SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

3.5.

Energi

Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat.

Peranan

energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan

energi

yang

meliputi

penyediaan,

pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Cadangan sumber daya energi tidak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. Provinsi DKI Jakarta apabila kita bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, adalah sebagai pengguna energi terbesar di Indonesia, tahun 2013 untuk keperluan Rumah Tangga (minyak sebesar 79.288 Kilo Liter,LPG sebesar 2.226.904 Kilo Liter dan Bio Masa sebesar 55.309 Kilo Liter), untuk Industri keperluan (Minyak Tanah sebesar 2.427,050 Kilo Liter, Solar sebesar 124.723,555 Kilo Liter dan Minyak Diesel sebesar 6.685,767 Kilo Liter) dan keperluan Transportasi untuk (Premium sebesar 2.588.119 Kilo Liter dan Solar sebesar 813.272 Kilo Liter), sedangkan pada tahun 2014 untuk keperluan rumah tangga (dengan listrik sebanyak 29.957 buah, pengguna LPG sebanyak 2.229.212 buah, Gas Kota sebanyak 14.148 buah, minyak tanah sebanyak 87.662 buah, Briket tidak ada, kayu bakar sebanyak 3.664 buah dan tidak memasak sebanyak 267.695 buah), untuk Industri keperluan (Minyak Tanah sebesar 2.427,050 Kilo Liter, Solar sebesar 124.723,555 Kilo Liter dan Minyak Diesel sebesar 6.685,767 Kilo Liter) dan keperluan Transportasi untuk (premium adalah sebesar 335.621,29 Kl/Bulan, Pertamax 49.181,12 Kl/Bulan, Bio Solar adalah sebesar 73.690,17 Kl/Bulan dan Pertamina Dex adalah sebesar 4.438,72 Kl/Bulan). 3.5.1. Jumlah Kendaran Menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang Digunakan Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam. Sebagai konsekuensi dengan adanya penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bensin dalam motor bakar akan selalu mengeluarkan senyawa-senyawa seperti CO (karbon monoksida), THC (totalhidro karbon), TSP (debu), NOx (oksida-oksida nitrogen) dan SOx (oksidaoksida sulfur). Premium yang dibubuhi TEL, akan mengeluarkan timbal (Lead). Solar dalam motor diesel akan mengeluarkan beberapa senyawa tambahan disamping senyawa tersebut di atas, yang


terutama adalah fraksi-fraksi organik seperti aldehida, PAH (Poli Alifatik Hidrokarbon), yang mempunyai dampak kesehatan yang lebih besar (karsinogenik). Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar premium adalah sebanyak 11.212.605 buah, sedangkan yang menggunakan bahan bakar solar adalah sebanyak 1.369.695 buah, sedangkan pada tahun 2014 yang menggunakan bahan bakar premium adalah sebanyak 11.389.149 buah dan yang menggunakan bahan bakar solar adalah sebanyak 1.549.658 buah (lihat Tabel SP-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014), sedangkan rata-rata penjualan BBM yang dilakukan setasiun bahan bakar di DKI Jakarta pada tahun 2013 untuk premium adalah sebesar 182.011,84 Kl/Bulan, pertamax adalah sebesar 19.689,32 Kl/Bulan dan Bio Solar adalah sebesar 56.492,23 Kl/Bulan, sedangkan pada tahun 2014 untuk penjualan premium adalah sebesar 335.621,29 Kl/Bulan, Pertamax 49.181,12 Kl/Bulan, Bio Solar adalah sebesar 73.690,17 Kl/Bulan dan Pertamina Dex adalah sebesar 4.438,72 Kl/Bulan {lihat Tabel SP-2A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014}. Apabila dilihat dari jumlah kendaraan dan panjang jalan di DKI Jakarta untuk jalan pertambahannya adalah sebesar 10 persen/Tahun dan panjang jalan adalah sebesar 0,01 persen/Tahun, maka kerugian akibat kemacetan di DKI Jakarta berdasarkan data Yayasan Pelangi, kemacetan lalu lintas berkepanjangan di Jakarta menyebabkan pemborosan senilai Rp 8,3 triliun per tahun. Data yang sama diungkapkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Susantono, mengacu pada kajian Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (SITRAMP 2004). Perhitungan itu mencakup tiga aspek sebagai konsekuensi kemacetan, yakni pemborosan BBM akibat biaya operasional kendaraan senilai Rp 3 triliun, kerugian akibat waktu yang terbuang Rp 2,5 triliun, dan dampak kesehatan akibat polusi udara sebesar Rp 2,8 triliun. Dalam kaitan tersebut, untuk mengurangi kerugian akibat terjadinya kemacetan karena melonjaknya pengguna jalan raya dan untuk mengurangi dampak pencemaran udara di DKI Jakarta langkah yang saat ini sudah dilaksanakan dalam mendukung program tersebut adalah : 1. Penerapan Standar Minimum bagi kendaraan angkutan umum pada tahun 2011 yang meliputi kelengkapan surat-surat kendaraan, identitas awak kendaraan dan pengaturan usia kendaraan dimana pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan adalah Dinas Perhubungan, Organda, Ditlantas Polri dan Pengamat Transportasi, dan untuk tahun 2012 akan dilakukan penyeragaman pakaian bagi awak angkutan umum untuk mencegah terjadinya tindak kriminal serta pencabutan trayek apabila melanggar peraturan kategori berat. 2. Penghapusan parkir ganda dan penerapan sanksi bagi pelanggar parkir akan diperberat, hal ini dilakukan karena masih banyak aturan parkir yang masih dilanggar, untuk aturannya apabila terjadi pelanggaran maka biaya derek akan dibuat mahal dan pul kendaraan derek akan dibuat diluar kota, cara ini akan dibuat seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya. Tujuannya adalah agar pengendara disiplin dan tidak parkir kendaraan secara sembarangan yang


menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di wilayah DKI Jakarta, dan untuk membuat efek jera Pemda DKI Jakarta mulai tahun 2011 akan menerjunkan 612 personel lapangan dan menambah 300 gembok baru dengan material yang lebih ringan agar bisa dibawa oleh petugas bermotor disaat melakukan operasi lapangan, dan mulai tahun 2011 pemerintah DKI Jakarta telah melakukan sterilisasi parkir di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. 3. Pengadaan Kendaraan Bus Way Selain pada tahun 2012 bahwa pengoperasian Bus Way telah sampai Koridor XI, yang secara signifikan telah meminimalisir permasalahan transportasi di ruas-ruas jalan utama kota Jakarta, maka pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain akan mempercepat pembangunan Koridor XII (Pluit-Tanjung Priuk) yang mempunyai panjang 23,7 Km dengan memiliki halte sebanyak 13 halte, diantaranya Pluit Selatan, Pakin, Fatahilah, Jayakarta, SMPN 140, Simpang Boulevard Kelapa Gading, Mall Sunter, Danau Agung, Landas Pacu Timur ITC Mangga Besar, Kali Besar Selatan, Gedong Panjang dan Pekojan dimana akan berpotongan dengan Koridor I (Blok M-Kota), Koridor V (Kampung Melayu-Ancol) dan Koridor X (Tanjung Priuk-Cililitan), juga pada tahun 2013 akan dimulai pembangunan Koridor XIII (Blok M-Cileduk) yang membentang sepanjang 14,6 Km jalur tersebut akan dibangun mulai dari perempatan Cileduk (Terminal Cileduk) hingga sampai Terminal Blok dan dibangun melayang mulai depan Universitas Budi Luhur dan berakhir didepan Supermarket Carrefour Expres Kebayoran Lama, koridor tersebut akan terhubung dengan Koridor I (Blok M-Kota) dan Koridor VII (Kampung Rambutan-Kampung Melayu). Selain itu untuk tahun 2013 akan dilakukan penambahan kendaraan sebanyak 700 kendaraan untuk mengganti kendaraan sebanyak 565 yang beroperasi di 11 koridor, hal ini dilakukan sebagai langkah peremajaan yang akan dilakukan setiap 5 tahun sekali, selain hal hal tersebut diatas Pemerintah DKI Jakarta mulai tanggal 15 Januari tahun 2013 Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengizinkan 40 bus Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) yang telah lulus Uji Integrasi busway masuk jalur Trans-Jakarta, dimana yang telah lulus uji integrasi adalah S13 jurusan Ragunan-Grogol sebanyak 20 unit dan P20 AC jurusan Lebak Bulus-Senen sebanyak 40 unit dengan waktu tempuh kurang dari 1,5 jam apabila dibandingkan dengan Kopaja Reguler saat ini beroperasi yang memakan waktu kurang lebih 3 jam, dimana persyaratan bus yang bisa masuk ke jalur Trans-Jakarta adalah busnya baru, pakai AC, tingginya sesuai dan ada pintu tengah untuk naik ke halte, dan apabila setelah dilakukan evaluasi ternyata banyak peminatnya pada bulan maret akan ditambah 60 unit Kopaja, serta dalam menambah kenyamanan calon penumpang juga disediakan sistem ticketing untuk menggantikan sistem manual yang saat ini telah diterapkan bekerjasama dengan 5 bank BUMN.


