IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

A

kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015. Proses penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimulai dengan perancangan kinerja, pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan laporan kinerja. Selain itu, penyajian informasi dan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2015 ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2015 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak lima indikator kinerja sasaran program dan lima indikator kinerja sasaran kegiatan.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

i

Hasil penilaian sendiri (self assessment) menunjukan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2015 telah mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya. Uraian hasil self assessment kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: 1. Sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yaitu: 1) Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara yang diindikasikan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan; 2) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada pemerintah daerah; 3) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; 4) Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai; Sasaran program yang belum mencapai hasil optimal ialah Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P. 2. Sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai secara optimal dengan rincian sebagai berikut: Rekomendasi Hasil Pengawasan tercapai 100,00% Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP tercapai 100,00% Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP tercapai 100,00% Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP tercapai 100,00% Tersedianya sarana dan prasarana BPKP tercapai 100,00% Jika ditilik menurut perbandingan capaian kinerja dengan renstra 2015-2019 maka capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan masih harus ditingkatkan lagi. Hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Sistem AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir Desember 2015 menunjukan skor/nilai 91,42 yang masuk pada kategori “AA/MEMUASKAN”. Rincian Lembar Kriteria Evaluasi AKIP disajikan pada Lampiran 6. Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan anggaran


ii

dana

sebesar

Rp28.072.416.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp26.784.415.036,00 atau 95,41% dari anggarannya. Beberapa

kelemahan

dalam

pencapaian

sasaran

program

yang

dapat

diidentifikasi sebagai berikut: 1. Kurangnya jumlah SDM pengawasan (APIP); 2. Inspektorat daerah belum memliki SOP yang cukup dan memadai sesuai ruang lingkup pengawasannya. Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu disusun strategi sebagai penguatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut: 1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan upaya yang lebih

intensif

untuk

meningkatan

kualitas

LKPD

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008; 3. Terkait dengan pelaksanaan kajian peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga maka akan dilakukan: a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2015 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP; b. Melakukan

penguatan

provinsi/kabupaten/kota

dan

komunikasi

dengan

pemerintah

BUMD

melakukan

penguatan

serta

koordinasi antar bidang untuk mengidentifikasi kondisi yang merujuk pada peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga yang dapat dilaksanaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Meningkatkan jumlah publikasi dengan mengoptimalkan fungsi kehumasan pada setiap aktivitas rutin dan insidentil pada perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

iii

Akhirnya, bersama dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, besar harapan agar setiap analisis dan simpulan yang termuat pada Laporan Kinerja ini dapat menjadi informasi yang transparan kepada seluruh pihak yang terkait, terutama stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Laporan Kinerja ini menjadi optimal dalam memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi motivator agar kinerja organisasi lebih meningkat dan lebih responsive terhadap perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih dirasakan.

Kepala Perwakilan,

Sumitro NIP 19621020 198302 1 001


iv

DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif .............................................................................................. i Daftar Isi ............................................................................................................... v Daftar Lampiran.................................................................................................... vi BAB I Pendahuluan .............................................................................................. 1 A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ................................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi ........................................................................... 2 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .................................................... 3 D. Struktur Organisasi ........................................................................................ 4 E. Sumber Daya Manusia (SDM). ...................................................................... 6 F. Sistematika Penyajian ................................................................................... 8 BAB II Perencanaan Kinerja ................................................................................. 9 A. Rencana Strategis 2015-2019 ....................................................................... 9 1. Pernyataan Visi ...................................................................................... 10 2. Pernyataan Misi...................................................................................... 11 3. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 11 4. Program dan Kegiatan ........................................................................... 13 B. Perjanjian Kinerja 2015................................................................................ 14 BAB III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................... 16 A. Capaian Kinerja ........................................................................................... 17 1. Capaian Sasaran Program ..................................................................... 17 2. Capaian Sasaran Kegiatan .................................................................... 18 3. Capaian Output Laporan ........................................................................ 19 B. Analisis Kinerja ............................................................................................ 20 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................... 31 BAB IV Penutup ................................................................................................. 33 A. Simpulan...................................................................................................... 33 B. Strategi Peningkatan Kinerja ....................................................................... 35


v

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

:

Lampiran Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran 2

:

Lampiran Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI

K/L/Pemda/Korporasi

Serta

Meningkatnya

Upaya

Pencegahan Korupsi; Lampiran 3

:

Lampiran

Sasaran

Program

Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L/P Lampiran 4

:

Lampiran Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan

Lampiran 5

:

Lampiran Sasaran Program Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

Lampiran 6

:

Lampiran Penilaian Mandiri Sistem AKIP Tahun 2015


vi

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas BPKP sesuai peraturan tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Fungsi BPKP sesuai tugas dan fungsi tersebut yaitu: a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; b. Pelaksanaan pengawasan

audit,

reviu,

lainnya

pertanggungjawaban

evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan

terhadap

perencanaan,

pelaksanaan

dan

akuntabilitas

penerimaan

negara/daerah

dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional

dan/atau

kegiatan

lain

yang

seluruh

atau

sebagaian

keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; c. Pengawasan

intern

terhadap

perencanaan

dan

pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah; d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelasanaan program dan/atau Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

1

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; g. Pelaksanaan reviu

atas

laporan keuangan

dan

laporan

kinerja

pemerintah pusat; h. pelaksanaan

sosialisasi,

pembimbingan,

dan

konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; i.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

j.

pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;

k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan system pengendalian intern pemerintah; l.

Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

2

30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat. Oleh karena itu, Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya disusun untuk mendukung perencanaan strategis BPKP Pusat. Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh BPKP Pusat dan Perwakilan melalui perencanaan strategis yaitu terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good governance, yang menuntut penyelenggaraan pemerintah bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Outcome tersebut sedang diwujudkan

melalui

pembaharuan

manajemen

pemerintahan.

BPKP

berperan serta dan mewujudkan outcome tersebut dengan core business pengawasan dan pembinaan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah yang profesional.

BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peran yang strategis dalam mewujudkan Good Governance. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam mewujudkan good governance, Presiden telah menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana kegiatan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk

mengurai

masalah

dalam

pelaksanaan

aksi

pencegahan

pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bappenas, akan didukung sepenuhnya oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 6 jenis kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi, antara lain: Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

3

PRODUK DAN LAYANAN

D. Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat Kepala BPKP

Nomor:

Kep-06.00.00-286/K/001

tanggal

30

Mei

2001

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SW/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

4

Dalam melaksa anakan tugas dan fungsi tersebut d di atas, BPKP Perwakilan Provvinsi Kalimantan Selatan mempunyai strruktur organisasi sebagai berikut:

Uraian tugas pokok po dan fungsi masing-masing bagian se ebagai berikut: a. Bagian Tata a Usaha, mempunyai tugas melaksanakkan penyusunan rencana

d dan

program

pengawasan,

urusan n

kepegawaian,

keuangan, persuratan, pe urusan dalam, perlengkapan apan, rumah tangga, pengelolaan n perpustakaan, dan pelaporan hasil peng gawasan; b. Bidang Pen ngawasan Instansi Pemerintah Pusat, m mempunyai tugas melaksanakkan

penyusunan

rencana,

program am,

pelaksanaan

pengawasan n instansi pemerintah pusat dan pinjam man /bantuan luar negeri

yan ang

diterima

pemerintah

pusat

serta ta

pengawasan

penyelengga araan akuntabilitas instansi pemerin ntah pusat dan evaluasi hasil sil pengawasan; c. Bidang

Ak Akuntabilitas

Pemerintah

Daerah,

me empunyai

tugas

melaksanakkan penyusunan rencana, program, d dan pengawasan instansi

pe emerintah

daerah,

serta

pelaksanaa aan

pengawasan

penyelengga araan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pe engawasan; d.

Bidang

A Akuntan

Negara,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan n rencana, program, pelaksanaan peme meriksaan serta Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

5

evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah dan evaluasi hasil pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan sebagian fungsi unit kerja BPKP di tingkat pusat misalnya pemeriksaan terhadap badan usaha

milik

negara,

Pertamina,

cabang

usaha

Pertamina,

kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya, terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman /bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat; d. Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah,

pemeriksaan

terhadap

hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Oktober 2015 adalah 130 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang, dan pejabat fungsional sebanyak 120 orang. Formasi pegawai berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut : a. Jabatan Struktural - Eselon II a - Eselon III a - Eselon IV

1 orang 5 orang 4 orang

Sub Jumlah (a)

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

10 orang

6

b. Jabatan n Fungsional Fung a) Fungsi sional Auditor -

Audititor Ahli Madya Audititor Ahli Muda Audititor Ahli Pertama Audititor Penyelia Audititor Pelaksana Calon n Auditor

17 orang 26 orang 19 orang 7 orang 24 orang 2 orang 95 orang

b) Jabata an Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum m - Sekre etaris Pimpinan - Arsipa paris - Analis lis Kepegawaian

1 orang 2 orang 1 orang

- Bend dahara, Pembuat daftar gaji, dan Verifikatur V keuangan - Peng gelola SAI, BMN Peng gelola Pelaksana PBJ - Peng gadministrasi Umum

4 orang dan 3 orang 14 orang

25 orang

Sub Jumlah h (b)

120 orang

Jumlah Pegawai (a a+b)

130 orang

SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 10

Struktural

25 Fungsional Auditor 95 Fungsional Tertentu & Umum


7

E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014, sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok, fungsi, dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dan penetapan kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja, analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dan anggaran beserta realisasinya sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2015. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. Lampiran-lampiran


8

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019 Tahapan perencanaan kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

dimulai

dengan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019. Penyusunan Renstra tersebut pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan etika dan perilaku aparatur pengawasan serta pengendalian manajemen. Tujuan penyusunan Renstra tersebut untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan

yang

selaras

dengan

arah

kebijakan

dan

program

pembangunan nasional. Renstra tersebut disusun selaras dengan Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

2005-2025

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, maupun Kebijakan Strategis Nasional Bidang Pengawasan (Jakwas) BPKP 2015-2019. Kemudian, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP yaitu PIONIR dan 5 AS. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk pengawas intern lainnya dan tetap diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

9

kepentingan (stakeholders). 1. Pernyataan Visi Perubahan-perubahan yang terjadi di luar maupun di dalam tubuh BPKP mendorong dilakukannya reposisi untuk menemukan paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga pengawasan internal pemerintah yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran

dan

keberhasilan

tugas-tugas

pemerintah

dalam

pelaksanaan pembangunan. Peran dan posisi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sejalan dengan peran dan posisi BPKP, sebagaimana visi BPKP yaitu: ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan”

Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pemahaman secara komprehensif atas visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kata-kata kunci, yaitu: a. Auditor Presiden, berarti BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh

Presiden

untuk

membantu

dalam

menjalankan

fungsi

pengawasan; b. Responsif, berarti Auditor BPKP, dalam menjalankan perannya, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan; c. Interaktif,

berarti

BPKP

memperhatikan/mendengarkan

kepentingan/kebutuhan stakeholders. Komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif; d. Terpercaya, berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan


10

untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders; e. Akuntabilitas Keuangan Negara, berarti proses pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut

harus

dapat

ditelusuri

sampai

ke

bukti

dasarnya

(traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness); f. Berkualitas, berarti pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. 2. Pernyataan Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Menyelenggarakan Pengelolaan

Pengawasan

Keuangan

dan

Intern

terhadap

Pembangunan

Akuntabilitas

Nasional

guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Kalimantan Selatan; b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Kalimantan Selatan; c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Kalimantan Selatan; Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dan akuntabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam menyelenggarakan misi BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

sejalan

dengan

peran

dan

posisi

BPKP,

sebagaimana tujuan BPKP yang telah ditetapkan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019. Tujuan dan sasaran strategis Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

11

tersebut adalah sebagai berikut : Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah

adanya

“Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran

strategisnya

yaitu

“Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran Strategis

2

Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran

strategisnya

Pengendalian

Intern

yaitu

“Meningkatnya

Pemerintah

pada

Maturitas

Kementerian,

Sistem Lembaga,

Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”.


12

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Sasaran Strategis

3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran

sasaran

strategisnya

yaitu

“Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”. Dokumen Renstra Tahun 2015-2019 selanjutnya dijadikan acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015. 4. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, diperlukan program dan kegiatan. Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BPKP Tahun 2015 terdiri dari 2 program yang didukung dengan 4 kegiatan. Program tersebut terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tahun 2015, yaitu: a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

13

Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP); b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- BPKP; Kaitan antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut: No Program/Sasaran/Kegiatan PROGRAM 1 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1 2 3 4

Persentase Tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 40% Maturitas SPIP sebesar 50% Kapabilitas APIP Provinsi (level 3) sebesar 100% (tahun 2019) Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (level 3) sebesar 5%

PROGRAM 2 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1 Kepuasan layanan Bagian Tata Usaha sebesar 7 skala likert 2 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai

B. Perjanjian Kinerja 2015 Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2015 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja

antara

atasan

dan

bawahan

untuk

mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2015, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

14

Selatan telah menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2015 pada tanggal 29 Januari 2015. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen seluruh unsur dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi target kinerja dan komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan untuk berkontribusi dalam upaya memenuhi bagian misi organisasi. Perjanjian

Kinerja

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Tahun 2015 yang telah disesuaikan dengan Renstra yaitu: Sasaran Program

Indikator Kinerja Outcome

Satuan

Target

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi

135

2. Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/ SPI

Rekomendasi

2

3. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rekomendasi

2

Laporan

60

Likert

7

Unit

4

Unit Unit M2 M”

70 51 628 173

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan Peningkatan kepabilitas APIP

Indikator Kinerja Kegiatan :

2 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 2. Kepuasan layanan Bagian Tata Usaha

3 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai 7 skala likert

Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP 2. Tersedianya alat pengolah data BPKP 3. Tersedianya alat rumah tangga BPKP


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

S

esuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada setiap akhir periode, instansi pemerintah akan melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Merujuk dan berlandaskan pada peraturan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2015 ini menyajikan capaian atas sasaran program dan kegiatan melalui capaian indikator kinerja program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sasaran program, indikator kinerja dan target kinerjanya

merupakan

komponen

utama

dalam

penerapan

mekanisme

pengukuran kinerja, karena indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Metode pengukuran capaian tersebut yaitu: 1. Capaian Sasaran Program (Outcome) Capaian kinerja sasaran program (outcome) dinilai dengan membandingkan realisasi indikator sasaran program (outcome) terhadap targetnya. Sedangkan satuan kinerja sasaran program (outcome) berupa presentase. sasaran

program (outcome) perwakilan

Realisasi

dihitung dari rata-rata realisasi

outcome masing-masing bidang. 2. Capaian Kinerja Kegiatan (Output) Metode

pengukuran

kinerja

(output) yang

digunakan

adalah

membandingkan antara realisasi indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dengan target indikator kinerja kegiatan yang telah dicapai pada masingLaporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

16

masing program dengan rumus: Realisasi indikator kinerja kegiatan Target indikator kinerja kegiatan

X100%=

capaian kinerja kegiatan

Jika terjadi celah kinerja (performance gap), maka akan dilakukan analisis dan pengungkapan penyebab terjadinya performace gap. Setelah itu, dirumuskan rencana tindak perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang pada pembahasan bab selanjutnya.

A. Capaian Kinerja 1. Kinerja Sasaran Program (Outcome) Kinerja sasaran program tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BPKP diindikasikan dengan enam indikator kinerja. Capaian atas indikator kinerja outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: Indikator Kinerja Outcome Sasaran Program

Uraian

Satuan

Persentase Tindak lanjut

Target Realisasi

Capaian

2015

2015

%

40

87,09

217,73

Maturitas SPIP

%

50

100

200

Kapabilitas APIP Provinsi

%

0

0

-

%

5

0

0

Kepuasan layanan

Skala

7

7,98

113,93

manajemen dan pelaksanaan Bidang Tata Usaha

likert

7

7,3

104,29

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan Peningkatan kepabilitas APIP 2 Tersedianya dukungan

hasil pengawasan

(level 3) Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (level 3)

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 3 Termanfaatkannya aset

Kepuasan layanan

Skala

secara optimal dalam

penyediaan sarana

likert

mencapai kepuasan layanan prasarana pegawai


17

Sesuai tabel di atas diketahui kinerja sasaran program (Outcome) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 telah mencapai hasil optimal. Hal ini terlihat dari indikator outcome yang telah mencapai nilai 100% atau lebih dari target yang ditetapkan. Namun demikian, dijumpai masih terdapat indikator yang belum memenuhi target yaitu Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (level 3). Sedangkan Kapabilitas APIP Provinsi level 3 ditargetkan tahun 2019.

2. Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga menetapkan lima indikator kinerja sasaran kegiatan (output) dalam rangka mendukung kinerja sasaran program. Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan (output) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 mencapai 100%. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Output

Target Realisasi

Capaian

2015

2015

Rekomendasi

135

135

100%

Rekomendasi

2

2

100%

pengelolaan keuangan Rekomendasi Rekomendasi negara/daerah dan Pembinaan Kapabilitas

2

2

100%

Laporan

60

60

100%

Unit

185

185

100%

M2

628

628

1 Tersedianya informasi Rekomendasi Hasil hasil pengawasan

Pengawasan

dalam mencapai

Rekomendasi

perbaikan tata kelola,

Pembinaan

perbaikan sistem

Penyelenggaraan

pengendalian intern

SPIP

peningkatan

APIP

kepabilitas APIP 2 Tersedianya dukungan Laporan Dukungan manajemen dan

Manajemen

pelaksanaan tugas

Perwakilan BPKP

teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 3 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai

Tersedianya sarana dan prasarana BPKP


18

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Satuan

Output

kepuasan layanan

M1

Target Realisasi 2015

2015

173

173

Capaian

pegawai

Sesuai dengan tabel di atas diketahui capaian atas indikator output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah optimal turut mendukung kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis.

