1 A A A A L PENUTUP Selain sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis 2016 dari, Laporan Akuntabititas Kinerja juga me...
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
PENUTUP Selain sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja daLam mencapai sasaran strategis 2016 dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Laporan Akuntabititas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga menjadi cerminan impLementasi Sistem AkuntabiLitas Kinerja Instansi Pemerintah di tingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Beberapa upaya perbaikan tetah diLakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP meuputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, petaporan kinerja, evatuasi kinerja, dan pencapalan sasaran organisasi. Pencapaian sasaran strategis 6 dari 10 IKU beLum memenuhi target, walaupun capalan sasaran program (output) hampir seLuruhnya mencapai 100% dibandingkan target yang tetah ditetapkan daLam Renstra Tahun 2015-2019 dan Tapkin Tahun 2016. Benikut adaLah tabel pencapaian sasaran strategis dari PerwakiLan BPKP Provinsi Papua.
Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum
152.38
2.1.1
Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
0.00
2.1.2
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
50.00
2.1.3
Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dan BLUD yang dibina
0.00
3
Persentase Kapabititas APIP Pemenntah Provinsi (Level 2)
0.00
3.1.2
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
100.00
3.1.3
Persentase Kapabititas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
100.00
3.2.1
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Layanan kesetmaan
108.14
56
Laporan Kinerja Instansi 2016 Pens'akilan BPKP Provinsi Papua
A. PERMASALAHAN Secara umum sasaran program tahun 2016 telah tercapal 100% dibandingkan dengan target datam Renstra 2015-2019 dan Tapkin 2016. Tetapi sasaran strategis tahun 2016 belum dapat dicapai secara maksimal. Hal tersebut tercermin dari pencapian IKU yang masih banyak belum tercapai atau memitiki nilai 0%. Dalam mencapai sasaran strategis dibutuhkan upaya, kerja keras dan kerja sama banyak pihak yang berkesinambungan. Adapun kendala pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1.
Peningkatan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.
2.
Belum dirasakan manfaat nyata dari SPIP oleh Pemenintah Daerah dan Korporasi
3.
Kurangnya koordinasi secara efektif dengan Pemerintah Daerah dan Korporasi.
4.
Kurangnya komitmen pimpinan mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
5.
Rendahnya tingkat pengendalian intern pada BUMD/BLUD yang mengakibatkan menyempitnya ruang fiskal.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakitan BPKP Provinsi Papua dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain: 1. Terus menerus melakukan penyempurnaan penyajian seluruh produk layanan bimbingan teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP untuk seluruh Pemda di Provinsi Papua (khususnya untuk Pemda yang memiliki potensi peningkatan kualitas akuntabilitas atas laporan kinerja di tahun 2016), Simda Desa (Simdes) dan laporan keuangan berbasis akrual;
57
A
A
A IF
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua 2. Datam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendatian Intern (SPI) pada seluruh Pemda se Provinsi Papua perlu dilakukan: a. Penuntasan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyetenggaraan SPIP dengan terus melakukan pembinaan penyetenggaraan SPIP. Subkegiatan yang perlu dilaksanakan datam mendukung kegiatan tersebut adalah: 1) Menambah jumlah personil Satgas Pembinaan SPIP yang fokus untuk metakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 2) Meningkatkan kegiatan sosiatisasi, diktat dan workshop penyelenggaraan SPIP bagi Pemerintahs Daerah di Provinsi Papua; 3) Meningkatkan intensitas bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan mendorong penyelenggaraan SPIP mutai dari perencanaan (pemahaman dan pemetaan), petaksanaan (penilaian risiko, pembangunan infrastruktur dan internalisasi) dan pengembangan berketanj utan. b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda dalam percepatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral pada kegiatan operasional instansi. 3. Berkoordinasi Lebih intensif dengan Direksi BUMD dan! BLUD untuk meningkatkan komitmen dalam rangka mendorong kinerja BUMD dan! BLUD. 4. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level 3 sesuai RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan: a. Meningkatkan frekuensi dan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang diberikan mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan pada seturuh etemen peningkatan kapabititas APIP.
58
A
Laporan Kinerjalnstansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua b. Metakukan monitoring meta(ui perangkat monitoring yang dibangun dalam rangka memantau perkembangan tindak lanjut hasil bimbingan teknis/asistensi daLam rangka perbaikan mandiri (self improvement) untuk perbaikan kapabiLitas APIP. 5.
Penataan dan optimatisasi jaringan komputer di Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
6.
Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan daLam rangka dalam menunjang pelaksanaan pengawasan di PerwakiLan BPKP Provinsi Papua.
B. RENCANATINDAK
Di samping keberhasilan daLam capaian kinerja, kendaLa daLam capaian kinerja seperti yang tetah diuraikan di atas, terdapat kendala lain yaitu Penetapan Kinerja (Tapkin) yang beLum sepenuhnya mengakomodasi permintaan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kegiatan atas permintaan tersebut umumnya tidak dimasukkan ke dalam Program Kerja Pembinaan Pengawasan Tahunan (PKP2T). Untuk mengatasi kendata-kendaLa tersebut, strategi yang akan ditaksanakan adalah sebagal berikut: 1.
MeLakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/ pengaLaman tahun-tahun sebeLumnya dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah /BUMN/BUMD/BLUD untuk mengantisipasi / memastikan permintaan penugasan berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah dilakukan.
2.
Meningkatkan kualitas pendampingan kepada Pemerintah Daerah, terutama daLam pembinaan penyeLenggaraan SPIP dan peningkatan kapabititas APIP.
3.
Meningkatkan jumLah dan kompetensi sumber daya manusia PerwakiLan BPKP Provinsi Papua sehingga hasil penugasan pengawasan dapat memiliki dam pak/outcome yang signifikan bagi stakeholders. Hal
mi
antara lain
59
A
A
£
p
-
-
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua ditakukan dengan cara mengikutsertakan SDM datam program pelatihan/seminar/workshop yang dapat meningkatkan kompetensi SDM. Dengan disusunnya Laporan Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKP) mi, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seturuh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi PerwakiLan BPKP Provinsi Papua, sehingga dapat memberikan umpan batik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mi teLah menjadi motivator untuk Lebih meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders sehingga kontribusi PerwakiLan BPKP Provinsi Papua daLam pembangunan di witayah Provinsi Papua dapat Lebih dirasakan.
