10
BAB II PROFIL INSTANSI
2.1
Sejarah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
2.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.
10
11
Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/PEM/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. 2.1.2 Tonggak Sejarah 1854
Gouvernement van Sumatra, ibukotanya di Medan
1948
Berdiri Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan
1949
Dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur
1950
Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur digabungkan kembali sebagai Provinsi Sumatera Utara
1956
Berdiri Provinsi Aceh, dengan wilayahnya sebahagian dari Provinsi Sumatera Utara
12
2.1.3
Visi, Misi, dan Makna Lambang Provinsi Sumatera Utara Visi Provinsi Sumatera Utara “Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera” Misi Provinsi Sumatera Utara a. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompetensi tinggi. b. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. c. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. d. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. e. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).
13
Makna Lambang Setiap provinsi tentunya memiliki suatu identitas ataupun ciri khas tertentu. Lambang merupakan cermin bagi suatu provinsi sehingga membedakan dengan provinsi lainnya.
Sumber : www.sumutprov.go.id (2015)
Gambar 2.1 Lambang Provinsi Sumatera Utara a.
Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, melambangkan kebulatan tekad perjuangan
rakyat
Provinsi
Sumatera
Utara
melawan
imperialisme/kolonialisme, feodalisme, dan komunisme. b.
Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
c.
Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "Sumatera Utara", melambangkan
14
daerah yang indah, permai, masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah. d.
Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi, menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan di mana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta kedamaian dan pembela keadilan.
e.
Bukit Barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan
yang
berkepribadian
luhur,
bersemangat
persatuan dan kegotong-royongan yang dinamis.
2.2
Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Setiap organisasi atau perusahaan ataupun instansi pasti mempunyai
cita - cita yang berorientasi pada tujuannya. Hal ini tertuang dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dimana dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat tercipta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya. Dengan demikian, setiap anggota dapat mengetahui kedudukan, tugas, dan
tanggung
jawabnya
serta
batas
wewenang
masing-masing
dalam
melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan ataupun instansi.
15
Di bawah ini adalah struktur organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Tabel 2.1 Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara JABATAN
NAMA H. Gatot Pujo Nugroho, S.T.,
Gubernur Provsu
M.Si.
Wakil Gubernur Provsu
Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.
Sekretaris Daerah Provsu
Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si. (Pelaksana Harian)
Plt. Sekretaris Daerah Provsu
Hasiholan Silaen, S.H.
Asisten
Hasiholan Silaen, S.H.
Pemerintahan SETDAPROVSU
Asisten Perekonomian dan
Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si.
Pembangunan SETDAPROVSU H. Zulkarnain, S.H., M.Si. Asisten Kesejahteraan Sosial SETDAPROVSU
16
Lanjutan
Tabel 2.1
Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara JABATAN
NAMA
Asisten Administrasi Umum dan Drs. H. Mhd Fitriyus, S.H., M.S.P Aset SETDAPROVSU Staf Ahli Gubernur Bid. Pemberdayaan Masyarakat dan
Dr. H. Asren Nasution, M.A.
Penanggulangan Kemiskinan Staf Ahli Gubernur Bid. Hukum Ferlin H. Nainggolan, SH dan Pemerintahan Staf Ahli Gubernur Bid. Ir. H. Aspan Sofian, M.M. Pendidikan dan Kesehatan Staf Ahli Gubernur Bid. Ekonomi, Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.Si SDA, dan Keuangan Staf Ahli Gubernur Bid. Drs. Robetson Pertanahan dan Asset Inspektur
H. Hasban Ritonga, SH
Sekretaris DPR
Drs. Randiman Tarigan, M.A.P.
