BAB II PROFIL INSTANSI. A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota

BAB II PROFIL INSTANSI

A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan Pembangunan

Koperasi

sebagai

gerakan

ekonomi

rakyat

dalam

perkembangannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga pemerintah melalui suatu departemen yang diserahi tugas dan tanggung jawab secara berkesinambungan untuk membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil guna menumbuhkan kemajuan dan kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia. Di Medan khususnya, pembangunan koperasi telah menunjukan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota maupun nilai usaha koperasi. Namun apabila kita melihat kebelakang, perkembangan dan perjalanan sejarah perkoperasian tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan dan kebijaksanaan politik pemerintah. Sebagaimana lazimnya perubahan dalam struktur pememrintahan juga akan mempengaruhi keberadaan dan peranan perkoperasian dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu kondisi dan keadaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sekarangpun tidak terlepas dari sejarah yang merupakan rangkaian dari perubahan struktur pemerintahan tersebut, dengan kronologis sebagai berikut:

Universitas Sumatera Utara

Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, pada tahun 1945 muncul Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1946 urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri khusus mengurus soal koperasi. Tanggal 12 juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres di Tasikmalaya Jawa Barat, sejak saat itu tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai hari kopersi. Pada tahun yang sama Pusat Jawatan Koperasi ditempatkan di Yogyakarta dan tugasnya adalah mengadakan kontak dengan Jawatan koperasi di berbagai daerah lainnya. Ketika negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk tahun 1950, Pusat Jawatan Koperasi kembali berkedudukan di Jakarta. Tahun 1966 Departemen Koperasi berdiri sendiri, dan dalam tahun yang sama diubah lagi menjadi Kementrian Perdagangan. Pada tahun 1967 ditetapkanlah Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, kemudian Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 15 Tahun 1967 menunjuk Direktur Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri. Tahun 1968 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada tahun 1973 terjadi perubahan struktur Departemen, maka pada saat itu Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja. Tahun 1978 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Perdagangan Dan Koperasi. Pada tahun 1983 sejak Kabinet Pembangunan IV, berdirilah Departemen Koperasi dengan susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dalam Kepmen No. 07/M/kpts/VI/1983. Kemudian tahun 1993 pada


Kabinet Pembangunan VI Departemen Koperasi ditambah tugasnya untuk melaksanakan pembinaan pengusaha kecil sehingga sebutannya ditambah menjadi Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dalam Kepmen No.1554/KEP/M/X/1993. Perubahan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah menjadi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 4 Desember 2001. Sehubungan dengan meningkatnya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tolok ukur perekonomian masyarakat. Sekaligus memberi sumbangan nyata dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Seiring dengan berkembangnya zaman, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Diskop. UMKM ) dirubah/ditambah tugas pembinaannya, sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan nomor 03 tahun 2009 dan Keputusan Walikota Medan nomor 04 tanggal 04 maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Medan adalah untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perekonomian, usaha mikro kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya, yang untuk lebih jelasnya bisa dilihat didalam Struktur Organisasi dan job description Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan pada bagian berikutnya. 1. Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai


Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan untuk dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan gagasan ini, maka Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah : “Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang unggul, mandiri dan mampu menjadi Roda perekonomian Kota Medan” Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan tersebut dirumuskan dengan alasan atau rasionalitas sebagai berikut : − Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Unggul − Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro dan Menengah yang Mandiri − Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah yang mampu menjadi Roda perekonomian Kota Medan. 2. Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Mnengah Kota Medan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan merupakan pernyataan yang memberiakn tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adanya misi diharapkan sekaligus memperkenalkan semua kontribusi kepada semua anggota organisasi termasuk peran apa yang harus diambil, apa program yang harus dilaksanakan dan apa hasil yang ingin diwujudkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan. Brdasarkan pemahaman tersebut dan berdasarkan visi yang telah dirumuskan di atas, maka misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan : − Memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan


− Menengembangkan pola kemitraan bagi Koperasi Usaha Mikri Kecil dan Menengah Kota Medan. 3. Tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan Tujuan yang dimaksud merupakan hasil akhir yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun yang sekaligus menggambarkan arah strategi dan perbaikanperbaikan yang ingin diwujudkan. Sesuai dengan hal tersebut, tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah : 1. Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. 2. Meningkatkan modal Koperasi dan Usaha Mikro Keil dan Menengah 3. Membangun dan mengembankan pola kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 4. Mengembangkan sistem informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lengkap dan akurat.

B. Struktur Organisasi dan Personalia Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan


sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Struktur Organisasi Dinas koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dapat dilihat pada lampiran. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 4 (empat) Kepala Bagian / Sub Dinas dan 12 (dua belas) Kepala Sub / Seksi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan didukung oleh SDM sebanya 36 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari : •

Pejabat Struktural

= 14 orang

•

Staf Administrasi

= 22 orang

Jumlah

= 36 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan, jabatan struktural dan golongan, yaitu :


1. Menurut Jabatan Struktural •

Kepala Dinas

=

1 orang

•

Kepala Bagian / Sub Dinas

=

3 orang

•

Kepala Sub Bagian / Seksi

=

10 orang

•

Staf Administrasi

=

22 orang

Jumlah Keseluruhan

=

36 orang

2. Menurut Golongan : •

Golongan IV =

7 orang

•

Golongan III =

27 orang

•

Golongan II

=

2 orang

C. Uraian Tugas (Job Description) Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan sesuai dengan Pasal 74 dan 75 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut : 1. Dinas − Pasal 3 Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


− Pasal 4 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. − Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi; a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha mikro kecil, dan menengah b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkoperasian, usaha mikro, dan menengah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkoperasian, usaha mikro kecil, dan menengah d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat − Pasal 6 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. − Pasal 7 (1). Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.


(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusun rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan. Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas f. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keskretariatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Sub Bagian Umum − Pasal 8 Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. − Pasal 9 (1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Skretariat lingkup administrasi umum. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :


a. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas,

penataan

kearsipan,

perlengkapan,

dan

penyelenggaraan

kerumahtanggaan Dinas b. Pengelolaan administrasi kepegawaian c. Penyiapan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan

kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Sub Bagian Keuangan − Pasal 10 Sub Bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. − Pasal 11 (1). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Skretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan b. Penyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan


c. Pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

meliputi

kegiatan

penyusunan runcana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi d. Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan e. Penyusunan laporan keuangan Dinas f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Sub Bagian Penyusun Program − Pasal 12 Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Skretaris. − Pasal 13 (1). Sub Bagian Penyusun Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Skretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas


c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Bidang Pemberdayaan Koperasi − Pasal 14 Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. − Pasal 15 (1). Bidang Pemberdayaan koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bina kelembagaan, permodalan, usaha, dan kemitraan koperasi (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencanan, program, dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan, permodalan, usaha, dan kemitraan koperasi c. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi di bidang kelembagaan


d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan peningkatan produktifitas pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia melalui kemitraan dengan pihak lain e. Pelaksanaan dpenyuluhan dan pembinaan dalam rangka pembentukan koperasi dan rapat anggota tahunan (RAT) koperasi f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang koperasi g. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perijinan kepada koperasi dan advokas hukum h. Pelaksanaan kegitan pelatihan dan sosialisasi koperasi i.

Pelaksanaan proses akte pendirian, penesahan perubahan anggaran dasar, penggabungan, dan pembuburan badan hukum koperasi

j.

Pelaksanaan pembinaan sistem distribusi usaha koperasi dan permodalan

k. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

lingkup

bidang

pemberdayaan koperasi l.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi − Pasal 16 Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi.