3. Capaian Output Laporan Target output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 berupa pelaksanaan Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan. Target kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sebanyak 336 PP. Sedangkan target Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sebanyak 336 laporan.

Realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah 776 PP atau 230,95% dari target. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi PP yang direncanakan sebanyak 336 PP dan yang tidak direncanakan sebanyak 440 PP. Dari realisasi kegiatan pengawasan sejumlah 776 PP, dihasilkan Laporan Hasil Pengawasan sebesar 776 laporan atau 100% dari target. Rekapitulasi realisasi output tersebut yang disajikan berdasarkan bidang pengawasan, yaitu: Bidang Pengawasan

Jumlah PP Rencana Realisasi Capaian

Jumlah LHP Rencana Realisasi Capaian

65 148

248 381,54% 266 179,73%

65 148

248 381,54% 266 179,73%

Akuntan Negara

50

136 272,00%

50

136 272,00%

Investigasi

73

126 172,60%

73

126 172,60%

336

776 230,95%

336

776 230,95%

IPP APD

Jumlah


19

B. Analisis Kinerja Rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran beserta indikator kinerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan

masyarakat

dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara” sampai dengan tahun 2015

sebesar 86,24% atau

mencapai 215,60% dari target periode yang sama sebesar 40%.


20

Realisasi sebesar 87,09% merupakan rata-rata outcome dari masingmasing bidang pengawasan dengan rincian sebagai berikut: No.

Bidwas

Outcome

Bobot

% Tertimbang

1

IPP

67,45%

25%

16,86%

2

APD

83,39%

25%

20,85%

3

AN

94,12%

25%

23,53%

4

Investigasi

100,00%

25%

25,00%

100%

86,24%

Realisasi Outcome KP 1 Capaian Outcome KP 1

215,60%

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan memberikan perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern antara lain sebagai berikut: 1. Percepatan progres fisik pekerjaan program PNPM Mandiri pada Kota Banjarmasin; 2. Perbaikan kebijakan, sistem, dan prosedur penatusahaan keuangan daerah dan BMD; 3. Implementasi Simda Desa pada beberapa kabupaten; 4. Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa oleh pendamping desa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kader pemberdayaan masyarakat desa; 5. Terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagai unit non struktural yang berperan mengelola KSD, Badan Kerjasama Daerah (BKD), dan Tim penilaian kontribusi/Tim Teknis; 6. Tersusunnya perda data potensi pendapatan pajak daerah dan menyusun mekanisme tata cara menghitung potensi pendapatan pajak daerah serta menggunakan data potensi tersebut sebagai dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak daerah; 7. Perbaikan sistem akuntabilitas pada instansi pemerintah daerah; 8. Terbentuknya tim likuidasi PD Agro Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu; 9. Pengangkatan Direktur Operasional pada Bank Kalsel sesuai dengan ketentuan BI/OJK; Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

21

10. Tersusunnya indikator pada PD Pasar Bauntung Batuah Kota Banjarbaru; 11. Penyusunan ulang daftar aset tetap pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 12. Tersusunnya RKAP 2016 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Business Plan 2015-2019 13. Penambahan jaringan baru dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong; 14. Peningkatan

pemahaman

dan

kinerja

pelayanan

pada

Dinas

Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan 15. Risalah Kesepakatan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Tunggakan Tagihan Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Non Meter (P33) dijadikan dasar pembayaran tunggakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. 16. Manajemen RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah mengembangkan SPI berbasis FCP dalam bentuk dokumen tata kelola; 17. Nilai

Evaluasi

Hambatan

Kelancaran

Pembangunan

atas

Penyelesaian Aset berupa Fasum dan Fasos Pemerintah Kota Banjarbaru dijadikan dasar penggantian oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor; dan 18. Pemberian Keterangan Ahli dan PKKN oleh BPKP dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak yang berwenang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi tahun 2015 sudah mencapai target. Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp3.995.319.603,00

atau

94,86%

dari

anggaran

sebesar

Rp4.211.752.000,00 dan dengan SDM sebanyak 17.735 OH atau 93,90% dari rencana tahun 2015 sebanyak 18.888 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan Keuangan Negara” sudah tercapai secara efisien. Kondisi


22

ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 215,60% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 93,90%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program Perbaikan pengelolaan

Keuangan Negara”

sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 215,60% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 93,90%. Pendukung penggunaan dana dan pendayagunaan SDM telah efisien adalah optimalnya proses pengawasan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti melebihi target sampai dengan tahun 2015 berakhir. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan negara” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian

intern

pengelolaan

keuangan

negara/daerah,

dan

peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 135 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 135 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan audit, evaluasi, bimtek, asistensi pada satu pemprov, tiga belas kabupaten/kota, satuan kerja kementerian/lembaga, dan korporasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada bidang IPP terdapat satu rekomendasi tidak terealisasi karena rencana penugasan pengawasan pendukung rekomendasi tersebut batal sesuai surat dari Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam Nomor : S-150/D102/2015 tanggal 17 November 2015 perihal pembatalan pelaksanaan evaluasi ketahanan energi tahun 2015. Namun dari penugasan bidang pengawasan IPP pada tahun 2015 dihasilkan rekomendasi tambahan lainnya dari kegiatan monitoring dan evaluasi Program P4GN atas Kegiatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga seluruh target rekomendasi hasil pengawasan pada tahun 2015 telah tercapai. Rincian seluruh rekomendasi dan tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 1. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

23

2. Meningkatnya

Kualitas

K/L/Pemda/Korporasi

Penerapan

serta

SPI

Meningkatnya

Upaya

Pencegahan Korupsi Sasaran

program

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPI

K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Maturitas SPIP” diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut atas rekomendasi sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas penerapan SPI pada instansi pemerintah. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPI

K/L/Pemda/Korporasi

serta

Meningkatnya

Upaya

Pencegahan Korupsi” sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% atau mencapai 200% dari target periode yang sama sebesar 50%. Hal ini berarti Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil mencapai target. Realisasi kinerja ini ditunjukkan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SPIP. Capaian atas indikator kinerja “Maturitas SPIP” sebesar 200% ini dapat dilihat dalam tabel berikut: No

Kelompok Penugasan

1 Penataan Sisdur PBJ di

Kode Output

Jumlah Jumlah Realisasi Target Capaian RekoTindak outcome Outcome Outcome mendasi Lanjut

2.01

1

1

100%

2.02

3

3

100%

Tingkat Pemda 2 Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit Jumlah Output

2

100%

50%

200%

Pada tahun 2015 kualitas SPIP telah ditingkatkan pada beberapa instansi pemerintah

terutama

pemerintah

daerah.

Beberapa

peningkatkan

tersebut antara lain: a. Terbentuknya SOP Pengadaan Barang dan Jasa; b. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Probity Audit; c. Terlaksananya pelatihan/bimbingan teknis terkait probity audit. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

24

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi tahun 2015 sudah memenuhi target. Namum kinerja ini masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp28.985.000,00 atau 90,58% dari anggaran sebesar Rp32.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak 164 OH atau 105,13% dari rencana tahun 2015 sebanyak 156 OH. Dari

sisi

penggunaan

dana,

indikator

kinerja

sasaran

program

“Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi”

sudah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 200% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 90,58%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 200% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 105,13%. Sasaran

program

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPI

K/L/Pemda/Korporasi serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP”.

Realisasi

indikator

kinerja

“Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 2 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan survey penataan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa serta pendampingan penyusunan draft perkada tentang probity audit pada pemerintah daerah. Rincian seluruh rekomendasi dan tindak lanjutnya disajikan pada Lampiran 2. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

25

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” dilengkapi dua indikator kinerja yaitu Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kinerja diukur dengan menghitung persentase instansi pemerintah daerah yang telah memiliki kapabilitas APIP mencapai level 3 terhadap seluruh APIP daerah di wilayah provinsi Kalimantan Selatan yang sudah dinilai IACM-nya. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPI

K/L/Pemda/Korporasi

serta

Meningkatnya

Upaya

Pencegahan Korupsi” sampai dengan tahun 2015 adalah sebagi berikut: Indikator kinerja program

Pemda yang Pemda nilai Target Realisasi Capaian dinilai

level 3

(%)

(%)

(%)

Kapabilitas APIP Provinsi (level 3)

1

0

0

0

-

Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (level 3)

13

0

5

0

0

Dari

tabel

di

atas

dapat

diuraikan

capaian

indikator

program

“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” sebagai berikut: a. Kapabilitas APIP Provinsi Kalimantan Selatan belum mencapai level 3. Kapabilitas APIP level 3 tersebut ditargetkan dicapai tahun 2019 sesuai dokumen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019. Sampai dengan tahun 2015 Kapabilitas APIP Provinsi Kalimantan Selatan berada pada level 2. b. Belum terdapat APIP Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan yang mencapai kapabilitas APIP level 3 sehingga kinerja pada tahun 2015 sebesar 0% atau mencapai 0% dari target periode yang sama 5%. Dari 13 kabupaten/kota yang ada di wilayah Kalimantan Selatan seluruhnya telah dilakukan penilaian IACM-nya. Dari penilaian tersebut dihasilkan hanya 3 kabupaten/kota yang mencapai level 2 dan 10 kabupaten/kota lainnya berada pada level 1. Rincian penilaian tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini:


26

No

Pemerintah Daerah

Levelling Tahun Penilaian

1

Inspektorat Kota Banjarmasin

2

2015

2

Inspektorat Kota Banjarbaru

1

2014

3

Inspektorat Kab. Banjar

2

2015

4

Inspektorat Kab. Tapin

1

2014

5

Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan

1

2014

6

Inspektorat Kab. Hulu Sungai Tengah

2

2013

7

Inspektorat Kab. Hulu Sungai Utara

1

2014

8

Inspektorat Kab. Balangan

1

2014

9

Inspektorat Kab. Tabalong

1

2014

10 Inspektorat Kab. Tanah Laut

1

2014

11 Inspektorat Kab. Tanah Bumbu

1

2014

12 Inspektorat Kab. Kotabaru

1

2014

13 Inspektorat Kab. Barito Kuala

1

2014

JUMLAH

13

Belum tercapainya target tahun 2015 disebabkan antara lain: a. Kurangnya jumlah SDM pengawasan (APIP); b. Inspektorat daerah belum memliki SOP yang cukup dan memadai sesuai ruang lingkup pengawasannya; Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100% pada APIP provinsi dan 25% pada APIP kabupaten/kota, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan. Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp18.060.000,00 atau 55,06% dari anggaran sebesar Rp32.800.000,00 dan dengan SDM sebanyak 131 OH atau 148,86% dari rencana tahun 2015 sebanyak 88 OH. Dari

sisi

penggunaan

dana,

indikator

kinerja

sasaran

“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P”

program

belum tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana sebesar 55,06%.


27

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH sebesar 148,86%. Penyebab penggunaan dana dan pendayagunaan SDM belum efisien adalah belum optimalnya proses pengawasan dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target

tahun

2015

sebanyak

2

rekomendasi.

Realisasi

tersebut

diwujudkan melalui kegiatan validasi/verifikasi penilaian mandiri (self assesment) dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP serta pendampingan penyusunan draft perkada tentang probity audit pada pemerintah daerah. Rincian seluruh rekomendasi dan tindak lanjutnya disajikan pada Lampiran 3.

4. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Kinerja kegiatan pengawasan juga didukung oleh manajemen dan tugastugas teknis lainnya. Keberhasilan kinerja dukungan manajemen mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan tugas-tugas teknis lainnya akan mendukung

kelancaran

kegiatan

pengawasan.

Perencanaan

pengawasan berfungsi memfokuskan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja


28

teknis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya secara umum disediakan oleh Bagian Tata Usaha. Kinerja sasaran “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” diindikasikan oleh tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Tata Usaha yang dinilai dengan satuan skala likert. Pada tahun 2015 realisasi indikator kinerja sasaran program “Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bagian Tata Usaha” adalah sebesar 7,98 skala likert atau mencapai 113,93% dari target periode yang sama sebesar 7 skala likert. Hal ini menunjukkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8 skala likert, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan. Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp21.054.557.908,00

atau

95,53%

dari

anggaran

sebesar

Rp22.038.615.000,00 dan dengan SDM sebanyak 7.624 OH atau 100% dari rencana tahun 2015 sebanyak 7.624OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bagian Tata Usaha” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 113,93% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 95,53%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 113,93% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 100%. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya juga dicapai melalui sasaran kegiatan yang diindikasikan dengan laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.


29

Realisasi indikator kinerja kegiatan “Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” pada tahun 2015 sebanyak 60 laporan atau mencapai 100% dari target periode yang sama sebanyak 60 laporan. Rincian indikator kinerja disajikan pada Lampiran 4.

5. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai Faktor lain yang mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan keberhasilan kegiatan manajemen dan tugas teknis lainnya adalah sarana dan prasarana yang optimal. Sasaran program “Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai” dilengkapi dengan indikator berupa Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana yang dinilai dengan satuan skala likert. Realisasi indikator kinerja program yaitu “Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana” pada tahun 2015 sebesar 7,3 skala likert atau mencapai 104,29% dari target periode yang sama sebesar 7 skala likert. Hal ini menunjukkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8 skala likert, maka realisasi tahun 2015 masih perlu ditingkatkan. Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp1.687.492.525,00

atau

96,03%

dari

anggaran

sebesar

Rp1.757.249.000,00. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana”

telah tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 104,29% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 96,03%. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya juga dicapai melalui sasaran kegiatan yang diindikasikan dengan tersedianya sarana dan prasarana BPKP.


30

Realisasi indikator kinerja kegiatan “Tersedianya sarana dan prasarana BPKP” pada tahun 2015 sebesar 100% dari target periode yang sama dengan rincian sebagai berikut: Indikator Kinerja Output Tersedianya sarana dan prasarana BPKP

Rincian Indikator Kinerja Output

Satuan Target Realisasi

% Capaian

Tersedianya Alat Pengolah Data BPKP

Unit

70

70

100

Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

Unit

51

51

100

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan

Unit

4

4

100

M²

628

628

100

M¹

173

173

100

Rata-rata capaian output

100

Rincian indikator kinerja disajikan pada Lampiran 3.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

sebesar

Rp28.072.416.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.784.415.036,00 atau 95,41% dari anggarannya. Rincian pemanfaatan anggaran per program adalah sebagai berikut: Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program % Capaian

No

Program

Anggaran

Realisasi

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

23.795.864.000,00

22.742.050.433,00

95,57

4.276.552.000 ,00

4.042.364.603,00

94,52

28.072.416.000,00

26.784.415.036,00

95,41

Tugas Teknis Lainnya-BPKP 2

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah


31

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Kode

Uraian

Anggaran

Realisasi

% Capaian Keuangan

1

2

3

4

5

51

Belanja Pegawai

18.821.559.000,00

18.023.929.577,00

52

Belanja Barang

7.493.608.000,00

7.072.992.934,00

53

Belanja Modal

1.757.249.000,00

1.687.492.525,00

28.072.416.000,00

26.784.415.036,00

JUMLAH

95,76 94,39 96,03 95,41

Realisasi keuangan sebesar 95,41% di bawah anggaran tersebut disebabkan oleh: a. Tidak terserapnya belanja gaji dan tunjangan disebabkan sebanyak 6 orang pegawai mutasi keluar dan 16 orang pegawai lolos seleksi tugas belajar; b. Efisiensi belanja pegawai seperti uang lembur dan uang makan; c. Efisiensi belanja barang; dan d. Efisiensi belanja modal.


