BAB II
KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
A. Sejarah Ringkas Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas
melakukan
penelitian
terhadap
pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan
Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan,yang semula menjadi tugas dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah
diperlukannya
badan
atau
lembaga
pengawasan
yang
dapat
melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan
dari
unit
organisasi
pemerintah
yang
menjadi
obyek
pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.
Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU)
atau
Nota
Kesepahaman
dengan
pemda
dan
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".
Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern
Dalam
Rangka
Mewujudkan
Kesejahteraan
Rakyat
dengan
menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan
negara/daerah
serta
efisiensi
dan
efektivitas
anggaran
pengeluaran negara/ daerah, meliputi:
a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah; e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman,
ketahanan
energi,
ketahanan
pangan,
infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan; f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan
yang dapatmencegah, mendeteksi, dan
menangkal korupsi; h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
Visi, Misi, Nilai, Motto BPKP
Visi : "Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas." Misi : 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.
Motto :
"Membangun Good Governance dan Clean Government"
Gambar 2.1 Logo BPKP Sumber : www.bpkp.go.id
Makna Logo 1. Dua kurva berwarna biru dan merah, serta tulisan "bpkp" berwarna hitam merupakan
komposisi
yang
mencerminkan
kekuatan
integritas
dan
profesionalisme BPKP yang terarah pada satu tujuan, dan merupakan simbol dari ”pengetahuan, akhlak, dan semangat” yang mendasari terwujudnya kekuatan dalam kebersamaan untuk menjadi pionir yang tangguh. 2. Warna biru melambangkan pengetahuan, keandalan, dapat dipercaya, perdamaian, kebijaksanaan, dan ketenangan. 3. Warna merah melambangkan keberanian, semangat, kctegasan, keuletan, kekuatan, pionir, energi, kepemimpinan, dan kebersamaan. 4. Warna
hitam
melambangkan
pengalaman,tegas, keras, dan kokoh.
kekuatan,
keanggunan,
kecanggihan,
5. Tulisan "bpkp" dengan huruf kecil melambangkan rasa kedekatan, adanya unsur kesetaraan, low profile, rendah hati, tidak sombong, jauh dari kesan angkuh sehingga mitra kerja merasa lebih dekat dengan BPKP. 6. Huruf kecil "bpkp" yang ditulis miring ke depan memberikan gambaran bahwa BPKP selalu siap untuk berlari ke depan (sprint), sehingga selalu satu langkah lebih maju dari mitra kerja BPKP.
B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi diperlukan instansi untuk membedakan batasbatas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan
serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Sebagai masa transisi dari berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara masih mendasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Nomor Nomor KEP-06.00.00286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A) yang dibantu oleh: •
Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)
•
Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (Kabid IPP)
•
Kepala Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Kabid APD)
•
Kepala Bidang Akuntan Negara (Kabid AN)
•
Kepala Bidang Investigasi
•
Kelompok Jabatan Fungsional.
Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), dibantu empat Kepala Subbagian yaitu: •
Kepala Subbagian Keuangan
•
Kepala Subbagian Kepegawaian
•
Kepala Subbagian Umum
•
Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Sumber : www.bpkp.go.id
C.
Job Description 1.
Kepala Perwakilan Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan
keuangan
dan
pembangunan
serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan.
Berikut Produk Jasa Layanan Bagian Tata Usaha : 1. Menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif 2. Menyelenggarakan Diklat Sertifikasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 3. Pengembangan Sistem Pengolahan Data Kepegawaian (Sispedap) 4. Pengolahan Data Hasil Pengawasan (Aplikasi SIM-HP) 5. Perbantuan Pengelolaan Kearsipan 6. Perbantuan Penyusunan Barang Milik Negara (BMN) 7. Pembinaan Dalam Penertiban Pembukuan Aset Negara 8. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi
3.
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. Produk Jasa layanan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang dapat diberikan dalam bentuk audit antara lain berupa : 1. Audit Atas Laporan Keuangan dari Berbagai Entitas /Instansi 2. Audit Operasional Atas Program dan Kegiatan Operasional Instansi/Entitas Tertentu 3. Audit Kinerja atas Berbagai Instansi /Entitas Serta Program Tertentu 4. Audit Atas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Instansi Pemerintah 5. Audit Untuk Tujuan Tertentu Baik Yang Bersifat Mandatory atas Dasar Permintaan Produk Jasa layanan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang dapat diberikan kepada seluruh Instansi Pusat di Provinsi Sumatera Utara, antara lain berupa : 1. Evaluasi Atas Berbagai Kebijakan program dan kegiatan tertentu 2. Asistensi dan Pendampingan Untuk Berbagai Tujuan
3. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah 4. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Instansi dan Sistem Akuntansi BMN 5. Penyusunan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah dan atau Program Pemerintah 6. Survey Monitoring,Verifikasi Untuk Tujuan Tertentu 7. Perumusan Sistem Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) pada Berbagai Instansi Pemerintah maupun pada Perguruan Tinggi (Good University Governance) 8. Pembinaan SPIP
4.