Kepala SATPOL PP PROVSU
Drs. Zulkifli Taufik, SH, M.Hum
17
Lanjutan
Tabel 2.1
Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara JABATAN
NAMA
Kepala Biro Pemerintahan H. Nouval Makhyar, SH Umum SETDAPROVSU Kepala Biro Otonomi Daerah dan
Drs. Jimmy Parajohan
Kerjasama SETDAPROVSU
Pasaribu, M.A.P. H. Sulaiman Hasibuan, S.H.,
Kepala Biro Hukum SETDAPROVSU M.Si. Kepala Biro Organisasi SETDAPROVSU
Drs. Onechesi Zega, MM
Kepala Biro Perekonomian Drs. Bondaharo SETDAPROVSU Kepala Biro Administrasi Pembangunan Ir. Ibnu Sri Hutomo SETDAPROVSU Kepala Biro Kemasyarakatan dan Sosial
Drs. H. Muhammad Yusuf,
SETDAPROVSU
M.M.
Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan,
Drg. Iis Faizah Hanum,
Anak dan KB SETDAPROVSU
M.Kes.
Kepala Biro Umum SETDAPROVSU
Drs. Alia Gani Manurung
18
Lanjutan
Tabel 2.1
Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara JABATAN NAMA Kepala Biro Keuangan SETDAPROVSU
Drs. H. Ahmad Fuad, M.Si
Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Syahfruddin, S.H., M.Hum. Aset SETDAPROVSU Kepala BAPPEDA PROVSU
DR. Drs. Arsyad, MM
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Drs. Eddy Syofian, M.A.P. Perlindungan Masyarakat PROVSU Kepala Badan Pendidikan dan
Prof. Dr. Zainuddin, S.T.,
Pelatihan PROVSU
M.Pd.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Ir. H. Purnama Dewi, M.M. Promosi PROVSU Kepala Badan Lingkungan Dr. Ir. Hj. Hidayati, M.Si Hidup PROVSU Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip
Hasangapan Tambunan,
Daerah PROVSU
S.Pd., M.Si.
Kepala Badan Penelitian dan Ir. H. Alwin Sitorus, M.Si Pengembangan PROVSU
19
Lanjutan
Tabel 2.1
Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara JABATAN
NAMA
Kepala Badan Kepegawaian Pandapotan, S.H. Daerah PROVSU Kepala Badan Koordinasi Pertanian, Ir. Bonar Sirait, M.Si. Perikanan dan Kehutanan PROVSU Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Drs. Amran Uteh, M.A.P. dan Pemerintahan Desa PROVSU Kepala Badan Ketahanan Ir. Suyono, M.M. Pangan PROVSU Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Dr. Sarmadan Hasibuan, S.H.,
Terpadu PROVSU
M.M.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Ir. H. Saleh Siregar, M.Si. Daerah PROVSU Direktur Rumah Sakit Jiwa
Dr. Chandra Syafe’i, Sp.OG
Direktur Rumah Sakit Haji Daerah Dr. Diah Retno. W. Ningtyas PROVSU
20
Kepala Dinas Kehutanan PROVSU Lanjutan
Ir. Halen Purba, M.M.
Tabel 2.1
Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara JABATAN Kepala Dinas Pertanian PROVSU
NAMA Ir. Moh Roem, M.Si.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Drh. Parmohonan Lubis Hewan PROVSU Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Ir. Dinsyah, M.M. Air PROVSU Dr. R. Roro Siti Hatati Surjantini, Kepala Dinas Kesehatan PROVSU M.Kes. Kepala Dinas Perindustrian dan H. Bidar Alamsyah Perdagangan PROVSU Kepala Dinas Penataan Ruang dan Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si. Permukiman PROVSU
Kepala Dinas Perhubungan PROVSU
Anthony Siahaan, S.E., Atd., M.T.
Kepala Dinas BinaMarga PROVSU
Ir. H. M. Armand Effendy Pohan, M.Si.
Kepala Dinas Tenaga Kerja &
Drs. Bukit Tambunan, M.AP
21
TransmigrasiPROVSU
Lanjutan Tabel 2.1 Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara JABATAN
NAMA
Kepala Dinas Komunikasi dan
Drs. Jumsadi Damanik, S.H.,
Informatika PROVSU
M.Hum.
Kepala Dinas Perkebunan PROVSU
Ir. Herawaty N., M.M.A.
Kepala Dinas Pendapatan PROVSU
Rajali, S.Sos., M.S.P.
