BAB II PROFIL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA A. Sejarah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PEMPROVSU) Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan.
5 Universitas Sumatera Utara
Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Visi dan Misi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PEMPROVSU). a.
Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.
b.
Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
1.
Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompetensi tinggi.
2.
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
3.
Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
6 Universitas Sumatera Utara
4.
Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5.
Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).
Lambang Provinsi Sumatera Utara
Makna Lambang
1.
Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi
Sumatera
Utara
melawan
imperialisme/kolonialisme,
feodalisme, dan komunisme. 2.
Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
3.
Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "Sumatera Utara", melambangkan daerah yang indah, permai, masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
7 Universitas Sumatera Utara
4.
Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi, menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan di mana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta kedamaian dan pembela keadilan.
5.
Bukit Barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan dan kegotongroyongan yang dinamis.
8 Universitas Sumatera Utara
B. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara GUBERNUR WAKIL GUBERNUR
STAF AHLI GUBERNUR
SEKRETARIS DAERAH
Bid. Ekonomi, SDA dan Keuangan Bid. Hukum dan Pemerintahan
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN ASET
ASISTEN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Bid. Kesehatan dan Pendidikan Bid. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Bid. Pertanahan dan Aset
LEMBAGA TEKNIS DAN LEMBAGA LAIN
DINAS DAERAH
- Badan Kepegawaian Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat - Badan Ketahanan Pangan - Badan Lingkungan Hidup - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa - Badan Penanaman Modal dan Promosi - Badan Pendidikan dan Pelatihan - Badan Penelitian dan Pengembangan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi - Inspektorat - Kantor Penghubung - Rumah Sakit Jiwa Daerah - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Tabel 2.1 Struktur Kehutanan - Badan Pelayanan Perijinan Terpadu - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
- Dinas Bina Marga - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Kehutanan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Kesehatan - Dinas Kesejahteraan dan Sosial - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Penataan Ruang dan Permukinan - Dinas Pendapatan - Dinas Pendidikan - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air - Dinas Perhubungan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Perkebunan - Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas Pertaniaian - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Tenagan Kerja dan Transmigrasi
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DEWAN DAN SEKRETARIAT DAERAH - Biro Administrasi Pembangunan - Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial - Biro Hukum - Biro Keuangan - Biro Organisasi - Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama - Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB - Biro Pemerintahan Umum - Biro Perekonomian - Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset - Biro Umum - Sekretariat DPRD SU
Organisasi Pemprovsu
9 Universitas Sumatera Utara
C. Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD
No. 1.
Bidang Tugas
Badan
Pengadaan,
pembinaan,
pengembangan
Kepegawaian
pemberdayaan, mutasi, informasi kepegawaian.
dan
Daerah 2.
Badan Kesatuan
Pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa,
Bangsa, Politik dan
kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam
Perlindungan
negeri dan perlindungan masyarakat.
Masyarakat 3.
Badan Ketahanan
Ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan
Pangan
akses pangan, konsumsi, mutu dan keamanan pangan.
4.
Badan Lingkungan
Pengkajian
Hidup
pengendalian
tata
lingkungan
pencemaran
dan
Amdal,
lingkungan
dan
pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan. 5.
Badan Pelayanan
Pelayanan administrasi di bidang perijinan secara
Perijinan Terpadu
terpadu
dengan
prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 6.
Badan
Pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan
Pemberdayaan
sosial
Masyarakat dan
pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan
Pemerintahan Desa
teknologi tepat guna.
budaya,
usaha
ekonomi
masyarakat,
10 Universitas Sumatera Utara
No.
SKPD
7.
Badan Penanaman
Bidang Tugas
Pengembangan
investasi,
promosi,
pelayanan,
Modal dan Promosi pengawasan, dan pengendalian. 8.
Badan
Dukungan teknis administratif dan operasional di
Penanggulangan
bidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat,
Bencana Daerah
pra
bencana,
pasca
bencana,
restrukturisasi,
penanggulangan, dan hubungan antar lembaga. 9.
Badan Pendidikan
Pengkajian, pendidikan pelatihan teknis, fungsional,
dan Pelatihan
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan umum.
10.
Badan Penelitian
Pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya,
dan Pengembangan
ekonomi dan pembangunan, sumber daya alam dan maritime.
11.
Badan Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan
Pembangunan
keuangan, sumber daya manusia, sosial budaya, tata
Daerah
ruang dan pengelolaan lingkungan, sarana dan prasarana, pengendalian,evaluasi, monitoring dan statistik.
12.
13.
