KEPUTUSAN CAMAT MENDOYO NOMOR TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN MENDOYO TAHUN 2013

KEPUTUSAN CAMAT MENDOYO NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN MENDOYO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT MENDOYO

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendoyo. c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Mendoyo;

Mengingat : 1.

Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dan wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15.); dan

13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 355); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013.

KEDUA

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Camat Mendoyo kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Mendoyo.

KETIGA

: Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mendoyo pada tanggal Camat Mendoyo,

Drs. I Komang Agus Adinata

Pembina NIP. 19730811 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 3. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Negara. 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Arsip

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Mendoyo tahun 2011, merupakan laporan ketiga dari pelaksanaan Renstra Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2011-2016 sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016. Sebagai LAKIP tahun ketiga, maka LAKIP Pemerintah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2011 menunjukan hasil kinerja perubahan kebijakan sebagaimana motto Bupati Jembrana: “Mari Lakukan Perbaikan Bersama Rakyat Membangun Jembrana”. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 s/d 2009 dan kini terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 s/d 2014 Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

1

2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Pemerintah Kecamatan Mendoyo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Mendoyo juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program. Sebagai SKPD pengguna anggran, maka Pemerintah Kecamatan Mendoyo wajib menyusun Renstra dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Lakip Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 disususn berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut: 1. Landasa Idiil yaitu Pancasila 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 3. Landasan Operasional : 1) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2

6)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

12)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13)

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14)

Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

15)

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15.);

16)

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembraran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 31);

17)

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 355);

18)

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 347).

3

1.3

Profil Layanan Pemerintah Kecamatan Mendoyo

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; Gambaran layanan Pemerintah kecamatan Mendoyo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 sebagai berikut : Pertama melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan Kabupaten dalam hal pembinaan-pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat. Kedua melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Mendoyo untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Jembrana dan Kantor Satuan Polisi Pamng Praja Kabupaten Jembrana Ketiga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi serta Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-Undangan guna menekan terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Keempat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Perizinan maupun pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan penyediaan fasilitas infrastruktur desa/kelurahan, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Kelima melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Hari-Hari Besar dan Bersejarah Nasional, kegiatankegiatan keagamaan (piodalan) serta menyambut Tahun Baru maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten yang diadakan di Kecamatan Mendoyo yang sifatnya koordinasi di masing-masing Desa/Kelurahan serta Pemerintah Kabupaten. Keenam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Mendoyo (Desa/Kelurahan, Polsek, Ramil, UPT Pendidikan, UPT Puskesmas maupun sekolah-sekolah)

4

1.4

Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Mendoyo Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang “Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana” maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut : 1) Camat Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : a) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan; b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian tugas Camat adalah : a) merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategik Kabupaten; b) menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala; d) menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja; f) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pemerintahan umum di Kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya; g) membina Sekretaris Camat dan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h) membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;dan k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 2)

Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi : a) penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga kecamatan; b) penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian;dan d) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian.

5

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : a) merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; b) memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian , perencanaan dan pelaporan serta keuangan; c) mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan serta naskah dinas di bidang tugasnya; d) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas; e) melaksanakan urusan umum, kepegawaian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kecamatan; f) menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan dan peralatan Kecamatan; g) menerima naskah / surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Sub Bagian dan Seksi; h) menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk; i) merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Kecamatan; j) melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; k) mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Camat; l) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; m) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n) mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian; o) menyusun laporan hasil kegiatan; p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;dan q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 3)

Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b) pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c) pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub Bagian;dan d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub Bagian. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut : a) membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum; b) mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan Rumah Dinas serta penggunaan kantor; c) melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Kecamatan serta rumah dinas; d) melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Kecamatan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Kecamatan;

6

e)

f) g) h) i) j) k) l) m) 4)

menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pensiun dan kesejahteraan kepegawaian; melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Kecamatan; melaksanakan pengelolaan perpustakaan kecamatan; melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas Kecamatan; membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) serta bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; mengevaluasi hasil program kerja; menyusun laporan hasil kegiatan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, dan melaporkan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b) pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub Bagian;dan d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub Bagian; Rincian tugas Kepala Sub Bagian Penyusuna Programa adalah sebagai berikut : a) menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Penyusunan Program; b) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf; c) menyusun rencana perjalanan dinas; d) mengendalikan rencana tahunan; e) menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; f) mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Kecamatan; g) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Kecamatan; h) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Musrenbang, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan; i) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB serta melaporkan potensi PAD; j) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan; k) melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan ; l) melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan kecamatan; n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7

5)

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan penyusunan RKA, DPA, keperbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b) pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub Bagian;dan d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub Bagian. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a) membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan; b) membuat daftar usulan kegiatan; c) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan; d) membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; e) menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f) menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; g) melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan; h) melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; i) mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati; j) memeriksa pembayaran gaji pegawai; k) mendistribusikan uang kerja kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; l) melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; m) mengevaluasi hasil program kerja; n) membuat laporan hasil kegiatan; o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;dan p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6)

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pelayanan umum, informasi, administrasi perizinan dan pelayanan bantuan sosial sesuai standar pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai kebijakan Kecamatan; b) penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; c) pengoordinasian pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;dan d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8

Rincian tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum adalah sebagai berikut : a) menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b) menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) memberikan pelayanan umum, informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat; d) mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data di bidang Pertanahan, sarana dan prasarana fisik serta Pemerintahan Desa/Kelurahan; e) mengumpulkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala; f) menyiapkan bahan-bahan bimbingan/petunjuk dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta pengangkatan/pemilihan perangkat pemerintah Desa/Kelurahan; g) menyiapkan bahan-bahan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan hari-hari besar dan nasional; h) menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan; i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; j) membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 7)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai kebijakan Kecamatan; b) penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; c) pengoordinasi pelaksanaan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;dan d) pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut : a) menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas; d) merencanakan dan melaksanakan program di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;

9

e) f) g) h)

i) j) k) l) m) 8)

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah; menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan Pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, dan organisasi Sosial Politik, LSM dan Ormas; mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya; menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerja sama aparatur pemerintah dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat; mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kebijakan Kecamatan; b) penyelenggaraan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; c) pengoordinasian pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;dan d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut : a) menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b) mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan KK miskin, perencanaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan; c) mengkoordinasikan program pembinaan perekonomian, penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa/Kelurahan; d) mengkoordinasikan pembinaan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu; e) mengevaluasi terhadap kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan PKK; f) mengumpulkan, mengolah, menganalisa Profil Desa/Kelurahan sebagai dasar penyusunan Profil Kecamatan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta mencari alternatif pemecahannya;

10

h) i) j) k) 9)

membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Seksi Sosial dan Budaya Seksi Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang sosial dan budaya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana kerja Seksi Sosial dan Budaya sesuai kebijakan Kecamatan; b) pengoordinasi pelaksanaan urusan di bidang sosial dan budaya;dan c) pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Rincian tugas Kepala Seksi Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut : a) menyusun program kerja Seksi Sosial dan Budaya berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang sosial dan budaya; c) melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang lanjut usia, Balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan sosial dan lingkungan kumuh; d) melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan organisasi sosial lainnya; e) melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila ( gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial; f) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan veteran di Kecamatan; g) mengkoordinasikan pelaksanaan perpustakaan Desa/Kelurahan; h) membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata; i) melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan agama; j) mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang kesehatan dan pendidikan; k) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sosial dan Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya; l) membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; m) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

10)

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

11

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1

Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2011–2016 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihakpihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Mendoyo. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Mendoyo. Dengan demikian, setelah rencana strategis ditetapkan, Pemerintah Kecamatan Mendoyo telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. 2.1.1 Visi Pemerintah Kecamatan Mendoyo Setiap Organisasi perlu memiliki visi dan misi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah-dengan cepat. Sebagai bagian dari Kabupaten Jembrana, Kecamatan Mendoyo merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, serta sebagai strategi pemberi arah dan fokus yang jelas. Visi tersebut juga menjadi perekat berbagai komponen pembangunan dan memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuh kembangkan komitmen ke setiap sektor dan mampu memjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan itu sendiri sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat direalisasikan. Mengacu kepada visi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan potensi-potensi yang tersedia di Kecamatan Mendoyo, maka Visi Pemerintah Kecamatan Mendoyo adalah: “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Mendoyo dengan Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Penjelasan : 1) Kesejahteraan adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat. 2) Kebersamaan adalah rasa saling memiliki, dan rasa persaudaraan diantara sesama masyarakat mendoyo untuk bersama-sama membangun Mendoyo 3) Kewirausahaan adalah kemandirian dalam berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat mendoyo 4) Pemberdayaan masyarakat asal kata berdaya yang bermakna memiliki kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya bagi masyarakat mendoyo

12

2.1.2 Misi Pemerintah Kecamatan Mendoyo Untuk mencapai Visi, maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya sebagai berikut : 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. 2) Mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat. 3) Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 4) Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta kerukunan antar seluruh lapisan masyarakat dalam heteroginitas agama, suku dan adat istiadat. 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Guna Mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun . Tujuan ini harus menjadi perhatian utama personil Pegawai Pemerintah Kecamatan Mendoyo dalam merencanakan dan melaksanakan penugasan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Mendoyo tertuang dalam tabel berikut : Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kecamatan Mendoyo No Tujuan

Sasaran

1

Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pembangunan yang efektif dan efisien. Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.

2

Terwujudnya aparatur yang akuntabel Peningkatan akuntabilitas, profesional, dan profesional, dan bermotivasi tinggi. bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan

3

Mewujudkan Pelayanan Prima Masyarakat Kecamatan Mendoyo.

