BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 3.1.1 Sejarah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Gorontalo. A. Sebelum Penggabungan Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Gorontalo (sebutan sebelum penggabungan) pada masa itu masih berkantor di masing-masing lokasi dengan sebutan lama Kantor Departemen (KANDEP) yakni: 1. Kandep Perindustrian Kantor ini terletak di jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Selatan (sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Kota Timur). Dengan Kepala Kandep yang terakhir periode 1992-1996 adalah Bapak Ir.Abdul Manan Tola. 2. Kandep Perdagangan Kantor ini terletak di jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Selatan. Dengan kepala kandep yang terakhir periode 1994-1996 adalah Bapak Drs. Fuad Bachmid. Masing-masing kandep ini mempunyai garis komando secara vertikal dari pusat ke Daerah Tingkat I dan Daeah Tingkat II (Departemen-Kanwil-Kandep). Untuk masing- masing Kanwil dari kedua Kandep tersebut pada waktu itu berkedudukan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
B. Masa Penggabungan Masa pengabungan antara kedua Kandep ini terjadi pada tahun 2000 sebagai salah satu kesatuan unit organisasi pemerintah pusat yang ada di Daerah Tingkat II dengan sebutan Kandep Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo dengan Kepala Kandep yakni Bapak
Drs. Muchlis Sugeha. Penggabungan kedua Kandep ini terjadi karena dalam rangka upaya pemerintah dalam mengantisipasi perubahan global otonomisasi daerah yang akan di mulai pada tahun 2002. C. Masa Otonomisasi Daerah Pada tahun 2002 sesudah penggabungan terjadi lagi perubahan yang disebut Otonomisasi Daerah (OTDA), sehingga namanya berubah menjadi Dinas Perindag dan Penanaman Modal Kota Gorontalo, dengan Kepala Dinasnya yang pertama adalah Bapak Hi. Faisal Lamusu dan Menurut Perda No. 03 Tahun 2008 yang telah di sesuaikan dengan PP No. 47 Dinas Perindag dan Penanaman Modal bergabung dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga namanya berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Gorontalo, yang dipimpin oleh Bapak M.F Mooduto,S.Sos. Berdasarkan Surat Nomor 05/BKD-Diklat/3133/2009 Tanggal 28 september 2009 Bapak Effendy Sj. Rauf, S.Sos diangkat menjadi Kepala Dinas Perindagkop, dan UMKM Kota Gorontalo. Dan pada Tahun 2010 Penanaman Modal digabung kembali pada Dinas Perindagkop, dan UMKM Kota Gorontalo sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2010 yang masih dipimpin oleh Bapak Effendy Sj. Rauf, S.Sos.
3.1.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Perindagkop, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Gorontalo terletak di Jalan Raden Saleh No 2. Instansi ini merupakan unit kerja yang berada dalam jajaran Direktorat Industri Kecil yang bergerak dalam Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Disisi lain, Dinas Perindagkop, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Gorontalo dituntut juga untuk mencapai target/sasaran sesuai grand startegi Pemerintah Kota Gorontalo yakni menyelenggarakan kepemerintahan yang enterpreneur, mewujudkan sumber daya manusia
yang berdaya saing, membangun infrastruktur perkantoran yang handal, menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa serta seluruh potensi dipetakan, dikembangkan dan dipromosikan secara online dan tepat sasaran berdasarkan basis yang akurat.
3.1.3 Visi dan Misi Dinas Perindagkop, Usaha Mikro Kecil Menengah & Penanaman Modal Kota Gorontalo. Adapun visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Gorontalo mengacu pada visi Kota Gorontalo yakni: “Gorontalo Kota Entrepreneur”.
Sejalan dengan visi di atas, Dinas Perindagkop, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Gorontalo mengembangkan visi fiskal dan kelembagaan yakni: “Mewujudkan Masyarakat Kota Gorontalo Yang Mandiri dan Religius”.
Untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan penjabaran sasaran/rencana tersebut tertuang dalam prioritas yang akan dicapai antara lain: a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur maupun pengrajin dibidangnya untuk menunjang kerja dalam mengembangkan kreatif dan wawasan terlebih dalam melakukan promosi. b. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas pelaporan dengan sistem yang berjalan. c. Peningkatan administrasi perkantoran, guna kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara adminisrasi. d. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur guna pelayanan kepada masyarakat dilapangan.
e. Meningkatkan pengawasan barang masuk keluar dan peredaran barang dan jasa di wilayah Kota Gorontalo. f. Melaksanakan Rakor dan Monev guna mencari solusi dan permasalahan pelaksanaan tugas kedinasan. g. Peningkatan kesadaran hukum bagi pengusaha dan konsumen malalui monitoring. h. Melakukan pendataan guna pemuktahiran data Dinas Perindagkop, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penanaman Modal. i. Mengembangkan potensi Daerah untuk menarik investasi masuk ke Daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.
