Laporan Kinerja Tahun 2015
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Nomor : LAKIP-11/PW13/2016 Tanggal : 12 Januari 2016
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menguraikan capaian kinerja pada tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2015 dan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. Pelaksanaan rencana kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA nomor SP DIPA 089-01.2.450542/2015, tanggal 1 Januari 2015 dan revisi empat kali, terakhir dengan nomor DIPA 08901.2.450542/2015, tanggal 10 September 2015 sebesar Rp51.668.661.000,00. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 terdapat tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam tiga sasaran strategis, dan keberhasilannya diukur berdasarkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil penilaian sendiri (self assesessment) berdasarkan metode penilaian yang telah ditetapkan, secara keseluruhan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah 96,58%. Berdasarkan capaian pada masing-masing sasaran, capaian kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2015 terinci pada Tabel RE.1 berikut: Tabel RE.1 Ringkasan Capaian Kinerja Outcome No I.
Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Realisasi Capaian Sasaran Strategis: Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP. Indikator Kinerja Utama: 1) Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara 2) Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda di Level 3 Rerata tingkat capaian IKU
%
40
81,12
202,79
%
50
20,51
41,03
%
5
0
0,00 81,27%
ii
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
No II.
III.
Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Realisasi Capaian Sasaran Dukungan 1: Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan. Indikator Kinerja Dukungan 1 (IKD 1): Persepsi Kepuasan layanan Skala 7 7,38 105,37 Likert Sasaran Dukungan 2: Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan. Indikator Kinerja Dukungan 2 (IKD 2): Tingkat kepuasan layanan penyediaan Skala 7 7,22 103,11 sarana prasarana Likert Rerata Tingkat Capaian 96,58%
Secara total, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 tidak mencapai 100,00% atau terdapat gap sebesar 3,42%. Bila dilihat dari capaian indikator kinerja utama sebesar 81,27%, maka gap yang terjadi adalah sebesar 28,73%. Gap tersebut terdiri dari capaian IKU 1 yang melebihi target, dan capaian IKU 2 dan IKU 3 yang di bawah target. Capaian IKU 1, persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan negara di atas 100,00% menggambarkan makin membaiknya kondisi tata kelola instansi K/L/Pemda/BUMN/BUMD mitra kerja BPKP sebagai hasil dari kerja sama dan asistensi yang telah berjalan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKU 1 tersebut adalah adanya kerja sama yang baik dan dukungan dari berbagai pihak yaitu: 1. Adanya koordinasi dengan Kedeputian Rendal dengan Pembina BPKP Pusat; 2. Kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta BUMN/BUMD/BUL yang tercermin dari meningkatnya permintaan penugasan; 3. Kerja sama yang baik dengan instansi penyidik yang tercermin pada meningkatnya permintaan untuk melakukan bantuan perhitungan keuangan negara dan pemberian keterangan ahli; 4. Kompetensi SDM BPKP yang memadai dan dukungan software yang dikembangkan oleh BPKP Pusat maupun oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; dan
iii
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
5. Keinginan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola masing-masing. Sementara itu, tidak tercapainya IKU 2 dan IKU 3 terutama disebabkan: 1. Kurangnya komitmen pemda/korporasi dalam mengimplemetasikan SPIP/SPI secara menyeluruh dan kurang optimalnya pembinaan SPIP/SPI dari perwakilan karena keterbatasan SDM; dan 2. Kondisi baseline APIP di Provinsi Jawa Timur secara umum berada di level 1 sehingga sulit untuk meningkatkan kapabilitasnya menjadi level 3 dalam waktu setahun. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam upaya mempertahankan dan memperbaiki kinerja adalah: 1. Berkoordinasi lebih intensif dengan Instansi K/L/Pemda dan BUMN/D untuk lebih aktif dalam upaya preventif maupun represif untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; 2. Melakukan optimalisasi pemanfaatan SDM dalam melaksanakan peran assurance dan consulting yang berkualitas; 3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan; 4. Refocusing dalam pembinaan SPIP pada pemda yang telah siap dan memiliki komitmen yang memadai, mengusulkan kepada Kemendagri melalui BPKP Pusat agar memasukkan tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP sebagai salah satu indikator dalam penilaian LPPD; dan 5. Sosialisasi grand design peningkatan kapabilitas APIP dan mengembangkan hubungan kerja dengan APIP daerah.
iv