4

Terwujudnya Usaha Kelompok masyarakat Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat. masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan

5

Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan Peningkatan partisipasi masyarakat kuantitas dan berkualitas yang baik serta mendoyo dalam pembangunan dengan bermanfaat bagi masyarakat mendoyo memperhatikan kelestarian lingkungan

6

Terwujudnya kecamatan mendoyo yang Peningkatan operasi penegakkan Peraturan aman, nyaman, tertib dan damai, Daerah

7

Tanggap dalam menghadapi masyarakat dan bencana alam.

untuk Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat

konflik Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana

13

2.1.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan 1)

Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Camat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor Camat Mendoyo. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kecamatan Mendoyo sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Camat mendoyo dalam lima Tahun pada renstra Pemerintah Kecamatan Mendoyo, antara lain : a) Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran b) Terjaminnya sarana dan prasarana aparatur c) Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan profesional dan akuntabel d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Prima Pemerintah Kecamatan e) Tertibnya Administrasi Kependudukan f) Melestarikan Keragaman Budaya g) Meringankan beban hidup masyarakat h) Meningkatkan daya saing ekonomi i) Mengikutsertakan masyarakat untuk membangun desa/kelurahan dengan skala prioritas j) Menuju Masyarakat yang aman, nyaman tertib dan damai; dan k) Mengantisipasi terjadinya korban jiwa akibat bencana alam

2)

Program Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Mendoyo bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan programprogram Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu. Adapun program-program dimaksud adalah : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan d) Program Pembinaan Masyarakat e) Program Penataan Administrasi Kependudukan f) Program Pengelolaan Keragaman Budaya g) Program Bantuan Dan Jaminan Sosial h) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan i) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa j) Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan k) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

14

3)

Kegiatan Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program diatas, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun kegiatan Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebanyak 23 Kegiatan, yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi Penyediaan upacara/ upakara keagamaan b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD d) Program Pembinaan Masyarakat Pembinaan Lomba –lomba Peringatan hari hari besar dan bersejarah Nasional e) Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan f) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Festival Budaya Daerah (PKB) g) Program Bantuan dan Jaminan Sosial Bantuan dan Jaminan Sosial h) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pembinaan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan i) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa j) Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Operasi Penegakan Perda / Peratutan Bupati k) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

2.2

Penetapan Kinerja Tahun 2013

Berdasarkan pada Perda Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Anggran Pemerintah Kecamatan Mendoyo terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan antara Camat Mendoyo dengan Sekretaris Daerah selaku atas nama Bupati Jembrana, yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamatan, namun dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan tahun terdapat perubahan/pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan yang mengakibatkan perubahan penetapan kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo, berikut akan disajikan Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 termasuk perubahannya :

15

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

KECAMATAN MENDOYO JalanRaya Denpasar-Gilimanuk (0365) 42443 Kopos 82261

PERGUNG PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA Nomor : 045.2/ 118 / Setda / 2013 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. I Komang Agus Adinata Jabtan : Camat Mendoyo Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Gede Gunadnya SH, MH Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku Atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada Tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Mendoyo, 22 Pebruari 2013 Pihak Pertama Camat Mendoyo,

Gede Gunadnya SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

Drs. I Komang Agus Adinata Penata Tk. I NIP. 19730811 199203 1 002

16

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun Anggaran : 2013 Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien

Indikator KInerja

Target

1.

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 %

1.1

Jumlah ketersediaan benda-benda pos (materai)

800 Buah

1.2.1 Jumlah ketersediaan jasa komunikasi (surat kabar dan internet) 1.2.2. Jumlah ketersediaan jasa sumber daya air 1.2.3 Jumlah ketersediaan jasa listrik 1.3.1 Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor 1.3.2 Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor 1.4 Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1.5 Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan

24 jasa paket

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.

2.1

Program / Kegiatan

Anggaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

301.287.600

1.

3.600.000

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

58.220.000

1.3

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

65.811.700

35 jenis

1.4

34.536.400

61.230 lembar

1.5

Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (snack) untuk rapat dan tamu Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf

6 Jenis

1.6

2.900 kotak

1.7

Peneyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman

50 kali

1.8

Jumlah ketersediaan jasa tenaga administrasi kantor Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah ketersediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

7 Orang

1.9

12 jasa paket 12 jasa paket 4 orang 19 Jenis

5 jenis

100 %

6 jenis

17

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa Tenaga Administrasi

1.10 Penyediaan upacara/upakara keagamaan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1

Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas

9.184.500

3.235.000

14.500.000

13.000.000

75.320.000

23.880.000

142.657.500

6.750.000

Sasaran Strategis

Indikator KInerja 2.2

2.3

2.4

Peningkatan akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan

Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat

4.

4.1

5. 5.1

5.2

Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan kelengkapan suratsurat kendaraan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

Target

Program / Kegiatan

1 unit

2.1

12 unit

2.2

34 unit

2.3

Persentase terlaksananya 100 % program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Frekuensi pelaporan 20 kali capaian kinerja dan keuangan 12 kali 1. Laporan Monev APBD 1 kali 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 kali 3. Rencana Strategis 1 kali 4. Rencana Kerja (Renja) 1 kali 5. RKT 1 kali 6. RKA 1 kali 7. DPA 1 kali 8. Perubahan DPA 1 kali 9. LAKIP Persentase pembinaan 100 % masyarakat Frekuensi kegiatan 10 kegiatan lomba-lomba 1 kegiatan 1. Lomba Desa Terpadu 1 kegiatan 2. Lomba Desa Pekraman 1 kegiatan 3. Lomba Subak Sawah 1 kegiatan 4. Lomba Subak Abian 5. Lomba Sekaa Teruna 1 kegiatan 1 kegiatan 6. Lomba Utshawa Darma Gita 1 kegiatan 7. Lomba BKB 1 kegiatan 8. Lomba P2WKSS 1 kegiatan 9. Lomba HKG 1 kegiatan 10. Lomba TTG Frekuensi kegiatan hari3 hari besar dan bersejarah Kegiatan nasional 1. Detik Proklamasi RI 1 kegiatan 2. PORCAM 1 kegiatan

18

Anggaran

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

60.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.300.000

4.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

20.177.500

5.

Program Pembinaan Masyarakat Kegiatan pembinaan lomba lomba

108.242.000

Peringatan hasi hari besar dan bersejarah Nasional

60.262.500

4.

5.1

5.2

61.607.500

20.177.500

47.979.500

Sasaran Strategis

Indikator KInerja 3.

Menyambut Tahun Baru 6. Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan 6.1.1 Jumlah surat yang mendapat pelayanan administrasi Kependudukan 1. Surat Keterangan Kematian 2. Surat Keterangan Kelahiran 3. Surat Keterangan Ahli Waris 4. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin 5. Surat Keterangan Kawin 6. Surat Keterangan Perceraian 7. Surat Keterangan Pengangkatan Anak 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 9. Surat Keterangan Tinggal Menetap (SKTM) 10. Surat Keterangan Bepergian 11. Surat Keterangan Domisili 12. Surat Keterangan Kurang Mampu 13. Legalisasi KTP 14. Legalisasi Kartu Keluarga 15. Legalisasi Surat Keterangan Pindah 16. Legalisasi Suratsurat lainnya 6.1.2 Jumlah pelayanan umum, informasi dan administrasi perizinan yang dapat dilayani 1. Persetujuan Prinsip 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) 4. Izin Usaha Perdagangan 5. Izin Keramaian

Target

Program / Kegiatan

Anggaran

1 kegiatan 100 %

1850 Surat

150 Surat 150 Surat 15 Surat 15 Surat 15 Surat 15 Surat 15 Surat 600 Surat

100 Surat

25 Surat 20 Surat 100 Surat 100 Surat 100 Surat 300 Surat 130 Surat 475 izin

25 izin 40 izin 20 izin 15 izin 350 izin

19

6.

6.1

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

-

-

Sasaran Strategis


Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan

Prosentase pengelolaan keragaman budaya 7.1 Jumlah kelompok kesenian ikut dalam festival Budaya Daerah 8 Prosentase Pelaksanaan Bantuan dan Jaminan Sosial 8.1.1 Jumlah orang yang mendapat perhatian Pemerintah terhadap bantuan sosial untuk orang lanjut usia, balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan social dan lingkungan kumuh 8.1.2 Jumlah penduduk/orang yang mendapat perhatian Pemerintah dalam hal perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial. 9. Prosentase pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan 9.1.1 Jumlah lembaga perekonomian yang mendapat pembinaan / masih aktif 9.1.2 Jumlah data KK miskin 9.1.3 Jumlah wanita berperan aktif ikut dalam pembangunan dan program PKK

Meningkatnya partisipasi masyarakat mendoyo dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

10.

Prosentase pelaksanaan musrenbang

10.1

Jumlah usulan rencana pembangunan Desa/Kelurahan

Target

Program / Kegiatan

100 %

7.

3 Klp

7.1

100 %

8.

Program Bantuan dan Jaminan Sosial

-

8.1

Bantuan dan Jaminan Sosial

-

9.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan Pembinaan Usaha kelompok masyarakat

-

145 orang

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Festival Budaya Daerah (PKB)

Anggaran -

25 orang

100 %

50 lembaga

9.1

-

1.135 KK Miskin 55 orang

100 %

110 usulan

20

10.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10.1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

-

-

Sasaran Strategis Meningkatnya operasi penegakkan Peraturan Daerah

Meningkatnya pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana

Indikator KInerja

Target

11.

Prosentase pelaksanaan penegakan PerUU

100 %

11.1

Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilanggar semakin rendah

10 Tipiring

12.

Prosentase daerah rawan bencana alam

100 %

12.1

Jumlah data daerah rawan bencana dan memformulasi kan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya

5 lokasi

Program / Kegiatan

Anggaran

11.

Program Penegakan Peraturan Perundangundangan 11.1 Operasi Penegakan Peraturan Daerah / Peratutan Bupati

-

-

12.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam JUMLAH (Rp)

-

-

572.364.600

Jumlah Anggaran : Rp. 572.364.600,-

Mengetahui / menyetujui, An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Mendoyo, 22 Pebruari 2013 Pihak Pertama Camat Mendoyo,


Drs. I Komang Agus Adinata Penata Tk. I NIP. 19730811 199203 1 002

21

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

KECAMATAN MENDOYO JalanRaya Denpasar-Gilimanuk (0365) 42443 Kopos 82261

PERGUNG

`

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA Nomor : 050/897/ Setda / 2013 PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. I Komang Agus Adinata Jabtan : Camat Mendoyo Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Gede Gunadnya SH, MH Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku Atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mendoyo, 9 September 2013 Pihak Pertama Camat Mendoyo,

Pihak Kedua an. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Drs. I Komang Agus Adinata Pembina NIP. 19730811 199203 1 002

Gede Gunadnya SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436 22

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2013 PEMERINTAH KECAMATAN MENDOYO Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien

Indikator KInerja

Target 100 %

1.