32

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN

L

aporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas pemberian

amanah dari Kepala BPKP. Dalam laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2015 sesuai Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2015-2019. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah diimplementasikan. Beberapa

perbaikan mendasar

telah

dilakukan

terhadap

seluruh

komponen Sistem AKIP yang meliputi antara lain perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada Tahun 2015 telah dilakukan rekonstruksi rencana kinerja dan pengukuran kinerja dengan area perubahan pada penajaman sasaran program dan kegiatan serta merekonstruksi indikator kinerjanya. Mengikuti penyempurnaan sistem AKIP tersebut, mulai Tahun 2015 Laporan Kinerja

Perwakilan

BPKP

akuntabilitas kinerja Sasaran dokumen

Rencana

Provinsi

Kalimantan

Selatan

menyajikan

Program dan Kegiatan sesuai

dengan

Strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan wajib mempertanggungjawabkan 5 (lima) Sasaran Program dan 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang dituangkan dengan indikator kinerjanya. Hasil penilaian sendiri (self assessment) menunjukan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2015 telah mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya. Uraian hasil self


33

assessment kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: 1. Sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yaitu: a) Meningkatnya diindikasikan

kualitas dengan

Akuntabilitas

Keuangan

ditindaklanjutinya

Negara

rekomendasi

yang hasil

pengawasan; b) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada pemerintah daerah; c) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; d) Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai; Sasaran program yang belum mencapai hasil optimal ialah Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P. 2. Sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai secara optimal dengan rincian sebagai berikut: Rekomendasi Hasil Pengawasan tercapai 100,00%; Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP tercapai 100,00%; Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP tercapai 100,00%; Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP tercapai 100,00%; Tersedianya sarana dan prasarana BPKP tercapai 100,00%. Jika ditilik menurut perbandingan capaian kinerja dengan renstra 2015-2019 maka capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan masih harus ditingkatkan lagi. Hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Sistem AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir Desember 2015 menunjukan skor/nilai 91,42 yang masuk pada kategori “AA/MEMUASKAN”. Rincian Lembar Kriteria Evaluasi AKIP disajikan pada Lampiran 6. Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didukung


34

dengan anggaran dana sebesar Rp28.072.416.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.784.415.036,00 atau 95,41% dari anggarannya.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan maka perlu disusun strategi sebagai penguatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut: a) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan upaya yang lebih

intensif

untuk

meningkatan

kualitas

LKPD

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; b) Dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008; c) Terkait dengan pelaksanaan kajian peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga maka akan dilakukan:  Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2015 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP;  Melakukan

penguatan

komunikasi

dengan

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota dan BUMD serta melakukan penguatan koordinasi antar bidang untuk mengidentifikasi kondisi yang merujuk pada peraturan yang berpotensi TPK, maupun audit atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga yang dapat dilaksanaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. d) Meningkatkan jumlah publikasi dengan mengoptimalkan fungsi kehumasan pada setiap aktivitas rutin dan insidentil pada perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.


35

Lampiran 1

LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2015 SASARAN PROGRAM PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT

REKOMENDASI TERPILIH

REFERENSI (NO & TANGGAL LAPORAN/SURAT)

TL (1=SUDAH, 0=BELUM)

URAIAN TINDAK LANJUT

% OUTCOME

BIDANG IPP 1 Program ketahanan energi Monitoring dan Evaluasi Program P4GN atas Kegiatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Sub Jumlah Output 1 2 Pengawasan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Sub Jumlah Output 2 3 Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN

1.001

1.002

1.003

PKPT dibatalkan Segera berkoordinasi dengan pihak BNN Pusat, untuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama dan Penunjukan Instansi Pemerinah sebagai Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. Sehingga legalitas formal diatas merupakan keabsahan perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 1 Merupakan Laporan Kompilasi Audit Kinerja PPIP sehingga tidak ada rekomendasi terpilih Memberikan teguran kepada PPK,KMK dan FM untuk meningkatkan pendambingan pelaksanaan pekerjaan untuk pembuatan Format Pelaporan dan Pengendalian kegiatan oleh OMS sesuai format 8.1 s.d 8.12 Memerintahkan Pengurus OMS Desa Simpang Empat segera melakukan rembug warga atas pengembalian dana dari kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp4.766.437,50, dan dipergunakan kembali untuk membangun fasilitas desa lainnya yang diperlukan Menginstruksikan kepada KPP pada 9 desa sasaran untuk menyusun Rencana Pengumpulan Penerimaan Dana Swadaya Masyarakat dan Belanja untuk Operasi dan Pemerliharaan Infrastruktur Perdesaan dan melakukan pemantauan tindak lanjut atas perintah tersebut

LHE-516 tgl. 24/11/2015

0 0

-

0 LHA-391 tgl. 13/10/2015

0,00% -

LAK-354 tgl. 28/09/2015

0

-

LAK-365 tgl. 05/10/2015

0

-

LAK-376 tgl. 08/10/2015

0

-

Menegur PPK atas kebijakannya dalam penarikan dana dari LAK-372 tgl. 07/10/2015 rekening OMS secara sekaligus tidak disesuaikan kebutuhan penggunaan dana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan LAK-350 tgl. 28/09/2015 agar memberikan teguran kepada Kepala Satker PKP2B Provinsi Kalimantan Selatan atas kelalaiannya tidak mengusulkan penyediaan anggaran BOP penyelenggaraan PPIP. 5 segera memerintahkan KKM, Satlak PAMSIMAS dan LAI-155 tgl. 08/05/2015 Koordinator Kabupaten Balangan untuk berkoordinasi dengan fasilitator STBM serta Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air pada ke 2 PMA tersebut, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas perintah tersebut.

0

-

0

-

0 1

0,00% Surat teguran dari kasatker PIP Kab. Balangan nomor: 620/069/Dis.PU-CK/BLG/2015 tanggal 16-4-2015 08/07/2015

Halaman 1 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





Menginstruksikan PPK PAMSIMAS dan KKM Desa Tajau LAI-112 tgl. 15/04/2015 Landung agar meningkatkan koordinasi dengan menyurati Pihak PLN untuk permohonan percepatan pemasangan listrik agar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan dibangunnya sarana air minum di desa yang bersangkutan

0

-

Memberi teguran dan memerintahkan masing-masing KKM LAI-151 tgl. 06/05/2015 segera membuat Amandemen Perubahan Waktu penyelesaian pembangunan sarana air bersih dan memerintahkan masing-masing KKM menyelesaikan pembangunan sarana air bersih sesuai jadwal Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar LAI-121 tgl. 21/04/2015 memberikan teguran kepada PPK dan FT atas belum maksimalnya memberikan bimbingan terhadap KKM dan memantau pelaksanaan tindak lanjut atas masalah tersebut

1

Telah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Kepala Satker PIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 620/14/Satker-PIP/2015 tanggal 27 April 2015

1

Kepala Satker PIP Kabupaten Hulu Sungai Utara agar LAI-154 tgl. 08/05/2015 memberikan teguran kepada Tim Fasilitator Masyarakat atas kurangnya pendampingan perencanaan penelusuran wilayah untuk menentukan kondisi sumber air. Sebagai bukti tindak lanjut agar melampirkan surat teguran tersebut.

0

Surat Teguran Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada PPK dan Fasilitator Teknik No:640/325A/Dis PU, No:640/323B/Dis PU, No:640/326A/Dis PU, No:640/326B/Dis PU dan No:640/327A/Dis PU, No:640/327B/Dis PU tanggal 6 Mei 2015 -

Kepala Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan (DCKPP) Kabupaten Kotabaru selaku Ketua DPMU Program Pamsimas Kabupaten Kotabaru agar memberikan teguran kepada District Consultant Kabupaten Kotabaru dan Fasilitator Masyarakat atas kelalaiannya kurang optimal dalam melakukan pendampingan di masyarakat

LAI-150 tgl. 06/05/2015

1

Telah ditindaklanjuti dengan surat teguran Kepala Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Nomor 650/213/DCKPPtanggal 3 Juni 2015 Kepada District Consultant Kabupaten Kotabaru dan Fasilitator Masyarakat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong melalui LAI-162 tgl. 13/05/2015 Kepala Satker PIP Pamsimas Kabupaten Tabalong Tahun 2014, agar memberi teguran kepada Ketua KKM Jaya Raya Desa Kasiau Raya dan Ketua KKM Banja Tirta Kahuripan Desa Uwie, atas kurang tertibnya dan kurang cermatnya dalam membuat bukti pertanggungjawaban, serta memberi teguran kepada tim fasilitator karena kurang optimal dalam melakukan pendampingan, dan memantau pelaksanaan tindak lanjut atas instruksi tersebut

1

Telah ditindak lanjuti dengan surat teguran dari Satker PIP Kabupaten Tabalong kepada BKM Jaya Raya dan Fasilitator Nomor:B.134.k/PU/SEKRT/600/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 , Nomor:B.134.o/PU/SEKRT/600/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 kepada ketua DPMU BKM Banja Tirta dan Fasilitator Nomor:B.134.l/PU/SEKRT/600/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 , Nomor:B.134.p/PU/SEKRT/600/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 kepada ketua DPMU

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu agar menginformasikan Pokja AMPL cq Tim Penyusun RAD AMPL untuk segera menyelesaikan RAD-AMPL serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas informasi tersebut. Sebagai bukti tindak lanjut atas perintah tersebut surat ke Pokja AMPL disampaikan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

1

Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu kepada Koordinator Kabupaten dan fasilitator masyarakat No:690/035/CK-DPU/2015 tanggal 15 April 2015

LAI-147 tgl. 05/05/2015

% OUTCOME

Halaman 2 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





memerintahkan pengurus KKM Desa Handil Negara untuk LAI-159 tgl. 11/05/2015 segera menyelesaikan kegiatan program Pamsimas terutama pekerjaan sarana air minum yang belum selesai dilaksanakan, serta memantau pelaksanaan perintah tersebut

1

Telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Tanah Laut Nomor 600/455/SETPU/TL/2015 tanggal Mei 2015 kepada KKM Desa Handil Negara dengan melampirkan BA Penyelesaian pekerjaan dan foto-foto pengerjaan prasarana air minum yang belum terbangun tersebut

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan LAI-153 tgl. 08/05/2015 untuk menginformasikan kepada Pokja AMPL dan Sanitasi Kabupaten Tapin untuk segera menyelesaikan RAD-AMPL 2015-2019. Sebagai bukti tindak lanjut, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan ke Pokja AMPL dan Sanitasi Kabupaten Tapin dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

0

-

Menegur PPK sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan LAI-156 tgl. 08/05/2015 Pemerintah nomor 53 tahun 2010 karena tidak melaksanakan tanggungjawabnya Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi LAI-125 tgl. 21/04/2015 Kalimantan Selatan agar melakukan koordinasi dengan Project Manager PT Pembangunan Perumahan (Persero) guna menanggapi dan menindaklanjuti perhitungan klaim tersebut terkait perencanaan anggarannya

0

-

1

Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk LAI-133 tgl. 27/04/2015 memberikan teguran kepada PPK dan Panitia Pengadaan (Pokja ULP) atas ketidaktelitiannya melaksanakan tahapan pengadaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru agar LAI-149 tgl. 06/05/2015 menginstruksikan kepada Kepala Satker PIP Kota Banjarbaru untuk memerintahkan Koordinator Kota Banjarbaru supaya menegur tim fasilitator atas kelalaiannya melaksanakan supervisi dan bimbingan kepada masyarakat, serta memantau atas pelaksanaan tindak lanjut atas perintah tersebut Kepala Satker PIP Kota Banjarmasin agar mengintruksikan LAI-130 tgl. 27/04/2015 kepada Koordinator Kota (Korkot) PNPM Mandiri Perkotaan Kota Banjarmasin supaya memotivasi BKM serta KSM untuk mempercepat progres fisik pekerjaan serta memantau pelaksanaan instruksi. Copy surat Instruksi tersebut serta Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan agar disampaikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

1

Telah diberikan teguran kepada PPK sesuai surat Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 411/223-KPPM/BPMPD tanggal 20 Mei 2015

1

Telah diberikan teguran kepada Fasilitator Bidang Infrastruktur Kelurahan Sungai Ulin, Komet dan Guntung Paikat sesuai surat Koorkot Banjarbaru nomor: 10/PNPM-MP/IV/2015 tanggal 15 April 2015

1

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong agar memberi teguran kepada Kepala Satuan Kerja, PPK, PJOK dan fasilitator atas kelalaiannya melaksanakan tugas. Sebagai bukti tindak lanjut, surat teguran kepada Kepala Satuan Kerja, PPK, PJOK dan Fasilitator dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

1

Telah diberikan instruksi kepada Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Kota Banjarmasin untuk memotivasi dan mempercepat progres fisik pekerjaan sesuai surat Kepala Satuan Kerja PIP Kota Banjarmasin dengan nomor:235.c/DCKP-PNPM/2015, tanggal 29 April 2015 dan dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Surat teguran dan perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Nomor: B324/PU/SEKRT/600/05/2015 tanggal 18/5/2015

LAI-135 tgl. 27/04/2015

% OUTCOME

Halaman 3 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Kepala Satuan Kerja LAI-128 tgl. 27/04/2015 PIP agar memberi teguran kepada Ketua LKM, Ketua KSM dan fasilitator sosial Desa Rantawan, Desa Mawar Sari, Desa Pinang habang, Desa Tangga Ulin Hilir, Desa Hulu Pasar atas ketidakefisienan dalam pengelolaan dana sosial, dan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk bertanggungjawab memfasilitasi peserta yang telah mengikuti kursus mengemudi untuk dapat memperoleh SIM A, sehingga ketrampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan

1

Telah ditindaklanjuti dengan surat teguran Kepala Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor. 600/20/PNPM.MP/2015 tanggal 15 April 2015 serta didukung dengan perolehan kepemilikan SIM A Telah dilengkapi dengan fotokopi hasil dari kegiatan sosial pada berupa peningkatan keahlian warga dalam mengemudi mobil dengan memperoleh SIM A

Kepala SNVT PIP Kabupaten Banjar memberi teguran LAI-161 tgl. 13/05/2015 kepada LKM Desa Tunggul Irang Ilir atas kelalaiannya tidak melakukan verifikasi terhadap Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosial KSM Melati Pintar, Bukti tindak lanjut yaitu surat teguran agar dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Memerintahkan Konsultan dan Fasilitator melakukan LAI-160 tgl. 13/05/2015 pengecekan kepada pihak terkait mengenai kebenaran kepemilikan dan status penyediaan lahan, seperti yang tertera pada surat pernyataan penyerahan lahan serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas saran tersebut oleh Kepala Satker dan Konsultan serta fasilitator

1

Surat Teguran dari Korkot 03 PNPM-MP Kab. Banjar kepada Koordinator LKM Tunggul Irang Ilir no: 182/PNPM-MP/VII/2015 tanggal 27/7/2015

1

Untuk kegiatan yang belum terlaksana agar memerintahkan LAI-132 tgl. 27/04/2015 Koordinator Kota Banjarmasin dan Asisten Koordinator Kota Banjarbaru secara berkesinambungan melakukan monitoring serta membantu persiapan-perencanaan dan pemasaran PLPBK di tingkat SKPD maupun CSR secara terus menerus oleh LKM/BKM -TIPP dan pihak kelurahan, serta membuat laporan hasil kegiatan monitoring tersebut, dan memantau pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi tersebut.

1

Telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Satker PNPM Mandiri Perkotaan nomor 640/003.b/SATKER/PNPM-PK/DPU/2015 tgl 21/5/2015. 640/003.c/SATKER/PNPM-PK/DPU/2015 tgl 21/5/2015. 640/003.d/SATKER/PNPM-PK/DPU/2015 tgl 21/5/2015 Telah dibuat Surat Kepala Satuan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 663.11/019/PBL-PPM/2015 tanggal 23 Juni 2015

Memerintahkan LKD Gawi Sabumi untuk memfungsikan kembali JUT dengan membuat jembatan penghubung serta memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Sebagai bukti tindak lanjut, surat perintah disertai dengan bukti dokumentasi berupa foto pembangunan jembatan dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Menginformasikan masalah konflik sosial ke Tim Koordinasi PNPM PISEW Kabupaten Banjar. Sebagai bukti tindak lanjut, surat Kepala Satker PIP ke Tim Koordinasi PNPM PISEW Kabupaten Banjar dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

LAI-221 tgl. 23/06/2015

1

Telah ditindaklanjuti sesuai dengan surat perintah Kepala Satker PIP Kabupaten Banjar Nomor: 023/Satker/PIP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 kepada LKD Gawi Sabumi dan telah dilaksanakan pekerjaan pembuatan jembatan penghubung didukung dengan Berita Acara Musyawarah dan foto dokumentasi Hasil Pekerjaan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menginstruksikan kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menegur Tenaga Teknik Lapangan (TtL), Konsultan Kabupaten, Tim Sekretariat yaituTim Teknis Bidang PU dan PPK

LAI-239 tgl. 01/07/2015

1

Telah diberikan teguran kepada TTL, Konsultan Kabupaten, PPK dan Tim Teknis Bidang PU sesuai surat teguran Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor: 640/0422.1/DisPUCK/2015 tanggal 13 Juli 2015

% OUTCOME

Halaman 4 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

Sub Jumlah Output 3 4 Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L yang belum memperoleh opini WTP dari BPK

Sub Jumlah Output 4 5 Audit PNBP pada K/L

Sub Jumlah Output 5 6 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Sub Jumlah Output 6

KODE OUTPUT

1.004



1.006


Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong melalui LAI-198 tgl. 16/06/2015 Kepala Satker PIP Kabupaten Tabalong untuk menegur Pokja Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan yang berdampak pada perbaikan kinerja Kepala Dinas PU Kabupaten Tanah Laut agar LAI-197 tgl. 16/06/2015 memerintahkan PPK PNPM PISEW untuk memerintahkan KPP Desa Pantai Harapan supaya menyelenggarakan Musyawarah dalam rangka menyepakati tata cara dan sumber pendanaan pemanfaatan prasarana yang telah dibangun dan memantau pelaksanaan tindak lanjut atas instruksi tersebut

1

Surat Teguran No:B 24/PU/PIP-TAB/05/2015 tanggal 28 Mei 2015

0

-

24 Menginstruksikan melalui Kepala BPS Kabupaten/Kota agar LBA-25 tgl. 02/02/2015 petugas penyusunan Laporan Keuangan dalam penyusunan CaLK lebih cermat dan teliti dalam pencantuman nilai dan penjelasannya yang sesuai dengan neraca, LRA dan laporan BMN melengkapi dan menambahkan penjelasan dalam CaLK LBA-38 tgl. 11/02/2015