3.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dalam setiap instansi pemerintah maupun swasta bergerak dalam bidang apa saja komponen struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena didalam sruktur organisasi inilah di atur semua tugas dan wewenang dari setiap pegawai. Adapun struktur organisasi di Dinas Koperindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:
Uraian Tugas Pokok dan fungsi Di bawah ini merupakan tugas masing- masing bagian Dinas Perindagkop, UMKM, dan PM Kota Gorontalo. a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan PM berdasarkan peraturan dan perundang- undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. b. Sekretaris Melaksanakan tugas penatausahaan dibidang perencanaan, program, pelaporan, kepegawaian, umum dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk kelancaran tugas. Sekretaris Menbawahi: -
Kasubag Program dan Keuangan mempunyai tugas: penyusunan program dan pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.
-
Kasubag Kepegawaian mempunyai tugas: pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai
petunjuk
kepegawaian.
pelaksanaan/petunjuk
teknis
untuk
tertibnya
administrasi
-
Kasubag Umum dan Kearsipan, mempunyai tugas: pengelolaan kelengkapan dan kearsipan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.
c. Bidang perindustrian Melaksanakan tugas dibidang Perindustrian berdasarkan peraturan perundangundangan untuk pengembangan usaha ekonomi rakyat. Kepala Bidang Perindustrian, membawahi: -
Kasie Industri Kecil Menengah mempunyai tugas: melaksanakan tugas bidang Industri Kecil dan Menengah sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.
-
Kasie Pengembangan Industri mempunyai tugas: melaksanakan tugas di bidang pengembangan industri kerajinan sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk peningkatan usaha kerajinan.
-
Kasie Promosi Hasil Industri mempunyai tugas: melaksanakan tugas dibidang promosi dan informasi sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk memperkenalkan produk hasil industri daerah.
d. Bidang Perdagangan Melaksananakan tugas bidang pembinaan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk pengembangan perdagangan daerah. Kepala Bidang Perdagangan, menbawahi -
Kasie Usaha Perdagangan mempunyai tugas dibidang perdagangan berdasarkan petunjuk teknis untuk pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
-
Kasie Perlindungan Konsumen mempunyai tugas dibidang perlindungan konsumen berdasarkan petunjuk teknis untuk pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
-
Kasie Informasi Perdagangan mempunyai tugas dibidang informasi perdagangan berdasarkan petunjuk teknis untuk pengembangan perdagangan berdasarkan petunjuk teknis untuk pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
e. Bidang Koperasi dan UMKM Melaksanakan tugas dibidang pembinaan perkoperasian berdasarkan perturan perundang- undangan untuk pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi. Kepala Bidang Koperasi & UMKM membawahi: -
Kasie Koperasi mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengembangan Koperasi berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
-
Kasie Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundangundangan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.
-
Kasie Usaha dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pengembangan usaha koperasi dan fasilitas permodalan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk peningkatan usaha ekonomi kerakyatan
f. Bidang Penanaman Modal Melaksanakan tugas perencanaan dibidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk pengembangan penanaman modal di daerah. Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi: -
Kasie Potensi dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas: melaksanakan tugas di bidang pengembangan potensi daerah dan sumber daya sesuai juklak/juknis untuk menarik investor dapat menanamkan modalnya.
-
Kasie Promosi Potensi Investasi mempunyai tugas: melaksanakan tugas dibidang promosi potensi investasi sesuai juklak/ juknis untuk diperkenalkan kepada investor dalam dan luar negeri.
-
Kasie Pelayanan dan Pengawasan Investasi mempunyai tugas: melaksanakan tugas dibidang pelayanan dan pengawasan investasi sesuai juklak/ juknis untuk tertibnya investasi daerah.