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

1.1

Jumlah ketersediaan benda-benda pos (materai)

800 Buah

1.2.1 Jumlah ketersediaan jasa komunikasi (surat kabar dan internet) 1.2.2. Jumlah ketersediaan jasa sumber daya air 1.2.3 Jumlah ketersediaan jasa listrik 1.3.1 Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor 1.3.2 Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor 1.4 Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1.5 Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan

24 jasa paket

1.6

1.7

Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (snack) untuk rapat dan tamu

12 jasa paket 12 jasa paket 4 orang

Sebelum Perubahan Program / Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.2

1.3



Anggaran 301.287.600

3.600.000

58.220.000

65.811.700

19 Jenis

Target 100 %

800 buah

24 jasa paket 12 jasa paket 12 jasa paket 4 orang

Setelah Perubahan Program / Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran 304.795.600

3.600.000

1.2


58.220.000

1.3


56.931.700


32.784.400

19 Jenis

35 jenis

1.4

61.230 lembar

1.5

6 Jenis

1.6

2.900 kotak

1.7


23

34.536.400

33 Jenis

1.4

9.184.500

61.230 Lembar

1.5

3.235.000

6 Jenis

1.6

14.500.000

2.900 kotak

1.7

9.184.500

3.235.000

14.500.000

Ket

Sasaran Strategis

Indikator KInerja 1.8

Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf

1.9

Jumlah ketersediaan jasa tenaga administrasi kantor Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah ketersediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1.10

2.

2.1

Target 50 kali

7 Orang

5 jenis

100 %

Sebelum Perubahan Program / Kegiatan 1.8 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.9 Penyediaan jasa Tenaga Administrasi 1.10 Penyediaan upacara/upakara keagamaan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target 50 kali

75.320.000

7 Orang

23.880.000

5 jenis

142.657.500

100 %

1.10 Penyediaan upacara/upakara keagamaan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran 13.000.000

89.460.000

23.880.000

161.339.500

6 jenis

2.1


6.750.000

6 Jenis

2.1


6.750.000


60.000.000

1 unit

2.1

60.000.000

61.607.500

13 Unit

2.2


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

14.300.000

34 unit

2.3


14.300.000

2.2

Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan

1 unit

2.1

2.3

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan kelengkapan suratsurat kendaraan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

12 unit

2.2

34 unit

2.3

2.4

Anggaran 13.000.000

Setelah Perubahan Program / Kegiatan 1.8 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1.9 Penyediaan jasa Tenaga Administrasi

24

80.289.500

Ket

Sasaran Strategis Peningkatan akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan



4.1

Persentase terlaksananya program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Laporan Monev APBD 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Rencana Strategis 4. Rencana Kerja (Renja) 5. RKT 6. RKA 7. DPA 8. Perubahan DPA 9. LAKIP

5.

Persentase masyarakat

pembinaan

5.1

Frekuensi kegiatan lomba-lomba 1. Lomba Desa Terpadu 2. Lomba Desa Pekraman 3. Lomba Subak Sawah 4. Lomba Subak Abian 5. Lomba Sekaa Teruna 6. Lomba Utshawa Darma Gita 7. Lomba BKB

Target 100 %

20 kali

4.

4.1

12 kali 1 kali

Sebelum Perubahan Program / Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Anggaran

20.177.500

10 kegiatan

20 Kali

4.

Anggaran

4.1


9.857.500

5.

Program Pembinaan Masyarakat

123.302.000

5.1

Kegiatan pembinaan lomba lomba

57.109.500

12 kali 1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 %

Target 100 %

Setelah Perubahan Program / Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5.

Program Pembinaan Masyarakat

108.242.000

100 %

5.1

Kegiatan pembinaan lomba lomba

47.979.500

10 Kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan -

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan -

1 kegiatan

-

25

Ket

Sasaran Strategis

Indikator KInerja 8. Lomba P2WKSS 9. Lomba HKG 10. Lomba TTG 11. Lomba Gong Kebyar Wanita 12. Lomba Jegog 13. Lomba UKS 14. Lomba Sadar Lingkungan (SDL) 15. Lomba Balita Sehat 16. Lomba Ibu Hamil 17. Lomba Kelompok Wanita Tani (KWT) 5.2 Frekuensi kegiatan harihari besar dan bersejarah nasional 1. Detik Proklamasi RI 2. PORCAM 3. Tahun Baru 6. Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan 6.1.1 Jumlah surat yang mendapat pelayanan administrasi Kependudukan 1. Legalisasi Surat Keterangan Kematian 2. Legalisasi Surat Keterangan Kelahiran 3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Sebelum Perubahan Program / Kegiatan

Target 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan -

Anggaran

Target

Anggaran

1 kegiatan 1 kegiatan

-

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

-

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

3 Kegiatan

Setelah Perubahan Program / Kegiatan

5.2

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 %

6.

1850 Surat

6.1



60.262.500

3 Kegiatan

5.2


-

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 %

6.

-

1850 Surat

6.1


150 Surat

150 Surat

150 Surat

150 Surat

15 Surat

15 Surat

26

66.192.500

Ket

Sasaran Strategis


Legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin 5. Legalisasi Surat Keterangan Kawin 6. Legalisasi Surat Keterangan Perceraian 7. Legalisasi Surat Keterangan Pengangkatan Anak 8. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 9. Legalisasi Surat Keterangan Tinggal Menetap (SKTM) 10. Legalisasi Surat Keterangan Bepergian 11. Legalisasi Surat Keterangan Domisili 12. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu 13. Administrasi KTP 14. Administrasi Kartu Keluarga 15. Legalisasi Surat Keterangan Pindah 16. Legalisasi Suratsurat lainnya 6.1.2 Jumlah pelayanan umum, informasi dan administrasi perizinan yang dapat dilayani

Target 15 Surat


Anggaran

Target 15 Surat

15 Surat

15 Surat

15 Surat

15 Surat

15 Surat

15 Surat

600 Surat

600 Surat

100 Surat

100 Surat

25 Surat

25 Surat

20 Surat

20 Surat

100 Surat

100 Surat

100 Surat 100 Surat

100 Surat 100 Surat

300 Surat

300 Surat

130 Surat

130 Surat

475 izin

475 izin

27


Anggaran

Ket

Sasaran Strategis

Indikator KInerja

1. Legalisasi


Target 25 izin

Anggaran


Target 25 izin

Ket

Anggaran

Persetujuan Prinsip

2. Legalisasi Izin Mendirikan Bangunan 3. Legalisasi Izin Undang-Undang Gangguan (HO) 4. Legalisasi Izin Usaha Perdagangan 5. Legalisasi Izin Keramaian 7. Prosentase pengelolaan keragaman budaya 7.1 Jumlah kelompok kesenian ikut dalam festival Budaya Daerah 8 Prosentase Pelaksanaan Bantuan dan Jaminan Sosial 8.1.1 Jumlah orang yang mendapat perhatian Pemerintah terhadap bantuan sosial untuk orang lanjut usia, balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan social dan lingkungan kumuh

40 izin

40 izin

20 izin

20 izin

15 izin

15 izin

350 izin

350 izin

100 %

7.

3 Klp

7.1

100 %

8.

8.1

145 orang


-

100 %

7.

-

3 Klp

7.1


-

100 %

8.


-


-

145 orang

8.1


-

28


-

Sasaran Strategis

Indikator KInerja 8.1.2 Jumlah penduduk/orang yang mendapat perhatian Pemerintah dalam hal perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial.


9.

Prosentase pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan

9.1.1 Jumlah lembaga perekonomian yang mendapat pembinaan / masih aktif 9.1.2 Jumlah data KK miskin 9.1.3 Jumlah wanita berperan aktif ikut dalam pembangunan dan program PKK

Meningkatnya partisipasi masyarakat mendoyo dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

10.

Prosentase pelaksanaan musrenbang

10.1



Target 25 orang

100 %

50 lembaga

9.

9.1


Anggaran

Target 25 orang

-

100 %

-

50 lembaga


100 %

110 usulan


9.

Ket

Anggaran


-


-

9.1

-


10.


29

-

100 %

-

36 usulan

10.

-

Sasaran Strategis

Indikator KInerja

Target 100 %

Meningkatnya operasi penegakkan Peraturan Daerah

11.

Prosentase pelaksanaan penegakan PerUU

11.1

Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilanggar semakin rendah

10 Tipiring

Meningkatnya pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana

12.

Prosentase daerah rawan bencana alam

100 %

12.1

Jumlah data daerah rawan bencana dan memformulasi kan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya

5 lokasi

Sebelum Perubahan Program / Kegiatan 11. Program Penegakan Peraturan Perundangundangan 11.1 Operasi Penegakan Peraturan Daerah / Peratutan Bupati 12.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam JUMLAH (Rp)

Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan Jumlah Anggaran Setelah Perubahan

: :

Rp. Rp.

Anggaran -

Target 100 %

-

10 Tipiring

-

100 %

-

5 lokasi

Setelah Perubahan Program / Kegiatan 11. Program Penegakan Peraturan Perundangundangan 11.1 Operasi Penegakan Peraturan Daerah / Peratutan Bupati 12.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

572.364.600

572.364.600,599.294.600,-

an. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Camat Mendoyo,



30

JUMLAH (Rp)

Ket

Anggaran -

-

-

-

599.294.600

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2013. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Dalam pengukuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. 3.2

Analisis Pencapaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2012 1)

Pelayanan Perkantoran pada Sekretariat Kecamatan a)

Program dan Kegiatan 2012 Program dan kegiatan pelayanan perkantoran pada Sekretariat Kecamatan yang penganggarannya tetap sama hampir seluruh program dan kegiatan dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Seksi yang tidak dianggarkan dengan kata lain penganggarannya sentral ke Sekretariat Kecamatan dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2012 yang meliputi : Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Sejalan dengan perjalanan APBD Kecamatan pada pertengahan tahun anggaran terjadi penambahan kegiatan yang sangat perlu yaitu :

31

b)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; ISO/SNI; dan Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/Dinas.