19 1

2 1.005


1

79,17% Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada saat pendampingan

Kepala KKP Kelas II Banjarmasin agar menyempurnakan tata cara penyetoran PNBP di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin dengan memerintahkan melalui Surat Tugas Kepala KKP Kelas II Banjarmasin kepada Bendahara dan Pengelola PNBP pada Wilker di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin untuk menyetorkan PNBP tepat waktu (1 hari kerja), serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas perintah tersebut

LATT-302 tgl. 20/08/2015

2 0

-

Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio banjarmasin agar melaporkan dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan Penanganan Ijin Spektrum Radio (ISR) yang telah habis jangka waktunya kepada Ditjen SDPPI dan melakukan penanganan sesuai ketentuan apabila BHP atas 4 (empat) ISR belum dibayar oleh operator pemegang ISR. 2 Kepada petugas Pengelola SIMAK BMN Satker BBPJN VII agar mereklasifikasi Aset Tak Berwujud senilai Rp5.700.000,00 tersebut ke Aset Peralatan dan Mesin penambahan penjelasan pos LRA/ pos Belanja Bantuan Sosial dan menambahkan rincian penggunaan Belanja Barang per Program kegiatan pada CaLK melakukan koordinasi dengan SNVT Balai Wilayah Sungai Kalimantan II selaku instansi induk dari SNVT PPSDA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bubar pada Tahun 2011 untuk dilaksanakan proses serah terima Aset Tetap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Tetap 3

LAP-694 tgl. 23/12/2015

0

-

LBA-20 tgl. 26/01/2015

0 1

Telah ditindaklanjuti saat pelaksanaan pendampingan

LBA-21 tgl. 26/01/2015

1


LBA-14 tgl. 19/01/2015

1


3

% OUTCOME

100,00%

0,00%

100,00% Halaman 5 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

7 Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Standar Pelayanan Kesehatan Primer pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Sub Jumlah Output 7 8 Audit Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

KODE OUTPUT

1.007

1.008





Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Kesehatan agar LAK-476 tgl. 19/11/2015 Memperbaiki perencanaan terkait pemenuhan FKTP dan jaringannya atau membuat roadmap dengan melengkapinya dengan syarat teknis pembangunan Fasyankes, menguraikan permasalahan yang dihadapi, menguraikan rencana aksi atas permasalahan kebutuhan tenaga kesehatan, dan mencantumkan person in charge atas rencana aksi tersebut serta memperhatikan jangka waktu penyesuaian puskesmas yang telah ada dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepala Dinas Kesehatan LAK-467 tgl. 16/11/2015 untuk menegur Kepala puskesmas Hantakan, Haruyan, Batu Tangga, dan Pagat agar meningkatkan pelayanan kepada ibu hamil dan mengupayakan penurununan kasus kematian bayi

0

-

0

-

Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan LAK-505 tgl. 20/11/2015 Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menyusun Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis mengenai pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 3 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala agar LAK-189 tgl. 09/06/2015 menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Kesehatan dalam upaya penyediaan tenaga untuk mengisi kekosongan formasi dokter gigi di Puskesmas Lepasan agar sesuai standar serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas permasalahan tersebut Melakukan koordinasi dan menginformasikan secara tertulis LAK-190 tgl. 09/06/2015 kepada pihak terkait antara lain, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala BPJS, Badan Pusat Statistik atas belum efektifnya mekanisme/prosedur pendaftaran, penambahan dan pengurangan peserta PBI pada tahun 2014, sehingga database kepesertaan menjadi kurang akurat

0

-

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar LAK-188 tgl. 09/06/2015 mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara bertahap adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung program JKN menjadi lebih optimal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Sebagai bukti tindak lanjut, surat usulan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

0 1

% OUTCOME

0,00% Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan No:445/1693/Dinkes tanggal 22 Juli 2015

1

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab Banjar ke Kementerian Kesehatan, Kemensos RI, Kepala BPS, Kepala BPJS nomor: 441.7/744/Dinkes tanggal 8-62015

1

Telah ditindaklanjuti sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan No.447.1/1119/Dinkes/2015 tanggal 28 Juli 2015 kepada Bupati HSU

Halaman 6 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

Sub Jumlah Output 8 9 Akuntabilitas Kinerja/Pelaporan Keuangan K/L

Sub Jumlah Output 9 10 Peningkatan Pengelolaan Kebendaharaan Umum Negara

Sub Jumlah Output 10 11 Evaluasi Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara Sub Jumlah Output 11 12 Evaluasi/Audit Operasional Bidik Misi dan Bantuan Operasional PTN Kemenristek dan Dikti

KODE OUTPUT

1.009

1.010

1.011

1.012



Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin agar melakukan LAK-191 tgl. 09/06/2015 koordinasi dengan menyurati BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin mengenai adanya pembayaran kapitasi kepada FKTP Puskesmas dan pembayaran klaim kepada FKRTL Rumah Sakit Dr. Anshari Saleh yang tidak tepat waktu sesuai ketentuan 4 Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) UAPPA-W LBA-27 tgl. 03/02/2015 Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tingkat Wilayah


1


Telah ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin No. 445.1/2976/Dinkes/2015 Tanggal 06 Juli 2015 kepada BPJS

4 1

Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

100,00%

Kejari Martapura segera melakukan penghapusan Verstek tahun 2012 dengan dilampirkan Berita Acara Penghapusan Verstek Tilang Tahun 2012 dan membuat Surat Ketetapan Gugrnya/Hapusnya Wewenang Mengeksekusi oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan format P-49 yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia no. KEP518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang administrasi Perkara Tindak Pidana

LBA-41 tgl. 13/02/2015

1

Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

Melakukan perbaikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan neraca SAKPA

LBA-33 tgl. 06/02/2015

1

Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada saat pendampingan

3 PKPT dibatalkan memerintahkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Renovasi Gedung Bangunan Tahanan Type 250 Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk segera melakukan penyelesaian administratif dan pembayaran fisik kegiatan yang telah mencapai 100% Memerintahkan PPK untuk mengawal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara ketat atas pelaksanaan kegiatan baik belanja modal perlatan dan mesin maupun belanja modal gedung dan bangunan. Terutama untuk kegiatan belanja modal peralatan dan mesin yang sampai dengan bulan Oktober 2015 penyerapannya masih nihil, sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai 100% sebelum penutupan anggaran tahun 2015. Ketua Pangadilan Agama Banjarbaru agar segera memproses pembayaran termin pekerjaan sesuai tagihan yang diajukan penyedia 3 Kepala Rupbasan menyurati instansi penitip Basan untuk segera melengkapi dokumen terkait Basan yang dititipkan pada Rupbasan 1 Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan dana BOPTN secara tepat waktu

3 LEV-507;LEV508;LEV-509 tgl. 23/11/2015

% OUTCOME

100,00%

1

telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

LEV-510;LEV511;LEV-512;LEV513 tgl. 23/11/2015

1


LEV-468;LEV-469;LEV-470;LEV471;LEV-472;LEV-473;LEV-474 tgl. 18/11/2015

1

Proses pembayaran termin pekerjaan telah dilakukan pada bulan November 2015

LATT-340 tgl. 14/09/2015

3 0

-

100,00%

LEV-611 tgl. 17/12/2015

0 1

Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

0,00%

Halaman 7 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

Sub Jumlah Output 12 13 Pengawasan Program Perlindungan Sosial

Sub Jumlah Output 13 14 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Bawaslu

Sub Jumlah Output 14 15 Penilaian Risiko pada KPU

Sub Jumlah Output 15 16 Pengawasan Program Indonesia Pintar

KODE OUTPUT

1.013

1.014

1.015





1 Menghubungi kontak person yang tercantum di dalam CD LPM-408 tgl. 20/10/2015 aplikasi yang diberikan terkait permasalahan database yang tidak bisa dijalankan untuk segera mengirimkan kembali database Penerima KIP yang akan divalidasi

1 1

disarankan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin agar dilakukan pertemuan/bimbingan dari Pusdatin/Badiklit Kemensos kepada petugas Dinas Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas sebagai verifikasi validasi (verivali) data disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar agar mencari informasi terkait kegiatan data anak-anak terlantar dan kurang mampu untuk mendapatkan KIP dan memberikan KKS kepada keluarga miskin ke Kementerian Sosial yang merupakan Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2015 disarankan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin agar melakukan percepatan penyelesaian Kegiatan Validasi Keluarga Miskin 4 Satuan Kerja Badan Pengawasan Pemilu melaksanakan transfer data SIMAK BMN ke SAKPA dan melaksanakan rekonsiliasi internal antara SIMAK dan SAKPA Disarankan kepada Satker untuk memperbaiki pengungkapan aset tetap sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan yang berlaku 2 menyelenggarakan sosialisasi SPIP bagi seluruh komisioner dan sekretaris KPU kabupaten/kota serta mengarahkan dan mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dasar penyelenggaraan SPIP di KPU kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Menyelenggarakan/ mengikutsertakan PNS di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pendidikan dan pelatihan SPIP

LPM-403 tgl. 20/10/2015

1


LPM-395 tgl. 19/10/2015

1


LPM-414 tgl. 20/10/2015

1


LBA-44 tgl. 13/02/2015

4 1

LBA-32 tgl. 05/02/2015

1

LHE-64 tgl. 23/03/2015

2 1


LBA-80 tgl. 06/04/2015

1


2

% OUTCOME

100,00% Telah ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak terkait untuk permasalahan database yang dialami

100,00% telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi saat pendampingan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi saat pendampingan 100,00%

2

100,00%

1.016 Merubah mekanisme pengumpulan KHS untuk persyaratan LPM-407 tgl. 20/10/2015 penerimaan beasiswa yaitu Bagian Akademik menyerahkan langsung ke Bagian Kemahasiswaan

1


Halaman 8 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT



disarankan kepada Kepala Kopertis Wilayah XI agar LPM-415 tgl. 20/10/2015 menginstruksikan kepada para Pimpinan PTS untuk mempercepat penyampaian Surat Keputusan tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Bidik Misi Semester Gasal 2015/2016 di PTS masing-masing, dan mempercepat penerbitan Surat Keputusan Kopertis Wilayah XI tentang Penetapan Penetapan Mahasiswa Penerima Program Bidik Misi Semester Gasal 2015/2016 Bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah XI Kalimantan, baik untuk Mahasiswa On Going maupun Mahasiswa Baru di Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 2

Sub Jumlah Output 16


1


% OUTCOME


2

100,00%

Sub Jumlah Output IPP

67,45%

BIDANG APD 1 Rekomendasi ini disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam rangka peningkatan kualitas LKPD yaitu memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah strategis dan sistemik penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan dalam LHP BPK atas LKPD. Kegiatan ini berupa pendampingan penyusunan laporan dan evaluasi terpisah atas rencana aksi yang dilakukan pemda dan berupa bimtek reviu LKPD versi akrual basis.

1.017

Menginstruksikan kepada Kepala SKPD agar melaksanakan LBA-111/PW16/3/201515-Apr-15 rekonsiliasi Aset Tetap dengan BPKAD, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga beban kerja tidak menumpuk di akhir tahun Menginstruksikan kepada Kepala SKPD agar segera LBA-103/PW16/3/201513-Apr-15 melengkapi informasi pada KIB perihal Bukti Kepemilikan Tanah dan Kendaraan, Nomor Polisi/Rangka/Mesin, Nilai, Umur Ekonomis dan Ruang Memperbaiki data pada KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) LBA-86/PW16/3/2015 6-Apr-15 agar sesuai dengan SK Gubernur/Walikota/Bupati tentang penetapan ruas jalan

1

SKPD telah melakukan rekonsiliasi Aset Tetap dengan BPKAD tiap semester, kemudian menyusun Laporan Barang Milik Daerah tiap semester

1

SKPD telah melengkapi informasi pada KIB perihal Bukti Kepemilikan Tanah dan Kendaraan, Nomor Polisi/Rangka/Mesin, Nilai, Umur Ekonomis dan Ruang Data pada KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) agar sesuai dengan SK Gubernur/Walikota/Bupati tentang penetapan ruas jalan

Memperbaiki data aset agar yang tercatat di KIB adalah satu LBA-300/PW16/3/201519-Aug-15 register untuk satu item aset tetap, sehingga tidak double nomor register Melakukan Rekonsiliasi Harian Kas Daerah dengan Rekening LEV-283/PW16/3/2015 30-Jul-15 Koran dari Bank

1

Perbaikan Data Aset Tetap terkait double register telah dilakukan

1

Rekonsiliasi antara Kas Daerah dengan Rekening Koran Bank telah dilakukan Bidang Perbendaharaan BPKAD

Merekrut pegawai yang berlatarbelakang pendidikan LHE-282/PW16/3/201530-Jul-15 akuntansi yang ditempatkan di tiap SKPD dan memberikan pelatihan akuntasi pemerintahan secara berkesinambungan

0

Melengkapi Doukmen Kepemilikan Aset Tetap dan LBA-632/PW16/3/201523-Dec-15 Melakukan Penilaian untuk Aset Tetap yang belum bernilai

0

Melakukan Perhitungan Penyajian penyertaan modal sesuai LBA-668/PW16/3/201523-Dec-15 SAP Pengklasifikasian Kode Rekening Belanja pada APBD agar LBA-600/PW16/3/201515-Dec-15 sesuai peruntukkannya Melakukan Penatausahaan Persediaan dengan tertib LAK-364/PW16/3/2015 5-Oct-15

1

Perhitungan penyertaan modal telah sesuai SAP

1

Kode Rekening Belanja pada APBD telah sesuai peruntukkannya Penatausahaan persediaan sebagian pemda sudah tertib

1

1

Halaman 9 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT

Rekomendasi ini berupa atensi ataupun saran kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam bersinergi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Sub Jumlah Output 1 2 Rekomendasi ini berupa penyiapan infrastruktur, berupa penyusunan LK restatement dan revisi kebijakan dan sisdur kepada Kepala Daerah dalam rangka implementasi akuntansi berbasi akrual.

1.018



pemahaman pendamping baik di tingkat kabupaten,kecamatan, dan kader pemberdayaan masyarakat desa agar dapat terus ditingkatkan tentang pengelolaan keangan desa, sehingga desa siap dalam pengelolaan dana 1M/desa Terimplementasinya pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SIMDA Desa kepada aparatur desa secara transparan dan akuntabel diharapkan para pengurus barang dan penyimpan barang mampu meningkatkan pemahaman tentang penatausahaan barang, pelaporan barang yang dikelola, dan mempersiapkan pengalihan SMA/SMK Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemprov khususnya dalam pengelolaan aset 13 Penyusunan atau revisi Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Akuntansi terkait penerapan SAP berbasis Akrual Melakukan Perhitungan Akumulasi Penyisihan Piutang (Aging Schedule ) per 31 Desember 2014

1

Telah dilakukan bimtek dan sosialisasi kepada pendamping yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan

ND-166/APD/III/2015 14-Aug-15

1

Telah terimplementasi melalui pelatihan simda desa oleh pendamping terkait

ND-123/APD/VI/2015 17-Jun-15

1

Sudah dilakukan sosialisasi awal sebelum ke tahap selanjutnya yaiut pelatihan dan praktek

LEV-678/PW16/3/201523-Dec-15

11 1

LPM-105/PW16/3/20159-Apr-15

1

Melakukan Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap LPM-100/PW16/3/2015 10-Apr-15 per 31 Desember 2014

1

Penyajian kembali LRA, Neraca dan CaLK berbasis akrual

LPM-109/PW16/3/2015 14-Apr-15

0

LPM-110/PW16/3/2015 14-Apr-15

1 4 1

Bagan Akun Standar Berbasis Akrual telah disusun

1

DAK Tambahan telah disalurkan

1

Telah diberikan surat teguran dan telah dikembalikan ke kas daerah atas pekerjaan kurang

5 1.019


6-May-15

Penyiapan Bagan Akun Standar Berbasis Akrual Sub Jumlah Output 2 3 Rekomendasi berupa perbaikan pengelolaan keuangan dan pengeolaan infrastruktur DAK sehingga efektif dan efisien.