3.1.5 Keadaan umum Pegawai. Setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah di bekali dengan pelatihan motivator sesuai latar belakang pendidikan masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara keterampilan dan keahlian yang dimiliki pada tugas atau pekerjaan yang diberikan pada setiap pegawai. Aktivitas kerjapun akan lebih lancar sehingga suasana kerja pun akan tampak lebih harmonis. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada objek penelitian jumlah tenaga kerja pada Dinas Perindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo yaitu 44 pegawai yang terdiri atas Pegawi Negeri Sipil dan Tenaga Honorer, dan tingkat pendidikan dari masing-masing pegawai juga bervariasi yakni dari SLTP, SLTA/SMK, Sarjana Muda/D3, S1. Adapun latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Perindagkop, UMKM, dan PM Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: Tabel: Latar Belakang Pendidikan pegawai di Dinas perindagkop, UMKM, dan PM Kota Gorontalo Status No
Jumlah
Tingkat Pendidikan PNS
Honorer
1
S2
_
_
_
2
S1
13
_
13
3
D3
3
_
3
4
SLTA/SMK
17
10
27
5
SLTP
1
_
1
34
10
44
Total
Sumber data: Dinas Perindagkop, UMKM, dan PM Kota Gorontalo
3.2 Hasil Penelitian Dalam setiap aktivitas sehari- harinya, suatu istansi pemerintah maupun swasta sangat identik dengan dua hal yaitu tenaga kerja yang berpotensi dan fasilitas sarana prasarana yang merupkan penunjang dari pekerjaan-pekerjaan, sehingga dapat memotivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setelah melakukan pengamatan langsung pada penelitian, peneliti menunjukan bahwa motivasi di Dinas Perindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo sudah dilaksanakan cukup baik, meskipun belum semuanya pegawai menunjukan sikap yang tinggi dalam bekerja. Dalam menimplementasikan pekerjaannya pun sebagian pegawai terlihat kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik hal ini berkaitan dengan masih kurangnya fasilitas yang memadai. Kelengkapan fasilitas dalam suatu instansi dapat pula mempengaruhi motivasi pegawai, karena dengan fasilitas yang memadai maka pegawai akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Setelah
melakukan
pengamatan
langsung
pada
penelitian,
peneliti
dapat
menggambarkan beberapa hal yang mempengaruhi motivasi pegawai di Dinas Perindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo antara lain :
1. Kurangnya perhatian pimpinan dalam memelihara dan memotivasi pegawai, baik dalam bentuk dorongan maupun fasilitas penunjang pekerjaan 2. Rendahnya tingkat pengawasan lembaga terhadap pegawai Seorang pemimpin paling sedikit harus memimpin bawahan untuk mencapai tujuan,mampu menangani hubungan antar karyawan, interaksi antarpersonel yang baik, dan memotivasi bawahan. Untuk mengusahakan orang lain bekerja sama, maka pemimpin dapat menggunakan kewibawaan atau kewenangan formal.dalam teori formal dikatakan bahwa kewenagan adalah suatu kekuasaan atau hak pimpinan untuk bertindak dan memerintah orang lain atau bawahan.
3.3 Pembahasan 3.3.1 Kurangnya Perhatian Pimpinan Terhadap Penyelesaian pekerjaan. Istilah kepemimpinan dapat dipahami sebagai konsep yang didalamnya mengandung makna bahwa ada suatu proses kekuatan yang datang dari seorang figur pemimpin untuk mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Sebagai pemimpin perlu memahami tentang keefektifan kepemimpinan, pendekatan, gaya dan perilaku kepemimpinan. Fiedler (dalam Hoy dan Miskel 1987:150) membedakan antara perilaku dan gaya kepemimpinan. Perilaku mengacu pada tindakan spesifik seorang pimpinan dalam mengarahkan dan mengkoordinasi kerja anggota kelompok. Sedangkan gaya kepemimpinan mengacu pada struktur kebutuhan pemimpin yang memotivasi dalam berbagai situasi antar pribadi. Seperti halnya teori yang dijabarkan pada Bab II tentang faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, khususnya pada bagian pertama “ penghargaan terhadap pekerjaan” peneliti menilai bahwa faktor yang tertera diatas belum diterapkan oleh pimpinan Dinas Perindakop, UMKM dan PM Kota Gorontalo. Sehingga tidak heran jika tingkat keaktifan pegawai masih
terbilang minim bahkan Pegawai maupun Honorer lain banyak yang hanyak duduk- duduk santai saja. Keadaan di atas terungkap bahwa dalam Observasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi tersebut. Padahal perhatian dari atasan kepada bawahaanya akan dapat memotivasi bawahan untuk bekerja lebih baik lagi dan bawahan akan merasa senang.
