SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Isu-isu Utama Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015

C.

Secara umum gambaran isu-isu yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015 tidak terlalu berbeda apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 walaupun sudah banyak pembenahan dalam upaya meningkatkan penanganan kualitas lingkungan diantaranya adalah: 1. Banjir 2. Transportasi 3. Pencemaran (Situ, Sungai, Air tanah, Laut, Udara) 4. Permukiman 5. Penanganan Sampah

Dari isu-isu utama di atas, banjir dan kemacetan lalu lintas merupakan isu yang paling mendapat perhatian serius baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

a. Banjir 

Status

Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Keterangan :


Banjir merupakan masalah utama yang

dihadapi

oleh

pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, hal ini terjadi selain secara geografis posisi DKI Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 13 buah diantaranya Pesanggrahan, Kondisi Banjir Kampung Pulo Jakarta Timur

sungai

Ciliwung, Cipinang,

Moorkevart, Krukut, serta adanya

curah hujan yang rata-rata 2.000 mm dengan maksimum curah hujan tertinggi pada bulan Januari-Maret dan adanya penurunan tanah akibat pembangunan dan penyedotan air tanah yang terus terjadi juga kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) akibat adanya urbanisasi dan bertambahnya penduduk akibat angka kelahiran, serta banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dan jumlah wilayah yang terdampak pada tahun 2015 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 89 kecamatan dan 217 kelurahan dengan nilai kerugian Rp. 5.042.927.115.276 {Tabel BA-1A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dan kurangnya lahan terbuka hijau, serta kondisi drainase yang buruk tersebar di lima wilayah kota DKI Jakarta menjadi salah satu sebab terjadinya bencana banjir yang terus menggenangi kota di Jakarta. 

Tekanan (Pressure) Pada musim penghujan curah hujan yang tinggi di daerah hulu (Bogor) menyebabkan sungai tidak mampu menampung volume air dikarenakan adanya alih fungsi hutan di daerah puncak menjadi daerah permukiman. Aktifitas pembangunan di wilayah hulu yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan menyumbang terjadinya sedimentasi di wilayah hilir yang mengakibatkan pendangkalan sungai yang akhirnya tidak mampu menampung volume air pada musim hujan. Intensitas pembangunan yang pesat di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Kondisi tersebut terus diperparah dengan banyaknya permukiman kumuh di beberapa bantaran sungai yang penduduknya rata-rata mempunyai kesadaran rendah dalam membuang sampah, banyaknya penyedotan air tanah serta kepadatan penduduk yang


rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), akibat adanya urbanisasi dan bertambahnya penduduk akibat angka kelahiran, serta banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}. Perilaku masyarakat Jakarta terutama di sepanjang bantaran sungai yang selalu membuang sampah disungai dan pembangunan rumah liar disepanjang bantaran kali juga menambah mempercepat terjadinya penyempitan sungai akhirnya mengurangi kecepatan aliran air menuju ke arah hilir (laut) serta tingginya curah hujan di Provinsi DKI Jakarta {Tabel SD-22A (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, serta persentase ruang terbuka hijau di Jakarta yang masih relatif sedikit (9,10 % pada tahun 2015) belum ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai 662,33 Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). 

Response

Pengerukan waduk Pluit, pemasangan Site Pile Kampung Pulo dan Pembongkaran rumah sepanjang Kali Gendong

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi banjir oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2015 anggaran yang telah disiapkan untuk melakukan normalisasi waduk dan kali sebagai program penanggulangan banjir, telah dianggarkan sebesar Rp 3 triliun, selin hal tersebut diatas pemerintah DKI Jakarta juga membangun rumah susun untuk relokasi warga bantara sungai dan waduk {Tabel UP-2D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} di semua wilayah DKI Jakarta, penambahan pompa pada waduk dan pintu air pengendali banjir {Tabel BA-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dan penyediaan rumah susun sewa bagi warga yang kurang mampu {Tabel UP-2C (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, pembuatan sodetan untuk mengurangi beban volume sungai Ciliwung dan Cipinang dengan mengalirkan ke Banjir Kanal Timur, serta pengembalian fungsi waduk sebagai tempat penampungan air seperti waduk Pluit dan waduk Ria-rio dll, menerima Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang ditempatkan dimasing-masing kelurahan sesuai dengan kebutuhan antara 45-75 orang disetiap kelurahan untuk membantu penanganan kebersihan sungai dan jalan pada 267 Kelurahan di wilayah DKI Jakarta selain itu dibantu


