PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ISI PERATURAN PRESIDEN NO 29 TAHUN 2014 BAB I KETENTUAN UMUM ( 1 pasal )
BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP ( 29 pasal )
BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
• Pasal 1
• Bagian Kesatu • Bagian Kedua • Bagian Ketiga • Bagian Keempat • Bagian kelima • Bagian Keenam • Bagian Ketujuh
: Umum : Renstra : Perjanjian Kinerja : Pengukuran Kinerja : Pengelolaaan Data Kinerja : Pelaporan Kinerja : Reviu dan Evaluasi
• Pasal 31 - 32
( 2 pasal ) BAB IV KETENTUAN PENUTUP ( 4 pasal )
•Pasal 33 - 36
pasal 2 – 5 pasal 6-7 pasal 8 – 14 pasal 15-16 pasal 17 pasal 18 – 27 pasal 28 - 30
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) (BAB I KETENTUAN UMUM
Rangkaian sistematik dari bebagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
AKUNTABILITAS KINERJA (BAB I KETENTUAN UMUM )
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik
PENYELENGGARAAN SAKIP (Bab II Bagian kesatu : Umum pasal 2 – 5)
1. 2. 3.
4.
Dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sbb : a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satker b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi , dan c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kementerian yang memiliki instansi vertikal didaerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satker di wilayah yang bersangkutan
PENYELENGGARAAN SAKIP, (Bab II Bagian kesatu : Umum pasal 2 – 5)
Meliputi :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
RENSTRA PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN DATA KINERJA PELAPORAN KINERJA REVIU DAN EVALUASI KINERJA
SIKLUS SAKIP (SESUAI PERPRES 29 TAHUN 2014) RENSTRA Renstra sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP
REVIU DAN EVALUASI APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan /atau evaluasi kinerja pada Kementerian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenanganannya
LAKIP Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaaan Anggaran yang dialokasikan .
PENGELOLAAN DATA Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja
RKA anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Knerja
PERJANJIAN KINERJA Setiap K/L, Unit Organisasi dan Satker wajib menyusun Perjanjian Kinerja
PENGUKURAN Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja
RENSTRA
(Bab II Bagian kedua pasal 6 – 7)
1. Kementerian menyusun Renstra 5 tahunan. 2. Renstra sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP.
PERJANJIAN KINERJA
(Bab II Bagian ketiga pasal 8 – 14)
1. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun RKA dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Knerja . 3. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. 4. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Sasaran Strategis/Program /Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. 5. Indikator Kinerja agar SMARTT.
6.
Setiap K/L, Unit Organisasi dan Satker wajib menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan IKU untuk K/L, Indikator Kinerja Program untuk unit organisasi dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk Satker . Perjanjian Kinerja disepakati oleh Pimpinan.
7.
Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian (termasuk unit organisasi eseleon I dan Satker Pusat) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN dan RB.
8.
Pimpinan entitas akuntabilitas kinerja bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Anggaran yang telah dialokasikan untuk masing – masing entitas Akuntabilitas Kinerja.
PERJANJIAN KINERJA
(Bab II Bagian ketiga pasal 8 – 14)
1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. PENGUKURAN KINERJA
2. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja.
(Bab II Bagian Keempat pasal 15– 16)
3. Kegiatan pengukuran adalah dengan membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja dalam lembar Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan dan 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra.
1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengelolaan data kinerja.
PENGELOLAAN DATA KINERJA
(Bab II Bagian kelima pasal 17)
2.
Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
3.
Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi , kebutuhan manajerial, data /laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
4.
Pengelolaan data kinerja mencakup : a. Penetapan data dasar. b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan regstrasi. c. Penatausahaan dan penyimpanan data. d. Pengkompilasian dan perangkuman.
PELAPORAN KINERJA
(Bab II Bagian keenam pasal 18– 27)
1.
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaaan Anggaran yang dialokasikan .
2.
Laporan kinerja terdiri atas Laporan Kinerja Interm dan Laporan Kinerja Tahunan.
3.
Laporan Kinerja Interm adalah laporan Kinerja Triwulanan.
4.
Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan.
5.
Laporan Kinerja Tahunan pada tingkat satker, disampaikan kepada pimpinan unit organisasi , untuk kemudian pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat unit organisasi dan disamapikan ke Menteri.
