Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Datam upaya me[aksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawat pencapaian Renstra BPKP Pusat, maka PerwakiLan BPKP Provinsi Papua menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Setiap Program Pengawasan yang disusun PerwakiLan BPKP Provinsi Papua diarahkan untuk mencapal sasaran terwujudnya kuaLitas tata ketota pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan Perwakitan BPKP Provinsi Papua juga diarahkan untuk mencapal terwujudnya penguatan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasionaL, kebijakan daLam penerapan pengawasan intern yang independen, profesionat dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasionat yang efisien dan efektif, yang tertuang secara rinci sebagai berikut: 1. Peningkatan kapabititas pengawasan intern meLaLui peningkatan kapabiLitas APIP daerah dengan menggunakan pendekatan IA-CM (Internal Audit Capability Model), sehingga mampu bersinergi dengan APIP Lain daLam membangun tata keLoLa pemerintahan yang baik (good governance)
dan
datam meLakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasionat; 2. Penguatan petaksanaan pemantauan, evaLuasi, dan pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP untuk mengawat pencapaian sasaran program pembangunan nasional; 3. Peningkatan ruang fiskat negara meLatui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan daerah, pengawasan untuk efisiensi pengeluaran daerah, pengawasan terhadap optimaLisasi pemanfaatan aset daerah, pengawasan pembiayaan keuangan daerah, dan pengawasan terhadap aLokasi keuangan daerah (dana transfer); 4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif, serta pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4
L
A,
A
-
-. .
•4.
-
L
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakila,, BPKP Provinsi Papua Strategi pengawasan Perwakitan BPKP Provinsi Papua dalam kurun waktu 2015-2019 mengacu pada strategi pengawasan BPKP Pusat yaitu memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapabthtas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan vlsi dan misi, secara Lebih spesifik strategi tersebut tertuang datam empat butir strategi: 1. Peningkatan kapabititas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penye(enggaraan SPIP; 2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program tintas bidang; 3. Pengawasan terhadap optimatisasi penerimaan daerah; 4. Pengamanan keuangan/aset daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Pusat di daerah, Perwakitan BPKP Provinsi Papua diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintahan dan pengetotaan keuangan di daerah, khususnya datam mengawat pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabet serta memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak metatui evatuasi keberhasitan program-program yang ada di daerah. C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI Kegiatan utama Perwakitan BPKP Provinsi Papua tidak tepas dari ketentuan peraturan yang tetah disebutkan di atas, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kuatitas Sistem Pengendatian Intern dan Keandatan Penyetenggaraan Fungsi Pengawasan Intern datam Rangka Mewujudkan
Laporan Kinerja Instansi 2016 PerK'akilan BPKP Provinsi Papua Kesejahteraan Rakyat, kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua diarahkan untuk mengawasi akuntabititas program strategis pemerintah yang dikeLompokkan ke datam 4 (empat) fokus pengawasan, sebagai berikut: 1.Pengawatan Pembangunan Nasionat. 2. Peningkatan Ruang Fiskal. 3.Pengamanan Aset Negara/Daerah. 4. Perbaikan Governance System. Layanan Produk yang dimiliki Perwakil.an BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut: a.Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) metiputi: 1) Pembinaan Penye[enggaraan SPIP antara Lain SosiaLisasi, Bimtek Penyusunan Perkada Penyetenggaraan SPIP serta
Diagnostic
Assessment, Monitoring Perbaikan dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendatian (RTP); 2) Pendampingan dan Asistensi SIMDA Keuangan, Barang Mitik Daerah, SIMDA Gaji, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Simda Desa; 3) Asistensi Evaluasi Sistem Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 4) Anatisis dan Evatuasi KeseLarasan Prioritas Pembangunan; 5) Evatuasi Penyusunan dan Penetapan APBD; 6) Pendampingan/reviu petaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); 7) Pendampingan Inventarisasi Barang Mitik Daerah (BMD); 8) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 9) EvaLuasi LPPD; b.Bidang Akuntan Negara, meLiputi: 1) Audit Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 2) PeniLaian Risiko dan RTP; 3) Asistensi Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 4) Asistensi Manajemen Aset;
Go
-
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakila,, BPKP Provinsi Papua 5) Asistensi Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); 6) Asistensi Penyusunan Persyaratan Administrasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 7) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan (LK) BLUD/Badan Usaha Mitik Daerah (BUMD); 8) Bimtek/Asistensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) BUMD; 9) Sosiatisasi dan Asistensi Manajemen Risiko; c. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), metiputi: 1) Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Operasionat, dan Audit Dengan Tujuan Tertentu; 2) Evatuasi Kebijakan dan Program; 3) Sosialisasi SPIP; 4) Inventarisasi BMN; 5) Pendampingan Penyusunan/Reviu LK K/L; 6) Pembinaan PenyeLenggaraan SPIP antara lain Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Reviu Standard Operating Procedure (SOP), Monitoring Perbaikan dan Penyusunan RTP K/L; 7) Bimtek dan Asistensi Manajemen Aset K/L; 8) Bimtek dan Asistensi Pengetolaan Keuangan K/L; 9) Audit PHLN; 10) Evaluasi Ketahanan Pangan pada BUMN. d.Bidang Investigasi, meliputi: 1) Audit Investigatif; 2) Audit datam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; 3) Pemberian Keterangan Ahli; 4) Audit/Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan;