Capaian Kinerja 2012 Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di sekretariatan Kantor Camat Mendoyo, sangat diperlukan koordinasi antar Seksi-Seksi sehingga target Kinerja dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, adapun capaian kinerja di Sekretariat Kantor Camat Mendoyo Tahun 2012 sebagai berikut : Tabel 4 Capaian Kinerja Sekretariat Tahun 2012 No

Uraian Kegiatan

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2


3

4 5

6

7

8

9


Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman


Indikator KInerja Jumlah ketersediaan benda-benda pos (materai) Jumlah ketersediaan jasa komunikasi (surat kabar dan internet) Jumlah ketersediaan jasa sumber daya air Jumlah ketersediaan jasa listrik Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (snack) untuk rapat dan tamu Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf Jumlah ketersediaan jasa tenaga administrasi kantor

32

Target Realisasi % KInerja KInerja 800 800 100,00 Buah buah 24 jasa paket

24 jasa 100,00 paket

12 jasa paket 12 jasa paket 5 Orang

12 jasa 100,00 paket 12 jasa 100,00 paket 5 Orang 100,00

19 Jenis

19 jenis 100,00

34 jenis

33 jenis

60.500 lembar

60.500 100,00 lembar

6 Jenis

6 Jenis 100,00

2.900 kotak

3.500 120,68 kotak

48 kali 5 Orang

47 kali

97,06

97,92

5 Orang 100,00

No

Penyediaan upacara/upakara keagamaan

Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan

11

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12

ISO/SNI

13

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan sertifikasi ISO/SNI Kantor Camat Mendoyo Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan

14

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

16

17 18

2)

Indikator KInerja

10

15

c)

Uraian Kegiatan

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan kelengkapan surat-surat kendaraan Pemeliharaan Jumlah peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang Gedung Kantor mendapat pemeliharaan Pengadaan Perlengkapan Jumlah tersedianya rumah jabatan/Dinas perlengkapan rumah jabatan Pengadaan Pakaian kerja Jumlah pakaian kerja Lapangan lapangan Penyusunan laporan Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja keuangan SKPD

Target KInerja 6 jenis

Realisasi % KInerja 6 100,00 jenis

3 jenis

3 jenis 100,00

1 paket

1 paket 100,00

1 unit

1 unit 100,00

14 unit

13 unit

92,85

35 unit

34 unit

97,14

2 jenis

2 jenis 100,00

45 set

45 set 100,00

20 kali

20 kali 100,00

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ada di sekretariat Kantor Camat Mendoyo dalam pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2012 boleh dikatakan tidak ada permasalahan hanya saja di Tahun 2012 terdapat 3 (tiga) kegiatan baru untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Pemerintahan, sehingga dapat diadakan perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran.

Pemrintahan dan Pelayanan Umum a) Program dan Kegiatan 2012 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan umum di Kecamatan Mendoyo yaitu seksi yang melayani masyarakat dibidang pemerintahan dan pelayanan umum seperti pembinaan pengelolaan administrasi desa/kelurahan dalam rangka lomba desa/kelurahan termasuk juga administrasi desa dalam hal memfasilitasi kegiatan pemilihan Kepala Desa, selain itu untuk mempererat hubungan masyarakat dengan pemerintahan dilakukan kegiatan-

33

kegiatan peringatan hari-hari besar dan bersejarah yaitu pringatan detik proklamasi RI, kegiatan Pekan Olahraga Kecamatan dan kegiatan menyambut tahun baru, Dan untuk bidang urusan pelayanan umum berupa pelayanan administrasi kependudukan maupun administrasi mendapatkan rekomendasi mengenai perizinan. Dari kegiatan yang dilaksanakan akan tercapai tujuan Pemerintah Kecamatan Mendoyo yaitu Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Mendoyo dengan salah satu sasaran yaitu Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat, untuk lebih jelasnya kegiatan di seksi pemerintahan dan pelayanan umum meliputi : Kegiatan pembinaan lomba lomba Peringatan hari hari besar dan bersejarah Nasional Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan b)

Capaian Kinerja 2012 Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan umum adapun indikator-indikator sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, meliputi Frekuensi kegiatan lomba desa, Frekuensi kegiatan harihari besar dan bersejarah nasional (Kegiatan Porcam, Peringatan Detik Proklamasi dan Kegiatan menyambut Tahun Baru) , Jumlah surat yang mendapat pelayanan administrasi Kependudukan dan Jumlah pelayanan umum, informasi dan administrasi perizinan yang dapat dilayani, berikut capaian kinerja dituangkan dalam tabel : Tabel 5 Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Tahun 2012 Target Realisasi No Uraian Kegiatan Indikator KInerja % KInerja KInerja 1 Kegiatan pembinaan Frekuensi kegiatan 1 Keg 1 Keg 100,00 lomba lomba lomba-lomba 2 Peringatan hari hari Frekuensi kegiatan hari3 Keg 3 Keg 100,00 besar dan bersejarah hari besar dan bersejarah Nasional nasional 3 Peningkatan Pelayanan Jumlah surat yang 1849 8.782 474,96 Publik dalam bidang mendapat pelayanan Surat surat Kependudukan administrasi Kependudukan Jumlah pelayanan umum, 450 izin 137 izin 30,45 informasi dan administrasi perizinan yang dapat dilayani Indikator dari pada pelayanan pemberian rekomendasi perizinan meliputi beberapa jenis pelayanan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan pemberian rekomendasi perizinan yang ada di Pemerintah Kecamatan Mendoyo dituangkan dalam tabel berikut :

34

Tabel 6 Capaian Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Perizinan No

1 2 3 4 5

Jenis Pelayanan REKOMENDASI PERIZINAN Persetujuan Prinsip Izin Mendirikan Bangunan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Izin Usaha Perdagangan Izin Keramaian Jumlah

Target (izin)

25 40 20 15 350 450

Realisasi (izin)

Prosentase Pencapaian %

26 38 33 26 14 137

104,00 95,00 165,00 173,34 4,00 30,45

Indikator dari pada pelayanan administrasi kependudukan meliputi beberapa jenis pelayanan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Pemerintah Kecamatan Mendoyo dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 7 Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

c)

Jenis Pelayanan REKOMENDASI PENCATATAN SIPIL Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan Kelahiran Surat Keterangan Ahli Waris Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Surat Keterangan Kawin Surat Keterangan Perceraian Surat Keterangan Pengangkatan Anak REKOMENDASI KEPENDUDUKAN Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Surat Keterangan Tinggal Menetap (SKTM) Surat Keterangan Bepergian Surat Keterangan Domisili Surat Keterangan Kurang Mampu PENGESAHAN/LEGALISASI Legalisasi KTP Legalisasi Kartu Keluarga Legalisasi Surat Keterangan Pindah Legalisasi Surat-surat lainnya Jumlah

Target (surat)

Realisasi (surat)

150 150 15 15 15 15 15

292 242 -

194,67 161,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 100 25 20 100

850 160 160

141,67 160,00 0,00 0,00 160,00

100 100 300 129 1.849

5.695 640 743 8.782

0,00 5.695,00 213,34 575,97 474,96

%

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ada di seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2012 dilihat dari realisasi dari tahun ke tahun tidak menentu seperti legalisasi KTP pada tahun 2012 tidak ada yang melegalisasi KTP karena e-KTP dalam proses pencetakan dari Pusat.

35

3)

Ketentraman dan Ketertiban Umum a) Program dan Kegiatan 2012 Seksi Ketentraman dan ketertiban umum memiliki 2 tujuan yaitu pertama adalah Terwujudnya kecamatan mendoyo yang aman, nyaman, tertib dan damai dilakukan kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah / Peratutan Bupati dan tujuan kedua Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam dengan kegiatan berupa Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, sehingga program dan kegiatan di seksi kenetrtaman dan Ketertiban Umum sama dengan tahun tahun yang lalu. b)

Capaian Kinerja 2012 Adapun indikator dalam mencapai tujuan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kecamatan Mendoyo meliputi Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilanggar semakin rendah dan Jumlah data daerah rawan bencana dan memformulasi kan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya, untuk Tahun 2012 ada 3 (tiga) bencana yang terdapat di wilayah Kecamatan Mendoyo yaitu bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor itu terjadi di 5 lokasi yaitu Desa Yehsumbul, Yehembang Kangin, Yehembang , Pohsanten dan Desa Mendoyo Dauh Tukad mengalami bencana alam puting beliung, sedangkan bencana alam tanah longsor dan banjir terjadi di Desa Pohsanten, untuk lebih jelasnya berikut beberapa kejadian perkara maupun bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan Mendoyo sebagai berikut : Tabel 8 Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Mendoyo Tahun 2012 Tempat Waktu No. Peristiwa Kejadian Korban Kejadian Perkara 1 Perjudian 04-01-2012 Tegalcangkring Tidak disebutkan 2 Perjudian 04-01-2012 Mendoyo Dangin Tukad Tidak disebutkan 3 Perjudian 07-01-2012 Desa Mendoyo Dangin Tidak disebutkan Tukad 4 Banjir 16-01-2012 Pohsanten Sunarbawa Hasabasri Yamani 5 Pencurian 10-01-2012 Yehembang Tidak disebutkan 6 Serangan Anjing 25-01-2012 Pohsanten I Made Suriani Ayu Ulandari Sayu Sumarni Km. Budiarni 7 Putting Beliung 26-01-2012 Yehembang I Putu Arya 8 Pencurian 26-01-2012 Pergung Tidak disebutkan 9 Kebakaran 04-01-2012 Pohsanten Sapturi 10 Putting Beliung 26-01-2012 Yehsumbul I Kade Wiadnyana 11 KDRT 09-01-2012 Mendoyo Dauh Tukad Tidak disebutkan 12 Pencurian 13-01-2012 Pohsanten 13 Putting Beliung 26-01-2012 Yehembang Kangin Gst Putu Sueca 14 Serangan Anjing 27-01-2012 Pergung Nym. Warki 15 Putting Beliung 28-01-2012 Pohsanten I Md Wiarna 16 Pencurian 07-02-2012 Pergung I Wyn Madia 17 Tersetrum Listrik 16-02-2012 Penyaringan I Nym Kasna 18 Serangan Anjing 17-02-2012 Mendoyo Dangin Tukad Asta Adi Guna 19 Penemuan Mayat 20-02-2012 Yehembang Kangin 20 Perzinahan 26-02-2012 Yehembang -

36

21

Serangan Anjing

03-03-2012

Tempat Kejadian Perkara Mendoyo Dangin Tukad

22 23 24 25 26 27

Putting Beliung Putting Beliung Putting Beliung Pencurian Tanah Longsor Banjir

15-03-2012 15-03-2012 17-03-2012 29-04-2012 15-05-2012 12-05-2012

Mendoyo Dauh Tukad Pohsanten Pohsanten Mendoyo Dangin Tukad Pohsanten Pohsanten

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

KDRT Narkotika Perjudian Pencurian Kebakaran Laka Lantas Pencurian Kebakaran Laka Lantas Kebakaran Pencurian Pencurian Pencurian Gantung Diri Gantung Diri Tanah Longsor Perkelahian

29-05-2012 30-05-2012 16-06-2012 03-07-2012 08-08-2012 19-09-2012 25-09-2012 27-09-2012 01-10-2012 23-10-2012 30-10-2012 30-10-2012 17-11-2012 27-11-2012 03-12-2012 03-12-2012 31-12-2012

Mendoyo Dangin Tukad Mendoyo Dangin Tukad Mendoyo Dangin Tukad Penyaringan Pohsanten Mendoyo Dangin Tukad Pergung Mendoyo Dauh Tukad Mendoyo Dangin Tukad Delodbrawah Pergung Pergung Yehembang Kangin Penyaringan Penyaringan Yehsumbul Pergung

No.

