BAB II BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. A. Sejarah Ringkas BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

BAB II BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA A. Sejarah Ringkas BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara telah menorehkan sejarah panjang dalam pengabdiannya kepada masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di daerah ini. Kiprah BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara diawali pada tahun 1963 di mana pada masa itu di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dibentuk suatu Badan Koordinasi Pembangunan Sumatera Utara (BKPDSU) yang langsung di ketuai Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara dan Sekretaris Residen P.R.Telambanua yang merupakan Badan yang mengkoordinir pembangunan di daerah yang selanjutnya diganti menjadi BAKOPASU (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatera Utara) yang merupakan badan yang pertama sekali mengkoordinir Perencanaan Pembangunan di Daerah Sumatera Utara diketuai oleh Ir. M. Sipahutar dan Sekretaris oleh Netap Bukit. Setelah melalui beberapa kali perubahan dan pergantian kepepemimpinan maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 pembentukan BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (PERDASU) No.2 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Derah Tingkat I Sumatera Utara dan disahkan Menteri Dalam Negeri dengan No. 061.134.2281 tanggal 20 April 1981. Banyak hal dalam perencanaan pembangunan yang masih

6 Universitas Sumatera Utara

7

menjadi kendala, masalah ketertinggalan Pantai Barat dari Pantai Timur, pengangguran yang makin meningkat, penyediaan sarana dan prasarana terutama di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan merupakan tugas yang terus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Sumatera Utara. B. Struktur Organisasi Struktur organisasi dalam suatu organisasi sangat penting sekali dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan organisasi itu sendiri. Karena dengan adanya struktur organisasi ini masing-masing pegawai mengetahui hak dan kewajibannya terhadap organisasi itu sehingga tidak ada kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas. Disini penulis hanya membahas bagian dari struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan objek pembahasan dalam tulisan ini. Pembagian struktur organisasi tersebut antara lain : 1. Kepala BAPPEDA 2. Sekretaris BAPPEDA, terdiri dari : a) Sub Bagian Umum b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Program 3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan a) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan b) Sub Bidang Industri dan Produksi 4. Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya

Universitas Sumatera Utara

8

a) Sub Bidang Pemerintahan Umum b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 5. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan a) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah b) Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati 6. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana a) Sub Bidang Perhubungan b) Sub Bidang Sumber Daya Air 7. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik a) Sub Bidang Evaluasi, Monitoring & Informasi Pembangunan b) Sub Bidang Pengendalian dan Statistik

Tabel 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Sumatera Utara Jabatan

Nama Jabatan

Kepala Bappeda

DR. Drs. Arsyad, M.M

Sekretaris

Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si

Sub Bag. Umum Sub Bag. Keuangan Sub Bag. Program Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Sub Bidang Produksi Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan

Triwibowo, SH, M.AP Siti Rahmah, SE, M.AP Seri Langkat Wahyuni, S.Sos Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si

Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Sub Bidang pemerintahan umum

Ir. Syahrial Adinda Pulungan, M.Si

Ir. Ardiston Simanjuntak, M.MA M. Arsyad Siregar, SE, M.Si

Boris Parlindungan, S.Kom, M.Si


9

Sub Bidang kesejahteraan rakyat

Drs. Hendra Yudi, M.Kes

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Sub Bidang Perhubungan Sub Bidang Sumber Daya Air

Ir. Tetty Magdalena Nasution, M.Si

Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Sub Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman hayati Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Sub Bidang Pengendalian dan Statistik

Poppy M. Hutagalung, ST, M.Si

Ir. Taufik Tarsudi, SP, M.Si

Yosi Sukmono, ST Ir.Panusunan Harahap Marihot Sormin, SE, M.M Ir. Primawati Pangaribuan, Msi Efendi, SE

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara C. Job Description 1) Kepala BAPPEDA Tugas : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi : 1.

Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD), Renja SKPD, Renja K/L, KUA, PPAS dan Anggaran Belanja Pembangunan dan pembuatan kajian/studi pembangunan yang relevan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.


10

2.

Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi perencanaan dengan daerah kabupaten/kota serta koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan pihak lainnya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

3.

Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, untuk penyiapan bahan dan konsep kebijakan pelaksanaan program selanjutnya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

4.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan proyek APBN, APBD dan sumber dana lainnya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

5.

Penyusunan konsep kebijakan Gubernur tentang standar/ketentuan teknis perencanaan dan kebijakan perencanaan lainnya serta pengendalian atas pelaksanaannya.

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

7.

Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang dan tugasnya.

