7
BAB II PROFIL INSTANSI
A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Sebelum dinas pendapatan berdiri sebagai instansi tersendiri. Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian yang berada dibawah Biro Keuangan yang bernaung pada Sekertariat Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sekertariat Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka “Biro Keuangan” ditingkatkan menjadi “Direktorat Keuangan”. Dengan demikian Pajak dan Pendapatan Daerah berubah menjadi “Sub Direktorat”. Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 No.137/II/GSU, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1975, maka Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi “Direktorat Pendapatan Daerah”. Pada tanggal 14 September 1975, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat No.KUPD 3/12/43 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka bersamaan dengan itu Direktorat Pendapatan Daerah diubah statusnya menjadi “Dinas Pendapatan Daerah”. Setelah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah, maka keluarlah Instruksi Bersama mengenai pembentukan Kantor SAMSAT melalui Menhankam/ Pangab, Menteri
Dalam
Negeri
dan
Menteri
Keuangan
No.Pol.Kep/13/XII/76,
No.Kep.169/MK/IV/12/1976 dan No.311 Tahun 1976.
Universitas Sumatera Utara
8
Dengan demikian Kantor SAMSAT dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis Dispenda Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dilakukan pengelolaannya melalui Kantor SAMSAT Tebing Tinggi yang terdiri dari 3 (Tiga) instansi yaitu: POLRI, DISPENDA, dan PT.Ak. Jasa Raharja, sebagaimana diatur dalam Instruksi
Bersama
(INBER)
No.
INS/03/M/X/1999,
No.29
Tahun
1999,
No.6/IMK/014/1999 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (On Line Room Operation) yang disingkat “SAMSAT”. Pada tanggal 1 April 1978 resmilah didirikan Kantor Bersama SAMSAT perwakilan Tebing Tinggi, yang melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor wilayah Tebing Tinggi. SAMSAT merupakan gabungan dari 3 (tiga) instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda tetapi mempunyai objek yang sama yaitu kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kode “BK” untuk eks keresidenan Sumatera Timur.
Adapun fungsi dari tiga instansi tersebut yaitu: 1. POLRI, yaitu berfungsi sebagai pihak sekuriti dengan pengurusan STNK, pemeriksaan bukti keterangan surat-surat Kendaraan Bermotor, petugas yang berfungsi sebagai pemeriksa keadaan fisik kendaraan bermotor, memberikan serta menetapkan Nomor Polisi atas Kendaraan Bermotor pada formulir SPPKB (Surat Pendataan dan Pendaftaran Bermotor).
Universitas Sumatera Utara
9
2. DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah), yaitu berfungsi memungut pajak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dalam hal fungsi pokok pihak DISPENDA adalah yang menetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh si Wajib Pajak sesuai dengan dasar pengenaan yang telah ditetapkan, meneliti data pajak dalam ketetapan PKB, mempersiapkan PKB ke Kas Daerah. 3. Jasa Raharja, yaitu berfungsi sebagai pemungut atas pembayaran dana asuransi kecelakaan terhadap para wajib pajak untuk setahun sekali dibawah naungan PT.Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja, salah satu perusahaan asuransi yang terbesar di Indonesia saat ini.
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak/ retribusi, maka dibentuk 37 Kantor Wilayah UPTD Samsat Se-Sumatera Utara yaitu: 1. Samsat Medan Utara 2. Samsat Medan Selatan 3. Samsat Binjai 4. Samsat Stabat 5. Samsat Lubuk Pakam 6. Samsat Tebing Tinggi 7. Samsat Kabanjahe 8. Samsat Tanjung Balai 9. Samsat Kisaran 10. Samsat Rantau Prapat 11. Samsat Pematang Siantar 12. Samsat Balige 13. Samsat Tarutung
Universitas Sumatera Utara
10
14. Samsat Nias 15. Samsat Sibolga 16. Samsat Padang Sidempuan 17. Samsat Panyabungan 18. Samsat Pangkalan Brandan 19. Samsat Kota Pinang 20. Samsat Sibuhuan 21. Samsat Serdang Bedagai 22. Samsat Aek Kanopan 23. Samsat Barus 24. Samsat Natal 25. Samsat Gunung Tua 26. Samsat Perdagangan 27. Samsat Pangururan 28. Samsat Salak 29. Samsat Lima Puluh 30. Samsat Dolok Sanggul 31. Samsat Teluk Dalam 32. Samsat Gerai Marelan 33. Samsat Gerai Indrapura 34. Samsat Gerai Perbaungan 35. Samsat dan SIM Corner Sun Plaza Medan 36. Samsat Corner Plaza Medan Fair
Unit Kerja Kantor Bersama Samsat Tebing Tinggi Unit kerja yang ada di Kantor Bersama Samsat Tebing Tinggi terdiri dari:
Universitas Sumatera Utara
11
1.
Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan d. Sub Bagian Organisasi dan Hukum 4. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan b. Seksi Penyuluhan c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5. Sub Dinas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, terdiri dari: a. Seksi Teknis Perpajakan b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 6. Sub Dinas Pajak Pemgambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, terdiri dari: a. Seksi Teknis Perpajakan dan Lain-lain b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 7.
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari: a. Seksi Teknis Retribusi b. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak c. Seksi Penerimaan Lain-lain d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
8. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari:
Universitas Sumatera Utara
12
a. Seksi Pengendalian Keuangan dan Material b. Seksi Pengendalian Aparat Pelaksana c. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas 10. Kelompok Jabatan
Visi dan Misi Adapun yang menjadi visi dan misi yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara adalah: Visi: Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah yang profesional dan berkualitas dalam pemberdayaan potensi Daerah menuju Otonomi Daerah yang maju dan mandiri. Misi: A. Meningkatkan
kemandirian
Daerah
dalam
pembiayaan
penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional.
B. Tugas Pokok dan Fungsi A. Tugas Pokok Menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas dekosentrasi di bidang Pendapatan Daerah.
Universitas Sumatera Utara
13
B. Fungsi 1. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/ program, dan kebijaksanaan teknis dibidang Pendapatan Daerah. 2. Menyelenggarakan pembinaan, program, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Pembinaan. 3. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan Pendapatan sesuai ketetapan Kepala Daerah.
Selain melakukan tugas pokok tersebut, Dispendasu juga berfungsi sebagai ”Koordinator di bidang Pendapatan Daerah”.
Pungutan yang dikelola Dispendasu antara lain Pajak Daerah dan beberapa jenis Retribusi, Lain-lain Pendapatan dan sedangkan pungutan lainnya dikelola secara teknis oleh Instansi/Unit Kerja lainnya.
Dispendasu melakukan koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk peningkatan
sumber dana/keuangan
daerah
guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
14
C. Struktur Organisasi UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TEBING TINGGI
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS Erwin Toga Purba, S.sos, MAP
KASUBBAG TATA USAHA
SEKSI PAJAK
SEKSI PLL
SYAIFUL BAKHRI LUBIS, SE
Hj. Efrita, SE
Sumber: Peraturan Pemerintah (PP) no.41 Thn 2010 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP)
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Tebing Tinggi
Universitas Sumatera Utara
15
D. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Kantor Bersama Samsat Tebing Tinggi
Standar Pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004. Standar Pelayanan dalam penerbitan STNK, pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat UPT. Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : a. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan diumumkan secara terbuka pada ruangan pelayanan atau loket-loket pelayanan Kantor Bersama Samsat. Hal ini telah dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat UPT Tebing Tinggi dimana semua prosedur pelayanan telah dicantumkan pada setiap loket pelayanan dan dapat dilihat dengan jelas oleh wajib pajak. b. Persyaratan Administratif Dalam penyelenggaraan pelayanan Penerbitan STNK, Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepclisian RI, Dirjen PUOD dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Persyaratan Administratif telah diumumkan secara terbuka pada ruangan pelayanan pada loket loket pelayanan yang tersedia di Kantor Bersama Samsat UPT Tebing Tinggi. c. Waktu Penyelesaian 1) Pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ setiap tahun selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 2) Perpanjangan STNK dan TNKB setelah 5 tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
Universitas Sumatera Utara
16
3) Pembayaran BBN-KB, penggantian STNK dan TNKB selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 4) Pengurusan kendaraan bermotor yang pindah dalam Daerah dan Luar Daerah selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 5) Pengurusan kendaraan bermotor yang masuk dari dalam Daerah dan luar Daerah selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dalam penyelenggaraannya telah terlaksana sebagaimana mestinya pada Kantor Bersama Samsat UPT Tebing Tinggi. d. Biaya Pelayanan 1) Biaya pelayanan adalah beberapa jenis biaya yang dipungut oleh Aparatur Kantor Bersama Samsat berdasarkan Ketentuan Perundangundangan yang berlaku yaitu sebagai berikut : a)
Pajak Kendaraan Bermotor terhutang sebesar tercantum dalam SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Pajak Kendaraan Bernnotor dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
b)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar tercantum dalam SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c)
Biaya SWDKLLJ sebesar tercantum dalam SKPD sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Universitas Sumatera Utara
17
d)
Khusus Angkutan Penumpang Umum, dipungut Premi Asuransi Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (termasuk kru angkutan) besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Santunan dan lyuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penurnpang Umum di Uarat, Sungai/Danau, Ferry/ Penyeberangan, Laut dan Udara.
