PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

Nomor . : LAP – 31/PW09/1/2016 Tanggal : 18 Januari 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menyusun Laporan Kinerja tahun 2015. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2015 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 20152019 dirancang mengikuti restrukturisasi perencanaan dan penganggaran karena demi keselarasan program dan kegiatan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam Renstra mencakup menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN, membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

- ii -

Penyusunan Laporan Kinerja telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan New Integrated Performance Management System (IPMS), sedangkan pengelolaan data keuangan didukung dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Laporan Kinerja ini juga membandingkan antara Realisasi Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dengan Tapkin Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dengan indikator pengukuran melalui output dan outcome, serta Evaluasi dan Analisis untuk setiap Sasaran program yang mencakup pula pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil capaian kinerja BPKP bisa dilihat dari pencapaian output dan outcome, dengan rincian: 1) Perbaikan pengelolaan keuangan negara, dengan pencapaian output sebesar 144 rekomendasi dari target sebanyak 136 atau 105,88%, dan capaian outcome sebanyak 48,20% dari target 40% atau 120,50%. 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP Regional Pemda, dengan pencapaian output sebesar 2 rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%, dan capaian outcome sebanyak 50% dari target 50% atau 100%. 3) Pembinaan tata kelola APIP Pemda, dengan pencapaian output sebesar 2 rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%, dan capaian outcome mencapai level 3 APIP sebanyak 0% dari target 5% atau 0%. 4) Kualitas layanan dukungan teknis pengawasan, telah mencapai 7,136 skala likert dari target 7 atau capaian 101,94%. Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan negara dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Jakarta,

Januari 2016

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto NIP 19600825 198703 1 001

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

- iii -

Kebenaran isi LAKIP ini merupakan tanggung jawab para Penanggung Jawab Program terkait, dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Kepala Perwakilan

Bonny Anang Dwijanto NIP 19600825 198703 1 001 1. Kepala Bagian Tata Usaha

2. Kepala Bidang IPP

3. Kepala Bidang APD

Albertus Yudha Purwadi NIP19661213 198703 1 002

Rizal NIP196312251985031002

Erlina Hartanti NIP19600302 198803 2 001

4. Kepala Bidang Akuntan Negara

5. Kepala Bidang Investigasi

6. Kasubbag Prolap

Budi Irwanto

NIP 19630516198503 1 001

Agustina Arumsari NIP19701109 199103 2 001

NIP19760310 199502 1 001

7. Kasubbag Keuangan

8. Kasubbag Umum

9. Kasubbag Kepegawaian

Deza Sophie Suleiman NIP19601223 198203 2 001

Jetro PernandoSagala NIP 19680907 199203 1 001

Dindin Syafrudin NIP 19620324 198303 1 001

Bentrastyadi


- iv -

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................ i DAFTAR ISI .............................................................................................................. iv DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. v RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................... vi I

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi...................................................1 B. Aspek Strategis Organisasi.................................................................................2 C. Kegiatan dan Produk Organisasi .....................................................................3

II

D. Struktur Organisasi............................................................................................... 4 E. Sistematika Penyajian .........................................................................................5

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 .......................................................................7 1.

Pernyataan Visi ............................................................................................. 8

4.

Sasaran Strategis........................................................................................... 16

2. 3. 5. 6.

III

IV

7.

Pernyataan Misi ............................................................................................ 8

Tujuan ..............................................................................................................15 Sasaran Program ..........................................................................................16 Indikator Kinerja Utama ...........................................................................16 Program dan Kegiatan ...............................................................................18

B. Perjanjian Kinerja 2015 .....................................................................................20

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kinerja Organisasi................................................................ 22 B. Realisasi Keuangan ............................................................................................... 45

PENUTUP

A. Simpulan Umum ....................................................................................................47 B. Capaian Sasaran Strategis dan Program.......................................................48 C. Rencana Tindak Perbaikan Tahun 2016 ......................................................49


-v-

Daftar Lampiran Lampiran 1

: Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2015

Lampiran 2

: Capaian Kinerja Output Tahun 2015

Lampiran 3

: Register Output dan Outcome Tahun 2015

Lampiran 4

: Opini Auditor Independen BUMD di Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2014

Lampiran 5

: Daftar BUMN yang dilakukan Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Lampiran 6

: Dafta BUMN yang dilakukan Reviu Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Lampiran 7

: Evaluasi Kinerja pada BUMN/BLUD


RINGKASAN EKSEKUTIF

P

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Visi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan BPKP Pusat yaitu menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional, merupakan kondisi impian yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan kualitas kelas dunia. Pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta memiliki tiga misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu : (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2014. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

- vii RINGKASAN EKSEKUTIF

kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan sebagian besar sasaran strategis dan program Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah tercapai dimana terdapat satu sasaran program yang tidak tercapai yaitu outcome untuk pembinaan tatakelola APIP dengan ukuran kinerja telah mencapai leveling 3 di Provinsi DKI Jakarta. Sasaran program, berikut capaiannya pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel RE.1. Tabel RE.1. Capaian Sasaran Program No.

Sasaran Program

1.

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

a b

Perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara Rekomendasi Hasil Pengawasan

2.

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

a b

3. a

Penerapan kelima unsur SPIP pada K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi secara memadai Rekomendasi Hasil Pengawasan Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Tingkat kapabikitas APIP Pemda (Level 3)

b

Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP

4.

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

a

Target 2015

Capaian Sasaran

40%

Tercapai 120,50%

144

Tercapai 105,88%

50%

Tercapai 100%

2

Tercapai 100%

5%

-

2

Tercapai 100%

Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan

7 Skala 7,136 Likert Keberhasilan capaian sasaran diukur dengan persentase pencapaian outcome dan jumlah rekomendasi atau output yang telah ditetapkan dalam Penepatan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015. Capaian Sasaran program tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan penyerapan per 31 Desember 2015 sebanyak Rp31.792.067.868 dan dana pihak ketiga sebanyak Rp324.198.384.


I. PENDAHULUAN A.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

P

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota(DKI) Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001, yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan

akuntabilitas di daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku” Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: 1. Penyiapan Rencana dan Program Kerja Pengawasan; 2. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara; 3. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah atas permintaan daerah; 4. ..Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas departemen/lembaga /wilayah; 5. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pusat dan daerah; 6.

Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pusat dan pemerintah daerah;

7. Pemeriksaan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman/BLN yang diterima pemerintah pusat, dan BUMD atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 8. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


BAB I. PENDAHULUAN

- 2-

9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya; 10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; 11. Evaluasi dan fasilitasi peningkatan kapabilitas tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta .

B.

