aporan Kinerja Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

LAKIP 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR

L

aporan Kinerja Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014, tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mewajibkan semua instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Tahunan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai: 1.

Sarana bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Kepala BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah,BUMN/BUMD/BUL).

2.

Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, laporan akuntabilitas kinerja secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Tahun 2014. Rencana Kinerja Tahun 2014 merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama Tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis 2010-2014 BPKP. Sedangkan capaian kinerja merupakan hasil realisasi indikator kinerja selama Tahun 2014 yang diarahkan untuk memenuhi target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014. Selain itu, terkait dengan berakhirnya masa Renstra 2010-2014, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 juga

i


disampaikan analisis pencapaian tujuan strategis pada tahun 2014 dibanding kondisi awal Renstra pada tahun 2010. Hasil analisis capaian kinerja, baik yang memenuhi sasaran strategis maupun yang tidak, akan menjadi bahan rencana perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat lebih ditingkatkan.

Sidoarjo, 8 Januari 2015 Kepala Perwakilan,

Hotman Napitupulu NIP 19560306 198310 1 001

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR LAMPIRAN

vi

PETUNJUK PEMBACAAN TABEL

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

x

BAB I

1

PENDAHULUAN A Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

1

B Aspek Strategis Organisasi

2

C Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

3

D Struktur Organisasi

4

E Sistematika Penyajian LAKIP

8

BAB II PERENCANAAN DAN PERWAKILAN A Rencana Strategis 2010-2014

PERJANJIAN

KINERJA

10 10

1. Pernyataan Visi

11

2. Pernyataan Misi

11

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

12

4. Indikator Kinerja Utama

13

5. Program dan Kegiatan

17

B BAB III

Perjanjian Kinerja Tahun 2014

20

AKUNTABILITAS KINERJA

24

A Capaian Kinerja Organisasi

24

B Analisis Capaian Kinerja

31

1. Tujuan Strategis 1

31

iii


1) Sasaran Stategis 1

34

2) Sasaran Stategis 2

49

2. Tujuan Strategis 2 3) Sasaran Stategis 3 3. Tujuan Strategis 3 4) Sasaran Stategis 4 4. Tujuan Strategis 4 5) Sasaran Stategis 5 5. Tujuan Strategis 5 6) Sasaran Strategis 6 6. Tujuan Strategis 6

52 58 61 71 73 79 80 84

7) Sasaran Strategis 7

86

8) Sasaran Strategis 8

101

C Aspek Keuangan BAB IV

51

PENUTUP

108 110

iv


DAFTAR TABEL Tabel RE.1

Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2014

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2.

Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2014

Tabel 3.1.

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.2.

Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 1

Tabel 3.3.

Jumlah Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun 2010 – 2014

Tabel 3.4.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014 dan 2013

Tabel 3.5.


Tabel 3.6.


Tabel 3.7.


Tabel 3.8.


Tabel 3.9.


Tabel 3.10. Realisasi Penyerahan Hasil Audit Kasus dugaan TPK kepada Instansi Penegak Hukum dan Pemberian Keterangan Ahli Tabel 3.11. Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 4 Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Tahun 2014 dan 2013 Tabel 3.13. Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 5 Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2014 dan 2013 Tabel 3.15. Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 6 Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2014 dan 2013 Tabel 3.17. Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan Tabel 3.18. Realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan yang tepat waktu Tabel 3.19. Realisasi Persentase Penerbitan Laporan tepat waktu Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 Tahun 2014 dan 2013 Tabel 3.21. Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2014 Tabel 3.22. Realisasi Belanja per ProgramTahun 2014

v


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Lampiran 2. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Lampiran 3. Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU dari Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2014 Lampiran 4. Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur Lampiran 5. Daftar Pemda yang Telah Memiliki Perkada SPIP Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur Lampiran 6. Daftar BUMD Beropini WTP Dan WDP Tahun Buku 2013 per Juni 2014 di Provinsi Jawa Timur Lampiran 7. Daftar BUMN GCG yang Mendapat Skor Baik/Sangat Baik Tahun Buku 2013 Provinsi Jawa Timur Lampiran 8. Capaian Kinerja Output Tahun 2014 Lampiran 9. Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2013 Provinsi Jawa Timur

vi


PETUNJUK PEMBACAAN TABEL 1. Petunjuk berikut digunakan untuk membaca Tabel 3.2 dan Tabel 3.15 Baris/ Kolom 1 (d) – 1 (h)

2 (d) – 2 (h)

3 (d) – 3 (h)

4 (d) – 4 (h)

5 (d) – 5 (h)

6 (d) – 6 (h)

Penjelasan Merupakan rencana Sasaran ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke-n tersebut. Rincian target per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3 Contoh: Tabel 3.2 baris 1 (h) = rata-rata target IKU no. 1 sampai dengan no. 11 di kolom 9 Lampiran 3. = (95+90+50+95+60+60+95+95+95+90+60)/11 Merupakan rencana Sasaran ke-(n+1) yang dihitung berdasarkan ratarata target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke-(n+1) tersebut. Rincian target per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3 Contoh: Tabel 3.2 baris 2 (h) = rata-rata target IKU no. 12 di kolom 9 Lampiran 3. = (95)/ 1 Merupakan rencana tujuan ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata rencana sasaran ke-n pada baris 1 dan rencana sasaran ke (n+1) pada baris 2. Contoh: Tabel 3.2 baris 3 (h) = (1 (h) + 2 (h))/2 = (80,45 + 95)/2 = 87,73 Merupakan realisasi Sasaran ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke n tersebut. Rincian realisasi per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3 Contoh: Tabel 3.2 baris 4 (h) = rata-rata realisasi IKU no. 1 sampai dengan no. 11 di kolom 14 Lampiran 3. =(100+97,44+58,97+95,24+51,28+88,24+100+100+100+100+96,97)/11 = 89,83 Merupakan realisasi Sasaran ke-(n+1) yang dihitung berdasarkan ratarata realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke-(n+1) tersebut. Rincian realisasi per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3 Contoh: Tabel 3.2 baris 5 (h) = rata-rata realisasi IKU no. 12 di kolom 14 Lampiran 3. =(100)/ 1 =100 Merupakan realisasi tujuan ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata rencana sasaran ke-n pada baris 4 dan rencana sasaran ke (n+1) pada baris 5. vii


Baris/ Kolom

7 (d) – 7 (h)

8 (d) – 8 (h)

9 (d) – 9 (h)

Penjelasan Contoh: Tabel 3.2 baris 6 (h) = (4 (h) + 5 (h))/2 = (89,83 + 100)/2 = 94,92 Merupakan capaian Sasaran ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke n tersebut. Rincian capaian per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3. Jadi dalam menghitung baris 7 bukan dari pembagian antara realisasi sasaran (baris 4) terhadap rencana sasaran (baris 1), namun dari ratarata capaian IKU pada sasaran tersebut. Contoh: Tabel 3.2 baris 7 (h) = rata-rata capaian IKU no. 1 sampai dengan no. 11 di kolom 19 Lampiran 3. =(105,26+108,26+117,95+100,25+85,47+ 147,06+105,26+105,26+105,26+111,11+161,62)/11 = 113,89 Merupakan capaian Sasaran ke-(n+1) yang dihitung berdasarkan ratarata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke (n+1) tersebut. Rincian capaian per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3. Jadi dalam menghitung baris 7 bukan dari pembagian antara realisasi sasaran (baris 5) terhadap rencana sasaran (baris 2), namun dari ratarata capaian IKU pada sasaran tersebut. Contoh: Tabel 3.2 baris 8(h)=rata-rata capaian IKU no. 1 di kolom 19 Lampiran 3. =(105,26)/ 1 = 105,26 Merupakan capaian tujuan ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian sasaran ke-n pada baris 7 dan capaian sasaran ke (n+1) pada baris 8. Jadi dalam menghitung baris 9 bukan dari pembagian antara realisasi tujuan n (baris 6) terhadap rencana tujuan n (baris 3), namun dari ratarata capaian sasaran n dan sasaran (n+1)tersebut. Contoh: Tabel 3.2 baris 9 (h) = (7 (h) + 8 (h))/2 = (113,89 + 105,26)/2 = 109,58

viii


2. Petunjuk berikut digunakan untuk membaca Tabel 3.6, Tabel 3.8, Tabel 3.11, dan Tabel 3.13 Baris/ Kolom

Penjelasan

1 (d) – 1 (h)

Merupakan rencana Sasaran ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke-n tersebut. Rincian target per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3 Contoh: Tabel 3.6 baris 1 (h) = rata-rata target IKU no. 13 sampai dengan no. 15 di kolom 9 Lampiran 3. = (60+65+55)/3 = 60

2 (d) – 2 (h)

Merupakan realisasi Sasaran ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke n tersebut. Rincian realisasi per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3 Contoh: Tabel 3.6 baris 4 (h) = rata-rata realisasi IKU no. 13 sampai dengan no. 15 di kolom 14 Lampiran 3. =(100+100+69,70)/3 = 89,90

3 (d) – 3 (h)

Merupakan capaian Sasaran ke-n yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran ke n tersebut. Rincian capaian per IKU dapat dilihat pada Lampiran 3. Jadi dalam menghitung baris 3 bukan dari pembagian antara realisasi sasaran (baris 2) terhadap rencana sasaran (baris 1), namun dari ratarata capaian IKU pada sasaran tersebut. Contoh: Tabel 3.6 baris 3 (h) = rata-rata capaian IKU no. 13 sampai dengan no. 15 di kolom 19 Lampiran 3. =(166,67+153,85+126,72)/3 = 149,08

4 (d) – 4 (h)

Karena hanya terdapat 1 sasaran, maka capaian tujuan sama dengan capaian sasaran Contoh: Tabel 3.6 baris 4 (h) = baris 3 (h)

ix


11

T

erbitnya Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), menegaskan BPKP bertugas

melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Seiring hal tersebut, BPKP mengalami perubahan paradigma sebagai pengawas intern pemerintah yaitu melaksanakan peran assurance dan consultancy. Peran assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan reviu, monitoring, sedangkan peran consultancy dilakukan melalui sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, dan pengembangan sistem. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan SPIP, dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui sosialisasi dan diklat SPIP di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menguraikan capaian kinerja pada tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2014 dan Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014. Pelaksanaan rencana kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA nomor SP DIPA 089-01.2.450542/2014, tanggal 5 Desember 2013 dan revisi empat kali, terakhir dengan nomor DIPA 08901.2.450542/2014, tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 47.870.486.000,00. Dalam rencana kinerja tahun 2014 terdapat 6 tujuan strategis yang dijabarkan dalam 8 sasaran strategis, dan keberhasilannya diukur berdasarkan 51 Indikator kinerja Utama (IKU). Dari 51 Indikator Kinerja Utama (IKU) diidentifikasi terdapat 12 IKU dominan dan 39 IKU pendukung.

x


Hasil penilaian sendiri (self assesessment) berdasarkan metode penilaian yang telah ditetapkan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berdasarkan IKU dominan pada tahun 2014 adalah 114,47%, atau naik 8,09% dibanding dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2013 sebesar 106,38%. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada masing-masing sasaran, capaian kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2014 terinci pada Tabel RE,1. Tabel RE.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2014 Dihitung Berdasarkan Capaian IKU Dominan IKU Dominan

Capaian

Keterangan

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

4

105,76

Tercapai

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

3

106,26

Tercapai

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

1

105,26

Tercapai

Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

2

160,26

Tercapai

3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

2

160,26

Tercapai

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

1

100,00

Tercapai

4. Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1

100,00

Tercapai

Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di

1

108,98

Tercapai

No

Tujuan/ Sasaran Strategis

Tujuan 1.

Tujuan 2.

Tujuan 3.

Tujuan 4.

xi


No

IKU Dominan

Capaian

Keterangan

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

1

108,98

Tercapai

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

1

99,36

Tidak Tercapai

6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

1

99,36

Tidak Tercapai

Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

3

112,45

Tercapai

7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

2

99,89

Tidak Tercapai

8. Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

1

125,00

Tercapai

114,47

Tercapai

Tujuan/ Sasaran Strategis wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tujuan 5.

Tujuan 6.

Jumlah Indikator Kinerja Tujuan/ Capaian Jumlah Indikator Kinerja Sasaran/ Capaian

8 12

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen yang tinggi segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2014 dan makin membaiknya kondisi tata kelola instansi K/L/Pemda/BUMN/BUMD mitra kerja BPKP sebagai hasil dari kerja sama dan asistensi yang telah berjalan selama lebih dari lima tahun. Namun pada Tabel RE.1 juga terlihat masih adanya kelemahan yang terjadi selama masa renstra 2010-2014, yaitu dari 6 tujuan yang ditetapkan, 1 tujuan tidak tercapai, yaitu Tujuan ke-5 “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur”. Dan bila dilihat dari sasaran strategis, dari 8 sasaran strategis yang ditetapkan, 2 sasaran tidak tercapai, yaitu sasaran ke-6 “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

xii


dan Kompeten” dan sasaran ke-7 “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan”. Ketidaktercapaian ini disebabkan: 1. Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di bawah target yang ditetapkan. Dari 39 Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, hanya 31 Pemerintah Daerah yang menerapkan JFA. 2. Jumlah Pelaksanaan Penugasan (PP) tahun 2014 di bawah target yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yaitu tercapai 99,38%. Penugasan yang telah ditetapkan dalam PKPT dan tidak dilaksanakan sebagian yaitu penilaian maturity level SPIP, evaluasi LAKIP, pelaksanaan action plan terhadap hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK, sosialisasi dan evaluasi tata kelola APIP, kajian hasil pengawasan, dan audit investigatif. Tidak terlaksananya pelaksanaan penugasan tersebut terutama disebabkan: -

Pedoman kegiatan belum tersedia sampai akhir tahun,

-

Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan crash program,

-

Keterbatasan jumlah SDM,

-

Arahan Rendal atas realisasi penugasan yang berkurang,

-

Keterbatasan permintaan untuk audit investigatif.

Atas berbagai permasalahan tersebut telah dilakukan upaya/strategi pemecahan antara lain: a.

Mengefektifkan pelaksanaan sosialisasi jabatan fungsional auditor (JFA) kepada APIP Pemda di Provinsi Jawa Timur dan melakukan perbaikan pelayanan pendidikan dan pengembangan JFA.

b. Penyusunan PKPT diarahkan pada kebutuhan di wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan

pengalaman

tahun-tahun

sebelumnya

dengan

estimasi

penugasan waktu yang akan datang.

xiii


c.

Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang tersedia dengan melaksanakan penugasan berdasarkan skala prioritas pemenuhan PKPT atau permintaan yang bersifat urgent dan strategic.

d. Meningkatkan kompetensi SDM untuk melaksanakan peran assurance dan consultancy yang berkualitas e.

Berkoordinasi lebih intensif dengan Instansi K/L/Pemda dan BUMN/D untuk lebih aktif dalam upaya preventif maupun represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

xiv


BAB I Pendahuluan A. Tugas , Fungsi dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001, tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1.

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;

3.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

4.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

5.

Pemberian asistensi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

6.

Evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

7.

Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman/

1


bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8.

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan usaha lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan Badan Usaha Milik

Daerah,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

perundangan yang berlaku; 9.

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya, maupun yang berasal dari pengaduan masyarakat;

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; 11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. B. Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 sebagai transformasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN). Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

2


dan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP diberikan mandat untuk melaksanakan: 1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam

pengelolaan

kepatuhan

keuangan

terhadap

Negara/Daerah,

peraturan

meningkatkan

perundang-undangan,

dan

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola; 2. Evaluasi

terhadap

penyerapan

anggaran

kementerian/lembaga/

pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran; 3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini; 4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa BPKP memperoleh mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan satuan kerja instansi vertikal BPKP sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Kegiatan dan layanan produk organisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam

3


melaksanakan mandat sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 serta pencapaian indikator kinerja dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Audit Keuangan 2. Audit Operasional 3. Audit Kinerja 4. Audit dengan tujuan tertentu 5. Bimbingan teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan 6. Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem 7. Evaluasi kebijakan 8. Evaluasi Efektivitas Program 9. Asessment Good Corporate Governance (GCG), 10. Sosialisasi 11. Kajian Pengawasan 12. Audit Investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 13. Audit Investigasi atas Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) 14. Audit Investigasi atas Klaim dan Eskalasi 15. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 16. Pemberian Keterangan Ahli D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki struktur sebagai berikut:

4


Kepala Perwakilan

Bagian Tata Usaha

Subbagian Program & Pelaporan

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Subbagian Kepegawaian

Subbagian Keuangan

Bidang Akuntan Negara

Subbagian Umum

Bidang Investigasi

Kelompok Pejabat Fungsional Auditor

Masing-masing Bagian/Bidang/Kelompok mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Perwakilan serta mengkompilasi Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan Pengawasan Tahunan yang meliputi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) serta Penetapan Perjanjian Kinerja berikut revisinya dari masing-masing Bidang/Bagian; menyusun Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perwakilan; membuat kompilasi laporan

kinerja

pengawasan

berkala

(RKT);

(bulanan/triwulanan)

membuat

kompilasi

realisasi

laporan

kegiatan

bulanan

Hasil

Pengawasan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut; melakukan analisis dan reviu persiapan penugasan; menyusun kompilasi laporan kinerja tahunan/LAKIP; menyusun serta

menyusun

laporan berkala (triwulanan) Kehumasan;

laporan

berkala

(triwulanan)

pemantauan

perkembangan penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 5


b. Subbagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi kepegawaian; menyiapkan bahan pengembangan pegawai dan pelatihan pegawai; membuat daftar urut kepangkatan (DUK); menyusun usulan pengangkatan dan kepangkatan serta kenaikan jabatan pegawai; menyusun usulan kenaikan gaji berkala; menyiapkan bahan pengurusan mutasi dan pensiun pegawai; menyiapkan bahan administrasi

disiplin

pegawai;

menyelenggarakan

pelayanan

kesejahteraan pegawai; melaksanakan tugas sebagai sekretariat tim penilai angka kredit pejabat fungsional; menyusun laporan bulanan pelaksanaan GDN; menyusun laporan triwulanan PKS; menyusun laporan semesteran kegiatan Budaya Kerja; sebagai fasilitator Pembinaan JFA APIP. c. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan; meliputi menyiapkan bahan untuk pembahasan anggaran rutin dengan Kanwil DJA; koordinasi penyusunan revisi anggaran; melaksanakan verifikasi keuangan dalam hal bukti pengeluaran anggaran perwakilan; melaksanakan verifikasi urusan penggajian; melaksanakan verifikasi urusan

perjalanan

dinas;

melaksanakan

pengendalian

anggaran;

melaksanakan penyelenggaraan akuntansi keuangan; menyusun laporan neraca semesteran/tahunan; serta membuat SKPP Gaji Pegawai. d. Subbagian

Umum,

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

penyelenggaraan operasional perkantoran dan pemeliharaan; meliputi penggandaan/penjilidan/pengiriman

laporan,

pengelolaan

tata

persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan ATK/barang

habis

pakai,

pengelolaan

poliklinik,

pengelolaan

perpustakaan, dan pengelolaan pengamanan kantor dan lingkungan; pemeliharaan fasilitas gedung, pemeliharaan dan kebersihan kantor, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas; serta melaksanakan penghapusan dan pelelangan barang milik negara.

6


2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan/hibah luar negeri yang diterima

pemerintah

pusat

serta

pengawasan

penyelenggaraan

akuntabilitas instansi pemerintah pusat, evaluasi hasil pengawasan, dana dekonsentrasi, pendampingan BLUP (Badan Layanan Umum Pusat) dan Inventarisasi. 3. Bidang

Akuntabilitas

melaksanakan

Pemerintah

penyusunan

rencana,

Daerah, program,

mempunyai pengawasan

tugas instansi

pemerintah daerah atas permintaan daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5. Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badanbadan usaha lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7


E. Sistematika Penyajian LAKIP Alur dokumen SAKIP BPKP mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan tampak dalam gambar berikut:

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja (Performance Contract/Agreement)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Laporan Kinerja Triwulanan

Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan

LAKIP

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) dibandingkan dengan Rencana/Penetapan Kinerja (performance plan) tahun 2014 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Selain itu, dengan berakhirnya masa Renstra 2010-2014, analisis juga dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan strategis pada periode renstra dibandingkan kondisi awal renstra pada tahun 2010. Dengan demikian analisis dapat digunakan untuk menyusun rencana tindak dalam rangka peningkatan kinerja dalam renstra 2015-2019. 8


Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014 dibagi menjadi sebagai berikut : Bab - I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Bab - II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menguraikan mengenai Rencana Strategis 2010 - 2014, pernyataan Visi, Misi, Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja untuk tahun 2014.

