BAB II DESKRIPSI PROFIL DAN SUSUNAN DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA
2.5. Profil DPRD Provinsi Sumatera Utara 2.5.1. Sejarah Singkat Mengenai DPRD Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada tanggal 15 April 1948, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948. Daerah ini meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Berdasarkan surat Penetapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus, Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi dan daerah adminstrasi. Seperti halnya pulau Jawa, berangsur-angsur dibentuk Komite Nasional. Daerah yang kedudukannya diatur oleh maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No. 2/MGS yang isinya sesuai dengan undang-undang No.1 Tahun 1945. Dalam maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah yang dibentuk diProvinsi dan keresidenan tersebut manjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat dan berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota. Berdasarkan maklumat tersebut diatas, anggota Dewan Perwakilan Daerah di Sumatera Utara berjumlah 100 orang mewakili penduduk. 1. Sub Provinsi Sumatera Utara meliputi : Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. 2. Sub Provinsi Sumatera Selatan meliputi : Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.
3. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi : Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Setiap sub provinsi diketuai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari keresidenan dan jabatan pemerintah yang ada diwilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai maklumat gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang mengatakan bahwa pemerintah provinsi disesuaikan dengan pemerintah pusat. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera menjadi daerah yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 yang mengatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada dewan pertimbangan rakyat dan badan eksekutif pemerintah daerah Sumatera Utara berhubungan dengan pemerintah pusat dan berada dibawah menteri-menteri dan selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom. Dalam Undang-Undang Nomor 10. Tahun 10 Tahun
1948 tentang
pembagian Sumatera menjadi 3 Provinsi yaitu : 1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Sumatera Tengah 3. Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggotanya berasal dari masing-masing Sub Propinsi terdahulu. Dengan Undang-Undang Nomor 24 1956 dibentuklah provinsi Aceh
dibekas keresidenan Aceh, dengan demikian Provinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1948, maka komisariat ini menjalankan tugas gubernur Sumatera sehingga tugas-tugas tersebut diserahkan kapada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera Utara yang berkedudukan di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.
2.6. Gambaran umum DPRD Provinsi Sumatera Utara 2.6.1. Tugas DPRD 1. Menetapkan anggaran pandapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah. 2. Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama. 3. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 4. Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepala daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
6. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang 7. Mengusulkan
pengangkatan
dan
pemberhentian
Kepala
Daerah atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur. 24
2.2.2. Fungsi DPRD 1. Legislasi
: Diwujudkan dalam membuat peraturan-peraturan
daerah bersama kepala daerah. 2. Anggaran : Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. 3. Pengawasan:
Diwujudkan
pengawasan/controlling terhadap
dalam
bentuk
pelaksanaan Peraturan
Daerah, Undang-Undang Dan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah.
2.2.3. Hak DPRD DPRD mempunyai beberapa hak-hak tertentu yaitu sebagai berikut : •
Hak Angket
•
Hak Interpelasi
•
Hak mengajukan pernyataan pendapat
2.2.4. Hak Anggota DPRD
24
•
Mengajukan pertanyaan
•
Mengajukan rancangan
Tatib DPRD Periode 2009-2014
2.2.5.