dengan Pasukan Biru yang tersebar di lima wilayah kota dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 304 pekerja dengan rincian yang bertanggung jawab menangani aliran Timur sebanyak 50 pekerja, aliran Tengah sebanyak 10 pekerja, aliran Barat sebanyak 52 pekerja, dan diperbantukan di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 33 pekerja, diperbantukan di wilayah Jakarta Barat sebanyak 52 pekerja, diperbantukan di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 96 pekerja dan diperbantukan di wilayah Jakarta Timur sebanyak 11 pekerja untuk melakukan normalisasi saluran di sepanjang jalan arteri dan sepadan sungai yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal para pendatang untuk mengadu nasib di kota Jakarta serta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta di setiap kelurahan dan Kecamatan. b. Kemacetan Lalu Lintas di Provinsi DKI Jakarta 

Status

Kemacetan di Harmoni, MT Haryono dan depan Polda Metro Jaya

Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa Pemerintahan Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, adalah salah satu pendorong warga Indonesia untuk mengadu nasib dan merubah kehidupan menjadi lebih baik yang menjadi sebab terus terjadinya kemacetan lalu lintas pemerintah DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa pada Tahun 2015 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2, serta panjang jalan di DKI Jakarta pada Tahun 2015 yang hanya sepanjang 6.257,57 Km {Tabel SP2D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 142,65 Km, Jalan Provinsi sepanjang 1.348,85 Km, Jalan Kabupaten/Kotamadya sepanjang 4.642,60 Km dan Jalan Tol sepanjang 123,48 Km, dengan jumlah kendaraan pada Tahun 2014 sebesar 13.938.807 buah kendaraan {Tabel SP-2D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan termasuk kendaraan pribadi dan umum yang mencapai 17.523.967 kendaraan (Tabel SP-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) yang menyebabkan kota Jakarta sangat sulit dalam mengurangi kemacetan pada saat-saat tertentu.




Tekanan (Pressure) Dengan jumlah penduduk DKI Jakarta pada Tahun 2015 yang mencapai 10.177.931 jiwa pada Tahun 2015 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2, serta jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 17.523.967 kendaraan (Tabel SP-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), serta panjang jalan di DKI Jakarta pada Tahun 2015 yang hanya sepanjang 6.257,57 Km {Tabel SP-2D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, serta jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan termasuk kendaraan pribadi dan umum yang mencapai 17.523.967 kendaraan (Tabel SP-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), serta adanya pembangunan jalan layang serta proses pengerjaan Mass Rapid Transid (MRT) menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas, menjadi permasalahan yang perlu mendapat prioritas penanganan di Provinsi DKI Jakarta. Kemacetan selain disebabkan kondisi tersebut diatas juga disebabkan kurangnya disiplin warga diantaranya, perilaku sebagian besar pengguna jalan yang belum tertib/tidak disiplin, masalah parkir kendaraan yang belum memadai dan tidak tertib, penyalahgunaan badan jalan untuk parkir dan pedagang kaki lima menjadi beban kota Jakarta saat ini dalam mengatasi permasalahan kemacetan di DKI Jakarta. Berbagai masalah yang saling berkorelasi inilah yang menyebabkan masalah transportasi DKI Jakarta menjadi semakin kompleks. Dari beberapa penyebab kemacetan tersebut diatas secara eksplisit terlihat bahwa penyebab utama kemacetan lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor pribadi yang semakin banyak dan mobilitasnya (penggunaannya) yang semakin tinggi dari segi ruang dan waktu yang menjadi sebab kemacetan di Jakarta dari tahun ke tahun terus menjadi beban di kota Jakarta.



