akuntabilitas atas laporan kinerja di tahun 2016), Simda Desa (Simdes) dan laporan keuangan berbasis akrual; 2. Dalam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada seluruh Pemda se Provinsi Papua perlu dilakukan: a. Penuntasan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP dengan terus melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sub kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam mendukung kegiatan tersebut adalah: 1) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang fokus untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 2) Meningkatkan

kegiatan

sosialisasi,

diklat

dan

workshop

penyelenggaraan SPIP bagi Pemerintahs Daerah di Provinsi Papua; 3) Meningkatkan intensitas bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan mendorong (pemahaman

penyelenggaraan dan

pemetaan),

SPIP

mulai

pelaksanaan

dari

perencanaan

(penilaian

risiko,

pembangunan infrastruktur dan internalisasi) dan pengembangan berkelanjutan.

54


b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda dalam percepatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral pada kegiatan operasional instansi. 3. Lebih berperan dalam mendorong Direksi BUMD untuk memperbaiki kinerja BUMD. 4. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level 3 sesuai RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan: 1)

Meningkatkan frekuensi dan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang diberikan mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan pada seluruh elemen peningkatan kapabilitas APIP.

2)

Melakukan monitoring melalui perangkat monitoring yang dibangun dalam rangka

memantau

perkembangan

tindak

lanjut

hasil

bimbingan

teknis/asistensi dalam rangka perbaikan mandiri (self improvement) untuk perbaikan kapabilitas APIP. 5. Penataan dan optimalisasi jaringan komputer di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. 6. Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan dalam rangka dalam menunjang pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. B. Rencana Tindak Di samping keberhasilan dalam capaian kinerja, kendala dalam capaian kinerja seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat kendala lain yaitu Penetapan Kinerja

(Tapkin)

yang

belum

sepenuhnya

mengakomodasi

permintaan

Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kegiatan atas permintaan tersebut umumnya tidak dimasukkan ke dalam Program Kerja Pembinaan Pengawasan Tahunan (PKP2T). Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/ pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/BLU untuk mengantisipasi/ memastikan

55


permintaan

penugasan

berdasarkan

Nota

Kesepahaman

yang

telah

dilakukan. 2. Meningkatkan kualitas pendampingan kepada Pemerintah Daerah, terutama dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP. 3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Papua sehingga hasil penugasan pengawasan dapat memiliki dampak/ outcome yang signifikan bagi stakeholders. Hal ini antara lain dilakukan

dengan

cara

mengikutsertakan

SDM

dalam

program

pelatihan/seminar/workshop yang dapat meningkatkan kompetensi SDM. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam pembangunan di wilayah Provinsi Papua dapat lebih dirasakan.

56

Lampiran 1/ 1 - 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua , 3 dari skala 5

SASARAN PROGRAM 1.1

1.2

2


2.1

2.2

3


3.1

3.2


INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.1.1


SATUAN

TARGET

%

45.00

REALISASI % CAPAIAN 100.00

100.00

1.1.2


%

50.00

1.2.1

Persentase (Capaian Kinerja BUMD Minimal A=40%)

%

20

1.2.2


%

15.00


2.1.1

Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK

%

5.00


2.2.1


%

5.00

100.00

100.00

2.2.2

Persentase Pemerintah (Level 1)

Maturitas Kabupaten/Kota

%

5.00

24.14

100.00


3.1.1

Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah (Level 1)

%

50.00

100.00

100.00


3.2.1

Persepsi kepuasan perwakilan terhadap kepegawaian

pegawai Skala Likert layanan 1-10

7.00

7.04

100.00

3.2.2

Persepsi Kepuasan Pegawai Skala Likert Perwakilan atas Pencairan 1-10 Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur (7 skala Likert)

