SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

G.

Bencana Alam

2.10. Kondisi Geografis di Provinsi DKI Jakarta Kondisi geografis yang tidak menguntungkan, dimana luas DKI Jakarta sebesar 662.3 Km2 dimana sebesar 40 persennya merupakan dataran rendah, yang ketinggiannya berada di bawah muka air laut pasang 1 sampai dengan 1,5 meter, dan dari 40 persen lahan tersebut baru 11.500 Hektar yang dilayani dengan Polder, dimana di Provinsi DKI Jakarta juga mengalir 19 aliran sungai menuju laut diantaranya (Ciliwung, Cipinang, Kali Angke, Mookervart, Sungai Grogol, Sunter, Krukut, Kalibaru Timur, Kalibaru Barat, Buaran, Cakung, Kali Pesanggrahan, Kali Cideng, Cengkraeng Drain, Cakung Drain, Ancol, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur dan Jati Kramat) yang kondisinya terus mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat adanya sampah dan bangunan liar disepanjang sungai, menyebabkan bencana banjir dari tahun ke tahun menjadi suatu beban yang harus diwaspadai dan ditanggulangi di Provinsi DKI Jakarta, selain kondisi tersebut tidak memungkinkan juga kondisi kota Jakarta yang penduduknya terpadat di Indonesia juga menambah beban akan terjadinya kebakaran, baik yang


disebabkan oleh hubungan arus pendek serta akibat hal lain misalnya pembakaran sampah, puntung rokok dll. 2.10.1.

Bencana Banjir, Korban dan Kerugian Permasalahan di Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun tentang Bencana masih belum berubah, walaupun pembenahan dan

penanganan

telah

diupayakan

khusus untuk permasalahan tersebut dimasa yang akan datang masih menjadi prioritas penanganan. Bencana di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2014 saat ini tidak berbeda dengan bencana pada Bencana Banjir di Kampung Melayu sebelum adanya penantaan Kampung Pulo Jakarta Timur

Tahun 2013 dan Tahun 2012 dimana bencana tersebut didominasi dengan

bencana banjir, dan bencana kebakaran. Khusus untuk bencana banjir karena adanya keterlambatan musim penghujan pada Tahun 2015 dimana hujan terjadi mulai bulan Januari yaitu sebanyak 26 Hari Hujan, Februari sebanyak 22 Hari Hujan, Maret sebanyak 20 Hari Hujan, April sebanyak 16 Hari Hujan, Mei sebanyak 10 Hari Hujan, Juni sebanyak 12 Hari Hujan, Juli sebanyak 16 Hari Hujan, Agustus sebanyak 4 Hari Hujan, September sebanyak 1 Hari Hujan, Oktober sebanyak 4 Hari Hujan, November sebanyak 11 Hari Hujan dan pada bulan Desember sebanyak 15 Hari Hujan {Tabel SD-22A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} telah menjadi trauma oleh warga kota, karena pada hari-hari tersebut bencana banjir mungkin akan terjadi di wilayah DKI Jakarta. Pada Tahun 2013 total area terendam banjir di Provinsi DKI Jakarta mencapai luas sebesar 35 Ha dengan perkiraan kerugian mencapai Rp. 17 Milyard, sedangkan bencana banjir Tahun 2014 mencapai luas 11,48 Ha dengan jumlah kurban mengungsi sebanyak 6.289 jiwa serta korban meninggal sebanyak 5 jiwa dengan total kerugian sebesar Rp. 729 juta. Hal ini menandakan bahwa program penanganan banjir yang telah dilakukan selama ini bisa dirasa cukup berhasil, walaupun genangan masih ada di sebagian wilayah DKI Jakarta. (Tabel BA-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014). Maka langkah yang terus ditingkatkan dalam mengurangi bencana banjir di DKI Jakarta, diantaranya : 1. Pemasangan Early Warning System Dalam mengurangi jumlah korban banjir di wilayah DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemasangan early warning system khususnya di sungai-sungai yang sering menjadi tampungan air hujan yaitu, Sungai Sunter sebanyak 7 unit, Sungai Cipinang


sebanyak 8 unit, Sungai Ciliwung sebanyak 8 unit, Sungai Krukut sebanyak 4 unit, Sungai Pesanggrahan sebanyak 5 unit, Sungai Angke sebanyak 2 unit. 2. Pembuatan Sumur Resapan Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit atau alur taman resapan. 3. Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) Manfaat LRB adalah untuk meningkatkan laju peresapan air hujan ke dalam tanah, sehingga tidak terbuang percuma mengalir dipermukaan yang dapat menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, serta menghindari terjadinya genangan yang menyebabkan merebaknya penyakit yang dibawa oleh nyamuk, seperti demam berdarah dengue (DBD), malaria. 4. Melakukan pengendalian banjir, diantaranya melakukan : 

Pembebasan Tanah Waduk Marunda seluas 141.189 M2 yang akan digunakan untuk Waduk Sistem Polder.