Kepala Dinas Pemuda dan
H. Baharuddin Siagian, S.H.,
Olahraga PROVSU
M.Si.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PROVSU Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PROVSU Kepala Dinas Pertambangan dan Energi PROVSU Kepala Dinas Pendidikan PROVSU Kepala Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah PROVSU Sekretaris KORPRI PROVSU
Zonny Waldi, S.Sos., M.M.
Drs. Elisa Marbun
Ir. Eddy Sahputra Salim, M.Si.
Drs. Masri, M.Si.
Drs. Muhammad Zein, M.Si.
Hj. Nurlela, SH, M.AP
22
Kepala Kantor Perwakilan Jakarta
Drs. Nursalim Affan Hsb, M.Si
Sumber : Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara (2015)
2.3 Uraian Pekerjaan (Job Description) Berikut ini peneliti akan menguraikan tugas dan tanggung jawab, serta wewenang bagian-bagian penting dalam struktur organisasi di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Tugas dan Wewenang Gubernur a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda); c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah Provinsi Sumatera Utara; f. Mewakili daerah Provinsi Sumatera Utara di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tugas dan Wewenang Wakil Gubernur a. Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara;
23
b. Membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota; d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara; e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur; dan f. Melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan. Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara; g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah Provinsi Sumatera Utara;
24
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara; j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah Provinsi Sumatera Utara dan semua perangkat daerah; k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara; l. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah (disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sekali dalam satu tahun) sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai bahan pembinaan; m. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD Sumatera Utara; dan n. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat. Tugas dan Kewajiban Sekretaris Daerah Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Utara. Fungsi Sekretaris Daerah 1. Menyusun kebijakan pemerintah daerah. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
25
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. 5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. Melakukan pengamatan terhadap administrasi hokum dan administrasi pemerintahan di daerah; b. Melakukan analisis, pengkajian, observasi, dan telaahan di bidang penegakkan hokum, administrasi pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, pembinaan disiplin aparatur, kependudukan, perbatasan, dan lain-lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; c. Menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya; d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; f. Melakukan rapat-rapat internal sesuai bidang tugas dan fungsinya; g. Melakukan dan membina administrasi internal; h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; dan
26
i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kesehatan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Melakukan pengamatan terhadap pengembangan pendidikan dan kesehatan di daerah; b. Melakukan analisis, pengkajian, observasi, dan telaahan di bidang pelayanan dasar pendidikan, sarana prasarana, kurikulum, tenaga kependidikan dan kesehatan, penyakit menular, para medis di daerah, dan lain-lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; c. Menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; f. Melakukan rapat-rapat internal sesuai bidang tugas dan fungsinya; g. Melakukan dan membina administrasi internal; h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; dan i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
27
Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Keuangan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Staf
Ahli
Gubernur
Bidang
Ekonomi,
Sumber
Daya
Alam
dan
Keuanganmenyelenggarakan fungsi : a. Melakukan pengamatan terhadap pengembangan perekonomian, Sumber Daya Alam, dan administrasi keuangan di daerah; b. Melakukan
analisis,
pengkajian,
observasi,
dan
telaahan
di
bidang
pengembangan perekonomian, perkoperasian, perbankan, dan Sumber Daya Alam, pertanian, kehutanan, perikanan, pternakan, pariwisata, kelautan serta sistem adiministrasi keuangan di daerah, dan lain-lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; c. Menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; f. Melakukan rapat-rapat internal sesuai bidang tugas dan fungsinya; g. Melakukan dan membina administrasi internal; h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; dan i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
28
Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Staf Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinanmenyelenggarakan fungsi : a. Melakukan pengamatan terhadap keadaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah; b. Melakukan analisis, pengkajian, observasi, dan telaahan di bidang peningkatan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, masyarakat daerah pesisir di daerah, dan lain-lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; c. Menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; f. Melakukan rapat-rapat internal sesuai bidang tugas dan fungsinya; g. Melakukan dan membina administrasi internal; h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; dan i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
29
Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Bidang Pertanahan dan Aset Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Staf Ahli Gubernur Bidang Pertanhan dan Asetmenyelenggarakan fungsi : a. Melakukan pengamatan terhadap hak atas pertanahan, dan aset di daerah; b. Melakukan analisis, pengkajian, observasi, dan telaahan terhadap keadaan pertanahan, peruntukan tanah, tata ruang dan pemanfaatan dan pengamanan aset di daerah, dan lain-lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; c. Menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris ;aerah sesuai tugas dan fungsinya; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya; f. Melakukan rapat-rapat internal sesuai bidang tugas dan fungsinya; g. Melakukan dan membina administrasi internal; h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Gubernur, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya; dan i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
30
Tabel 2.2 Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
SKPD
Bidang Tugas
Badan Kepegawaian
Pengadaan, pembinaan, pengembangan dan
Daerah
pemberdayaan, mutasi, informasi kepegawaian.