Aspek Strategis Organisasi

BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Lingkup tugas BPKP meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Kantor Perwakilan BPKP berkedudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki posisi strategis karena berada di Ibukota Negara sehingga menjadi barometer kemajuan demokratisasi, keamanan, perekonomian, kelembagaan maupun birokrasi. Dalam perannya sebagai quality assurance, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mendukung visi dan misi BPKP Pusat dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan kinerja program pemerintah, dan menciptakan iklim untuk pencegahan KKN di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam peran sebagai juru bicara bidang pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui pengkomunikasian hasil pengawasan di wilayahnya. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan nasional, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mendukung BPKP Pusat untuk berperan dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terintegrasi dan sinergi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mandat PP No.60/2008 mengenai SPIP kepada BPKP dapat tercapai jika seluruh komponen, sumber daya dan energi BPKP difokuskan kepada upaya penciptaan dan implementasi SPIP yang menyeluruh sebagai suatu sistem. Dalam kaitan hal tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta harus memiliki proses internal yang unggul, struktur dan proses pengendalian intern yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan demikian, peran Quality Assurance yang diberikan kepada segenap instansi pemerintah harus terjamin kualitasnya. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga harus mampu menjadi pendamping pemerintah daerah terkait dengan auditor eksternal dan mampu mengkomunikasikan hasil pengawasan secara efektif kepada publik.


BAB I. PENDAHULUAN

- 3-

Proses internal yang unggul tersebut harus didukung dengan pertumbuhan dan pembelajaran atas seluruh sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berupa human capital (struktur dan kompetensi SDM yang tepat), information capital (sistem informasi yang andal, teknologi informasi yang terpadu, penyempurnaan SOP) dan organization capital (iklim kerja yang kondusif: struktur organisasi yang tepat, kepemimpinan, budaya kerja dll), serta dukungan dari seluruh fungsi pendukung lainnya.

C.

Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1. Pre-emptif Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Represif Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif, audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pemberian keterangan ahli. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga menghasilkan produk unggulan antara lain: 1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan; 2. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum (BLU); 3. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program); 4. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik; 5. Program Pengembangan GCG pada BUMN/BUMD; 6. Program Pengembangan Internal Control pada BUMN/BUMD berbasis COSO; 7. Program Anti Korupsi (PAK); 8. Fraud Control Plan (FCP);


- 4-

BAB I. PENDAHULUAN

D.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan pasal 4 Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 September 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dengan bagan sebagai berikut: Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta KEPALA PERWAKILAN KABAG TATA USAHA

KASUBBAG PROLAP

KABID PIPP

KABID APD

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

KABID AKUNTAN NEGARA

KASUBBAG UMUM

KASUBBAG KEUANGAN

KABID INVESTIGASI

PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR

Keterangan: Ka Bag = Kepala Bagian Ka Bid = Kepala Bidang Ka Subbag = Kepala Subbagian Prolap = Program dan Pelaporan

PIPP = Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat APD = Akuntabilitas Pemerintah Daerah BAN = Bidang Akuntan Negara PFA = Pejabat Fungsional Auditor

Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 152 pegawai per tanggal 31 Desember 2015. Rincian SDM tersebut adalah sebagai berikut: KELOMPOK PEGAWAI Kepala Perwakilan Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Pejabat Fungsional Auditor Pejabat Fungsional Arsiparis Pejabat Fungsional Kepegawaian Pejabat Fungsional Paramedis Pegawai Fungsional Umum Jumlah

: : : : : : : : :

JUMLAH 1 Orang 1 Orang 4 Orang 4 Orang 102 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang 35 Orang 152 Orang


BAB I. PENDAHULUAN

E.

- 5-

Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2015. Capaian Kinerja Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah diselaraskan dengan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015, merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik. Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:


- 6-

BAB I. PENDAHULUAN

Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2015 Referensi Bab

PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis 2015-2019

Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja 2015

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV


II. PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

M

eningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama BPKP. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2015–2019. Program pada Renstra BPKP periode 2015-2019 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan program yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program BPKP dalam Renstra mencakup satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga mulai tahun 2012, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud agar dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP Pusat yang merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

- 8 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

1.

Pernyataan Visi

Struktur Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Peyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berisi Visi sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, visi ini telah searah dengan visi BPKP. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

2.

Pernyataan Misi

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Instansi vertikal BPKP di wilayah Provinsi DKI Jakarta, berusaha untuk mewujudkan segala Visi dan Misi dari BPKP, sehingga dirumuskan Misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan dan dicapai oleh seluruh Bidang/Bagian/Pegawai untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Perumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor



31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tugas dan Kewenangan BPKP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya didelegasikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PER-955/K/SU/2011 tentang Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja Perwakilan BPKP, juncto Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00286/K/2001. Oleh karena itu maka dirumuskan tiga misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang searah untuk mewujudkan Misi BPKP. Adapun Misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a.

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan efektif di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta;

b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta; c.

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran dan mandat BPKP di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Auditor Presiden, yang mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.



Tugas

dimaksud

adalah

“Pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. a.

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi

atas

penyelenggaraan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,

serta

peraturan

perundang-undangan

lainnya

tentang

fungsi

pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance dan consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan,

kehematan,

penyelenggaraan

tugas

efisiensi, dan

dan

fungsi

efektivitas

instansi

pencapaian

pemerintah

dan

tujuan sasaran

pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019. Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun

2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi

Presiden Nomor 9 tahun 2014.

PP 60/2008 memberi batasan pengawasan

intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan

pembangunan.

Dalam

periode

sebelumnya

fokus

pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015-2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan

mengikuti

kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LKnya belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun

implementasi kebijakan

pengelolaan keuangan

negara/daerah

termasuk korporasi-nya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi. Pengelolaan Pembangunan Nasional Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus

pada

implementasi

strategi

pembangunan

nasional.

Strategi

pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang

sifatnya

wajib, (2) dimensi

pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015-2019. Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN. Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP. Pengawasan

intern

terhadap

tahapan

penyelenggaraan

kegiatan

pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 - 2019. Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiga

Strategi

Pembangunan

Nasional,

Sembilan

Agenda

Prioritas

(Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya

menghambat

pengawasan

intern

pencapaian

yang

tujuan

berkualitas

dari

semula.

Kehadiran

peran

BPKP

diharapkan

dapat

menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan. b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Disamping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

MISI 2 Membina secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pada pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah seperti diatur dalam PP tersebut. Tanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI berada di tangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Oleh sebab itu maka Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merumuskan misi kedua ini dalam rangka terwujudnya Misi BPKP sebagai Instansi Pembina SPIP di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan diKLPK.

MISI 3 Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Perumusan misi ini didasarkan kepada amanah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada BPKP sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, dalam rangka mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana dari misi BPKP di wilayah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menumbuhkembangkan kapasitas dari auditor di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup: 1) Pembinaan kompetensi APIP, melalui pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008); 2) Pembinaan jabatan fungsional auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008); 3) Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan; 4) Pendukung/fasilitasi pengawasan; 5) Sinergi dengan APIP lain.

3.

Tujuan Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,

serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019: 1) Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern



Pemerintah; dan 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

4.