Pembangunan Waduk Halim Jakarta.



Pembebasan Tanah Saluran Tegal Amba (Kali Cakung Lama seluas 41,2 Ha).



Inventarisasi Pembebasan Tanah Anak Kali Cilwung (Jembatan Merah s.d perbatasan Jakarta Barat).



Pembebasan Tanah Pengganti lahan Departemen Kehutanan untuk pompa Junction Sedyatmo.



Pembebasan tanah warung Jengkol dan jalan Inspeksi (dari jalan Boulevard Timur ke Pompa Kelapa Gading/Doon Boscow).



Pembebasan lahan pompa dan Pintu Air Saluran Rawa Buaya.



Pembangunan Sheetpile Saluran Tubagus Angke/Kampung Gusti, Sodetan Kali Krukut Tambora sampai dengan Jelakeng, Kali Hutan Kayu, Kali IKIP, Kali Duri, Kali Ancol



Normalisasi Kali Apuran



Penurapan Kali Baru Timur dan aluran Gendong Kali Cipinang



Peninggian Turap Kali Krukut



Perbaikan Turap kali Cideng Atas



Perbaikan Pompa, Pintu Air di 5 Wilayah Kota sebanyak 100 unit



Perbaikan Pintu Air sebanyak 128 buah.


5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta telah melakukan : 

Pembangunan Longstorage dan Pompa Koja.



Pembangunan Sheetpile dan Pompa Muara Angke.



Pembangunan Sheetpile Kali Mookervart, Kali Karang, Saluran Tubagus Angke/Kampung Gusti, Kamal Muara, Kali Adem, Kali Gendong dan Kali Asin.



Pembebasan Tanah Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan, Kali Angke Hulu, Kali Cipinang, Kali Banglio, Saluran Warung Jengkol dan Jalan Inspeksi, Kali Sekretaris, Kali Cipinang di Kampung Dukuh, Kali Semongol.



Melakukan Normalisasi Kali Sekretaris, Saluran Warung Jongkol dan Jalan Inspeksi, Kali Utan Kayu, Kali Baru Timur, pembangunan Turap Saluran Induk Cibubur, Pengerukan Banjir Kanal Timur.

6. Pemerintah DKI Jakarta melakukan pengerukan sebanyak 10 sungai, 1 Kanal dan 4 Waduk. Untuk 10 sungai yang akan dikeruk adalah Sungai Grogol, Sungai Sekretaris, Sungai Krukut, Sungai Cideng, Sungai Pakin, Kali Besar, Sungai Ciliwung, Sungai Gunung Sahari, Sungai Sentiong dan Sungai Sunter. Adapun 4 Waduk yang akan dikeruk adalah Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur II, sedangkan Kanal yang akan dikeruk adalah Kanal banjir Barat. Untuk mengantisipasi banjir di Kampung Pulo Pondok Labu Jakarta Selatan dimasa yang akan datang, selain melakukan pembongkaran turap dan beronjong yang dituding sebagai penyebab banjir, pemerintah DKI Jakarta telah mewacanakan pembangunan Waduk di daerah tersebut, menggunakan lahan seluas 1,6 Ha. 7. Pemerintah DKI Jakarta sudah memulai penataan Sungai Ciliwung dan daerah aliran sungainya Pemerintah DKI Jakarta dan menerapkan resettlement solution framework, yaitu program relokasi warga bantaran dengan dasar studi sosiologi, lingkungan dan berbagai faktor lain, saat ini yang akan menjadi titik perhatian adalah yang tinggal di Bantaran Sungai Ciliwung, sekitar Manggarai, Bukit Duri dan Kampung Melayu. 8. Dalam