Peristiwa

Waktu Kejadian

Korban Ni Kt Wiarti I Wyn Watera Pt Sudarmini I Gst Suerken I Nym Gama Suka Wiantara Ni Putu Mei Ni Ketut Deni Ni Wyn Sukri Made Wardana Yamani Artinah Nengah Ariani PLN Km Budiarta Ni Ketut Sayun Ni Km Wiriani I Nym Subanda Ni Wyn Wetri Ni Luh Eka A. I Md Sukarta I Ketut Dania Pr. Rambut Siwi Nym Wiryada J. I G Md Taman Agus Suriawan I Ketut Bawa

berikut capaian kinerja seksi ketentraman dan ketertiban umum dituangkan dalam tabel: Tabel 9 Capaian Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2012 Target No Uraian Kegiatan Indikator KInerja KInerja 1 Operasi Penegakan Jumlah pelanggaran 15 Peraturan Daerah / Peraturan Daerah yang Tipiring Peratutan Bupati dilanggar semakin rendah 2 Pemantauan dan Jumlah data daerah 3 lokasi penyebarluasan rawan bencana dan informasi potensi memformulasi kan bencana alam langkah antisipasinya dan rehabilitasinya

37

Realisasi KInerja 14 Tipiring

% - 6,67

5 lokasi 166,67

c)

4)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan untuk diSeksi ketentraman dan ketertiban umum tidak ada permasalahan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa a) Program dan Kegiatan 2012 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudnya Usaha Kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat dilakukan usaha pembinaan-pembinaan kelompok usaha dan lembaga ekonomi dipedesaan sehingga lembaga ekonomi dipedesaan dapat menjalankan usahanya secara meningkat perkembangannya dan berkesinambungan, sedangkan untuk urusan kesejahteraan sosial pada awal Tahun 2012 terjadi pemisahan seksi Sosial Budaya yang menangani kesejahteraan sosial. Dalam mewujudkan fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat mendoyo dilakukan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa untuk diusulkan ke Musrenbang Kabupaten, Propinsi maupun Tingkat Nasional sehingga pembangunan di desa terencana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, untuk lebih jelasnya di seksi PMD berbagai kegiatan yang diambil meliputi : Kegiatan pembinaan lomba lomba Pembinaan Usaha kelompok masyarakat Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa b)

Capaian Kinerja 2012 Capaian kinerja di Seksi PMD dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, beberapa indikator seperti Frekuensi kegiatan lomba-lomba antara lain lomba BKB, P2WKSS, HKG, dan TTG disamping itu dengan melakukan pembinaan-pembinaan lembaga ekonomi pedesaan dapat diukur dengan indikator jumlah lembaga ekonomi yang aktif, untuk lebih lengkapnya capaian kinerja seksi PMD dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 10 Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2012 Target Realisasi No Uraian Kegiatan Indikator KInerja KInerja KInerja 1 Kegiatan pembinaan Frekuensi kegiatan 4 Keg 4 Keg lomba lomba lomba-lomba 2 Pembinaan Usaha Jumlah lembaga 43 45 kelompok masyarakat perekonomian yang lembaga lembaga masih aktif Jumlah data KK miskin. 1.140 1.271 KK KK Miskin Miskin Jumlah wanita berperan 55 45 aktif ikut dalam orang orang pembangunan dan program PKK 3 Pelaksanaan Jumlah usulan rencana 103 98 musyawarah pembangunan usulan usulan pembangunan desa Desa/Kelurahan

38

% 100,00 104,65

10,31

81,82

95,15

c)

5)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan di Seksi pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam penilaian kriteria / penilaian yang termasuk katagori KK Miskin berbedabeda sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten.

Sosial Budaya a) Program dan Kegiatan 2012 Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Seksi Sosial Budaya yaitu pelayanan kepada masyarakat dengan memfasilitasi bantuan sosial masyarakat masyarakat yang kurang maupun masyarakat penyandang cacat orang jompo dan lain sebagainya baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga memfasilitasi kelompok kelompok kesenian dalam rangka memeriahkan festival budaya daerah dan juga mengadakan pembinaanpembinaan dalam rangka mempersiapkan lomba – lomba dibidang sosial budaya, untuk lebih jelasnya di seksi Sosial budaya berbagai kegiatan yang diambil meliputi : Kegiatan pembinaan lomba lomba Fasilitasi Festival Budaya Daerah Bantuan dan Jaminan Sosial b)

Capaian Kinerja 2012 Capaian kinerja di Seksi Sosial Budaya dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, beberapa indikator seperti Frekuensi kegiatan lomba-lomba antara lain lomba Desa Pekraman, Subak Sawah, Subak Abian, Sekee Teruna, dan Utsawa Dharma Gita namun untuk Tahun 2012 hanya dilakukan pembinaan dalam rangka lomba Utsawa Dharma Gita sedangkan untuk lomba lainnya seperti Desa Pekraman, Subak Sawah, Subak Abian, Sekee Teruna tidak dilaksanakan oleh program Propinsi Bali, indikator lainnya banyaknya orang yang terlayani mendapat bantuan sosial, ini sangatlah dibutuhkan koordinasi antar Desa/kelurahan baik mengenai data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial untuk diusulkan kepada Pemerintah maupun swasta, capaian kinerja seksi Sosial Budaya sebagai berikut : Tabel 11 Capaian Kinerja Seksi Sosial Budaya Tahun 2012 Target Realisasi No Uraian Kegiatan Indikator KInerja % KInerja KInerja 1 Kegiatan pembinaan Frekuensi kegiatan 5 Keg 1 Keg 20,00 lomba lomba lomba-lomba 2 Fasilitasi Festival Budaya Jumlah kelompok 3 Klp 3 klp 100,00 Daerah (PKB) kesenian ikut dalam festival Budaya Daerah 3 Bantuan dan Jaminan Jumlah orang yang 135 152 112,59 Sosial mendapat perhatian orang orang Pemerintah terhadap bantuan social untuk orang lanjut usia, balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan social dan lingkungan kumuh

39

No

Uraian Kegiatan

Indikator KInerja Jumlah penduduk/orang yang mendapat perhatian Pemerintah dalam hal perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial.

c)

Target Realisasi % KInerja KInerja 25 43 172,00 orang orang

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Di Seksi Sosial Budaya Pemerintah Kecamatan Mendoyo dapat dikatakan tidak ada permasalahan yang berarti hanya saja usulan mohon bantuan sosial kepada Pemerintah tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan sehingga dibutuhkan pengertian kepada masyarakat dengan keterbatasan anggaran di daerah.

3.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2013 1)

Pelayanan Perkantoran pada Sekretariat Kecamatan a)

Program dan Kegiatan 2013 Program dan kegiatan pelayanan perkantoran pada Sekretariat Kecamatan yang penganggarannya tetap sama hampir seluruh program dan kegiatan dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Seksi yang tidak dianggarkan dengan kata lain penganggarannya sentral ke Sekretariat Kecamatan dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2013 yang meliputi : -

Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi Penyediaan upakara/upacara keagamaan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

40

b)

Capaian Kinerja 2013 Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di sekretariatan Kantor Camat Mendoyo, sangat diperlukan koordinasi antar Seksi-Seksi sehingga target Kinerja dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, adapun capaian kinerja di Sekretariat Kantor Camat Mendoyo Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 12 Capaian Kinerja Sekretariat Tahun 2013 No

Uraian Kegiatan

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2


Indikator KInerja

10

Penyediaan upacara/upakara keagamaan

Jumlah ketersediaan benda-benda pos (materai) Jumlah ketersediaan jasa komunikasi (surat kabar dan internet) Jumlah ketersediaan jasa sumber daya air Jumlah ketersediaan jasa listrik Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (snack) untuk rapat dan tamu Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf Jumlah ketersediaan jasa tenaga administrasi kantor Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan

11

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah ketersediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

12

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan

3

4 5

6

7

8

9


Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman


41

Target Realisasi % KInerja KInerja 800 800 100,00 Buah buah 24 jasa paket

24 jasa 100,00 paket

12 jasa paket 12 jasa paket 4 Orang

12 jasa 100,00 paket 12 jasa 100,00 paket 4 Orang 100,00

19 Jenis

19 jenis 100,00

33 jenis

33 jenis 100,00

61.230 lembar

61.230 100,00 lembar

6 Jenis

6 Jenis 100,00

2.900 kotak

2.898 kotak

99,93

50 kali

24 kali

48,00

7 Orang

7 Orang 100,00

5 jenis

5 100,00 jenis

6 jenis

6 jenis 100,00

1 unit

1 unit 100,00

c)

2)

No

Uraian Kegiatan

Indikator KInerja

13

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

14


15


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan kelengkapan surat-surat kendaraan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Target Realisasi % KInerja KInerja 13 unit 13 unit 100,00

34 unit

34 unit 100,00

20 kali

20 kali 100,00

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ada di sekretariat Kantor Camat Mendoyo dalam pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2013 boleh dikatakan tidak ada permasalahan hanya saja di pertengahan Tahun 2013 ada kegiatan kekurangan anggaran disisi lain terdapat kelebihan anggaran sehingga dilakukan pergeseran dalam perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran.