Bab - III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini menguraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja Kantor Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

tahun

2014,

dengan

pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja. Selain itu juga disajikan analisis pencapaian tujuan strategis pada akhir tahun renstra (2014) dibanding kondisi awal pada tahun 2010.

Bab - IV PENUTUP Pada bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan penyempurnaan yang dapat dilakukan di masa mendatang.

9


BAB II Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya akan dicapai jika direncanakan dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana stratejik merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi. Dokumen Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: Kep-2292/PW13/1/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 tentang Rencana Strategis tahun 2010-2014, yang disempurnakan dengan Suplemen Renstra Nomor Kep-21135/PW13/2012 tanggal 28 Desember 2012, dan terakhir diubah dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: Kep-372/PW13/2014 tentang Perubahan atas Kep-21135/PW13/2012 tanggal 28 Desember 2012. Dokumen perubahan Rencana Strategis disusun karena adanya perubahan lingkungan strategis yang terjadi disesuaikan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur dan hasil telaahan yang menunjukkan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak sepenuhnya dalam kendali BPKP, dengan tetap mengacu kepada Renstra BPKP Pusat. Dokumen perubahan Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Dalam dokumen renstra tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

10


1. Pernyataan Visi “Auditor Presiden Yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas” Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:  Pernyataan sebagai Auditor Presiden merupakan penegasan jati diri BPKP

sebagai

aparat

pengawasan

intern

pemerintah

yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang berbeda dengan aparat

pengawasan

intern

pemerintah

lainnya.

Visi

tersebut

menggambarkan sekaligus peran BPKP dan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada Presiden/pemerintah dan stakeholders lainnya.  Selain itu, Peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. 2. Pernyataan Misi Misi merupakan tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tugas pokok dan fungsi organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan Misi yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 2) Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

11


3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 4) Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan Renstra 2010- 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki 6 Tujuan Strategis yaitu: 1) Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara. 2) Meningkatnya tata pemerintahan yang baik. 3) Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara. 4) Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 5) Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten. 6) Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Sementara itu, Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah: 1) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan. 2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari hasil pengawasan. 3) Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/ Perusahaan.

12


4) Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP. 6) Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten. 7) Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan. 8) Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan. Tujuan dan Sasaran tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun serta untuk menjawab pernyataan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 4. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Renstra tahun 2010 - 2014 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

13


Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama No


Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 1.1: 1 2 3 4

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP

5

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset

6

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan

7

Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar Tanpa Pengecualian

8

Persentase hasil pengawasan Lintas Sektor yang disampaikan ke Pusat

9

Persentase hasil pengawasan disampaikan ke Pusat

atas

Permintaan

Presiden

yang

10

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder disampaikan tepat waktu

yang

11

Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Sasaran Strategis 1.2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan 12

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 2.1: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/ 13

Perusahaan Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

14

Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

15

Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik/sehat

14


No


Tujuan 3: Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 3.1: Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 16

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

17

Persentase penerapan Fraud Control Plan (FCP) oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

18

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

19

Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

20

Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

21

Persentase penyerahan instansi penegak hukum

22

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

23

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

hasil audit investigatif dan PKKN kepada

Tujuan 4: Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 25

Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

26

Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

27

Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

28

Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tujuan 5: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 15


No


29

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor

30

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2

Tujuan 6: Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 6.1: Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 31 Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) 32

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

33

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

34

Persentase pengiriman laporan tepat waktu

35

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standard

36

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

37

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

38

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

39

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

40

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

41

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

42

Persentase pemanfaatan asset

43

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

44

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

Sasaran Strategis 6.2: Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 45

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif

46

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

47

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP

48

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN

49

Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM

50

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG

51

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

16


5. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Program

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

sesuai

dengan

restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu: satu program teknis dan dua program generik sebagai berikut:  Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran tahun 2014 sebesar Rp9.181.854.000,00.  Program Generik 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

dengan

anggaran

tahun

2014

sebesar

Rp38.275.222.000,00 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-

BPKP dengan anggaran tahun 2014 sebesar Rp413.410.000,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2014 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan No

Kegiatan

Program 1: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 1 Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan pada K/L/Pemda 2 Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD, dan 17


No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2. 1 2 3 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4.

Kegiatan Asistensi SIMDA/SIMBADA kepada Pemerintah Daerah Audit Keuangan PHLN Audit Kinerja PPIP Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis SIA PDAM dan Inventarisasi Evaluasi Penyerapan Anggaran pada K/L/Pemda Audit Operasional Tunjangan Profesi Guru Audit Operasional Program Raskin Evaluasi Program Ketahanan Pangan Audit Operasional Program BOS Audit PBJ dan Probity Audit Audit atas Klaim Jamkesmas Evaluasi LPPD Evaluasi LAKIP Monitoring DAK Verifikasi DAK Reimbursement Verifikasi Advance Payment DAK Asistensi/Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Asistensi Penyusunan Action Plan terhadap Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK Sasaran Strategis: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Audit Tujuan Tertentu (Cost Saving) Kegiatan Clearance Assets Evaluasi atas PNBP Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem Terkait Pengelolaan BUMN/BUMD/BUL Bimbingan Teknis, Konsultasi, Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan dan Kajian Mengenai Penerapan GCG dan KPI pada BUMN/BUMD/BUL Assessment/Evaluasi Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL Penyusunan Profil BUMN/BUMD/BUL Bimtek, Konsultasi, Asistensi, Sosialisasi, Pendampingan pada BUMD, atas Sistem Informasi Akuntansi PDAM Asistensi Penyusunan Pedoman/Modul Manajemen Aset PDAM Sosialisasi dan Workshop SAK ETAP Monitoring Implementasi SIMPAKBLUD pada RSUD Bimtek Implementasi SIKOMPAK pada PDAM Audit Kinerja pada PDAM Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola BUMD Asitensi Penyusunan Evaluasi Tata Kelola BUMD Sasaran Strategis: Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan 18


No

Kegiatan

Pemberantasan Korupsi 1 Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) 2 Asistensi Fraud Control Plan 3 Audit Investigasi 4 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 5 Pemberian Keterangan Ahli 6 Kajian Peraturan yang Berindikasi KKN 7 Audit Penyesuaian Harga dan Klaim 8 Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan 9 Kajian Hasil Pengawasan 10 Reviu Laporan dan Pengaduan Masyarakat 11 Audit Investigasi atas kasus berindikasi TPK 5. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 1 Penyusunan Pedoman Teknis (Desain) Penyelenggaraan SPIP 2 Sosialisasi SPIP 3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP 4 Pembimbingan Teknis dan Konsultansi SPIP 5 Bimtek / Penilaian Maturitas SPIP 6. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 1 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP 2 Evaluasi/Assessment Penerapan Tata Kelola APIP 3 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP 4 Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP Program 2: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP 7. Sasaran Strategis: Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kinerja 2 Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi 3 Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah 4 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran Gaji/Tunjangan 5 Penyelenggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Presiden/Pemerintah dan Internal BPKP 6 Pembinaan JFA dan Penyelenggaraan Diklat 7 Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 8. Sasaran Strategis: Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 1 Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Komputer Program 3: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 9. Penunjang 1 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP 19


B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini ditahun 2014 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2014, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah dilakukan perubahan. Perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 51 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2014 No 1. 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA keuangan memperoleh opini minimal WDP

Satuan

Target

%

95

%

90

% %

50 95

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA aset Persentase Pemda yang menerapkan Simda aset tanpa kualifikasi aset pada laporan keuangan

% %

60 60

20


No 7 8 9 10 11 2.

12 3.

13 14

Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan WTP Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholders yang disampaikan tepat waktu Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Sasaran Strategis: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/ Perusahaan Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/BUMD/BLUD dengan GCG atau KPI mendapat skor baik

Satuan %

Target 95

%

95

%

95

%

90

%

60

%

95

%

60

%

65

%

55

15

Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

4.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dan Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

16

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

%

90

%

75

%

100

% %

100 100

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

%

100

%

100

%

100

17 18 19 20 21 22 23

21


No 5. 24 25 26

27 28

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Satuan

Target

%

40

% %

90 20

%

10

%

90

6.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

29

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2 Sasaran Strategis: Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

%

80

%

2,5

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

% %

98 85

% % %

80 94 100

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

% %

90 100

Skala Likert 1 - 10

8,5

Skala Likert 1 - 10 % %

8

30 7.

31 32 33 34 35 36 37 38

39

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

40 41

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur Persentase pemanfaatan aset Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

42 43

% Skala Likert 1 - 10

98 95 100 8,3

22


No 44

Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

Satuan %

Target 95

8.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

45 46

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

% %

80 80

47 48

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAKBMN

% %

80 80

49 50 51

Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

% % %

80 80 80

23


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

P

engukuran capaian kinerja tahun 2014 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja

yang

diharapkan.

Sesuai

ketentuan

dalam

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian indikator kinerja utama (IKU), BPKP menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan melakukan analisis dari indikator kinerja utama (IKU) yang dominan dan indikator kinerja utama pendukung.

IKU

dominan

tersebut

dinilai

signifikan

bagi

BPKP

dalam

mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2015 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).

24


Pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis didasarkan pada jumlah capaian seluruh IKU dibagi dengan jumlah IKU. Capaian atas 51 IKU adalah sebesar 116,68%, sedangkan capaian atas IKU dominan adalah 114,47%. Secara ringkas, capaian per tujuan strategis, per sasaran strategis, dan per IKU disajikan pada Tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No

Uraian Tujuan/ Sasaran/ IKU

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Tujuan 1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

%

109,58

Sasaran 1.1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

%

113,89

Indikator Kinerja Utama: 1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan *)

%

95,00

100,00

105,26

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP *) Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan

%

90,00

97,44

108,27

%

50,00

58,97

117,94

4

Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP

%

95,00

95,24

100,25

5

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset

%

60,00

51,28

85,47

6

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi aset pada laporan keuangan Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan WTP *)

%

60,00

88,24

147,06

%

95,00

100,00

105,26

8

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

95,00

100,00

105,26

9

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

95,00

100,00

105,26

3

7

25


No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian

10

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu

%

90,00

100,00

111,11

11

Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

60,00

96,97

161,62

Sasaran 1.2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

105,26


Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat *)

%

95,00

100,00

105,26

Tujuan 2

Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

%

149,08

Sasaran 2.1

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

%

149,08


Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal *)

%

60,00

100,00

166,67

14

Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik *)

%

65,00

100,00

153,85

15

Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik/sehat

%

55,00

69,70

126,72

Tujuan 3

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

%

83,33

Sasaran 3.1

Meningkatkan Pemahaman. Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/ BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

%

83,33

26


No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian


Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi *)

%

90,00

90,00

100,00

17

Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

%

75,00

50,00

66,67

%

100,00

-

-

19


%

100,00

100,00

100,00

20

Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

%

100,00

100,00

100,00

21

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum

%

100,00

100,00

100,00

22

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

%

178,21

%

178,21

18

23

Tujuan 4

Sasaran 4.1


Persentase IPP/IPD yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 *)

%

40,00

43,59

108,98

25

Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

%

90,00

100,00

111,11

27


No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian

26

Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

%

20,00

23,08

115,38

%

10,00

44,44

444,40

28

Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

%

90,00

100,00

111,11

Tujuan 5

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

%

100,96

%

100,96

29

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor *)

%

80,00

79,49

99,36

30

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2

%

2,50

2,56

102,56

Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

%

101,36

%

88,43

27

Sasaran 5.1

Tujuan 6

Sasaran 6.1

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Indikator Kinerja Utama: 31

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) *)

%

98,00

97,79

99,79

32

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

%

85,00

24,53

28,86

33


%

80,00

28,29

35,36

34

Persentase pengiriman laporan tepat waktu

%

94,00

88,85

94,52

35

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

%

100,00

100,00

100,00

28


No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian

36

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

%

90,00

93,00

103,33

37

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP *)

%

100,00

100,00

100,00

38

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

Skala Likert 1-10

8,50

7,54

88,71

Skala Likert 1-10

8,00

7,75

96,88

39

40

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

%

98,00

100,00

102,04

41

Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

%

95,00

98,00

103,16

% Skala Likert 1-10

100,00 8,30

100,00 6,65

100,00 80,12

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

%

95,00

100,00

105,26

Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Indikator Kinerja Utama:

%

42 43

44

Sasaran 6.2

114,29

45

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif *)

%

80,00

100,00

125,00

46

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

%

80,00

100,00

125,00

47

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP

%

80,00

95,00

118,75

48

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN

%

80,00

100,00

125,00

49

Tingkat Keandalan Aplikasi SPM

Penggunaan

%

80,00

100,00

125,00

50

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG

%

80,00

85,00

106,25

29


No 51

Uraian Tujuan/ Sasaran/ IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

Penggunaan

CAPAIAN KINERJA 2014 CAPAIAN KINERJA 2014 (IKU DOMINAN)

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

80,00

60,00

75,00

%

116,68

%

114,47

Catatan : *) IKU Dominan Uraian lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dirinci pada Lampiran 1.

30


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2014 dengan capaian 2013, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra, 2014, sebagaimana dirinci dalam Lampiran 2. Terkait dengan berakhirnya masa renstra 2010-2014, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 juga disampaikan analisis pencapaian tujuan strategis pada tahun 2014 dibanding kondisi awal Renstra pada tahun 2010. Analisis ini digunakan salah satu dasar perencanaan dalam renstra tahun 2015-2019. Rincian lebih lanjut perbandingan antara capaian selama tahun renstra dibanding target disajikan dalam Lampiran 3. Analisis tentang capaian enam tujuan strategis dan delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sampai akhir masa Renstra, disajikan dalam uraian berikut. 1. Tujuan Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Capaian kinerja tujuan strategis 1 “meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur” selama periode Renstra 2010-2014 tergambar pada Tabel 3.2 berikut.

31


Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 1 No

R/R/C

1.

(a) Rencana

2.

Uraian Sasaran (b) Sasaran 1 Sasaran 2

3.

Rencana Tujuan 1

4.

Realisasi

5.

6. 7. 8.

Sasaran 1 Sasaran 2

Realisasi Tujuan 1 Capaian Sasaran 1 Sasaran 2

(c) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

2010 (d) 53.64

(%)

Rencana/ Realisasi/ Capaian 2011 2012 2013 (e) (f) (g) 60.45 67.73 74.55

2014 (h) 80.45

70.00

80.00

85.00

90.00

95.00

61.82

70.23

76.36

82.27

87.73

53.64

60.45

83.02

105.76

89.83

70.00

80.00

100.00

100.00

100.00

61.82 100.00

70.23 100.00

91.51 124.12

102.88 140.36

94.92 113.89

100.00

100.00

117.65

111.11

105.26

9. Capaian Tujuan 1 100.00 100.00 120.88 125.74 109.58 Catatan: Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3 Cara perhitungan rencana, realisasi, dan capaian tujuan terinci dalam Petunjuk Pembacaan Tabel pada halaman vii.

Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa capaian tujuan strategis 1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 dan sedikit menurun pada tahun 2014 namun masih di atas target yang ditetapkan. Bila dilihat pada masing-masing sasaran stategis, capaiannya juga meningkat setiap tahun dengan pola yang sama. Pada awal tahun renstra (2010) target sasaran stategis 1 adalah 53,64% dan target tersebut meningkat setiap tahun sehingga target tahun 2014 mencapai 80,45%. Sasaran strategis 1 terkait dengan meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dengan indikator utama berupa opini laporan keuangan yang diperoleh K/L/Pemda maupun BUMD.

32


Peran BPKP dalam ikut mendorong tercapainya opini laporan keuangan K/L/Pemda dan BUMD minimal WDP dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam penerapan SIMDA Keuangan, Simda Aset, dan penyusunan laporan keuangan pada K/L/Pemda maupun BUMD, serta tindak lanjut temuan tahun sebelumnya. Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis 1 makin meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sementara target yang ditetapkan juga makin meningkat. Capaian yang selalu di atas 100% dan makin meningkat tersebut menggambarkan bahwa kualitas tata kelola keuangan di K/L/Pemda dan BUMD di wilayah Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan secara konsisten dan peran BPKP dalam mendorong tercapainya kondisi tersebut juga makin meningkat dari tahun ke tahun. Peran BPKP yang makin meningkat tersebut tergambar dari hal-hal berikut: 1) Pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada Satker Kementerian makin meningkat jangkauannya. Awalnya pada tahun 2010 hanya terbatas pada Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan BPS, seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, BPKP berperan pada lebih banyak Kementerian, antara lain: Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan,

Kementerian

Hukum

dan

HAM,

Kementerian

Perhubungan, BPN, BPS, Bawaslu, KPU, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian RI, dan BPWS. 2) Jumlah Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA Keuangan dan SIMDA aset makin meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2010 hanya terdapat 11 Pemda yang menggunakan Simda Keuangan dan Simda Aset, pada tahun 2014 jumlah Pemda tersebut meningkat menjadi 23 Pemerintah Daerah (58,97%).

33


Sementara itu target sasaran stategis 2 pada awal Renstra tahun 2010 adalah 70% dan target tersebut meningkat setiap tahun sehingga target tahun 2014 mencapai 95%. Sasaran strategis 2 terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari hasil pengawasan dengan indikator utama berupa persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat. Data pada Tabel 3.2 menunjukkan capaian selalu di atas 100% dan makin meningkat dari tahun ke tahun. Selain indikator tersebut, jumlah tindak lanjut temuan audit secara umum juga meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar pada Tabel 3.3 berikut. Tabel 3.3 Jumlah Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun 2010 - 2014

2010

Tindak Lanjut Temuan Audit (Rp) 5,192,769,471.68

2011

12,068,687,290.72

2012

5,401,673,377.19

2013

27,693,946,341.55

2014

4,903,455,778.44

Total

55,260,532,259.58

Tahun

Analisis tentang dua sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai alat ukur untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut. 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

Meningkatnya

kualitas

laporan

keuangan

pemerintah

pusat,

kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat disajikan

34


sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan” diindikasikan oleh tiga IKU dominan (tercetak tebal pada Tabel 3.4 dan tabel berikutnya) yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama sembilan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014 dan 2013 No. 1

2

3

4

5 6

7

8

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP

%

300

100

(200)

Target Kinerja 2014 95

%

100

97,44

(2,56)

90

108,26

%

53,85

58,97

5,13

50

117,95

%

100

95,24

(4,76)

95

100,25

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Aset Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Aset tanpa kualifikasi asset pada Laporan Keuangan Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

43,60

51,28

7,68

60

85,47

%

76,47

88,24

11,76

60

147,06

%

100

100

-

95

105,26

%

100

100

-

95

105,26

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja 2013 2014

Kenaikan / (Penurunan)

Capaian 2014 105,26

35


No.

Indikator Kinerja

9

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu 11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

100

100

-


%

100

100

-

90

111,11

%

89,47

96,97

7,5

60

161,62

Satuan

Kinerja 2013 2014


Rata-rata IKU Rata-rata IKU Dominan (3 indikator kinerja)

Capaian 2014 105,26

113,89 106,26

Dari Tabel 3.4 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis 1 pada tahun 2014 tercapai 106,26%. Secara keseluruhan, dengan ditambah delapan IKU, rata-rata capaian sasaran strategis 1 adalah 113,89%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

(1)

1)

Persentase Instansi Pemerintah Pusat yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan (IKU Dominan)

IKU pertama dalam pencapaian sasaran strategis 1 adalah “Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 95%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT. Pada tahun 2014, instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan adalah sebanyak 28 instansi atau 100% dari 28 instansi yang ditargetkan dalam PKPT. Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 dalam Renstra sebesar 95%, maka capaian IKU ini sebesar 105,26%. Tingginya capaian 36


kinerja ini disebabkan makin meningkatnya kepercayaan terhadap BPKP, sehingga banyak instansi meminta BPKP untuk melaksanakan pendampingan penyusunan laporan keuangan, guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada Satker vertikal di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, POLRI, KPU, BPWS, Bawaslu, dan BPN. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% tersebut mengalami penurunan sebesar 200% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 300%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26% dari target tahun 2014 dalam Renstra sebesar 95%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp140.940.000,00 atau 98,59% dari anggaran sebesar Rp142.949.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 861 OH atau 97,29% dari rencana sebanyak 885 OH. Selain itu, terdapat dukungan

dana

mitra

untuk

pelaksanaan

kegiatan

pendampingan

penyusunan/reviu LK berdasarkan permintaan sebesar Rp21.540.000,00.