mendukung

program

pemerintah

Republik

Indonesia

dalam

menindaklanjuti

penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan pada tanggal 3 Desember 2012, dimana Sungai Ciliwung adalah satu dari 13 Sungai yang akan dilakukan Restorasi sungai di seluruh Indonesia, maka pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pembangunan fasilitas pengolahan limbah domestik, pembangunan pusat pendidikan dan penyediaan fasilitas ramah lingkungan. Proyek tersebut merupakan kerjasama dengan Korea Envinronmental Industry and Technology Institute (KEITI) dan The Korea International Cooperation Agency (Koici) dilakukan sebagai titik awal


penyelamatan Sungai Ciliwung. Selain hal tersebut diatas dengan adanya persetujuan Bank Dunia untuk merampungkan Program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) untuk melakukan pengerukan dan normalisasi 13 sungai di wilayah DKI Jakarta, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan pinjaman Bank Dunia untuk pengerukan sungai ditargetkan selama lima tahun, maka dengan adanya negoisasi kegiatan tersebut bisa dipercepat pengerukannya menjadi dua tahun dengan anggaran sebesar Rp. 1,2 Trilyun. Hal ini dilakukan agar proses normalisasi sungai di Jakarta dapat segera terealisasi, untuk mengurangi pencemnaran akibat limbah domestik juga bahaya banjir yang terus melanda Jakarta. 9. Dalam menanggulangi banjir di Provinsi DKI Jakarta, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Tahun 2014 selain akan melakukan pengerukan sedimen lumpur di Kanal banjir Timur (KBT) yang menampung aliran sungai dari Kali Ciliwung, Kali Cililitan, kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakun, yang melewati lokasi Keluahan Marunda, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Cakung, Kelurahan Ujung, Kelurahan Pulo Gebang, Kelurahan Pondok Kopi, Kelurahan Malaka Jaya, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Cipinang Muara dan Kelurahan Cipinang Besar, serta pada Tahun 2014 telah membuat sodetan sungai Ciliwung dari Otista ke banjir Kanal Timur dengan panjang 2,1 Km yang akan memakan biaya sekitar Rp. 500 Milyard, juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun Bendungan di Ciawi Kabupaten Bogor untuk menghadang kelebihan debit air dari Sungai Ciliwung serta Provinsi Banten akan melakukan kerjasama untuk membuat Waduk Karian, juga pada Tahun 2013 didalam kota akan membuat gorong-gorong selebar 1 meter, untuk mengganti gorong-gorong yang saat ini ada dengan lebar 60 Cm yang dibuat pada Tahun 1970 disepanjang jalan Sudirman – Thamrin. Selain hal tersebut pada Tahun 2013 pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi bahaya banjir juga melakukan penambahan pintu air di daerah Manggarai Jakarta Selatan yang saat ini hanya berjumlah 2 menjadi 3 pintu agar volume air Ciliwung dapat dikendalikan pada musim hujan. 10. Wilayah Jakarta Selatan dalam mengantisipasi banjir Pemerintah Kota membangun enam pompa air yang berada disekitar Kali Krukut, dimana pembangunannya dialokasikan dana sebesar 3 Milyard. Untuk pompa pertama dan kedua dibangun di wilayah Cakung Pengadekan, Pancoran Jakarta Selatan dimana pada daerah tersebut akan dipasang 1 pompa air dengan kapasitas 500 liter/detik dan 1 pompa air dengan kapasitas 500 liter/detik. Pompa air ketiga di Pela Mampang dan keempat dipasang di Pondok Jaya Kecamatan mampang Prapatan dengan masing-masing kapasitas sebesar 500 liter/detik yang semua airnya akan disedot dan dialirkan ke Kali Krukut.


11. Rencana Pembangunan Giant sea wall Dengan adanya persetujuan pengesahan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2013-1017 maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya telah memasukkan rencana pembangunan