Pemrintahan dan Pelayanan Umum a) Program dan Kegiatan 2013 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan umum di Kecamatan Mendoyo yaitu seksi yang melayani masyarakat dibidang pemerintahan dan pelayanan umum seperti pembinaan pengelolaan administrasi desa/kelurahan dalam rangka lomba desa/kelurahan termasuk juga administrasi desa dalam hal memfasilitasi kegiatan pemilihan Kepala Desa, selain itu untuk mempererat hubungan masyarakat dengan pemerintahan dilakukan kegiatankegiatan peringatan hari-hari besar dan bersejarah yaitu pringatan detik proklamasi RI, kegiatan Pekan Olahraga Kecamatan dan kegiatan menyambut tahun baru, Dan untuk bidang urusan pelayanan umum berupa pelayanan legalisasi/pengesahan administrasi kependudukan maupun administrasi mendapatkan legalisasi/pengesahan mengenai perizinan. Dari kegiatan yang dilaksanakan akan tercapai tujuan Pemerintah Kecamatan Mendoyo yaitu Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Mendoyo dengan salah satu sasaran yaitu Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat, untuk lebih jelasnya kegiatan di seksi pemerintahan dan pelayanan umum meliputi : Kegiatan pembinaan lomba lomba Peringatan hari hari besar dan bersejarah Nasional Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan b)

Capaian Kinerja 2013 Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan umum adapun indikator-indikator sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, meliputi Frekuensi kegiatan lomba desa, Frekuensi kegiatan harihari besar dan bersejarah nasional (Kegiatan Porcam, Peringatan Detik Proklamasi dan Kegiatan menyambut Tahun Baru) , Jumlah surat yang mendapat pelayanan administrasi Kependudukan dan Jumlah pelayanan umum, informasi dan administrasi perizinan yang dapat dilayani, berikut capaian kinerja dituangkan dalam tabel :

42

Tabel 13 Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Tahun 2013 Target Realisasi No Uraian Kegiatan Indikator KInerja % KInerja KInerja Kegiatan pembinaan Frekuensi kegiatan 1 Keg 1 Keg 100,00 1 lomba lomba lomba-lomba Peringatan hari hari Frekuensi kegiatan hari3 Keg 3 Keg 100,00 2 besar dan bersejarah hari besar dan bersejarah Nasional nasional Peningkatan Pelayanan Jumlah surat yang 1.850 1.271 68,70 3 Publik dalam bidang mendapat pelayanan Surat surat Kependudukan administrasi Kependudukan Jumlah pelayanan umum, 475 izin 54 izin 12,00 informasi dan administrasi perizinan yang dapat dilayani Indikator dari pada pelayanan legalisasi perizinan meliputi beberapa jenis pelayanan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan legalisasi administrasi perizinan yang ada di Pemerintah Kecamatan Mendoyo dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 14 Capaian Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Perizinan No

1 2 3 4 5

Jenis Pelayanan LEGALISASI PERIZINAN Persetujuan Prinsip Izin Mendirikan Bangunan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Izin Usaha Perdagangan Izin Keramaian Jumlah

Target (izin) 25 40 20 15 350 450

Realisasi (izin)

Prosentase Pencapaian %

12 18 12 10 2 54

48,00 45,00 60,00 66,67 0,57 12,00

Indikator dari pada pelayanan administrasi kependudukan meliputi beberapa jenis pelayanan. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Pemerintah Kecamatan Mendoyo dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 15 Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Pelayanan LEGALISASI KEPENDUDUKAN Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan Kelahiran Surat Keterangan Ahli Waris Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Surat Keterangan Kawin Surat Keterangan Perceraian Surat Keterangan Pengangkatan Anak

43

Target (surat)

Realisasi (surat)

150 150 15 15 15 15 15

73 41 -

%

48,67 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

No 8 9 10 11 12 13 14 15 16

c)

3)

Jenis Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Surat Keterangan Tinggal Menetap (SKTM) Surat Keterangan Bepergian Surat Keterangan Domisili Surat Keterangan Kurang Mampu Legalisasi Administrasi KTP Legalisasi Administrasi Kartu Keluarga Legalisasi Surat Keterangan Pindah Legalisasi Surat-surat lainnya Jumlah

Target Realisasi (surat) (surat) 600 106 100 126 25 20 100 100 16 100 784 300 85 130 40 1.850 1.271

%

17,67 126,00 0,00 0,00 0,00 16,00 784,00 28,33 30,77 68,70

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ada di seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2013 tidak ada permasalahan

Ketentraman dan Ketertiban Umum a) Program dan Kegiatan 2013 Seksi Ketentraman dan ketertiban umum memiliki 2 tujuan yaitu pertama adalah Terwujudnya kecamatan mendoyo yang aman, nyaman, tertib dan damai dilakukan kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah / Peratutan Bupati dan tujuan kedua Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam dengan kegiatan berupa Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, sehingga program dan kegiatan di seksi kenetrtaman dan Ketertiban Umum sama dengan tahun tahun yang lalu. b)

Capaian Kinerja 2013 Adapun indikator dalam mencapai tujuan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kecamatan Mendoyo meliputi Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilanggar semakin rendah dan Jumlah data daerah rawan bencana dan memformulasi kan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya, untuk Tahun 2013 ada 3 (tiga) bencana alam yang terdapat di wilayah Kecamatan Mendoyo yaitu bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor terdapat di 5 lokasi antara lain Desa Yehembang Kangin, Pohsanten, Penyaringan, Mendoyo Dauh Tukad dan Pergung, untuk lebih jelasnya berikut beberapa kejadian perkara maupun bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan Mendoyo sebagai berikut : Tabel 16 Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 Tempat Waktu No. Peristiwa Kejadian Korban Kejadian Perkara 1 30-9-2013 Br. Yeh Buah, Pembunuhan Ni Ketut Kerti Ds. Yehembang Kauh 2 Bunuh Diri 03-12-13 Br. Dauh Pangkung I Nengah Mendra Jangu, Ds. Pohsanten 3 Perjudian 09-05-13 Br. Tengah, Ds. Mendoyo Dangin Tukad 4 Pencurian 18-1-2013 Br. Tegak Gede, Gusti Putu Suarya Ds. Yehembang Kangin

44

No.

Peristiwa

Waktu Kejadian

Tempat Kejadian Perkara Br. Tengah, Ds. Mendoyo Dangin Tukad Br. Tengah, Ds. Mendoyo Dangin Tukad Br. Yeh Buah, Ds. Yehembang Kauh Br. Yeh Buah, Ds. Yehembang Kauh

5

Pencurian

09-09-13

6

Pencurian

30-9-2013

7

Pencurian

30-9-2013

8

Pencurian

17-10-2013

9

Pencurian

28-10-2013

Br. Bangli, Ds. Yehembang Kangin

10

Laka Lantas

04-08-13

11

Laka Lantas

28-6-2013

12

Kebakaran

17-1-2013

13

Kebakaran

17-7-2013

14

Kebakaran

18-9-2013

15

Kebakaran

19-12-2013

16

Banjir

01-01-13

Br. Munduk Anggrek Kelod, Ds. Yehembang Kauh Jembatan Yehembang, Ds. Yehembang Lingk. Munduk Anyar Kel. Tegalcangkring Br. Ngoneng, Ds. Mendoyo Dauh Tukad Br. Petapan Kaja Ds. Pergung Br. Dauh Pasar, Ds. Perung Br. Sumbul, Ds. Yehembang Kangin

17

Banjir

24-1-2013

18

Banjir

02-8-13

19

Puting Beliung

23-1-2013

20

Puting Beliung

30-1-2013

21

Puting Beliung

11-5-13

22

Puting Beliung

18-12-2013

23

Tanah Longsor

04-6-13

24

Tanah Longsor

28-5-2013

45

Tugu Pohsanten, Br. Munduk, Ds. Pohsanten Sungai Yeh Mecebur, Ds. Penyaringan Br. Gunung Sekar, Ds. Mendoyo Dauh Tukad Br. Pangkung Kwa, Ds. Penyaringan Br. Bangli Ds. Yehembang Kangin Br. Anyar Tembles, Ds. Penyaringan Br. Dangin Pangkung Jangu, Ds. Pohsanten Br. Pangkung Lubang, Ds. Pergung

Korban I Komang Arnyana

I Komang Kosolawa

Ni Ketut Kerti Toko UD Jagra Putra (I Ketut Sudiana) I Wayan Lindra I Komang Wiada

Truk Pengangkut Semen Ni Luh Deli Dapur I Ketut Darma Rumah I Ketut Sudiana Rumah I Ketut Wardira Erosi pada jalan penghubung Br. Sumbul - Tegak Gede -

Pipa Induk Utama PDAM Rumah I Gusti Kade Suarsana Rumah I Ketut Tirka Bale Gong Pura Ulun Suwi Rumah I Kadek Murdana Senderan Jembatan Jebol Hampir menutup jalan Desa

No.

Peristiwa

Waktu Kejadian

Tempat Kejadian Perkara Br. Sumbul, Ds. Yeh Sumbul Br. Kepuh, Ds. Mendoyo Dauh Tukad Tukad Pergung, Camuan Ds. Pohsanten

25

Pohon Tumbang

28-10-2013

26

Pohon Tumbang

31-12-2013

27

Salah Paham

07-11-13

28

Penemuan Mayat

06-04-13

Lingk. Baler Bale Agung, Kel. Tegalcangkring

29

Orang Jatuh dari pohon

03-07-13

Lingk. Bilukpoh Kel. Tegalcangkring

Korban Rumah Burhaeni Merajan I Gusti Ketut Kardana Salah paham antara Subak dgn Pencari Galian C Mayat Pria di dalam Mobil Xenia B 1916 FZH I Wayan Kompyang

berikut capaian kinerja seksi ketentraman dan ketertiban umum dituangkan dalam tabel: Tabel 17 Capaian Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2013 Target Realisasi No Uraian Kegiatan Indikator KInerja % KInerja KInerja 1 Operasi Penegakan Jumlah pelanggaran 10 - 100,00 Peraturan Daerah / Peraturan Daerah yang Tipiring Tipiring Peratutan Bupati dilanggar semakin rendah 2 Pemantauan dan Jumlah data daerah 5 lokasi 5 lokasi 100,00 penyebarluasan rawan bencana dan informasi potensi memformulasi kan bencana alam langkah antisipasinya dan rehabilitasinya c)

4)

Permasalahan dan Solusi Permasalahan untuk diSeksi ketentraman dan ketertiban umum tidak ada permasalahan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa a) Program dan Kegiatan 2013 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudnya Usaha Kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat dilakukan usaha pembinaan-pembinaan kelompok usaha dan lembaga ekonomi dipedesaan sehingga lembaga ekonomi dipedesaan dapat menjalankan usahanya secara meningkat perkembangannya dan berkesinambungan. Dalam mewujudkan fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat mendoyo dilakukan kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa untuk diusulkan ke Musrenbang Kabupaten, Propinsi maupun Tingkat Nasional sehingga pembangunan di desa terencana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, untuk lebih jelasnya di seksi PMD berbagai kegiatan yang diambil meliputi : Kegiatan pembinaan lomba lomba Pembinaan Usaha kelompok masyarakat Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

46

b)

Capaian Kinerja 2013 Capaian kinerja di Seksi PMD dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, salah satu kegiatan pembinaan lomba-lomba dengan indikator kinerja Frekuensi kegiatan lombalomba antara lain lomba TTG, Lomba Sadar Lingkungan (SDL), Lomba Balita Sehat, Lomba Ibu Hamil, dan Lomba Kelompok Wanita Tani (KWT) sedangkan kegiatan pembinaan usaha kelompok masyarakat dengan indikator kinerja jumlah lembaga perekonomian yang masih aktif dapat dilihat dalam tabel, untuk lebih lengkapnya capaian kinerja seksi PMD dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 18 Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013 Target Realisasi No Uraian Kegiatan Indikator KInerja KInerja KInerja 1 Kegiatan pembinaan Frekuensi kegiatan 5 Keg 5 Keg lomba lomba lomba-lomba 2 Pembinaan Usaha 50 74 Jumlah lembaga kelompok masyarakat lembaga lembaga perekonomian yang masih aktif Jumlah data KK miskin.