− Pasal 17 (1). Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup bina kelembagaan koperasi. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bina Kelembagaan Koperasi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan koperasi c. Penyiapan bahan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian penerapan standar kelembagaan, tatalaksana, organisasi, badan hukum, dan advokasi hukum, akuntansi, dan usaha koperasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan d. Penyiapan bahan bimbingan, arahan, dan pembinaan pada rapat anggota tahunan (RAT) Gerakan Koperasi, serta mengumpulkan data-data terkait kepada perkembangan koperasi e. Penyiapan bahan dan data penilaian kesehatan, penetepan akreditasi kepada gerakan koperasi dalam pengawasan, pengendalian, pemberdayaan, dan penerapan standar dalam akuntansi f. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan / data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan peningkatan akreditasi koperasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan


g. Penyiapan bahan pembuatan dan pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal di bidang koperasi h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Bina Permodalan Koperasi − Pasal 18 Seksi Bina Permodalan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. − Pasal 19 (1). Seksi Bina Permodalan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup bina permodalan koperasi. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Permodalan Koperasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bina Permodalan Koperasi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina permodalan koperasi c. Pelaksanaan fasilitas pembiayaan koperasi melalui Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Non Keuangan Bank, dan alternatif lainnya d. Pengawasan pelaksanaan penyertaan modal e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan dalam pemberian permodalan koperasi


f. Pemantauan dan pengarahan perkembangan koperasi pemakai / penggunaan dana yang bersumber dari Pemerintah, bank, dan Lembaga Keuangan lainnya g. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian program jangka menengah dan tahunan di bidang pemberdayaan dan pengembangan produktivitas usaha serta kerjasama dan fasilitas koperasi dengan badan usaha lainnya h. Penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum di bidang permodalan i.

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

j.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan Koperasi − Pasal 20 Seksi Bina Usaha dan Kemitraan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. − Pasal 21 (1). Seksi Bina Usaha dan Kemitraan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi lingkup bina usaha dan kemitraan koperasi. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha dan Kemitraan Koperasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Kemitraan Koperasi


b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina usaha dan kemitraan koperasi c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peningkatan produktivitas usaha koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia pengelola usaha koperasi d. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan fasilitas pengembangan jaringan usaha koperasi melalui kemitraan antara koperasi dan antara koperasi dengan perusahaan besar e. Penyiapan bahan pemberian perlindungan dalam pengembangan usaha koperasi kepada gerakan koperasi untuk memberdayakan koperasi f. Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi peluang-peluang usaha kepada gerakan koperasi untuk memberdayakan koperasi g. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian program jangka menengah dan tahunan di bidang pemberdayaan dan pengembangan produktivitas usaha dan kemitraan koperasi dalam kerjasama serta fasilitas koperasi h. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang usaha dan kemitraan i.

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

j.



10. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah − Pasal 22 Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. − Pasal 23 (1). Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Dinas

lingkup

pembinaan,

pengembangan, bina permodalan, dan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan, pengembangan, bina permodalan, dan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah c. Pembinaan dan pengembangan manajemen dan organisasi usaha mikro kecil dan menengah d. Penciptaan dan penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro kecil dan menengah e. Peningkatan kemampuan akses permodalan usaha mikro kecil dan menengah


f. Peningkatan kemampuan akses dan peluang pasar usaha mikro kecil dan menengah g. Pelaksanaan advokasi hukum bagi usaha mikro kecil dan memngah h. Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kemitraan sesama usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro kecil dan menengah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) i.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, dinas dan asosiasi serta lembaga lainnya dalam rangka memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah

j.

Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

lingkup

bidang

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinsa sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah − Pasal 24 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. − Pasal 25 (1). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Bidang


Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengembangan usaha mikro , kecil dan menengah c. Penyiapan bahan penetapatan kebijakan, model-model pembinaan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah d. Penyiapan bahan bimbingan teknis organisasi dan manajemen usaha mikro kecil dan menengah e. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitas usaha mikro kecil dan menengah untuk sertifikat tanah dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) f. Penyiapan bahan dan data pengadaan temu usaha antar sesama usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro kecil dan menengah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) g. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, dinas, dan asosiasi serta lembaga-lembaga teknis terkait dalam rangka meningktakan dan memperluas jaringan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah


h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas i.


