SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

E.

Kelembagaan

17.1. Profil BPLHD Provinsi DKI Jakarta Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan penjabaran BAB II tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi pada Pasal 2 diantaranya adalah : 1. BPLHD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di BIdang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. 2. BPLHD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. BPLHD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Jakarta saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan (2013-2017), maka Visi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta adalah: “Jakarta yang lebih ramah lingkungan”. Sedangkan Misi BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah : a. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah good Governance c. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup d. Meningkatkan kapasitas koordinasi dan kerjasama pengelolaan lingkungan Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut : a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsinten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain. c.

Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak terjangkau bagi warga kota.

d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorentasi pada pelayanan publik.


Sedangkan tujuan strategis yang ingin dicapai BPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: a. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Terciptanya koordinasi dalam rangka mendorong dan melaksanakan pemulihan kualitas udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. c.

Terwujudnya peningkatan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, udara dan tanah.

d. Terwujudnya upaya mitigasi dan adaptasi dalam mengatasi dampak perubahan iklim. e. Terwujudnya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. f.

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

g. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di hulu, hilir dan pesisir. h. Terwujudnya peningkatan penataan peraturan lingkungan hidup. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan di Jakarta adalah: a. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. b. Mengoordinasikan dan mendorong pemulihan kualitas udara dari sumber bergerak. c.

Memantau, mengawasi dan mengendalikan pemulihan kualitas udara dari sumber tidak bergerak.


d. Meningkatkan pemenuhan baku mutu lingkungan dengan pengawasan dan pengendalian pemberian ijin lingkungan. e. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha. f.

Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang harmonis.

g. Meningkatkan upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup. h. Mewujudkan perencanaan dan mengimplementasikan penurunan emisi gas rumah kaca. i.

Mengembangkan dan menerapkan instrumen peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

j.

Meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup.

k.

Meningkatkan upaya penaatan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemar lingkungan.

l.

Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam.

m. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup. n. Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah : Tugas Pokok : adalah menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup; Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, pengembangan model-model konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, strategi penegakan hukum dan pengembangan instrumen lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup; b. Pelaksanaan kebijakan pelestarian dan penataan lingkungan meliputi pelestarian dan pemulihan lingkungan, perencanaan tata lingkungan melalui pengendalian tata ruang dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfir serta penanggulangan kerusakan lingkungan; c.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan dampak lingkungan dan pengelolaan sumberdaya perkotaan meliputi penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perijinan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan air tanah, pengelolaan sumberdaya perkotaan dan penerapan instrumen baru dalam pengelolaan lingkungan;


d. Pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan sanitasi lingkungan meliputi pengendalian pencemaran sumber kegiatan dan atau badan usaha, pengendalian habitat dan sanitasi lingkungan, pengelolaan sumberdaya sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); e. Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lingkungan meliputi fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta edukasi lingkungan; f.

Pelaksanaan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi program dan anggaran serta pengembangan kerjasama lingkungan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan hukum, pengelolaan administrasi persuratan dan pelayanan masyarakat terpadu dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan pengelolaan urusan rumah tangga serta penyebaran informasi lingkungan;

g. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi UPT Laboratorium Lingkungan; h. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup; i.

Melakukan pembinaan terhadap kantor pengelola lingkungan hidup di Kota/Kabupaten Administrasi;

j.

Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam menunjang operasional kegiatan di unit BPLHD Provinsi DKI Jakarta, susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c.

Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan;

d. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengendalian Sumberdaya Berkelanjutan; e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; f.

Bidang Penaatan Hukum Lingkungan;

g. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi; h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); i.

Kelompok Jabatan Fungsional.