7.00

7.04

100.00

Persepsi kepuasan perwakilan terhadap sarpras

7.00


3.2.3

JUMLAH

100.00

100

100.00

100.00

PROGRAM

100.00


100

100.00

Peningkatan Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

100.00

DIPA

ANGGARAN Mitra

Jumlah

KEUANGAN (Rp000) REALISASI Mitra

SDM (OH) %

DIPA

Jumlah

DIPA

Mitra

Jumlah

RENCANA

REALISASI

%

564,178,000

-

564,178,000

558,334,392

-

558,334,392

98.96

0.00

98.96

767

654

85.27

2,139,223,000

-

2,139,223,000

2,002,907,717

-

2,002,907,717

93.63

0.00

93.63

4,921

4,350

88.40

1,903,986,390

-

1,903,986,390

1,819,407,300

-

1,819,407,300

95.56

0.00

95.56

1,056,933,110

-

1,056,933,110

977,056,649

-

977,056,649

92.44

0.00

92.44

2,195

1,639

74.67

387,582,000

-

387,582,000

371,872,100

-

371,872,100

95.95

0.00

95.95

569

348

61.16

1,848,950,000

-

1,848,950,000

1,848,950,000

198,817,562

2,047,767,562

100.00

0.00

100.00

1,358

1,108

81.59

406,973,000

-

406,973,000

406,863,000

-

406,863,000

99.97

0.00

99.97

472

411

87.08

729,980,500

-

729,980,500

687,258,658

-

687,258,658

94.15

0.00

94.15

858

747

87.06

1,365,927,000

-

1,365,927,000

1,232,110,360

-

1,232,110,360

90.20

0.00

90.20

17,904,777,000

-

17,904,777,000

17,103,959,020

17,103,959,020

1,669,418,000

-

1,669,418,000

1,052,076,000

1,052,076,000

29,977,928,000

-

29,977,928,000

28,060,795,196

14,720

12,524

85.08

3580

91.26

3267

Peningkatan Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK

pegawai Skala Likert layanan 1-10

Peningkatan Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Peningkatan Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan 7.04

100.00

198,817,562

28,259,612,758

93.60

94.27

Lampiran 2/1 - 3

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 No.

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua , 3 dari skala 5

SASARAN PROGRAM 1.1



Satuan

Target

Realisasi

Dana (Rp)

%

Anggaran Mitra

0

% Mitra 0.00

Jumlah 98.96

100

100.00

rekomendasi

6

37

100.00

564,178,000

-

564,178,000

558,334,392

-

558,334,392

99

-

%

50.00

100

100.00

2,139,223,000

-

2,139,223,000

2,002,907,717

-

2,002,907,717

93.63

-

1) Rekomendasi rekomendasi Keinvestigasian 2) rekomendasi Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan

46

59

100.00

1,538,697,000

-

1,538,697,000

1,414,727,917

-

1,414,727,917

91.94

0.00

5

4

80.00

337,190,000

-

337,190,000

320,045,800

-

320,045,800

94.92

3) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L

5

3

60.00

263,336,000

-

263,336,000

264,624,000

-

264,624,000

4) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

0

0

-

-

-

3,510,000

3,510,000

20

100

100.00

1,903,986,390

-

1,903,986,390

1,819,407,300

-

1,819,407,300

1) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi 2) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi

10

9

90.00

703,858,000

-

703,858,000

673,473,530

-

673,473,530

95.68

0.00

4

2

50.00

397,218,000

-

397,218,000

359,074,017

-

359,074,017

90.40

3) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

11

20

100.00

802,910,390

-

802,910,390

786,859,753

-

786,859,753

98.00

1)

0

SDM (OH) DIPA 98.96

45

Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis :

DIPA 558,334,392

Jumlah 558,334,392

%

1.1.1

Jumlah 564,178,000

Realisasi Mitra

DIPA 564,178,000

Target

Realisasi

%

767

654

85.27

99

767

654

85

93.63

4,921

4,350

88.40

91.94

2,713

2,691

99.19

0.00

94.92

403

315

78.16

100.49

0.00

100.49

725

635

87.59

100.00

0.00

100.00

1,080

709

65.65

3,580

3,267

95.68

668

579

86.68

0.00

90.40

1,688

1,327

78.61

0.00

98.00

1,224

1,361

111.19

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 1.1.2

1.2


1.2.1

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum:


%

-

95.56

-

95.56

91.26

1.2


Lampiran 2/2 - 3


SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua , 3 dari skala 5

2 Meningkatnya Maturitas SPIP pada KLPK dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua, 3 dari skala 5

SASARAN PROGRAM 1.1

2.1


2.1.1



Realisasi

Dana (Rp)