12. Seksi Bina Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah − Pasal 26 Seksi Bina Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. − Pasal 27 (1). Seksi Bina Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup bina permodalan usaha mikro kecil dan menengah. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Bina

Permodalan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bina Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina permodalan usaha mikro kecil dan menengah c. Penyiapan bahan-bahan untuk penetapatan kebijakan, peraturan perundangundangan dan model-model pembinaan dan pengembangan dalam


peningkatan akses permodalan dan pembiayaan pembentukan lembaga keuangan alternatif bagi usaha mikro kecil dan menengah d. Penyiapan bahan fasilitas dan menjembatani terobosan permodalan usaha mikro kecil dan menengah baik melalui program pemerintah dan non bank e. Penyiapan bahan temu konsultasi usaha mikro kecil dan menengah dengan lembaga perbankan, lembaga-lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya dalam rangka peningkatan akses permodalan usaha mikro kecil dan menengah f. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembiayaan usaha / permodalan kepada usaha mikro kecil dan menengah g. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, dinas, dan asosiasi serta lembaga-lembaga teknis terkait dalam rangka meningktakan kses permodalan dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas i.


13. Seksi Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah − Pasal 28 Seksi Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.


− Pasal 29 (1). Seksi Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup kemitraan usaha mikro kecil dan menengah. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kemitraan usaha mikro kecil dan menengah c. Pelaksanaan inventarisasi usaha mikro kecil dan menengah yang diponsil untuk dimitrakan dengan pelaku ekonomi lainnya d. Penyiapan bahan-bahan untuk penentapan kebijakan, peraturan perundangundangan dan model-model pembinaan dan pengembangan dalam peningkatan dan pengembangan pola kemitraan usaha mikro kecil dan menengah e. Pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) f. Penyiapan bahan bimbingan teknis kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah


g. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, dinas, dan asosiasi serta lembaga-lembaga teknis terkait dalam rangka meningktakan dan memperluas kemitraan usaha mikro kecil dan menengah h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas i.


14. Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi − Pasal 30 Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. − Pasal 31 (1). Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup data, informasi, promosi, monitoring, dan evaluasi. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup data, informasi, promosi, monitoring, dan evaluasi c. Pengumulan dan pengolahan data untuk informasi


d. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, dinas, serta lembaga-lembaga lainnya dalam rangka promosi produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah e. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

lingkup

bidang

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinsa sesuai dengan tugas dan fungsinya. 15. Seksi Data dan Informasi − Pasal 32 Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Promosi dan evaluasi. − Pasal 33 (1). Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi lingkup data dan informasi. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Data dan Informasi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan informasi c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah d. Pelayanan informasi tentang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan informasi tentang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan instansi dan dinas terkait


f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 16. Seksi Promosi − Pasal 34 Seksi Promosi oleh Kepala Seksi, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Promosi dan evaluasi. − Pasal 35 (1). Seksi Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi lingkup promosi. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Promosi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Promosi c. Penyiapan bahan dan data promosi produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah baik di dalam maupun di luar negeri d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan dinas terkait dalam rangka promosi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


17. Seksi Monitoring dan Evaluasi − Pasal 36 Seksi Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Seksi, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Promosi dan evaluasi. − Pasal 37 (1). Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Promosi dan Evaluasi lingkup monitoring dan evaluasi. (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Monitoring dan Evaluasi c. Penyiapan monitoring dan evaluasi tentang perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan dinas terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 18. Unit Pelaksana Teknis Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


19. Kelompok Jabatan Fungsional − Pasal 39 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan − Pasal 40 (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasl 39, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimpimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang dihunjuk (3). Jumlah tenaga kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Jaringan Usaha / Kegiatan Sasaran Dinas Koperasi Usaha mikro Kecil dan Menengah berikut ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan di atas. Sasaran berikut juga berupaya menampilkan hal-hal yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam jangka tahunan atau semesteran, dan sekaligus merupakan fokus penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur sesuai dengan tujuan-tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di atas.