17.2. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan usaha, pada tahun-tahun mendatang akan terus meningkat apabila tidak dilakukan pengawasan secara terus meners dan berkesinambungan, dalam kaitan tersebut maka peran pemerintah secara serius meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan untuk mengetahui tingkat ketaatan industri/dunia usaha terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari


hasil kegiatan usaha atau kegiatan industri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan turunannya. Dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum seperti PPNSLH dan Polri, Jaksa dan Hakim untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan. Dalam menginplementasikan produk hukum tersebut maka dilapangan, pemerintah DKI Jakarta juga telah menyiapkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur mapun Instruksi Gubernur sebagai upaya pengananan kasus lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk DKI Jakarta pada Tahun 2015 yang mencapai 10.177.931 jiwa pada Tahun 2015 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2 serta jumlah industri skala menengah dan besar sebanyak 1.226 industri {Tabel SP-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta jumlah industri skala kecil yang mencapai 34.994 industri {Tabel SP-1D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta}, masalah instrument penegakan hukum perlu lebh dimaksimalkan demi terciptanya pengelolaan lingkungan yang lebih baik di wilayah DKI Jakarta. Sampai dengan Tahun 2013 Pemerintah DKI Jakarta telah banyak menyiapkan Payung Hukum dan melakukan revisi tentang Produk-Produk Hukum yang dirasa sudah tidak atau kurang sesuai untuk melakukan Penegakan Hukum dilapangan, untuk produk hukum tentang Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung produk hukum sebelumnya pada Tahun 2013 telah menerbitkan sebanyak 2 (dua) buah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan pada Tahun 2013 adalah sebanyak 4 (empat) buah dan Instruksi Gubernur yang diterbitkan pada Tahun 2013 adalah sebanyak 1 (satu) buah, Tahun 2014 tidak ada produk hukum yang diterbitkan (Tabel UP-9 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2014), sedangkan produk hukum yang sedang dibahas yaitu tentang Peraturan Gubernur KDKI Jakarta sebanyak 2 buah, lihat Tabel UP-9A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, untuk Tahun 2015 baik produk Hukum dan Peraturan yang dibahas bias dilihat pada {Tabel UP-9, UP-9A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015} 17.3. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Apabila kita melihat Tabel SD-14, SD-15, SD-16, SD-17 dan SD-18 Data SLHD Prvinsi DKI Jakarta Tahun 2015 tentang Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta, dan melihat kegiatan lingkungan hidup di BPLHD Provinsi DKI Jakarta {Tabel UP-10A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, diantaranya Pembahasan Amdal, Pengawasan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal RKL-RPL {Tabel UP-3, UP-3A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, Pengawasan Industri yang menghasilkan limbah B3 (Tabel SP-11 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015) serta Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Tabel UP-5 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015) maka perlu adanya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional,