Badan
Pengelolaan bahan pustaka dan deposit daerah,
Perpustakaan,
layanan perpustakaan dan teknologi informasi,
Arsip, dan
pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
Dokumentasi
perpustakaan dan arsip daerah.
Biro Administrasi
Evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan
Pembangunan
pengendalian pelaksanaan pembangunan.
11 Universitas Sumatera Utara
No. 14.
15.
SKPD
Bidang Tugas
Biro Bina
Kesehatan
dan
tenaga
Kemasyarakatan
kebudayaan, pemuda dan olahraga, pembinaan
dan Sosial
sosial dan kehidupan beragama.
Biro Hukum
Penyuluhan
hukum,
kerja,
pendidikan,
peraturan
perundang-
undangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum. 16.
Biro Keuangan
Perbendaharaan, anggaran, kas daerah, akuntansi, dan pembinaan anggaran kabupaten/kota.
17.
Biro Organisasi
Pemerintahan provinsi
di
dan/atau bidang
kewenangan
otonomi
administrasi/ketatausahaan,
kelembagaan pementapan ketatalaksanaan umum, analisis jabatan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
18.
19.
Biro Otonomi
Pendapatan
daerah,
Daerah dan
daerah, fasilitasi kerjasama dan penyelenggaraan
Kerjasama
otonomi daerah.
Biro Pemberdayaan Pengarus-utamaan hidup
hubungan
gender, perempuan,
pengembangan
perlindungan
dan
perlindungan
dan
Perempuan, Anak,
kualitas
dan KB
kesejaheraan anak, dan keluarga sejahtera dan berencana.
20.
Biro Pemerintahan
Ketertiban
umum,
perlindungan
masyarakat,
Umum
kawasan khusus, dan pertanahan, serta perangkat wilayah.
12 Universitas Sumatera Utara
No.
SKPD
Bidang Tugas
21.
Biro Perekonomian
Pengembangan sumber daya alam, pengembangan urusan ekonomi daerah, pengembangan distribusi, industri dan perdagangan, pengembangan produksi pangan dan agrobisnis.
22.
23.
Biro Perlengkapan
Pengadaan, analisis, kebutuhan dan pengelolaan
dan Pengelolaan
aset, distribusi, penyimpanan, penghapusan, dan
Aset
perawatan.
Biro Pemerintahan
Ketertiban
Umum
kawasan khusus dan pertanahan,serta perangkat
umum,
perlindungan
masyarakat,
wilayah. 24.
Dinas Bina Marga
Pengaturan dan evaluasi, pembinaan, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan kebinamargaan.
25.
Dinas Kebudayaan
Pembinaan seni budaya, sejarah, kepurbakalaan,
dan Pariwisata
pemasaran pariwisata, obyek wisata, dan usaha pariwisata.
26.
Dinas Kehutanan
Inventarisasi, penatagunaan dan pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan hutan.
27.
Dinas Kelautan dan Perikanan
budidaya,
Perikanan
dan
pengawasan
perikanan
pengendalian
tangkap,
sumber
daya
perikanan dan kelautan, dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
13 Universitas Sumatera Utara
SKPD
No. 28.
Dinas Kesehatan
Bidang Tugas
Pembinaan
pengendalian
masalah
kesehatan,
pengembangan sumber daya manusia, dan jaminan kesehatan. 29.
30.
Dinas
Potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan
Kesejahteraan
sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan
Sosial
dan jaminan sosial.
Dinas Komunikasi
Aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan
dan Informatika
kelembagaan, sarana komunikasi, diseminasi, pos, telekomunikasi, data, informasi, dan bina media masa.
31.
Dinas Koperasi dan UKM
32.
33.
Dinas Pemuda dan
Pengendalian pelaporan dan evaluasi, pembinaan
Olahraga
kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana.
Dinas Pendapatan
Pajak kenderaan bermotor dan kenderaan di atas air, pajak
air
dan
pajak
lainnya,
retribusi
dan
pendapatan lainnya. 34.
Dinas Pendidikan
Pendidikan dasar, pendidikan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal, informal, dan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan luar sekolah.
35.
Dinas Pengelolaan
Rancang bangun, pembangunan dan rehabilitasi,
Sumber Daya Air
operasi dan pemeliharaan, dan bina manfaat.
14 Universitas Sumatera Utara
No.
SKPD
Bidang Tugas
36.
Dinas Perhubungan
Perhubungan darat, laut, udara, dan sarana dan prasarana.
37.
Dinas Perindustrian Perindustrian dan perdagangan. dan Perdagangan
38.
Dinas Perkebunan
Produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha
tani
perkebunan
dan
sarana
usaha
perkebunan. 39.
40.