(2)

1) Persentase IPD yang Laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP (IKU Dominan)

BPKP berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan Indikator Kinerja “Persentase IPD yang Laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP”. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dari Realisasi jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang ada di Jawa Timur. Pada tahun 2014, realisasi IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 38 IPD atau 97,44% dari 39 IPD.

37


Bila dibandingkan dengan dengan target tahun 2014 sebesar 90%, maka capaian indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 108,26%. Rincian opini BPK atas laporan Keuangan IPD dapat dilihat dalam Lampiran 4. Realisasi indikator kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 2,56%. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk LKPD tahun 2013 memperoleh opini Tidak Wajar dari BPK. Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini dilaksanakan melalui kegiatan: 1) Asistensi penyusunan action plan terhadap hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK dalam rangka peningkatan opini pada pemda, 2) Asistensi/Implementasi SIMDA dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada pemda, 3) Asistensi Penyusunan LKPD. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran DIPA sebesar

Rp103.334.400,00

atau

83,66%

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp123.515.600,00 serta menggunakan SDM sebanyak 341 OH atau 56,30% dari rencana sebanyak 606 OH. (3) 1) Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

Salah satu peran BPKP adalah sebagai pembina Pemerintah Daerah dalam mendorong akuntabilitas Pemerintah Daerah yang lebih baik adalah melalui IKU “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan”. SIMDA Keuangan sebagai suatu produk BPKP yang bisa dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah Daerah dalam menyajikan informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan Daerah. Keberhasilan Indikator Kinerja ini bisa diukur dari jumlah pemerintah daerah yang menerapkan SIMDA Keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur. 38


Pada tahun 2014, pemerintah daerah yang menerapkan SIMDA Keuangan sebanyak 23 Pemda atau 58,97% dari 39 Pemda di Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50%, maka capaian indikator Kinerja ini adalah sebesar 117,95%. Realisasi indikator kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,13%. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran DIPA sebesar

Rp103.334.400,00

atau

83,66%

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp123.515.600,00 serta menggunakan SDM sebanyak 341 OH atau 56,30% dari rencana sebanyak 606 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan SIMDA Keuangan berdasarkan permintaan sebesar Rp 1.495.499.000,00.

(4)

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP

Suatu Pemerintah Daerah bisa dikatakan telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik adalah dengan memperoleh opini minimal WDP dari BPK RI. BPKP dengan SIMDA Keuangannya berusaha untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan menjadi lebih baik melalui Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP.” Capaian Indikator Kinerja ini, dapat diukur dengan jumlah pemda yang diasistensi memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan. Indikator Kinerja “persentase pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP” untuk LKPD tahun 2014, terealisasi sebanyak 22 Pemda atau 95,24% dari jumlah Pemda yang mendapat asistensi SIMDA Keuangan

39


dari BPKP. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 95%, maka capaian indikator kinerja ini sebesar 100,25%. Namun bila realisasi indikator kinerja tahun 2014 sebesar 95,24% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 100% maka terdapat penurunan sebesar 4,76%. Hal ini disebabkan LKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diasistensi BPKP, pada tahun 2013 memperoleh opini Tidak Wajar dari BPK. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran DIPA sebesar

Rp103.334.400,00

atau

83,66%

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp123.515.600,00 serta menggunakan SDM sebanyak 341 OH atau 56,30% dari rencana sebanyak 606 OH. (5)

Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset

BPKP sebagai mitra pemda sekaligus pembina Pemda telah membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu Pemda dalam mengelola asetaset yang dimiliki, yaitu aplikasi SIMDA-BMD. Melalui Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset” diharapkan Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA BMD dapat mengelola asetnya dengan lebih baik. Keberhasilan Indikator Kinerja ini dapat diukur dari jumlah pemda yang menerapkan SIMDA Aset dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur. Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset” pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 20 Pemda atau 51,28% dari jumlah pemda sebanyak 39 Pemda. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 60%, maka capaian Indikator Kinerja untuk tahun ini sebesar 85,47%. Belum tercapainya target kinerja yang ditetapkan disebabkan terdapat pemda yang untuk pengelolaan administasi asetnya telah menggunakan aplikasi dari fihak ketiga selain BPKP. Di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sosialisasi

40


kepada pemda mengenai keunggulan aplikasi SIMDA aset yang dikembangkan oleh BPKP. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 sebesar 51,28% jika dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 43,60% mengalami kenaikan sebesar 7,68%, namun kenaikan tersebut belum cukup untuk memenuhi target tahun 2014. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran DIPA sebesar

Rp103.334.400,00

atau

83,66%

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp123.515.600,00 serta menggunakan SDM sebanyak 341 OH atau 56,30% dari rencana sebanyak 606 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan SIMDA Aset berdasarkan permintaan sebesar Rp 483.179.000,00.

(6)

Persentase Pemda yang Menerapkan Simda Aset Tanpa Kualifikasi Aset pada Laporan Keuangan

Salah satu permasalahan yang sering menjadi temuan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah masalah aset yang dimiliki oleh Pemda. Salah satu ukuran bahwa asistensi/pendampingan SIMDA Aset berhasil dilaksanakan adalah melalui indikator kinerja “Persentase Pemda yang Menerapkan SIMDA Aset tanpa kualifikasi Aset pada Laporan Keuangan”. Indikator Kinerja persentase pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi Aset pada Laporan Keuangan dapat dicapai dari Jumlah Pemda yang Laporan Keuangannya tidak ada catatan kualifikasi opini tentang aset dibandingkan dengan Pemda yang menerapkan SIMDA Aset. Tahun 2014 untuk LKPD tahun 2013, indikator kinerja ini terealisasi sebanyak 15 Pemda atau 88,24% dari 17 Pemda yang mendapat pendampingan SIMDA Aset.

41


Apabila dibandingkan dengan target 2014 sebesar 60,00%, maka capaian indikator kinerja ini mencapai 147,06% dari target. Keberhasilan indikator kinerja ini, didukung dengan kegiatan reviu laporan aset yang dibuat oleh Pemda dan asistensi rekonsiliasi antara pengelola aset di Pemda dengan pengelola aset di tingkat SKPD. Realisasi indikator kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 11,76%. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran DIPA sebesar

Rp103.334.400,00

atau

83,66%

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp123.515.600,00 serta menggunakan SDM sebanyak 341 OH atau 56,30% dari rencana sebanyak 606 OH.

(7)

Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek Memperoleh Opini Dukungan WTP (IKU Dominan)

PHLN

yang

IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP” merupakan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang memperoleh opini dukungan WTP dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit. Realisasi output tahun 2014 atas IKU ini adalah sebanyak 83 laporan yang seluruhnya (100%) memperoleh opini dukungan WTP. Dengan demikian, capaian output kegiatan audit dukungan keuangan atas proyek PHLN tahun 2014 mencapai 100% dari 83 Laporan Hasil Audit yang ditargetkan dalam PKPT. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% mencapai 105,26% dari target sebesar 95% dan bila dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%, capaian IKU tahun 2014 telah mencapai 105,26%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2013.

42


Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

DIPA

sebesar

Rp1.125.500.000,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp1.150.634.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.817 OH atau 35,72% dari rencana sebanyak 5.087 OH. Disamping pemakaian dana DIPA Perwakilan untuk penugasan audit PHLN, terdapat pemakaian dana mitra sebesar Rp570.009.000,00, dengan rincian PNPM Pedesaan sebesar Rp461.949.000,00 dan PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp108.060.000,00.

(8)

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat lintas sektoral yang berada di wilayah Jawa Timur. IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit bersifat lintas sektoral yang dikirimkan ke Pusat dibandingkan dengan target Laporan dari Pusat. Jumlah laporan yang telah dikirimkan ke Pusat dalam tahun 2014, untuk Bidang IPP sebanyak 169 laporan dari 169 PP yang ditetapkan oleh pusat, dengan demikian IKU dapat dicapai sebesar 100%.

Capaian tahun 2014 dapat 43


mempertahankan kinerja 2013 yang juga telah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target renstra sebesar 95%, capaian kinerja atas hasil pengawasan lintas sektoral tahun 2014 telah mencapai 105,26%. Kegiatan pengawasan lintas sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah evaluasi program ketahanan pangan, audit PPIP (post audit

tahun 2013 dan

interim audit tahun 2014), Audit atas klaim dana pelayanan kesehatan dasar jamkesmas dan jampersal pada Dinas Kabupaten/Kota, audit atas klaim dana jamkesmas pada 114 RS di Jawa Timur, dan audit atas program Raskin. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp1.999.908.000,00 atau

99,80%

dari

anggaran

DIPA

sebesar

Rp2.003.949.000,00

dengan

menggunakan SDM sebanyak 2.880 OH atau 93,02% dari rencana sebanyak 3.096 OH. Di samping penggunaan dana Perwakilan, untuk melaksanakan kegiatan pengawasan

lintas

sektoral

juga

menggunakan

dana

mitra

sebesar

Rp495.302.722,00 yaitu Audit Jamkesmas dan Jampersal sebesar Rp436.302.722,00 sedangkan untuk PPIP sebesar Rp59.000.000,00. Sedangkan untuk Bidang APD, jumlah laporan yang telah dikirimkan ke Pusat pada tahun 2014 sebanyak 8 laporan dari 8 PP yang ditetapkan oleh pusat atau dengan capaian IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan targetnya dalam renstra sebesar 95%, capaian kinerja atas hasil pengawasan lintas sektoral tahun 2014 telah mencapai 105,26 % Kegiatan pengawasan lintas sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2014 untuk Bidwas APD sebanyak 8 penugasan atau 100% dari PKPT, antara lain: Audit Bantuan Sosial dan Hibah Pemda, Probity Audit dan penugasan strategis (reviu pertanggungjawaban dana Bencana Gunung Kelud). Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja IKU ini menggunakan dana sebesar

Rp223.485.000,00

atau

2.480,96%

dari

anggaran

DIPA

sebesar

44


Rp9.008.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 925 OH atau 295,53% dari rencana sebanyak 313 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan PBJ berdasarkan permintaan sebesar Rp252.003.000,00.

(9)

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil audit atas permintaan presiden yang dikirimkan ke Pusat dibandingkan dengan target laporan

dari

Pusat. Jumlah laporan yang telah dikirimkan ke Pusat dalam tahun 2014, untuk Bidang IPP sebanyak 30 laporan dari 30 laporan yang ditargetkan, sehingga capaian IKU tahun 2014 sebesar 100%, mempertahankan capaian tahun 2013 yang juga mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%, capaiannya adalah sebesar 105,26%. Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden yang dilaksanakan tahun 2014 adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Monitoring Kegiatan Prioritas Pembangunan

Nasional,

dengan

menggunakan

dana

DIPA

sebesar

Rp220.911.000,00 atau 98,66% dari anggaran sebesar Rp223.916.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.047 OH atau 119,11% dari rencana sebanyak 879 OH.

45


Sedangkan untuk Bidang APD, Jumlah laporan yang telah dikirimkan ke Pusat dalam tahun 2014 sebanyak 18 laporan dari 18 penugasan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, sehingga capaian IKU tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% dapat mempertahankan capaian kinerja tahun 2013, dan jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%, mencapai 105,26%. Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden yang dilaksanakan tahun 2014 adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran, yang menggunakan dana DIPA sebesar Rp204.027.000,00 atau 251,66% dari anggaran sebesar Rp81.072.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 516 OH atau 79,63% dari rencana sebanyak 648 OH.

10)

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu

1)

IKU

“Persentase

hasil

pengawasan

atas

permintaan

stakeholders

yang

disampaikan tepat waktu” merupakan IKU untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target tahun 2014 dalam RENSTRA sebesar 90,00%. IKU ini diukur berdasarkan persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL . Dalam tahun 2014, untuk Bidang IPP jumlah laporan yang dikirimkan/disampaikan sebanyak 49 laporan atau 100% dari jumlah penugasan laporan permintaan

stakeholder secara tepat waktu. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% mampu mempertahankan kinerja tahun 2013 yang juga telah mencapai 100%. Dibandingkan dengan target tahun 2014 dalam RENSTRA sebesar 90,00%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 111,11%. Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholders yang dilaksanakan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), 46


2) Audit dana siap pakai penanggulangan bencana, 3) Audit TPG PNSD pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 4) Audit TPG Agama pada Kabupaten/Kota. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana anggaran DIPA sebesar Rp989.675.000,00 atau 86,75% dari anggaran DIPA sebesar Rp1.140.892.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.019 OH atau 45,92% dari rencana sebanyak 2.219 OH. Di samping penggunaan dana Perwakilan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholders, juga menggunakan dana mitra sebesar Rp300.333.600,00. Sedangkan untuk Bidang APD, jumlah laporan yang dikirimkan/disampaikan sebanyak 92 laporan

atau 100% dari jumlah penugasan laporan permintaan

stakeholder secara tepat waktu. Dibandingkan dengan target tahun maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 111,11%. Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholders yang dilaksanakan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Evaluasi LAKIP, 2) Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan pada Pemda, 3) Evaluasi LPPD. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2013 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana anggaran DIPA sebesar Rp196.431.000,00 atau 169,66% dari anggaran DIPA sebesar Rp115.779.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 596 OH atau 58.89% dari rencana sebanyak 1.012 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan SAKIP berdasarkan permintaan sebesar Rp505.462.000,00.

47


(11)

Persentase BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP

Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada umumnya masih belum memadai, BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang yang memperoleh opini minimal WDP dan membandingkannya dengan jumlah BUMD yang mendapat asistensi dari BPKP. Dari kegiatan asistensi/bimtek tahun 2014 terhadap 33 BUMD, BUMD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 27 BUMD (82%), opini Wajar Dengan Pengecualian adalah 5 BUMN (15,15%) dan BUMD yang belum diaudit sebanyak 1 BUMD (3,03%). Capaian IKU ini dibandingkan dengan target tahun 2014 dalam Renstra mencapai 161,62% dari target sebesar 60%. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 96,97% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 7,5%, dan bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60,00% telah mencapai 161,62% . Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp410.615.000,00 atau 100% dari anggaran DIPA sebesar Rp410.615.000,00 serta

48


dukungan dana Mitra Rp67.660.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 2.036 OH atau 102,31% dari rencana sebanyak 1.990 OH. Adapun kegiatan untuk menudukung capaian IKU tersebut meliputi: 1) Bimtek Implementasi SIKOMPAK pada PDAM, 2) Bimpek implementasi SIPAKBLUD, 3) Bimtek PDAM (SAK ETAP), 4) Bimtek/Asistensi penyusunan SIA PDAM, 5) Monitoring implementasi SIKOMPAK, 6) Sosialisasi/bimtek SIKOMPAK pada PDAM, 7) Pendampingan Penataan, Sistem dan Kebijakan Akuntansi pada BLUD, 8) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada BLUD, dan 9) Pendampingan dan Pemenuhan Persyaratan BLUD. 2) Sasaran Strategis 2 :Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Hasil Pengawasan” di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki satu IKU untuk mengukur keberhasilannya yaitu Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra 2014 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2014 dan 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

%

Kinerja 2013 2014 100

100

Rata-rata IKU Rata-rata IKU Dominan

Kenaikan / (Penurunan) -

Target KInerja Capaian 2014 2014 95 105,26

105,26 105,26

49


Dari Tabel 3.5 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan dan rata-rata capaian sasaran strategis 2 pada tahun 2014 tercapai sebesar 105,26%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

(12)

Persentase hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat (IKU Dominan)

Indikator kinerja “Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat“ merupakan indiakor kinerja yang mendorong tercapainya sasaran strategis 2. Pencapaian ini dapat diukur dari Jumlah laporan yang dikirim ke pusat tepat waktu dibandingkan dengan jumlah laporan. Untuk Bidang IPP, seluruh laporan terbit tahun 2014 telah dikirim ke BPKP Pusat, dengan demikian capaian indikator kinerja mencapai 100%. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% mampu mempertahankan kinerja tahun 2013 yang juga telah mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 95%, maka capaian indikator kinerja tahun 2014 sebesar 105,26 %. Kegiatan yang mendorong capaian kinerja ini adalah verifikasi PNBP atas rekening giro uang titipan denda dan biaya tilang pada Kejaksaaan Negeri di wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar Rp4.500.000,00 atau

99,84%

dari anggaran

sebesar

Rp4.507.000,00 dan

penggunaan SDM sebanyak 56 OH atau 147,37% dari rencana sebanyak 38 OH. Tingginya OH dari yang direncanakan disebabkan SDM yang digunakan untuk kegiatan ini melebihi rencana karena lingkup audit yang luas. Sedangkan untuk Bidang APD, realisasi indikator kinerja ini sebesar 100%. Dengan demikian untuk tahun 2014 seluruh laporan terbit telah dikirim ke BPKP Pusat mencapai 100%.

50


Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, capaian indikator kinerja tahun 2014 sebesar 105,26 % dari target sebesar 95%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 100 % tidak mengalami kenaikan/penurunan. Keberhasilan dari Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan audit terhadap dana DAK yaitu: 1) Verifikasi Advance payment DAK tahun 2014, 2) Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2013 pada Pemda, 3) Monitoring DAK tahun 2013. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana DIPA sebesar Rp757.163.000,00 atau 73,08% dari anggaran sebesar Rp1.036.127.000,00, serta penggunaan SDM sebanyak 2.915 OH atau 70,41% dari rencana sebesar 4.140 OH. 2. Tujuan Strategis 2 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Capaian kinerja tujuan strategis 2 “Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur” selama periode Renstra 2010-2014 tergambar pada Tabel 3.6 berikut. Tabel 3.6 Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 2 No

R/R/C

Uraian Sasaran

1.

(a) Rencana

(b) Sasaran 3

2.

Realisasi

Sasaran 3

3.

Capaian

Sasaran 3

(c) Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

2010 (d) 40.00

(%)

Rencana/ Realisasi/ Capaian 2011 2012 2013 (e) (f) (g) 50.00 58.33 66.67

2014 (h) 60.00

40.00

50.00

81.58

81.58

89.90

100.00

100.00

152.38

128.56

149,08

4. Capaian Tujuan 2 100.00 100.00 152.38 128.56 149,08 Catatan: Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3 Cara perhitungan rencana, realisasi, dan capaian tujuan terinci dalam Petunjuk Pembacaan Tabel pada halaman vii.

51


Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa capaian tujuan strategis 2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2014. Bila dilihat pada sasaran stategis, capaiannya juga meningkat setiap tahun. Pada awal tahun renstra (2010) target sasaran stategis 3 adalah 40% dan target tersebut meningkat setiap tahun sehingga target tahun 2014 mencapai 60%. Sasaran

strategis

3

terkait

dengan

meningkatnya

kualitas

tata

kelola

kepemerintahan/perusahaan dengan indikator utama berupa persentase IPD yang telah menerapkan standar pelayanan minimal dan persentase BUMN dengan skor GCG baik. Peran BPKP dalam ikut mendorong agar IPD menerapkan standar pelayanan minimal dilakukan dengan memberikan rekomendasi saat dilakukan audit kinerja ke Pemda. Sementara itu BPKP ikut berperan meningkatkan jumlah BUMN yang memperoleh skor GCG dengan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknik, dan pendampingan penerapan GCG. Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis 3 makin meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sementara target yang ditetapkan juga makin meningkat. Capaian yang selalu di atas 100% dan makin meningkat tersebut menggambarkan bahwa peran BPKP ikut serta dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berhasil. Analisis tentang sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut. 3) Sasaran Strategis

3: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata kelola

Kepemerintahan/Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

52


pemerintahan

menurut

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan.

Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan

dasar

kepada

masyarakat

secara

merata

dalam

rangka

penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pengelolaan BUMD, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, dewan komisaris dan direksi) untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai

auditor

internal

pemerintah,

terkait

dengan

perannya

dalam

meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/ Perusahaan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima dan BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik. Bersama satu IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra 2014 disajikan dalam Tabel 3.7 berikut. 53

LAKIP 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2014 dan 2013 No. 1

2

3

Indikator Kinerja Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN dengan GCG atau KPI mendapat skor Baik Persentase BUMD yang Kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

%

100

100

-


%

100

100

-

65

153,85

%

44,74

69,70

24,96

55

126,72

Satuan

Kinerja 2013 2014



Capaian 2014 166,67

149,08 160,26

Dari Tabel 3.7 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis 3 pada tahun 2014 tercapai 160,26%. Secara keseluruhan, dengan tiga IKU, rata-rata capaian sasaran sebesar 149,08%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

(13)

Persentase IPD yang Telah Menerapkan Standar Pelayanan Minimum (IKU Dominan)

1)

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara 54


lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja “Persentase IPD yang telah menerapkan SPM”. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan dibandingkan dengan IPD yang dilaksanakan Audit Kinerja. Untuk tahun 2014, realisasi Indikator Kinerja ini sebesar 100%. Ini berarti bahwa tahun 2014 semua Pemerintah Daerah yang dilakukan audit kinerja telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaannya. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 60% maka capaian Indikator kinerja ini adalah sebesar 166,67% dari target 2014. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi

indikator

kinerja

tahun

2013

sebesar

100%

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan. Keberhasilan dari indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan audit kinerja terhadap dua bidang pelayanan pada satu Pemda. Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar Rp31.100.000,00 atau 65,85% dari anggaran DIPA sebesar Rp47.229.000,00 serta penggunaan SDM sebanyak 75 OH atau 60,48% dari rencana penugasan 124 OH.

55


(14)

Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik (IKU Dominan)

BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat skor minimal baik atas penerapan GCG atau KPI, dibandingkan dengan jumlah BUMN/BUMD/BUL/ BLUD yang dilakukan pendampingan asesmen oleh BPKP. Pada tahun 2014, BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat skor baik dan sangat baik sebanyak 4 BUMN atau sebesar 100% dari 4 BUMN yang dilakukan asesmen/evaluasi, yaitu PT Petrokimia Gresik (Persero), PTPN XII, Perum Jasa Tirta I dan PT Pelindo III. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 65%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 153,85%. Rincian skor GCG badan usaha hasil evaluasi BPKP dapat dilihat dalam Lampiran 7. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi awal periode Renstra tahun 2010 sebesar 100% dan telah mencapai 153,85% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 65%. Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp204.259.000,00 atau 100% dari anggaran DIPA sebesar Rp204.259.000,00 serta dukungan dana Mitra Rp634.953.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 3.372 OH atau 126,29% dari rencana sebanyak 2.670 OH. Adapun kegiatan untuk mendukung capaian IKU tersebut meliputi: 1) Asistensi/bimtek GCG, 2) Asesmen atas Pengelolaan SPI pada BUMN, 3) Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko, 56


4) Pembimbingan dan konsultasi GCG, 5) Asesmen Risk Maturity Level pada BUMN, 6) Sosialisasi GCG pada BUMN/BUMD, 7) Evaluasi penerapan GCG, 8) Sosialisasi & Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMN, 9) Reviu Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN, 10) Reviu dan Penyusunan SOP pada BUMN/BUMD, 11) Pendampingan Penyusunan KPI pada BUMD,

(15)

Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang Kinerjanya Memperoleh Predikat Baik/Sehat

Penetapan IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik”,

dimaksudkan

untuk

mengukur

manfaat

pengawasan

intern

yang

dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP. Dalam tahun 2014, BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik sebanyak 23 BUMD atau 69,70% dari 33 BUMD yang diaudit, sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 126,72% dari target sebesar 55%. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2013, kinerja tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 24,96%, Meskipun capaian kinerja ini sudah memenuhi target, namun masih terdapat beberapa aspek operasional yang perlu ditingkatkan misalnya cakupan pelayanan yang masih rendah, tingkat kehilangan air yang masih cukup tinggi, juga produktifitas, kontinuitas, dan kualitas yang masih perlu ditingkatkan serta ketidakmampuan PDAM membayar hutang luar negeri yang itu semua berada di luar kendali BPKP.

57


Rincian BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dapat dilihat dalam Lampiran 9. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 69,70% telah mencapai 126,72% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 55,00% Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp331.460.000,00 atau 100% dari anggaran DIPA sebesar Rp331.460.000,00, serta dukungan dana Mitra Rp46.850.000,00

dengan menggunakan SDM sebanyak 1.680 OH atau

69,42% dari rencana sebanyak 2.420 OH. Adapun kegiatan untuk mendukung capaian IKU tersebut meliputi: 1) Audit kinerja pada PDAM, 2) Evaluasi kinerja pada RSUD (BLUD), 3) Kompilasi hasil audit kinerja PDAM Se Jawa Timur, 4) Konsolidasi/pembahasan hasil audit kinerja. 3. Tujuan Strategis 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

Capaian kinerja tujuan strategis 3 “Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur” selama periode Renstra 2010-2014 tergambar pada Tabel 3.8 berikut. Tabel 3.8 Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 3 No 1.

R/R/C

Uraian Sasaran

(a)

(b)

Rencana

Sasaran 4

(c) Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan

2010 (d) 76.88

(%)

Rencana/ Realisasi/ Capaian 2011 2012 2013 (e) (f) (g) 83.13

86.88

93.75

2014 (h) 95.63

58


No

R/R/C (a)

Uraian Sasaran (b)

(c)

2010 (d)

Rencana/ Realisasi/ Capaian 2011 2012 2013 (e) (f) (g)

2014 (h)

Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2.

Realisasi

Sasaran 4

3.

Capaian

Sasaran 4

Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

76.88

83.13

73.15

87.75

80.00

100.00

100.00

80.51

93.17

83.33

4. Capaian Tujuan 3 100.00 100.00 80.51 93.17 83.33 Catatan: Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3 Cara perhitungan rencana, realisasi, dan capaian tujuan terinci dalam Petunjuk Pembacaan Tabel pada halaman vii

Pada Tabel 3.8 terlihat bahwa capaian tujuan strategis 3 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 namun masih di bawah target yang ditetapkan. Pada awal tahun renstra (2010) target sasaran stategis 1 adalah 75% dan target tersebut meningkat setiap tahun sehingga target tahun 2014 mencapai 95,63%. Sasaran strategis 3 terkait dengan terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Peran BPKP dalam ikut mendorong terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di 59


wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam bentuk preemptive, preventif, maupun represif. Indikator kinerja yang dominan adalah upaya preventif berupa sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan target meningkatkan tingkat pemahaman peserta. Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis 3 masih konstan selama 5 tahun dan masih di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BPKP untuk menciptakan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih perlu ditingkatkan. Hal ini akan menjadi perhatian dalam penyusunan renstra tahun 2015-2019. Peran BPKP yang akan ditingkatkan tersebut meliputi: 1) Kegiatan pre-emptive-preventif berupa sosialisasi program Anti Korupsi/ SOSPAK kepada mahasiswa baru Perguruan Tinggi, karyawan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya sehingga dapat meningkatkan public awareness terhadap bahaya korupsi, 2) Strategi preventif dilakukan dengan melakukan Fraud Control Plan (FCP) yaitu metode pengendalian yang dirancang spesifik, teratur dan terukur untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus. 3) Strategi represif dilaksanakan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan audit investigasi dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Analisis tentang sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

60


4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1) Pencegahan tindak pidana korupsi, 2) Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi, 3) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, 4) Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor, 5) Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, 6) Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau F raud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada perkara tindak pidana korupsi. Sasaran

“Meningkatnya

Pemahaman,

Kesadaran

dan

Keterlibatan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan 61


Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra 2014 disajikan dalam Tabel 3.9 berikut. Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2014 dan 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase Tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga Persentase penyerahan hasil audit investigative dan PKKN kepada instansi penegak hokum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh

%

92,00

90,00

(2,00)

Target Kinerja 2014 90,00

%

60,00

50,00

(10,00)

75,00

66.67

%

100,00

0

(100,00)

100,00

0

2

3

4

5

6

7

%

Kinerja 2013 2014

50,00 100,00


50,00

100,00

Capaian 2014 100,00

100,00

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

%

100,00

100,00

-

100,00

100,00

62


No.

8

Indikator Kinerja instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Satuan

%

Kinerja 2013 2014

100,00


Target Kinerja 2014

Capaian 2014

-

100,00

100,00

100,00


83,33 100,00

Dari Tabel 3.9 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis 4, tahun 2014 tercapai 100,00% , kecuali untuk penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi

FCP

yang

baru

mencapai

66,67%

dan

kegiatan

kajian

peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak pidana korupsi yang belum terlaksana. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran adalah 83,33%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

(16)

Tingkat

pemahaman peserta sosialisasi program

anti korupsi

terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

Dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman

mengenai

praktik-praktik

penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa “Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi”. Keberhasilan IKU diukur dari rata-rata pemahaman atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi. Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin tingginya 63


perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan kenaikan anggaran,

berbagai

macam

bantuan

bagi

dunia

pendidikan

membawa

konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah, terutama di dunia pendidikan. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2014 sebesar 90%, maka capaian kinerja tahun 2014 sebesar 90% atau 100% dari target IKU yang ditetapkan. Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 sebesar 92% menurun sebesar 2,00%. Namun demikian IKU ini telah mencapai 100,00% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 90%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini selain Sosialisasi Program Anti Korupsi juga pelaksanaan Koordinasi Pengawasan, Forum Investigasi, dan Narasumber terkait

fraud dengan menggunakan dana sebesar Rp54.268.000,00 atau 275,84% dari anggaran sebesar Rp19.674.000,00 dan dengan SDM sebanyak 97 OH atau 78,23% dari rencana sebanyak 124 OH.

(17)

Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. 64


IKU “Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP” dalam upaya perbaikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern manajemen organisasi pemerintah. Realisasi IKU atas Implementasi FCP oleh institusi Rumah Sakit Daerah yang telah mendapatkan sosialisasi FCP baru mencapai 66,67% dari target IKU sebesar 75%. Tidak tercapainya target IKU ini disamping dikarenakan belum optimalnya kesiapan institusi untuk menerapkan FCP,

juga karena kurangnya jumlah dan

kesiapan SDM dan alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan FCP. Capaian IKU ini bila dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 sebesar 60% mengalami penurunan sebesar 10%. Target akhir periode renstra tahun 2014 IKU ini sebesar 75% dan hanya tercapai sebesar 66,67%. Upaya yang dilakukan BPKP untuk menciptakan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih perlu ditingkatkan dan akan menjadi perhatian dalam penyusunan renstra tahun 2015-2019. Kegiatan untuk capaian IKU di tahun 2014 ini menggunakan dana sebesar Rp79.662.000,00 atau sebesar 297,69% dari anggaran sebesar Rp26.760.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 188 OH atau 85,45% dari rencana sebanyak 220 OH. (18 )

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundangundangan/pedoman yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. 65


Untuk

merealisasikan

IKU,

BPKP

melaksanakan

kegiatan

kajian

atas

kebijakan/peraturan perundang-undangan/pedoman yang berindikasi KKN dan memberikan saran untuk menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam tahun 2014 kegiatan kajian atas kebijakan/peraturan perundangundangan/pedoman yang berindikasi KKN tidak terlaksana sehingga realisasi IKU masih 0% dari target tahun 2014 sebanyak 1 instansi/peraturan, sedangkan capaian tahun 2013 terpenuhi 100% dari target sebanyak 1 instansi/peraturan. Target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini sebesar 100% tidak tercapai. Tidak tercapainya kegiatan ini disebabkan belum adanya permintaan kajian atas peraturan perundang-undangan/pedoman yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN dari unit entitas pemerintah. Upaya yang akan dilakukan adalah akan lebih meningkatkan sosialisasi kepada unit entitas pemerintah terkait pelayanan yang dapat diberikan oleh BPKP dan akan menjadi perhatian dalam penyusunan renstra tahun 2015-2019. Tidak terlaksananya kegiatan ini maka penyediaan anggaran dan SDM untuk kegiatan ini sebesar Rp4.521.000,00 dan 55 OH tidak terserap untuk kegiatan dan IKU ini. (19)


Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan dapat terjadi pada tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit dibandingkan dengan jumlah penugasan evaluasi/mediasi HKP. 66


Pada tahun 2014, capaian IKU sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 50%, maka realisasi IKU ini meningkat 50%. Dan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100% telah tercapai. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk IKU ini tahun 2014 adalah 2 penugasan dari target 2 penugasan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp13.210.000,00 atau

sebesar

183,83%

dari

anggaran

sebesar

Rp7.186.000,00

dengan

menggunakan SDM sebanyak 86 OH atau 35,83% dari rencana sebanyak 240 OH.

(20)

Audit

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Klaim dan Penyesuaian Harga

penyesuaian

harga,

dan

audit

klaim

merupakan

bagian

dari

hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran

IKU

dihitung

berdasarkan

penyelesaian

tindak

lanjut

dari

rekomendasi yang tertuang dalam laporan audit. Dalam tahun 2014, realisasi kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 100% sama dengan realisasi IKU tahun 2013 mencapai 100%. Realisasi IKU sebesar 100% adalah berdasarkan 7 kegiatan audit eskalasi/klaim atas permintaan auditan dari target audit 5 kegiatan, dan telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%.

67


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp83.268.000,00 atau

sebesar

175,30%

dari

anggaran

sebesar

Rp47.500.000,00

dengan

menggunakan SDM sebanyak 310 OH atau 51,67% dari rencana sebanyak 600 OH.

(21)

Persentase penyerahan

hasil audit investigatif dan PKKN kepada

instansi penegak hukum

Salah

satu

upaya

pencapaian

sasaran

strategis

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase Penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, BPKP melaksanakan upaya represif berupa audit investigatif atas kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi yang berdampak adanya kerugian keuangan negara dan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan instansi penyidik yang diteruskan ke Instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan ahli (PKA) kepada penyidik dan di persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyerahan/pelimpahan kasus melalui penerbitan dan penyerahan laporan yang ditangani BPKP kepada instansi penegak hukum dan pemberian keterangan ahli kepada penyidik dan pada persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2014, penyerahan hasil audit investigatif dan audit PKKN kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang berdampak adanya kerugian keuangan negara kepada instansi penegak hukum sebanyak 90 kasus atau sebesar 100% dari jumlah kasus yang ditangani Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur atas 68


permintaan instansi penyidik dengan target sebesar 48 kasus. Selain itu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga telah memberikan Keterangan Ahli baik kepada instansi penyidik maupun pada persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara yang sudah dimintakan perhitungan kerugian keuangan negara atau pendapat ahli, dengan realisasi sebanyak 178 kegiatan dan telah mencapai 296,66% dari target tahun 2014 sebesar 60 kegiatan. Realisasi IKU Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN dan pemberian keterangan ahli kepada instansi penegak hukum tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKU ini sama dengan realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100%, dan telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 yakni sebesar 100%. Tabel 3.10 Realisasi Penyerahan Hasil Audit Kasus dugaan TPK kepada Instansi Penegak Hukum dan Pemberian Keterangan Ahli No. 1. 2.

3.

Jenis Audit Audit Investigatif Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli Jumlah

4 86

4 86

100% 100%

Capaian kinerja Outcome 100% 100%

178

178

100%

100%

268

268

100%

100%

Audit dan Diserahkan PKA kpd APH

Persentase Outcome

Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp976.910.220,00 atau 122,31% dari anggaran sebesar Rp798.686.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 4.051 OH atau 91,14% dari rencana sebanyak 4.445 OH.

(22)

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

Selain audit investigatif atas permintaan instansi penyidik, BPKP juga melakukan audit investigatif atas permintaan instansi lainnya. 69


Audit investigatif ini merupakan kegiatan pengungkapan dugaan adanya penyimpangan yang berdampak adanya kerugian keuangan negara atas permintaan dari instansi pemerintah untuk ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum/pihak yang meminta dalam proses litigasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara. Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigatif atas permintaan instansi lainnya yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum/pihak yang meminta. Kinerja

utama

ini

dimaksudkan

pemerintah/BUMN/BUMD

yang

untuk meminta

mengukur dilakukan

komitmen audit

instansi

investigatif

menyerahkan kasus yang merugikan keuangan Negara kepada aparat penegak hukum. Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif (LHAI) permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum/pihak yang meminta dibagi jumlah LHAI permintaan instansi lain yang diterbitkan. Pada tahun 2014, terdapat 1 (satu) permintaan dari instansi pemerintah/ BUMN/BUMD untuk melakukan audit investigatif dan telah diterbitkan 1 (satu) laporan. Sedangkan realisasi tahun 2013 sebesar 100% berdasarkan 3 kegiatan audit yang telah dilaksanakan. Capaian IKU tahun 2014 mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu 100% yang juga merupakan target akhir periode renstra. Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp18.592.000,00 atau 42,14% dari anggaran sebesar Rp44.118.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 50 OH atau 8,06% dari rencana sebanyak 620 OH.

70


(23)

Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan, dilakukan penelaahan sebagai bahan tindak lanjut berikutnya. IKU dalam mencapai sasaran strategis persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat dihitung berdasarkan persentase jumlah tindak lanjut atas pengaduan dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan yang masuk/diterima. Realisasi kinerja tahun 2014 telah mencapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan dan telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi kinerja tahun 2014 tersebut dengan 2 kegiatan tindak lanjut atas surat pengaduan yang diterima. Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp2.604.000,00 atau 28,82% dari anggaran sebesar Rp9.034.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 21 OH atau 175,00% dari rencana sebanyak 12 OH.

4. Tujuan Strategis 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Capaian kinerja tujuan strategis 4 “Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur” selama periode Renstra 2010-2014 tergambar pada Tabel 3.11 berikut.

71


Tabel 3.11 Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 4 No

T/R/C

Uraian Sasaran

(b) (c) Sasaran Meningkatnya Kualitas 5 Penerapan SPIP 2. Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas 28.80 32.20 45.67 5 Penerapan SPIP 3. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas 60.00 60.00 72.47 5 Penerapan SPIP 4. Capaian Tujuan 4 60.00 60.00 72.47 Catatan: Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3 Cara perhitungan rencana, realisasi, dan capaian tujuan terinci Pembacaan Tabel pada halaman vii. 1.

(a) Rencana

(%)

Rencana/ Realisasi/ Capaian 2010 2011 2012 2013 (d) (e) (f) (g) 28.80 32.20 35.60 42.00

2014 (h) 50.00

51.82

62.22

151.63

178.21

151.63

178.21

dalam Petunjuk

Pada Tabel 3.11 terlihat bahwa capaian tujuan strategis 4 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2014. Bila dilihat pada sasaran stategis, capaiannya juga meningkat setiap tahun. Pada awal tahun renstra (2010) target sasaran stategis 5 adalah 28,80% dan target tersebut meningkat setiap tahun sehingga target tahun 2014 mencapai 50,00%. Sasaran strategis 5 terkait dengan meningkatnya kualitas penerapan SPIP di Provinsi Jawa Timur. Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis 5 makin meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sementara target yang ditetapkan juga makin meningkat. Capaian yang selalu di atas 100% dan makin meningkat tersebut menggambarkan bahwa peran BPKP ikut serta dalam meningkatkan kualitas penerapan SPIP di Provinsi Jawa Timur berhasil. Peran BPKP yang makin meningkat tersebut tergambar dari hal-hal berikut: 1) Pada awal periode Renstra tahun 2010 dan 2011, BPKP belum menargetkan untuk melakukan pendampingan penerapan SPIP. Seiring komitmen pemerintah untuk segera menerapkan SPIP di setiap instansi guna terciptanya good governance dan clean governance, BPKP berperan aktif dalam pendampingan penerapan SPIP dan melakukan bimtek implementasi SPIP di pemerintah daerah/K/L. 72


2) BPKP aktif melakukan pendampingan penerapan SPIP di Pemerintah Daerah dalam kegiatan: sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan penyusunan desain SPIP, pendampingan penyusunan SOP, penyusunan rencana tindak pengendalian, dsb. Faktor yang mendorong keberhasilan capaian tujuan strategis 4 adalah kesiapan dan itikad baik dari instansi yang didampingi untuk menerapkan SPIP guna terciptanya good governance dan clean governance. Analisis tentang sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut: 5) Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasaran

strategis

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP

di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama empat IKU lainnya,

73


realisasi IKU sasaran strategis ke-5 tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target Renstra akhir tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.12. Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Tahun 2014 dan 2013 No. 1

2

3

4

5

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Pemda % yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda % yang sudah memiliki Perkada Persentase Pemda % yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda % yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan % SPIP di Perwakilan BPKP Jawa Timur

Kinerja 2013 2014 33,33

43,59

10,26

Target KInerja 2014 40

100

100

-

90

111,11

20,51

23,08

2,56

20

115,38

10,26

44,44

34,19

10

444,44

95

100

5

90

111,11


Rata-Rata IKU Rata-rata IKU Dominan

Capaian 2014 108,98

178,21 108,98

Dari Tabel 3.12 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis 5 tahun 2014 tercapai sebesar 108,98%. Secara keseluruhan, dengan lima IKU, rata-rata capaian sasaran sebesar 178,21%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 2) (24) 3)

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 (IKU Dominan)

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP

74


60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda. Di samping itu, keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertical yang memperoleh pendampingan SPIP dibandingkan target PKPT. Pada tahun 2014, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP adalah sebanyak 17 Pemda atau 43,59% dari 39 Pemda (Lampiran 3). Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 40%, maka capaian Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 108,98%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 sebesar 43,59% dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 33,33% mengalami kenaikan sebesar 10,26%. Disamping itu dilakukan juga pembinaan SPIP pada instansi vertikal yaitu pada Kantor Imigrasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini pada tahun 2014 menggunakan dana DIPA sebesar Rp93.247.000,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp112.881.500,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 553 OH atau 100% dari rencana sebanyak 553 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan SPIP berdasarkan permintaan sebesar Rp45.310.000,00.

