SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

B.

Pemanfaatan dari Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

1.3.

Manfaat SLHD Provinsi DKI Jakarta

1.3.1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai referensi penentu kebijakan dan pengambilan keputusan baik pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. 1.3.2. Manfaat Bagi Lingkungan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta dapat bermanfaat untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan secara dini dan segera melakukan perbaikan agar keseimbangan alam dapat terjaga. 1.3.3. Manfaat Bagi Masyarakat Peduli Lingkungan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai sumber informasi bagi para mahasiswa, peneliti, konsultan, masyarakat, wartawan, LSM, dan instansi pemerintah lainnya dari catatan Wabb BPLHD DKI Jakarta, bahwa pengguna dokumen SLHD DKI Jakarta rata-rata sebanyak 700/bulan termasuk dari dalam dan luar negeri. 1.4.

Tujuan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Tujuan utama penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 adalah: 

Tersajinya gambaran yang se-obyektif mungkin terhadap dampak kegiatan manusia (sosial ekonomi) maupun pengaruh gejala alam terhadap komponen kependudukan dan lingkungan hidup pada Tahun 2015.



Tersusun dan tersajinya informasi secara lengkap dalam bentuk ringkasan bagi masyarakat secara umum dan bagi para pengambil keputusan secara khusus, agar dapat memahami dan menilai serta mengajukan pencegahan

usulan

baik

peningkatan

dampak

positif

maupun

atau penanggulangannya terhadap dampak lingkungan negatif yang

disebabkan oleh kegiatan manusia. 

Sebagai alat bantu untuk mengevaluasi pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

1.5.

Metodologi Penyusunan

1.5.1. Sumber Data Data dan informasi yang digunakan untuk menyusun buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah data dan informasi yang dikumpulkan oleh instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan data yang bersumber dari laporan penelitian Tahun 2015. 1.5.2. Pendekatan Penyusunan Untuk mencapai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dikemukakan di atas, diupayakan dalam melakukan koordinasi penyusunan dengan memperhatikan beberapa aspek, terutama : 

Aspek fungsional, yakni penelusuran adanya kaitan kegiatan dan keterpaduan fungsi antara satu instansi dengan instansi lainnya yang menangani urusan yang telah menjadi kewenangan Pemda DKI Jakarta. Selain itu diidentifikasi juga tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.



Aspek formal, yakni upaya penerapan petunjuk tingkat nasional, yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di Provinsi DKI Jakarta.



Aspek struktural, yakni penelusuran kaitan dan koordinasi kerja setiap tingkatan instansi.



Aspek material, yakni penelusuran adanya kaitan dan koordinasi antar instansi dalam penyajian dan pemanfaatan data.



Aspek operasional, yakni penelusuran adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah penyusunan, baik dari segi waktu dan lingkup data.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta ini, pendekatan yang ditempuh dalam rangka pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut : 

Penelusuran kembali berbagai dokumen yang memuat rumusan kebijaksanaan baik produk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik tentang pembangunan sektoral di daerah maupun tentang pengelolaan lingkungan hidup.



Pengumpulan data Tekanan terhadap lingkungan Tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, dan BPLHD Provinsi DKI Jakarta.

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015



Data kegiatan Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya diperoleh dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta, BPS Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.



Data tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan diperoleh dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Dinas Kebersihan, Dinas PU Tata Air, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta.

1.6.

Prosedur Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

1.6.1. Proses Kegiatan a. Tahap Pemantauan Pemantauan dilakukan terhadap semua aspek kependudukan dan lingkungan hidup, melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Badan Pusat Statistik, serta Dinas Teknis lainnya secara berkala yang selanjutnya disusun menjadi Buku Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta. b. Tahap Evaluasi Evaluasi diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu : 

Kegiatan Sosial Ekonomi yang potensial menimbulkan dampak pada komponen Kependudukan dan Lingkungan Hidup.



Upaya pengendalian dampak baik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokoknya maupun melalui koordinasi instansi terkait.



Gambaran tentang kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

c. Tahapan Penyusunan Laporan dan Buku Data Penyusunan Laporan dan Buku Data dilaksanakan secara simultan. Data Lingkungan yang terkumpul baik berasal dari sektor maupun hasil monitoring dan evaluasi (monev) BPLHD Provinsi DKI Jakarta disusun dan dianalisis secara komprehensif. Permasalahan maupun isu mengenai lingkungan hidup dianalisis dan dijabarkan dengan mengaplikasikan pendekatan model Pressure-State-Response (P-S-R). Dengan demikian ada tiga indikator utama dalam kerangka PSR yang akan dianalisis yaitu :

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

1. Indikator tekanan terhadap lingkungan (pressure). Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan dari sumberdaya alam. 2. Indikator kondisi lingkungan (state). Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan yang menggambarkan Situasi, kondisi, dan pengembangannya di masa depan. 3. Indikator respon (response). Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian stakeholder terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum. sehingga dihasilkan suatu output yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun rekomendasi dalam proses pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang. 1.6.2. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 paralel dengan kegiatan rutin BPLHD, Badan Pusat Statistik dan didukung berbagai sektor terkait termasuk pengumpulan data monev yang dilakukan sepanjang tahunnya, diantaranya berpedoman kepada : 1. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1080 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta merupakan landasan legal yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015. 1.7.

Sistematika Penyajian

(1) Buku I (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah) Berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon). Pada buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta disistematisir menjadi empat bab, antara lain : Bab 1

menyampaikan data profil daerah, pemanfaatan dari Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, menjelaskan mengenai Isu-isu Prioritas yang disertai dengan alasan dan analisisnya dalam bentuk status, tekanan dan respon Tahun 2015.

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Bab 2

menjelaskan mengenai Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya meliputi Lahan dan Hutan, Keanekaragaman Hayati meliputi, keanekaraaman ekosistem, Air, Udara, Laut Pesisir dan Pantai, Iklim, Bencana Alam Tahun 2015.

Bab 3

menjelaskan mengenai Tekanan Terhadap Lingkungan meliputi Kependudukan, Permukiman, Kesehatan, Pertanian, Industri, Pertambangan, Energi, Transportasi, Pariwisata, dan Limbah B3 Tahun 2015.

Bab 4

menjelaskan tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan meliputi Rehabilitasi Lingkungan, Amdal, Penegakan Hukum, Peran Serta Masyarakat, dan Kelembagaan Tahun 2015.

(2) Buku II (Buku Data) Berisi data kualitas lingkungan hidup menurut media lingkungan hidup (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi analisis.