3.3.2 Rendanya Tingkat Pengawasan Lembaga Terhadap Pegawai Dalam masalah ini peneliti melihat bahwa kurangnya pengawasan dan pembinaan teerhadap pegawai yang berada di Dinas Perindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo salah satu contoh kurangnya pengawasan dan pembinaan pimpinan kepada pegawai dalam bentuk kedisiplinan dalam bekerja, sikap tanggung jawab, serta loyalitas dalam bekerja. Apabila ada pengawasan pimpinan terhadap pegawai maka dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada para pegawainya untuk bekerja lebih baik, dan pegawainya akan cenderung meniru sikap pimpinan tersebut. Secara umum aktivitas dari pekerjaan ataupun tugas yang diberikan pada pegawai akan lebih berkualitas jika setiap pegawai dapat termotivasi. Motivasi merupakan suatu pendorong yang akan membentuk perilaku kinerja setiap pegawai agar lebih kreatif dan terampil dalam pencapaian tujuan dari suatu instansi pemerintah maupun swasta. Dengan motivasi secara otomatis setiap pegawai akan tergolong untuk lebih menghasilkan sesuatu yang dibanggakan,sehingga disiplin kerjapun akan tercipta. Hal ini sebagai mana didukung oleh teori motivasi Herzbreg (dalam Sondang
2008:290) teori yang dikembangkannya
dikenal dengan “model dua faktor” dari motivasi yaitu faktor motivasional dan faktor higine. Menurut teori ini yang dimaksud dengan faktor motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya intristik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor higiene atau pemeliharaan adalah faktor-
faktoryang bersifat ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Berzberg yang tergolong sebagai faktor motivasional antar lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalaam karier dan pengakuan orang lain.sedangkan faktor-faktor higiene mencakup antara lain stasus seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang karyawan dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyediaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijaksanaan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah yang bersifat instrisik ataukah yang bersifat ekstrinsik. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan instansi pemerintah dengan imbalan yang diterimah. Artinya apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi antara lain:
Seseorang akan berusaha memperoleh kompensasi yang lebih besar atau
Mengurangi intensitas kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsiny yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui ada beberapa macam motivasi di Dinas
Koperindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontaloyang di berikan kepada setiap pegawai guna meningkatkan disiplin sertra prestasi kerja, yaitu; 1. Motivasi berupa pemberian fasilitas Salah satu motivasi yang diberikan di Dinas Koperindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo adalah seperti pemberian fasilitas kerja yang merupakan saran dan
prasarana bagi pegawai, misalnya mesin ketik, computer, printer, dan foto copy. Fasilitas seperti ini dapat memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan kantor. 2. Motivasi berupa pemberian gaji Gaji merupakan salah satu motivasi yang di berikan pada pegawai di Dinas Perindagkop, UMKM & PM Kota Gorontalo, sebagai imbalan jasa atas hasil kerja para pegawai yang ada di instansi tersebut. Dengan pemberian gaji pegawai akan termotivasi sehingga disiplin serta kualitas kerja meningkat. 3. Motivasi berupa pemberian bonus Adapun pemberian bonus kepada setiap pegawai di lingkungan Dinas Perindagkop, UMKM dan PM sangat menumbuhkan semangat kerja setiap pegawai, karena dengan sendirinya setiap pegawai dapat termotivasi dalam melaksanakan aktivitas kerja. 4. Motivasi berupa pemberian tugas Semua kegiatan dapat dilaksananakan secara efektif jika ada pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan bidangnya, karena merupakan salah satu motivasi bagi pegawai agar setiap pegawai dapat terselesaiakan dengan baik. Pembagian tugas merupakan salah satu motivasi bagi pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. 5. Motivasi berupa sanksi Motivasi berupa sanksi pada pegawai karena melanggar aturan yang ada di Dinas Perindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo, dilakukan agar setiap pegawai selalu disiplin waktu dan mampu disiplin dalam pekerjaan. Pemberian sanksi ini terdiri dari tiga macam yaitu teguran lisan, teguran tulisan, hingga pernyatan tidak puas dalam arti lain bagi pegawai yang tidak mengindahkan
teguran lisan dan teguran tulisan maka akan diturunkan jabatannya atau diberhentikan secara tidak hormat (PHK). Dari beberapa macam pemberian motivasi yang dilakukan di Dinas Perindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo terhadap pegawai, maka akan membawa manfaat tersendiri baik itu bagi pegawai maupun instansi tersebut. Manfaatnya yaitu motivasi merupakan saran untuk meningkatkan karier dan kesejahteraan karena adanya hasil kerja yang semakin baik.