ND-94/APD/V/2015


Dengan memperhatikan hasil reviu administrasi dan reviu elegibilitas proposal/kegiatan, jumlah DAK Tambahan UD yang dapat disalurkan Kabupaten Tabalong sebesar Rp92.177.000.000,00

LR-245/PW16/3/2015

3-Jul-15

Dengan memperhatikan hasil reviu administrasi dan reviu LR-256/PW16/3/2015 8-Jul-15 elegibilitas proposal/kegiatan, jumlah DAK Tambahan UD yang dapat disalurkan Kabupaten Banjar sebesar Rp45.367.122.000,00 1. Memberikan teguran kepada panitia pembangunan LPM-559/PW16/3/20154-Dec-15 sekolah yang lalai dalam melaksanakan tugasnya; 2. Panitia Pembangunan Sekolah mengembalikan ke Kas Daerah atas pekerjaan kurang senilaiRp 1.400.000,00 3. Bukti tindak lanjut agar disampaikan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

% OUTCOME

84,62% Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Akuntansi telah disusun dan direvisi telah dilakukan perhitungan akumulasi penyisihan piutang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di tiap Pemda telah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di tiap Pemda

80,00% DAK Tambahan telah disalurkan

Halaman 10 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





- kekurangan pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan fisik LPM-557/PW16/3/20154-Dec-15 rekomendasi kepala dinas agar: 1. Memberikan teguran kepada panitia pembangunan sekolah yang lalai dalam melaksanakan tugasnya 2. Panitia Pembangunan Sekolah mengembalikan ke Kas Daerah atas pekerjaan kurang senilai Rp432.000,00 swakelola sebesar Rp432.000,00 '- kepada Kepala Dinas Pendidikan agar menginstruksikan kepada Kepala Sekolah supaya RKB yang dibangun 1. Menginstruksikan kepada kepala sekolah SMA 1 Anjir LPM-561/PW16/3/20154-Dec-15 Muara untuk menyetorkan ke Kas Negara pekerjaan kurang sebesar Rp1.203.715,00 2. Memberikan teguran kepada panitia pembangunan sekolah (P2S) dan konsultan pengawas yang lalai dalam pengawasannya. 1. Memberikan instruksi kepada kepala Panitia Rehabilitasi LPM-558/PW16/3/20154-Dec-15 Berat Ruang Kelas SMKN 1 Marabahan agar menyetorkan kekurangan pekerjaan senilai Rp4.380.167,00 ke Kas Daerah. 2. Memberikan teguran kepada panitia pembangunan sekolah (P2S) dan konsultan pengawas atas kelalaiannya

1


1


1


Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 agar dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana diwajibkan dalam petunjuk teknis DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014

LPM-556/PW16/3/20154-Dec-15

1

Hasil monitoring terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK Reguler Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014, menunjukkan tidak ada hasil kegiatan yang tidak dimanfaatkan. Pengguna Anggaran DAK Bidang Keselamatan Perhubungan Darat agar menghitung kembali Harga Satuan RAB atas kedua kontrak tersebut untuk menghitung kewajaran harganya serta memperhitungkannya dengan nilai kontrak yang ada. Jika terdapat kelebihan agar mengembalikannya ke Kas Negara.

LPM-562/PW16/3/20154-Dec-15

1

Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 secara berjenjang telah dilaksanakan sebagaimana diwajibkan dalam petunjuk teknis DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 Semua kegiatan telah dimanfaatkan secara maksimal

LPM-560/PW16/3/20154-Dec-15

1

Pengguna Anggaran DAK Bidang Keselamatan Perhubungan Darat telah menghitung kembali Harga Satuan RAB atas kedua kontrak tersebut

Hasil monitoring terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK LPM-551/PW16/3/20154-Dec-15 Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar TA 2014, menunjukkan ada hasil kegiatan yang belum dimanfaatkan senilai Rp282.660.000,00 atau 97,56% dengan simpulan penilaian pemanfaatan menunjukkan tidak ada hasil kegiatan yang tidak dimanfaatkan.

0

Akan di evaluasi pada monitoring tindak lanjut pada periode berikutnya

% OUTCOME

Halaman 11 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar LPM-531/PW16/3/20151-Dec-15 memberikan teguran kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana yang tidak melaksanakan tugasnya secara cermat dalam perencanaan kegiatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar memberikan LPM-533/PW16/3/20151-Dec-15 teguran kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana yang tidak melaksanakan tugas secara cermat dalam perencanaan DAK

0

Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan

0


Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar memberikan teguran kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang tidak melaksanakan tugasnya secara cermat dalam merencanakan kegiatan DAK Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar memeberikan teguran kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana yang tidak melaksanakan tugas secara akurat dalam merencanakan kegiatan DAK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru agar melakukan koordinasi dengan DPPKAD dan Sekretariat Daerah agar proses penyiapan lokasi pembangunan gedung segera selesai Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyediaan lahan untuk lokasi pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas Perumahan Tata Ruanag dan Pengawasan Bangunan kami sarankan agar memberikan teguran kepada PPTK dan Developer Perumahan Kurnia Indah Dua dan Perumahan Widjaya untuk segera mempercepat pembangunan rumah-rumah di lokasi sehingga jaringan listrik yang tersedia dapat segera dimanfaatkan secara maksimal Memerintahkan Penyedia Jasa CV. Majapahit untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dengan memasang kunci pintu dan wastafel sesuai SPK. Berkoordinasi dengan Penyedia/Kontraktor dan PLN Banjarbaru serta memantau pelaksanaan atas perintah tersebut. Memberikan teguran kepada Konsultan Perencana dan PPTK serta memerintahkan Penyedia/kontraktor untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dengan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp 6.724.445,20.

LPM-532/PW16/3/20151-Dec-15

0


LPM-530/PW16/3/20151-Dec-15

0


LPM-534/PW16/3/20151-Dec-15

0


LPM-536/PW16/3/20151-Dec-15

0


LPM-535/PW16/3/20151-Dec-15

0


LPM-498/PW16/3/2015 20-Nov-15

0


Memantau pengadaan Obat Generik lebih seksama dan memerintahkan PPTK melakukan order lebih cepat dari biasanya Memerintahkan Penyedia segera membongkar acuan Box Culvert kemudian melakukan pemeriksaan permukaan beton, dan jika diperlukan untuk melakukan penambalan atas kekurangsempurnaan minor yang meliputi pengisian lubang-lubang kecil serta membersihkan lokasi pekerjaan.

LPM-498/PW16/3/2016 20-Nov-15

0

LPM-498/PW16/3/2017 20-Nov-15

0

Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan

% OUTCOME

Halaman 12 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





Rehabilitasi pada 3 Rumah Dinas Medis dan Paramedis LPM-489/PW16/3/2015 19-Nov-15 dapat menunjang pelayanan kesehatan secara optimal. Dengan adanya rumah dinas bagi tenaga medis dan paramedis yang nyaman dihuni, dan jarak yang dekat dengan puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan secara lebih cepat dan lebih Dinasbaik. Kesehatan agar menyusun perbaikan Laporan LPM-481/PW16/3/2015 19-Nov-15 Realisasi Penyerapan DAK dan berencana menyerahkan laporan perbaikan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai LPM-478/PW16/3/2015 19-Nov-15 Tengah agar menyetorkan kembali sebesar Rp3.014.816,00 ke Kas Daerah. Bukti setor agar disampaikan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

0


1

Dinas Kesehatan telah menyusun perbaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK dan berencana menyerahkan laporan perbaikan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah LPM-568/PW16/3/20154-Dec-15 agar memberikan teguran tertulis kepada rekanan dan PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

0


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah LPM-566/PW16/3/20154-Dec-15 agar memberikan bantuan sesuai dengan priorioritas kebutuhan sekolah, serta memberikan teguran kepada PPK yang tidak melakukan analisis kebutuhan dari masingmasing sekolah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menegur LPM-564/PW16/3/20154-Dec-15 tertulis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas kesengajaannya dalam memasukkan sekolah yang tidak ada dalam dokumen perencanaan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu LPM-502/PW16/3/20152-Nov-15 Sungai Tengah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PPK dan PPTK atas kesengajaan tidak melaksanakan pengadaan sesuai dengan yang direncanakan, selain itu memerintahkan PPTK untuk segera mendistribusikan bak sampah pemilahan dan komposter tersebut. (Tanda terima dan foto visual agar dikirimkan ke BPKP).

0


0


0


Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu LPM-565/PW16/3/20154-Dec-15 Sungai Tengah agar memerintahkan PPTK untuk melengkapi bukti tanda terima atas bibit tanaman kehutanan dan buahbuahan sebesar Rp 125.915.550,00. Fotocopy bukti tanda terima agar dikirimkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu memberikan teguran tertulis kepada PPTK atas kelalaiannya dalam mengadministrasikan bukti tanda terima bibit tanaman kehutanan dan buahbuahan tersebut.

0


0

% OUTCOME

Halaman 13 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

Sub Jumlah Output 3 4 Rekomendasi berisi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Kepala Daerah atas kerjasama aset, Program-Program yang strategis yang sesuai dengan garis-garis besar di RPJMN

Sub Jumlah Output 4 5 Rekomendasi berupa kebijakan yang perlu diambil dalam rangka percepatan penyerapan anggaran

KODE OUTPUT

1.020

1.021



Pengadaan obat disesuaikan dengan kebutuhan

LPM-550/PW16/3/20154-Dec-15

0

memerintahkan Kontraktor Pelaksana CV. Azhair Rizka untuk menimbun kembali saluran sodetan Sungai Lurus seperti semula. Memerintahkan Penyedia/Kontraktor untuk memperbaiki kerusakan tiga unit Bak Valve/Bak Washout tersebut dan memberi teguran kepada Pengawas Pekerjaan atas kelalaiannya melaksanakan tugas.

LPM-497/PW16/3/2016 20-Nov-15

0

LPM-495/PW16/3/2015 20-Nov-15

1

Hasil monitoring terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK LPM-482/PW16/3/2015 19-Nov-15 Reguler Bidang Kesehatan TA 2014, menunjukkan hasil pekerjaan secara swakelola telah dimanfaatkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai LPM-479/PW16/3/2015 19-Nov-15 Tengah agar menyetorkan kembali sebesar Rp4.570.881,60 ke Kas Negara/ Daerah. Bukti setor agar disampaikan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

0

Hasil monitoring terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK LPM-480/PW16/3/2015 19-Nov-15 Reguler Bidang Infrastruktur Sanitasi TA 2014 menunjukkan hasil pekerjaan secara swakelola telah dimanfaatkan. Memperbaiki atau melakukan update database potensi pajak LLAWS-663/PW16/3/2015 23-Dec-15 daerah maupun retribusi daerah sehingga lebih menggambarkan kondisi riil sebagai dasar penentuan target pendapatan Meningkatkan integritas instansi dan SDM yang mengelola LLAWS-666/PW16/3/2015 23-Dec-15 pajak daerah dan retribusi daerah untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam rangka pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah

0


1

sedang dalam progress tindak lanjut antar instansi

1

sedang dalam progress tindak lanjut antar instansi


36 Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagai unit non struktural yang berperan mengelola KSD, Badan Kerjasama Daerah (BKD), dan Tim penilaian kontribusi/Tim Teknis agar KSD yang lebih terarah serta membuat aturan khusus mengenai kebijakan pemanfaatan Lebih mengintensifkan kegiatan promosi kesehatan dengan melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan mereka sendiri, terutama untuk Seluruh pimpinan unit organisasi perlu melaksanakan proses identifikasi dan analisis resiko serta membuat dokumen identifikasi dan anailisi resiko atas tujuan masingmasing unit kerja Menerapkan akuntansi dan arus kas dalam praktik bisnis kontraktor 4 Menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk melakukan Evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran pada tingkat SKPD, dan melakukan revisi anggaran yang

LEV-653/PW16/3/201522-Dec-15 LEV-654/PW16/3/201522-Dec-15 LEV-681/PW16/3/201523-Dec-15 LEV-656/PW16/3/201522-Dec-15 LEV-676/PW16/3/201523-Dec-15 LEV-680/PW16/3/201523-Dec-15 LEV-677/PW16/3/201523-Dec-15 LEV-633/PW16/3/201523-Dec-15 LEV-679/PW16/3/201523-Dec-15

LBA-667/PW16/3/201523-Dec-15

LEV-317/PW16/3/2015 1-Sep-15 LEV-324/PW16/3/2015 4-Sep-15 LEV-319/PW16/3/2015 2-Sep-15

0

13 1


Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan tindak lanjut berupa perbaikan bak valve dan surat teguran

Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan Belum diketahui perkembangan terakhir tindak lanjutnya dari rekomendasi atau ssaran yang telah diberikan

36,11% Telah dilakukan rencana aksi untuk membentuk Tim TKKSD berkoordinasi dengan antar skpd terkait

1

Promosi kesehatan kde masyarakat telah dilakukan secara bertahap secara persuasif

1

Rencana aksi untuk melakukan proses identifikasi dan analisa resiko telah dilaksanakantelah dilaksanakan

1

Telah diterapkan secara bertahap

4 1

% OUTCOME

100,00% Evaluasi secara berkala terkait penyerapan anggaran telah dilakukan oleh setiap Kepala SKPD, Untuk percepatan masih dalam proses renaksi. Halaman 14 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

percepatan penyerapan anggaran dan kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam penyerapan Sub Jumlah Output 5 6 Rekomendadi ini diberikan kepada Bupati/Walikota atas hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten dalam rangka perbaikan SAKIP Kabupaten/Kota. Sub Jumlah Output 6 7 Rekomendasi diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sehubungan hasil kajian permasalahan PBJ maupun hasil QA atas Probity sehingga PBJ di kabupaten/kota tidak mengalami hambatan amaupun permasalahan PBJ.

Sub Jumlah Output 7 12 Rekomendasi ini diberikan dalam rangka memeperbaiki pelayanan pemeruintah daerah di bidng pendidikan, kesehatan dan

KODE OUTPUT

1.022

1.023

1.024



pada tingkat SKPD, dan melakukan revisi anggaran yang diperlukan pada saat perubahan agar penyerapan anggaran LEV-318/PW16/3/2015 1-Sep-15 LEV-325/PW16/3/2015 4-Sep-15 optimal; Mengintruksikan kepada seluruh Kepala SKPD



% OUTCOME

percepatan masih dalam proses renaksi. 100,00%

Masih terdapat rekomendasi tahun sebelumnya yang belum LEV-439/PW16/32015 28-Oct-15 ditindaklanjuti terkait perencanaan kinerja,pengukuran kinerja,pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Selain itu harus dibuatnya renaksi ats kinerja yang mencntumkan target secara periodik atas kinerja serta membuat pedoman pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala.

0

1 Perlu adanya revisi peraturan Walikota Nomor 63 Tahun LKI-303/PW16/3/201520-Aug-15 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Dibebankan pada APBN Tahun Berikutnya yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diharapkan dapat melakukan penilaian risiko atas keputusan melanjutkan pekerjaan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa pekerjaan bisa berlanjut sampai batas waktu 50 hari. Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah LEV-672/PW16/3/201523-Dec-15 Pusat untuk selalu mendorong dilakukannya percepatan pengumuman RUP oleh seluruh SKPD/PA/KPA pada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sesegera mungkin untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

0 1

1

Sudah disosialisasikan ke masing masing pemda

Membentuk ULP Mandiri dan membuat draft SOP kegiatan LLWAS-268/PW16/3/2015 13-Jul-15 pelayanan serta prosedur monitoring pengumuman RUP pada seluruh SKPD Mengkomunikasikan kepada Bupati Tapin perlunya LBA-597/PW16/3/201515-Dec-15 membuat kebijakan pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Tapin. Meningkatkan kompetensi auditor di bidang pengadaan barang jasa dan probity audit melalui kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri(PKS), pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau workshop. 4 Bupati Kotabaru agar menambah alokasi anggaran dana LBA-635/PW16/3/201522-Dec-15 pendidikan secara bertahap untuk menunjang pelayanan bidang pendidikan dan pemenuhan SPMPD,SPMPM dan sistem pendidikan nasional

1

Sudah ada SK-nya, untuk prosedur monitoring masih tahap draft.

1

Tindak lanjut berupa Komunikasi baru secara lisan

4 1

Rekomendasi di tahun sebelumnya dalam tahap proses tindak lanjut.

0,00% Revisi Peraturan Walikota sudah direncanakan dan diterbitkan setelah Walikota definitif periode selanjutnya dilantik. PPK telah mempelajari penlaian resiko.

100,00% Sedang berjalan progress secara bertahap , tahap awal telah melalui komunikasi secara lisan

Halaman 15 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

pendidikan, kesehatan dan kemaritiman sehingga pemda dapat melaksanakan Standar Pelayan Minimal (SPM) di tiga bidang tersebut.

Sub Jumlah Output 8 9 Rekomendasi ini berupa perbaikan atas perencanaan kepada Kepala Daerah atas hasil asistensi perencanaan pembangunan. Sub Jumlah Output 9 10 Rekomendasi ini diberikan atas pelaksanaan PBJ yang sedang berjalan dengan kebijakan/kegiatan tertentu saat itu juga.

KODE OUTPUT

1.025




Bupati Banjar agar Menyusun RPJMD tahun 2016 – 2020 LBA-673/PW16/3/201523-Dec-15 dengan menuangkan seluruh indikator SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang diubah dengan Permendiknas nomor 23 tahun 2013 serta menuangkan target 5 tahun, dan menuangkan seluruh indikator SPM dan target 1 tahun dalam dokumen RKPD untuk tahun berikutnya. Selain itu menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar agar menyusun RenstraSKPD tahun 2016 – 2020 dengan menuangkan seluruh indikator SPM serta target 5 tahun dan menuangkan seluruh indikator SPM dan target 1 tahun kedalam dokumen RenjaSKPD dan RKA/DPA-SKPD untuk tahun berikutnya. Bupati Kotabaru menginstruksikan kepada Kepala Dinas LAK-592/PW16/3/201515-Dec-15 Kesehatan Kotabru agar melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sesuai Permendagri no.54 tahun 2010 dan lebih cermat dalam mengolah capaian data SPM bidang kesehatan dengan melakukan verifikasi ulang data capaian SPM . Menuangkan indikator SPM dalam dokumen perencanaan LHA-620/PW16/3/201518-Dec-15 daerah RPJMD periode berikutnya dan RKPD tahun 2016

1

Telah dikomunikasikan secara lisan dan akan disusun bersama dalam pertemuan demgan seluruh SKPD terkait.