(25 )

Persentase Pemda Yang Sudah Memiliki Perkada

Pelaksanaan SPIP di Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah masing–masing pemda. BPKP selaku pembina SPIP sesuai dengan amanah PP no

75


60 Tahun 2008, maka melalui Indikator Kinerja “ Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada” mendorong Pemda untuk segera membuat Perkada SPIP. Capaian Indikator Kinerja ini dapat diukur dari jumlah Pemda yang memiliki perkada penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 tahun 2008 dibandingkan dengan jumlah Pemda. Pada tahun 2014, Indikator Kinerja ini terealisasi sebanyak 39 Pemda atau 100% Pemda di Jawa Timur telah mempunyai Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan SPIP di Pemerintah Daerah (Lampiran 4). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian Indikator Kinerja “Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada” mencapai 100% atau 111,11% dari target sebanyak 90%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 100% tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Indikator ini didukung oleh kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang SPIP. Kegiatan ini menggunakan anggaran DIPA sebesar Rp93.247.000,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp112.881.500,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 534 OH atau 101,67% dari rencana sebanyak 525 OH.

Persentase Pemda Yang telah memiliki Dokumen Juklak / Desain (26)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008

Tahap penerapan SPIP di tingkat daerah, setelah penetapan Perkada adalah menyusun dokumen juklak / desain penyelenggaraan SPIP. Melalui Indikator Kinerja “ Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen Juklak/ Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008”, maka BPKP sebagai Pembina SPIP mendorong dan mengarahkan pemda

76


untuk segera melaksanakan SPIP sesuai dengan tahapan – tahapan di dalam Peraturan Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja ini dapat dihitung dari jumlah Pemda yang sudah menyusun Juklak Penyelenggaraan SPIP dibagi dengan Jumlah Pemda yang sudah memiliki Perkada SPIP. Pada tahun 2014, Indikator Kinerja ini terealisasi sebanyak 9 Pemda atau 23,08% dari 39 Pemda yang ada di Provinsi Jawa Timur. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 ini jika dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,56%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian indikator ini telah mencapai 115,38% dari target sebesar 20%. Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini pada tahun 2014 menggunakan dana DIPA sebesar Rp93.247.000,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp112.881.500,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 534 OH atau 101,67% dari rencana sebanyak 525 OH.

(27)

Persentase Pemda yang Memiliki SOP Sesuai Target Tahunan

Penyusunan SOP merupakan suatu tahapan dalam penerapan SPIP setelah suatu risiko ditetapkan. Dengan SOP tersebut tingkat risiko yang teridentifikasi dapat dikelola sampai tingkat risiko yang dapat diterima. Untuk itulah, melalui Indikator Kinerja “Persentase pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan” BPKP berusaha memantau perbaikan sistem pengendalian intern yang ada di masing masing pemerintah daerah. Untuk menilai capaian Indikator Kineja ini, bisa dilihat dari jumlah pemda yang telah menyusun SOP dbandingkan dengan jumlah pemda yang telah menyusun juklak/desain SPIP.

77


Pada tahun 2014, realisasi Indikator Kinerja “persentase pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan” sebanyak 4 pemda atau 44,44% yang telah menyusun SOP. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 10% maka capaian indikator kinerja ini sebesar 444,44% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini pada tahun 2014 menggunakan dana DIPA sebesar Rp93.247.000,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp112.881.500,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 534 OH atau 101,67% dari rencana sebanyak 525 OH.

(28)

Tingkat Penarapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari lembaga pemerintahan juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP). Untuk memudahkan pengembangan dan penerapan SPIP yang komplek tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah memiliki desain penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi dan rencana penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah realisasi rencana tindak penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan rencana perbaikan pada Desain Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 78


Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 100% atau mencapai 111,11% jika dibandingkan target sebesar 90% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 sebesar 95% mengalami kenaikan sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar 90%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp292.816.000,00 atau 134,01% dari anggaran sebesar Rp218.500.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 450 OH atau 100% dari rencana sebanyak 450 OH. 5. Tujuan Strategis 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Capaian kinerja tujuan strategis 5 “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur” selama periode Renstra 2010-2014 tergambar pada Tabel 3.13 berikut. Tabel 3.13 Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 5 No

T/R/C (a)

Uraian Sasaran (b)

(c)

1.

Target

Sasaran 6

2.

Realisasi

Sasaran 6

3.

Capaian

Sasaran 6

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

(%)

Rencana/ Realisasi/ Capaian 2010 2011 2012 2013 2014 (d) (e) (f) (g) (h) 30.00

32.50

35.00

37.50

41.25

30.00

32.50

8.98

16.67

41.03

50.00

50.00

12.82

22.22

100.97

4. Capaian Tujuan 5 50.00 50.00 12.82 22.22 100.97 Catatan: Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3 Cara perhitungan rencana, realisasi, dan capaian tujuan terinci dalam Petunjuk Pembacaan Tabel pada halaman vii.

79


Pada Tabel 3.13 terlihat bahwa capaian tujuan strategis 6 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, namun baru pada tahun 2014 realisasi melebihi target. Pada awal tahun renstra (2010) target sasaran stategis 3 adalah 30% dan target tersebut meningkat setiap tahun sehingga target tahun 2014 mencapai 41,25%. Sasaran strategis 6 terkait dengan meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Peran BPKP dalam ikut mendorong meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten dilakukan dengan aktif melakukan pembinaan baik bagi APIP maupun PFA. Pada periode Renstra 2015-2019 akan makin ditingkatkan peran BPKP antara lain: 1) Melakukan pembinaan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota agar bisa mencapai level 2 2) Mengintensifkan pembinaan kepada APIP dengan lebih aktif dalam Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan target makin banyak Inspektorat Kabupaten/Kota yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor. Analisis tentang sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut: 6) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasistas APIP yang Profesional dan Kompeten

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. 80


Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan Kompeten” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra 2014 disajikan dalam Tabel 3.14.

81

LAKIP 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2014 dan 2013 No. 1

2

Indikator Kinerja Persentase APIP Pemda yang menerapkan jabatan fungsional auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2

Satuan

Kinerja 2013 2014


%

33,33

79,49

46,15

%

0

2,56

2,56

Target Kinerja Capaian 2014 2014 80 99,36

2,5

Rata-rata IKU Rata-rata IKU Dominan (1 Indikator Kinerja)

102,56

100,96 99,36

Dari Tabel 3.14 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis 6 tahun 2014 tercapai 99,36% dan secara keseluruhan, dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran IKU ini sebesar 100,96%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

(29)

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor (IKU Dominan)

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 82


Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor. Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2014 sebanyak 31 Pemda atau 79,49% dari 39 jumlah pemda yang ada di Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian kinerja tahun 2014 sebesar 99,36% dari target tahun 2014 sebesar 80%. Belum tercapainya target indikator ini disebabkan masih belum sepenuhnya difahami mengenai jabatan fungsional auditor oleh pemda. Di masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pemda mengenai jabatan fungsional auditor. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 46,15% Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar Rp120.216.000,00 atau 95,08% dari pagu anggaran sebesar Rp126.437.500,00 serta menggunakan SDM sebanyak 375 OH atau 141,24% dari rencana 266 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan APIP berdasarkan permintaan sebesar Rp 22.569.000,00.

83


(30)

Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP pada Level 2

BPKP sebagai koordinator auditor dan sebagai pembina Jabatan Fungsional Auditor melakukan usaha untuk menaikkan level APIP Pemda pada Inspektorat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota melalui Indikator Kinerja “persentase APIP pemda dengan kapabilitas APIP pada level 2”. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat dari jumlah pemda yang kapabilitas APIP nya pada level 2 dibandingkan dengan jumlah seluruh pemda. Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2014 sebanyak 1 Pemda atau 2,56% dari 39 jumlah pemda yang ada di Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian kinerja tahun 2014 sebesar 102,56% dari target tahun 2014 sebesar 2,5%. Pada Tahun 2014, kegiatan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah evaluasi/assesment tata kelola APIP. Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar Rp97.135.000,00 atau 76,82% dari pagu anggaran sebesar Rp126.437.500,00 serta menggunakan SDM sebanyak 375 OH atau 141,24% dari rencana 266 OH. 6. Tujuan Strategis 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Capaian

kinerja

tujuan

strategis

6

“Terselenggaranya

sistem

dukungan

pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur” selama periode Renstra 2010-2014 tergambar pada Tabel 3.15 berikut.

84


Tabel 3.15 Ringkasan Capaian Tujuan Strategis 7 No 1.

R/R/C

Uraian Sasaran

(a)

(b)

(c)

Rencana

Sasaran 7

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

2.

Sasaran 8

3. 4.

Rencana Tujuan Realisasi Sasaran 7

5.

Sasaran 8

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

(%)

Rencana/ Realisasi/ Capaian 2010 2011 2012 2013 2014 (d) (e) (f) (g) (h) 67.23

69.20

71.25

74.23

75.70

79.29

81.00

84.43

87.86

80.00

73.26 67.23

75.10 69.20

77.84 74.21

81.04 76.37

77.85 68.03

79.29

81.00

87.48

83.82

91.43

6. Realisasi Tujuan 6 73.26 75.10 80.84 80.10 79.73 Catatan: Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3 Cara perhitungan rencana, realisasi, dan capaian tujuan terinci dalam Petunjuk Pembacaan Tabel pada halaman vii.

Pada Tabel 3.15 terlihat bahwa capaian tujuan strategis 7 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 dan di atas target yang ditetapkan. Bila dilihat pada masing-masing sasaran stategis, capaiannya juga meningkat setiap tahun, kecuali sasaran strategis 7 yang menurun pada tahun 2014. Pada awal tahun renstra (2010) target sasaran stategis 7 adalah 75% dan target tersebut meningkat setiap tahun sehingga target tahun 2014 mencapai 75,70%. Sasaran strategis 7 terkait dengan meningkatnya efektivitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaan keuangan dengan indikator dominan pelaksanaan penugasan. Capaian PP pada tahun 2014 di atas target 85


dalam PKPT walaupun terdapat beberapa PP di Bidang APD dan Investigasi yang tidak tercapai. Indikator yang masih perlu dilakukan perbaikan adalah ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan dan ketepatan waktu penerbitan laporan pengawasan. Akibat banyaknya permintaan pengawasan non PKPT, pelaksanaan PKPT sering mundur dari RMP yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbitan laporan. Pemanfaatan sistem informasi untuk pendukung kegiatan pengawasan telah memadai. Pemanfaatan Sim-monev, SIM-HP, SIMAK BMN, SIMPEG telah dirasakan manfaatnya dalam mendukung kegiatan pengawasan. Analisis tentang sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai alat ukur untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut. 7) Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. Dalam

kerangka

keuangan

negara,

BPKP

sebagai

lembaga

pemerintah

mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan 86


tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari hasil audit BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama dua belas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan target akhir tahun Renstra 2014 disajikan dalam Tabel 3 16. Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2014 dan 2013 Kinerja No. 1

2

3

4

5

6

7

8

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu

%

99,85

97,79

(2,06)


%

80,00

24,53

(55,47)

85

28,86

%

80,33

28,29

(52,04)

80

35,36

%

100

88,85

(11,15)

94

94,52

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran

%

100

100

-

100

100

%

92,00

93

1,00

90

103,33

%

100

100

-

100

100

Skala likert 110

7

7,54

0,54

8,50

88,71

Indikator Kinerja

Satuan

2013

2014


Capaian 2014 99,79

87

LAKIP 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Kinerja No.

9

10

11

12 13

14

Indikator Kinerja yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

Target Kinerja 2014

Capaian 2014

2013

2014


Skala likert 1-10

7,5

7,75

0,25

8

96,88

%

100

100

-

98

102,04

%

94,92

98,00

3,08

95

103,16

%

99,92

100

0,08

100

100

Skala likert 1-10

7,7

6,65

(1,05)

8,30

80,12

%

100

100

-

95

105,26

Satuan

Rata-rata IKU Rata-rata IKU Dominan (2 Indikator Kinerja)

88,43 99,89

Dari Tabel 3.16 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa rata-rata kedua IKU dominan sasaran strategis 7 tahun 2014 tercapai 99,89%. Secara keseluruhan, dengan empat belas IKU, rata-rata capaian sasaran sebesar 88,43%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

(31)

IKU

Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan (IKU Dominan)

“Persentase

Pelaksanaan

Penugasan

Pengawasan”

diukur

dengan

membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2014 sebesar 98%.

88


Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 97,79% atau mencapai 99,79% dari target sebesar 98%, dengan rincian yang tampak pada tabel 3.17. Tabel 3.17 Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan Jenis Kegiatan

Rencana Penugasan

Realisasi Penugasan

Capaian(%)



Audit

399

397

99,50



Evaluasi

95

93

97,89



Reviu

90

89

98,89



Monitoring

38

36

94,74



Kegiatan Pengawasan Lainnya

283

270

95,41



Jumlah

905

885

97,79

Target Sasaran (%)

Capaian Sasaran (%)

98

99,79

Selain itu, pada tahun 2014 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 653 penugasan atau 42,46% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2014 sebanyak 1.538 penugasan. Realisasi IKU tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 99,85% mengalami penurunan sebesar 2,06%. Dibandingkan dengan target di akhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 99,79% dari target sebesar 98%. Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan rencana dan evaluasi, berupa: 1) Mengikuti rapat koordinasi di lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi antara unit kerja BPKP. 2) Melaksanakaan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan pengawasan Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 47.750.000,00 atau 219,54% dari anggaran sebesar Rp 21.750.000,00 dan SDM sebanyak 176 OH atau 88% dari rencana sebanyak 200 OH.

89


Persentase Pelaksanan Penugasan Pengawasan Tepat Waktu

(32)

Salah satu bentuk kualitas perencanaan yang baik adalah tingkat pelaksanaan mulai penugasan sesuai dengan rencana mulai pemeriksaan (RMP) /tepat waktu. IKU “ Persentase Pelaksanan Penugasan Pengawasan Tepat Waktu” diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penugasan pengawasan tepat waktu sesuai RMP pada RKT terhadap jumlah realisasi penugasan pengawasan, dengan target tahun 2014 sebesar 85%. Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 24,53% atau mencapai 28,86% dari target sebesar 85%, dengan rincian yang tampak pada tabel 3.18. Tabel 3.18 Realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan yang tepat waktu Bidang  IPP  APD  AN  Investigasi Jumlah

Rencana Penugasan 361 317 92 135 905

Realisasi Penugasan Sesuai RMP 28 65 7 122 222

Capaian(%) 7,76 20,50 7,61 90,37 24,53

Target Sasaran Capaian Sasaran (%) (%)

85

28,86

Realisasi kinerja tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 55,47% dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 80%. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini mencapai 28,86% dari target sebesar 85%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 89 OH atau 89% dari rencana sebanyak 100 OH, tanpa penggunaan dana yang spesifik. (33)

Persentase Penerbitan Laporan Tepat Waktu

Salah satu bentuk kualitas perencanaan yang baik adalah tingkat pelaksanaan penugasan berupa penerbitan laporan yang tepat waktu sesuai dengan rencana (RPL). IKU “Persentase Penerbitan laporan Tepat Waktu” diukur dengan membandingkan jumlah penerbitan laporan tepat waktu sesuai rencana 90


penerbitan laporan (RPL) dibandingkan jumlah laporan yang terbit, dengan target tahun 2014 sebesar 80%, dengan rincian dalam Tabel 3.19 berikut. Tabel 3.19

Realisasi Persentase Penerbitan Laporan tepat waktu

    

Bidang

Penerbitan Laporan

IPP APD AN Investigasi Jumlah

361 317 92 135 905

Realisasi Penerbitan Laporan sesuai RPL 124 55 45 32 256

Capaian(%) 34,35 17,35 48,91 23,70 28,29

Target Capaian Sasaran Sasaran (%) (%)

80

35,36

Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2014, maka realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 28,29% mencapai 35,36% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 52,04% dan bila dibandingkan dengan target di akhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capaian IKU ini mencapai 35,36% dari target sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 93 OH atau 93% dari rencana sebanyak 100 OH.

(34)

Persentase Pengiriman Laporan Tepat Waktu

Pengiriman laporan tepat waktu bertujuan agar hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk mengambil keputusan bagi stakeholder. IKU “Persentase Pengiriman Laporan tepat waktu” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang dikirim tepat waktu terhadap jumlah laporan diterbitkan dengan taget tahun 2014 sebesar 94%. Hasil pengukuran atas indikator ini menunjukkan hasil 88,85% atau mencapai 94,52% dari target sebesar 94%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan

91


dengan realisasi tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 11,15% dan bila dibandingkan dengan target di akhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capaian IKU ini adalah 94,52% dari target sebesar 94%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 73.196.000,00 atau 168,64% dari anggaran sebesar Rp 43.403.000,00 dan SDM sebanyak 150 OH atau 85,71% dari rencana sebanyak 175 OH.

(35)

Persentase laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar

Salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigatif terletak pada pemenuhan standar pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus yang berindikasi KKN dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, dalam Renstra BPKP dibentuk IKU “Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar”. Realisasi IKU dihitung berdasarkan persentase jumlah laporan penugasan investigasi yang tidak dikembalikan oleh pusat karena tidak memenuhi standar dibagi jumlah laporan penugasan investigasi yg disampaikan ke pusat. Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 100% dari jumlah laporan yang disampaikan ke pusat yaitu 298 laporan. Capaian target IKU tahun 2014 sama dengan capaian target IKU tahun 2013 sebesar 100%. Realisasi IKU Tahun 2014 telah memenuhi target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini pada tahun 2014 tanpa disediakan dana dan OH SDM secara khusus karena melekat pada pelaksanaan penugasan.

92


(36)

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan Predikat Baik

Tingkat capaian kinerja penunjang merupakan hasil kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berupa evaluasi kinerja yang bertujuan memberikan informasi yang komprehensif atas kinerja Perwakilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan memberi masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan sistem dan peningkatan kinerja. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. Realisasi IKU diukur dengan hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan, SDM serta sarana dan prasarana oleh Inspektorat dengan nilai 100% dari bobot. Pengukuran atas indikator menunjukkan capaian 93% atau mencapai 103,33% dari target sebesar 90%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1% dan bila dibandingkan dengan target di akhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capaian IKU ini adalah 103,33% dari target sebesar 90%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 75 OH atau 100% dari rencana sebanyak 75 OH, tanpa dukungan dana. (37)

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP” dibuat untuk mendukung agar penyajian laporan keuangan BPKP secara keseluruhan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. 93


Kinerja sasaran dinilai berdasarkan tingkat perolehan opini BPK terhadap laporan keuangan dengan standar opini Wajar Tanpa Pengecualian dinilai 100%, Wajar Dengan Pengecualian dinilai 80%, Tidak Memberikan Pendapat dinilai 60%, dan Tidak Wajar dinilai 40%. BPK RI telah memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan BPKP tahun 2013. Dengan hasil tersebut, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Realisasi indikator kinerja utama tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dan sudah memenuhi target pada akhir tahun renstra 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 313.720.614,00 atau 120,51% dari anggaran sebesar Rp 260.320.000,00 dan SDM sebanyak 658 OH atau 239,27% dari rencana sebanyak 275 OH.