Tabel 2.1. Sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan Tujuan I

Strategi

Meningkatkan kemampuan manajerial Meningkatnya jumlah pengurus dan pengurus Koperasi dan pelaku Usaha pelaku Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah yang mampu mengelola usahanya.

Tujuan II

Strategi

Meningkatkan modal Koperasi dan Meningkatnya skala usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah setiap tahun.

Tujuan III Membangun

Strategi dan

mengembangkan Meningkatnya jumlah Koperasi dan

pola kemitraan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro Kecil dan Mnengah yang Mikro Kecil dan Menengah.

membangun

kemitraan

dengan

lembaga-lembaga keuangan swasta / pemerintah dan usaha-usaha berskala besar. Tujuan IV Mengembangkan

Strategi sistem

informasi Tersedianya data dan kemajuan usaha

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan skala mikro serta tersedianya data Menengah yang lengkap dan akurat

KUKM yang akurat.

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, diperlukan strategi yang meliputi kebijakan, program-program beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Strategi yang dipilih pada dasarnya merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang dilakukan dengan memperhatiakn sumber daya yang ada,


kondisi dan lingkungan Dinas Koerasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan.

E. Kinerja Usaha Terkini Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan Pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran yang menggunakan indikator kinerja outcomes menggambarkan ukuran bagi pencapaian sasaran. Meskipun demikian, karena capaian indikator kinerja outcomes secara signifikan menentukan baik atau tidaknya capaian indikator kinerja outcomes, maka pada umumnya pembobotan atas kedua indikator ini dalam kaitannya dengan capaian kinerja kegiatan mendapatkan bobot dominan, yaitu 50% untuk indikator kinerja output dan 50% indikator kinerja outcomes. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja

organisasi

dengan

cara

mengidentifikasikan

permasalahan

yang

menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya. Adapun tingkat capaian kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah sebagai berikut: •

Capaian kinerja atas sasaran strategis berdasarkan perbandingan target dan realisasi tahun 2011 pada setiap program sebagai berikut:


Tabel 2.2. Kinerja Usaha Terkini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan No

Sasaran Strategis

Program

Indikator Kinerja Outcomes

Targer

Realisasi

1

Meningkatnya

1.

1.1.1

25

25

jumlah

koperasi

Pengembangan

perlindungan

dan Usaha Mikro

Kewirausahaan

atas

Kecil

dan keunggulan

UMKM

Menengah

dan yang

Terciptanya hukum

merek

orang

orang

(100%)

(90%)

70

70

Usaha

kompetitif

membangun

Usaha

Kecil

kemitraan dengan

Menengah

lembaga-lembaga keuangan swasta 1.1.2

Terlaksananya

Penyelenggaraan

orang

orang

(100%)

(100%)

40

40

Pelatihan Kewirausahaan 1.1.3

Terlaksananya

sosialisasi

HAKI

orang

orang

(100%)

(100%)

40

40

Kepada Usaha Mikro Kecil

Menengah

Usahaan

2

Meningkatnya

2.1

2.1.1

skala

pengembangan

peningkatan

Sistim

permodalan UMKM

koperasi usaha menangah

usaha dan kecil

Usaha

Terwujudnya akses

orang

orang

(100%)

(100%)

6

6

pendukung Bagi Usaha

Mikro

Kecil Menengah 2.1.2 Klaster

Terbentuknya Busnes

Klaster

Klaster

(100%)

(54%)

45

45

UMKM 2.1.3 kegiatan

Diadakannya pameran

Stand

(100%)