1

Sedang berjalan progress secara bertahap , tahap awal telah melalui komunikasi secara lisan

1

Menganggarkan dana untuk membuat sistem pelabuhan LAK-377/PW16/3/2015 8-Oct-15 yang terbaik diantaranya melengkapi fasiitas pelabuhan dan sistem alur kegiatan operasional pelabuhan, memaksimalkan dan menambah SDM yang ada serta melakukan sosialisasi secara intens tentang permasalahan teknik fishing yang tidak merusak ekosistem

1

Telah dikomunikasikan secara lisan dan akan disusun bersama dalam pertemuan demgan seluruh SKPD terkait. Sedang dibahas oleh team terkait

Mengupayakan penambahan fasilitas pelabuhan perikanan banjarmasin dan segera memanfaatkan TPI serta memberantas pelaku illegal fishing

LAK-382/PW16/3/2015 9-Oct-15

1

6 Perluya diadakan FGD berkelanjutan dimana BPKP sebagai LBA-671/PW16/3/201523-Dec-15 pendamping yang diikuti oleh 5 Pemda Prov/Kab/Kota yang terikut di kawasan banjarbakula untuk menyatukan visi misi dan komitmen yg telah disepakati dan setiap pertemuan sebaiknya tidak diwakilkan sehingga progres berjalan lancar dan terpantau

6 1

1 1.026


memerintahkan Penyedia Jasa Konstruksi agar memperbanyak tenaga kerja dan melaksanakan pekerjaan secara simultan pekerjaan atap, kusen, plafond , dinding, keramik, atap, dan listrik untuk mengejar progress penyelesaian pekerjaan Memantau pembahasan rencana pembuatan Kebijakan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa, dengan melibatkan

LBA-634/PW16/3/201523-Dec-15

LBA-631/PW16/3/201523-Dec-15 LBA-598/PW16/3/201515-Dec-15

1 1

1

% OUTCOME

team dari SKPD terkait sedang bergereak secara bertahap dalam penambahan fasilitas dan pemanfaatan TPI serta pemberantasan ilegal fishing 100,00% FGD akan dilaksanakan di aula kantor perwakilan BPKP pada triwulan pertama tahun 2016

100,00% Penyedia Jasa Konstruksi bersedia melakukan penambahan tenaga kerja untuk mengejar progress penyelesaian pekerjaan dan berkomitmen untuk meyelesaikan pekerjaan. sudah dimasukkan dalam rencana rapat daerah antara SEKDA, Inspektur dan SKPD terkait. Halaman 16 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

Sub Jumlah Output 10 11 Rekomendasi kepada Kepala Daerah (Bupati/Walikota) berupa pengembangan atau pembangunan infrastruktur kegiatan pengendalian sebagai Bagian dari unsur SPIP untuk Pengelolaan APBD, Pengelolaan Hibah dan Bansos, Pengelolaan PBJ secara umum dan pengelolaan Bidang Pendapatan.

KODE OUTPUT

1.027



2 Menyusun data potensi pendapatan pajak daerah dan LAP-251/PW16/3/2015 3-Jul-15 menyusun mekanisme tata cata menghitung potensi pendapatan pajak daerah serta menggunakan data potensi tersebut sebagai dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas LPM-269/PW16/3/201513-Jul-15 Pendidikan agar menyusun/menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk setiap kegiatan/pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan mempedomani Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012, dengan demikian akan memudahkan penyusunan RKA-SKPD dengan benar dan dapat dilakukan penilaian kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan



% OUTCOME

100,00% 1

1

Perda data potensi pendapatan pajak daerah dan menyusun mekanisme tata cata menghitung potensi pendapatan pajak daerah serta menggunakan data potensi tersebut sebagai dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak daerah Membuat Kerangka Acuan Kerja untuk setiap kegiatan/pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan mempedomani Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012, dengan demikian akan memudahkan penyusunan RKA-SKPD dengan benar

Atas permasalahan tersebut kami sarankan kepada Bupati LPM-274/PW16/3/201523-Jul-15 Tanah Laut dan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut agar membangun komitmen bersama untuk mentaati jadwal perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP No 8 tahun 2008, Permendagri No 54 tahun 2010 dan Permendagri mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya serta kedua belah pihak agar mentaati Keputusan Mahkamah Konstistusi Nomor35/PUUXI/2013 tanggal 22 Mei 2014 dalam melakukan pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2015 dan seterusnya

1

Membangun komitmen bersama untuk mentaati jadwal perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP No 8 tahun 2008, Permendagri No 54 tahun 2010 dan Permendagri mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya serta kedua belah pihak agar mentaati Keputusan Mahkamah Konstistusi Nomor35/PUUXI/2013 tanggal 22 Mei 2014 dalam melakukan pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2015 dan seterusnya

Merevisi target Rencana kinerja/ Penettapan Kinerja tahun 2014 dan 2015 disesuaikan dengan potensi yang reealistis

LPM-348/PW16/3/201528-Sep-15

1

Target Kinerja produksi padi tahun 2014 telah direvisi dari 231.242 ton menjadi 223.000 ton ddan tahun 2015 dari 266.501 ton menjadi 234.150 ton

Menganalisis peta permasalahan hasil Korsupgah tahun ND-342/APD/XI/2015 18-Nov-15 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tapin dan Tanah Laut Agar menyusun/menetapkan Kebijakan Umum Pengadaan LPM-298/PW16/3/2015 19-Aug-15 untuk pada tahun anggaran berjalan untuk pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang, dengan mempedomani “Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011.

1

Melaksanakan Seminar Korsupgah Kabupaten Tapin dan Tanah Laut tahun 2015 di Banjarmasin Menetapkan Kebijakan Umum Pengadaan untuk pada tahun anggaran berjalan untuk pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang,

Mengusulkan penghapusan piutang PBB P2 yang telah LPM-299/PW16/3/2015 19-Aug-15 kadaluarsa sesuai ketentuan yang berlaku Bupati Tapin agar mencantumkan daftar penerima, alamat LPM-297/PW16/3/2015 19-Aug-15 dan besaran hibah dan bansos yang diterima pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, indiviidu, organisasi dan kelompok masyaraat dalam LampiranIII dan Lampiran IV Perkada Peenjabaran APBD

1

1

1

Membuat Aging Scedule Umur Piutang PBB P2 yang telah kadaluarsa dan menghapuskan LampiranIII dan Lampiran IV Perkada Peenjabaran APBD mencantumkan daftar penerima, alamat dan besaran hibah dan bansos yang diterima pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, indiviidu, organisasi dan kelompok masyarakat

Halaman 17 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

Sub Jumlah Output 11 12 Rekomendasi kepada Kepala Daerah berupa pengembangan dan pembangunan infrastruktur sebagai unsur SPIP dalam rangka perbaikan SAKIP dengan berpedoman pada Perka 10 BPKP.

KODE OUTPUT

1.028

Sub Jumlah Output 12




Memebuat perencaan program dan kegiatan secara elektrik LPM-358/PW16/3/2015 1-Oct-15

1

Membahas temuan korsupgah Kabupaten Tapin dan Kabupaten LGIAT-487/PW16/3/2015 Tanah Laut 19-Nov-15

1

10 Tim Reviu diberikan pelatihan mengenai tata cara LLWAS-378/PW16/3/2015 8-Oct-15 melakukan reviu terkait penyusunan program reviu, pendokumentasian hasil reciu ke dalam kertas kerja Mengarahkan para anggota Satgas SPIP mengenai langkah- LBA-655/PW16/3/201522-Dec-15 langkah yuang diperlukan dalam penyusunan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran LBA-675/PW16/3/201523-Dec-15 mengenai infrastrutur perngendalian yang sudah dibangun pada Inspektorat 3

10 1


% OUTCOME

Telah diimplementasikan aplikasi perencanaan elektronik perencanaan sosialisasi sudah dilakukan kepada seluruh SKPD dan sudah dioperasikan pada Tahun 2015 Melaksanakan Paparan Seminar Semiloka Kabupaten tapin dan Kabupaten Tanah Laut di Aula Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 100,00% Melaksanakan Pelataihan dan terbuatnya dokumen penyusunana Program Reviu

1

Melaksanakan Progream Self Assesment melalui Control Enviroment Evaluation CEE

1

Membuat SOP Pengendalian pada Inspektorat

3

100,00%

Sub Jumlah Output APD

83,39%

BIDANG AN 1 Audit Tujuan Tertentu dalam Rangka Pembubaran PD Agro Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu 2 Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 Pendampingan Komite Kepatuhan Internal (KKI) PDAM Bandarmasih dalam Rangka Evaluasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015

1.029

Agar dibentuk tim likuidasi dari Pemda Tanah Bumbu

LHA-222/PW16/4/2015 tanggal 23/06/2015 1

Telah dibentuk tim likuidasi PD Agro Bersujud

100,00%

1.030

Meningkatkan kompetensi SDM bagian akuntansi dan administrasi

LR-379/PW16/4/2015 tanggal 9/10/2015 1

Peningkatan kompetensi telah dilakukan dengan mengikuti workshop kerjasama Perpamsi Kalsel dengan BPKP Kalsel pada 17-18 Desember 2015

100,00%

1.031

Perlu ditinjau ulang terkait batasan nilai kapitalisasi aset.

LBA-463/PW16/4/2015 tanggal 11/11/2015 1

Kebijakan Aset akan dilakukan revisi pada Tahun Anggaran 2016

100,00%

4 Asistensi Penerapan SIA dan Billing System PDAM pada PDAM Kabupaten Tanah Laut 5 Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM Bandarmasih 6 Asistensi/Bimtek Pengembangan dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PDAM Kabupaten Tapin

1.032

Melakukan monitoring dan evaluasi atas kelangsungan implementasi system secara berkala.

LBA-343/PW16/4/2015 tanggal 18/09/2015 1

SIA PDAM telah diimplementasikan

100,00%

1.033

Pedoman GCG agar ditetapkan dengan keputusan bersama antara Direktur dengan Dewan Pengawas

LBA-464/PW16/4/2015 tanggal 11/11/2015 1

dalam proses penetapan, contoh SK telah diberikan

100,00%

1.034

Mensosialisasikan kepada pegawai dan pihak terkait tentang LBA-389/PW16/4/2015 pedoman GCG, tanggal 13/10/2015 1

Pedoman GCG telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai

100,00%

7 Asistensi Implementasi Good Corporate Governance PD Baramarta

1.035

Pedoman GCG agar ditetapkan dengan keputusan bersama antara Direktur dengan Dewan Pengawas

dalam proses penetapan, contoh SK telah diberikan

100,00%

LBA-387/PW16/4/2015 tanggal 12/10/2015 1

Halaman 18 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT




8 Evaluasi GCG pada Bank Kalsel

1.036

9 Evaluasi Kinerja PD Pasar Bauntung Batuah Tahun 2014

1.037

Pengangkatan, pemberhentian dan pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan BI/OJK Menetapkan indikator kinerja

10 Pendampingan/Asistensi Pengelolaan Aset pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11 Pendampingan/Asistensi Pengelolaan Aset pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara 12 Pendampingan Pengelolaan Aset Tetap pada PDAM Intan Banjar

1.038

Agar dilakukan pembenahan daftar aset tetap yang dimiliki PDAM LBA-74/PW16/4/2015 tanggal 27/03/2015 1

1.039

Agar dilakukan koreksi atas laporan keuangan terkait aset tetap double entry

1.040

13 Pendampingan Penyusunan Business Plan pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2019 14 Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 15 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014


% OUTCOME

LEV-686/PW16/4/2015 tanggal 23/12/2015 1

Telah dilakukan pengangkatan Direktur Operasional sesuai dengan ketentuan BI/OJK

100,00%

LEV-450/PW16/4/2015 tanggal 3/11/2015 1

Perusahaan telah menyusun indikator kinerja berdasarkan hasil dari workshop yang dilakukan oleh BPKP tentang penetapan indikator kinerja pada Perusahaan Daerah PDAM telah menyusun ulang daftar aset tetap sesuai dengan saran BPKP

100,00%

LBA-57/PW16/4/2015 tanggal 13/03/2015 1

Telah dilakukan koreksi jurnal pada laporan keuangan tahun buku 2015

100,00%

Melakukan sertifikasi atas tanah-tanah yang belum bersertifikat dengan membentuk Tim Sertifikasi Tanah

LBA-446/PW16/4/2015 tanggal 30/10/2015 1

proses sertifikasi

100,00%

1.041

Agar menjadi pedoman bagi pengembangan dan pecapaian visi misi serta menjadi dasar penyusunan RKAP

LBA-69/PW16/4/2015 tanggal 24/03/2015 1

Telah tersusunnya RKAP 2016 berdasarkan Business Plan

100,00%

1.042

Meningkatkan pendapatan usaha melalui penambahan LEV-225/PW16/4/2015 tanggal 24/06/2015 jumlah pelanggan dan meningkatkan volume penjualan air

1

Penambahan jumlah pelanggan dilakukan dengan adanya program MBR

100,00%

1.043

Dalam penyusunan RKAP pada tahun mendatangLEV-235/PW16/4/2015 agar tanggal 30/06/2015 berpedoman pada Keputusan Menteri Otononomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM harus mencakup proyeksi laba-rugi, proyeksi investasi, proyeksi arus kas, dan proyeksi neraca

1

Telah dilakukan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015

100,00%

16 Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Tabalong Tahun 2014

1.044

Meningkatkan cakupan pelayanan dengan penambahan LEV-233/PW16/4/2015 tanggal 30/06/2015 jaringan baru

1

100,00%

17 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanah Laut Tahun Buku 2014

1.045

1

18 Evaluasi Kinerja pada PDAM Bandarmasih 2014

1.046

1

Telah dilakukan bimtek/asistensi manajemen resiko (daftar risiko

100,00%

19 Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 20 Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

1.047

Segera meminta penegasan Kepala Daerah tentang LEV-196/PW16/4/2015 tanggal 15/06/2015 kebijakan yang diperlukan berkaitan dengan penyesuaian tarif penjualan air sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha Meningkatkan implementasi sistem pengendalian LEV-234/PW16/4/2015 intern tanggal 30/06/2015 yang efektif, dengan meningkatkan terselenggaranya penilaian dan analisis risiko sehingga memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, pengamanan aset serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan Meningkatkan cakupan pelayanan PDAM LEV-223/PW16/4/2015 tanggal 24/06/2015

Penambahan jaringan baru dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong pengajuan ditolak oleh Pemilik, perbaikan sistem dulu

1

Peningkatan cakupan pelayanan dengan adanya program MBR

100,00%

Menyusun anggaran lebih akurat dan jika terjadiLEV-232/PW16/4/2015 perubahan tanggal 30/06/2015 rencana, diusulkan revisi RKAP kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan/pengesahan

1

Telah dilakukan bimtek penyusunan RKAP pada PDAM Kab. Tanah Bumbu

100,00%

1.048

100,00%

100,00%

Halaman 19 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT

21 Evaluasi Kinerja PDAM Intan Banjar Tahun Buku 2014 22 Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Kotabaru Tahun 2014

1.049

23 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun Buku 2014 24 Evaluasi Kinerja pada PDAM Kabupaten Tapin Tahun 2014 25 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014 26 Evaluasi Ketahanan Pangan dan Verifikasi GP3K pada PT Pertani

1.054

27 Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2014 pada RSUD Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara 28 Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2014 pada RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin 29 Asistensi Penyusunan SPM Puskesmas




1

telah disusun rencana aksi

100,00%

1

Telah dilakukan bimtek penyusunan RKAP pada PDAM Kab. Kotabaru

100,00%

1.051

Meningkatkan cakupan pelayanan dengan penambahan LEV-231/PW16/4/2015 tanggal 30/06/2015 jaringan baru dan peningkatan ketersediaan air

0

1.052

Meningkatkan cakupan pelayanan PDAM

1

1.053

1.055

Optimalisasi pemanfaatan kapasitas terpasang dengan LEV-203/PW16/4/2015 tanggal 17/06/2015 0 menjalin kerja sama dengan PDAM Kabupaten Tabalong untuk melayani calon pelanggan di wilayah perbatasan Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan benih LEV-386/PW16/4/2015 tanggal 12/10/2015 1 melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten terkait Menyusun sistem pengendalian intern yang efektif LEV-457/PW16/4/2015 tanggal 11/9/2015 1

1.056

Menyusun sistem pengendalian intern yang efektif

LEV-392/PW16/4/2015 tanggal 10/15/2015 1

1.057

Tersusunnya draft Dokumen Standar Pelayanan Minimal

LEV-228/PW16/4/2015 tanggal 6/26/2015 1

1.050

LEV-177/PW16/4/2015 tanggal 28/05/2015

1.058

Peningkatan pemahaman dan ketertiban pengadministrasian data capaian kinerja pelayanan oleh seluruh Kepala Instansi dan Unit Layanan

LBA-179/PW16/4/2015 tanggal 1/6/2015 1

LBA-165/PW16/4/2015 tanggal 5/19/2015 1

LBA-264/PW16/4/2015 tanggal 7/10/2015 1

31 Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola

1.059

Tersusunnya draft Pedoman Pola Tata Kelola

LBA-213/PW16/4/2015 tanggal 6/19/2015 1

LBA-184/PW16/4/2015 tanggal 6/5/2015 1

32 Pendampingan Penyusunan Dokumen Pedoman PBJ

% OUTCOME

Menysusun dan melaksanakan rencana aksi untuk LEV-173/PW16/4/2015 perbikan tanggal 22/05/2015 kinerja Perbaikan penyusunan dan pemanfaatan RKAP sebagai LEV-229/PW16/4/2015 alat kendali kegiatan tanggal 29/06/2015

LEV-267/PW16/4/2015 tanggal 7/13/2015 1

30 Pendampingan Penyusunan Dokumen RBA TA 2015


1.060

Mengusulkan dan membahas bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, untuk mendapatkan persetujuan dalam implementasinya.