(38)

Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur

Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 94


Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 sebesar 7,54 dari skala likert 1-10 atau mencapai 88,71% dari target sebesar 8,5 dari skala likert 1-10. Realisasi indikator Kinerja Utama tahun 2014 sebesar 7,54 dari skala likert 1-10 jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,54 dan jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun renstra 2014 sebesar 8,5 dari skala likert 1-10 mencapai 88,71%. Tidak tercapainya target IKU antara lain disebabkan kurangnya kelengkapan dokumen pengajuan SPP, dan kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

dalam

proses

pencairan/penyediaan uang. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp 34.410.654.531,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp 34.463.343.000,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 30 OH atau 100% dari rencana sebanyak 30 OH.

95


(39)

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Terhadap Layanan Kepegawaian

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian yang memadai terhadap peningkatan pengelolaan kepegawaian dan organisasi sebagai upaya untuk perbaikan kualitas SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat menunjang tercapainya hal-hal tersebut. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur . Target IKU “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Terhadap Layanan Kepegawaian” pada tahun 2014 adalah sebesar 8 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi, antara lain: (a) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu; (b) Penandatanganan pakta integritas atau pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku oleh seluruh pegawai.

96


Realisasi IKU ini Pada tahun 2014 adalah sebesar 7,75 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 96,88% dari target sebesar 8 dari skala Likert 1-10, jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,25 dari skala Likert 1-10. Realisasi IKU Tahun 2014 mencapai 96,88% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 8 dari skala Likert 1-10. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 162.339.000,00 atau 105,41% dari anggaran sebesar Rp 154.000.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 978 OH atau 99,80% dari rencana sebanyak 980 OH. (40)

Persentase Ketepatan Penerbitan SK Terkait Kepegawaian

IKU ini menunjukan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diformulasikan dalam bentuk ketepatan dalam mengusulkan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala secara tepat waktu. Kinerja IKU ini diukur dengan jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah SK yang seharusnya terbit. SK yang dimaksud adalah SK yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur seperti SK penilaian angka kredit, SK kenaikan gaji berkala, SK kenaikan pangkat untuk golongan II ke bawah, SK inpasing gaji. Target Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketepatan Penerbitan SK Terkait Kepegawaian” pada tahun 2014 sebesar 98%. Hasil pengukuran atas indikator menunjukkan hasil 100% atau mencapai 102,04% dari target. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capaian IKU ini adalah 102,04 % dari target sebesar 98% .

97


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 69.425.000,00 atau 118,55% dari anggaran sebesar Rp 58.560.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 198 OH atau 69,47% dari rencana sebanyak 285 OH. (41)

Persepsi Publik yang Positif Terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi terhadap pandangan, opini, dan persepsi publik yang bernuansa positif terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan jumlah seluruh opini yang terkait dengan persepsi publik terhadap BPKP. Target Indikator Kinerja Utama “Persepsi publik yang positif terhadap BPKP” pada tahun 2014 sebesar 95%. Hasil pengukuran atas indikator tersebut menunjukkan hasil 98% atau mencapai 103,16% dari target. Tercapainya target tersebut antara lain disebabkan meningkatnya efektivitas kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam membangun komunikasi dengan pihak intern maupun eksern. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 98% jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 sebesar 94,92% mengalami kenaikan sebesar 3,08%. Realisasi IKU Tahun 2014 mencapai 103,16% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menyerap dana sebesar Rp 19.460.000,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp 19.640.000,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU 98


tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 160 OH atau 100% dari rencana sebanyak 160 OH. (42

Persentase Pemanfaatan Aset

IKU “Persentase Pemanfaatan Aset” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. Persentase Pemanfaatan Aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. Pada tahun 2014, capaian persentase Pemanfaatan Aset adalah 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi

dan

pengelolaan

perlengkapan,

meliputi

sub-sub

kegiatan

pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,08% dan realisasi IKU Tahun 2014 mencapai 100% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 413.409.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp 413.410.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 200 OH atau 100% dari rencana sebanyak 200 OH.

(43)

Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Sarpras

Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan BPKP. IKU “Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Sarpras” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 99


8,30 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2014, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 6,65 dari skala likert 1-10 atau 80,12% dari target sebesar 8,30. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 6,65 dari skala likert 1-10 jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,05 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 80,12% dari target sebesar 8,30. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp 2.039.580.000,00 atau 74,83% dari anggaran sebesar Rp 2.725.654.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 415 OH atau 100% dari rencana sebanyak 415 OH. (44)

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP

Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 95%. IKU ini diukur dengan

menghitung jumlah antara rekomendasi yang

telah

ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit.

100


Pada tahun 2014, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 2 (dua) rekomendasi atau 100% dari 2 (dua) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Realisasi IKU tahun 2014 adalah 100% atau mencapai 105,26% dari target sebesar sebesar 95% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26% dari target sebesar 95%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 120 OH atau 100% dari rencana sebanyak 120 OH, tanpa dukungan dana. 8) Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki tujuh IKU, di mana satu IKU dominan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, dan dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra 2014 disajikan dalam Tabel 3.20 berikut.

101

LAKIP 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 Tahun 2014 dan 2013 No 1

2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

%

Realisasi (%) 2013 2014 100 100

%

85,04

100

14,96

80

125

%

85,04

95

9,96

80

118,75

%

100

100

-

80

125

%

100

100

-

80

125

%

86,67

85

(1,67)

80

106,25

%

30

60

30

80

75

Satuan

Kenaikan/ Penurunan -

Target 2014 (%) 80

Rata-rata IKU Rata-rata IKU Dominan (1 Indikator kinerja)

Capaian 2014 125

114,29 125

Dari Tabel 3.20 tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1, terlihat bahwa satu IKU dominan Sasaran Strategis 8 pada tahun 2014 tercapai sebesar 125%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran sebesar 114,29%. IKU dominan yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah “Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif”. Dengan dimanfaatkannya sistem informasi secara efektif, diharapkan pencapaian tujuan BPKP berupa “Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pimpinan” dapat terwujud. Capaian IKU secara keseluruhan adalah sebagai berikut: (45)

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif (IKU Dominan)

IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan.

102


IKU “Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi

secara efektif” diukur dengan

membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan target tahun 2014 sebesar 80%. Rumusan pengukuran IKU Pemanfaatan system informasi yang dimaksud disini adalah pemanfaatan sistem informasi yang disediakan/dikembangkan oleh BPKP Pusat, sementara itu Perwakilan BPKP Jawa Timur juga telah mengembangkan Sistem Informasi ExIS (Executive Information System) yang bertujuan untuk membantu kegiatan rutin Perwakilan dalam menjalankan tupoksinya. Sistem informasi Exis ini direncanakan akan memiliki 11 sub sistem dan sampai dengan Tahun 2014 telah menyelesaikan 7 sub sistem (Sistem Perjalanan Dinas, SMS-

Center, Aplikasi Persuratan, Aplikasi PKS, Aplikasi Admin, Portal Dashboard Executive, perbaikan sistem sms) dan masih dikembangkan sebanyak 4 sub sistem. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% atau mencapai 125% dari target sebesar 80%. Realisasi tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dan telah mencapai 125% dari target Renstra Tahun 2014 sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 227.795.000,00 atau 146,72% dari anggaran sebesar Rp 155.262.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 312 OH atau 104,00% dari rencana sebanyak 300 OH. (46)

Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev

Sistem Informasi Simonev merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh penugasan mulai dari surat tugas sampai dengan terbitnya laporan di Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur.

Tingkat

keandalan Simonev yang dimaksud berupa ketepatan jumlah data yang di input, ketepatan

pengklasifikasian

data

serta

ketepatan

waktu

data

tersebut

disampaikan, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan 103


informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan kinerja dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU

“Tingkat

keandalan

sistem

informasi

Simonev”

diukur

dengan

membandingkan jumlah surat tugas dan laporan terbit yang di input ke simonev dibandingkan dengan jumlah surat tugas dan laporan terbit. Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 100% atau mencapai 125% jika dibandingkan target 80% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,96%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 125% dari target sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 1.587 OH atau 186,71% dari rencana sebanyak 850 OH. Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP

(47)

Sistem Informasi SIM-HP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh hasil pengawasan dan tindak lanjut dari laporan yang terbit di Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur. Tingkat keandalan SIM-HP yang dimaksud berupa ketepatan jumlah data yang di input, ketepatan pengisian data serta ketepatan waktu data tersebut disampaikan, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan hasil pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU

“Tingkat

keandalan

system

membandingkan jumlah laporan

informasi

SIM-HP”

diukur

dengan

dan tindak lanjut yang di input ke SIM-HP

dibandingkan dengan jumlah laporan terbit dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 95% atau mencapai 118,75% jika dibandingkan target 80% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013

104


mengalami kenaikan sebesar 9,96%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 118,75% dari target sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 192.207.000,00 atau 143,01% dari anggaran sebesar Rp 134.400.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 965 OH atau 89,35% dari rencana sebanyak 1080 OH.

(48)

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN

Sistem Informasi SIMAK-BMN merupakan salah satu sistem informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Sistem informasi ini digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh aset milik negara yang ada di Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur. Tingkat keandalan SIMAK-BMN yang dimaksud

berupa

ketepatan

jumlah

data

yang

di

input,

ketepatan

pengklasifikasian data serta ketepatan waktu data tersebut disampaikan, sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan keuangan serta pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU

“Tingkat

keandalan

sistem

informasi

SIMAK-BMN”

diukur

dengan

membandingkan jumlah asset yang di input dalam SIMAK-BMN dibandingkan dengan jumlah asset yang dimiliki. Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 100% atau mencapai 125% dari target sebesar 80% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 125% dari target sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 32.040.000,00 atau 157,14% dari anggaran sebesar Rp 20.390.00,00 dan dengan menggunakan SDM sebanyak 90 OH atau 90% dari rencana sebanyak 100 OH. 105


(49)

Tingkat Keandalan Aplikasi SPM

Sistem Informasi SPM merupakan salah satu sistem informasi untuk mendukung penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Sistem informasi ini digunakan sebagai alat mencatat transaksi-transaksi keuangan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Tingkat keandalan penggunaan aplikasi SPM bermanfaat dalam

memberikan informasi yang andal dan akurat untuk mendukung laporan keuangan serta pengambilan keputusan oleh pimpinan. IKU “Tingkat keandalan sistem informasi SPM” diukur dengan membandingkan jumlah transaksi yang diterima oleh KPPN dibandingkan dengan jumlah total transaksi. Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 100% atau mencapai 125% dari target sebesar 80% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 125% dari target sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 796 OH atau 92,24% dari rencana sebanyak 863 OH.

(50)

Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG

Sistem Informasi SIMPEG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh data individual pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Tingkat keandalan SIMPEG dimaksud untuk melihat sejauh mana perubahan data individual pegawai telah dimutakhirkan oleh bagian kepegawaian baik berupa ketepatan jumlah data yang di input maupun ketepatan waktu data tersebut dimutakhirkan,

sehingga sistem informasi ini

diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan. 106


IKU

“Tingkat

keandalan

system

informasi

SIIMPEG”

diukur

dengan

membandingkan jumlah perubahan data pegawai yang di input ke SIMPEG dibandingkan dengan total perubahan data pegawai . Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 85% atau mencapai 106,25% dari target sebesar 80% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,67%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 106,25% dari target sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 504 OH atau 98,44% dari rencana sebanyak 512 OH, tanpa dukungan dana.

(51)

Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

Sistem Informasi DMS merupakan sistem informasi yang mengatur penyimpanan dokumen digital di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang berguna sebagai media pelaporan dari unit kerja . Tingkat keandalan penggunaan DMS dimaksud untuk melihat sejauh mana jumlah dokumen LHA yang terbit telah di Upload ke DMS,

sehingga sistem informasi ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang akurat untuk penyusunan akuntabilitas pengawasan. IKU “Tingkat keandalan penggunaan Sistem informasi DMS” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang sudah di up load ke DMS dibandingkan dengan jumlah laporan yang terbit . Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 60% atau mencapai 75% dari target sebesar 80% dan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 30%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini mencapai 75% dari target sebesar 80%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 1490 OH atau 93,53% dari rencana sebanyak 1.593 OH, tanpa dukungan dana.

107


C. ASPEK KEUANGAN

Pelaksanaan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA 089-01.2.450542/2014, tanggal 5 Desember 2013 dan terdapat Revisi 4 (empat) kali, terakhir dengan nomor DIPA 089-01.2.450542/2014, tanggal 23 September 2014 sebesar Rp 47.870.486.000,00. Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 47.469.899.865,00 atau 99,16% dari anggaran yang disediakan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.21 Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2014 Belanja 1. Belanja Pegawai

Anggaran

Realisasi

Sisa

Rp

Rp

%

Rp

34.369.543.000

34.018.602.512

98,98

350.940.488

- Gaji & Tunjangan 2. Belanja Barang

13.050.056.000

13.000.410.853

99,62

49.645.147

3. Belanja Modal

450.887.000

450.886.500

100,00

500

47.469.899.865

99,16

400.586.135

Total

47.870.486.000

Realisasi anggaran belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 menurut program adalah sebagai berikut:

108


Tabel 3.22 Realisasi Belanja per ProgramTahun 2014 Kode

Uraian Program

Anggaran

Realisasi

%

089.01.01

Program Dukungan Mana jemen

38.275.222.000

37.908.897.580

99,04

& Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 089.01.02

Program Peningkatan Sarana &

413.410.000

413.409.500 100,00

Prasarana Aparatur Negara BPKP 089.01.00

Program Pengawasan Intern

9.181.854.000

9.147.592.785

99,63

47.870.486.000

47.469.899.865

99,16

Akuntabilitas Keuangan Nega ra dan Pembinaan Penyeleng garaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Total

109


BAB IV PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi capaian atas kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2014, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2014, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, telah dilakukan dua kali

110


revisi dengan menambahkan (suplemen) dan mengurangi sasaran strategis, IKU dan target tahunan yang diselaraskan dengan RPJMN serta karena adanya perubahan

lingkungan

strategis

yang

terjadi

dan

hasil

telaahan

yang

menunjukkan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak sepenuhnya dalam kendali BPKP. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pencapaian delapan sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target, dengan rinci sebagai berikut : 

Sasaran strategis 1: mencapai 113,89 %









Sasaran strategis 4: mencapai 83,33 %.












Sasaran strategis 8: mencapai 114,29 %.

111


Capaian rata-rata indikator kinerja tahun 2014 sebesar 116,68 %. Bila hanya diniai capaian atas IKU dominan, maka capaian tahun 2014 adalah 114,47%. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja atas indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2014 adalah karena adanya kerjasama yang baik dan dukungan dari berbagai pihak yaitu: 1. Adanya koordinasi dengan Kedeputian Rendal dengan Pembina BPKP Pusat 2. Kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta BUMN/BUMD/BUL yang tercermin dari meningkatnya permintaan penugasan . 3. Kerja sama yang baik dengan instansi penyidik yang tercermin pada meningkatnya permintaan untuk melakukan audit investigatif, bantuan perhitungan keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. 4. Kompetensi SDM BPKP yang memadai dan dukungan software yang dikembangkan oleh BPKP Pusat maupun oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 5. Keinginan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola masing-masing. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2014 dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif terhadap tindak pidana korupsi, yaitu kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK dan penerapan Fraud Control Plan (FCP) oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP. Selain itu juga terdapat kegiatan audit investigatif yang tidak tercapai pada tahun 2014. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya permintaan untuk melakukan audit investigatif dan kajian kebijakan, serta rendahnya kesadaran instansi untuk melaksanakan FCP. 2. Rendahnya capaian pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu dan persentase

penerbitan laporan pengawasan

tepat waktu. Kondisi 112


tersebut

disebabkan

banyaknya

kegiatan

pengawasan

yang

bersifat

permintaan dan crash program sehingga pelaksanaannya mengganggu jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, termasuk penyusunan PKPT diarahkan pada kebutuhan di wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan estimasi penugasan yang akan datang. 2. Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang tersedia dengan melaksanakan penugasan berdasarkan skala prioritas pemenuhan PKPT atau permintaan yang bersifat urgent dan strategic. 3. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melaksanakan peran assurance dan consultancy yang berkualitas, 4. Berkoordinasi lebih intensif dengan Instansi K/L/Pemda dan BUMN/D untuk lebih aktif dalam upaya preventif maupun represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, 5. Mengefektifkan pelaksanaan sosialisasi jabatan fungsional auditor (JFA) kepada APIP Pemda di Provinsi Jawa Timur dan melakukan perbaikan pelayanan pendidikan dan pengembangan JFA. Akhirnya dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih

meningkatkan kinerja

organisasi terhadap

perkembangan

tuntutan

stakeholders, sehingga kontribusi BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan. 113

minimal WDP

keuanggannya memperoleh opini

Persentase BUMD yang laporan

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu

opini dukungan WTP

proyek PHLN yang memperoleh

keuangan Persentase jumlah laporan keuangan

kualifikasi aset pada Laporan

90,00

%

60,00

95,00

%

%

95,00

95,00

60,00

60,00

95,00

50,00

90,00

%

%

%

menerapkan Simda Aset tanpa

%

menerapkan SIMDA Asset Persentase Pemda yang

%

%

memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang

menerapkan Simda Keuangan

Persentase Pemda yang

menerapkan SIMDA Keuangan

minimal WDP Persentase Pemda yang

keuangannya memperoleh opini

%

96,97

100,00

100,00

100,00

100,00

88,24

51,28

95,24

58,97

97,44

161,62

111,11

105,26

105,26

105,26

147,06

85,47

100,25

Sistem Pengendalian 117,95 Intern Pemerintah

108,26 dan Pembinaan Penyelenggaraan

105,26 Pengawasan Intern Keuangan Negara

Persentase Pemda yang laporan

100,00

PROGRAM

Laporan Keuangan

95,00

% CAPAIAN

Akuntabilitas

%

REALISASI

pendampingan penyusunan

TARGET

Persentase IPP yang mendapat

SATUAN

Kelola Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Kualitas Tata

SASARAN STRATEGIS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

410.615.000

1.256.671.000

304.988.000

2.012.957.000

1.150.634.000

123.515.600

123.515.600

123.515.600

123.515.600

123.515.600

410.615.000

1.186.106.000

424.938.000

2.223.393.000

1.125.500.000

103.334.400

103.334.400

103.334.400

103.334.400

103.334.400

140.940.000

REALISASI

KEUANGAN

142.949.000

ANGGARAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014

100,00

94,38

139,33

110,45

97,82

83,66

83,66

83,66

83,66

83,66

98,59

%

1.990

3.231

1.527

3.409

5.087

606

606

606

606

606

885

RENCANA

2.036

1.615

1.563

3.805

1.817

341

341

341

341

341

861

REALISASI

SDM (OH)

102,31

49,98

102,36

111,62

35,72

56,30

56,30

56,30

56,30

56,30

97,29

%

Lampiran 1/ 1 - 4

%

menerapkan Standar Pelayanan

Minimal Persentase BUMN dg GCG

mandapat skor baik persentase BUMD yang kinerjanya

penerapan tata kelola

kepemerintahan/ perusahaan

sosialisasi program anti korupsi

,Kesadaran dan Keterlibatan

Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan

Masyarakat Dalam Upaya

masyarakat

penyelesaian pengaduan

hukum Persentase tindak lanjut

ditindaklanjuti oleh instansi penegak

lain yang berindikasi TPK yang

instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi

investigatif dan PKKN kepada

Persentase penyerahan hasil audit

%

%

%

%

klaim dan penyesuaian harga.