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan. Produk Jasa layanan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) yang dapat diberikan kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dan atau layanan per Satker (SKPD) yang ada di Provinsi Sumatera Utara, antara lain berupa fasilitasi/asistensi penyusunan : 1. SIMDA (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda 2. Pengelolaan dan Inventarisasi Aset Daerah ( BMD ) 3. SAKIP dan LAKIP Pemerintah Daerah
4. Penetapan Kinerja (Penja) Pemerintah Daerah dan RKT 5. RPJMD dan RKPD 6. LKPJ, LKPJ-AMJ dan LPPD 7. Database dan Profile Pemerintah Daerah dan SKPD 8. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) 9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 10. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah 11. Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) 12. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 13. Evaluasi atas SPI Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Bimbingan Teknis sebagai narasumber kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah 15. Pendampingan pada saat Audit BPK dan tindak lanjut. 16. Pembinaan SPIP 17. Probity Audit 18. Evaluasi Pelayanan Publik
5.
Bidang Akuntan Negara Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,
program,
dan
pelaksanaan
pemeriksaan
serta
evaluasi
pelaksanaan Good Corporate Governance dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang
didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. Dalam rangka Mewujudkan Good Coorporate Gevernance(GCG) pada BUMN/D Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera UtaraMemberikan Pelayanan/Jasa berupa: 1. Sosialisasi GCG 2. Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi GCG 3. Asistensi/Bimbingan
Teknis
Implementasi
Key
Performance
Indicators (KPI) 4. Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Resiko 5. Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Pengendalian Intern Perusahaan 6. Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Teknologi Informasi 7. Asistensi /Bimbingan Teknis Implementasi Asset Manajemen, SIA PDAM dan Penyusunan Corporate Plan 8. Asistensi /Bimbingan Teknis Manual Akuntansi 9. Asistensi /Bimbingan Teknis Persipan BLUD 10. Asistensi/ Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 11. Asistensi /Bimbingan Teknis Jasa Manajemen Lainnya 12. Audit dan Lainnya
6.
Bidang Investigasi
Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
a. Pilar Investigatif / Represif Pilar Investigatif yaitu kegiatan Bidang Investigasi yang bersifat pendeteksian, pengungkapan, serta penindakan kejadian berindikasi KKN antara lain melalui : 1. Audit Investigatif terhadap kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi yang berasal dari pengembangan audit reguler, tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, permintaan instansi penyidik (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dan permintaan instansi lainnya seperti pemda. 2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka membantu instansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan). 3. Penugasan Perbantuan melalui pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan dan perbantuan tenaga auditor kepada instansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan).
b. Pilar Pre-emptif / Edukatif
Pilar
Pre-emptif/Edukatif
yaitu
usaha
untuk
meningkatkan
kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi, antara lain melalui sosialisasi program anti korupsi kepada kelompok masyarakat tertentu secara sistematis. Selama tahun 2012 Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan sosialisasi sebanyak 8 (delapan) kali dan pada tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) kali. Sosialisasi ini meliputi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dan Fraud Control Plan (FCP) atau Program Anti Korupsi pada focus group Mahasiswa, penerima bantuan dana BOS serta pada dinas dan instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara
c. Pilar Preventif Pilar Preventif yaitu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan terciptanya kondisi yang kondusif terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain: 1. Pengembangan sistem pengendalian intern yang dirancang khusus untuk mencegah korupsi. 2. Evaluasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan.
7.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
D.
Jaringan Kegiatan
Kegiatan BPKP dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu: 1. Audit 2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi 3. Pemberantasan KKN, dan 4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Audit Kegiatan audit mencakup •
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
•
Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan Usaha Lainnya
•
Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
•
Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
•
Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
•
Dana Off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang terkait
•
Dana Off Balance Budget pada Departemen/LPND
•
Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan
•
Audit Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya
•
Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan
Konsultasi, asistensi dan evaluasi Di bidang konsultasi, asistensi dan evaluasi, BPKP berperan sebagai konsultan bagi para stakeholders menuju tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Pemberantasan Korupsi
Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi Pemberntasan Korupsi. BPKP tergabung dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) bersama-sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya) Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.
E.