4

Pembuatan Tol Dalam Kota Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, selain melakukan berbagai cara pembatasan, pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum akan melakukan tender pembangunan 6 (enam) tol layang dalam kota dengan nilai proyek 41 Triliun. Ke-enam tol layang tersebut dibangun di sejumlah kawasan, dimana pada Tahap I (Pertama) yaitu Ruas Semanan - Sunter sepanjang 17,88 km dengan nilai investasi 9,76 Triliun, Ruas Sunter – Bekasi Raya sepanjang 11 Km dengan nilai investasi 7,37 Trilyun, dan Tahap II (Kedua) Ruas Duri Pulo – Kampung Melayu sepanjang 11,38 Km dengan nilai investasi 5,96 Triliun, dan Ruas Kemayoran – Kampung Melayu sepanjang 9,65 Km dengan nilai investasi 6,95 Triliun. Sebagai gambaran kota Jakarta yang mempunyai sebutan megapolitan dengan penduduk lebih dari 9.146.181 jiwa, Jakarta memiliki panjang jalan sekitar 27.000 km dan jumlah kendaraan 5,7 juta unit, dengan kepadatan penduduk 140,3 jiwa/Ha, maka rata-rata kepemilikan kendaraan per kapita adalah 0,52 kendaraan/orang, dan panjang jalan per kapita 0,698 km per kapita. Jalan tol di Jakarta yang akan dibangun meliputi beberapa ruas, mencakup tol dalam kota Jakarta dan jalan lingkar luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR), untuk mendukung mengurangi kemacetan dan mempermudah akses penyeberangan antar wilayah di Kepulauan Seribu selain tahun 2011 pemerintah DKI Jakarta telah melakukan : a. Pembangunan perhubungan dan transportasi : 

Pembangunan Flay Over Tubagus Angke (multiyears)



Pembangunan Flay Over Bandengan (mutiyears)



Pembangunan UP Cendrawasih



Pembangunan Pencahayaan FO/UP Tubagus Angke



Pembangunan Pencahayaan FO/UP Bandengan



Pengadaan Armateur Lengkap untuk Pencahayaan FO/UP Tubagus Angke dan Bandengan

b. Optimalisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan 

Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang (Stage 1)



Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang (stage 1 Sudirman-Casablanca) Paket Mas Mansyur



Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang (stage 1 Sudirman-Casablanca) Paket Satrio



Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang (stage 1 Sudirman-Casablanca) Paket Casablanca


c.



Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang



Pembangunan Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasasi-Blok M

Pembangunan/peningkatan Pendestrian/Trotoar di DKI Jakarta dan 5 Wilayah Kota 

Pemeliharaan Jalan Arteri/Kolektor di Wilayah Kota Jakarta dan 5 Wilayah Kota (multiyears)



Pembebasan Tanah Jalan Tembus (missing link)

d. Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang 

Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang Tahap II



Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Bus Pulo Gebang



Pembangunan Pencahayaan Terminal Bus Pulo Gebang



Pembebasan tanah akses Terminal Bus Pulo Gebang



Pembangunan akses Terminal Pulo Gebang + DED



Pengadaan Armature Lengkap untuk pencahayaan Terminal Bus Pulo Gebang

e. Peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu 

Pematangan Lahan



Pengerukan Kolam Pelabuhan



Pembuatan Jetty/Fasilitas Tambat kapal Kecil



Perawatan Sarana Umum Tanah Dermaga



Pembangunan Pencahayaan pada Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Muara Angke



Pengadaan

Armature

Lengkap

untuk

Pencahayaan

Kawasan

Penyeberangan Muara Angke f.