8.

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

2) Sekretaris BAPPEDA Tugas : 1.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan rencana program


11

dan kegiatan di lingkungan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. 2.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris, menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan kebutuhan internal dan kegiatan administratif Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

serta

pengelolaan

dan

pengendalian penggunaannya. b. Perencanaan, pengelolaan dan pengurus pertanggungjawaban keuangan dan pengajuan usul Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, PPK serta Bendaharawan Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Perencanaan, pengelolaan dan pendayagunaan kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan produk hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. e. Pelaksanaan tugas lain yang perlu kepada yang diperintahkan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. f. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.


12

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris, dibantu oleh : a)

Kepala Sub Bagian Umum

b) Kepala Sub Bagian Keuangan c)

Kepala Sub Bagian Program

3) Sub Bagian Umum Tugas dan Fungsi : 1.

Mengumpulkan,

mengolah

dan

menyajikan

bahan/data

untuk

perencanaan pembaharuan dan peningkatan sistem penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang/perlengkapan, perjalanan dinas serta penerapan dan evaluasi pelaksanaannya. 2.

Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang perlengkapan, perjalanan dinas, serta urusan tamu, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

3.

Mengumpulkan,

mengolah

dan

menyajikan

bahan/data

untuk

perencanaan pembaharuan dan peningkatan sistem pembinaan kepegawaian, pembinaan disiplin dan pembinaan kesejahteraan, menyelenggarakan administrasi kepegawaian serta penerapan dan evaluasi pelaksanaannya. 4.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.

5.

Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.


13

6.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

4) Sub Bagian Keuangan Tugas dan Fungsi : 1.

Menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

2.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.

3.


4.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris,sesuai standar yang ditetapkan.

5) Sub Bagian Program Tugas dan Fungsi : 1.

Menyusun perencanaan rencana kegiatan lingkup BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

2.

Menyusun konsep rencana kegiatan dan sistem kerja di lingkungan Bappedasu, serta penerapan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaannya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

3.

Mengelola perpustakaan dan dokumentasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

4.

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk


14

perencanaan pembaharuan dan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaaan produk-produk hukum. 5.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai bidang tugasnya

6.


7.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

6) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Tugas dan Fungsi : 1.

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi seta penilaian atas pelaksanaannya.

2.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Kepala

Bidang

Perencanaan

Ekonomi

dan

Keuangan,

menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian

penyempurnaan

dan

penyusunan

standar

pelaksanaan perencanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, keuangan, pengembangan dunia usaha, pariwisata, perdagangan dan industri, pertambangan dan energi, koperasi,


15

jasa, sumber daya alam dan kelautan, sosialisasi, evaluasi dan melakukan kajian dan studi pembangunan serta pengendalian atas pelaksanaannya. b.

Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan daerah di bidang dan keuangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

c.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

d.

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

3.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan, dibantu oleh: a)

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan 1.

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan

dan

penyempurnaan

standar

pelaksanaan

perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang keuangan, pendapatan asli daerah, penanaman modal, serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan. 2.

Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk bahan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan

di

bidang

keuangan,

pendapatan

daerah,

pengembangan ekonomi dan dunia usaha daerah, penanaman


16

modal dan kepariwisataan, sesuai ketentuan danm standar yang ditetapkan. b) Kepala Sub Bidang Industri dan Produksi, dengan tugas: 1.


dan

penyempurnaan

standar

pelaksanaan

perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang kehutanan, pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan, ketahanan pangan, industri dan perdagangan, koperasi dan jasa, pertambangan dan energi serta pengembangan kelautan 2.

meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang kehutanan,pertanian tanaman pangan, industri dan perdagangan, koperasi dan jasa, pertambangan dan energi serta pengembangan kelautan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

7) Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Tugas dan Fungsi : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang perencanaan sumber daya manusia dan sosial budaya.


17

2.

Untuk melaksnakan tugas sebagaimna dimaksud pada ayat (1)pasal ini, Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian

penyempurnaan

dan

penyusunan

standar

pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sosialisasi serta pembangunan anak, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya. b. Pengkoordinasian

perumusan

rencana

pembangunan

jangka

panjang, menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan dibidang kependudukan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemerintahan umum, informkasi dan komunikasi, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai standar yang ditetapkan. c. Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan daerah dibidang sumber daya manusia dan sosial budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 3.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, dibantu oleh : a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum


18

Tugas dan Fungsi : 1.


dan

penyempurnaan

standar

pelaksanaan

perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang pemerintahan umum, hukum, politik, informasi dan komunikasi. 2.

Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk Perumusan Rencana Pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pemerintahan umum, hukum, politik, informasi dan komunikasi, pengawasan serta keamanan dan ketertiban sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Tugas dan Fungsi : 1. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan

dan

penyempurnaan

standar

pelaksanaan

perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan gender, tenaga kerja dan transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, serta perpustakaan dan arsip daerah, kepegawaian serta diklat. 2.

Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang kesejahteraan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.


19

8) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Tugas dan Fungsi : 1.

Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

2.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Kepala

Bidang

Perencanaan

Sarana

dan

Prasarana,

menyelenggarakan fungsi : a.

Pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang jalan, jembatan, sumber daya air serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya.

b.

Pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan di bidang jalan, jembatan dan sumber daya air sesuai standar yang ditetapkan.

c.

Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan di bidang sarana dan prasarana, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, dibantu oleh : a)

Kepala Sub Bidang Perhubungan


20

Tugas dan Fungsi : 1.


dan

penyempurnaan

standar

pelaksanaan

perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara, jalan dan jembatan. 2.

Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pengembangan kapasitas perencanaan perhubungan darat, laut, udara, jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

3.

Membantu melakukan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan perencanaan di bidang perhubungan.

b) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air Tugas dan Fungsi : 1.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dibidang Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan.

2.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :


21

a.

Pengkoordinasian standar

penyempurnaan

pelaksanaan

dan

perencanaan

penyusunan dan

standar

pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang

penataan

ruang,

pengelolaan

lingkungan,

pengelolaaan sumber daya alam lainnya, pengembangan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati serta sosialisasi,

evaluasi

dan

pengelolaan

atas

pelaksanaannya. b.

Pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan di bidang penataan ruang dan pengelola lingkungan, tata ruang dan pengembangan wilayah,

kelestarian

lingkungan

hidup

dan

keanekaragaman hayati, sesuai standar yang ditetapkan. c.

Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan di bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan.

3.

Untuk

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud, pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan dibantu oleh : a)

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Tugas dan Fungsi :


22

1.

Mengumpulkan,

mengolah

dan

menyajikan

bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar

pelaksanaan

perencanaan

dan

standar

pelaksanaan peningkatan kapasitas di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah. 2.

Meneliti

dan

menyiapkan

bahan/data

untuk

perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, dan kerjasama kawasan wilayah,

sesuai

ketentuan

dan

standar

yang

ditetapkan. b) Kepala Sub Bidang Kelestariaan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati Tugas dan Fungsi : 1.

Mengumpulkan,

mengolah

dan

menyajikan


pelaksnaan

perencanaan

dan

standar


kelestarian

lingkungan

hidup

dan

keanekaragaman hayati. 2.

Mengumpulkan,

mengolah

dan

menyajikan


pelaksnaan

perencanaan

dan

standar


23


kelestarian

lingkungan

hidup

dan

keanekaragaman hayati. 3.

Meneliti

dan

menyiapkan

bahan/data

untuk

perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 9) Bidang Pengendalian Evaluasi dan Statistik Tugas dan Fungsi : 1.

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dibidang pengendalian, evaluasi dan

statistic di lingkungan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. 2.

Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian

penyempurnaan

dan

penyusunan

standar

pelaksanaan bidang evaluasi dan laporan instansi mengenai pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan

sebagai

bahan

laporan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara. b. Mengumpul, menyusun, memelihara, mengolah bahan/data dari instansi pelaksana program/kegiatan pembangunan dan menjadi


24

angka statistik sumatera utara serta untuk mempersiapkan peragaannya untuk dilaporkan kepada instansi terkait. 3.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, dibantu oleh : a) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Tugas dan Fungsi : 1. Mengumpulkan data/bahan untuk Mengevaluasi Pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan dan LAKIP dari instansi pelaksana program/kegiatan pembangunan Sumatera Utara. 2. Membuat Laporan APBN dan APBD Sumatera Utara setiap triwulan, akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara. 3. Menyusun

buku

pusat

data

program

perencanaan

pembangunan daerah. b) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Statistik Tugas dan Fungsi : 1. Mengumpulkan data/bahan melalui Pusat Data Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PDP3D) untuk bahan data statistik Sumatera Utara. 2. Menyusun profil daerah Sumatera Utara untuk perencanaan pembangunan. 3. Menyiapkan alat peraga untuk mendukung evaluasi dan perencanaan pembangunan.