Response

Pengadaan Moda sarana Transportasi Busway, Pembangunan jalan layang Casablanca dan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Provinsi DKI Jakarta

Dengan kondisi Jakarta saat ini upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi kemacetan diantaranya melakukan pembenahan disegala lini termasuk pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusianya, melakukan pembangunan koridor bus way dari koridor I sampai XII dengan jumlah pengguna mencapai 111.629.305 orang {Tabel SP-2B (T) Data SLHD Provinsi


DKI Jakarta Tahun 2015} serta mengintegrasikan semua moda transportasi (Komuter Line, APTB, Bus Sedang dan nantinya Mass Rapid Transid menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta, selain adanya parkir meter yang sudah mulai diterapkan pada sebagian area parker DKI Jakarta dan saat ini sudah mulai dikaji adanya kebijakan tentang pembatasan kendaraan juga membuat angkutan masal yang bisa menarik para pengguna kendaraan pribadi agar bisa beralih ke angkutan masal, serta kebijakan lain yang saling mendukung. Saat ini Pemda DKI Jakarta pada tahun 2015 sedang menyelesaikan pembangunan Flyover sebanyak 55 buah, Underpass sebanyak 10 buah, jalan layang non tol sebanyak 2 buah, sedangkan pembangunan Flyover dan Underpass yang telah dilaksanakan pembangunannya mulai tahun 1975 adalah sebanyak 172 buah, dan jumlah kendaraan busway yang beroperasi sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 669 buah kendaraan {Tabel SP-2A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dengan jumlah penumpang mencapai 111.829.305 orang {Tabel SP-2B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}. c. Pencemaran (Situ, Sungai, Air tanah, Laut, Udara) 

Status

Kondisi Pencemaran Laut, Pencemaran Sungai di Pintu Air Manggarai dan Pencemaran Udara dari Kendaraan Bermotor

Apabila dilihat dari beban limbah industri skala menengah dan besar di wilayah DKI Jakarta yang menghasilkan limbah BOD 17.818,18 Ton/Tahun, COD 1.673,14 Ton/Tahun, TSS 7.849 Ton/Tahun dan lainnya 212,35 Ton/Tahun (Tabel SP-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah industri skala menengah dan besar sebanyak 1.226 industri {Tabel SP-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta jumlah industri skala kecil yang mencapai 34.994 industri {Tabel SP-1D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta}, dan perkiraan emisi CO2 dari konsumsi energi dari sektor pengguna yang mencapai 206.797.291,456 Ton/Tahun {Tabel SP-3E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) menjadikan beban pencemaran Situ, Sungai, Air Tanah, Laut dan Udara di DKI Jakarta akan menjadi semakin parah apabila tidak mulai dilakukan pengawasan secara sungguh-sungguh, hal ini terlihat data yang menunjukkan bahwa kondisi Situ, Sungai, Air Tanah, Laut dan Udara di DKI Jakarta masih banyak yang diatas ambang batas (Tabel SD-14,


SD-15, SD-16 SD-17 dan SD-18 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Hal ini bisa terjadi karena selain banyaknya tempat usaha yang membuang limbahnya tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, juga karena banyaknya warga masyarakat yang tidak peduli terhadap cara penanganan sampah dan limbah rumahtangga sesuai aturan yang benar akan menjadi permasalahan yang terus meningkat terhadap buruknya kualitas lingkungan di wilayah DKI Jakarta. 

Tekanan (Pressure) Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, serta jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 17.523.967 kendaraan (Tabel SP-2 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), beban industri skala menengah dan besar di wilayah DKI Jakarta yang menghasilkan limbah BOD 17.818,18 Ton/Tahun, COD 1.673,14 Ton/Tahun, TSS 7.849 Ton/Tahun dan lainnya 212,35 Ton/Tahun (Tabel SP-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah industri skala menengah dan besar sebanyak 1.226 industri {Tabel SP-1B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta jumlah industri skala kecil yang mencapai 34.994 industri {Tabel SP-1D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta}, perkiraan emisi CO2 dan konsumsi energi dari sektor pengguna yang mencapai 206.797.291,456 Ton/Tahun {Tabel SP-3E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} menyebabkan masalah pencemaran lingkungan adalah masalah pokok yang harus segera diselesaikan dengan segera diselesaikan.