%

evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit

%

%

%

berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan

peraturan/pedoman yang dapat

rekomendasi kajian

sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas

instansi yang sudah mendapatkan

pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh

K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan terhadap pencegahan dan

Tingkat pemahaman peserta

Meningkatnya Pemahaman

memperoleh predikat baik/sehat

%

yang disampaikan ke pusat Persentase IPD yang telah

Pengawasan Meningkatnya Kualitas %

Bendahara Umum Negara (BUN)

%

Persentase hasil pengawasan

SATUAN

Penerimaan Negara dari Hasil


Tercapainya Optimalisasi

SASARAN STRATEGIS

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

75,00

90,00

55,00

65,00

60,00

95,00

TARGET

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

50,00

90,00

69,70

100,00

100,00

100,00

REALISASI

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

66,67

100,00

126,72

153,85

166,67

105,26

% CAPAIAN

PROGRAM


9.034.000

44.118.000

798.686.000

47.500.000

7.186.000

4.521.000

26.760.000

19.674.000

331.460.000

204.259.000

47.229.000

2.604.000

18.592.000

976.910.220

83.268.000

13.210.000

-

79.662.000

54.268.000

331.460.000

204.259.000

31.100.000

761.663.000

REALISASI

KEUANGAN

1.040.634.000

ANGGARAN


28,82

42,14

122,31

175,30

183,83

0,00

297,69

275,84

100,00

100,00

65,85

73,19

%

12

620

4.445

600

240

55

220

124

2.420

2.670

124

4.178

RENCANA

21

50

4.051

310

86

0

188

97

1.680

3.372

75

2.971

REALISASI

SDM (OH)

175,00

8,06

91,14

51,67

35,83

0,00

85,45

78,23

69,42

126,29

60,48

71,11

%

Lampiran 1/ 2 - 4

%

%

Jawa Timur dengan SAP

Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi

Persentase Kesesuaian Laporan

inspektorat tahun 2013 )

dengan predikat baik (hasil evaluasi

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang

%

%

%

tepat waktu Persentase laporan penugasan

investigasi yang sesuai standar

%

pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan

%

%

%

Persentase penerbitan laporan

pengawasan yang tepat waktu

pengelolaaan keuangan

pengawasan serta kualitas

(PP) Persentase pelaksanaan penugasan

perencanaan dan pelayanan

Meningkatnya efektifitas

kapabilitas APIP pada Level 2 Persentase Pelaksanaan Penugasan

yang Profesional dan Kompeten Auditor Persentase APIP Pemda dengan

Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan Jabatan Fungsional

%

%

SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di

Perwakilan BPKP Jawa Timur Meningkatnya Kapasitas Aparat Persentase APIP Pemda yang

%

sesuai PPNomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang memiliki

memiliki Dokumen/Desain SPIP

%

%

memiliki Perkada Persentase Pemda yang telah

menyelenggarakan SPIP sesuai PP

SATUAN

Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah

Persentase IPP/IPD yang

Penerapan SPIP


Meningkatnya Kualitas

SASARAN STRATEGIS

100,00

90,00

100,00

94,00

80,00

85,00

98,00

2,50

80,00

90,00

10,00

20,00

90,00

40,00

TARGET

100,00

93,00

100,00

88,85

28,29

24,53

97,79

2,56

79,49

100,00

44,44

23,08

100,00

43,59

REALISASI

PROGRAM

100,00

103,33

100,00

94,52

35,36

28,86

Manajemen dan

99,79 Dukungan

102,56

99,36

111,11

444,44

115,38

111,11

108,98

% CAPAIAN


260.320.000

-

-

43.403.000

-

-

21.750.000

126.437.500

126.437.500

218.500.000

112.881.500

112.881.500

112.881.500

313.720.614

-

-

73.196.000

-

-

47.750.000

97.135.000

120.216.000

292.816.000

93.249.000

93.249.000

93.249.000

93.249.000

REALISASI

KEUANGAN

112.881.500

ANGGARAN


120,51

0,00

0,00

168,64

0,00

0,00

219,54

76,82

95,08

134,01

82,61

82,61

82,61

82,61

%

275

75

-

175

100

100

200

266

266

450

525

525

525

553

RENCANA

658

75

-

150

93

89

176

375

375

450

534

534

534

553

REALISASI

SDM (OH)

239,27

100,00

0,00

85,71

93,00

89,00

88,00

141,24

141,24

100,00

101,67

101,67

101,67

99,95

%

Lampiran 1/ 3 - 4

% % % % %

Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem

Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem

Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem

JUMLAH SELURUH IKU

Informasi DMS

%

Informasi Simonev Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem

BPKP Persentase Pemanfaatan Sistem %

%

layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut

rekomendasi hasil audit Inspektorat

1-10

Skala Likert

Perwakilan BPKP Jatim terhadap

Persepsi kepuasan pegawai

Persentase pemanfaatan asset

%

%

Perwakilan BPKP Jawa Timur

%

terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap

1-10

layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK

Perwakilan BPKP Jatim terhadap

sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Skala Likert

1-10

pencairan anggaran yang diajukan

Skala Likert

Perwakilan BPKP Jatim atas

SATUAN

Persepsi kepuasan pegawai


sistem dukungan pengambilan Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem keputusan bagi pimpinan

Meningkatnya penerapan

SASARAN STRATEGIS

80,00

80,00 80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

95,00

8,30

100,00

95,00

98,00

8,00

8,50

TARGET

60,00

100,00 85,00

100,00

95,00

100,00

100,00

100,00

6,65

100,00

98,00

100,00

7,75

7,54

REALISASI

116,68

75,00

125,00 106,25

125,00

118,75

125,00

125,00

105,26

80,12

100,00

103,16

102,04

96,88

88,71

% CAPAIAN

PROGRAM


47.870.486.000

-

-

20.390.000

134.400.000

-

155.262.000

-

2.725.654.000

413.410.000

19.640.000

58.560.000

154.000.000

47.469.899.865

-

-

32.040.000

192.207.000

-

227.795.000

-

2.039.580.000

413.409.500

19.460.000

69.425.000

162.339.000

34.410.654.531

REALISASI

KEUANGAN

34.463.343.000

ANGGARAN


99,16

0,00

0,00 0,00

157,14

143,01

0,00

146,72

0,00

74,83

100,00

99,08

118,55

105,41

99,85

%

46.389

1.593

863 512

100

1.080

850

300

120

415

200

160

285

980

30

RENCANA

38.744

1.490

796 504

90

965

1.587

312

120

415

200

160

198

978

30

REALISASI

SDM (OH)

83,52

93,53

92,24 98,44

90,00

89,35

186,71

104,00

100,00

100,00

100,00

100,00

69,47

99,80

100,00

%

Lampiran 1/ 4 - 4

%

%

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

100,00

76,47

43,60

%

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi aset pada Laporan keuangan

100,00

%

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Asset

53,85

100,00

%

%

300,00

4

%

3

SATUAN

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

2

1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan


SASARAN STRATEGIS

KINERJA TAHUN 2013

100,00

88,24

51,28

95,24

58,97

97,44

100,00

5

KINERJA TAHUN 2014

-

11,76

7,68

(4,76)

5,13

(2,56)

(200,00)

6=5-4

KENAIKAN/ PENURUNAN 7

95,00

60,00

60,00

95,00

50,00

90,00

95,00

TARGET KINERJA TH 2014

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2014 DENGAN TAHUN 2013 DAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

105,26

147,06

85,47

100,25

117,95

108,26

105,26

8=5/7

% CAPAIAN TH 2014 THD TARGET TH 2014

Lampiran 2/ 1 - 6

Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

100,00 44,74

% %

Persentase BUMN dg GCG mandapat skor baik persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

100,00

%

100,00

Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

%

89,47

100,00

%

%

100,00

%

Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

100,00

%

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu

4

3

2

1

SATUAN


SASARAN STRATEGIS

KINERJA TAHUN 2013

69,70

100,00

100,00

100,00

96,97

100,00

100,00

100,00

5

KINERJA TAHUN 2014 6=5-4

24,96

-

-

-

7,50

-

-

-


55,00

65,00

60,00

95,00

60,00

90,00

95,00

95,00



126,72

153,85

166,67

105,26

161,62

111,11

105,26

105,26

8=5/7


Lampiran 2/ 2 - 6

2

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

1

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat


SASARAN STRATEGIS

100,00

%

100,00

%

100,00

50,00

%

%

100,00

%

100,00

60,00

%

%

92,00

4

%

3

SATUAN

KINERJA TAHUN 2013

-

50,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5

KINERJA TAHUN 2014

(2,00)

-

-

-

-

50,00

(100,00)

(10,00)

6=5-4

KENAIKAN/ PENURUNAN

75,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7



100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

66,67

100,00

8=5/7


Lampiran 2/ 3 - 6


Persentase IPP/IPD yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Jawa Timur Meningkatnya Kapasitas Aparat Persentase APIP Pemda yang Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Kompeten Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2 Meningkatnya efektifitas Persentase Pelaksanaan Penugasan perencanaan dan pelayanan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan serta kualitas pengawasan yang tepat waktu pengelolaaan keuangan

2

1

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP


SASARAN STRATEGIS

20,51

10,26 95,00 33,33

0,00 99,85 80,00

%

% % %

% % %

80,33

100,00

%

%

33,33

4

%

3

SATUAN

KINERJA TAHUN 2013

43,59

28,29

24,53

97,79

2,56

79,49

100,00

44,44

23,08

100,00

5

KINERJA TAHUN 2014

(2,06)

2,56

46,15

5,00

34,19

2,56

-

10,26

(52,04)

(55,47)

6=5-4


80,00

85,00

98,00

2,50

80,00

90,00

10,00

20,00

90,00

40,00



35,36

28,86

99,79

102,56

99,36

111,11

444,44

115,38

111,11

108,98

8=5/7


Lampiran 2/ 4 - 6

2

1

3

SATUAN

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana

Skala Likert 1-10

Persentase pengiriman laporan tepat % waktu Persentase laporan penugasan % investigasi yang sesuai standar Tingkat Capaian Kinerja Penunjang % dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan % Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai Skala Likert Perwakilan BPKP Jatim atas 1-10 pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Skala Likert Perwakilan BPKP Jatim terhadap 1-10 layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK % terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap % Perwakilan BPKP Jatim Persentase pemanfaatan asset %


SASARAN STRATEGIS

93,00 100,00

7,54

7,75

100,00 98,00 100,00

92,00 100,00

7,00

7,50

100,00 94,92 99,92

6,65

100,00

100,00

7,70

88,85

5

KINERJA TAHUN 2014

100,00

4

KINERJA TAHUN 2013

(1,05)

0,08

3,08

-

0,25

0,54

-

1,00

-

(11,15)

6=5-4

KENAIKAN/ PENURUNAN

94,00

8,30

100,00

95,00

98,00

8,00

8,50

100,00

90,00

100,00

7



94,52

80,12

100,00

103,16

102,04

96,88

88,71

100,00

103,33

100,00

8=5/7


Lampiran 2/ 5 - 6

100,00 85,04 85,04 100,00 100,00 86,67 30,00

% % % % % %

100,00

4

%

%

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

3

2

1

SATUAN


SASARAN STRATEGIS

KINERJA TAHUN 2013

60,00

100,00 85,00

100,00

95,00

100,00

100,00

100,00

5

KINERJA TAHUN 2014 6=5-4

30,00

(1,67)

-

9,96

14,96

-

-


80,00

80,00 80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

95,00



75,00

125,00 106,25

125,00

118,75

125,00

125,00

105,26

8=5/7


Lampiran 2/ 6 - 6

Sasaran 1


2

3

13

12

11

10

9

WDP

memperoleh opini minimal

laporan keuangannya

11 Persentase BUMD yang

yang disampaikan tepat waktu

atas permintaan stakeholders

10 Persentase hasil pengawasan

disampaikan ke Pusat

atas permintaan presiden yang

disampaikan ke Pusat 9 Persentase hasil pengawasan

lintas sektoral yang

WTP 8 Persentase hasil pengawasan

memperoleh opini dukungan

keuangan proyek PHLN yang

keuangan 7 Persentase jumlah laporan

kualifikasi aset pada Laporan

%

%

%

%

%

%

8

menerapkan Simda Aset tanpa

%

menerapkan SIMDA Asset 6 Persentase Pemda yang

%

%

WDP 5 Persentase Pemda yang


menerapkan Simda Keuangan

4 Persentase Pemda yang

menerapkan SIMDA Keuangan

WDP 3 Persentase Pemda yang


laporan keuangannya


%

40,00

60,00

70,00

70,00

60,00

25,00

25,00

75,00

15,00

75,00

45,00

70,00

80,00

80,00

70,00

30,00

30,00

80,00

20,00

80,00

50,00

80,00

85,00

85,00

80,00

40,00

40,00

85,00

30,00

85,00

85,00

67,73

76,36

2012 7

55,00

85,00

90,00

90,00

90,00

50,00

50,00

90,00

40,00

90,00

90,00

74,55

82,27

2013 8

60,00

90,00

95,00

95,00

95,00

60,00

60,00

95,00

50,00

90,00

95,00

80,45

87,73

2014 9

40,00

60,00

70,00

70,00

60,00

25,00

25,00

75,00

15,00

75,00

75,00

53,64

61,82

2010 10

45,00

70,00

80,00

80,00

70,00

30,00

30,00

80,00

20,00

80,00

80,00

60,45

70,23

2011 11

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

23,52

43,60

100,00

48,72

97,34

100,00

83,02

91,51

2012 12

89,47

100,00

100,00

100,00

100,00

76,47

43,60

100,00

53,85

100,00

300,00

105,76

102,88

2013 13

96,97

100,00

100,00

100,00

100,00

88,24

51,28

95,24

58,97

97,44

100,00

89,83

94,92

2014 14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2010 15=10/5

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2011 16=11/6

200,00

125,00

117,65

117,65

125,00

58,80

109,00

117,65

162,40

114,52

117,65

124,12

120,88

2012 17=12/7

CAPAIAN

162,68

117,65

111,11

111,11

111,11

152,94

87,20

111,11

134,62

111,11

333,33

140,36

125,74

2013 18=13/8

20

Program

105,26 Pengawasan

113,89

109,58

2014 19=14/9

161,62

111,11

105,26

105,26

105,26

147,06

85,47

100,25

117,95

Pemerintah

Intern

Pengendalian

an Sistem

Penyelenggara

Pembinaan

Keuangan 108,26 Negara dan

Akuntabilitas

80,00

60,45

70,23

2011 6

REALISASI

Intern

75,00

53,64

61,82

2010 5

TARGET

Laporan Keuangan

%

%

%

4

Satuan

pendampingan penyusunan

1 Persentase IPP yang mendapat

Keuangan

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Akuntabilitas Keuangan Negara

Meningkatnya Kualitas

3

Utama

Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja

7

6

5

4

Tujuan 1

2

1

1

Keterangan

No.

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 3/ 1 - 5

%

Sasaran 4


22

23

%

27

harga.

audit klaim dan penyesuaian

%

penugasan evaluasi HKP 20 Persentase tindak lanjut hasil

%

%

%

%

%

TPK 19 Persentase penyelesaian

dapat berdampak pada tindak

peraturan/pedoman yang

rekomendasi kajian

18 Persentase tindak lanjut atas

mendapatkan sosialisasi FCP

oleh instansi yang sudah

17 Persentase penerapan FCP

pemberantasan korupsi

terhadap pencegahan dan

sosialisasi program anti korupsi

16 Tingkat pemahaman peserta

Korupsi

Pencegahan dan Pemberantasan

Masyarakat Dalam Upaya

K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan

Kesadaran dan Keterlibatan

Meningkatnya Pemahaman,

merugikan keuangan negara

pengungkapan kasus yang

kecurangan dan memudahkan

predikat baik/sehat Terciptanya iklim yang mencegah

26

25

24

Tujuan 3

21

kinerjanya memperoleh

%

menerapkan Standar

13 Persentase IPD yang telah

Kepemerintahan/Perusahaan

20


18

%

Tata Kelola

yang baik Meningkatnya Kualitas Penerapan

%

Sasaran 3

17

%

pusat Meningkatnya tata pemerintahan

%

mandapat skor baik 15 Persentase BUMD yang

Tujuan 2

16

BUN yang disampaikan ke

Pengawasan 12 Persentase hasil pengawasan

%

4

Satuan

Pelayanan Minimal 14 Persentase BUMN dg GCG


15

Penerimaan Negara dari Hasil

Tercapainya Optimalisasi

3

Utama


19

Sasaran 2

2

Keterangan

14

1

No.

80,00

70,00

100,00

50,00

70,00

76,88

76,88

30,00

70,00

20,00

40,00

40,00

70,00

70,00

2010 5

90,00

85,00

100,00

50,00

80,00

83,13

83,13

40,00

80,00

30,00

50,00

50,00

80,00

80,00

2011 6

95,00

90,00

100,00

50,00

85,00

86,88

86,88

50,00

85,00

40,00

58,33

58,33

85,00

85,00

2012 7

TARGET

100,00

95,00

100,00

75,00

90,00

93,75

93,75

60,00

90,00

50,00

66,67

66,67

90,00

90,00

2013 8

100,00

100,00

100,00

75,00

90,00

95,63

95,63

55,00

65,00

60,00

60,00

60,00

95,00

95,00

2014 9

80,00

70,00

100,00

50,00

70,00

76,88

76,88

30,00

70,00

20,00

40,00

40,00

70,00

70,00

2010 10

90,00

85,00

100,00

50,00

80,00

83,13

83,13

40,00

80,00

30,00

50,00

50,00

80,00

80,00

2011 11

100,00

100,00

-

-

85,17

73,15

73,15

44,74

100,00

100,00

81,58

81,58

100,00

100,00

2012 12

REALISASI

100,00

50,00

100,00

60,00

92,00

87,75

87,75

44,74

100,00

100,00

81,58

81,58

100,00

100,00

2013 13

100,00

100,00

-

50,00

90,00

80,00

80,00

69,70

100,00

100,00

89,90

89,90

100,00

100,00

2014 14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2010 15=10/5

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2011 16=11/6

105,26

111,11

0,00

0,00

100,20

80,51

80,51

89,48

117,65

250,00

152,38

152,38

117,65

117,65

2012 17=12/7

CAPAIAN

100,00

52,63

100,00

80,00

102,22

93,17

93,17

74,57

111,11

200,00

128,56

128,56

111,11

111,11

2013 18=13/8

100,00

100,00

-

66,67

100,00

83,33

83,33

126,72

153,85

166,67

149,08

149,08

105,26

105,26

2014 19=14/9 20

Program

Lampiran 3/ 2 - 5

Sasaran 6


39

40

41

Tujuan 5

38

37

36

Level 2

dengan kapabilitas APIP pada

Fungsional Auditor 30 Persentase APIP Pemda

menerapkan Jabatan

yang Profesional dan Kompeten 29 Persentase APIP Pemda yang

Pengawasan Intern Pemerintah

Jawa Timur Meningkatnya Kapasitas Aparat

wilayah Perwakilan BPKP Provinsi

yang profesional dan kompeten di

pengawasan intern pemerintah

Meningkatnya kapasitas aparat

Perwakilan BPKP Jawa Timur

tahunan 28 Tingkat Penerapan SPIP di

memiliki SOP sesuai target


2008

SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun

%

%

%

%

%

%

%

memiliki Dokumen/Desain

35

%

%

PP Nomor 60 Tahun 2008

menyelenggarakan SPIP sesuai

24 Persentase IPP/IPD yang

%

memiliki Perkada 26 Persentase Pemda yang telah


33

SPIP

Meningkatnya Kualitas Penerapan

%

%

%

%

4

Satuan

25 Persentase Pemda yang sudah

Sasaran 5

32

Jawa Timur

wilayah Perwakilan BPKP Provinsi

pengendalian intern pemerintah di

penyelenggaraan sistem

masyarakat Tercapainya efektivitas

penyelesaian pengaduan

23 Persentase tindak lanjut

instansi penegak hukum

TPK yang ditindaklanjuti oleh

instansi lain yang berindikasi

hukum 22 Persentase LHAI permintaan

kepada instansi penegak

audit investigatif dan PKKN

21 Persentase penyerahan hasil

3

Utama


34

Tujuan 4

2

Keterangan

31

30

29

28

1

No.

