BAB 19 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

BAB 19 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

BAB 19 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH A. KONDISI UMUM Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi: (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Perkembangan peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2003, persentase jumlah UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha, yang terdiri dari usaha menengah sebanyak 62,0 ribu unit usaha dan jumlah usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian terbesarnya berupa usaha skala mikro. Pada tahun 2004 jumlah UMKM diperkirakan telah melampaui 44 juta unit UMKM dan telah menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun yang sama. Jumlah tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 3,10 persen per tahunnya dari posisi tahun 2000. Kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, naik dari 54,5 persen pada tahun 2000. Sementara itu pada tahun 2003, jumlah koperasi sebanyak 123 ribu unit dengan jumlah anggota sebanyak 27.283 ribu orang, atau meningkat masing-masing 11,8 persen dan 15,4 persen dari akhir tahun 2001. Berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2004 dan 2005, antara lain ditunjukkan oleh tersusunnya berbagai rancangan peraturan perundangan, antara lain rancangan undangundang (RUU) tentang penjaminan kredit UMKM dan RUU tentang subkontrak, RUU tentang perkreditan perbankan bagi UMKM, RPP tentang koperasi simpan pinjam (KSP); tersusunnya konsep pembentukan biro informasi kredit Indonesia;

berkembangnya pelaksanaan unit pelayanan satu atap di berbagai kabupaten/kota; terbentuknya forum lintas pelaku pemberdayaan UKM di daerah; terselenggaranya bantuan sertifikasi hak atas tanah kepada lebih dari 40 ribu pengusaha mikro dan kecil di 24 propinsi; berkembangnya jaringan layanan pengembangan usaha oleh business development service (BDS) providers di daerah disertai terbentuknya asosiasi BDS providers Indonesia; meningkatnya kemampuan permodalan sekitar 1.500 unit KSP/USP di 416 kabupaten/kota termasuk KSP di sektor agribisnis; terbentuknya pusat promosi produk koperasi dan UMKM; serta dikembangkannya sistem insentif pengembangan UMKM berorientasi ekspor dan berbasis teknologi di bidang agroindustri. Hasil-hasil tersebut telah mendorong peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap perluasan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan. Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM; dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Perolehan legalitas formal hingga saat ini juga masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. Secara umum, perkembangan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 diperkirakan masih akan menghadapi masalah mendasar dan tantangan sebagaimana yang dihadapi dalam tahun sebelumnya, yaitu rendahnya produktivitas, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif, rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan tertinggalnya kinerja koperasi.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 1. 2. 3. 4.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 adalah: Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah; Berkembangnya usaha koperasi dan UMKM di bidang agribisnis di perdesaan; Tumbuhnya wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; Berkembangnya usaha mikro di perdesaan dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan; dan

II.19 – 2

5. Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsipprinsip koperasi.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam tahun 2006 secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2006. Dalam kerangka itu, pengembangan UKM diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Pemberdayaan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UKM. Dalam rangka itu, UKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan. Di samping itu dikembangkan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha. UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dengan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu, UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluasluasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumberdaya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar lembaga II.19 – 3

pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antar lembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.

II.19 – 4

D. MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Sasaran Program

Instansi Pelaksana Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM

1. Berkurangnya beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha; dan 2. Meningkatnya rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders.

1. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.

1. Penyempurnaan UU UKM beserta ketentuan pelaksanaannya, serta peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM; 2. Evaluasi pelaksanaan perpajakan dan kepabeanan bagi UMKM; 3. Penyederhanaan perijinan, prosedur dan biaya untuk memulai/ mengembangkan usaha oleh UMKM; dan 4. TOT bagi aparat dan diseminasi kepada UMKM tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

1. RUU UMKM disampaikan ke DPR dan konsep RPP turunannya; dan 2. Berkurangnya beban administratif dan hambatan usaha. 3. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan UMKM tentang HaKI

2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha.

1. Penyediaan kemudahan dan fasilitasi dalam pendaftaran serta formalisasi usaha dan pengembangan pola pelayanan satu pintu (one stop service) untuk memperlancar proses dan

1. Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan formalisasi usaha; 2. Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan OSS; 3. Bertambahnya jumlah UKM formal; dan

II.19 – 5

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 47.000

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM 3. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM.

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 mengurangi biaya perijinan;dan 2. Penyusunan lembaga bantuan advokasi UMKM dan Koperasi.

Sasaran Program Terbentuknya lembaga bantuan advokasi UMKM dan Koperasi di 7 propinsi.

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. Penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/ regulasi.

1. Sosialisasi dan pelatihan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan dan regulasi UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait; 2. Koordinasi kebijakan pengembangan kerjasama antar instansi dan lembaga internasional; dan 3. Kordinasi pelaksanaan dan monev RTJM.

1. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan analisa dampak regulasi (RIA) terhadap UMKM; 2. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengembangan UMKM; dan 3. Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan UMKM lintas sektor dan pelaku.

5. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.

1. Pengembangan jaringan pelayanan informasi dan penyebarluasan informasi UMKM; dan 2. Penyusunan sistem informasi peluang usaha dan dukungan kegiatan e-procurement koperasi dan UKM dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1. Berkembangnya Portal data dan informasi UKM menjadi pusat layanan informasi dan konsultasi online bagi UKM, yang professional, handal dan mandiri; dan 2. Tersedianya konsep sistem informasi pendukung kegiatan eprocurement oleh koperasi dan UKM.

II.19 – 6

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

No. 2.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

1. Berkembangnya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif; 2. Meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM; dan 3. Meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan kepada UMKM.

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder.

1. Perumusan pengaturan perundangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM); 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) di sektor pertanian dan daerah perdesaan, antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum dan kemudahan perijinan LKM, serta insentif pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank; dan 3. Fasilitasi perkuatan koperasi dalam rangka pengadaan pangan melalui sistem bank padi.

1. Tersedianya peraturan perundangan yang memberikan kejelasan status badan hukum dan kemudahan perijinan LKM; 2. Bertambahnya jumlah dan meningkatnya skala usaha LKM dan KSP/USP; 3. Meningkatnya jumlah LKM yang melakukan kerjasama dengan Bank; 4. Berkembangnya infrastruktur komunikasi bisnis melalui teknologi informasi bagi 100 KSP; dan 5. Tersedianya sistem informasi bagi pengembangan bisnis UKM sentra melalui pemanfatan warnet , 120 KSP.

2. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan

1. Perluasan skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, termasuk stimulasi penyediaan modal awal dan padanan (MAP), melalui lembaga modal ventura dan

1. Meningkatnya kredit investasi lembaga keuangan sejalan dengan pelaksanaan MAP; dan 2. Percontohan pendanaan UKM melalui jasa sewa beli/anjak piutang

II.19 – 7

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 307.000

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit Koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.


Sasaran Program

lembaga inkubator bisnis serta KSP/USP; 2. Pengembangan pembiayaan melalui skim sewa-beli (leasing) dan anjak piutang (factoring) bagi UKM; 3. Pengembangan lembaga keuangan sekunder; dan 4. Peningkatan peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah dan dukungan stimulan pola penjaminan kredit investasi bagi 780 UKM.

di 10 propinsi

1. Meningkatnya nilai kredit yang dijamin oleh lembaga penjaminan kredit UMKM; dan 2. Meningkatnya jumlah dan kapasitas usaha UMKM penerima kredit perbankan dengan pola penjaminan.

3. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembagalembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha bagi UMKM.

1. Pengembangan layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultasi usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha, serta peningkatan kapasitas pelayanan BDS providers, termasuk dengan mengembangkan dan merevitalisasi unit pelatihan dan litbang pemerintah untuk berperan sebagai BDSP bagi UMKM.

1. Tumbuhnya 75 BDSP UMKM yang professional; 2. Meningkatnya jumlah UMKM yang menggunakan jasa BDSP; 3. Meningkatnya jumlah UMKM pengguna jasa BDSP yang berkembang usahanya; dan 4. Meningkatnya jumlah BDSP yang menjalin kerjasama dengan perbankan.

4. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga

1. Penguatan jaringan pasar produk UMKM, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan sistem transaksi on-line, terutama bagi

1. Menguatnya sistem komunikasi dan jaringan bisnis 100 KSU; 2. Tersedianya sistem informasi bagi pengembangan bisnis UKM sentra melalui pemanfatan warnet, 120 KSU; dan

II.19 – 8

Instansi Pelaksana


No.

3.



Sasaran Program

pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.

komoditas unggulan berdaya saing tinggi; dan 2. Promosi produk UKM dan Koperasi.

3. Kemitraan usaha UMKM dan Koperasi dengan usaha besar, 300 unit usaha.

5. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya.

1. Pengembangan kerjasama usaha UKM sentra; 2. Peningkatan layanan informasi dan penguasaan teknologi tepat guna (TTG) pada sentra UKM; dan 3. Peningkatan peran serta organisasi profesi/LSM dalam pengembangan UMKM.

1. Tumbuhnya 30 sentra baru UMKM; dan 2. Pemanfaatan TTG pada 10 sentra.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

1. Berkembangnya pengetahuan dan sikap wirausaha; 2. Meningkatnya produktivitas; 3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi; dan 4. Berkembangnya ragam produkproduk unggulan UKM.

1. Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikukulum pendidikan nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama

1. Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, termasuk pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar, dan jaringan

1. 2.445 orang pengusaha kecil dan menengah mengikuti pelatihan dan bimbingan kewirausahaan; 2. 500 orang sarjana calon wirausahawan baru mengikuti program magang di sentra-sentra; 3. Tumbuhnya wirausaha UKM baru, termasuk wanita pengusaha; dan

II.19 – 9

Instansi Pelaksana

Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM


112.500

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar.


Sasaran Program

lembaga pengembangan kewirausahaan.

4. Berkembangnya jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan.

2. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal.

1. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/ penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal; 2. Penerapan teknologi maju untuk meningkatkan nilai tambah sentra produksi UKM; dan 3. Rintisan pengembangan produk UMKM dan Koperasi di kawasan tertinggal.

1. Berkembangnya usaha 126 koperasi skala kecil/menengah sebagai sarana peningkatan nilai tambah UMKM di berbagai jenis usaha agroindustri/agribisnis; dan 2. Meningkatnya kapasitas teknologi dalam pengembangan sentra, 15 klaster.

3. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat.

1. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk pelatihan pengelola inkubator; dan 2. Revitalisasi unit pelatihan milik berbagai instansi pemerintah di daerah sebagai lembaga pengembangan SDM-UKM.

1. Berkembangnya 4 inkubator bisnis dan teknologi UKM; dan 2. Berkembangnya 40 UKM pengguna jasa (tenants) inkubator.

4. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar

1. Identifikasi dan diseminasi peluang investasi sektor-sektor potensial; dan 2. Fasilitasi dan dukungan

1. Peluang Investasi UKM; 2. Berkembangnya kemitraan investasi antar UKM

II.19 – 10

Instansi Pelaksana


No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (joint investment) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar.

4.


Sasaran Program

Instansi Pelaksana


pengembangan kemitraan investasi antar UKM.

Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha.

1. Pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar usaha mikro dan kecil dalam wadah koperasi, jaringan produksi dan distribusi UKM dan kemitraan usaha antara UKM dan usaha besar.

1. Meningkatnya kerjasama antar UKM di kawasan ASEAN; dan 2. Berkembangnya jaringan bisnis UKM ritel.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro; 2. Meningkatnya kepastian usaha dan perlindungan hukum; dan 3. Meningkatnya keterampilan SDM usaha Mikro.

1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal.

1. Penataan prasarana dan sarana usaha bagi usaha mikro; dan 2. Bantuan sertifikasi hak atas tanah bagi pengusaha mikro dan kecil (PMK).

1. Meningkatnya kepastian usaha bagi usaha mikro; dan 2. Diterbitkannya 60.000 sertifikat hak atas tanah PMK.

II.19 – 11


230.000

No.



2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.

1. Fasilitasi penyaluran dana SUP-005 untuk kredit mikro; 2. Dukungan dana bergulir bagi usaha mikro melalui KSP/USP dengan pola konvensional dan syariah; 3. Dukungan/fasilitasi dana bergulir bagi usaha mikro melalui KBPR; 4. Magang pengelola usaha simpan pinjam pola tanggung renteng; dan 5. Monev dana bergulir.

1. Berkembangnya usaha mikro yang menerima dana bergulir di berbagai bidang agribisnis/agroindustri; 2. Meningkatnya pelayanan KSP/KSU, termasuk KSP/KSU di bidang agribisnis, kepada pengusaha mikro; dan 3. Laporan monev pelaksanaan program dana bergulir

3. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).

1. Peningkatan layanan lembaga keuangan lokal seperti lembaga keuangan mikro (LKM), bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP), kepada pelaku usaha di perdesaan dan pertanian, melalui pembentukan jaringan antar lembaga keuangan lokal termasuk pengembangan lembaga keuangan sekunder di tingkat lokal; dan 2. Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM di sektor pertanian dan perdesaan.

1. Minimum 5.000 orang pengusaha mikro dan kecil anggota KSP/KSU memperoleh pinjaman dana bergulir; 2. Nilai pinjaman yang disalurkan oleh LKM, BPR dan KSP/USP kepada usaha mikro di perdesaan meningkat; dan 3. Jumlah usaha mikro di perdesaan yang menerima pinjaman dari LKM, BPR dan Perbankan, meningkat. 1. Terbentuknya jaringan usaha antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta antar BPR/KBPR dan antara BPR/KBPR dengan lembaga keuangan sekunder.

4. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha.

1. Pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur, pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan,

1. 1.430 orang pengusaha mikro di sentra-sentra produksi mengikuti pelatihan teknis dan kewirausahaan; 2. Jumlah usaha mikro di sentra-sentra produksi yang membentuk/ bergabung dalam wadah koperasi,

Sasaran Program

II.19 – 12

Instansi Pelaksana


No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM 5. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 serta fasilitasi pembentukan wadah organisasi bersama baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya.

