BAB II PROFIL BBPPKI PROVINSI SUMATERA UTARA
A. Sejarah Ringkas Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarah. Ungkapan ini tidak terlalu berlebihan untuk mendasari dan menelusuri sejarah lahirnya Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan. Sejarah berdirinya BBPPKI Medan dengan sendirinya harus dikaitkan dengan induknya yakni Badan Penelitian dan Pengembangan SDM ( Balitbang SDM ) Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) di Jakarta. 1. Lembaga Pers dan Pendapat Umum (LPPU) Pada Sidang Komite Nasional Pusat (KNP) (15 Desember 1949) Pemerintah melalui Sekretaris Jendral Kementerian Penerangan Dr. Ruslan Abdulgani
merespon
mosi
yang
menganjurkan
agar
pemerintah
lebih
memperhatikan dan membantu pers nasional dan Kantor berita “ANTARA”. Respon tersebut menyatakan telah merencanakan sesuatu yang lebih besar cakupannya daripada mosi yang diajukan, termasuk juga terhadap mutu dan nilai jurnalistik. Selanjutnya Mosi KNP tersebut dikembangkan dan menjadi pedoman untuk memajukan dan mempertinggi nilai pers nasional. Untuk mewujudkan hal ini Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 20 Maret 1950 membentuk Panitia Pers. Tugas panitia ini adalah untuk menyelidiki dan mempelajari segala hal yang menyangkut dengan pers di Indonesia, dan menimbang segala hal atas
Universitas Sumatera Utara
dasar penyelidikan dan tinjauan guna melahirkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pers di Indonesia. Karena dianggap berhasil pada tanggal 30 Nopember 1951 oleh Kementerian Penerangan dan Parlemen, Panitia Pers dilebur menjadi “Panitia Pers Dan Perancang Perundang-undangan Pers”.Jelmaan Panitia yang baru ini memusatkan bidang kerja pada penyusunan perundang-undangan pers. Guna mensinergikan antara peningkatan mutu dan nilai jurnalistik, panitia ini mengajukan kepada Kementerian Penerangan agar membentuk “Lembaga Pers dan Pendapat Umum”. Lembaga Pers dan Pendapat Umum (LPPU) resmi dibuka pada tanggal 1 September 1952 di Jakarta bertempat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11. Kantor dan Perpustakaannya masih menumpang pada Gedung Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (sekarang Diknas). Pada tahun 1953 LPPU yang tadinya berupa satu bagian dari Departemen Penerangan berkembang menjadi suatu Yayasan dengan nama “Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum” yang disyahkan dengan Akte Notaris pada tanggal 23 Juli 1953 dan telah berdiri sendiri dengan mendapat bantuan material dan tenaga dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Kementerian Penerangan dengan Dewan Pengurus sebagai berikut.
Universitas Sumatera Utara
Dewan Pengurus Ketua
:
Roeslan Abdulgani. Sekertaris Kementerian Penerangan.
Anggota
:
Soemarno ( Wakil Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ) Satuan Maimun ( Wakil PWI ) Toebangi ( Wakil Kementerian Penerangan ) Marbangun ( Masyarakat Umum )
Pada bulan Oktober 1954 Drs. Marbangun diangkat menjadi Direktur Lembaga Pers dan Pendapat Umum Jakarta menggantikan Van Goedoever yang karena kontraknya habis, kembali ke Negeri Belanda pada Maret 1955. Pada bulan Desember 1959 Drs. Marbangun mendapat tugas dari Pemerintah sebagai Wakil Indonesia pada Panitia Khusus mengenai Kemerdekaan Penerangan dalam Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa – Bangsa di New York, sehingga Direktur diserahkan kepada Khow Giok Po yang tadinya adalah tenaga ahli Dokumentasi yang telah menamatkan pelajarannya mengenai Dokumentasi di Eropa Barat. Lembaga Pers dan Pendapat Umum sejak didirikan pada tahun 1952 hingga tahun 1979 mempunyai 7 (tujuh) cabang di daerah yaitu; Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Manado. Khusus LPPU di Medan, didirikan Bulan Agustus 1953 dibawah Pimpinan H. Sarumpaet sebagai Pegawai Jawatan Penerangan Provinsi Sumatera Utara dengan Jabatan Penilik
Universitas Sumatera Utara
yang berkantor di Jalan Sutomo Medan, kemudian pada bulan September 1955 menempati sebuah ruangan di Gedung Nasional Jalan Veteran Medan. Sepanjang berdirinya LPPU Medan nama-nama Pejabat yang pernah memimpin adalah H. Sarumpaet, Ali Bosar Hasibuan, Chairuddin Pasaribu,dan O.M. Sarumpaet. 2. Balai Penelitian Pers Dan Pendapat Umum (BP3U) Munculnya Balai Penelitian Pers Dan Pendapat Umum, Departemen Penerangan di daerah menarik perhatian, karena bertepatan dengan tahun yang menentukan terhadap keberhasilan REPELITA III yang merupakan Repelita penentu. Melalui
Surat
Keputusan
Menteri
Penerangan
Republik
Indonesia