-

60,00

30,00

30,00

70,00

-

-

50,00

24,00

28,80

28,80

85,00

80,00

80,00

2010 5

-

65,00

32,50

32,50

75,00

-

-

60,00

26,00

32,20

32,20

90,00

85,00

85,00

2011 6

-

70,00

35,00

35,00

80,00

-

-

70,00

28,00

35,60

35,60

95,00

90,00

90,00

2012 7

TARGET

-

75,00

37,50

37,50

85,00

5,00

10,00

80,00

30,00

42,00

42,00

100,00

95,00

95,00

2013 8

2,50

80,00

41,25

41,25

90,00

10,00

20,00

90,00

40,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

2014 9

-

60,00

30,00

30,00

70,00

-

-

50,00

24,00

28,80

28,80

85,00

80,00

80,00

2010 10

-

65,00

32,50

32,50

75,00

-

-

60,00

26,00

32,20

32,20

90,00

85,00

85,00

2011 11

-

17,95

8,98

8,98

95,00

5,13

-

100,00

28,21

45,67

45,67

100,00

100,00

100,00

2012 12

REALISASI

-

33,33

16,67

16,67

95,00

10,26

20,51

100,00

33,33

51,82

51,82

100,00

100,00

100,00

2013 13

2,56

79,49

41,03

41,03

100,00

44,44

23,08

100,00

43,59

62,22

62,22

100,00

100,00

100,00

2014 14

-

100,00

50,00

50,00

100,00

-

-

100,00

100,00

60,00

60,00

100,00

100,00

100,00

2010 15=10/5

-

100,00

50,00

50,00

100,00

-

-

100,00

100,00

60,00

60,00

100,00

100,00

100,00

2011 16=11/6

-

25,64

12,82

12,82

118,75

-

-

142,86

100,75

72,47

72,47

105,26

111,11

111,11

2012 17=12/7

CAPAIAN

-

44,44

22,22

22,22

111,76

205,13

205,13

125,00

111,11

151,63

151,63

100,00

105,26

105,26

2013 18=13/8

102,56

99,36

100,96

100,96

111,11

444,44

115,38

111,11

108,98

178,21

178,21

100,00

100,00

100,00

2014 19=14/9 20

Program

Lampiran 3/ 3 - 5

Sasaran 7


43

44

%

kepegawaian 40 Persentase ketepatan

1-10

terhadap layanan sarana dan

prasarana

Skala Likert

Perwakilan BPKP Jatim

56

%

43 Persepsi kepuasan pegawai

Jawa Timur 42 Persentase pemanfaatan asset

terhadap Perwakilan BPKP

kepegawaian 41 Persepsi Publik yang positif %

1-10

terhadap layanan

penerbitan SK terkait

Skala Likert

Perwakilan BPKP Jatim

1-10

pencairan anggaran yang

diajukan sesuai prosedur 39 Persepsi kepuasan pegawai

Skala Likert

Perwakilan BPKP Jatim atas

%

%

SAP 38 Persepsi kepuasan pegawai

Provinsi Jawa Timur dengan

Keuangan Perwakilan BPKP

baik 37 Persentase Kesesuaian Laporan

Penunjang dengan predikat

36 Tingkat Capaian Kinerja

55

54

53

52

51

50

49

%

tepat waktu 35 Persentase laporan penugasan

48

investigasi yang sesuai standar

%

34 Persentase pengiriman laporan

pengawasan tepat waktu

tepat waktu 33 Persentase penerbitan laporan %

%

penugasan pengawasan yang

%

Penugasan (PP) 32 Persentase pelaksanaan

%

%

4

Satuan

pengelolaaan keuangan 31 Persentase Pelaksanaan

pengawasan serta kualitas

perencanaan dan pelayanan

Meningkatnya efektifitas

BPKP Provinsi Jawa Timur

yang andal di wilayah Perwakilan

dukungan pengambilan keputusan

Terselenggaranya sistem

3

Utama


47

46

45

Tujuan 6

2

Keterangan

42

1

No.

75,00

100,00

80,00

90,00

72,00

75,00

100,00

70,00

85,00

86,00

60,00

70,00

90,00

81,50

80,39

2010 5

77,00

100,00

80,00

92,00

74,00

77,50

100,00

75,00

90,00

88,00

65,00

75,00

92,00

83,89

82,45

2011 6

79,10

100,00

85,00

94,00

76,00

80,00

100,00

80,00

95,00

90,00

70,00

75,00

94,00

86,36

85,40

2012 7

TARGET

81,00

100,00

90,00

96,00

78,00

82,50

100,00

85,00

100,00

100,00

75,00

80,00

96,00

89,75

88,80

2013 8

83,00

100,00

95,00

98,00

80,00

85,00

100,00

90,00

100,00

94,00

80,00

85,00

98,00

91,64

85,82

2014 9

75,00

100,00

80,00

90,00

72,00

75,00

100,00

70,00

85,00

86,00

60,00

70,00

90,00

81,50

80,39

2010 10

77,00

100,00

80,00

92,00

74,00

77,50

100,00

75,00

90,00

88,00

65,00

75,00

92,00

83,89

82,45

2011 11

77,00

95,02

94,92

98,10

7,50

70,00

100,00

89,80

100,00

100,00

74,57

72,48

97,11

83,66

85,57

2012 12

REALISASI

77,00

99,92

94,92

100,00

7,50

70,00

100,00

92,00

100,00

100,00

80,33

80,00

99,85

85,82

84,82

2013 13

66,50

100,00

98,00

100,00

7,75

75,40

100,00

93,00

100,00

88,85

28,29

24,53

97,79

77,15

84,29

2014 14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2010 15=10/5

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2011 16=11/6

97,35

95,02

111,67

104,36

9,87

87,50

100,00

112,25

105,26

111,11

106,53

96,64

103,31

96,07

100,00

2012 17=12/7

CAPAIAN

95,06

99,92

105,47

104,17

9,62

84,85

100,00

108,24

100,00

100,00

107,11

100,00

104,01

94,71

94,01

2013 18=13/8 20

Program

80,12

100,00

103,16

102,04

9,69

88,71

100,00

103,33

100,00

94,52

BPKP

Prasarana

Sarana dan

Peningkatan

serta Program

Tugas Teknis 35,36 Lainnya-BPKP

Pelaksanaan

Manajemen 28,86 dan

99,79 Dukungan

82,20

98,24

2014 19=14/9

Lampiran 3/ 4 - 5

% % % % %

Informasi SIM-HP 48 Tingkat Keandalan Sistem

Informasi SIMAK-BMN 49 Tingkat Keandalan Aplikasi

SPM 50 Tingkat Keandalan Sistem

Informasi SIMPEG 51 Tingkat Keandalan Sistem

61

62

63

64

65

Informasi DMS

%

%

Informasi Simonev 47 Tingkat Keandalan Sistem

Sistem Informasi secara efektif

45 Persentase Pemanfaatan

%

%

4

Satuan

46 Tingkat Keandalan Sistem


59

bagi pimpinan

dukungan pengambilan keputusan

Inspektorat BPKP Meningkatnya penerapan sistem

rekomendasi hasil audit

44 Persentase tindak lanjut

3

Utama


60

Sasaran 8

2

Keterangan

58

57

1

No.

50,00

80,00

100,00

90,00

75,00

75,00

85,00

79,29

88,00

2010 5

55,00

80,00

100,00

92,00

75,00

75,00

90,00

81,00

89,00

2011 6

60,00

85,00

100,00

94,00

80,00

80,00

92,00

84,43

91,00

2012 7

TARGET

65,00

90,00

100,00

96,00

85,00

85,00

94,00

87,86

93,00

2013 8

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

95,00

2014 9

50,00

80,00

100,00

90,00

75,00

75,00

85,00

79,29

88,00

2010 10

55,00

80,00

100,00

92,00

75,00

75,00

90,00

81,00

89,00

2011 11

67,90

85,19

100,00

100,00

82,72

76,54

100,00

87,48

94,74

2012 12

REALISASI

30,00

86,67

100,00

100,00

85,04

85,04

100,00

83,82

100,00

2013 13

60,00

85,00

100,00

100,00

95,00

100,00

100,00

91,43

100,00

2014 14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2010 15=10/5

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2011 16=11/6

113,17

100,22

100,00

106,38

103,40

95,68

108,70

103,93

104,11

2012 17=12/7

CAPAIAN

46,15

96,30

100,00

104,17

100,05

100,05

106,38

93,30

107,53

2013 18=13/8

75,00

106,25

125,00

125,00

118,75

125,00

125,00

114,29

105,26

2014 19=14/9 20

Program

Lampiran 3/ 5 - 5

Lampiran 4

Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda tahun 2009-2013 PROVINSI JAWA TIMUR No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nama Pemda Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya

2009

2010

Opini BPK 2011

2012

2013

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TW

WTP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP TMP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP

WTP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WTP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WDP

WTP WTP WTP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WTP

WTP WTP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WDP TW WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WDP WTP WDP WDP WTP WTP

Lampiran 5

Daftar Pemda Yang Telah Memiliki Perkada SPIP Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur No.

Nama Pemda

Perkada SPIP

1

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Ada

2

Kabupaten Bangkalan

Ada

3

Kabupaten Banyuwangi

Ada

4

Kabupaten Blitar

Ada

5

Kabupaten Bojonegoro

Ada

6

Kabupaten Bondowoso

Ada

7

Kabupaten Gresik

Ada

8

Kabupaten Jember

Ada

9

Kabupaten Jombang

Ada

10

Kabupaten Kediri

Ada

11

Kabupaten Lamongan

Ada

12

Kabupaten Lumajang

Ada

13

Kabupaten Madiun

Ada

14

Kabupaten Magetan

Ada

15

Kabupaten Malang

Ada

16

Kabupaten Mojokerto

Ada

17

Kabupaten Nganjuk

Ada

18

Kabupaten Ngawi

Ada

19

Kabupaten Pacitan

Ada

20

Kabupaten Pamekasan

Ada

21

Kabupaten Pasuruan

Ada

22

Kabupaten Ponorogo

Ada

23

Kabupaten Probolinggo

Ada

24

Kabupaten Sampang

Ada

25

Kabupaten Sidoarjo

Ada

26

Kabupaten Situbondo

Ada

27

Kabupaten Sumenep

Ada

28

Kabupaten Trenggalek

Ada

29

Kabupaten Tuban

Ada

30

Kabupaten Tulungagung

Ada

31

Kota Batu

Ada

32

Kota Blitar

Ada

33

Kota Kediri

Ada

34

Kota Madiun

Ada

35

Kota Malang

Ada

36

Kota Mojokerto

Ada

37

Kota Pasuruan

Ada

38

Kota Probolinggo

Ada

39

Kota Surabaya

Ada

Lampiran 6

Daftar BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2013 per Juni 2014 PROVINSI JAWA TIMUR

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nama PDAM PDAM Kab. Bangkalan PDAM Kab. Banyuwangi PDAM Kab. Blitar PDAM Kab. Bojonegoro PDAM Kab. Bondowoso PDAM Kab. Gresik PDAM Kab. Jombang PDAM Kab. Kediri PDAM Kab. Lumajang PDAM Kab. Magetan PDAM Kab. Malang PDAM Kab. Mojokerto PDAM Kab. Ngawi PDAM Kab. Pamekasan PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kab. Ponorogo PDAM Kab. Probolinggo PDAM Kab. Sampang PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Situbondo PDAM Kab. Sumenep PDAM Kab. Trenggalek PDAM Kab. Tuban PDAM Kab. Tulungagung PDAM Kota Batu PDAM Kota Blitar PDAM Kota Kediri PDAM Kota Madiun PDAM Kota Malang PDAM Kota Mojokerto PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Probolinggo PDAM Kota Surabaya

Opini LAI WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WDP WTP WDP WTP WDP Unauditied WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP

Lampiran 7

Daftar BUMN GCG yang mendapat skor baik/sangat baik Tahun Buku 2013/2014 PROVINSI JAWA TIMUR No 1 2 3 4

Nama BUMN PT Petro Kimia Gresik PTPN XII Perum Jasa Tirta I PT Pelindo III

Nilai

Baik Baik Baik Baik

1

No.

Program

Meningkatnya Program Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Keuangan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Sasaran Strategis

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kegiatan

28

18

2

47

33

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

141

Laporan

2

28

Laporan

Laporan

83

Laporan

Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

72

Laporan

8

21

Laporan

Laporan

7

Target

Laporan

Satuan

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Indikator Output Kegiatan

30

47

2

18

28

2

8

141

28

83

74

21

7

Realisasi

CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2014

90,91%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

102,78%

100%

100%

%

115.779.000

951.691.000

189.201.000

81.072.000

210.404.000

13.512.000

9.008.000

1.713.875.000

290.074.000

1.150.634.000

617.578.000

116.267.000

26.682.000

Rencana

99,99%

98,64%

97,82%

83,66%

99,14%

96,23%

%

196.431.000

801.525.000

188.150.000

204.027.000

210.401.000

10.510.000

169,66%

84,22%

99,44%

251,66%

100%

77,78%

223.485.000 2480,96%

1.713.765.000

286.143.000

1.125.500.000

516.672.000

115.265.000

25.675.000

Realisasi

Dana

1.012

2.173

46

648

833

46

313

2.158

938

5.087

3.030

694

191

Target

596

894

125

516

1.012

35

925

1.953

927

1.817

1.706

646

215

Realisasi

SDM (OH)

58,89%

41,14%

271,74%

79,63%

121,49%

76,09%

295,53%

90,50%

98,83%

35,72%

56,30%

93,08%

112,57%

%

Lampiran 8/ 1 - 5

Sasaran Strategis

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara

Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

No.

2

3

4

Program

Kegiatan

108

Laporan

Laporan

7

Laporan

Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

1

Laporan

2

5

6

Laporan

Laporan

6

Laporan

37

31

Laporan

Laporan

4

Laporan

Laporan hasil audit investigatif atas permintaan instansi lainnya

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil sosialisasi/bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigatif atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigatif, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

Jumlah laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

92

Laporan

24

1

Laporan

Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

Target

Laporan

Satuan


2

1

100

7

0

6

6

33

35

4

86

1

24

Realisasi


100%

20%

92,59%

100%

0,00%

100%

100%

89,19%

112,90%

100%

93,48%

100%

100%

%

9.034.000

44.118.000

798.686.000

54.686.000

4.521.000

26.760.000

19.674.000

331.460.000

204.259.000

47.229.000

1.036.127.000

4.507.000

410.615.000

Rencana

176,42%

0%

297,69%

275,84%

100%

100%

65,85%

73,08%

99,84%

100%

%

2.604.000

18.592.000

28,82%

42,14%

976.910.220 122,31%

96.478.000

-

79.662.000

54.268.000

331.460.000

204.259.000

31.100.000

757.163.000

4.500.000

410.615.000

Realisasi

Dana

12

620

4.445

840

55

220

124

2.420

2.670

124

4.140

38

1.990

Target

21

50

4.051

473

-

188

20

1.680

3.372

75

2.915

56

2.036

Realisasi

SDM (OH)

175,00%

8,06%

91,14%

56,31%

0%

85,45%

16,13%

69,42%

126,29%

60,48%

70,41%

147,37%

102,31%

%

Lampiran 8/ 2 - 5

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan

No.

5

6

7

47

Laporan

Jumlah Dokumen Rencana Pengawasan Jumlah Laporan Kinerja yang tepat waktu Jumlah Laporan Kehumasan tepat Waktu Pengelolaan Anggaran dan Jumlah Laporan Keuangan yang Sistem Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah Dokumen Anggaran

Jumlah Kegiatan Koordinasi

15

Laporan

1 17 4 14

1

Dokumen Laporan Laporan Laporan

Dokumen

7

19

Laporan

Kegiatan

9

Laporan

1

1

Laporan

Laporan

7

Pemda

Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang polsoskam Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah

30

Target

Orang

Satuan

Jumlah Peserta Diklat SPIP


Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Pembinaan Jabatan Jumlah Laporan Sosialisasi dan Fungsional Auditor dan Tata Bimtek penerapan JFA APIP Kelola APIP Daerah Jumlah Sosialisasi dan Bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Kegiatan

Program Penyusunan dan Evaluasi Dukungan Rencana Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Program

1

14

4

17

1

13

14

19

9

1

48

1

9

68

Realisasi


100%

100%

100%

100%

100%

185,71%

93,33%

100%

100%

100%

102,13%

100%

128,57%

226,67%

%

-

-

-

16.000.000

151.500.000

19.640.000

-

21.750.000

280.890.000

122.259.000

92.346.000

38.270.000

218.500.000

451.526.000

Rencana

-

-

-

79,45%

92,67%

90,51%

134,01%

82,61%

0%

0%

0%

%

99,08%

0%

33.760.000 211,00%

197.789.000 130,55%

19.460.000

-

24.775.000 113,91%

355.484.000 126,56%

97.135.000

85.576.000

34.640.000

292.816.000

372.996.000

Realisasi

Dana

33

275

250

850

500

748

195

228

108

450

2.100

28

-

150

Target

32

658

245

1.085

491

886

452

205

93

450

2.135

19

-

340

Realisasi

SDM (OH)

96,97%

239,27%

98,00%

127,65%

98,20%

118,45%

231,79%

89,91%

86,11%

100%

101,67%

67,86%

0%

226,67%

%

Lampiran 8/ 3 - 5

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan

Sasaran Strategis

7

No.

Program

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Terbayarnya hak-hak pegawai memenuhi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat pertanggung jawaban

12

100

% Bulan

3

262

12

100

3

262

12

12

Laporan

Orang

Jumlah pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas

2

9

12

4

378

80

18

Realisasi

2

9

Kegiatan

Laporan

12

4

Laporan Kegiatan

378

PAK

Jumlah Laporan Pengembangan Budaya Kerja Jumlah laporan Disiplin Pegawai

Penyediaan layanan informasi JFA Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA (kegiatan dilaksanakan oleh perwakilan)

80

18

Target

SK

Kegiatan

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu Jumlah penilaian angka kredit yang terbit Laporan evaluasi penerapan JFA

Satuan


Pembinaan Administrasi dan Jumlah Laporan Pengguna Pengelolaan Perlengkapan Barang yang terbit tepat waktu serta Pembayaran Gaji/ Terpenuhinya keperluan sehariTunjangan - BPKP hari Perkantoran

Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian

Kegiatan

Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

34.260.683.000

2.725.654.000

43.403.000

-

-

-

38.270.000

-

-

37.500.000

58.560.000

92.820.000

Rencana

%

34.246.972.800

2.035.186.731

23.196.000

-

-

-

34.640.000

-

-

99,96%

74,67%

53,44%

0%

0%

0%

90,51%

0%

0%

46.290.000 123,44%

69.425.000 118,55%

119.223.000 128,45%

Realisasi

Dana

30

415

175

262

120

120

108

120

396

476

285

297

Target

30

415

150

262

120

120

93

120

301

397

248

519

Realisasi

SDM (OH)

100%

100%

85,71%

100%

100%

100%

86,11%

100%

76,01%

83,40%

87,02%

174,75%

%

Lampiran 8/ 4 - 5

Sasaran Strategis

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

No.

8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Program

Penyelengggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Presiden/Pemerintah dan Internal BPKP

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

Kegiatan

Kegiatan

12 885

905

12

3

1

60

Realisasi

12

12

Kegiatan

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

3

Laporan

Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan) Jumlah Sistem yang Dipelihara

1

60

Target

sistem

Paket

Satuan

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

Jumlah Sarana Prasarana



97,79%

100%

100%

100%

100%

100%

%

47.870.486.000

-

-

154.790.000

155.262.000

413.410.000

Rencana 100%

%

47.469.899.865

-

-

99,16%

0%

0%

214.170.614 138,36%

167.795.000 108,07%

413.409.500

Realisasi

Dana

46.389

156

268

1.879

300

200

Target

38.744

140

248

1.674

312

200

Realisasi

SDM (OH)

83,52%

89,74%

92,54%

89,09%

104,00%

100%

%

Lampiran 8/ 5 - 5

Lampiran 9

Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2013 PROVINSI JAWA TIMUR No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama PDAM PDAM Kab. Bangkalan PDAM Kab. Banyuwangi PDAM Kab. Bondowoso PDAM Kab. Bojonegoro PDAM Kab. Gresik PDAM Kab. Jombang PDAM Kab. Magetan PDAM Kab. Malang PDAM Kab. Mojokerto PDAM Kab. Ngawi PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Sampang PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kab. Situbondo PDAM Kab. Sumenep PDAM Kab. Tuban PDAM Kab. Tulungagung PDAM Kota Batu PDAM Kota Madiun PDAM Kota Malang PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Probolinggo PDAM Kota Surabaya

aporan Kinerja Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Recommend Documents