Sasaran Strategis dan Program

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sesuai Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014, Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Sasaran Strategis BPKP Pusat. Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2015-2019 adalah pada tabel berikut: Tabel 2.1 Sasaran Strategis tahun 2015 – 2019 Indikator Kinerja Program (Outcome) No

Sasaran Program

Uraian

Target 2019

1

Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis

70%

2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

85%

3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

82%

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)

85%


Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan (Skala Likert 1-10)

4

8

Sehubungan wilayah kerja dari Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berada pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam wilayah tersebut hanya terdapat satu Pemda, maka indikator sasaran strategis yang terkait dengan pengawasan Pemerintah Daerah adalah satu Pemda.

5.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang



menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015

No.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2015

Persentase

40

Rekomendasi

136

Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1.1

A.1 A.1.1

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan system pengendalian intern, pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara Rekomendasi Hasil Pengawasan

Program 2 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 2.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan system pengendalian intern, pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP B.1 Penerapan kelima unsure SPIP pada Persentase 50 K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi secara memadai B.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 2



No.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2015

Program 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

C.1

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan system pengendalian intern, pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Tingkat kapabikitas APIP Pemda (Level 3)

C.1.1

Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP

3.1

Persentase

5

Rekomendasi

2

Program 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan 4.1

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

D.1

Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan

Skala likert 1-10

7

Laporan

60

-

-

-

-

D.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP

Unit

45

D.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Unit

104

D.2.5 Tersedianya sarana dan prasarana BPKP

-

-

D.2.6 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara Perwakilan BPKP

-

-

D.2.7 Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

Unit

3

D.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen perwakilan BPKP DKI Jakarta Termanfaatnya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan D.2.1 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung Perwakilan BPKP 4.2

D.2.2 Tersedianya mebelair Perwakilan BPKP

6.

Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini: Tabel 2.4. Program dan Kegiatan LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


No 1

Program dan Kegiatan

Program : Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1. Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan pada K/L /Pemda 2. Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD, dan Asistensi SIMDA kepada Pemerintah Daerah 3. Audit Keuangan PHLN 4. Audit Kinerja PPIP 5. Pemeriksaan PNBP 6. Audit Tujuan Tertentu (cost saving) 7. Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan 8. Evaluasi Kinerja BUMN/BUMD/ BLUD 9.Bimbingan teknis, konsultasi, sosialisasi, asistensi, pendampingan dan kajian mengenai Penerapan GCG dan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada BUMN/BUMD/BLUD 10. Assessment Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL 11. Penyusunan Profil BUMN/BUMD/BUL 12. Monitoring Pelaksanaan Program Tol Laut pada BUMN 13. Reviu Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN 14. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) 15. Asistensi fraud control plan 16. Audit Investigatif 17. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 18. Pemberian Keterangan Ahli 18. Kajian peraturan yang berindikasi KKN 20. Audit penyesuaian harga dan klaim 21. Penyelesaian hambatan pembangunan

2.

Program : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 1 .Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP 2. Sosialisasi SPIP 3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP



No

Program dan Kegiatan 4. Pembimbingan Teknis dan Konsultansi SPIP

3.

Program : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 1. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Pedoman Tata Kelola , Pedoman Quality Assurance , Pedoman Konsultansi dan APIP,

4.

Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana; 2. Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi; 3. Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah; 4. Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Kehumasan; 5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran Gaji/Tunjangan; 6. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; 7. Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP. 8. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

B.

PERJANJIAN KINERJA 2015

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2015 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja yang berupa output dan outcome. Pada tanggal 29 Januari 2015, dilakukan perjanjian kinerja Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta dengan Plt Kepala BPKP dengan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.5 Tabel 2.5 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

1.

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

3.

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termafaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

Satuan

Jumlah

3

4

Indikator Kinerja Kegiatan 1.

2.

3. 2.

TARGET

Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rekomendasi

Rekomendasi Rekomendasi

136

2

2

Indikator Kinerja Kegiatan 1.

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan Indikator Kinerja Kegiatan 1.

2. 3. 4.

Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan Tersedianya alat pengolahan data Tersedianya Alat Rumah tangga Persepsi Kepuasan layanan ketatausahaan

Laporan

60

Unit

1

Unit Unit 1-10 Skala Likert


20 23 7

III. AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI

P

engukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2015. BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai kinerja IKU. Capaian IKU Tahun 2015 dengan ukuran persentase pencapaian outcome disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Utama Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama

Perbaikan Pengelolaan Persentase Perbaikan Tata Keuangan Negara Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) Persepsi Kepuasan layanan Ketatausahaan

Realisasi

Capaian (%)

Satuan

Target

%

40

48.2

120.50

%

50

50.00

100.00

%

5

-

skala likert 1-10

7

7.136


0.00

101.94

- 23 -

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Sedangkan hasil output berupa rekomendasi untuk kegiatan pengawasan tahun 2015 ada pada tabel 3.2 Tabel 3.2 Capaian Output SASARAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Output

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Tersedianya informasi hasil Rekomendasi Hasil pengawasan dalam mencapai Pengawasan perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

Satuan

Realisasi Capaian %

Rekomendasi

136

144

105.88

Rekomendasi

2

2

100.00

2

2

100.00

Laporan

60

60

100.00

Tersedianya alat pengolah data BPKP

Unit

20

20

100.00

Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

Unit

23

23

100.00

M2

149

149

100.00

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Tersedianya informasi hasil Rekomendasi pengawasan dalam mencapai Pembinaan perbaikan tatakelola, perbaikan Penyelenggaraan sistem pengendalian intern SPIP/SPI pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Tersedianya informasi hasil Rekomendasi Rekomendasi pengawasan dalam mencapai Pembinaan Kapabilitas perbaikan tatakelola, perbaikan APIP sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Tersedianya dukungan manajemen Jumlah Layanan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dukungan Manajemen dalam mencapai kepuasan layanan Perwakilan BPKP Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan

Target


- 24 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 dan biaya pihak ketiga/dana mitra disajikan sebagai berikut: Tabel 3.3 Realisasi Penyerapan Dana No.

DIPA

Indikator Kinerja Outcome

Dana Mitra

Jumlah

(Rp000)

A. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara 1.1 Rekomendasi Hasil

3,967,927,583.00

238,838,384.00

4,206,765,967.00

Pengawasan B.