6.
Menteri menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja unit organisasi dan menyampaikannya ke Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PAN dan RB palinglambat 2 bulan setelah TA berakhir.
7.
Laporan Kinerja Tahunan disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Tahunan .
PELAPORAN KINERJA
8.
Laporan Kinerja Tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.
9.
Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan hasil yang dicapai dari program paling sedikit menyajikan informasi tentang : a. Pencapaian tujuan dan sasaran.
(Bab II Bagian keenam pasal 18– 27)
b. Realisasi pencapaian target kinerja. c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. d. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.
PELAPORAN KINERJA
(Bab II Bagian keenam pasal 18– 27)
10. SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satker pada Kementerian. 11. Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Gubernur dan Menteri terkait. 12. Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk selanjutnya. menyampaikannya kepada Menteri terkait serta Presiden melalui Menteri Keuangan. 13. Masing – masing Menteri /pimpinan lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungannya dalam laporan kinerja kementerian.
1.
APIP pada Kementerian melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri kepada Presiden.
2.
Hasil reviu di tuangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP.
3.
APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan /atau evaluasi kinerja pada Kementerian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenanganannya.
REVIU DAN EVALUASI
(Bab II Bagian ketujuh pasal 28 30)
4. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh APIP kepada Menteri. 5.
Menteri menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri PAN dan RB.
6. Menteri PAN dan RB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
(Bab III pasal 31 32)
1.
Menteri PAN dan RB melakukan kompilasi dan merangkum Laporan Kinerja yang diterima dan sebagai bahan penyusunan Laoran Kinerja Pemerintah Pusat.
2.
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir .
3.
BPKP melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri PAN dan RB kepada Menteri Keuangan .
4.
Tata cara pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB .
5.
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .
6.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
KETENTUAN PENUTUP
(Bab IV pasal 33 - 36)
1.
Implementasi SAKIP sebagaimana dalam Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 berlaku secara bertahap paling lambat TA. 2014.
2.
Pentahapan implementas untuk instansi Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB setelah koordinasi dengan Menteri Keuangan.
3.
Pentahapan implementasi untuk instansi Pemerintah Daerah ditetapkan Menteri PAN dan RB setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri .
4.
Peraturan Presiden ini mencabut Inpres No 7 Tahun 1999.
5.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan .
6.
Peraturan Presiden ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.
RPJP
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJM/D
RKP/D
ILUSTRASI IMPLEMENTASI SAKIP
Sistem Penganggaran Pedoman Diacu
RENSTRA KL/SKPD Dijabarkan
Pedoman
RKT , RENJA KL/SKPD
RKAKL/SKPD
PENETAPAN KINERJA (PK)
DIPA & POK
SKO/SKP
Sistem AKIP EVALUASI (Review interm dan tahunan)
LAKIP
PENGUKURAN & PENGUMPULAN DATA KINERJA (pengelolaan) PENILAIAN SKP19
Kerangka Pengintegrasian (kondisi saat ini)
Kerangka pengintegrasian menggambarkan desain model pengintegrasian data pelaporan yang akan dicapai dalam penyelarasan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan manajemen kinerja.
RPJM N RKP
RENSTRA KEU
KINERJA
RENCANA KERJAKERJA DAN KEUANGAN RENCANA DAN
K/L KIN KEUANGAN KERJ KINERJA
ERJA
A
K/LKEU
PELAKSANAAN DAN MONEV RENCANA KERJA DAN KIN KEUANGAN KERJ K/L KEU KINERJA ERJA A LAPORAN TAHUNAN RENCANA KERJA DAN KEU KINERJA KIN KEUANGAN KER K/LINSTANS KEU INSTANSI
ERJA
KERANGKA ARSITEKTUR
JA
I
Kerangka ADIK
KERANGKA KERJA LOGIS DAN PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI Kabinet Presiden
SASARAN PROGRAM (Outcome)
SASARAN PROGRAM (Outcome)
Es.1
SASARAN KEGIATAN (output)
Es.2
Sumberdaya yang digunakan
Kementerian /Lembaga
SASARAN STRATEGIS K/L (Outcome - impact)
K/L
Proses Pencapaian Output
Nasional
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (impact)
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN KEGIATAN (output)
SASARAN KEGIATAN (output)
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
TERIMA KASIH