Badan Kesatuan Bangsa,
Pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa,
Politik dan Perlindungan
kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam
Masyarakat
negeri dan perlindungan masyarakat. Ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan
Badan Ketahanan Pangan
akses pangan, konsumsi, mutu dan keamanan pangan.
Badan Lingkungan Hidup
Pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tepat guna.
Badan Penanaman Modal dan Promosi
Pengembangan investasi, promosi, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dukungan teknis administratif dan operasional di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana, restrukturisasi, penanggulangan, dan hubungan antar lembaga.
31
Lanjutan Tabel 2.2 Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara SKPD
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Tugas
Pengkajian, pendidikan pelatihan teknis, fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan umum. Pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial
Badan Penelitian dan Pengembangan
budaya, ekonomi dan pembangunan, sumber daya alam dan maritime.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan keuangan, sumber daya manusia, sosial budaya, tata ruang dan pengelolaan lingkungan, sarana dan prasarana, pengendalian,evaluasi, monitoring dan statistik.
Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi
Pengelolaan bahan pustaka dan deposit daerah, layanan perpustakaan dan teknologi informasi, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan perpustakaan dan arsip daerah.
Biro Administrasi Pembangunan
Evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial
Kesehatan dan tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pembinaan sosial dan kehidupan beragama..
Biro Hukum
Penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum.
32
Lanjutan Tabel 2.2 Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara SKPD
Bidang Tugas
Biro Keuangan
Perbendaharaan, anggaran, kas daerah, akuntansi, dan pembinaan anggaran kabupaten/kota.
Biro Organisasi
Pemerintahan dan/atau kewenangan otonomi provinsi di bidang administrasi/ketatausahaan, kelembagaan pementapan ketatalaksanaan umum, analisis jabatan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Pendapatan daerah, hubungan pengembangan daerah, fasilitasi kerjasama dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengarus-utamaan gender, perlindungan dan
Biro Pemberdayaan Perempuan,
kualitas hidup perempuan, perlindungan dan
Anak, dan KB
kesejaheraan anak, dan keluarga sejahtera dan berencana. Ketertiban umum, perlindungan masyarakat,
Biro Pemerintahan Umum
kawasan khusus, dan pertanahan, serta perangkat wilayah. Pengembangan sumber daya alam, pengembangan urusan ekonomi daerah,
Biro Perekonomian
pengembangan distribusi, industri dan perdagangan, pengembangan produksi pangan dan agrobisnis.
33
Lanjutan Tabel 2.2 Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara SKPD
Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset
Bidang Tugas
Pengadaan, analisis, kebutuhan dan pengelolaan aset, distribusi, penyimpanan, penghapusan, dan perawatan. Ketertiban umum, perlindungan masyarakat,
Biro Pemerintahan Umum
kawasan khusus dan pertanahan,serta perangkat wilayah.
Dinas Bina Marga
Pengaturan dan evaluasi, pembinaan, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan kebinamargaan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pembinaan seni budaya, sejarah, kepurbakalaan, pemasaran pariwisata, obyek wisata, dan usaha pariwisata.
Dinas Kehutanan
Inventarisasi, penatagunaan dan pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan hutan.
Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dinas Kesehatan
Pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan jaminan kesehatan.
Dinas Kesejahteraan Sosial
Potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial.
34
Lanjutan Tabel 2.2 Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Tugas
Aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, diseminasi, pos, telekomunikasi, data, informasi, dan bina media masa. Pengendalian pelaporan dan evaluasi,
Dinas Pemuda dan Olahraga
pembinaan kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan sarana.