Sasaran Program meningkat; dan 3. Berkembangnya usaha-usaha mikro tradisional dan pengrajin di sentrasentra.

6. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha. 7. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.

1. Pengembangan terpadu klaster usaha mikro.

1. Terfasilitasinya 1.000 koperasi dan PMK dalam pengembangan usahanya melalui klaster.

8. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan terutama di daerah tertinggal dan kantongkantong kemiskinan.

1. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan terutama di daerah tertinggal, kantong-kantong kemiskinan, pasca bencana dan kerusuhan.

1. Tersedianya percontohan kelompok usaha mikro dengan pendekatan koperasi di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan, pada 1.129 Koperasi; 2. Tersedia dan tertatanya sarana usaha bagi pedagang kaki lima (PKL); dan 3. Berjalan kembali usaha KUKM dan berkembangnya kegiatan ekonomi

II.19 – 13

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


di daerah tertinggal, pasca bencana dan kerusuhan. 5.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Makin tertata dan berfungsinya kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder; 2. Makin lengkap dan berkualitasnya infrastruktur pendukung pengembangan koperasi; 3. Makin berfungsi efektif dan mandirinya lembaga gerakan koperasi; serta 4. Makin berkembangnya praktek berkoperasi yang baik (best practices) di kalangan masyarakat luas.

1. Penyempurnaan undangundang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya.

1. Penyempurnaan UU tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya serta peninjauan dan penyempurnaan terhadap 40 peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.

1. RUU Koperasi diserahkan ke DPR; 2. Terbitnya RPP tentang tatacara pemberian nama koperasi, sumber pendanaan koperasi, tatacara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi; 3. Sosialisasi peraturan tentang standarisasi AD koperasi, akuntabilitas koperasi, dan pedoman pengembangan keterkaitan usaha di 32 Propinsi; 4. Sosialisasi tugas pembantuan dalam bidang pengesahan Badan Hukum Koperasi di 32 Propinsi; dan 5. Dibatalkannya peraturan perundang-undangan, baik Pusat maupun Daerah/Perda, yang menghambat perkembangan KUKM.

2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.

II.19 – 14


32.000

No.



Sasaran Program

3. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah.

1. Diklat perkoperasian bagi para guru di sekolah formal.

Meningkatnya kemampuan para guru dalam memberikan pengajaran ilmu koperasi di sekolah formal.

4. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contohcontoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilainilai dan prinsip-prinsip koperasi.

1. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contohcontoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

1. Tersedianya bahan-bahan penyuluhan perkoperasian (leaflet, dll); 2. Terselenggaranya penyuluhan perkoperasian di 20 propinsi, yang melibatkan 1.770 orang; 3. Terlaksananya lomba koperasi berprestasi dan lomba karya tulis perkoperasian; 4. Meningkatnya pemahaman, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi; dan 5. Meningkatnya jumlah koperasi yang melakukan RAT.

5. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota.

1. Dukungan untuk perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi, termasuk untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi; 2. Diklat perkoperasian bagi anggota, pengelola, auditor koperasi; dan 3. Revitalisasi kelembagaan koperasi pasca bencana, kerusuhan dan di daerah tertinggal.

1. Tersedianya modul penerapan akuntabilitas dan audit koperasi; 2. Tersusunnya sistem pembenahan organisasi dan manajemen koperasi, serta pengembangan peran serta anggota dalam koperasi; 3. Terumuskannya Sisdur kerja pengurus/ pengelola usaha koperasi; 4. Tersusunnya pedoman peningkatan citra koperasi; 5. Tersusunnya peraturan tentang pedoman pelaksanaan sistem akuntansi koperasi; 6. Tersusunnya modul bantuan perkuatan koperasi;

II.19 – 15

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program 7. Tersedianya petunjuk mekanisme pengawasan organisai dan usaha koperasi; 8. Terdidiknya 850 anggota, pengelola, auditor koperasi; dan 9. Meningkatnya kualitas kelembagaan 900 koperasi di daerah pasca bencana, kerusuhan dan daerah tertinggal.

6. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.

1. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.

1. Meningkatnya kerjasama antar koperasi pertanian se-ASEAN.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. Peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi.

Koordinasi perencanaan, pengendalian, dan monev kebijakan dan program pembangunan koperasi lintas instansi dan dengan partisipasi aktif para pelaku, serta peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi dan kebijakan/ program pembangunan koperasi.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan koperasi, termasuk tentang standarisasi anggaran dasar koperasi dan penerapan akuntabilitas koperasi; Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan analisa dampak regulasi (RIA) terhadap koperasi; dan Tersedianya database koperasi, termasuk tentang status badan hukum koperasi.

II.19 – 16

Instansi Pelaksana


BAB 19 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Recommend Documents