Stand

(98%)


promosi

produk

UMKM 2.1.4

Tersedianya

bahan-bahan data base

1

Kgt

(100%)

1

Kgt

(40%)

KUMKM 2.1.5

Terpulikasinya

informasi

Koperasi

100

exp

100

exp

(100%)

(99%)

100 orang

100 orang

(100%)

() 92%

25

25

dan UMKM 2.1.6

Diadakannya

kegiatan

promosi

kopersi dan UMKM diberbagai

event

pameran dalam dan luar daerah. 2.1.7

Terciptanya

peningkatan

orang

orang

(100%)

(95%)

25

25

keterampilan pengrajin kulit Kota Medan 2.1.8

Tercapainya

peningkatan keterampilan

orang

(100%)

orang

(97%)

Batik

Kota Medan 2.1.9

Tersedianya

softwere

database

1

Kgt

(100%)

1

Kgt

(94%)

UMKM 2.1.10

Terpenuhinya

galeri produk-produk

1

keg

(100%)

1

keg

(90%)

UMKM 2.1.11

Tersedianya

profil

Produk

1

Kgt

1

Kgt

(100%)

(99%)

15

15

Unggulan UMKM

2.1.12

Terciptanya

peningkatan

orang

(100%)

orang

(100%)


keterampilan pengrajin

ulos

dan

songket Kota Medan

3

Meningkatnya

3.1 Peningkatan

3.1.1

jumlah pengurus

Kwalitas

jiwa

koperasi

Kelembagaan

masyarakat

Koperasi

berkoperasi

dan

pelaku

UMKM

yang

mampu

Meningkatnya dan

semangat

100 orang

100 orang

(100%)

(100%)

150 orang

150 orang

(100%)

(100%)

150 orang

150 orang

(100%)

(100%)

50

50

untuk

mengelola usahanya 3.1.2

Meningkatnya

permodalan Koperasi secara

konvensional

maupun syariah 3.1.3

Meningkatnya

Sistim

kelembagaan

Koperasi

secara

profesional 3.1.4

4

Meningkatnya

orang

orang

Koperasi pola Syariah

(100%)

(100%)

20

20

Peningkatan

4.1 Peningkatan

4.1.1

pengembangan

pengembangan

Renstra 2011-2015

(100%)

(100%)

sistem

laporan

sistem

capaian

kinerja

capaian kinerja

4.1.2

20

20

dan keuangan

Tersedianya

Exsp

Exsp

laporan

dan keuangan Tersedianya

Exsp

Exsp

buku lakip 2010

(100%)

(100%)

4.1.3

20

20

Tersedianya

Renja 2011

Exsp

(100%)

Exsp

(100%)

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan •

Capaian Kinerja Instansi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah:


Tabel 2.3. Kinerja Usaha Terkini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan No

Program

P1

Pengembangan kewirausahaan 100 dan

Bobot

keunggulan

Capai 99,62

kompetitif

Usaha Kecil Menengah P2

Pengembangan sistem usaha 100

99,37

pendukung bagi UMKM P3

Peningkatan

kwalitas 100

99,49

pengembangan 100

70,70

kelembagaan koperasi P4

Peningkatan

sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah

100

93,78

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan

F. Rencana Kegiatan Rencana kegitan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan sseuai dengan yang tercantum pada Matriks Program dan Kegiatan Indikatif Tahunan adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pelayanan di bidang perkoperasian dan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi penggabungan serta pembubaran koperasi; 2. Melaksanakan program pengembangan jaringan sistim informasi koperasi dan usaha kecil dan menengah;


3. Mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah; 4. Mengendalikan atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan mengendalikan atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah; 5. Melaksanakan bimbingan pedoman akuntasni koperasi, usaha kecil dan menengah; 6. Melaksanakan program teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.


BAB II PROFIL INSTANSI. A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota

Recommend Documents