Dinas Pendapatan
Pajak kenderaan bermotor dan kenderaan di atas air, pajak air dan pajak lainnya, retribusi dan pendapatan lainnya.
Dinas Pendidikan
Pendidikan dasar, pendidikan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal, informal, dan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan luar sekolah.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Rancang bangun, pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dan bina manfaat.
Dinas Perhubungan
Perhubungan darat, laut, udara, dan sarana dan prasarana.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian dan perdagangan.
Dinas Perkebunan
Produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan.
35
Lanjutan Tabel 2.2 Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara SKPD
Bidang Tugas
Dinas Pertambangan dan Energi
Pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral, listrik, dan pemanfaatan energi dan gas bumi.
Dinas Pertanian
Bina tanaman pangan, bina holtikultura. Pengelolaan lahan, air dan sarana, dan bina usaha tani.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan pembinaan usaha peternakan. Penataan ruang, pembinaan perumahan
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
dan permukiman, tata bangunan dan konstruksi, penyehatan lingkungan kepenataan ruang dan pemukiman. Tenaga kerja, hubungan industrial,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perlindungan dan ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian. Pembinaan atas penyelenggaraan
Inspektorat Daerah
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Hubungan antar lembaga, pembinaan
Kantor Perwakilan Jakarta
masyarakat dan pelayanan, fasilitasi promosi dan informasi.
36
LanjutanTabel 2.2 Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara SKPD
Rumah Sakit Jiwa
Bidang Tugas
Ppengkajian dan pengembangan, pelayanan medis, perawatan, dan penunjang medis. Ketenteraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, hubungan antar
Satuan Polisi Pamong Praja
lembagfa dan pengawasan serta penyidikan dan pengusutan penegakan produk hukum daerah Provinsi.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Hukum, kelembagaan perangkat daerah, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, Sekretaris Daerah
perencanaan, kesejahteraan sosial, dan aset; dan pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, kerjasama kepada seluruh perangkat daerah provinsi, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Persidangan dan risalah, informasi, protokol,
Sekretaris DPRD
hukum dan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Sumber : Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara (2015)
37
2.4 Jaringan Kegiatan Kantor Gubernur adalah sebuah instansi pemerintahan yang bertugas menata, mengembangkan suatu daerah atau provinsi. Selain itu, berfungsi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan serta melayani masyarakat dalam berbagai bidang yang menyangkut permasalahan warga daerah Sumatera Utara. Adapun jenis kegiatan para pegawai di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara yaitu : a. Menerima surat-surat yang masuk ke masing-masingbagian atau biro pada Kantor Gubernur Sumatera Utara. b. Mendistribusikan surat masuk ke ke masing-masing bagian atau biro pada Kantor Gubernur Sumatera Utara. c. Mencatat disposisi ke buku Agenda. d. Pegawai Negeri Sipil Mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan bagian atau biro pada Kantor Gubernur Sumatera Utara. 2.5 Kinerja Kegiatan Terkini 1. Melakukan kegiatan bersepeda. 2. Meninjau pencanangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan menjadi sebuah pelabuhan terbesar di kawasan Barat Indonesia. 3. Membuka Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-44 tahun 2015. 4. Meninjau bendungan Batang Ilung di Kabupaten Padang Lawas Utara. 5. Melakukan penanaman perdana padi program UPSUS Pajale di Kampung Sejejer Kabupaten Padang Lawas Utara.
38
6. Mengunjungi warga lansia pada kegiatan Bakti Sosial di Desa Hutaibus Kabupaten Padang Lawas. 7. Pelaksana harian sekretaris daerah menyerahkan LKPJ tahun anggaran 2014 kepada ketu DPRD Sumatera Utara. 2.6Rencana Kegiatan Rencana kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara : 1. Meningkatkan Kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan public dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan. 3. Meningkatan aksessibiltas dan pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan infranstruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian. 5. Meningkatkan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan. 6. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah. 7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan. 8. Memperluas kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. 9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumber : Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara (2015)
