Perwakilan BPKP Provinsi Riau
RINGKASAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010 A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma
penganggaran
pemerintah
yang
ditetapkan
dengan
mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. B. Analisis Pencapaian Kinerja Analisis
pencapaian
kinerja
dimaksudkan
untuk
menggambarkan
keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Instansi pemerintah melaksanakan análisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau tahun 2010 tergambar dari capaian 13 kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2010. LAKIP 2010 ini juga menjelaskan bahwa selama tahun 2010, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
1
Perwakilan BPKP Provinsi Riau
keberhasilan silan pencapaian kegiatan pengawasan khususnya tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (PKP2T T dan PKAU) namun juga didukung oleh kegiatan lainnya lainnya yang
tidak
direncanakan sebelumnya atau dikenal dikenal dengan istilah penugasan non-PKP2T. non PKP2T T
dan non PKP2T PKP T merupakan program kerja pengawasan dan
pembinaan SPIP tahunan yang menjadi core competence BPKP sebagai APIP, APIP sedangkan PKAU adalah program kerja administrasi umum yang mendukung pelaksanaan kegiatan an pengawasan. Keberhasilan pencapaian program untuk pengawasan ini juga dapat digambarkan selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2010 20 terkait realisasi output yang dihasilkan oleh kegiatan PKP2T P2T maupun non-PKP2T, non sebagai berikut: Grafik 4.1
Capaian Output PKP2T PKP dan Non-PKP PKP2T Tahun 2008 s.d. 2010 467 500 342 366
400 Jumlah Output
300
275
251
208
200 100 0
PKPT
2008 208
2009 467
2010 342
Non PKPT
275
251
366
Pada grafik di atas terlihat bahwa jumlah output PKP2T pada tahun 2010 sebanyak 342 laporan mengalami penurunan
jika
dibandingkan tahun
2009 dengan jumlah output sebanyak 467 laporan. Namun jika dibandingkan tahun 2008 dengan jumlah output sebanyak 208 laporan,, jumlah output tahun 2010 mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah output non PKP2T pada tahun 2010 sebanyak 366 laporan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2009 dengan jumlah output sebanyak 251 laporan dan tahun 2008 dengan jumlah output sebanyak 275 5 laporan. Penghitungan capaian kinerja kegiatan dikelompokkan dalam enam kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 20
2
Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2010 sebagai berikut: Tabel 4.1
Nilai
Rentang Capaian
Kategori Capaian
AA
Capaian >85%
Memuaskan
A
Capaian >75% s.d.85%
Sangat Baik
B
Capaian >65% s.d.75%
Baik
CC
Capaian <50%s.d.65%
Cukup Baik
C
Capaian <30%s.d.50%
Agak Kurang
D
Capaian <30%
Kurang
Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja ditinjau dari
pengukuran
capaian indikator kinerja keluarannya adalah sebagai berikut: 1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Program ini dilaksanakan agar tercapainya sasaran yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah. Capaian program ini diukur melalui 25 indikator kinerja keluaran, target dan realisasinya digambarkan sebagai berikut: Tabel 4.2 Indikator Kinerja Keluaran
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan
7
17
243
Laporan
28
35
125
Laporan
28
43
154
4.
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam
Laporan
29
37
129
5.
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Laporan
16
17
106
No. 1. 2.
3.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
3
Perwakilan BPKP Provinsi Riau
No.
Indikator Kinerja Keluaran
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
6.
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Laporan
1
1
100
7.
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
Laporan
7
38
543
Laporan
3
7
233
9.
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah
Laporan
6
6
100
10.
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Laporan
70
90
129
11.
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan
60
86
143
12.
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
Laporan
31
66
213
Laporan
29
29
100
Laporan
28
32
114
Laporan
8
18
225
16.
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Laporan
15
17
113
17.
Laporan hasil bimtek/ penyusunan LK BUMD
asistensi
Laporan
9
16
178
18.
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat
Laporan
11
12
109
19.
Laporan korupsi
masalah
Laporan
9
12
133
20.
Laporan hasil implementasi FCP
bimtek/asistensi
Laporan
3
1
33
21.
Kajian pengawasan
Laporan
1
2
200
22.
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Laporan
24
29
121
23.
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
Laporan
52
74
142
Laporan
2
5
250
Jumlah sosialisasi dan penerapan JFA APIP Daerah
Kegiatan
13
18
138
8.
13.
14.
15.
24. 25.
hasil
sosialisasi
bimtek
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
4
Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Program ini dinilai sangat berhasil, karena keluarannya
24 indikator kinerja
memperoleh capaian diatas 85% atau memenuhi kategori
capaian memuaskan dari 25 indikator kinerja keluaran yang ditargetkan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP Program ini dilaksanakan agar tercapainya sasaran yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Capaian program ini diukur melalui 1 indikator kinerja keluaran, target dan realisasinya digambarkan sebagai berikut: Tabel 4.3 No. 1.
Indikator Kinerja Keluaran Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
Laporan
1
1
100
Program ini dinilai sangat berhasil, karena memperoleh
capaian
diatas
85%
atau
indikator kinerja keluarannya memenuhi
kategori
capaian
memuaskan sesuai yang ditargetkan yaitu terealisasinya 1 laporan dari 1 laporan yang ditargetkan. Laporan dimaksud adalah laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Riau tahun 2009 yang dihasilkan melalui
penugasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)
Perwakilan BPKP Provinsi Riau tahun 2009.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Program ini dilaksanakan agar tercapainya sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP. Capaian program ini diukur melalui 1 indikator kinerja keluaran, target dan realisasinya digambarkan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
5
Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Tabel 4.4 No. 1.
Indikator Kinerja Keluaran
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
Unit
180
180
100
Jumlah Sarana Prasarana
Program ini dinilai sangat berhasil, karena memperoleh
capaian
diatas
85%
atau
indikator kinerja keluarannya memenuhi
kategori
capaian
memuaskan sesuai yang ditargetkan yaitu terealisasinya 180 unit sarana dan prasarana dari 180 unit yang targetkan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.5 No
Sarana dan Prasarana
Jumlah (unit)
1 2
Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Peralatan Kantor
3
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4
8
4
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan (Pembuatan Paving Blok Lingkungan Gedung Kantor) Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung (Hidrant, Genset) Pengadaan Meubelair Kantor Gedung Baru Pengadaan Alat Pengolah Data
8
5 6 7 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
1 150
1 2 1 9
6
Filename: AKUNTABILITAS KINERJA Directory: C:\Users\Resha Ganteng\Desktop Template: C:\Users\Resha Ganteng\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: Subject: Author: fauqy Keywords: Comments: Creation Date: 16/01/2011 20:04:00 Change Number: 20 Last Saved On: 21/03/2011 16:17:00 Last Saved By: Resha Ganteng Total Editing Time: 160 Minutes Last Printed On: 21/03/2011 16:28:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 6 Number of Words: 1.195 Number of Characters: 7.773 (approx.)