terowongan

multifungsi

atau multi-purpose deep tunnel dan giant sea wall untuk lima tahun ke depan. Dimana pembangunan ini diperkirakan akan berjalan selama empat tahun dengan estimasi biaya Rp. 16 Triliun, namun untuk pembangunannya pemerintah DKI Jakarta sedang menunggu payung hukum. Saat ini sudah ada tiga investor diantaranya Herrenknecht Tunnel Boring Machine dari Jerman, Shanghai Infrastructure Corporation dari China dan Gamuda Berhad dari Malaysia. Melakukan kajian pembuatan terowongan multifungsi ini menurut rencana akan dibangun disepanjang Jl. MT Haryono di Cawang Jakarta Timur hingga Jl. Pluit Raya Jakarta Utara atau sekitar 19 Km dengan kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah. Terowongan ini akan dibuat tiga tingkat, dimana lapis pertama selain untuk tempat mengalir air, akan dipakai untuk Jalan Tol dari arah MT Haryono menuju Pluit, lapis kedua adalah jalan dari Pluit ke MT Haryono adapun lapis ketiga akan digunakan untuk pipa air limbah, yang nantinya air akan masuk ke Waduk Pluit dari Kali Ciliwung. Adapun jalur masuk kendaraan di buat didekat Carrefur MT Haryono yang akan dilewati kendaraan dari arah Dewi Sartika dan Bekasi. Selain itu ada pintu masuk dari Jl. Gatot Subroto untuk kendaraan dari arah Warung Buncit ke Mampang Prapatan. Fungsi terowongan yang juga sudah dibangun di Malaysia, Singapura, Hongkong dan Chicago antara lain untuk mengatasi kemacetan, banjir, pengadaan air baku PAM, limbah dan utilitas umum berupa telepon umum maupun listrik (Media Indonesia, 26/3). Sebagai gambaran proyek Deep Tunnel adalah suatu proyek terpadu untuk mengatasi problem Jakarta. Seperti pengendalian banjir, pengadaan air baku PDAM, penanganan air limbah, jalan tol dan utilitas umum. Proyek itu bisa menghasilkan uang dari retribusi jalan tol, utilitas umum, listrik dan kompos. Apalagi pembangunan Deep Tunnel tidak perlu membebaskan lahan karena proyeknya di bawah tanah. Selain sebagai pengendali banjir, perut terowongan multifungsi itu akan menghasilkan uang sewa dan retribusi yang besar sehingga pasti banyak investor berminat. Contohnya, Malaysia. Sedangkan rencana pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di Teluk Jakarta yang bersifat multifungsi dimana lahan didalam tanggul akan dimanfaatkan sebagai daerah bendungan air tawar yang akan dapat diproses menjadi air bersih dan juga bisa menjadi zona ekonomi baru yang akan menaungi kawasan ekonomi khusus (KEK) bahkan diareal tanggul akan dibangun jalur MRT, jalan Tol dan


kawasan pusat bisnis baru yang bekerjasama dengan Pemerintah Belanda, dimana pada Tahun 2011 telah dilakukan pembuatan master plan yang membutuhkan waktu selama satu setengah tahun, dan pembangunan fisiknya membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Pembangunan tanggul raksasa ini akan melibatkan pihak swasta dan digunakan mekanisme publik private partnership. Target pembangunan tanggul raksasa ini penyelesaiannya diperkirakan 1,5-2 tahun. 12. Pemerintah DKI Jakarta melakukan normalisai Sungai di DKI Jakarta diantarannya Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke dan Sungai Sunter dimana permukiman pada sekitar sungai tersebut telah dilakukan pendataan pada tahun 2012 dan mulai tahun 2014 sudah dilaksanakan pembebasan tanah untuk pelaksanaan normalisasi sungai tersebut. Dengan adanya normalisasi ketiga sungai tersebut diharapkan selain mengurangi beban pencemaran akibat adanya pembuangan limbah domestik yang dilakukan oleh warga sekitar, diharapkan juga dapat mengurangi jumlah genangan banjir antara 8 – 12 titik banjir di wilayah DKI Jakarta. 13. Melakukan normalisasi Waduk Pluit yang telah mengalami pendangkalan baik dikarenakan oleh aktivitas penduduk yang melakukan pengurukan untuk dibuat perumahan maupun hasil pembuangan sampah secara sembarangan, data saat ini yang ada bahwa Waduk Pluit luasnya adalah sebesar 60 Ha dan kedalaman adalah 1-2 meter, diharapkan dengan adanya normalisasi tersebut Waduk yang akan digunakan menampung air dari sungai di wilayah DKI Jakarta sebelum dialirkan ke laut menjadi 80 Ha dengan kedalaman 10 meter dengan disisi Waduk akan dibuat jalan arteri dan dibuat tanggung pembatas serta dilakukan penghijauan. 14. Sedang dalam mengatasi banjir rob yang saat ini sering terjadi, akibat dari adanya perubahan iklim maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2009 yang telah ditempuh antara lain dengan membangun tanggul, membuat Waduk, menyediakan pompa dan mengimplementasikan drainase dengan sistem polder. Tanggul dibangun untuk melindungi area di belakangnya dari air pasang, tanggul yang sudah dan sedang dikerjakan di wilayah Jakarta Utara adalah sebagai berikut : a. Cilincing tanggul akan dibangun sepanjang 3 Km, merentang mulai dari wilayah Kali Baru Timur sampai Muara Cakung Drain dari Cakung Drain tanggul akan disambung lagi sampai muara Blencong dimana tanggul direncanakan lebih tinggi 3 meter dari permukaan Kanal Banjir Timur. b. Wilayah Sunda Kelapa telah dibangun tanggul sepanjang 1 Km, mulai dari tempat penampungan batu bara dan Pelabuhan Nizam Zaman.