No.98E/KEP/MENPEN/1979 tanggal 7 Juni 1979 menetapkan berdirinya Balai Penelitian Pers Dan Pendapat Umum (Balai PPPU (akronim pada saat itu kemudian dipopulerkan dengan akronim BP3U)) adalah Unit Pelaksa Teknis (UPT) dibidang pers dan pendapat umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pers dan Pendapat Umum. Dengan adanya Keputusan Menteri Penerangan tersebut, LPPU yang berbentuk “yayasan” dibubarkan dan fungsinya diambil oleh Pusat Penelitian Pers dan Pendapat Umum. Kemudian unit pelaksanaan fungsional di daerah untuk penelitian pers dan pendapat umum yang secara serempak dibentuk pada tahun 1980-1981.
Universitas Sumatera Utara
Lokasi BP3U sejak diberlakukan Keputusan Menpen tersebut adalah. a. BP3U Medan
b.
c.
d.
e.
f.
BP3U Bandung
BP3U Yogyakarta
BP3U Surabaya
BP3U Manado
BP3U
Meliputi
Meliputi
Meliputi
Meliputi
Meliputi
Ujung Meliputi
:
:
:
:
:
:
Provinsi Sumatera Utara
D.I.Aceh
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Riau
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Bengkulu
Provinsi Lampung
D.I.Yogyakarta
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Bali
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Selatan
Universitas Sumatera Utara
Pandang
g.
BP3U
Meliputi
Banjarmasin
:
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Maluku
Provinsi Irian Jaya
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Pusat Litbang Pers dan Pendapat Umum berlokasi di Jakarta meliputi wilayah DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Timor-Timur. BP3U mempunyai tugas mengikuti perkembangan pers di daerah dan mengadakan penelitian pendapat umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut BP3U mempunyai fungsi antara lain: 1) mengadakan penelitian mengenai perkembangan pers di daerah dan mengadakan penelitian dan membina pendapat umum di daerah, 2) melaksanakan dokumentasi tentang perkembangan pers dan media massa lainnya yang ada di daerah, 3) menyusun kepustakaan khusus untuk pers dan pedidikan pers daerah, 4) mengadakan publikasi mengenai hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan serta menerbitkan Almanak Pers Daerah, Petunjuk Pers Daerah, Kronik Pers Daerah, baik secara periodik ataupun insidentil. Sebelumnya tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh LPPU yang memiliki tujuh cabangnya di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
3. Balai Pengkajian Dan Pengembangan Informasi (BPPI) Dimasa reformasi, tepatnya disaat kepemimpinan Presiden KH.Abdurrahman Wahid telah membubarkan Departemen Penerangan RI, setelah itu muncullah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN). Pada era Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sesuai Keppres No. 103 Tahun 2001 membentuk satu institusi yang benar-benar menangani pelayanan informasi yaitu Lembaga Informasi Nasional(LIN)lembaga non departemen. Sesuai
Keputusan
Kepala
Lembaga
Informasi
Nasional
No
33/SK/KA.LIN/2002 Tentang perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi BP3U menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI). Lembaga ini mempunyai unit pelaksana teknis (UPT) di daerah yaitu Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) bertanggungjawab langsung kepada Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi. Pada era Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesuai Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia diantaranya Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Depkominfo RI). Departemen ini merupakan penggabungan tiga institusi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional dan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut pada tahun 2005 terbit Peraturan Menteri Kominfo No.01/PM/M.KOMINFO/4/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
Universitas Sumatera Utara
Terjadinya peralihan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), keberadaan BPPI tetap dipertahankan, tapi menjadi UPT Badan Litbang SDM Depkominfo sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 84/Kep/M.Kominfo/10/2005. Berdasarkan peraturan diatas BPPI Wilayah I Medan ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan informasi di wilayah kerja yaitu : a. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, b. Provinsi Sumatera Utara, c. Provinsi Sumatera Barat, d. Provinsi Riau, e. Provinsi Kepulauan Riau. 4. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Pada
rangka
meningkatkan
kinerja
pelaksanaan
pengkajian
dan
pengembangan komunikasi dan informatika terbitlah Peraturan Menteri Kominfo No 22/PER/M.KOMINFO/6/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI). Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
No:
22/PER/M.KOMINFO/6/2008 Tanggal 4 Juni 2008, Wilayah Kerja BBPPKI Medan yaitu meliputi :
Universitas Sumatera Utara
a. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, b. Provinsi Sumatera Utara, c. Provinsi Riau, d. Provinsi Sumatera Barat, e. Provinsi Kepulauan Ria, f. Provinsi Kalimantan Timur, g. Provinsi Kalimantan Barat. 5. Visi BBPPKI Provinsi Sumatera Utara Visi berkaitan dengan pandangan ke depan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara di masa depan, dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten,tetap eksis dan antipatif. Mengingat Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika salah satu Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, secara logis visinya merupakan turunan dan mendukung Visi Provinsi Sumatera Utara. Penetapan visi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf. Visi tersebut digali dengan keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya. Visi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah “Terwujudnya Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang Profesional, serta Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Akses Masyarakat di Bidang Informasi dan Pengetahuan di Wilayah
Universitas Sumatera Utara
Perbatasan“ untuk mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. 6. Misi BBPPKI Provinsi Sumatera Utara Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak – pihak yang terkait lain yang berkepentingan dapat mengenal Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan datang. Misi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah : a. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BBPPKI Medan, b. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kajian serta peningkatan profesionalisme SDM di bidang Kominfo, c. meningkatkan dan mengembangkan akses informasi serta pengetahuan pada masyarakat, d. meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan daerah, Lembaga Riset, Perguruan Tinggi serta Komunitas Informasi, e. meningkatkan publikasi hasil – hasil kajian dibidang komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan.
Universitas Sumatera Utara
B. Struktur Organisasi dan Personalia Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur Organisasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : 1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha terdiri dari subbagian umum dan subbagian keuangan. a. Subbagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. b. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
Universitas Sumatera Utara
2 Bidang Program dan Evaluasi Bidang
Program
dan
Evaluasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan. Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran di bidang pengkajian
dan
pengembangan
serta
pengembangan
kapasitas
dan
peningkatan akses masyarakatk dibidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan, b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dan
pengembangan
di
bidang
komunikasi
dan
informatika
serta
pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat dibidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan. Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari subbidang program dan subbidang evaluasi. 1) Subbidang Program Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas
Universitas Sumatera Utara
dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.
2) Subbidang Evaluasi Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.
3 Bidang Publikasi dan Dokumentasi Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas
melaksanakan
publikasi dan pengelolaan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan. Bidang Publikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan, b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.
Universitas Sumatera Utara
Bidang Publikasi dan Dokumentasi terdiri dari subbidang publikasi dan subbidang dokumentasi. 1) Subbidang Publikasi Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan. 2) Subbidang Dokumentasi Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.
4
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional tediri dari jabatan fungsional peneliti, jabatan fungsional litkayasa, jabatan fungsional pranata humas, dan jabatan fungsional arsiparis. a. Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melakukan penelitian/kajian bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja BBPPKI Medan dan melakukan kajian isu daerah.
Universitas Sumatera Utara
b. Jabatan Fungsional Litkayasa mempunyai tugas membantu peneliti menyusun perencanaan penelitian dari awal sampai selesai penelitian. c. Jabatan Fungsional Pranata Humas mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. d. Jabatan Fungsional Arsiparis mempunyai tugas mengelola dan menyimpan arsip, dokumen – dokumen keuangan, surat -surat masuk dan lain lain.