hal

ini

dilakukan

agar

penanganan

pengelolaan

lingkungan

dapat

terus


berkesinambungan. Apabila Tahun 2012 alokasi anggaran yang disediakan sebanyak Rp. 23.810.000.000,- dan pada Tahun 2013 alokasi anggaran yang tersedia adalah sebanyak Rp. 22.986.000.000,- dan pada Tahun 2014 anggaran BPLHD Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari APBD adalah sebesar 30.886.925.000,- (Tabel UP-10 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014), maka pada Tahun 2015 jumlah anggaran yang disetujui adalah sebesar 61.434.943.884,- (Tabel UP-10 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Dari jumlah anggaran tersebut hasil yang telah dicapai bisa dilihat pada {Tabel SD-14, SD-15, SD-16, SD-17 dan SD-18 Data SLHD Prvinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, Pembahasan Amdal, Pengawasan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal RKL-RPL {Tabel UP-3, UP-3A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, Pengawasan Industri yang menghasilkan limbah B3 (Tabel SP-11 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015) serta Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Tabel UP-5 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015) dan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. 17.4. Jumlah Personil Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan Apabila kita melihat kegiatan lingkungan hidup di BPLHD Provinsi DKI Jakarta {Tabel UP-10A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, diantaranya Pembahasan Amdal, Pengawasan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal RKL-RPL {Tabel UP-3, UP-3A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, perlu adanya SDM yang mendukung kegiatan tersebut, apabila kita melihat jumlah karyawan BPLHD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012 adalah sebanyak 229 karyawan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 126 karyawan dan perempuan sebanyak 103 karyawan, dan pada Tahun 2013 karyawan BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 175 karyawan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 97 karyawan dan perempuan sebanyak 78 karyawan, sedangka pada Tahun 2014 jumlah karyawan BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 212 karyawan yang terdiri dari Laki-laki adalah sebanyak 117 Karyawan dan Perempuan adalah sebanyak 95 Karyawan, maka pada Tahun 2015 jumlah karyawan BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 195 Karyawan yang terdiri dari karyawan laki-laki sebanyak 99 Karyawan dan Perempuan sebanyak 96 Karyawan adanya pengurangan karyawan hal ini disebabkan untuk Tahun 2015 ada karyawan yang diperbantukan di lima wilayah Kota Administrasi untuk percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dianangkan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan BPLHD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel SD14, SD-15, SD-16, SD-17 dan SD-18 Data SLHD Prvinsi DKI Jakarta Tahun 2015 tentang Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta, dan melihat kegiatan lingkungan hidup di BPLHD Provinsi DKI Jakarta {Tabel UP-10A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, diantaranya Pembahasan Amdal, Pengawasan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal RKL-RPL {Tabel UP-3, UP-3A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, Pengawasan Industri yang menghasilkan limbah B3 (Tabel SP-11 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015) serta Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Tabel UP-5 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015).


17.5. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai dengan Visi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah: “Mewujudkan Jakarta yang Lebih Ramah Lingkungan”, yang dapat diartikan sebagai membangun Jakarta yang berkelanjutan sebagai kota modern yang berwawasan lingkungan, dan melihat kegiatan lingkungan hidup di BPLHD Provinsi DKI Jakarta {Tabel UP-10A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, maka dibutuhkan tenaga yang terampil dan mengetahui tugas teknis yang menjadi tanggung jawabnya, untuk itu dalam meningkatkan kopetensi karyawaan di bidang pengelolaan lingkungan, BPLHD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dibidang lingkungan diantaranya mengikuti berbagai kursus antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Diklat Amdal, selain hal tersebut diatas dengan adanya kerjasama antar negara termasuk program Sistercity ada beberapa karyawan dilingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta yang menimba ilmu di Jepang, Korea Selatan, Belanda, Malaysia dan Singapura. Untuk karyawan yang telah dilantik sebagai pejabat fungsional tertentu (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Pengendali Lingkungan Dampak Lingkungan Terampil Penyelia, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Pelaksana Lanjutan, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Pertama, Pengawas Lingkungan Hidup Muda, Pengawas Lingkungan Hidup Pertama) pada Tahun 2014 adalah sebanyak 26 orang {lihat Tabel UP-12A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014}, sedangkan jumlah staf yang telah mengikuti Diklat adalah sebanyak 9 orang (lihat Tabel UP-12 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014), maka pada Tahun 2015 tentang penempatan dan jumlah staf teknis fungsional dapat dilihat pada {Tabel UP-12, UP-12A (T), UP-12B (T), UP-12C (T) dan UP-12D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}. SEdangkan hasil yang telah dicapai bisa dilihat pada {Tabel SD-14, SD-15, SD-16, SD-17 dan SD-18 Data SLHD Prvinsi DKI Jakarta Tahun 2015} tentang Pencemaran Lingkungan di DKI Jakarta, dan melihat kegiatan lingkungan hidup di BPLHD Provinsi DKI Jakarta {Tabel UP-10A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, diantaranya Pembahasan Amdal, Pengawasan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal RKL-RPL {Tabel UP-3, UP-3A (T) Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015}, Pengawasan Industri yang menghasilkan limbah B3 (Tabel SP-11 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015) serta Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Tabel UP-5 Data SLHD DKI Jakarta Tahun 2015).

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Recommend Documents