Dinas
Pertambangan umum, geologi dan sumber daya
Pertambangan dan
mineral, listrik, dan pemanfaatan energi dan gas
Energi
bumi.
Dinas Pertanian
Bina
tanaman
pangan,
bina
holtikultura.
Pengelolaan lahan, air dan sarana, dan bina usaha tani. 41.
Dinas Peternakan
Sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak,
dan Kesehatan
kesehatan hewan, dan pembinaan usaha peternakan.
Hewan 42.
Dinas Tata Ruang
Penataan
ruang,
dan Pemukiman
permukiman,
tata
pembinaan bangunan
perumahan dan
dan
konstruksi,
penyehatan lingkungan kepenataan ruang dan pemukiman. 43.
Dinas Tenaga
Tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan
Kerja dan
dan ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
Transmigrasi
15 Universitas Sumatera Utara
No.
SKPD
Bidang Tugas
44.
Inspektorat Daerah
Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
45.
Kantor Perwakilan
Hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat
Jakarta
dan pelayanan, fasilitasi promosi dan informasi.
46.
Kesbang Linmas
47.
Rumah Sakit Jiwa
Ppengkajian dan pengembangan, pelayanan medis, perawatan, dan penunjang medis.
48.
Satuan Polisi
Ketenteraman dan ketertiban umum, operasional
Pamong Praja
dan pengawasan, hubungan antar lembagfa dan pengawasan serta penyidikan dan pengusutan penegakan produk hukum daerah Provinsi.
49.
Sekretariat Badan
Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 50.
Sekretariat Komisi
Dukungan
teknis
operasional
Penyiaran
administratif kepada KPI Daerah.
dan
pelayanan
Indonesia Daerah 51.
Sekretariat
Dukungan teknis operasional dan administrasi
KORPRI Provinsi
kepada Pengurus KORPRI Provinsi.
16 Universitas Sumatera Utara
SKPD
No. 52.
Sekretaris Daerah
Bidang Tugas
Hukum,
kelembagaan
pemberdayaan
perangkat
perempuan,
daerah,
pemerintahan,
perekonomian dan pembangunan, perencanaan, kesejahteraan sosial, dan aset; dan pelayanan administrasi kerjasama
umum, kepada
keuangan, seluruh
kepegawaian,
perangkat
daerah
provinsi, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 53.
Sekretaris DPRD
Persidangan dan risalah, informasi,
protokol,
hukum dan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sumber : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara D. Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1.
Kewenangan Pemerintah Provinsi Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi meliputi: a.
Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b.
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.
Penyediaan sarana dan prasarana umum;
e.
Penanganan bidang kesehatan;
f.
Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
g.
Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
17 Universitas Sumatera Utara
h.
Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i.
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
j.
Pengendalian lingkungan hidup;
k.
Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
l.
Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan Provinsi Sumatera Utara; n.
Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
o.
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota.
2. Hak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai hak: a.
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
b.
Memilih pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara;
c.
Mengelola aparatur daerah Provinsi Sumatera Utara;
d.
Mengelola kekayaan daerah Provinsi Sumatera Utara;
e.
Memungut pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara;
f.
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah Provinsi Sumatera Utara;
18 Universitas Sumatera Utara
g.
Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
h.
Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
3.
Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a.
Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
b.
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c.
Mengembangkan kehidupan demokrasi;
d.
Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e.
Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f.
Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g.
Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h.
Mengembangkan sistem jaminan sosial;
i.
Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j.
Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k.
Melestarikan lingkungan hidup; dan
l.
Mengelola administrasi kependudukan;
m. Melestarikan nilai sosial budaya; dan n.
Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
19 Universitas Sumatera Utara
E. Fungsi Pokok Lainnya 1.
Manajemen Kepegawaian Daerah Sejalan
dengan
kebijakan
desentralisasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan, ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah, dan ada sebagian lain yang diserahkan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian Daerah. Kewenangan pengelolaan pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. 2. Penetapan Peraturan Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain
20 Universitas Sumatera Utara
untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Pembangunan Daerah Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian
pembangunan.
Untuk
itu
perlu
disusun
perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana jangka menengah (jangka waktu 5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (jangka waktu 1 tahun). Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 4. Manajemen Keuangan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaian dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan
21 Universitas Sumatera Utara
retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumbe-rsumber pendapatan lain yang sah. Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakilnya adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan uang daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundangundangan. Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. 5. Pengelolaan Barang Daerah Barang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kebutuhan daerah dan dari hasil analisis mutu barang, usia pakai serta nilai ekonomisnya, barang milik daerah bisa saja dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan.
22 Universitas Sumatera Utara