C. Job Description Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/6/2008 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi. 1. Tugas BBPPKI Medan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat dibidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan. 2. Fungsi Fungsi dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yakni : a. penyusunan rencana pogram dan anggaran dan pelaksanaan evaluasi serta laporan di bidang pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika, b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika,
Universitas Sumatera Utara
c. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat dibidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan, d. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan, e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BBP.
D. Jaringan Usaha / Kegiatan Program dan kegiatan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan informatika (BBPPKI) Provinsi Sumateran Utara antara lain program penerapan kepemerintahan yang baik, penyelenggaraan operasional, dan pemeliharaan perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan tekhnologi informasi dan komunikasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta sarana dan prasarana. 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik a. Pengelolaan Gaji, Honorarim Dan Tunjangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakansi 1) Belanja Gaji Dan Upah BBPPKI Medan Tahun 2009 2) Belanja Uang Honor Tetap 3) Uang Lembur BBPPKI Medan 4) Belanja Transito
Universitas Sumatera Utara
5) Belanja Uang Makan PNS
2.
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran terdiri dari : a. pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh, b. pengadaan
toga/pakaian
kerja/sopir
pesuruh
perawat/dokter/
satpam/tenaga teknis lainnya, c. pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu, d. perawatan gedung kantor, e. perbaikan peralatan kantor, f. perawatan kenderaan bermotor roda 4/6/10, g. perawatan kenderaan bermotor roda 2, h. perawatan sarana gedung, i.
langganan daya dan jasa,
j.
honor yang terkait dengan operasional satuan kerja,
k. operasional perkantoran dan pimpinan, l.
jasa pos/giro/sertifikat.
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana Dan prasarana terdiri dari : a. pengadaan Meubelair, b. pengadaan Alat Pengolah Data. 4. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan terdiri dari :
Universitas Sumatera Utara
a. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, b. peranan media dalam meningkatkan pengetahuan pengelola media elektronik mengenai peraturan bidang kominfo, c. pemetaan media elektronik di willayah kerja bbppki medan, d. sosialisasi skkni bidang kehumasan untuk aparat pemerintah daerah, e. pelatihan literasi TIK bagi masyarakat di daerah perbatasan. 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program pengembangan komunikai, informasi dan media massa antara lain adalah : a. pembinaan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, b. pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, c. pengkajian dan pengembangan sistem informasi yang terdiri dari : 1) penelitian pengembangan karya ilmiah/seminar/iptek dan seni, 2) pengkajian kebijakan pengembangan wilayah, 3) penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi, 4) pengelolaan dan pelayanan informasi melalui internet, 5) publikasi hasil kajian, 6) penelitian mandiri, 7) kajian issu publik. 8) percetakan/ penerbitan/ penggandaan/ laminasi, 9) pengkajian pengembangan kebijakan bidang kominfo,
Universitas Sumatera Utara
10) peran media dalam pembentukan opini masyarakat di wilayah perbatasan mengenai jati diri bangsa Indonesia. 6. Sarana dan Prasarana a.
Gedung Kantor
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan memiliki gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tombak No 3l Medan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (20222). BBPPKI Medan memiliki bangunan seluas 400 M² yang terdiri dari 2 (dua) tingkat dengan luas tanah 849 M² . b.
Aula
Untuk menunjang kinerja Balai, penyediaan Aula telah dilakukan pada tahun 2007 yaitu seluas 13 x lO M² yang berada di lantai II, dengan kelengkapan sarana
Universitas Sumatera Utara
antara lain Kursi Tamu (Sice), Meja Rapat, Podium, kursi pembicara, Sound System dan Layar Infokus. Aula ini juga dipergunakan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas SDM BBPPKI Medan maupun peningkatan kualitas hasil penelitian dan hasil kajian. c.
Media Online
Program Kerja BBPPKI Medan adalah melaksanakan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan melalui media on line . Media ini digunakan untuk mempublikasikan berbagai hasil-hasil kajian seperti Kajian Media Online (kajian kewilayahan), kajian Isu Publik, berita liputan langsung ke lapangan yang terjadi di daerah wilayah kerja. Disamping itu juga memuat produk-produk hasil Jurnal Pikom BBPPKI Medan yang sudah terakreditasi dari LIPI, Warta Litkayasa dan kegiatan BBPPKI Medan lainnya. Kajian kajian ini dapat dijadikan referensi oleh Badan Litbang SDM, Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika serta masyarakat komunitas informasi.