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 2 Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai 2.1 Rekomendasi Pembinaan

109,680,000.00

-

109,680,000.00

Penyelenggaraan SPIP/SPI C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 3 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) 3.1 Rekomendasi Pembinaan

1,108,000.00

85,360,000.00

86,468,000.00

Kapabilitas APIP D. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan 4 Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan 4.1 Jumlah Layanan Dukungan

26,449,762,385.00

-

26,449,762,385.00

323,661,900.00

-

323,661,900.00

637,679,000.00

-

637,679,000.00

302,249,000.00

-

302,249,000.00

Manajemen Perwakilan BPKP 4.2 Tersedianya alat pengolah data BPKP 4.3 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP 4.4 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP Jumlah

31,792,067,868.00

324,198,384.00

32,116,266,252.00


- 25 -


Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan Negara terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Sasaran program ini diindikasikan oleh satu IKU yaitu Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara, diukur dengan menghitung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan dibandingkan dengan targetnya. IKU dihitung dari rata-rata IKU per bidang. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan :

% Capaian IKU =

=

Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diberikan Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diberikan

X X 100%

Realisasi tahun 2015 IKU ini adalah sebanyak 100 tindak lanjut dari 148 Rekomendasi Hasil Pengawasan atau 48,20% sesuai dengan bobot masingmasing bidang dengan perhitungan sebagai berikut : Bidang AN I NV APD I PP Jumlah

Rekomendasi 40 73 17 18 148

TL atas Realisasi Rekomendasi 19 47.50 73 100.00 4 23.08 4 22.22 100

Bobot 25.00 25.00 25.00 25.00

I KU 11.88 25.00 5.77 5.56 48.20

Namun demikian, capaian IKU tahun 2015 sebesar 48,20% atau mencapai 120,50% apabila dibandingkan dengan target sebesar 40%. Rincian jumlah LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


rekomendasi dan tindak lanjut dengan persentasenya dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3 di laporan ini. Sedangkan dari jumlah output, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 148 atau 105,71% dari target sebanyak 140 rekomendasi hasil pengawasan. Capaian kinerja tersebut didukung dengan tindak lanjut yang dilakukan bidang-bidang selama tahun 2015.

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Pemerintah melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan Selama tahun 2015, Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan kegiatan-kegiatan

lintas

sektoral

dengan

menghasilkan

rekomendasi-

rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan bagi mitra kerja. Target Output yang ditetapkan sebanyak 16 yang dibagi ke dalam 16 kelompok penugasan, telah teralisir 16 Output atau 100%, sedangkan dari realisasi Output 16 telah ditindaklanjuti (outcome) sebanyak 4, sehingga outcome untuk Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah 22,22%. Uraian ringkas tindak lanjut keempat kelompok penugasan atau output adalah sebagai berikut: a. Audit PNBP Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Telah dilakukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Priok dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014,


- 27 -


telah menindaklanjuti 4 dari 4 rekomendasi yang diberikan atau 1 kelompok penugasan atau 1 output yang ditindaklanjuti. b. Audit Loan Bidang Pendidikan Telah menindaklanjuti 8 dari 8 rekomendasi yang diberikan atau 1 kelompok penugasan atau 1 output, yakni: 1) Audit keuangan atas Laporan Keuangan Health Profesional Education Quality (HPEQ) Loan IBRD 7737-ID Prov Jawa Barat pada Universitas Indonesia, telah menindaklanjuti 2 dari 2 rekomendasi yang diberikan. 2) Audit atas LK HPEQ Loan IBRD 7737-ID Provinsi DKI Jakarta pada Universitas YARSI, telah menindaklanjuti 4 dari 4 rekomendasi yang diberikan. 3) Audit Keu.Dukungan atas LK Loan IBRD 7737-ID HPEQ Provinsi DKI Jakarta pada Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Telah menindaklanjuti 2 dari 2 rekomendasi yang diberikan. c. Audit Loan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yakni Telah menindaklanjuti 31 dari 31 rekomendasi yang diberikan atau 1 kelompok penugasan atau 1 output yang ditindaklanjuti, yakni: 1) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) Loan ADB Number 2264-INO dan Dutch Grant Number 0064-INO pada BAPPENAS untuk TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 6 telah menindaklanjuti 6 rekomendasi dari 6 rekomendasi yang diberikan 2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Konsolidasian READ Progame, Grant IFAD 726-ID pada Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI untuk TA yg berakhir 31 Des 2014, telah menindaklanjuti 3 rekomendasi dari 3 rekomendasi yang diberikan 3) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PPK Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Loan ADB no.2501 SF-INO, IBRD no.7669-ID, IBRD no. 8027ID, JBIC no. IP 546, JBIC no. IP 547 dan JICA no. ID 551, Satuan, telah menindaklanjuti 3 rekomendasi dari 3 rekomendasi yang diberikan LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


4) Melakukan Audit Dukungan atas laporan keuangan PNPM Mandiri perkotaan LOan TF 012192;TF098817;7504/7664/4384;7866, 8213 IDB Phase 3/IDB Number 169,170,171 pada provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 desember 2014, telah menindaklanjuti 2 rekomendasi dari 2 rekomendasi yang diberikan 5) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan TF12192, TF098817, 7504/7664/4348; 7866; 8213 IDB Phase 3/IDB Number 169, 170,171) pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta untuk TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 5 rekomendasi dari 5 rekomendasi yang diberikan 6) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan TF12192, TF098817;7504/7664/4384;7866;8213 IDB Phase 3/IDB169, 170, 171) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta TA yang berakhir 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 5 rekomendasi dari 5 rekomendasi yang diberikan 7) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan TF012192; TF098817; 7504/7664/4384; 7866;8213 IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) pada kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 3 rekomendasi dari 3 rekomendasi yang diberikan 8) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan TF12192, TF098817;7504/7664/4384;7866;8213 IDB Phase 3/IDB169,170,171) pada Kabupaten Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta TA yang berakhir 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi yang diberikan 9) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan ( Loan TF012192, TF098817,7504/7664/4384,7866, 8213 IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta TA yang berakhir 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 3 rekomendasi dari 3 rekomendasi yang diberikan.


- 29 -


d. Audit Loan Bidang Infrastruktur Telah menindaklanjuti 9 dari 9 rekomendasi yang diberikan atau 1 kelompok penugasan atau 1 output yang ditindaklanjuti, yakni: 1) Audit dukungan atas Laporan Keuangan Loan JBIC-546,JBIC IP-547,IBRD 8027-ID pada Satker Direktorat Irigasi dan Rawa Dirjen SDA Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI untuk TA yg berakhir 31 Des 2014, telah menindaklanjuti 8 rekomendasi dari 8 rekomendasi yang diberikan. 2) Audit dukungan atas Lap.Keu. Loan IBRD Number 7669-ID Dam Operasional Improvement and Safety Project (DOISP) pd Satker Balai Bendungan Dirjen Sumber Daya Air Kemen.PU dan Perumahan Rakyat RI untuk TA, telah menindaklanjuti 8 rekomendasi dari 8 rekomendasi yang diberikan.

2. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Selama tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana capaian kinerja berupa tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kebijakan keuangan daerah. Target Output yang ditetapkan sebanyak 17 yang dibagi ke dalam 3 kelompok penugasan, telah terealisir 17 Output atau 100%, sedangkan dari realisasi Output telah ditindaklanjuti (outcome) sebanyak 4, sehingga outcome untuk Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah 23,08%. Uraian ringkas tindak lanjut rekomendasi adalah sebagai berikut: a. Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Pemerintah Provinsi DKI telah menindaklanjuti 4 rekomendasi dari 13 rekomendasi yang disampaikan, sebagai berikut: 1) Pada kegiatan Probity Audit atas Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa, dari 2 rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti 1 rekomendasi, yaitu: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


a. Reviu proses pembayaran untuk 2 kontrak kegiatan pembangunan simpang dan jalan tak sebidang pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2016, pada 2 lokasi pembangunan jalan layang. Hasil dari kegiatan reviu adalah memberikan saran perbaikan agar PPK menyiapkan addendum kontrak yang berisi adanya surat penegasan

yang

disepakati

bersama

penyedia

jasa/kontraktor,

melengkapi jenis asuransi sesuai isi kontrak, serta memperhatikan halhal yang berpotensi menimbulkan dampak pada perubahan structur design. Terhadap rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan dibuat addendum kontrak Nomor: 45388/1.792 tanggal 15 Desember 2015 yang meniadakan kewajiban pembuatan mutual check 0% pada syarat-syarat umum kontrak b. Hasil kajian proses ganti rugi tanah di lahan waduk pluit milik PT. Jakarta Propertindo yang akan dibebaskan oleh Pemda DKI, adalah pelepasan tanah yang dikuasai/dimiliki sesuai sertifikat Hak pakai oleh PT Jakarta Propetindo di lahan waduk pluit dapat diberikan ganti kerugian dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Terhadap rekomendsi ini belum ditindaklanjuti 2) Pada kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran semester 1 tahun 2015 pada Pemerintah DKI Jakarta, dari 2 rekomendasi yang disarankan telah ditindaklanjuti 1 rekomendasi. Terhadap penyebab rendahnya penyerapan anggaran telah diberikan rekomendasi berupa penataan kembali organisasi ULP Provinsi DKI Jakarta, , meningkatkan kompetensi bendaharawan pengeluaran SKPD dalam mengelola keuangan daerah serta meningkatkan kompetensi SDM perencana dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran. Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa Diklat Bendahara Pengeluaran dan

Pengelolaan

Barang

daerah

bagi

pegawai

Penda

DKI

yang

diselenggarakan oleh Balai Diklat Provinsi DKI sebanyak 4 angkatan mulai 7 Juli – 16 November 2015.


- 31 -


3) Pada kegiatan Penyusunan Database permasalahan aset tetap dan hibah/bansos dari hasil audit BPK RI atas LKPD tahun 2014 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan 2 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu merevisi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Pmankan asset ermendagri Nomor 39 tentang Pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD yaitu menambahkan

pasal-pasal yang menegaskan dan mengatur kewajiban

Inspektorat melakukan pemerintah terhadap penerima hibah dan bansos serta berkoordinasi dengan BPN dalam pensertifikatan asset daerah dan mengamankan tanah HGB di atas HPL yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 4) Berdasarkan hasil audit kinerja pemda bidang kemaritiman telah diberikan 3 rekomendasi yaitu: -

Merevisi SK Gubernur KDKI No. 1159 tahun 1996 tentang prosedur perijinan usaha perikanan serta tanda daftar perusahaan penanganan dan pengolahan perikanan,

-

Meninjau tarif pas kecil yang saat ini berlaku sebesar Rp 500 per GT

-

Melakukan kajian kelayakan terkait peningkatan klasifikasi pelabuhan sesuai

Keputusan

45/Kepmen/KP/2014.

Menteri Terhadap

Kelautan 3

dan

rekomendasi

Perikanan

No.

ini

ada

belum

tindaklanjutnya. 5) Berdasarkan hasil reviu atas Rencana Anggaran Biaya tahun 2015 dalam kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan

gedung Blok D kantor

pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat, terdapat koreksi yang harus ditindakklanjuti oleh PPK sebesar Rp 753 juta. Atas rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan membuat addendum kontrak. 6) Dari evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD pada Pemda DKI tahun 2015, disarankan agar menyusun rancangan KUA dan PPAS sesuai ketentuan yang berlaku dan mengkomunikasikan ke DPRD serta menyusun SOP untuk langkah memasukan komponen harga ke dalam aplikasi e-budgeting. Atas 2 rekomendasi ini belum dilakukan tindak lanjut LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


7) Hasil

Quality

Assurance

terhadap

Pemeriksaan/Pendalaman

Atas

Permohonan Restitusi BPHTB PT Midasia Inti Gemilang, memberikan 2 rekomendasi agar menyelesaikan proses administrasi lebih lanjut terkait Penolakan atas Permohonan Pengembalian (Restitusi) BPHTB atas PT Midasia Inti Gemilang sesuai ketentuan perpajakan daerah yang berlaku, dan melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan melalui Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, terkait potensi kerugian negara atas pemindahbukuan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT BSU sebesar Rp 21.851.000.000 terhadap AJB yang seolah-olah dibatalkan. Atas rekomemndasi tersebut telah ditindaklanjuti satu rekomendasi dengan menerbitkan surat UPPD Setiabudi Nomor 3937/1.722 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian BPHTB ats nama PT. Midasia Inti Gemilang. 8) Hasil analisis kinerja keuangan Pemda DKI Jakarta tahun 2014 diberikan satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu mengusulkan dan membahas revisi Peraturan Daerah mengenai Dana Cadangan dengan menetapkan

program

dan

kegiatan

yang

akan

dibiayai

dengan

menggunakan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Rekomendasi

Hasil

Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP

Regional

Pemerintah Daerah Telah menindaklanjuti 1 dari 2 rekomendasi yang diberikan, yakni: 1) Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dari kegiatan bimtek ini telah dihasilkan dokumen RTP Dinas Sosial Tahun 2015, dengan demikian telah ditindaklanjuti 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi yang diberikan; 2) Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana atas Tindak Lanjut Yang akan Dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Temuan BPK-RI atas LKPD Tahun 2014, disarankan agar menyusun Pedoman penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan


- 33 -


keuangan oleh BPK-RI Terhadap 1 rekomendasi yang diberikan tersut belum dilakukan tindak lanjutnya. c. Rekomendasi Hasil Pembinaan Tata Kelola APIP Pemerintah Daerah Dari 2 rekomendasi yang diberikan, belum dilakukan tindak lanjutnya yakni: 1) Dari asistensi atas Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, telah disarankan kepada Inspektur Provinsi DKI agar pengembangan system pemantauan secara on-line terhadap penetapan kinerja dan indicator kinerja utama dengan mengintegrasikan ke dalam aplikasi yang sudah ada baik dalam tahap perencanan (e-budgeting) maupun tahap pelaksanaan (simonev). Terhadap rekomendasi yang diberikan belum dilakukan tindak lanjut. 2) Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, telah disarankan kepada Inspektur Provinsi DKI agar melaksanakan

perbaikan

mekanisme

rekonsiliasi

pendapatan,

meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, menetapkan kebijakan/prosedur

penatausahaan aset, memenuhi kebutuhan aset

peralatan dan mesin di Sudin dengan aset yang ada di Dinas Dukcapil, serta pemeriksaan lebih lanjut atas kegiatan yang sudah dilakukan input SPJ namun pembayaran belum dilakukan. Terhadap rekomendasi yang diberikan belum dilakukan tindak lanjut. Belum seluruh rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah dapat ditindaklanjuti,

hal

tersebut

disebabkan

rekomendasi

baru

dapat

ditindaklanjuti di tahun berikutnya, belum dapat dimonitoring perbaikannya di tahun berjalan. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencakup: a. Pembuatan addendum Kontrak untuk meniadakan kewajiban pembuatan

mutual check 0 %; b. Pemberitahuan penolakan atas Permohonan Pengembalian (Restitusi)