Pembangunan Busway 

Pembebasan lahan untuk belebaran jalan koridor busway



Pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan Bermis-Pulo Gebang



Perbaikan jalan pada koridor busway



Pembangunan Jalur Busway 1 koridor



Pembangunan Halte, JPO dan Separator 1 koridor busway



Pembangunan Pencahayaan + Armateur pada 1 Koridor Busway



Pengadaan Busway



Peningkatan dan Penyempurnaan Halte Busway Koridor 2.3 dan 4



Perbaikan/Perawatan JPO Koridor 1 s.d 10



Cleaning Service/Kebersihan JPO Busway Koridor 1 s.d 10



Pengadaan Automatic Road Barrier



Pembangunan Pencahayaan pada Koridor Busway XI-XII

Pelabuhan




Pengadaan Armateur Lengkap untuk pencahayaan jalur busway

Juga pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan, hal-hal diantaranya : 

Pembebasan lahan untuk jalan sejajar Tol W2 (Pondok Pinang – Kebon Jeruk)



Pembangunan Under Pas Cendrawasih.



Pembangunan FO/UP Permata Hijau.



Pembangunan FO Daan Mogot Stage II



Pembangunan FO Bandengan dan Tubagus Angke

5. Penghapusan parkir ganda dan penerapan sanksi bagi pelanggar parkir akan diperberat, hal ini dilakukan karena masih banyak aturan parkir yang masih dilanggar, untuk aturannya apabila terjadi pelanggaran maka biaya derek akan dibuat mahal dan pul kendaraan derek akan dibuat diluar kota, cara ini akan dibuat seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya. Tujuannya adalah agar pengendara disiplin dan tidak parkir kendaraan secara sembarangan yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di wilayah DKI Jakarta, dan untuk membuat efek jera Pemda DKI Jakarta mulai tahun 2011 akan menerjunkan 612 personel lapangan dan menambah 300 gembok baru dengan material yang lebih ringan agar bisa dibawa oleh petugas bermotor disaat melakukan operasi lapangan, dan pada tahun 2011 pemerintah DKI Jakarta telah melakukan sterilisasi parkir di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. 6. Pembenahan kawasan Thamrin dan Pancoran dengan menggunakan rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) dan Gambar untuk menilang kendaraan dimana peresmiannya dilakukan pada bulan Januari 2010 dan selama tahun 2011 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan menurun hingga 48,4 persen bila dibandingkan dengan belum adanya Mass Rapid Transit System, selain itu pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya juga akan menggunakan sistem Yellow Box Junctition (YBJ). Dimana alat tersebut berbentuk kotak dengan garis berwarna kuning di depan lampu pengatur lalu lintas. Guna alat tersebut adalah sebagai tanda bagi para pengendara mobil maupun motor untuk tidak berhenti didalam kotak dan berhenti diluar garis agar tidak terjadi kemacetan. 7. Pada tahun 2013 akan dimulainya pembangunan MRT (Mass Rapid Transit System). Pembangunan MRT (Mass Rapid Transit System) akan dimulai dari Terminal Lebak Bulus yang telah dikosongkan sejak tahun 2013 dan digunakan sebagai Depo Mass Rapid Transit System, dalam melengkapi study lingkungannya maka Analisis Dampak Lingkungannya telah dikaji diharapkan nantinya semua moda transportasi meliputi jenis busway, kereta dan MRT akan berinteraksi dengan lingkungan, untuk pengoperasiannya nanti pemerintah DKI Jakarta akan membangun Circle line Tanah Abang, Kota, Senen sampai MRT Dukuh Atas dan diharapkan jaringan transportasi makro tersebut akan berhubung dengan jalur pejalan kaki dan City walk. Jika


pembuatan desain pembangunan kontruksi telah diselesaikan pada tahun 2010 dengan pengerjaannya mulai tahun 2013 dengan perhitungan proses pengerjaan selama empat tahun, MTR tersebut sudah dapat dioperasikan pada tahun 2016 dan pada tahap I akan dibangun sepanjang 14,3 Km dari Lebak Bulus hingga Dukuh Atas, Tahap II dimulai dari Dukuh Atas hingga Kota dalam pembangunannya pemda DKI Jakarta sudah melakukan pengkajian bahwa sepanjang 4,0 Km melalui bawah tanah, dimana rencana jalur MRT akan dilengkapi dengan 13 stasiun dan 3 diantaranya adalah stasiun bawah tanah atau Ondergraund dan 3 diantaranya adalah jalur layang atau Elevated, untuk sosialisasi publik pemda DKI Jakarta telah mengadakan pameran di Jakarta Fair D sejak tahun 2010, dan sejak tahun 2011 pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan : 

Pembebasan tanah Koridor MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas



Pembangunan dan Peningkatan jalan Alternatif Koridor Jalur MRT



Pembebasan tanah untuk MRT (depo, koridor, stasiun, cooling tower, gardu)