LBA-117/PW16/4/2015 tanggal 4/20/2015 1

0,00%

Peningkatan cakupan pelayanan dengan adanya program MBR

100,00% 0,00%

depend on Kebijakan Pusat

100,00%

Telah dilakukan workshop terhadap asosiasi rumah sakit daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 2122 desember 2015

100,00%

Telah dilakukan workshop terhadap asosiasi rumah sakit daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 2122 desember 2015 Telah dilakukan dengan mengikuti workshop terhadap Dinas Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 -4 september 2015 Telah dilakukan dengan mengikuti workshop terhadap Dinas Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 -4 september 2015 Peningkatan pemahaman dan kinerja pelayanan telah dilakukan dengan mengikuti workshop terhadap Dinas Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 -4 september 2016 Peningkatan pemahaman dan kinerja pelayanan telah dilakukan dengan mengikuti workshop terhadap Dinas Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 -4 september 2017 Peningkatan pemahaman dan kinerja pelayanan telah dilakukan dengan mengikuti workshop terhadap Dinas Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 -4 september 2018 Telah dilakukan penyerahan dokumen persyaratan dan pendukung implementasi BLUD kepada Tim Penilai Telah dilakukan penyerahan dokumen persyaratan dan pendukung implementasi BLUD kepada Tim Penilai Telah dilakukan penyerahan dokumen persyaratan dan pendukung implementasi BLUD kepada Tim Penilai

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Halaman 20 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT



Tersusunnya draft dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) BLUD


LBA-116/PW16/4/2015 tanggal 4/20/2015 1

33 Asistensi Penyusunan RSB dan Dokumen Laporan Keuangan Puskesmas Cempaka Kota Banjarmasin pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

1.061

Menempatkan petugas pengelola keuangan dan pembukuan LBA-296/PW16/4/2015 tanggal 8/19/2015 1 serta akuntansi yang berlatar belakang pendidikan akuntansi serta perlunya peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan dalam pelatihan/ workshop LBA-295/PW16/4/2015 tanggal 8/19/2015 1

34 Pendampingan Penerapan SIA BLUD RSUD Kota Banjarbaru

1.062

Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan bidangnya agar tidak mengalami kesulitan pada saat penerapan SIA BLUD

LBA-166/PW16/4/2015 tanggal 5/19/2015 1


Telah dilakukan penyerahan dokumen persyaratan dan pendukung implementasi BLUD kepada Tim Penilai Peningkatan kompetensi telah dilakukan dengan mengikuti workshop terhadap Dinas Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 -4 september 2016 Peningkatan kompetensi telah dilakukan dengan mengikuti workshop terhadap Dinas Kesehatan/Puskesmas se Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 -4 september 2017 Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan pelatihan lanjutan yang dilakukan oleh Tim BPKP serta pembenahan instalasi jaringan

Sub Jumlah Output AN

% OUTCOME

100,00%

100,00%

94,12%

BIDANG INVESTIGASI 1 PKA Tipikor Pengadaan Solar Cell pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar TA 2013 2 PKA pada Penyidik POLRES Banjarbaru atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Paket 3 Pengaspalan Jl Gotong Royong Kel Mentaos 3 PKA kepada Penyidik POLRES Banjarbaru atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Pengaspalan (Paket 7) 4 PKA di Penyidik Kajari Batulicin Kasus Dugaan TPK Pembangunan Pasar Bamega Kabupaten Tanah Bumbu 5 PKA atas Dugaan TPK Penyimpangan Dana Kompensasi dari PT Tunas Inti Abadi

1.063

6 PKA pada Perkara Dugaan TPK dalam Penyalahgunaan Dana Panwaslu Kabupaten Tabalong

1.068

7 PKKN atas Kasus Pekerjaan Pembangunan Kapal 10 GT beserta Alat Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru Tahun 2013

1.064

1.065

1.066

1.067

1.069

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Banjar agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan kepada penyidik Polresta Banjarbaru agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-8/INV/I/2015 20/01/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Banjar.

100,00%

ND-9/INV/I/2015 20/01/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polresta Banjarbaru.

100,00%

Direkomendasikan kepada penyidik Polresta Banjarbaru agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Batulicin agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Batulicin agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Tanjung agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan kepada penyidik Polres Kotabaru agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-10/INV/I/2015 20/01/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polresta Banjarbaru.

100,00%

ND-15/INV/I/2015 26/01/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Kejari Batulicin.

100,00%

ND-12/INV/I/2015 22/01/2015

1


100,00%

ND-13/INV/I/2015 26/01/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Kejari Tanjung.

100,00%

1 Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Kotabaru.

100,00%

SR-305/PW16/5/2015 20/08/2015

Halaman 21 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

8 PKA kepada Penyidik Kejari Kotabaru atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Pengadaan Pakaian LINMAS SATPOL-PP Kabupaten Kotabaru TA 2013 9 Audit Investigatif atas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten HST TA 2009 s/d 2013 10 PKKN atas Kasus Pengadaan Peralatan ICU pada RSUD Datu Sanggul Rantau TA 2013

KODE OUTPUT





% OUTCOME

1.070

Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Kotabaru agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-14/INV/I/2015 26/01/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Kejari Kotabaru.

100,00%

1.071

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Hulu Sungai Tengah agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.

LAINV24/03/2015 67/PW16/5/2015

1

Laporan hasil audit investigatif sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Hulu Sungai Tengah.

100,00%

1.072

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tapin agar hasil SR-73/PW16/5/2015 26/03/2015 audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan kepada Manajemen RSUD Ratu Zalecha LS-29/PW16/5/201504/02/2015 agar meningkatkan pemahaman atas hasil Diagnostic Assessment dalam rangka pengembangan sistem pengendalian intern yang berbasis FCP. Direkomendasikan kepada jaksa penuntut umum agar LKA-36/PW16/5/2015 10/02/2015 keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Tapin.

100,00%

1

Laporan hasil Diagnostic Assessment sudah disampaikan dan diterima oleh Manajemen RSUD Ratu Zalecha.

100,00%

1

Keterangan ahli telah disampaikan dalam persidangan.

100,00%

11 Sosialisasi Hasil Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP) di RSUD Ratu Zalecha Martapura 12 PKA pada Perkara Dugaan TPK Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pembangunana Perpustakaan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar TA 2013 pada SDN Bentok Darat 1 13 PKA pada Perkara Dugaan TPK atas Pelaksanaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaaan (PNPM-MP) Kegiatan SPP pada UPK Kec Bati-bati Kab Tanah Laut Tahun 2011-2013

1.073

1.075

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tanah Laut agar ND-17/INV/II/201503/02/2015 keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Tanah Laut.

100,00%

14 PKA pada Penyidik Perkara Dugaan TPK pada Pemberian Dana Bantuan Sosial Keolahragaan melalui Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan kepada KOMPETEM Tahun 2012

1.076

Direkomendasikan kepada penyidik Polda Kalimantan ND-18/INV/II/201510/02/2015 Selatan agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polda Kalimantan Selatan.

100,00%

15 Pemberian Keterangan Ahli pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Laboratorium FMIPA UNLAM TA 2011

1.077

Direkomendasikan kepada jaksa penuntut umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.

1


100,00%

1.074

LKA-61/PW16/5/2015 17/03/2015

Halaman 22 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

16 Pemberian Keterangan Ahli dugaan Tipikor pada BUMDes Berakat Bersama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 17 Audit Investigatif atas Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (Matematika, Bahasa, IPA, dan IPS) Tahun 2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut 18 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyaluran Dana BOS DAN bomm Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Kab Kotabaru

KODE OUTPUT





% OUTCOME

1.078


LKA-55/PW16/5/2015 04/03/2015

1


100,00%

1.079

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tanah Laut agar LAINV05/05/2015 menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku. 143/PW16/5/201 5

1

Laporan hasil audit investigatif sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Tanah Laut.

100,00%

1.080

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Kotabaru agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Kotabaru.

100,00%

19 AI atas Pengelolaan Keuangan Dana APBDES yang Bersumber dari Dana Pungutan Portal Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec Jorong Kab Tala TA 2014/15

1.081

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tanah Laut agar LAINVmenindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku. 257/PW16/5/201 5

20 PKA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar Bamega Sungai Danau Kecamatan Satui pada Dinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu TA 2007, 2008, dan 2009

1.082

Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Batulicin agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-32/INV/III/201518/03/2015

21 PKA pada Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin TA 2012 atas nama terdakwa Hj. Siti Ramlah S.Pd binti ASMUNI 22 PKA pada Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Batu - Senakin - Pudi - Tanjung Mahkota - Sekandis Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 20

1.083


1.084


SR-134/PW16/5/2015 27/04/2015

08/07/2015

1 Laporan hasil audit investigatif sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Tanah Laut.

100,00%

1


100,00%

LKA-58/PW16/5/2015 13/03/2015

1


100,00%

LKA-75/PW16/5/2015 27/03/2015

1


100,00%

Halaman 23 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





% OUTCOME

23 PKA TPK atas Pekerjaan Bangunan Bangsal Bedah dan Bangsal Penyakit Dalam Tahap I RSUD Brigjend Hasan Basry Kandangan Kab HSS 24 PKA pada sidang perkara dugaan TPK proses pengajuan pencairan dan penggunaan anggaran di SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 atas nama terd

1.085

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Hulu Sungai ND-33/INV/III/201525/03/2015 Selatan agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Hulu Sungai Selatan.

100,00%

1.086


LKA26/03/2015 72/PW16/5/2015

1


100,00%

25 Monitoring Penanganan Kasus yang diserahkan ke instansi penyidik di wilayah Prov Kalsel

1.087

Direkomendasikan kepada penyidik di wilayah Provinsi LGIAT30/04/2015 Kalimantan Selatan agar memonitor penanganan kasus yang 138/PW16/5/201 sedang ditangani secara up to date. 5

1

Laporan monitoring kasus telah dibuat secara up to date.

100,00%

26 Memberikan PKA pada perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial kegiatan penyelamatan kerbau betina produktif thn 2011 pada kel. tani kuripan bersatu kab. barito kuala dgn terdakwa Maat bin yurdi (al 27 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih Tanah Hak Pakai No. 6 Tahun 1981 an. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1.088


LKA08/04/2015 92/PW16/5/2015

1


100,00%

1.089

Direkomendasikan kepada para pihak penanggungjawab untuk melaksanakan hasil risalah yang telah disepakati dalam rangka penerapan kepemerintahan yang baik.

LEHKP216/PW16/5/205

1.090


LKA13/04/2015 104/PW16/5/201 5

1


100,00%

1.091

Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.

LAINV10/06/2015 195/PW16/5/201 5

1

Laporan hasil audit investigatif sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Hulu Sungai Tengah.

100,00%

28 Pemberian keterangan ahli pada sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan bantuan sosial pembangunan perpustakaan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada SDN Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut TA 2013 atas nama terdakwa Ari Azhar dengan Sdri. Putri Hapsarining Dyah NIP 19910712 2014 2 003 dan Sdri. Herlin Pranicha NIP 1990126 201402 2 006 selaku pendamping ahli 29 Audit Investigasi Pengadaan Bibit Kerbau di Amuntai Kab. HSU oleh Dinas Peternakan Prov. Kalsel TA 2014

23/06/2015

1 Risalah Kesepakatan sudah ditandatangani oleh pihakpihak terkait. Sudah ditindaklanjuti dengan penugasan pemantauan tindak lanjut.

100,00%

Halaman 24 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

30 PKA TPK pada Pengelolaan Dana ysng diterima Desa Sebamban Baru, Kec. Sei Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dari PT. TIA periode 14 Agustus 2009 - 23 Januari 2012 31 PKA TPK Pembangunan Pasar Bamega Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu pada Dinas Tata Bangunan, Pasar, dan Kebersihan TA. 2007, 2008, dan 2009 a.n Terdakwa Yudi Haryadi bin Haleng (Alm) 32 Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada PD BPR Muara Uya Kabupaten Tabalong yang terjadi Bulan Januari 2013 s.d. September 33 2013. Sosialisasi Program Anti Korupsi

KODE OUTPUT

36 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Sertifikasi Guru dan Dana Uang Makan Guru di MIN Pembantanan TA 2012/2013




% OUTCOME

1.092


LKA21/04/2015 119/PW16/5/201 5

1


100,00%

1.093


LKA21/04/2015 118/PW16/5/201 5

1


100,00%

1.094

Direkomendasikan kepada penyidik Polda Kalimantan ND-38/INV/IV/201521/04/2015 Selatan agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1


100,00%

1.095

Direkomendasikan kepada pengelola barang/jasa di Kabupaten Tapin agar meningkatkan pemahaman program anti korupsi dalam rangka meminimalisir terjadinya korupsi. Direkomendasikan kepada jaksa penuntut umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.

LS-139/PW16/5/2015 04/05/2015

1

Para peserta sosialisasi telah mendapatkan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pencegahannya.

100,00%

LKA07/05/2015 152/PW16/5/201 5

1


100,00%

1.097

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tanah Laut agar SR-270/PW16/5/2015 14/07/2015 hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Tanah Laut.

100,00%

1.098

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Banjar agar hasil SR-200/PW16/5/2015 16/06/2015 audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Banjar.

100,00%

pada Focus Group (FG) Pengelola Barang/Jasa di Kabupaten Tapin 34 Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tipidkor pada proses Pengajuan Pencairan dan Penggunaan Anggaran di SKPD DPKKD Kab. Tabalong TA 2011 a.n. terdakwa Drs. Hidwar Ahmadi 35 Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (Buku Tematik dan Pramuka) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013


1.096

Halaman 25 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT




1


Risalah Kesepakatan dijadikan dasar pembayaran tunggakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

% OUTCOME

37 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Tunggakan Tagihan Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Non Meter (P33) 38 Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2012 sd 2014 pada MAN 5 Martapura 39 Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resort Tapin atas Kasus Dugaan TPK pada Pengadaan Peralatan ICU di RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin

1.099


LEHKP10/07/2015 263/PW16/5/201 5

1.100

Direkomendasikan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.

LHAI14/12/2015 586/PW16/5/201 5

1.101

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tapin agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-48/INV/V/2015 28/05/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Tapin.

100,00%

40 Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resort Kotabaru atas Kasus Dugaan TPK pada Penyaluran Dana BOSDA Pendamping Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kotabaru

1.102

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Kotabaru agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-54/INV/VI/201515/06/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Kotabaru.

100,00%

41 Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah pada Bagian Humas Setda Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2008.

1.103


LKA26/05/2015 175/PW16/5/201 5

1


100,00%

42 Narasumber FCP dalam acara pelatihan promosi kesehatan bagi petugas Puskesmas di Banjarmasin

1.104

Direkomendasikan kepada Pengelola Puskemas di Banjarmasin agar meningkatkan pemahaman atas FCP dalam rangka pengembangan sistem pengendalian intern yang berbasis FCP.

LS-193/PW16/5/2015 09/06/2015

1

Meningkatnya pemahaman Pengelola Puskesmas di Banjarmasin atas FCP dalam rangka pengembangan sistem pengendalian intern yang berbasis FCP.

100,00%

1 Laporan hasil audit investigatif dijadikan dasar pengambilan tindakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

100,00%

100,00%

Halaman 26 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





% OUTCOME

43 PKA Kasus TPK Pengaspalan Jl. Sukamara Komplek ASMI 2 RT.06 RW.02, Jl. Semangat Jaya, Jl. Rahmat, Jl. Mekar, Jl. Semangat RT.04, Jl. Setiakawan dan Jl. Sidomulya, Kel. Landasan Ulin Utara, Jl. Kenanga 1, 2, 3, 4 RT.06 RW.02 Kel. Landasan Ulin Barat, Banjarbaru dengan Kontrak Nomor 621/03/ST/PJL-7/DPU tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 atas nama Terdakwa Widyo Tjahyono, SE Bin Soetjipto (Alm)

1.105


LKA04/06/2015 181/PW16/5/201 5

1


100,00%

44 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Penanganan Tanah Eks. Dinas Peternakan di Jalan Ahmad Yani KM.4 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur 45 Audit PKKN atas Kasus Pekerjaan Penambahan Jetty PPI dan Pekerjaan Penambahan Mess (2 Lokal) PPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kotabaru Tahun 2014

1.106


LEHKP16/12/2015 603/PW16/5/201 5

1

Risalah kesepakatan telah ditandatangani dan ditindaklanjuti penyelesaian administrasi kepemilikan aset tanah.

100,00%

1.107

Direkomendasikan kepada penyidik Polda Kalimantan SR-458/PW16/5/2015 09/11/2015 Selatan agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1 Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polda Kalimantan Selatan.

100,00%

46 Audit PKKN atas kasus dugaan TPK Pekerjaan Pengurukan Areal Pangkalan dan Pendaratan Ikan (PPI) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kotabaru TA 2014

1.108


1 Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polda Kalimantan Selatan.