BPHTB atas PT Midasia Inti Gemilang; LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


c. Penyelanggaraan Diklat Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan

kompetensi SDM; d. Penyusunan RTP Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

3. Bidang Akuntan Negara Selama tahun 2015, Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan

dengan

menghasilkan

rekomendasi-rekomendasi

yang

diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan bagi mitra kerja. Target Output yang ditetapkan sebanyak 34 rekomendasi dan telah teralisir 40 rekomendasi atau 117,65%, sedangkan dari realisasi Output sebanyak 40 rekomendasi, telah ditindaklanjuti (outcome) sebanyak 19 atau 47,5% yang berupa Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi/Sistem Pengendalian Intern. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum

Pemegang

Saham/Pemilik

Modal,

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan, berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD berkewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan BUMN/BUMD/BLUD, BPKP perlu mendorong pemerintah daerah agar BLUD menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Selama tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

melakukan

pendampingan

kepada

BUMD

dalam

penyelenggaraan korporasi yang baik.


rangka

- 35 -


Hasil pengawasan dalam tahun 2015 dalam bentuk assurance berupa assessment Penerapan GCG, Evaluasi Kinerja pada PDAM/RSUD; Reviu atas Fungsi Satuan Pengawasan Internal pada BUMN; Reviu/Verifikasi atas permintaan BUMN/BLUD dan Monitoring Pelaksanaan Program Tol Laut. Sedangkan dalam bentuk consulting, berupa pendampingan/self assessment penerapan GCG; Bimbingan Teknis Rencana Bisnis Anggaran dikaitkan dengan SPM dan menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BUMN/BUMD. Dari target 34 output berupa rekomendasi, terrealisir 40 output. Sedangkan realisasi outcome sebanyak 19 atau 47,5% karena sebagian besar kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam tahun 2015, belum bisa diukur outcome nya karena baru satu kali dilakukan, seperti: Reviu atas Fungsi Satuan Pengawas Intern pada BUMN; Reviu terhadap aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYDS); Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada BUMN; Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Puskesmas sebagai BLUD serta Monitoring Pelaksanaan Program Tol Laut pada BUMN.

4. Bidang Investigasi Selama tahun 2015, Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan kegiatan-kegiatan keinvestigasian dengan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke instansi penyidik. Target Output yang ditetapkan sebanyak 73 rekomendasi dan telah teralisir 73 rekomendasi atau 100%, sedangkan dari realisasi Output sebanyak 73 rekomendasi, telah ditindaklanjuti (outcome) atau diteruskan ke instansi penyidik sebanyak 73, sehingga outcome untuk Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah 100 %. Tindak lanjut atas rekomendasi keinvestigasian antara lain :



a. Dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi (TPK), Aparat Penegak Hukum (APH) memerlukan keahlian di bidang akuntansi dan audit baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara TPK di persidangan. BPKP yang memiliki SDM yang ahli di bidang akuntansi dan audit berperan aktif dalam pemberantasan TPK dengan memberikan pendapat tentang kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, permintaan dari APH untuk melaksanakan kegiatan audit investigasi, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli selalu direspon semaksimal mungkin. Salah satu upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara antara lain dengan pendekatan represif yaitu tertanganinya kasus TPK. Penanganan kasus yang berindikasi TPK yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap hasil audit dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Selama tahun 2015 terdapat 8 penugasan Audit Investigatif (sudah terbit 6 laporan) dan 26 penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara PKKN (sudah terbit 23 Laporan).

Pemanfaatan Laporan Hasil Audit

Investigatif (LHAI) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) serta 91 keterangan ahli

yang merupakan output

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh instansi penyidik, merupakan gambaran outcome dari hasil penugasan. Laporan hasil audit yang diterbitkan dan diserahkan kepada penyidik telah digunakan sebagai bukti surat dalam berkas perkara korupsi, yang dapat digambarkan sebagai berikut: LHAI yang telah dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli kepada penyidik sebanyak 4 laporan dan 2 laporan diserahkan kepada Gubernur. Sementara itu terdapat sebanyak 23 laporan PKKN telah diserahkan kepada penyidik serta telah dilakukan pemberian keterangan ahli sebanyak 20 LHPKKN kepada penyidik.


- 37 -


Pemanfaatan LHAI dan LHPKKN serta keterangan ahli dalam sidang tindak pidana korupsi oleh peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi dan Negeri di Jakarta sebanyak 29 kali, Pengadilan Tipikor Jawa Barat 2 kali dan 1 kali pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Banten. Sementara pemberian keterangan ahli kepada penyidik APH sebanyak 59 kali, terdiri dari penyidik Jaksa 40 kali dan penyidik kepolisian 19 kali. Laporan–laporan dan keterangan ahli yang telah diputus di pengadilan dirujuk dalam tiap amar putusan majelis hakim dan untuk keterangan ahli yang masih dalam tahap penyidikan selalu digunakan penyidik dalam berkas perkara kasus korupsi. b. Proses pembangunan seringkali terhambat dan tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Terkait hal itu BPKP berupaya mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi penyesuaian harga serta mengupayakan penyamaan persepsi dengan auditan agar hasil audit dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian penyesuaian harga. Melalui audit penyesuaian harga, BPKP berperan dalam mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara. Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga dimanfaatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pembayaran penyesuaian harga kontrak. Seluruh laporan yang diterbitkan telah digunakan sebagai dasar pengajuan SPM dan tidak ada nilai SPM dan SP2D yang melebihi jumlah hasil audit dalam masing-masing Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga. c. Dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan pemahaman mengenai praktik-praktik penyelenggaraan good governance, BPKP turut berupaya meningkatkan pemahaman publik terhadap permasalahan korupsi, antara lain adanya pemahaman atas materi sosialisasi oleh masyarakat. Capaian kinerja dari pemanfaatan rekomendasi keinvestigasian tersebut didukung dengan capaian output kegiatan keinvestigasian sebanyak 73 output atau sebesar 100% dari target 73 output. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