Penyusunan UDGL Koridor MRT (Hotel Indonesia-Kampung Bandan)

8. Pada tahun 2013 akan meremajakan kendaraaan Metro Mini dan Kopaja sebanyak 1.000 unit kendaraan dan menambah Busway sebanyak 800 kendaraan bus gandeng. Kebijakan tersebut akan diterapkan pada Koridor 3 in 1 serta Jl Rasuna Said, Jl Suprapto dan Jl Pramuka serta keseluruhan koridor Bus Rapid Transit (BRT), dan Koridor Utama di Lingkar Dalam Kota, yang penerapannya akan dimulai dari pukul 06.00 hingga 20.00 WIB. Dengan pembatasan ini diharapkan bisa menghemat operasi kendaraan hingga Rp. 8,85 Triliun/Tahun dfan penghematan BBM hingga 345 ribu Kiloliter/Tahun (19,7 persen) dari kuota BBM bersubsidi untuk wilayah DKI Jakarta, serta melakukan pencabutan Manajemen Mitromini dan meleburkan manajemen sejenis agar dapat lebih diawasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 9.

Dalam rangka mengurangi kemacetan diwilayah Jakarta Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Departemen Perhubungan telah menyiapkan Rencana Pola Transportasi Makro (PTM) Jabodetabek, dimana dalam pembangunan sistem transportasi tersebut pemerinta DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan diharapkan seluruh sistem jaringan transportasi termasuk perkeretaapian akan dapat terkoneksi. Untuk transportasi jalan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana membuat 17 trayek jaringan bus utama, park and ride di 9 lokasi dan fasilitas terintegrasi di 17 lokasi, adapun moda transportasi kereta meliputi pembangunan pembangunan Rel Dwi Ganda (Double-double Track) antara Manggarai-Cikarang sepanjang 32 Km yang nantinya akan dibagi menjadi dua Seksi yakni Manggarai-Bekasi sepanjang 15 Km dan Bekasi-Cikarang sepanjang 17 Km, elektrifikasi dan peninggian jalur kereta, pembangunan jalur kereta bandara, serta pembangunan MRT dan Monoril.


3.5.2. Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Sektor Industri Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Sedangkan bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan Oksigen di udara. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 jumlah industrinya menengah dan besar mencapai 1.451 buah dan usaha kecil yang mencapai 39.910 buah, sedangkan pada tahun 2014 jumlah industrinya menengah dan besar mencapai 1.410 kegiatan industri {Tabel SP-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014), sedangkan untuk keperluan bahan bakar untuk Industri (Minyak Tanah sebesar 5.547.644 Liter, Solar sebesar 118.249.858 Liter dan Minyak Diesel sebesar 14.491.238 Liter ( lihat Tabel SP-3 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 ) dari data tersebut bisa diperkirakan bahwa beban perkiraan limbah cair yang dihasilkan untuk BOD adalah sebesar 55.800,89 Ton/Tahun, COD sebesar 107.459,03 Ton/Tahun, SS sebesar 38.285,06 Ton/Tahun, TDS sebesar 293.061,73 Ton/tahun Minyak 6.651,64 Ton/Tahun {lihat Tabel SP-3A (T) data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014} dan beban limbah padat adalah sebesar 50.886,38 Ton/Tahun {lihat Tabel SP-3B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014}, sedangkan beban pencemaran emisi dari industri dapat dilihat pada Tabel SP-1C (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014}. Dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran tersebut diatas, maka pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2014 telah melakukan langkah-langkah diantaranya : 1. Menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta. 2. Menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah. 3. Menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 tahun 2002 tentang Jenis Usaha yang Wajib dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