Jumlah wanita berperan aktif ikut dalam pembangunan dan program PKK 3

c)

5)

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa




110 usulan

284 usulan

% 100,00 148,00

-4,41

81,82

258,18

Permasalahan dan Solusi Permasalahan di Seksi pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam penilaian kriteria / penilaian yang termasuk katagori KK Miskin berbedabeda sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten.

Sosial Budaya a) Program dan Kegiatan 2013 Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Seksi Sosial Budaya yaitu pelayanan kepada masyarakat dengan memfasilitasi bantuan sosial masyarakat masyarakat yang kurang maupun masyarakat penyandang cacat orang jompo dan lain sebagainya baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga memfasilitasi kelompok kelompok kesenian dalam rangka memeriahkan festival budaya daerah dan juga mengadakan pembinaanpembinaan dalam rangka mempersiapkan lomba – lomba dibidang sosial budaya, untuk lebih jelasnya di seksi Sosial budaya berbagai kegiatan yang diambil meliputi : Kegiatan pembinaan lomba lomba Fasilitasi Festival Budaya Daerah Bantuan dan Jaminan Sosial b)

Capaian Kinerja 2013 Capaian kinerja di Seksi Sosial Budaya dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, beberapa pelaksanaan kegiatan pembinaan lomba-lomba dengan indikator kinerja Frekuensi kegiatan lomba-lomba antara lain lomba Sekea Teruna, Lomba Gong Kebyar

47

Wanita, Lomba Jegog dan Lomba UKS, selain itu untuk memfasilitasi festival budaya daerah (PKB) dengan indikator kinerja jumlah kelompok kesenian ikut dalam festival budaya daerah sebanyak 5 kelompok dan untuk indikator kinerja banyaknya orang yang terlayani mendapat bantuan sosial, ini sangatlah dibutuhkan koordinasi antar Desa/kelurahan baik mengenai data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial untuk diusulkan kepada Pemerintah maupun swasta, capaian kinerja seksi Sosial Budaya sebagai berikut : Tabel 19 Capaian Kinerja Seksi Sosial Budaya Tahun 2013 No

1 2

3

c)

Uraian Kegiatan

Indikator KInerja

Kegiatan pembinaan lomba lomba Fasilitasi Festival Budaya Daerah (PKB)

Frekuensi kegiatan lomba-lomba Jumlah kelompok kesenian ikut dalam festival Budaya Daerah Jumlah orang yang mendapat perhatian Pemerintah terhadap bantuan social untuk orang lanjut usia, balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan social dan lingkungan kumuh Jumlah penduduk/orang yang mendapat perhatian Pemerintah dalam hal perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial.


Target Realisasi % KInerja KInerja 4 Keg 4 Keg 100,00 3 Klp

5 klp 166,67

145 orang

152 104,83 orang

25 orang

43 180,00 orang

Permasalahan dan Solusi Permasalahan Di Seksi Sosial Budaya Pemerintah Kecamatan Mendoyo dapat dikatakan tidak ada permasalahan yang berarti hanya saja usulan mohon bantuan sosial kepada Pemerintah tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan sehingga dibutuhkan pengertian kepada masyarakat dengan keterbatasan anggaran di daerah.

48

3.3

Aspek Keuangan

3.3.1. Pengelolaan Keuangan Tahun 2012. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 dialokasikan dana APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 untuk Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. 4.440.431.700 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.868.067.100 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 572.364.600. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012, Sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 dialokasikan pengurangan anggaran untuk Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. 1.420.781.500 yaitu pengurangan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.539.964.600 sehingga total menjadi Rp. 2.328.102.500 dan penambahan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 117.983.100 sehingga total menjadi Rp. 690.347.700, jadi total alokasi APBD Kabupaten Jembrana untuk Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. 3.018.450.200 (Tiga milliard delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah ). Untu lebih jelasnya dapat dilihat realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo untuk Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : Tabel 20 Realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun Anggaran 2012 Pagu No Uraian Kegiatan Realisasi (Rp) (Rp) A BELANJA DAERAH 3.018.450.200 2.831.514.923 A1. A2. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Belanja Langsung Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan Kantor Peneyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa Tenaga Administrasi Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan

SILPA (Rp) 186.935.277

% Realisasi 93,81

2.328.102.500

2.170.066.392

158.036.108

93,21

690.347.700 3.600.000 57.203.100

661.448.531 3.600.000 52.187.999

28.899.169 5.015.101

95,81 100,00 91,23

65.450.000

64.414.100

1.035.900

98,42

28.859.000 9.184.500

28.345.500 9.184.500

513.500 -

98,22 100,00

3.235.000

3.143.500

91.500

97,17

10.500.000

10.413.000

87.000

99,17

21.000.000

20.953.400

46.600

99,78

67.400.000

67.200.000

-

100,00

23.880.000

23.490.000

390.000

98,37

49

No 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20

Uraian Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ISO/SNI Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/Dinas Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pembinaan Lomba-lomba Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Pagu (Rp) 30.000.000

29.134.175

SILPA (Rp) 865.825

% Realisasi 97,11

45.500.000 60.000.000

45.210.000 59.400.000

290.000 600.000

99,36 99,00

101.708.500

91.858.157

9.850.343

90,32

21.050.000

16.510.000

4.540.000

78,43

6.858.100

6.810.000

48.100

99,30

8.600.000

8.600.000

-

100,00

20.177.500

20.042.200

135.300

99,33

47.979.500 58.362.500

43.229.500 57.722.500

4.750.000 640.000

90,10 98,90

Realisasi (Rp)

3.3.2. Pengelolaan Keuangan Tahun 2013. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 dialokasikan dana APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 untuk Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. 4.397.418.300 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.825.053.700 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 572.364.600. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013, Sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 dialokasikan pengurangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. 1.215.265.800 yaitu pengurangan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.242.195.800 sehingga total menjadi Rp. 2.582.857.900 dan penambahan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 26.930.000 sehingga total menjadi Rp. 599.294.600, jadi total alokasi APBD Kabupaten Jembrana untuk Pemerintah Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. 3.182.152.500 (Tiga milliard seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo untuk Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

50

Tabel 21 Realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun Anggaran 2013 Pagu No Uraian Kegiatan Realisasi (Rp) (Rp) A BELANJA DAERAH 3.182.152.500 2.870.705.597 A1. A2. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Belanja Langsung Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan Kantor Peneyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa Tenaga Administrasi Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pembinaan Lomba-lomba Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

SILPA (Rp) 311.446.903

% Realisasi 90,21

2.582.857.900

2.286.078.500

296.779.400

88,51

599.294.600 3.600.000 58.220.000

584.627.097 3.600.000 51.481.522

14.667.503 6.738.478

97,55 100,00 88,43

56.931.700

56.151.800

779.900

98,63

32.784.400 9.184.500

32.245.000 9.184.500

539.400 -

98,35 100,00

3.235.000

3.235.000

-

100,00

14.500.000

14.490.000

10.000

99,93

13.000.000

12.901.400

98.600

99,24

89.460.000

89.460.000

-

100,00

23.880.000

22.845.000

1.035.000

95,67

6.750.000

6.025.000

725.000

89,26

60.000.000

59.400.000

600.000

99,00

80.289.500

79.654.375

635.125

99,21

14.300.000

13.540.000

760.000

94,69

9.857.500

9.831.500

26.000

99,74

57.109.500

54.389.500

2.720.000

95,24

66.192.500

66.192.500

-

100,00

51

BAB IV PENUTUP

Dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2013 pada umumnya kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum memenuhi target yang direncanakan namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Dari kegiatan yang dilaksanakan ada beberapa hambatan/permasalahan yang ada meliputi : •

Masalah pendanaan kegiatan operasional, dana yang tersedia untuk operasional kegiatan sesuai dengan DPA- SKPD yang ada sangat minim sehingga tidak memadai untuk biaya operasional secara maksimal.

•

Masalah sarana prasarana perkantoran menyangkut alat-alat untuk pelayanan masih terbatas sehingga perlu koordinasi untuk pemanfaatannya.

Pemecahannya kami laksanakan dengan mengefesiensikan dana yang ada serta menumbuhkan rasa partisipasi pada staf pelaksana Kantor Camat Mendoyo dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan untuk tahun mendatang kita harapkan pihak Pemerintah Kabupaten untuk dapat menambah anggaran operasional, sehingga dapat kita bentuk Tim-tim pelaksana kegiatan Kecamatan dan dianggarkan dalam anggaran Kecamatan, untuk membantu tugas-tugas Pemerintah Kecamatan Mendoyo.

52

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 dapat tersusun dengan baik. LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintah Kecamatan Mendoyo. Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Mendoyo lima tahunan telah direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jembrana. Selanjutnya kami berharap LAKIP yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo dalam Tahun 2014 dan sudah barang tentu LAKIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LAKIP di tahun berikutnya.

Mendoyo, 10 Januari 2014. Camat Mendoyo,


ii 53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Struktur Organisasi Pemerintahan

Kecamatan Mendoyo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 dengan tugas pokok adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintaha Umum, pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, Pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan dan perundang undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan. Pemerintah Kecamatan Mendoyo telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2011-2016, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1

Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.

2

Terwujudnya aparatur yang akuntabel profesional, dan bermotivasi tinggi.