Kinerja Kegiatan Terkini Setiap instansi maupun perusahaan mempunyai rancangan kinerja
yang dilakukan setiap periodenya. Setiap kinerja yang dilakukan tentunya memiliki tujuan masing-masing. Adapun kinerja usaha terkini Badan Pusat Statistik Kota Medan berdasarkan tujuannya adalah: Fungsi Audit Beberapa tugas penting di bidang pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama ini, antara lain : 1.
Audit ketaatan dan audit operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah;
2.
Audit keuangan, audit operasional, dan audit kinerja terhadap BUMN/BUMD/BHMN
dan
Pertamina
beserta
anak
Perusahaannya; 3.
Audit keuangan terhadap bantuan/pinjaman luar negeri;
4.
Investigasi terhadap penyimpangan keuangan negara/daerah ;
5.
Audit terhadap Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6.
Audit atas permintaan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk Dana PKPS BBM, Pendataan dan Penyaluran Bantuan bagi
Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Pulau Nias Sumatera Utara; 7.
Audit
Dana
Dekonsentrasi
dan
Optimalisasi
Pemanfaatan
Gedung/Kantor dan Tanah Milik Negara; 8.
Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Daerah atas permintaan Instansi Penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan untuk membantu mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya.
Fungsi Non Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Sumatera Utara. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong terwujudnya good governance, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara harus mampu menjawab pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Pembinaan Dan Pengembangan JFA Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor.
Sebagai kepanjangan tangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga berperan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pembina JFA, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan teknis para auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi secara berkelanjutan. Diklat yang diberikan dapat dikelompokkan ke dalam diklat teknis dan diklat sertifikasi serta pelaksanaan diklat / Pelatihan Kantor Sendiri dengan uraian sebagai berikut: 1. Diklat teknis adalah jenis diklat yang diberikan kepada para auditor BPKP dan auditor APIP lain dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pengawasan dan kemampuan penunjang lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan beberapa Perwakilan BPKP lain di Sumatera.
2. Diklat Sertifikasi Program dengan tujuan untuk peningkatan profesionalisme para auditor yang dilaksanakan dengan melalui diklat sertifikasi JFA secara berjenjang sesuai dengan latar belakang pendidikan, golongan/pangkat dan peran dalam penugasan. Diklat sertifikasi JFA yang dilaksana telah diikuti oleh sebagian besar PFA yang ada di 25 Inspektorat/Bawaskab/kota se Provinsi Sumatera Utara. Selain melaksanakan diklat sertifikasi sesuai dengan Kalender
Diklat Pusdiklatwas BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan diklat sertifikasi JFA dengan dana mandiri dari Inspektorat/ Bawaskab/kota se Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan, Sosial, Olahraga dan Seni Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi formalnya, pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga melakukan fungsi sosial kemasyarakatan, olah raga dan seni untuk menjaga kebersamaan antara pegawai tetap terjaga karena bagaimanapun juga kebersamaan adalah salah satu faktor penting dalam sebuah team work. Ada beberapa wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, olah raga dan seni yaitu : 1.
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sebagai bagian dari KORPRI Unit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, pegawai selalu berperan aktif mengikut seluruh kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh KORPRI seperti, upacaraupacara bendera,kegiatan olahraga,seni dan sosial (sunatan massl, donor darah dan kunjungan ke panti asuhan,panti jompo) yang selalu diselenggarakan setiap kali memperingati hari ulang tahun BPKP dan hari-hari besar lainnya.
2.
Persekutuan Kristen Persekutuan Kristen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara aktif mengadakan kebaktian bulanan bagi anggotanya.
3.
Badan Amalan Islam aktif mengadakan kegiatan pengajian bulanan, memperingati hari-hari besar agama Islam bagi anggotanya. Untuk
memudahkan anggotanya melakukan ibadah sehari-hari, dilingkungan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah berdiri sebuah mushalla. 4.
Perkumpulan
Karyawati
'SRIKANDI'
adalah
wadah
kegiatan
karyawati Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Srikandi yang beranggotakan
seluruh
karyawati
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Sumatera Utara melaksanakan kegiatan yang mendorong karyawati agar lebih bersemangat dalam bekerja, meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. 5.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memiliki Klub Badminton 'SPIRIT GATSU 55' sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat para pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Jadual latihan dua kali dalam seminggu yaitu tiap hari Senin dan Rabu di Lapangan Badminton Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
F.
Rencana Kegiatan Rencana kegiatan yang dirancang oleh Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan kegiatannya, namun terdapat peningkatan mutu dan kualitas yang ditargetkan. Adapun rencana kegiatan tersebut adalah : 1. Meningkatkan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peningkatan Penciptaan aparatur yang bersih, berkualitas, dan bertanggung jawab 3. Peningkatan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, auditabel dan akuntabel.