Response

Pembuatan Hutan Kota di Daerah Semanggi, Penataan Kampung Pulo dan Penataan Situ Lembang Jakarta Pusat.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan upaya pembenahan dan meningkatkan pengawasan pada dunia usaha untuk


penanganan kualitas udara diantaranya melakukan pengawasan Emisi Cerobong Aktif {Tabel UP-4A (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta}, Pengawasan Izin Lingkungan (Tabel UP-4 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), melakukan evaluasi Dokumen Lingkugan (Tabel UP3 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), mengurangi beban pencemaran sungai dan waduk diantaranya melakukan penantaan rumah yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, melakukan pengerukan sungai dan waduk {Tabel UP-8C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, melakukan normalisasi sungai dan waduk {Tabel UP-8C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, dan melakukan pembangunan rumah susun bagi warga yang terkena penertiban bangunan disepanjang bantara sungai waduk {Tabel UP-2D (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, untuk pengendalian pencemaran udara maka kebijakan dalam penangggulangan pencemaran udara diantaranya menerbitkan Perda 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pergub 92/2007 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor (Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Bermotor setiap 6 bulan sekali), serta Pergub 31/2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.sedangkan untuk mengurangi beban pencemaran air tanah diantaranya melakukan pembangunan IPAL Komunal dan IPAL terpusat dimana pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan (Detail Enginering Desain (DED) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan limbah sebesar 85 persen di wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2032 dan pembangunan IPAL Terpusat di Kepulauan Seribu. Menerbitkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi

Daerah

Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang

Jenis

Rencana

Usaha dan/atau Kegiatan

yang

wajib

dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha yang Wajib dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan melakukan kerjasama dengan Lembaga

Swadaya

Responsibility

(SCR)

Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat yang

(LSM) Lingkungan

sangat

peduli

serta

Corporate

Social

terhadap penanganan lingkungan di


d.

Permukiman 

Status

Kondisi permukiman kumuh di bantaran kali Kampung Pulo, Manggarai dan Penjaringan

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang hanya 662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), apabila dilihat dari persentase menurut jenis dinding terluas masih ada yang berdinding kayu 4,75 persen dan bambu 0,15 persen {Tabel SE-1C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, persentase menurut jenis lantai yang masih menggunakan tanah adalah sebesar 0,35 persen persen {Tabel SE-1E (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, jumlah rumah tangga yang masih menggunakan fasilitas bersama untuk buang air besar sebanyak 427.517 KK (Tabel SP-8, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan rumah yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, apabila dilihat pada data diatas permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang perlu menjadi prioritas penanganan selain permasalahan pencemaran, kemacetan dan banjir yang selama ini juga menjadi isu yang sangat penting di Ibukota Negara Republik Indonesia ini. 

Tekanan (Pressure) Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satusatunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat Provinsi. Karena statusnya sebagai Ibukota Indonesia, sorotan terhadap masalah perekonomiannya sering terpublikasi, pada mulanya adalah kemiskinan, lalu pengangguran. Kemudian kekerasan dan kejahatan [crime]. Martin Luther King [1960] mengingatkan, "you are as strong as the weakestof the people." Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan


lemah. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dengan adanya migran masuk di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar 3.872.958 jiwa {Tabel DE-2D (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta sedikitnya lapangan pekerjaan yang hanya sebesar 2.924.653 pekerjaan jiwa {Tabel DE-3C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} maka banyak warga yang memaksakan untuk hidup di tempat yang kurang layak menjadi tempat tinggal, hal ini bisa dlihat dari jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). Dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat akibat adanya urbanisasi dari kota-kota lain ke DKI Jakarta serta sedikitnya lapangan kerja dan pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada saat ini, menjadi beban kota Jakarta dalam melakukan pembenahan kemiskinan, hal ini terjadi karena penduduk yang sudah menetap di kota Jakarta akan menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh menjadi tempat hunian, diantaranya kolong jembatan, bantaran kali, ruang terbuka hijau dll. 