Universitas Sumatera Utara
d.
Galeri Internet
Pada rangka mewujudkan masyarakat informasi sesuai dengan Visi dan Misi Departemen Komunikasi dan Informatika maka BBPPKI Medan menyediakan Galeri Internet yang dilengkapi dengan 15 PC (personal Computer) yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan institusi pendidikan (SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi). Dengan adanya Galeri ini diharapkan masyarakat umum dapat memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka. e.
Perpustakaan
Untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai BBPPKI Medan dan peningkatan hasil kajian Balai, maka sarana Perpustakaan juga dilengkapi dengan
Universitas Sumatera Utara
buku-buku komunikasi, Teknologi Komunikasi dan informasi, peraturanperaturan pemerintah, suratkabar harian dan sebagainya. Dalam perpustakaan ini juga tersedia jurnal ilmiah, dan warta litkayasa, kliping pers dan hasil-hasil kajian BBPPKI Medan.
E. Kinerja Usaha Terkini Melalui dukungan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan suatu konfigurasi media dalam meningkatkankualitas komunikasi dan informasi dalam mentransfer pemikiran dan sudut pandang, gagasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi perubahan di masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Depkominfo mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyebarluasan informasi, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 pada pasal 28 F yang m menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia .
F. Rencana Kegiatan 1. Melakukan Penelitian Kelompok Penelitian kelompok yang merupakan kegiatan BBPPKI tahun 2010, melakukan penelitian dan pengkajian tentang :
Universitas Sumatera Utara
a. peranan media dalam meningkatkan pengetahuan pengelola media elektronik mengenai peraturan bidang kominfo, b. peran media dalam pembentukan opini masyarakat di wilayah perbatasan mengenai jati diri bangsa Indonesia. 2. Melaksanakan Pemetaan Media Pemetaan yang dilakukan oleh BBPPKI Medan pada tahun 2010 ini adalah mengenai
”Pemetaan Media Elektronik Di Willayah Kerja BBPPKI Medan,
yakni media massa elektronik radio siaran, Televisi Siaran dan warnet”. 3. Melaksanakan Penelitian Mandiri Penelitian mandiri pada tahun 2010 yang dilakukan di BBPPKI Medan terdapat 7 (tujuh) judul yakni : a. pemanfaatan kampung digital oleh masyarakat desa Tuk Tuk Kabupaten Samosir, b. sistem informasi pada otonomi daerah di Kota Pekanbaru, c. tingkat literasi komputer masyarakat desa Padang Sidempuan, Kecamatan Parguruan, Kabupaten Samosir, d. gaya hidup masyarakat yang menggunakan telepon seluler di Kota Padang Sidempuan, e. iklim komunikasi antar-umat beragama dalam pelaksanaan syariat islam Di Kabupaten Aceh Tenggara, f. pemilihan media alternatif pada masyarakat daerah blankspot TVRI Sumut Di Kabupaten Labuhanbatu, g. motif-Motif masyarakat Kota Tebingtinggi menggunakan warnet.
Universitas Sumatera Utara
4.
Melakukan Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh BBPPKI Medan untuk tahun
2010 telah dilakukan masing-masing di Kota Tanjung Balai Asahan dan Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Kepala BBPPKI Medan Drs. Waladdin Siagian selanjutnya menambahkan, bahwa “perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informatika telah memberi nuansa baru yang harus diperhatikan, yaitu dengan mengupayakan realisasi masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-base) dibidang tehnologi informasi dan komunikasi. Dan hal ini sejalan dengan frame work program global pada pertemuan dunia atau KTT tentang masyarakat informasi world summit on the information society (WSIS) di Genewa tahun 2003 dan di Tunisia tahun 2005. Yaitu kesepakatan untuk mewujudkan masyarakat informasi pada tahun 2015, atau semua negara berusaha agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga pemerintahan terhubung dalam satu jaringan. Sehingga interaksi dalam berbagai aspek di seluruh dunia dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui dukungan tehnologi informasi dan komunikasi”.
Universitas Sumatera Utara