e)
Biaya Administrasi STNKITNKB/BPKB besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
f)
Semua biaya pelayanan terbuka untuk masyarakat dan diumumkan melalui ruangan pelayanan dan diketahui secara jelas oleh masyarakat.
g)
Semua pernbayaran oleh pemilik kendaraan bermotor harus mempunyai tanda bukti penerimaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
e. Produk Pelayanan 1) Hasil pelayanan yang akan diterima oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai penerima pelayanan adalah: a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) c) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). d) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. 2) Penyerahan STNK, TNKB, BPKB dan SKPD dilakukan melalui loket penyerahan. Khusus penyerahan STNK bagi Kendaraan Angutan Umum, diwajibkan terlebih dahulu melampirkan Asli Bukti Pelunasan Premi Asuransi Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (termasuk kru angkutan) untuk beberapa bulan kedepan sesuai masa jatuh tempo pengesahan STNK tahun berikutnya.
Universitas Sumatera Utara
18
3) Sejak Maret 2011 Kantor Bersama Samsat UPT Tebing Tinggi telah mengoperasikan pelayanan Bus Keliling (Samsat Keliling) yang bertugas untuk melayani daerah-daerah disekitar kota Tebing Tinggi sehingga wajib pajak diluar wilayah kota Tebing Tinggi lebih mudah dalam melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor. f.
Sarana dan Prasarana. 1) Prasarana pelayanan pernbayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan yaitu Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tebing Tinggi. Sarana pelayanan juga dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem komputer dalam rangka mempercepat penyelesaian produk pelayanan, sehingga batas waktu pelayanan yang dijanjikan dapat dipenuhi. 2) Sarana dan fasilitas yang ada pada Kantor Bersama Samsat UPT Tebing Tinggi diantaranya ruang kerja pegawai yang memadai, tersedia ruang tunggu yang dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk yang nyaman dan memadai, Televisi, Dispenser, Toilet yang Bersih, Musholla, Kantin, dan Tempat Parkir yang memadai.
g. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Kompetensi petugas ditetapkan berdasarkan ketrampilan sikap dan perilaku. Petugas harus menjaga kesopanan, ramah tamah dan kejujuran dalam pemberian pelayanan. Petugas harus bekerja menurut waktu yang telah ditetapkan dalam jam kerja pada Kantor Samsat, namun tidak tertutup kemungkinan jam kerja ditambah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Universitas Sumatera Utara
19
h. Kesamaan Hak 1) Dalam pemberian pelayanan tidak bersifat diskriminatif, kecuali bagi orang lanjut usia, wanita hamil dan penyandang cacat. 2) Pemilik kendaraan yang mengurus sendiri diutamakan daripada pengurusan melalui perantara atau pihak ketiga. i.
Pengawasan Pelayanan Pengawasan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan dilaksanakan melalui : 1) Pengawasan melekat oleh atasan langsung. 2) Pengawasan Fungsional oleh masing-masing instansi. 3) Pengawasan oleh Tim Pembina Samsat. 4) Pengawasan oleh masyarakat melalui Kotak Saran dan keluhan masyarakat.
j.
Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat 1) Saran dan keluhan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas. 2) Saran dan keluhan dari masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan dan di koordinir Kantor Bersama Samsat UPT Tebing Tinggi serta Petugas Jasa Raharja. 3) Saran dan keluhan masyarakat yang bersifat teknis seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor kendaraan (TNKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) diselesaikan oleh masing-masing unit kerja yang berada pada Kantor Bersama Samsat UPT Tebing Tinggi. Pada Kantor Bersama Samsat Tebing Tinggi terdapat beberapa fasilitas penyampaian saran dan keluhan seperti kotak saran dan juga alat yang disebut
Universitas Sumatera Utara
20
indeks kepuasan masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan melalui tombol yang ditekan untuk memilih tingkat kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak setelah merasakan pelayanan yang diberikan oleh petugas Samsat.
Universitas Sumatera Utara