3

Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Mendoyo.

4

Terwujudnya Usaha Kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat.

5

Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat mendoyo

6

Terwujudnya kecamatan mendoyo yang aman, nyaman, tertib dan damai,

7

Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam.

Sedangkan sasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah : 1.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.

2.

Peningkatan akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan

3.


4.


5.

Peningkatan partisipasi masyarakat mendoyo dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

6.

Peningkatan operasi penegakkan Peraturan Daerah

7.

Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana

iii 54

DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN ............................................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................................................

iii

DAFTAR ISI

......................................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................

1

1.1

Umum ............................................................................................................................

1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP ..................................................................................

2

1.3

Profil Layanan Pemerintah Kecamatan Mendoyo.........................................................

4

1.4

Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Mendoyo .........................................

5

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA..........................................................

12

2.1

Perencanaan Strategis...................................................................................................

12

2.1.1.

Visi Pemerintah Kecamatan Mendoyo ...........................................................

12

2.1.2.

Misi Pemerintah Kecamatan Mendoyo ..........................................................

13

2.1.3.

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kecamatan Mendoyo .................................

13

2.1.4.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ...............................................................

14

Penetapan KInerja ........................................................................................................

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................................

31

2.2

3.1

Pengukuran Kinerja .......................................................................................................

31

3.2

Analisis Pencapaian Kinerja ...........................................................................................

31

3.2.1.

Capaian Kinerja Tahun 2012 ...........................................................................

31

3.2.2.

Capaian Kinerja Tahun 2013 ...........................................................................

40

Aspek Keuangan ............................................................................................................

49

3.3.1.

Pengelolaan Keuangan Tahun 2012 ...............................................................

49

3.3.2.

Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 ...............................................................

50

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................

52

3.3

LAMPIRAN 1 2 3

Penetapan Kinerja Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 Penetapan Kinerja Perubahan Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 Pengukuran Kinerja Tahun 2013

iv 55

DAFTAR TABEL

1.

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kecamatan Mendoyo ...............................................................

13

2.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 .............................................

17

3.

Penetapan Kinerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 ...........................

23

4.

Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan Mendoyo Tahun 2012 ...................................................

32

5.

Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Tahun 2012 ....................................

34

6.

Capaian Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Perizinan ..................................................

35

7.

Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan .............................................................

35

8.

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Mendoyo Tahun 2012 .........

36

9.

Capaian Kinerja Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2012 .....................................

37

10. Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2012 ..........................................

38

11. Capaian Kinerja Seksi Sosial Budaya Tahun 2012 .........................................................................

39

12. Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 ...................................................

41

13. Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Tahun 2013 ....................................

43

14. Capaian Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Perizinan ..................................................

43

15. Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan .............................................................

43

16. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Mendoyo Tahun 2013 .........

44

17. Capaian Kinerja Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2013 .....................................

46

18. Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013 ..........................................

47

19. Capaian Kinerja Seksi Sosial Budaya Tahun 2013 .........................................................................

48

20. Realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun Anggaran 2012 ...................................

49

21. Realisasi APBD Pemerintah Kecamatan Mendoyo Tahun Anggaran 2013 ...................................

51

v 56

PEMERINTAH KECAMATAN MENDOYO 2014 57

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien

Indikator KInerja 1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran 1.1 Jumlah ketersediaan benda-benda pos (materai) 1.2.1 Jumlah ketersediaan jasa komunikasi (surat kabar dan internet) 1.2.2. Jumlah ketersediaan jasa sumber daya air 1.2.3 Jumlah ketersediaan jasa listrik 1.3.1 Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor 1.3.2 Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor 1.4 Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1.5 Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan 1.6 Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor 1.7 Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (snack) untuk rapat dan tamu 1.8 Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf 1.9 Jumlah ketersediaan jasa tenaga administrasi kantor 1.10 Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan 2. Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1 Jumlah ketersediaan perlengkapan rumah jabatan / dinas 2.2 Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan 2.3

2.4 Peningkatan akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan

4.

4.1

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan kelengkapan surat-surat kendaraan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Persentase terlaksananya program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Laporan Monev APBD 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Rencana Strategis 4. Rencana Kerja (Renja) 5. RKT 6. RKA

58

Target 100 %

Realisasi

% 95,99%

800 Buah

800 buah

100,00

24 jasa paket 12 jasa paket 12 jasa paket 4 Orang

24 jasa paket 12 jasa paket 12 jasa paket 4 Orang

100,00

19 Jenis

19 jenis

100,00

33 jenis 61.230 lembar 6 Jenis

33 jenis 61.230 lembar 6 Jenis

100,00 100,00

2.900 kotak

2.898 kotak

99,93

50 kali

24 kali

48,00

7 Orang

7 Orang

100,00

5 jenis

5 jenis

100,00

100 %

100,00 100,00 100,00

100,00

100 %

6 jenis

6 jenis

100,00

1 unit

1 unit

100,00

13 unit

13 unit

100,00

34 unit

34 unit

100,00

100 %

100,00

20 kali

20 kali

12 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

12 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

100,00

Sasaran Strategis


Indikator KInerja Target Realisasi 7. DPA 1 kali 1 kali 8. Perubahan DPA 1 kali 1 kali 9. LAKIP 1 kali 1 kali 5. Persentase pembinaan masyarakat 100 % 5.1 Frekuensi kegiatan lomba-lomba 10 kegiatan 10 kegiatan 1. Lomba Desa Terpadu 1 kegiatan 1 kegiatan 2. Lomba Desa Pekraman - kegiatan - kegiatan 3. Lomba Subak Sawah - kegiatan - kegiatan 4. Lomba Subak Abian - kegiatan - kegiatan 5. Lomba Sekaa Teruna 1 kegiatan 1 kegiatan 6. Lomba Utshawa D Gita - kegiatan - kegiatan 7. Lomba BKB - kegiatan - kegiatan 8. Lomba P2WKSS - kegiatan - kegiatan 9. Lomba HKG - kegiatan - kegiatan 10. Lomba TTG 1 kegiatan 1 kegiatan 11. Lomba Gong Kebyar Wanita 1 kegiatan 1 kegiatan 12. Lomba Jegog 1 kegiatan 1 kegiatan 13. Lomba UKS 1 kegiatan 1 kegiatan 14. Lomba Sadar Lingkungan 1 kegiatan 1 kegiatan 15. Lomba Balita Sehat 1 kegiatan 1 kegiatan 16. Lomba Ibu Hamil 1 kegiatan 1 kegiatan 17. Lomba Kelompok Wanita Tani 1 kegiatan 1 kegiatan (KWT) 5.2 Frekuensi kegiatan hari-hari besar dan 3 3 bersejarah nasional Kegiatan Kegiatan 1. Detik Proklamasi RI 1 kegiatan 1 kegiatan 2. PORCAM 1 kegiatan 1 kegiatan 3. Menyambut Tahun Baru 1 kegiatan 1 kegiatan 6. Prosentase Penataan Administrasi 100 % Kependudukan 6.1.1 Jumlah surat yang mendapat 1850 Surat 1.271 Surat pelayanan administrasi Kependudukan 1. Surat Keterangan Kematian 150 Surat 73 Surat 2. Surat Keterangan Kelahiran 150 Surat 41 Surat 3. Surat Keterangan Ahli Waris 15 Surat 4. Surat Keterangan Belum Pernah 15 Surat Kawin 5. Surat Keterangan Kawin 15 Surat 6. Surat Keterangan Perceraian 15 Surat 7. Surat Keterangan Pengangkatan 15 Surat Anak 8. Surat Keterangan Catatan 600 Surat 106 Surat Kepolisian (SKCK) 9. Surat Keterangan Tinggal 100 Surat 126 Surat Menetap (SKTM) 10. Surat Keterangan Bepergian 25 Surat 11. Surat Keterangan Domisili 20 Surat 12. Surat Keterangan Kurang Mampu 100 Surat 13. Legalisasi KTP 100 Surat 16 Surat 14. Legalisasi Kartu Keluarga 100 Surat 784 Surat 15. Legalisasi Surat Keterangan 300 Surat 85 Surat Pindah 16. Legalisasi Surat-surat lainnya 130 Surat 40 Surat

59

%

100,00 100,00

100,00

44,35% 68,70

Sasaran Strategis

Indikator KInerja 6.1.2 Jumlah pelayanan umum, informasi dan administrasi perizinan yang dapat dilayani 1. Persetujuan Prinsip 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) 4. Izin Usaha Perdagangan 5. Izin Keramaian 7. 7.1 8 8.1.1

8.1.2


9. 9.1.1 9.1.2

Meningkatnya partisipasi masyarakat mendoyo dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Meningkatnya operasi penegakkan Peraturan Daerah Meningkatnya pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana

Prosentase pengelolaan keragaman budaya Jumlah kelompok kesenian ikut dalam festival Budaya Daerah Prosentase Pelaksanaan Bantuan dan Jaminan Sosial Jumlah orang yang mendapat perhatian Pemerintah terhadap bantuan sosial untuk orang lanjut usia, balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan social dan lingkungan kumuh Jumlah penduduk/orang yang mendapat perhatian Pemerintah dalam hal perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial. Prosentase pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan Jumlah lembaga perekonomian yang mendapat pembinaan / masih aktif Jumlah data KK miskin

9.1.3 Jumlah wanita berperan aktif ikut dalam pembangunan dan program PKK 10. Prosentase pelaksanaan musrenbang 10.1 Jumlah usulan rencana pembangunan Desa/Kelurahan

11. 11.1 12. 12.1

Prosentase pelaksanaan penegakan PerUU Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilanggar semakin rendah Prosentase daerah rawan bencana alam Jumlah data daerah rawan bencana dan memformulasi kan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya

60

Target 475 izin

Realisasi 54 izin

25 izin 40 izin 20 izin

12 izin 18 izin 12 izin

15 izin 350 izin

10 izin 2 izin

100 % 3 Klp

% 20,00

100,00 % 3 Klp

100 %

100,00 142,42%

145 orang

152 orang

104,83

25 orang

43 orang

180,00

100 %

75,14%

50 lembaga 74 lembaga

148,00



81,82

100 % 110 usulan

36 usulan

32,73 % 32,73

100 % 10 Tipiring

100,00 % - Tipiring

100 % 5 lokasi

-4,41

100,00 100,00

5 lokasi

100,00

61

KEPUTUSAN CAMAT MENDOYO NOMOR TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN MENDOYO TAHUN 2013

Recommend Documents