3.5.3. Konsumsi Bahan Bakar Untuk Keperluan Rumah Tangga Menurut Badan Pusat Statistik difinisi rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Secara umum terjadinya peningkatan kebutuhan energi untuk bahan bakar mempunyai keterkaitan erat dengan kian berkembang kegiatan ekonomi dan kian bertambah jumlah penduduk. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pertumbuhan ekonomi terus berlangsung yang ditunjukkan oleh kian bertambah output serta beragam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, maka peningkatan kebutuhan energi untuk bahan bakar adalah suatu hal yang tak bisa dihindari. Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 yang mencapai 9.969.948 jiwa dan tahun 2014 menjadi 10.075.310 jiwa {lihat Tabel DE1C (T) Data SLHD Provinis DKI Jakarta tahun 2014} menjadikan konsumsi bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga akan semakin meningkat. Apabila dilihat pada Tabel SP-4 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 tentang konsumsi bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, bahwa penduduk DKI Jakarta tahun 2013 menggunakan bahan bakar diantaranya LPG sebanyak 2.309.118 buah , Minyak tanah sebanyak 81.198 buah, Briket sebanyak 2.613 buah, kayu bakar sebanyak 1.851 buah dan lain-lain sebanyak 72.275 buah dan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dengan listrik sebanyak 29.957 buah, pengguna LPG sebanyak 2.229.212 buah, Gas Kota sebanyak 14.148 buah, minyak tanah sebanyak 87.662 buah, Briket tidak ada, kayu bakar sebanyak 3.664 buah dan tidak memasak sebanyak 267.695 buah (lihat Tabel SP-4 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014). Dari uraian diatas terlihat menarik bahwa ada perubahan pola pemakaian bahan bakar untuk memasak diantaranya tentang penggunaan listrik sebagai alternatif untuk memasak dan sudah tidak adanya pengguna briket serta adanya sebagian warga yang tidak memasak dalam aktifitasnya sehari-hari, hal ini menandakan sekarang warga Jakarta sudah sangat efektif dalam menggunakan waktu agar lebih efisien. 3.5.4. Perkiraan Volume Limbah Padat Berdasarkan Sarana Transportasi Dengan adanya pertambahan penduduk yang semakin meningkat di DKI Jakarta, dimana pada tahun 2014 sudah mencapai 10.075.310 jiwa, menyebabkan kebutuhan akan transportasi juga semakin meningkat hal inilah yang menjadikan sarana transportasi sebagai alat angkutan menjadi semakin menambah beban kota Jakarta dan pengguna kendaraan serta penduduk yang telah bekerja sebagian sangat bergantung kepada alat transportasi dalam melakukan aktivitasnya akan semakin banyak. Provinsi DKI Jakarta yang banyak digunakan sebagai aktifitas bagi warga disekitarnya (Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang) masalah transportasi umum adalah menjadi sangat utama apabila melihat kepadatan kendaraan yang semakin meningkat. Dalam mendukung mobilitas pengguna jalan, khususnya untuk penumpang yang menggunakan angkutan umum pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sarana terminal kendaraan umum


yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota yang mencapai 18 (delapan belas) terminal penumpang dan 1 (satu) terminal barang, hal ini terlihat pada Tabel SP-5A (T) dan Tabel SP-5C (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Mengingat Provinsi DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai lokasi tempat ekspor maupun impor Indonesia, selain menyiapkan 18 (delapan belas) terminal penumpang dan 1 (satu) terminal barang, juga menyiapkan 3 (dua) pelabuhan baik yang sifatnya untuk kegiatan bongkar muat yang bersifat internasional hal ini dapat dilihat pada Tabel Tabel SP-5B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Dengan banyaknya fasilitas penunjang tersebut, maka limbah yang dihasilkan dari tahun ketahun akan semakin meningkat, hal ini terlihat bahwa limbah padat yang ada pada tahun 2013 sebanyak 97,46 M3/Hari, dan apabila dilihat pada tahun 2014 jumlah limbah padat yang dihasilkan adalah sebesar 106,90 M3/Hari {lihat Tabel SP-2F (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014}, maka terkjadi peningkatan limbah padat yang dihasilkan yaitu sebesar 9,44 M3/Hari. Dalam kaitan tersebut maka untuk mengurangi sampah yang dihasilkan oleh sarana transportasi, pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya diantaranya : 1. Menerbitkan Peraturan daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota jakarta Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah. 2. Pemerintah DKI Jakarta akan menyiapkan Intermediate Treatment Facility (ITF) diantaranya : -

Intermediate Treatment Facility (ITF) Cakung Cilincing dengan kapasitas 1.300 Ton/hari

-

Intermediate Treatment Facility (ITF) Duri Kosambi dengan Kapasitas 2.000 Ton/Hari.

-

Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter dengan kapasitas 1.000 Ton/Hari.

-

Intermediate Treatment Facility (ITF) Marunda dengan kapasitas 2.000 Ton/Hari.

3. Pemerintah DKI Jakarta sedang mengkaji adanya pembagian zona komersial tentang penanganan sampah melalui Keputusan Gubernur, diharapkan timbul rasa keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga. 4. Mengubah pola pikir Pemerintah masyarakat, dan pengusaha yaitu ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis”. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk.

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

Recommend Documents