Response

Rumah Susun Jatinegara, Rumah Susun Angke dan Rumah Susun Cipinang Muara

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan d Provinsi DKI Jakarta diantaraya melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Pemerintah DKI Jakarta telah banyak mengeluarkan kebijakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan diantaranya melakukan pembangunan rumah susun bagi warga yang terkena penertiban bangunan disepanjang bantaran sungai waduk {Tabel UP-2D (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, membebaskan warga DKI Jakarta yang menempati rumah susun dalam menggunakan kendaraan bus way dari koridor I sampai XII {Tabel SP-2B (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, menyiapkan program beras miskin yang memungkinkan bagi penduduk miskin untuk membeli beras dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beras yang ada di pasar, memberikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan program bantuan operasional (BOS) agar


penduduk miskin dapat pemperoleh pendidikan dasar yang layak, selanjutnya juga membuat program-program dan kebijakan yang antara lain: (i) pemberantasan buta huruf, dapat dilakukan dengan program Keaksaraan Fungsional yang dilanjutkan dengan Program Kejar Paket A B C, (ii) peningkatan pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan dengan fokus pembangunan pada sektor kunci (leading sector) 14 yang ada di DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengoptimalan pemungutan pajak dan penegakan hukum, dan (iii) penciptaan iklim investasi, dengan memperbaiki sistem birokrasi, manajemen, infrastruktur, pajak serta menciptakan input/sumber daya yang mendukung, high return expectation, dan stabilitas ekonomi politik dalam negeri selain hal tersebut diatas pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan IPAL Komunal dan IPAL terpusat dimana pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan (Detail Enginering Desain (DED) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan limbah sebesar 85 persen di wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2032 dan pembangunan IPAL Terpusat di Kepulauan Seribu dan pembangunan IPAL Komunal bantuan IDB sanimas di lima wilayah kota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 44 lokasi dan penataan rumah kumuh menjadi rumah deret dll. e. Penanganan Sampah. 

Status

Penumpukan Sampah di Provinsi DKI Jakarta

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang hanya 662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015) dan jumlah rumah tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dimana dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK {Tabel SE-1B (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} dan perkiraan jumlah sampah menurut sumber adalah sebanyak 27.988,73 M3/Hari {Tabel SP-9D (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}. Kondisi ini mengharuskan bahwa penanganan masalah sampah menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan.




Tekanan (Pressure) Dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.177.931 jiwa dan luas wilayah yang mencapai 662,33 Km2, serta kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 (Tabel DE-1 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015), dengan adanya migran masuk di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar 3.872.958 jiwa {Tabel DE-2D (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta sedikitnya lapangan pekerjaan yang hanya sebesar 2.924.653 pekerjaan jiwa {Tabel DE-3C (T), Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} maka banyak warga yang memaksakan untuk hidup di tempat yang kurang layak menjadi tempat tinggal, hal ini bisa dlihat dari jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK (Tabel SE-1, Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015). perkiraan jumlah sampah menurut sumber adalah sebanyak 27.988,73 M3/Hari {Tabel SE-9D (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} mengakibatkan penanganan sampah masih banyak terkendala, baik pada masalah pengangkutan dan pada penampungan akhir.



Response

Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah, TPA Bantar Gebang, Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan upaya pembenahan dan meningkatkan upaya diantaranya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, perekrutan Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta membuat “Aplikasi Qlue” yang bisa diakses semua warga di DKI Jakarta baik dalam layanan penanganan kebersihan, penanggulangan banjir dan pengaduan lainnya demi terciptanya warga DKI Jakarta yang bisa menikmati kotanya dengan nyaman dan pendampingan warga terhadap pengelolaan bank sampah, 3R, dan komposting yang berjumlah 262 kegiatan {Tabel SP-9E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015} serta penerbitan Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan. pada tahun 2015 telah diadakan penambahan jumlah kendaraan operasional yang digunakan dalam penanganan sampah di DKI Jakarta adalah 1.271 kendaraan {Tabel SP-6E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, selain hal tersebut pemerintah DKI Jakarta juga telah memperdayakan pengolahan sampah dari sumbernya diantaranya dengan membuat bank


sampah dan penanganan sampah dengan 3R {Tabel SP-9E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015}, serta penerbitan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah. Khususnya pada Pasal 20 butir 1 yang menyebutkan, Setiap orang wajib melaksankan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan cara: a. Menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah; b. Menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami; c. Menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan d. Memanfaatkan kembali smapah secara aman bagi kesehatan. Serta pasal 22 butir 1 yang menyebutkan, Pengurangan sampah sebagimana dimaksudkan dalam pasal 19, dilakukan dengan cara: a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh proses alam; dan/atau b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan.

SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Recommend Documents