Kegiatan-kegiatan yang mendukung output keinvestigasian antara lain : a. Audit Investigasi (AI) Target Kegiatan Audit Investigasi dalam tahun 2015 adalah sebanyak 6 kegiatan atau laporan,

realisasi sebanyak 8 kegiatan atau 133,33%. Dari

target tersebut direalisasi sebanyak 6 laporan, jadi tercapai 100%. Selain dari penyelesaian penugasan tersebut diatas terdapat penyelesaian 1 kegiatan carry over. b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Target Kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam tahun 2015 adalah sebanyak 15 kegiatan, realisasi 26 kegiatan atau 173,33%. Dari target tersebut direalisasi sebanyak 23 laporan atau tercapai 153,33%. Disamping penyelesaian

hasil

kegiatan

penugasan

diatas

atas

terdapat

7

tugas

yang

surat

laporan

merupakan

diterbitkan

tahun

sebelumnya, yang baru dapat diterbitkan laporannya dalam tahun 2015. c. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Target kegiatan pemberian keterangan ahli dalam tahun 2015 sebanyak 36 laporan, terealisasi sebanyak 91 laporan atau tercapai 252,78%. d. Hambatan kelancaran pembanunan (HKP) Dalam tahun 2015 terdapat target 2 kegiatan HKP, namun terealisasi hanya 1 kegiatan atau 1 laporan 50%. Penyebab tidak tercapainya adalah tidak adanya (hanya satu) permintaan mediasi dari instansi pemerintah. e. Audit Penyesuaian Harga (PH) dan Klaim Dalam tahun 2015 tidak ada kegiatan Audit Penyesuain Harga (PH) dan Klaim dari target sebanyak 4 kegiatan. Hambatan pencapaian target yaitu terdapat satu permintaan yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan audit penyesuaian harga karena tidak memenuhi aspek kontraktual dan satu permintaan audit penyesuaian harga


- 39 -


dari Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta karena tidak cukup waktu untuk melakukan audit. f. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi anti korupsi. Sosialisasi Program anti korupsi merupakan strategi edukatif, salah satu pilar strategi (selain strategi preventif dan represif) pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sosialisasi Program Anti Korupsi merupakan kegiatan lanjutan

dari tahun tahun sebelumnya dan akan terus dilaksanakan pada tahun tahun yang akan datang. Diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi.

Tahun 2015

sosialisasi dilakukan kepada guru-guru SMAN 49 Jakarta. g. Fraud Control Plan (FCP) Kegiatan Fraud Control Plan (FCP) dalam tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) penugasan yaitu di PT Semen Padang Perwakilan DKI Jakarta dan Banten, LPP RRI dan di lingkungan UKPD dan SKPD Pemprov DKI. Kegiatan FCP masih belum maksimal karena belum cukupnya respon dari pimpinan dan jajaran UKPD/SKPD/satuan kerja untuk merancang dan menerapkan Fraud Control Plan (FCP) pada instansinya. Realisasi IKU untuk Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara didukung dengan dana sebesar Rp4.206.765.967,00 (yang terdiri atas realisasi dana DIPA sebesar Rp3.967.927.583,00 dan dana Mitra sebesar Rp238.838.384) atau 96,81% dari anggaran sebesar Rp4.345.170.606 dan SDM sebanyak 18.010 OH atau 103,91% dari rencana sebanyak 17.333 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 120,50% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 96,81%. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU Persentase perbaikan

Tata

Kelola,

Manajemen

Risiko,

dan

Pengendalian

Intern

Pengelolaan Keuangan Negara sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 120,50 % lebih tinggi dibandingan capaian OH sebesar 103,91%. Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masingmasing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota.

BPKP

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK serta meningkatnya upaya pencegahan korupsi diindikasikan oleh satu indikator kinerja utama yaitu Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai.

% Capaian IKU =

Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai = Jumlah Pemda (Wil kerja Perw. BPKP Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

X 100%

Realisasi tahun 2015 IKU ini adalah sebesar 50%, dengan perhitungan sebagai berikut : % Capaian IKU =

15 Pemda = 30 Pemda = = 50%

X 100%


- 41 -


Jika dibandingkan dengan target sebesar 50%, maka capaian IKU adalah 100%. Sampai dengan tahun 2015, BPKP telah melakukan pendampingan penyusunan RTP baik di lingkup SKPD maupun tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa rekomendasi pembinaan SPIP/SPI sebanyak 2 rekomendasi atau 100% dari target sebanyak 2 rekomendasi. Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp109.680.000 atau 179,08% dari anggaran sebesar Rp61.244.723 dan SDM sebanyak 921 OH atau 50,77% dari rencana sebanyak 1.814 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100,00% lebih rendah dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 179,08%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingan capaian OH sebesar 50,77%. Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap Aparat Intern Pemerintah mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


Sebagai orgaisasi, salah satu factor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan professional sumber daya manusia (SDM), karena factor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi, SDM yang kompetens adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlisan tersebut, SDM yang professional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya. Sasaran meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L/P diindikasikan oleh satu IKU yaitu persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3).

% Capaian IKU =

=

Jumlah APIP Pemda telah mencapai Kapabilitas Level 3 Jumlah Pemda

X 100%

Sampai dengan tahun 2015 belum terdapat APIP mencapai kapabilitas level 3, namun demikian proses kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP terhadap 1 Provinsi sudah berhasil/ada peningkatan leveling yaitu dari Level 1 ke Level 2 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mendukung proses kegiatan peningaktan kapabilitas APIP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menghasilkan output berupa rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP sebanyak 2 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP. Hambatan pencapaiannya adalah : a. Indepensi dan objektivitas APIP belum diterapkan sepenuhnya; b. Kurangnya alokasi dana anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam APBD; dan c. Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier dan pola mutasi/rotasi.


- 43 -


Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp86.468.000,00 (yang terdiri atas realisasi dana DIPA sebesar Rp1.108.000,00 dan dana Mitra sebesar Rp85.360.000,00) atau 2.725,40 % dari anggaran sebesar Rp3.172.671,00 dan SDM sebanyak 45 OH atau 30,61% dari rencana sebanyak 147 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU Jumlah APIP Pemda yang telah mencapai level 3 belum efisien. Kondisi ini tampak dengan belum adanya APIP Pemda yang mencapai level 3 sedangkan capaian peggunaan dana sebesar 2.725,40%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU Jumlah APIP Pemda telah mencapai level 3 belum efisien.Kondisi ini tampak dengan belum adanya APIP Pemda yang mencapai level 3 sedangkan capaian OH sebesar 30,61%.

Sasaran Program 4


Target outcome di tahun 2015 adalah sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan ketatausahaan.

IKU ini diukur dari tingkat kepuasan terhadap layanan

dukungan teknis pengawasan yang dberikan dari ketatausahaan. Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015, capaian IKUatas layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 7,136 dari skala Likert 110 atau mencapai 101,94% dari target.



Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem informasi,

kesiapan

sarana

prasarana,

kesiapan

SDM

Pelaksana

dan

peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan. Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi : a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Kepegawaian b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan c) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Program dan Pelaporan d) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum Capaian IKU ini menyerap dana sebesar 27.713.352.285,00 atau 94,42% dari anggaran sebesar Rp 29.352.362.000,00 dan SDM sebanyak 12.494 OH atau 132,96% dari rencana sebanyak 9.397 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 94,42%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan belum efisien.

Kondisi ini

tampak dari capaian IKU sebesar 100% lebih rendah dibandingan capaian OH sebesar 132,96%. Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa : a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan atau 100% dari target sebanyak 60 laporan.