25

D. Jaringan Kegiatan Jaringan kegiatan yang dilakukan : 1. MP3EI 2. RAD-MDGs 3. RAD-PG 4. RAD-GRK 5. Musrenbang Nasional 6. Musrenbang Provinsi 7. Rakor BAPPEDA se-Sumatera Utara 8. Forum Kerja sama Gubernur se-Sumatera E. Kinerja Kegiatan Terkini Tabel 2.3 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD TA. 2016 SKPD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara NO. A. 1 2 B. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Prog/Keg BELANJA TIDAK LANGSUNG 00 00 Belanja Pegawai/Gaji PNS BAPPEDASU 00 00 Tambahan Penghasilan PNS (TPP)BAPPEDASU BELANJA LANGSUNG 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyedia Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang01 15 undangan 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.


26

11 II 12 13 14 15 16 III 17 IV 18 19 V 20 21 22 NO. 23 VI 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 VII 34 VII I 35

01 02 02 02 02 02 02 03 03 05 05 05

20 Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional. 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan. 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Fromal. 04 Peningkatan Kwalitas Jasamani dan Rohani Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 06 Keuangan 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 06 05 Penyusunan (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu. 06 06 Penyusunan RKA dan DPA SKPD KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Prog/Keg 06 07 Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu. 15 Program Pengembangan Data/Informasi. 15 06 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Bappeda Provsu. Penyusunan Data Pendukung LKPJ, LPPD dan Laporan 15 07 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu. Penyusunan Buku Alokasi Dana Program/Kegiatan 15 08 Pembangunan Daerah Provsu. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Prov. Sumatera 15 09 Utara. 15 10 Publikasi dan Informasi Pembangunan Provsu Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi 15 12 Sumatera Utara 15 13 Evaluasi RPJMD Provsu Tahun 2009-2013. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data 15 14 Informasi Geospasial Provsu. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 15 15 Pembangunan Tahunan Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan Publik Hearing Tentang Perencanaan 15 18 Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan 18 Cepat Tumbuh Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan 18 05 Perkotaan. 21 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 07

Penetapan RPJMD 2014-2018.


27

36 37 38 39

21 21 21 21

08 09 10 14

40 41

21 21

15 16

42

21

17

43

21

NO.

18

KODE Prog/Keg

44

21

45

21

46

21

47

21

IX 48 49

26 26 26

50

26

51 52

26 26

53

26

54

26

Penyusunan dan Penetapan RKPD 2015. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Penyusunan Perubahan RKPD 2014. Penyusunan Dokumen Penganggaran Untuk Mendukung Penyusunan R.PAPBD Provsu 2014 dan R.APBD 2015. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkungan Hidup, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008). Pembinaan dan Koordinasi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

Provsu (sesuai Instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020). 19 Pembinaan dan Koordinasi Terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provsu (sesuai dengan Peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2012-2020). 20 Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Provsu. 21 Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi. 26 Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota . Program Peningkat. Kapasitas Perencanaan Daerah 01 Pembinaan dan Koordinasi RRAD-PG Provsu. 02 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara. 04 Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014. 05 Pembinaan dan Koordinasi TKPK di Provinsi Sumatera Utara 06 Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang SDM dan Sosial Budaya. 07 Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provsu. 08 Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara.


28

55

26

09

56

26

10

57

26

11

58

26

12

59

26

14

60

KODE Prog/Keg 26 15

61

26

62 63

26 26

64

26

65

26

66

26

67

26

68

26

69

26

70

26

X 71 72

27 27 27

NO

Pembinaan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Implementasi MP3EI di Sumatera Utara. Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD, Verifikasi DPA APBD dan P.APBD. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota seSumut. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provsu/Dana Pendamping/Paralel/Fianancial/Loan WISMP-2 Nomor 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu). Water Resources and Irrigation Sector Management Program2 (WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID). URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi Lainnya se-Sumatera Utara dan Luar Negeri. 16 Sosialisasi Perda Provsu tentang RPJMD Provsu Tahun 20142018. 17 Pembinaan dan Koordinasi PUD. 18 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK). 19 Pembinaan Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pencapaian MDG's Provinsi Sumatera Utara. 20 Pembinaan dan Koordinasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Sumatera Utara. 22 Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 24 Operasionalisasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara. 25 Pembinaan dan Pengelolaan Kelembagaan Regional Management (RM) Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dan Kepulauan Nias. 27 Task Force Inflasi dan Pertumbahan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2014. 32 Penetapan dan Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Jasa Konsultasi. Program Perencanaan Penataan Ruang 01 Sosiaslisasi Perda RT/RW Provinsi Sumatera Utara. 02 Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan


29

Koordinasi Penataan Ruang Daerah. JUMLAH ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara F. Rencana Kegiatan Tabel 2.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD TA. 2016 SKPD BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara NO. A. 1 2 B. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II 12 13 14 15 16 III 17 IV 18 19 V 20 21

KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Prog/Keg BELANJA TIDAK LANGSUNG 00 00 Belanja Pegawai/Gaji PNS BAPPEDASU 00 00 Tambahan Penghasilan PNS (TPP)BAPPEDASU BELANJA LANGSUNG 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyedia Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang01 15 undangan 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 01 20 Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional. 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan. 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Fromal. 05 04 Peningkatan Kwalitas Jasamani dan Rohani Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 06 Keuangan 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 06 05 Penyusunan (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu.


30

22 23 VI 24

06 06 15 15

25

15

26

15

27

15

28

15

29

15

30

15

31

15

32

15

33

15

VII

18

34

18

VIII 35 36 37 38 39

21 21 21 21 21 21

40 41

21 21

42

21

43

21

NO.

06 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 07 Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu. Program Pengembangan Data/Informasi. 06 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Bappeda Provsu. Penyusunan Data Pendukung LKPJ, LPPD dan Laporan 07 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu. Penyusunan Buku Alokasi Dana Program/Kegiatan 08 Pembangunan Daerah Provsu. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Prov. Sumatera 09 Utara. 10 Publikasi dan Informasi Pembangunan Provsu Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi 12 Sumatera Utara 13 Evaluasi RPJMD Provsu Tahun 2009-2013. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data 14 Informasi Geospasial Provsu. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 15 Pembangunan Tahunan Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan Publik Hearing Tentang Perencanaan 18 Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan 05 Perkotaan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 07 Penetapan RPJMD 2014-2018. 08 Penyusunan dan Penetapan RKPD 2015. 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 10 Penyusunan Perubahan RKPD 2014. 14 Penyusunan Dokumen Penganggaran Untuk Mendukung Penyusunan R.PAPBD Provsu 2014 dan R.APBD 2015. 15 Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan. 16 Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi. 17 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkungan Hidup, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008). 18 Pembinaan dan Koordinasi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim

KODE Prog/Keg

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Provsu (sesuai Instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan


31

44

21

45

21

46

21

47

21

IX 48 49

26 26 26

50

26

51 52

26 26

53

26

54

26

55

26

56

26

57

26

58

26

59

26

NO 60

Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020). Pembinaan dan Koordinasi Terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provsu (sesuai dengan Peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2012-2020). 20 Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Provsu. 21 Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi. 26 Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota . Program Peningkat. Kapasitas Perencanaan Daerah 01 Pembinaan dan Koordinasi RRAD-PG Provsu. 02 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara. 04 Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014. 05 Pembinaan dan Koordinasi TKPK di Provinsi Sumatera Utara 06 Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang SDM dan Sosial Budaya. 07 Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provsu. 08 Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara. 09 Pembinaan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Implementasi MP3EI di Sumatera Utara. 10 Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD, Verifikasi DPA APBD dan P.APBD. 11 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota seSumut. 12 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provsu/Dana Pendamping/Paralel/Fianancial/Loan WISMP-2 Nomor 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu). 19

14

KODE Prog/Keg 26 15

Water Resources and Irrigation Sector Management Program2 (WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID). URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Antar Kabupaten/Kota


32

dan dengan Provinsi Lainnya se-Sumatera Utara dan Luar Negeri. 61 26 16 Sosialisasi Perda Provsu tentang RPJMD Provsu Tahun 20142018. 62 26 17 Pembinaan dan Koordinasi PUD. 63 26 18 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK). 64 26 19 Pembinaan Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pencapaian MDG's Provinsi Sumatera Utara. 65 26 20 Pembinaan dan Koordinasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Sumatera Utara. 66 26 22 Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 67 26 24 Operasionalisasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara. 68 26 25 Pembinaan dan Pengelolaan Kelembagaan Regional Management (RM) Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dan Kepulauan Nias. 69 26 27 Task Force Inflasi dan Pertumbahan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2014. 70 26 32 Penetapan dan Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Jasa Konsultasi. X 27 Program Perencanaan Penataan Ruang 71 27 01 Sosiaslisasi Perda RT/RW Provinsi Sumatera Utara. 72 27 02 Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. JUMLAH ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara


BAB II BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. A. Sejarah Ringkas BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

Recommend Documents