100,00%

47 Pemberian Keterangan Ahli pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengaspalan Jl. Gotong Royong, Permta-Baiduri, Komplek Palapa Kelurahan Mentaos Tahun Anggaran 2013 Kota Banjarbaru

1.109


LKA18/06/2015 209/PW16/5/201 5

1


100,00%

48 Monitoring Penanganan Kasus yang Diserahkan ke Instansi Penyidik dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

1.110


1


100,00%

Halaman 27 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





% OUTCOME

49 Audit dalam rangka PKKN dalam perkara Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu Telaga Silaba tahun 2012 Kec Amuntai Selatan pada DInas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kab HSU

1.111

Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Amuntai agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SR-278/PW16/5/2015 28/07/2015

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Kejari Amuntai.

100,00%

50 PKA Non Sidang atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana TPG dan Uang Makan Guru MIN Pembantanan Kabupaten Banjar

1.112

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Banjar agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-66/INV/VI/201530/06/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Banjar.

100,00%

51 Melakukan Bimbingan Teknis Program Fraud Control Plan (FCP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. 52 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Penyelesaian Aset berupa Fasum dan Fasos Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PT Angkasa Pura I (Persero) 53 Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Speed Boat Rawa pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2013 54 Audit Investigatif atas Pengelolaan Dana yang diterima Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 s.d. 2014

1.113

Direkomendasikan kepada Manajemen RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh agar mengembangkan sistem pengendalian intern berbasis FCP dalam bentuk dokumen administratif.

LBA-701/PW16/5/2015 23/12/2015

1

Manajemen RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah mengembangkan SPI berbasis FCP dalam bentuk dokumen tata kelola.

100,00%

1.114


LEHKP-539/PW16/5/2015 02/12/2015

1 Nilai fasum dan fasos djadikan dasar penggantian oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor.

100,00%

1.115

Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Barabai agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SR-308/PW16/5/2015 24/08/2015

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Kejari Barabai.

100,00%

1.116

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tanah Bumbu agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.

S-3163/PW16/5/2015 22/12/2015

1 Pengehentian sementara audit investigatif dijadikan dasar oleh penyidik Polres Tanah Bumbu untuk memperoleh data/dokumen.

100,00%

55 Pemberian Keterangan Ahli kepadaKeterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Bimbingan, Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Kristen Tahun Anggaran 2009, sampai dengan 2013 di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan

1.117

Direkomendasikan kepada penyidik Polda Kalimantan ND-73/INV/VII/2015 27/07/2015 Selatan agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.


100,00%

1

1

Halaman 28 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





% OUTCOME

56 Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA 2015

1.118

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tapin agar hasil SR-292/PW16/5/2015 12/08/2015 audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Tapin.

100,00%

57 audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya Solar Cell Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Selatan TA 58 2014 Audit dalam rangka PKKN atas

1.119


1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polda Kalimantan Selatan.

100,00%

1.120

Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SR-312/PW16/5/2015 25/08/2015

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

100,00%

1.121

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tanah Laut agar ND-76/INV/VIII/2015 06/08/2015 keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Tanah Laut.

100,00%

60 Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resort Tapin atas Kasus Dugaan TPK pada Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA.2015 pada KPU Tapin

1.122

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tapin agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ND-79/INV/VIII/2015 19/08/2015

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Polres Tapin.

100,00%

61 Melakukan PKKN atas kasus Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong TA 2009 s.d 2014

1.123

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Tabalong agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SR544/PW16/5/201 5

1 Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Tabalong.

100,00%

Kasus Pengadaan Bibit Ternak Kerbau di Amuntai Selatan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaan 2014 59 Pemberian Keterangan Ahli pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (Buku Tematik dan Pramuka) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013

03/12/2015

Halaman 29 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

KODE OUTPUT





% OUTCOME

62 memberikan keterangan ahli kasus dugaan TPK dalam Pencairan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Sumber Dana APBN-P TA.2011 atas nama Tersangka Syahriel Taufik, M.Sc

1.124

Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Banjarmasin agar ND-84/INV/IX/201509/09/2015 keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Keterangan ahli telah disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh penyidik Kejari Banjarmasin.

100,00%

63 Monitoring Kasus yang Diserahkan ke Instansi Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan 64 Mengikuti Forum Investigasi di yogyakarta 65 Audit PKKN kasus TPK atas Penyelewengan Dana Bantuan Rehab Gedung Pada SMTK Malinggang Banjarbaru TA. 2008,2010,2011, 2012 66 Narasumber Kegiatan Workshop Pendampingan Penilaian Risk Fraud terkait FCP di RSUD Dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin

1.125


1


100,00%

1.126

Agar meningkatkan informasi/kompetensi atas bidang ND-98/INV/X/2015 27/10/2015 keinvestigasian. Direkomendasikan kepada penyidik Polda Kalimantan SR-459/PW16/5/2015 10/11/2015 Selatan agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Bertambahnya pemahaman dalam bidang keinvestigasian. Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polda Kalimantan Selatan.

100,00%

1.128

Direkomendasikan kepada Manajemen RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin agar mengembangkan penilaian risiko berbasis FCP.

ND-101/INV/V/201528/10/2015

1

Manajemen RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin mengembangkan penilaian risiko berbasis FCP.

100,00%

67 Perhitungan Penyesuaian Harga Periode September 2011 November 2014, untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Walangsi-Kapar Paket 8

1.129

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten HST agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.

LHA-523/PW16/5/2015 30/11/2015

1

Hasil penyesuaian harga dijadikan dasar pertimbangan pembayaran.

100,00%

68 Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Kegiatan Perbaikan Lapangan Murjani Kota Banjarbaru pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru dengan menggunakan Dana APBD Kota Banjarbaru 2014 dalam Program 69 Tahun Audit PKKN

1.130

Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Banjarbaru agar SR-628/PW16/5/2015 21/12/2015 hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Kejari Banjarbaru.

100,00%

1.131

Direkomendasikan kepada penyidik Kejari Paringin agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Kejari Paringin.

100,00%

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga di Dinas Pemuda Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan TA.2014

1.127

SR-571/PW16/5/2015 12/08/2015

1

100,00%

Halaman 30 - 31

Lampiran 1

NO

KELOMPOK PENUGASAN

70 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana APBDes Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2009 sampai dengan 2014 71 Kajian Hasil Pengawasan/Pemetaan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 72 Monitoring Penanganan Kasus yang Diserahkan ke Instansi Penyidik Kepolisian RI Daerah Kalimantan Selatan Triwulan IV

KODE OUTPUT





% OUTCOME

1.132

Direkomendasikan kepada penyidik Polres Hulu Tengah agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SR14/12/2015 588/PW16/5/201 5

1

Laporan PKKN sudah disampaikan dan diterima oleh penyidik Polres Hulu Sungai Tengah.

100,00%

1.133

Agar hasil kajian pengawasan menjadi dasar meningkatnya kinerja bidang investigasi.

LKI-702/PW16/5/2015 23/12/2015

1

Meningkatnya kinerja bidang investigasi.

100,00%

1.134

Direkomendasikan kepada penyidik di wilayah Provinsi LGIAT-616/PW16/5/2015 18/12/2015 Kalimantan Selatan agar memonitor penanganan kasus yang sedang ditangani secara up to date.

1


100,00%

73 Koordinasi Hasil Pengawasan terkait penyampaian rekomendasi strategis kepada instansi penyidik di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

1.135

Agar meningkatkan koordinasi kepada instansi penyidik di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

1

Meningkatnya koordinasi antara penyidik dengan BPKP terkait bantuan audit maupun pemberian keterangan ahli.

100,00%

Jumlah Rekomendasi

135

LGIAT-691/PW16/5/2015 23/12/2015

Sub Jumlah Output INVESTIGASI Capaian Output Pengawasan (Rata-rata Output Bidang)

100,00% 86,24%

Halaman 31 - 31

Lampiran 2

LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2015 SASARAN PROGRAM MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN SPI K/L/PEMDA/KORPORASI SERTA MENINGKATNYA UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI NO

KELOMPOK PENUGASAN

1 Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda Sub Jumlah Output SPIP 1 2 Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit

KODE OUTPUT

2.001

2.002


Membaut SOP terkait pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Rekomendasi


LGIAT-227/PW16/3/201526/06/2015

1

1 Memberi pemahaman Probity Audt, strategi pleaksanaan LBA23/12/2015 Probity Audit pada pengadaan barang dan jasa berdasarkan 630/PW16/3/2015 Peraturan Kepala BPKP NO PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa bagi APIP Melakukan Peningkatan kompetensi auditor di bidang LBA-596/PW16/3/2015 15/12/2015 Probity Audit melalui Pendidikan pelatihan, pelatihan di kantor sendiri (PKS) atau workshop Probity Audit dan Membuat peraturan Bupati tentang kebijakan Probity Audit Menyusun drfat Perkada Probity Audit pada Pemerintah Barito Kuala

Sub Jumlah Output SPIP 2


LBA-599/PW16/3/2015 15/12/2015 3

2

% OUTCOME

Terbuatnya SOP Pengadaan Barang dan Jasa 1

100,00%

1

Melaksanakan Pelitahan Bimbingan Teknis terkait Probity Audit

1

Melaksanakan Pelitahan Bimbingan Teknis terkait Probity Audit dan Peraturan Bupati tentang Probity Audit

1

Tersusun Perkada Probity Audit pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 3

Capaian Output Pengawasan


100,00%

100,00%

Lampiran 3

LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TAHUN 2015 SASARAN PROGRAM MENINGKATNYA KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN K/L/P NO

KELOMPOK PENUGASAN

1 Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Sub Jumlah Output SPIP 1 2 Pembinaan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

KODE OUTPUT

3.001

Membuat daftar peta kompetensi pegawai yang dberisi LHV-311/PW16/3/2015 25/08/2015 jenjanga pendidikan, latar belakang pendidikan , diklat yang pernah diikuti, serta kebutuhan diklat bagi seluruh pegawai Membuat Rencana Aksi untuk melakukan perbaikanLBA-610/PW16/3/2015 17/12/2015 perbaikan yang diperlukan dalam meningkatnya level APIP


1

1 LHV609/PW16/3/2015

17/12/2015

1

Inspetorat Kota Banjarmasin telah berada pada level 2

Penambahan kebutuhan Auditor di Inspetorat Kabupaten Banjar

S-504/PW16/3/2015

20/11/2015

1

Bertambahnya pegawai yang bersertifikasi auditor 2

Capaian Output Pengawasan

% OUTCOME

100,00%

Meningakatan level APIP pada Inspektorat Kota Banjarmasin menuju Level 2

2

2


Membuat website/ aplikasi tampilan peta kompetensi pegawai yang termuat dalam website Inspektorat Kab Banjar Inspetorat Kota Banjarmasin telah berada pada level 2 dan telah memebuat IACM

1

1 3.002

Sub Jumlah Output SPIP 2

Jumlah Rekomendasi



100,00%

100,00%

Lampiran 4

LAMPIRAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2015 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DALAM MENCAPAI KEPUASAN LAYANAN No

Rincian Output

Satuan

Target Setahun

Realisasi Setahun

Capaian

1

Dokumen RKT

Laporan

1

1

100,00%

2

Dokumen Tapkin

Laporan

1

1

100,00%

3

Dokumen LAKIP

Laporan

1

1

100,00%

4

Laporan Budaya Kerja (semester)

Laporan

2

2

100,00%

5

Laporan GDN (bulanan)

Laporan

12

12

100,00%

6

Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu (semester)

Laporan

2

2

100,00%

7

Dokumen RKA KL (sesuai pagu)

Laporan

3

3

100,00%

8

Laporan Keuangan (bulan, semester, tahunan)

Laporan

14

14

100,00%

9

Dokumen Perencanaan Kebutuhan (tahunan)

Laporan

1

1

100,00%

10

Laporan BMN

Laporan

1

1

100,00%

11

Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester)

Laporan

2

2

100,00%

12

Laporan Kehumasan (triwulan)

Laporan

4

4

100,00%

13

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan)

Laporan

12

12

100,00%

14

Laporan Pelaksanaan PKS (Triwulan)

Laporan

4

4

100,00%

JUMLAH

60

60

100,00%

Lampiran 5

LAMPIRAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2015 TERMANFAATKANNYA ASET SECARA OPTIMAL No

Output

Rincian Output

Satuan

Target Realisasi Capaian Setahun Setahun 5 5 100% 4 4 100% 4 4 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 1 1 100% 6 6 100% 5 5 100% 3 3 100% 1 1 100% 1 1 100% 6 6 100% 8 8 100% 2 2 100% 7 7 100%

1 Tersedianya alat pengolah data BPKP

Laptop Alat Pegolah Data/Komp PC Printer Laser Printer Multifungsi Monitor Mini ITX Overhead Projector Digital Camera All In Personal Computer (PC) Printer Laser Jet Mesin Scanner PC Intel Core I7 Printer Laser Jet Eksternal Hardisk Router Tamron SP 70-300 LCD Projector/Infocus Alat Pengolah Data/Komputer PC Printer Black Laserjet Mesin scanner Notebook

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

AC 1 PK AC 1,5 PK Lemari Pakaian Mesin Cuci Televisi Tempat Tidur/Kasur Kasur Meja Makan 4 Kursi Kursi Tamu Rak Piring AC 1,5 AC 0,5 PK

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

5 3 6 5 4 4 1 6 6 7 2 2

5 3 6 5 4 4 1 6 6 7 2 2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Rehabilitasi berat rumah negara

Rehab. Rumah Jabatan Eselon Unit IV Tipe D M² Rumah Dinas Rusak Berat M² Rumah Dinas Rusak Ringan M¹ Rehab. Pagar Rumah Dinas M² Rehab. Fasilitas WC M² Rehab. Rumah Negara M² Rehab. Gedung Kantor M² Rehab. Pagar Tanah Perwakilan Unit Rehab. Pagar Rumah Dinas Banjarbaru

3

3

100%

70 50 173 8 100 100 300 1

70 50 173 8 100 100 300 1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata Capaian

100%

Lampiran 6

PENILAIAN MANDIRI SISTEM AKIP TAHUN 2015 NO

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

1

2

A. PERENCANAAN KINERJA (30%) I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%) a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) 1 Rencana Strategis (Renstra) telah disusun 2 Renstra telah memuat tujuan Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan 3 4 5 6 7 8 9

Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilannya Dokumen Renstra telah memuat sasaran Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran Dokumen Renstra telah memuat target tahunan Renstra telah menyajikan IKU Renstra telah dipublikasikan

Nilai Y/T 3

95,30% 98,89% 94,44% A Y A A Y A A C Y

b. KUALITAS RENSTRA (5%) 100,00% 10 Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil A Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program telah memenuhi kriteria ukuran 11 A keberhasilan yang baik 12 Sasaran telah berorientasi hasil A Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator 13 A kinerja yang baik 14 Target kinerja ditetapkan dengan baik A Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil 15 A program/hasil kegiatan Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra 16 A atasannya Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam 17 A kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian) c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja 18 tahunan Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai 19 dengan tahun berjalan 20 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala II. a. 1 2 3 4 5

PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun PK telah menyajikan IKU PK telah dipublikasikan Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) 6 Sasaran telah berorientasi hasil Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria 7 indikator kinerja yang baik 8 Target kinerja ditetapkan dengan baik 9 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan 10 anggaran

100,00% A A A 93,50% 90,00% Y Y C Y Y 100,00% A A A A A

Halaman 1 - 4

Lampiran 6

NO


Nilai Y/T

1

2

3

11 Dokumen PK telah selaras dengan Renstra Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak 12 kinerja/tugas fungsi) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja 13 14 c. 15 16 17 18 19

Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

B. PENGUKURAN KINERJA (25%) I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal 1 Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya 3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja 4 Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan 2

II. 5 6 7

KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik IKU telah cukup untuk mengukur kinerja IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja 8 yang baik Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya 9

10 11 12 13 14

Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran 15 16 IKU dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 17 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 18 Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah 19 dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment 20 IKU telah direviu secara berkala Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan 21 pemantauan kinerja secara berkala

A A A Y 85,00% Y A B B B 85,00% 100,00% Y A A Y 87,50% A A A B B B B B Y Y 70,83% B B B B B C

Halaman 2 - 4

Lampiran 6

NO


Nilai Y/T

1

2

3

C. PELAPORAN KINERJA (15%) I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 1 Laporan Kinerja telah disusun 2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu 3 Laporan Kinerja telah dipublikasikan 4 Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP 5 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi 6 outcome Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan 7 8 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara 9 realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber 10 daya Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian 11 sasaran kinerja instansi 12 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 13

94,38% 100,00% Y Y Y A 100,00% A A A A A A A 81,25% Y

Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan 14 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi 16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja 15

B B B

D. EVALUASI INTERNAL (10%) I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 1 Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta 2 hambatannya 3 Evaluasi program telah dilakukan 4 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan 5 Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 6 berkepentingan II. KUALITAS EVALUASI (5%) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak 7 evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB 8 Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui 9 pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang 10 dievaluasi Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 11 manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan

Halaman 3 - 4

Lampiran 6

NO


Nilai Y/T

2

3

1

12 13 14 15 16 17

Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode

III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan 18 19 20 21 22 23

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) 1 Target dapat dicapai 2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) 4 Target dapat dicapai 5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan KINERJA LAINNYA (2,5%) 7 Inisiatif dalam pemberantasan korupsi 8 Inovasi dalam manajemen kinerja 9 Penghargaan-penghargaan lainnya HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)

91,42%

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP = AA

Halaman 4 - 4

IKHTISAR EKSEKUTIF. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

Recommend Documents