•
Menyampaikan usul dan pendapat
•
Imunitas
•
Protokoler
•
Membela diri
•
Memilih dan dipilih
•
Keuangan dan adminstratif. 25
Komisi DPRD
Untuk melakukan tugas dalam melaksanakan mekanisme kerja agar lebih optimal maka DPRD di bagi dalam komisi-komisi. Komisi yang ada di DPRD adalah sebagai berikut : •
Komisi A
: Meliputi bidang pemerintahan dan keamanan yaitu
ketertiban, kependudukan, kebakaran, penerangan, perundang-undangan, perizinan, agraria, pariwisata, pos dan telekomunikasi. •
Komisi B
: Meliputi bidang keuangan yaitu perpajakan, perbankan,
perusahaan daerah dan perusahaan patungan. •
Komisi C
:
Meliputi
bidang
perekonomian
yaitu
distribusi,
perindustrian, pertanian, koperasi, perikanan, peternakan, kehutanan. •
Komisi D
: Meliputi bidang pembangunan yaitu, pekerjaan umum,
tata kota, pertamanan, kebersihan dan perhubungan. •
Komisi E
: Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Ketenagakerjaan,
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga
25
UU No.32 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1 Tentang Pemerintah Daerah
Berencana, Pengembangan Peranan Perempuan,
Mobilitas Penduduk,
Penanganan Bencana. 26
2.2.6. Panitia-Panitia Tetap Di DPRD Panitia tetap adalah sebagai alat kelengkapan dewan yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu dalam menyelesaikan tugas-tugas DPRD. Pembentukan panitia-panitia tetap ini merupakan hal yang penting dan logis karena dalam menjalankan tugas DPRD yang terus ada tetapi tidak secara periodik. Adapun jenis panitia yang ada dalam DPRD ialah : 1. Panitia Musyawarah 2. Panitia Anggaran 3. Panitia Legislasi
•
Panitia Musyawarah Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Panitian Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi. Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyakbanyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam
26
B.N, Marbun, op.cit, hal 99-100
Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota. Panitia Musyawarah menurut ketentuan Pasal 47 PP 25/2004, mempunyai tugas : a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPR, baik diminta maupun tidak diminta; b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD; c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat; d. memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan; e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus. Berkaitan dengan tugas menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD, Panitia Musyawarah menetapkan acara DPRD untuk satu masa sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan
dan penentuan
besarnya quota Rancangan yang dibahas oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya. Melihat pentingnya posisi Panitia Musyawarah dalam kelembagaan dewan, seharusnya tugas Panitia Musyawarah tidak hanya ‘terpathok’ pada apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 47 PP No. 25/2004 di atas. Ada tugas-tugas lain yang masih relevan dan substansi terkait dengan kewenangan Panitia Musyawarah. Tugas-tugas dimaksud antara lain : a. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
b. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut; c. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal peraturan perundang-undangan () menetapkan bahwa Pemerintah Daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD mengenai suatu masalah; d. menentukan penanganan suatu Rancangan
atau pelaksanaan tugas DPRD
lainnya oleh alat kelengkapan DPRD. Namun Panitia Musyawarah tidak boleh mengubah keputusan atas suatu Rancangan atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD; e. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Panitia Musyawarah. Berkaitan dengan tugas-tugas di atas, setiap anggota Panitia Musyawarah wajib mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada fraksi.
• Panitia Anggaran Panitia anggaran terlibat dalam membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perealisasian hak anggaran yang dimiliki DPRD. Panitia anggaran dapat peran yang besar dalam menentukan jumlah dan proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun tugas panitia anggaran adalah sebagai berikut : a. Memberi saran untuk dapat digunakan sebagai bahan.
b. Membantu kepala daerah dalam menyususn nota perubahan atas RAN mengenai RAPBD. c. Memberikan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan RAPBD yang oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD. 27
• Panitia Legislasi Panitia legislasi terlibat dalam membahas kebijakan yang akan dibentuk menjadi sebuah . Panitia legislasi bersama eksekutif bersama membahas tentang apa saja yang akan menjadi kebijakan daerah yang berguna untuk kesejahteraan rakyat di daerah tersebut, serta kebijakan juga dibuat agar untuk menertibkan masyarakat di daerah tersebut. Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, tidak menyebut secara tegas Panitia Legislasi sebagai salahsatu alat kelengkapan DPRD, namun yang disebut alat kelengkapan DPRD adalah “pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan”. Poin yang terakhir inilah sebagai ‘pintu masuk’ dibentuknya alat kelengkapan Panitia Legislasi, sehingga tidak dianggap sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap. Untuk itu, jika ada komitmen dan keinginan yang kuat dalam upaya meningkatkan optimalisasi dalam fungsi legislasi, alat kelengkapan Panitia Legislasi di DPRD hendaknya dipersamakan dengan alat-alat kelengkapan DPRD lainnya yang telah ada dan ditetapkan keberadaannya bersifat tetap.
27
Ibid, hal 103
Alat kelengkapan ini dipandang perlu jika ada komitmen untuk melakukan penguatan fungsi legislasi di DPRD. Tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh alat kelengkapan ini adalah : a. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD. b.
Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan. d. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan. e. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah. f. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan peraturan daerah yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan peraturan daerah yang telah disahkan. g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi;
h. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan peraturan daerah; i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas oleh Bupati/Walikota dan DPRD. j. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
2.3. Partai Yang Memperoleh Kursi Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 1. Partai Demokrat
: 27 Kursi
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
: 13 Kursi
3. Partai demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)
: 12 Kursi
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
: 11 Kursi
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
: 8 Kursi
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
: 7 Kursi
7. Partai Pelopor Peduli Rakyat Nasional (gabungan)
: 7 Kursi
8. Partai Hanura
: 5 Kursi
9. Partai Gerindra Bulan Bintang reformasi (gabungan)
: 5 Kursi
10. Partai Damai Sejahtera
: 5 Kursi
2.4. Kaukus Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Kaukus yang terbentuk pada 15 September 2009 ini bertujuan untuk menjalin jejaring sesama anggota kaukus perempuan mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. 28 Susunan Kepengurusan KPP DPRD Sumut yakni ketua Ristiawati, Sekretaris Syafrida Fitri, Bendahara Rinawaty Sianturi. Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi yang diambil untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan lakilaki. Pada era reformasi dan otonomi daerah memang telah memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, namun perlu adanya dorongan yang kuat untuk segera terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan menyertakan pertimbangan dimensi gender dalam seluruh rangkaian proses pembangunan melalui upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini perlu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan, karena salah satu penyebab ketimpangan gender antara lain karena rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga pengambil kebijakan publik di legislasi. Program kegiatan ini akan menjalin sinergisitas dengan organisasi perempuan, Biro Pemberdayaan Perempuan Pemprov Sumut dan PKK dalam upaya memberdayakan kaum perempuan di semua sektor mulai di bidang politik, social, ekonomi, budaya dan pendidikan. Guna memperjuangkan hal tersebut diatas maka, perlu dibangun sinergi antara komponen perempuan anggota DPRD SU sebagai upaya strategi dalam percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Dengan dasar pemikiran seperti itulah, maka Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI terbentuk. Kaukus perempuan 28
http://www.medansatu.com/node/618 Diakses Pada Hari Sabtu , 12 Februari 2011 Pukul 09.00 Wib.
di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang masih seumur jagung ini masih banyak belajar dari DPR RI untuk membangun jaringan. Kaukus perempuan ini minimal dapat mendorong kesepahaman perempuan untuk masuk ke dalam partai politik. Kaukus perempuan ini diharapkan berpihak pada perempuan baik dalam bidang anggaran atau SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang dikatakan Ibu Ristiawati Ketua Kaukus perempuan parlemen mengatakan tujuan dari KPP Parlemen ialah untuk menjadikan organisasi yang dibangun ini (KPP DPRD Sumut) mampu menjadi pipa saluran bagi kalangan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di daerah ini. 29 Kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara beranggotakan seluruh anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera Utara berjumlah 100 orang, perempuan yang berhasil duduk di parlemen sebanyak 16 orang. Berikut nama-nama anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Tabel 1.1 Nama anggota Dewan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014.
30
No.
Nama
Partai
1.
Nurhasanah, S.sos
Demokrat
2.
Hj. Ida Budiningsih, SH
Demokrat
3.
Megalia Agustina
Demoktrat
4.
Dra. Ristiawati
Demokrat
29 30
http://www.waspada.co.id diakses pada tanggal 12 Februari 2011 pukul 13.00 Wib. Sekwan DPRD Sumut
5.
Tiaisah Ritonga, SE
Demokrat
6.
Hj. Meilizar Latif, SE, MM
Demokrat
7.
Hj. Syafrida Fitrie, SP, M.SP
Golkar
8.
Hj. Helmiaty
Golkar
9.
Hj. Rahmiana Delima Pulungan, SE
Golkar
10.
Hj. Evi diana
Golkar
11.
Siti Aminah, Amd, S.PdI
PKS
12.
Hj. Nur Azizah Tambunan, SS
PKS
13.
Rooslynda Marpaung
PPRN
14
Rinawati Sianturi
PPRN
15.
Mulyani, SH
GERINDRA
16.
Arlene Manurung
PDS