- 45 -


b) Tersedianya Alat Pengolah Data Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa alat pengolah data sebanyak 45 unit atau 100% dari target sebanyak 45 unit. Realisasi output tersedianya alat pengolah data tersebut terdiri dari : 1) Pengadaan Personal Computer, dan Notebook; 2) Pengadaan Printer; 3) Pengadaan LCD Projector; dan 4) Pengadaan mesin scanner. c) Tersedianya Alat Rumah Tangga Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa alat rumah tangga sebanyak 104 unit atau 100% dari target sebanyak 104 unit. Realisasi output alat rumah tangga sebagai berikut : 1) Pengadaan AC Split; 2) Pengadaan Meja dan Kursi; 3) Pengadaan Sice; dan 4) Peningkatan jaringan dan daya listrik d) Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan renovasi kamar mandi seluas 116,07 m2, Pos Satpam 13,26 m2 dan Gapura 19,88 m2 dengan total seluas 149,21 m2 atau 100% dari target seluas 149,21 m2.

B. REALISASI KEUANGAN Anggaran Perwakilan BPKP Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015 sebesar Rp33.761.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.792.067.868,00 atau 94,17%. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 berikut: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015


Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

No.

Uraian Program

Capaian % 27,713,352,285.00 94.42

Anggaran (Rp)

1 Program Layanan Dukungan Teknis Pengawasan 2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah

Realisasi (Rp)

29,352,362,000.00 4,409,588,000.00

4,078,715,583.00

92.50

33,761,950,000.00 31,792,067,868.00

94.17

Dari tabel 3.4 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 27.713.352.285,00 dari rencana sebesar Rp 29.352.362.000,00, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp 4.078.715.583,00 dari rencana sebesar Rp 4.409.588.000,00. Tabel 3.5 Anngaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

No.

Uraian Program 1 Belanja Pegawai

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

23,634,722,000.00 22,761,471,239.00

Capaian % 96.31

2 Belanja Barang

8,700,443,000.00

7,767,006,729.00

89.27

3 Belanja Modal

1,426,784,000.00

1,263,589,900.00

88.56

33,761,949,000.00 31,792,067,868.00

94.17

Jumlah

Tabel 3.5 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp22.761.471.239,00 dari

rencana

sebesar

Rp23.634.722.000,00,

realisasi

barang

sebesar

Rp7.767.006.729,00 dari rencana sebesar Rp8.700.443.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp1.263.589.900,00 dari rencana sebesar Rp1.426.784.000,00.


IV. PENUTUP A. SIMPULAN UMUM Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP Pusat yang merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah. Tugas dan Kewenangan BPKP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya didelegasikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PER-955/K/SU/2011 tentang Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja Perwakilan BPKP, juncto Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi , maka dirumuskan 3 misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut: a.

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. c.

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019: 1) Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.


- 48 -

BAB IV. PENUTUP

B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 baik output maupun outcome. sebagian besar sasaran strategis dan program Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah tercapai namun terdapat satu sasaran program yang tidak tercapai yaitu outcome untuk pembinaan tatakelola APIP dengan ukuran kinerja telah mencapai leveling 3 di Provinsi DKI Jakarta yang belum bisa tercapai level 3, dengan rincian sebagai berikut: 1. Program perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara telah mencapai outcome sebesar 48,20% dari target tahun 2015 sebesar 40% atau capaian 120,50%. 2. Penerapan kelima unsur SPIP pada K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi dengan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Regional Pemda telah mencapai 50% dari target 50% atau capaian 100%. 3. Pembinaan tata kelola APIP Pemda, dengan pencapaian outcome mencapai level 3 pada APIP sebanyak 0% dari target 5% atau capaian 0%. 4. Kualitas layanan dukungan teknis pengawasan, telah mencapai 7,136 skala likert dari target 7 atau capaian 101,94%. Pencapaian outcome tersebut didukung dengan pencapaian output berupa rekomendasi sebesar 148 atau mencapai 105,71% dari target 140 rekomendasi dan 60 laporan dukungan manajemen atau 100% dari target 60 laporan dengan rincian sebagai berikut: 1. Program perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern pengelolaan

keuangan

negara

telah

mencapai

144

output

berupa

rekomendasi dari target sebanyak 136 tahun 2015 atau capaian 105,88%. 2. Penerapan kelima unsur SPIP pada K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi dengan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Regional Pemda, dengan pencapaian output sebesar 2 rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%. 3. Pembinaan tata kelola APIP Pemda, dengan pencapaian output sebesar 2 rekomendasi dari target sebanyak 2 atau capaian 100%. 4. Kualitas layanan dukungan teknis pengawasan, telah mencapai 60 laporan dukungan manajemen perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dari target 60 atau capaian 100%an meningkat


- 49 -

BAB IV. PENUTUP

C. RENCANA TINDAK PERBAIKAN TAHUN 2016 Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. K/L/Pemda belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan PP 60/2008 disebabkan: a. Penerapan SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengenalan terhadap SPIP berupa sosialisasi, dan workshop SPIP yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menapak kepada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP); b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda. 2. Keterbatasan jumlah dan komposisi tenaga auditor untuk melaksanakan penugasan

serta

potensi

jumlah

permintaan

dari

para

pemangku

kepentingan sehingga banyak permintaan pengawasan dari para pemangku kepentingan yang tidak dapat terlayani. 3. Keterbatasan jumlah dana untuk membiayai pelaksanaan tugas operasional, akibat dari salah perhitungan indeks distribusi dana DIPA dari Biro Perencanaan

Pengawasan

BPKP,

dimana

indeks

tersebut

hanya

mengasumsikan proses pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta terbatas berlokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, padahal dalam prakteknya proses pengawasan dilaksanakan di lokasi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. 4. Keterbatasan jumlah infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tugas operasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:


- 50 -

BAB IV. PENUTUP

1. Untuk kegiatan Perencanaan kinerja, perlu disusun dokumen perencanaan kinerja tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPKP. 2. Untuk kegiatan pengukuran kinerja perlu dilakukan : a. Penyusunan mekanisme pengumpulan data kinerja b. Pelaksanaan pengukuran kinerja individu sesuai dengan form Sistem Kinerja Individu yang berisi indikator kinerja individu. 3. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang secara dini dapat memetakan permasalahan lintas sektoral dan permasalahan stakeholder lainnya sehingga dapat lebih efektif mengarahkan perumusan rekomendasi yang relevan dan strategis. 4. Mengusulkan perbaikan perhitungan Indeks distribusi Dana DIPA kepada Biro Perencanaan Pengawasan, sehingga dana pengawasan dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas. 5. Mengusulkan penambahan tenaga auditor sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kebutuhan pelaksanaan tugas. 6. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU. 7. Peningkatan penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, antara lain melalui: a. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. b. Berkoordinasi lebih intensif dengan K/L/Pemda untuk percepatan implementasi SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. Akhirnya dengan disusun LAKIP tahun 2015, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.


PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents