BAB II PROFIL INSTANSI A. Sejarah Ringkas Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Pada mulanya urusan pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam Koordinasi Biro Keuangan (kesekretariatan) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkai I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah bentuk menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbitnya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 No. 137/II/GSU (berdasarkan SK Mendagri tanggal 7 November 1974 No. Finmat 7/15/3/74), maka terhitung sejak 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 1975 No. KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia, maka dengan demikian Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 143/II/GSU, yang kemudian dikukuhkan dengan perda Provinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 1976, yang mulai berlaku 31 Maret 1976. Setelah Otonomi Daerah, tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah diatur dalam Perda provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 060.254.K Tahun 2002. B. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 060.254.K Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara serta organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah menyelenggarakan
sebagai
kewenangan
Pemerintah
Provinsi
dan
tugas
Dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dispenda berfungsi : 1. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan atau program, kebijaksanaan, dan pembinaan teknis dibidang Pendapatan Daerah. 2. Menyelenggarakan pembinaan, program pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi dan Pendapatan lain-Lain, Pengendalian dan Pembinaan. 3. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pendapatan sesuai dengan ketepatan Kepala Daerah. Selain melaksanakan tugas pokoknya juga berfungsi sebagai Koordinator di bidang Pendapatan Daerah, dimana dari sumber penerimaan pendapatan tersebutyang secara langsung dikelola oleh Dipendasu antara lain pemungutan
yang bersumber dari Pajak Daerah dan beberapa penerimaan lainnya sedangkan pemungutan PAD lainnya dikelola secara teknis oleh Instansi atau Unit kerja di Provinsi Sumatera Utara. Dalam melakukan fungsi tersebut, maka dipendasu berupaya melakukan Koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi guna peningkatan Pendapatan Daerah yang setiap tahunnya tertuang dalam APBD atau P.APBD sebagai sumber Keuangan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksaan pembangunan, dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Logo Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Logo dari Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (2015) Gambar 2.1 Logo Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
Pengertian Lambang Daerah 1. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kelembutan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme atau kolonialisme, feodalisme dan komunisme. 2. Batang bersudut lima, perisai dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan pancasila. 3. Pabrik, Pelabuhan, Pohon Karet, Pohon Sawit, Daun Tembakau, Ikan, Daun Padi dan Tulisan “SUMATERA UTARA” melambangkan Daerah yang indah permai masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpahlimpah. 4. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal bulan dan tahun Kemerdekaan dimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat dibawah kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pecinta, keadaan dan pembela keadilan. 5. Bukit Barisan yang berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat Persatuan Kegotong-royongan yang dinamis. Visi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Visi dari Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara adalah “Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, sejahtera dan
menjunjung tinggi Supremasi Hukum berdasarkan Pancasila dalam Kebhinekaan” Misi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendapatan provinsi Sumatera Utara memiliki misi berikut yaitu : 1. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak mulia. 2. Meningkatkan
kualitas
aparatur
Pemerintah
Daerah
menuju
Kepemerintahan yang baik (Good Governance). 3. Membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada Pertanian, Agrobisnis, Pariwisata, dan sektor-sektor unggul serta mengembangkan sumber daya alam berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, kreatuf, inovatif serta memiliki etos kerja yang tinggi. 5. Meningkatkan kesejahteraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat.. C. Visi, Misi dan Budaya Kerja Dalam rangka menyikapi tugas pokok Dipendasu yaitu menyelenggarakan sebagai kewenangan Daerah dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dipendasu mengacu kepada visi dan misinya yang merupakan pedoman ataupun arahan dalam pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan Renstra Potensi Provinsi Sumatera Utara, Visi Dispendasu adalah :
“Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah yang Profesional dan Berkualitas dalam Pemberdayaan Potensi Daerah Menuju Otonomi Daerah yang Maju dan Mandiri.” Sementara itu Misi Dipendasu, antara lain : 1. Meningkatkan
kemandirian
Daerah
dalam
pembiayaan
penyelenggaraan Pemerintah Umun dan Pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional. Dalam rangka memberhasilkan pengelolaan Pendapatan Daerah, maka menjadi budaya organisasi Dispensu, yaitu : “PRIMA PELAYANANNYA, LANCAR PEMASUKANNYA, DAN AMAN UANGNYA. Tujuan 1. Meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Daerah Provsu. 2. Meningkatkan kualitas apratur dalam pemberdayaan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan. Sasaran 1. Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal. 2. Bertambahnya jumlah personil Dispendasu yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggali potensi SDA. 3. Bertambahnya jumlah potensi objek dan subjek pajak retribusi Daerah. D. Struktur Organisasi
Dalam menyikapi pelaksanaan otonomi Daerah sesuai UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 84 Tahun 2001 tentang pedoman Organisasi perangkat Daerah, maka dengan Perda No. 3 Tahun 2001tentang Dinas-Dinas Daerah provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan keputusan Gubsu No. 060.254.K/ Tahun 2002, maka susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : a. Unsur Pemimpin (Kepala Dinas) b. Unsur Pembantu Pemimpin (Wakil Kepala Dinas) c. Unsur Pelaksana (Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas terdiri dari : 1. Bagian Tata Usaha a. Sub Bagian Kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan d. Sub Bagian Organisasi dan Hukum. 2. Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air a. Seksi Teknis Perpajakan. b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan. c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. 3. Sub Dinas Bina Program a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan. b. Seksi Penyuluhan. c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain a. Seksi teknis Retribusi. b. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. c. Seksi Penerimaan Lain-Lain. d. Seksi Pembukuan dan Lain-Lain. 5. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan a. Seksi Pengendalian dan Pembinaan. b. Seksi Pengendalian Aparat Pelaksana. c. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan. 6. Sub Dinas Pajak ABT/APU dan PBB-KB a. Seksi Teknis Perpajakan. b. Seksi Sengketa dan Keberatan. c. Seksi Pembukuan dan pelaporan. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) a. UPT DISPENDASU Medan Utara. b. UPT DISPENDASU Medan Selatan. c. UPT DISPENDASU Tebing Tinggi. d. UPT DISPENDASU P. Siantar e. UPT DISPENDASU Kisaran. f. UPT DISPENDASU Balige. g. UPT DISPENDASU Panyambungan. h. UPT DISPENDASU Sibolga i. UPT DISPENDASU P. Sidempuan.