2.10.2.

Bencana Kekeringan, Luas dan Kerugian

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal semakin sesak dan semakin berhimpitan. Dalam kaitan tersebut bahaya kebakaran di DKI Jakarta akan semakin meningkat dengan bertambahnya permukiman yang saling berhimpitan, di Provinsi DKI Jakarta selain adanya bencana banjir yang melanda setiap tahun, dalam kenyataannya juga banyak terjadi adanya bahaya kebakaran, pada Tahun 2014 yang luasnya area terbakar mencapai 305,62 Ha, dengan jumlah korban mencapai 18 orang meninggal dunia, dan jumlah pengungsi mencapai 13.371 yang kehilangan tempat tinggal, serta jumlah kerugian mencapai Rp. 397.946.800.000,-, {Tabel BA-1A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014} maka pada Tahun 2015 jumlah kebakaran mencapai 1.562 kejadian dengan jumlah korban mencapai 22 orang meninggal dunia, serta jumlah kerugian mencapai Rp. 377.812.400.000,-, {Tabel BA-1D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} maka telah terjadi pengurangan kerugian yang signifikan. Untuk mengurangi bencana kekeringan di Provinsi DKI Jakarta, maka pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya diantaranya : 1. Melakukan kerjasama dengan Pam Jaya agar bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memberikan pelayanannya {Tabel SE-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, dan mulai Tahun 2011 Satpol PP DKI Jakarta melakukan penertiban bangunan liar secara berkala, baik disepanjang bantaran kali, sepanjang rel kereta api, dan permukiman yang menempati areal bukan peruntukannya. 3. Mengimplementasikan program siaga bencana pada daerah rawan kebakaran. Petugas secara bergilir menyosialisasikan tentang pemahaman kebakaran dibantu program CSR dari swasta, selain hal tersebut diatas juga melakukan perekrutan terhadap petugas dari warga di RT/RW setempat, kita buatkan gedung. Kemudian di situ akan siagakan mobil pompa 4 ribu liter sehingga jika ada kebakaran, warga sudah bisa langsung mengatasinya, pelaksanaan pembangunan akan dimulai pada Tahun 2015 secara bertahap.


2.10.3.

Bencana Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban dan Kerugian

Tanah longsor merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kawasan pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng satu kawasan, semakin besar kemungkinan terjadi longsor, dan faktor-faktor penyebab perubahan-perubahan tersebut adalah : 1. Meningkatnya sudut lereng karena konstruksi baru atau karena erosi sungai. 2. Meningkatnya kandungan air yang disebabkan oleh hujan lebat atau naiknya air tanah. 3. Hilangnya tumbuh-tumbuhan karena kebakaran, penebangan dan penggundulan hutan yang menyebabkan melemahnya partikel-partikel tanah dan erosi. 4. Macetnya atau berubahnya materi-materi lereng karena kondisi cuaca dan proses alam, penempatan pipa bawah tanah untuk sarana, atau penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah. 5. Getaran akibat gempa bumi, letusan, gerakan mesin, dan lalu lintas. 6. Penambahan beban oleh hujan, materi vulkanis, bangunan, atau rembesan dari irigasi dan sistemsistem pembuangan sampah. Provinsi DKI Jakarta yang berada pada dataran rendah, dan pada wilayah yang berada pada daerah rendah dan tidak terdapat gunung berapi, tidak pernah mengalami gejala tanah longsor waaupun pernah terjadi gempa bumi, hal ini bisa dilihat pada Tabel BA-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Recommend Documents