7
A
A
A
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua 5) Audit Klaim/EskaLasi Harga; 6) Fraud Control Plan (FCP); 7) Kajian atas Hasit Program Keinvestigasian yang terkait dugaan TPK dan Penyimpangan PBJ; 8) Sosiatisasi Program Anti Korupsi. e.Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), metiputi: 1) Pendampingan penitaian mandiri dan peningkatan kapabilitas APIP; 2) Pendampingan dan asistensi Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIMHP); 3) Sosiatisasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA); 4) Pembinaan Peningkatan SDM Inspektorat; 5) PenyeLenggaraan Diktat Teknis Subtantif, Diktat Pembentukan Auditor, serta Diktat Penjenjangan Auditor; f. Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 3 (tiga) Subbagian, yaitu: 1) Subbagian Keuangan; 2) Subbagian Kepegawaian; 3) Subbagian Umum. D. STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua memiLiki struktur organisasi berdasarkan Peraturan KepaLa BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PerwakiLan BPKP Provinsi Papua serta Peraturan KepaLa BPKP Nomor 20 Tahun 2016, dengan struktur yang terdiri atas Kepala Perwakitan yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 5 (lima) Koordinator Pengawas dan 1 (satu) KeLompok Jabatan Fungsionat. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat ditihat pada bagan berikut:
V
t
Laporan Kinerja Instansi 2016 Peris'akj/a,, BPKP Pro3'insi Papua BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA TAHUN 2016
BAGIAN TATA USAHA
KORWAS JFA BIDANG IPP
SUBBAGIAN KEUANGAN
KORWAS JFA BIDANG AN
KORWAS JFA BIDANG APD
KORWAS JFA BIDANG INVESTIGASI
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN UMUM
KORWAS JFA BIDANG P3APIP
Masing-masing bagian /bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usah. mempunyai tugas metaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan daLam, perLengkapan, rumah tangga, dan pengetoLaan perpustakaan. 2. Bidanq Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP mempunyai tugas metaksanakan penyusunan rencana, program, dan petaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan tuar negen yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyetenggaraan akuntabi Litas instansi pemerintah pusat dan evatuasi hasit pengawasan. 3. Bidang Akuntabilita,
Pemerintah
Daerah
mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyeLenggaraan akuntabititas dan evatuasi hasiL pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas metaksanakan penyusunan rencana, program, dan peLaksanaan pemeriksaan serta evatuasi
9
IV 1p A
A
A
A
;
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua petaksanaan good corporate governance dan Laporan akuntabiUtas kinerja badan usaha miLik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasiL, dan kontrak kerja sama, badan-badan Lain yang di daLamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha mitik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasit pengawasan. 5. Bidang Jnvestiqas mempunyai tugas metaksanakan penyusunan rencana, program, dan peLaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha mitik negara, dan badanbadan Lain yang di daLamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan ketancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah Lainnya. 6. Bidang Program dan Petaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas metaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, metaksanakan petaporan hash pengawasan, pendampingan dan pembinaan kapabititas APIP, metaksanakan dikiat untuk auditor, dan metaksanakan sosiatisasi Jabatan Fungsionat Auditor (JFA). 7. Kelompok
1 hr
Fungsional
(JFA) mempunyai tugas metakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionat masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berLaku. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 428/K/SU/2016 tentang Jumtah Koordinator Pengawasan pada Perwakitan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bidang APD dipecah menjadi 2 (dua) bidang, yaitu Bidang APD 1(15 pemda) dan Bidang APD 11 (15 pemda) DaLam menjaLankan tugasnya, Perwakitan BPKP Provinsi Papua didukung oteh 112 orang pegawai yang sebagian besar memiLiki kompetensi sebagai auditor. Komposisi pegawai per 31 Desember 2016 dapat ditihat pada Tabet 1.1.
WE
A
A
I
A
A
'-' L ••,
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tube! 1. 1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2016 Uraian
Jumiah (orang)
Persentase
PejabatStruktural
10
8,93%
Pejabat Fungsional Auditor
88
78,57%
Pejabat Fungsional Arsiparis
1
0,89%
Fungsional Umum
13
11,61%
Jumlah
112
100%
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2016, sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Penjetasan umum mengenal Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan aspek strategis organisasi serta permasatahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II
Perencanaan Kinerja Menjelaskan ringkasan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016.
Bab III
Akuntabilitas Kinerja Menjetaskan anatisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016 dari sudut akuntabititas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV
Penutup Menjelaskan simputan menyeturuh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.
11