j. UPT DISPENDASU Gunung Sitoli. k. UPT DISPENDASU Rantau Parapat. l. UPT DISPENDASU Binjai. m. UPT DISPENDASU Sidikalang. n. UPT DISPENDASU Kabanjahe. o. Kantor SAMSAT Pembantu Lubuk Pakam. p. Kantor SAMSAT Pembantu Stabat. Dengan Jumlah personil sebanyak 438 orang, dengan perincian : a. Golongan IV
: 22 Orang
b. Golongan III
: 320 Orang
c. Golongan II
: 92 Orang
d. Golongan I
: 4 Orang
Sejak Tahun 1978 hingga sekarang Dispendasu telah dipimpin oleh 7 (tujuh) pejabat Kepala Dinas, yaitu : 1. Drs. H. Alimuddin Simanjuntak
(1978 sampai dengan 1981)
2. Drs. M. H. Panjaitan
(1981 sampai dengan 1985)
3. Drs. H. Ammiruddin Lubis
(1985 sampai dengan 1986)
4. Drs. H. Maksum Matondang
(1986 sampai dengan 1987)
5. Drs. Ridwan Batubara, MM
(1987 sampai dengan 2001)
6. Drs. H. Muhyan Tambuse
(2001 sampai dengan 2002)
7. Drs. H. Panusunan Pasaribu, MM
(
sekarang)
2002
sampai
dengan
DINAS SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPAPATAN DAERAH SEKSI EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH SEKSI HUKUM DAN PUBLIKASI
BIDANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN DIATAS AIR
BIDANG PAJAK AIR DAN PAJAK LAINNYA
SEKSI TEHNIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN DIATAS AIR SEKSI KEBERATAN DAN SENGKETA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN DIATAS AIR
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN
SEKSI TEHNIS PERPAJAKAN
SEKSI RETRIBUSI
SEKSI KEBERATAN SENGKETA
SEKSI PENDAPATAN LAINNYA
SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
UPTD Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Sumber : Penulis (2015)
E. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian Tata Usaha atau Sub Dinas dan UPT. 1. Bagian Tata Usaha a. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan, Organisasi dan Hukum. b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud para butir a, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunandan penyempurnaan, kebutuhan Internal penyelenggaraan urusan keuangan, pemberdayaan pegawai, pemberdayaan organisasi dan penyiapan produk-produk hukum. 2. Perencanaan dan pengadaan, kebutuhan Internal dan kebutuhan Internal dan kebutuhan administrasi dinas, serta penyempurnaan atau peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengendalian atas penggunaannya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 3. Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban Keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan. 4. Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 5. Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan hukum dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas dan wakil kepala dinas, sesuai bidang dan fungsinya. 7. Pemberi masukan yang perlu kepada kepala dinas dan wakil kepala dinas, sesuai bidang dan fungsinya.
i
8. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas melalui wakil kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan. c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan. 3. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan. 4. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum. 2. Sub Dinas Bina Program a. Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang perencanaan dan pengembangan, penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada butir a, Kepala Sub Dinas Bina Program menyelenggarakan fungsi. 1. Penyusunan dan Penyempurnaan standar-standar dalam penyusunan program Kerja Dinas, Penyuluhan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 2. Penyusunan, rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. 3. Pelaksanaan penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dan wakil kepala dinas, sesuai bidang dan fungsinya. 5. Pemberi masukan yang perlu kepada kepala dinas dan wakil kepala dinas, sesuai bidang dan fungsinya.