%

2.2.1

%

Anggaran Mitra

Jumlah

DIPA

SDM (OH) Realisasi Mitra

Jumlah

DIPA

% Mitra

15

100

100.00

1,056,933,110

-

1,056,933,110

977,056,649

-

977,056,649

1) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

1

1

100.00

16,440,000

-

16,440,000

21,129,700

-

21,129,700

128.53

0.00

2) Rekomendasi Perbaikan Korporasi

rekomendasi

11

27

100.00

659,486,000

-

659,486,000

609,195,400

-

609,195,400

92.37

3) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

1

1

100.00

381,007,110

-

381,007,110

346,731,549

-

346,731,549

91.00

92.44

5

100

100.00

387,582,000

-

387,582,000

371,872,100

-

371,872,100

rekomendasi

8

27

100.00

346,852,000

-

346,852,000

346,306,700

-

346,306,700

99.84

0.00

2) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Persentase % Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1) :

1

5

100.00

40,730,000

-

40,730,000

25,565,400

-

25,565,400

62.77

0.00

5

24

100.00

1,848,950,000

-

1,848,950,000

1,848,950,000

317,381,562

1,998,566,562

1) Rekomendasi rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

8

162

100.00

1,681,185,000

-

1,681,185,000

1,681,185,000

317,381,562

1,998,566,562

100.00

0.00

2) Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

1

1

100.00

167,765,000

-

167,765,000

167,765,000

-

167,765,000.00

100.00

0.00

Jumlah -

92.44

Target

Realisasi

%

2,195

1,639

74.67

100.00

60

40

66.67

0.00

92.37

1,687

1,508

89.39

0.00

91.00

448

91

20.31

569

348

99.84

466

329

70.60

62.77

103

19

18.45

1,358

1,108

100.00

1,233

983

79.72

100.00

125

125

100.00

SPI

Persentase % Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK:

1) Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan

2.2

Target

DIPA

Perbaikan 1.1.1 1.2.2 Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara


Satuan

rekomendasi

96

-

100.00

-

96

100.00

61

81.59

2.2


Lampiran 2/3 - 3


SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua , 3 dari skala 5 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawas Intern K/L/Pemda sekala 5

SASARAN PROGRAM 1.1

3.1


Target

Realisasi

Dana (Rp)

% DIPA


1.1.1 2.2.2


3.1.1

Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) : 1) Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

Jumlah

DIPA

SDM (OH) Realisasi Mitra

Jumlah

DIPA

% Mitra

Jumlah

Target

%

Realisasi

100

100.00

406,973,000

-

406,973,000

406,863,000

-

406,863,000

100

-

100

472

411

87.08

2

2

100.00

406,973,000

-

406,973,000

406,863,000

-

406,863,000

100

-

100

472

411

87.08

50

100

100.00

729,980,500

-

729,980,500

687,258,658

-

687,258,658

94.15

-

94.15

858

747

87.06

rekomendasi

1

1

100.00

130,347,500

-

130,347,500

107,647,600

-

107,647,600

82.59

82.59

170

156

91.76

rekomendasi

5

5

100.00

599,633,000

-

599,633,000

579,611,058

-

579,611,058

96.66

96.66

688

591

85.90


Skala Likert 1-10

7

7.04

100.00

1,365,927,000

-

1,365,927,000

1,232,110,360

-

1,232,110,360

90.20

-

90.20

-

-

-

3.2.2


Skala Likert 1-10

7

7.04

100.00

17,904,777,000

-

17,904,777,000

17,103,959,020

-

17,103,959,020

95.53

-

96

-

-

-

3.2.3


Skala Likert 1-10

7

7.04

100.00

1,669,418,000

-

1,669,418,000

1,052,076,000

-

1,052,076,000

63.02

-

63.02

-

-

-


Meningkatnya 3.2.1 Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

%

Anggaran Mitra

5

1) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 2) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 3.2

Satuan

rekomendasi

%

JUMLAH

29,977,928,000

-

29,977,928,000

28,060,795,196

317,381,562

28,378,176,758

1,973

0.00

-

-

1,944

14,720

12,524

1,402

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2015

Recommend Documents