ii
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan. c. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada butiran a dan b, Kepala Sub Dinas Bina Program dibantu oleh : 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan. 2. Kepala Seksi Penyuluhan. 3. Kepala Seksi Mentoring, Evaluasi dan Plaporan. 3. Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air a. Kepala Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di atas Air, mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam bidang teknis perpajakan, penanganan sengketa dan keberatan, pembukuuan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB-AA) serta Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBNKB-KAA). b. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, mempunyai fungsi : 1. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis pengelolaan pajak Kendaraan Bermotorn dan Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik Nama di Atas Air, penatausahaan dan pemberian pertimbangan penyelesaian sengketa dan keberatan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, pembukuan dan pelaporan. 2. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program jangaka menegah dan tahunan dibidang pembinaan teknis perpajakan, penanganan sengketa dan keberatan, sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan. 3. Penyelenggaraan koordinasi dan pengelolaan data dalam pengelolaan pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, intensifikasi dan
iii
ekstensifikasi, penanganan sengketa dan keberatan, sesuai ketetntuan dan standar yang ditetapkan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 5. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang dan tugasnya. 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas, sesuai standar yang diterapkan. c. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada buti a dan b, Kepala Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dibantu oleh : 1. Kepala Seksi Teknis Perpajakan. 2. Kepala Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan. 3. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan. 4. Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah atau Air Permukaan Pajak dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor a. Kepala Sub Dinas Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanag atau Air permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan, sengketa dan keberatan serta pembukuan dan pelaporan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah atau Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b. Untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir a, Kepala Sub Dinas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah atau Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, menyelenggarakan fungsi :
iv
1. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, penatausahaan dan pertimbangan penyelesaian sengketa dan keberatan pajak, intensifikasi dan extensifikasi pemungutan, pembukan dan pelaporan. 2. Pelaksanaan,
pegkoordinasian
dan
pengambilan
pengadilan
program
pembangunan jangka menengah dan tahunan, sesuai standar yang ditetapkan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang teknis perpajakan, penanganan sengketa dan keberatan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan koordinasi dan pendataan dalam pengelolaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan, intensifikasi dan extensifikasi, penanganan sengketa dan keberatan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 5. Pemberiaan pemasukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang dan Fungsingya. 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan. c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, Kepala Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah atau Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dibantu oleh : 1. Kepala Seksi Teknis Perpajakan. 2. Kepala Seksi Semgketa dan Keberatan.
v
3. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan. 5. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain a. Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis Retribusi, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHP-BP), Pendapatan lain-lain, Pembukuan dan Pelaporan. b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir a, Kepala Dina Retribusi dan Pendapatan lain-lain, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis Retribusi, Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, penerimaan lain-lain, pembukuan dan pelaporan. 2. Pelaksanaan, pengkordinasian dan pengendalian rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, penetapan dan pemungutan
retribusi
dan
pendapatan
lain-lain.
Penyiapan
bahan
dalampengelolaan BHP-BP, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembukuan dan pelaporan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 5. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan. c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain dibantu oleh :
vi
1. Kepala seksi teknis Retribusi. 2. Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 3. Kepala Seksi Penerimaan Lain-Lain. 4. Kepala Seksi Pembukan dan Pelaporan. 6. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan a. Kepala Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pengendalian keuangan dan material, pengendalian aparat pelaksana dan pembina teknis administrasi pendapatan. b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir a, Kepala Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan dan penyempurnaan standar-standar dalam bidang pengendalian Keuang dan Material, Pengendalian Aparat Pelaksana dan Pembinaan Teknis Administrasi pendapatan. 2. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program pembantuan jangka menengah dan tahunan di bidang pengendalian keuangan, dan material, aparat pelaksana dan teknis administrasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 3. Pelaksana pengendalian keuangan dan material, pengendalian Aparat Pelaksana dan Pembinaan Pembinaan Teknis Administrasi yang ditetapkan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas dan wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 5. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
vii
c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, Kepala Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan dibantu oleh : 1. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan dan Material. 2. Kepala Seksi Pengendalian Aparat pelaksana. 3. Kepala Seksi Pembinaan teknis Administrasi Pendapatan. 7. Kepala Unit Pelaksana teknis a. Kepala Unit pelaksana teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Pengadministrasian, pengutipan dan penyetoran PKB KAA, BBNKB-KAA, pajak ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendpatan lain-lain. b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butiran a, Kepala Unit, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan
dan
penyempurnaan
standar-standar
pendapatan
potensi,
penyuluhan, pengeadministrasian, pengutipan dan penyetoran serta pelaporan hasil pengutipan PKB KAA, BBNKB KAA, ABT/APU, PBBKB, Retribusi dan Pendapatan lain-lain. 2. Penyelenggaraan
optimalisasi
pendapatan
potensi,
pengadministrasian,
pengutipan, dan penyetoran ke Kas daerah pelaporan hasil pengutipan PKB KAA, BBNKB KAA, ABT/APU, PBB-KB, retribusi dan Pendapatan lain-lain serta pelaporannya sesuai ketentuan standar yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 4. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
viii
c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada butiran a dan b, Kepala Unnit dibantu oleh : 1. Sub Bagian Tata Usaha. 2. Seksi pajak Kendaraan Beermotor. 3. Seksi Pajak Kendaraan di Atas Air. 4. Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/APU dan PBB-KB. 5. Seksi Retribusi. 6. Seksi Pendapatan Lain-lain.
ix
