18
BAB II DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
A. Sejarah Ringkas Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Sampul No. 138 Medan. Pada mulanya, sebelum terbitnya PP Nomor : 5 Tahun 1958 tanggal 28 Januari 1958 (Tentang penyerahan di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial), Instansi Sosial yang ada di daerah Sumatera Utara adalah Inspeksi Sosial Republik Indonesia (ISORI). Penyerahan secara nyata tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial dilakukan pada tanggal 28 Juli 1958 berdasarkan instruksi bersama Menteri Sosial dan Dewan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara Nomor : k 2-17-4 tanggal 14 Mei 1958. Selaras dengan PP Nomor : 5 Tahun 1958. Kepala Daerah diserahkan (dengan status diperbantukan) semua Pegawai Negeri, Tanah, Bangunan dan
9
19
Inventaris lainnya dalam lingkup kerja/dikuasai oleh jawatan bimbingan dan perbaikan sosial (ISORI). Provinsi Sumatera Utara menjadi Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah. Perlu dikemukakan bahwa bidang tugas Departemen Sosial pada saat terbit PP. No. 5 tahun 1958 adalah sebagai berikut: -
Research
-
Rehabilitasi Penyandang Cacat
-
Urusan Korban Perang
-
Urusan Perumahan
-
Urusan Transmigrasi
-
Urusan Bimbingan dan Perbaikan Sosial
Dengan diterbitkannya PP Nomor : 5 Tahun 1958, urusan yang diserahkan adalah meliputi urusan bimbingan dan perbaikan sosial. Penyerahan tugas tersebut diserahkan berdasarkan “Azas Desentralisasi atau Azas Tugas Pembantuan”. Tugas yang diserahkan atas azas desentralisasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya (tugas otonom) adalah: a. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi anak-anak terlantar (untuk observasi dan seleksi). b. Penyelenggaraan panti asuhan bagi bayi terlantar. c. Penyelenggaraan panti asuhan tingkat pertama bagi anak yatim piatu dan anak terlantar. d. Penyelenggaraan panti asuhan tingkat lanjutan bagi anak yatim piatu yang terlantar.
20
e. Penyelenggaraan pusat penampungan bagi orang dewasa terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi). f. Penyelenggaraan panti karya tingkat pertama. g. Penyelenggaraan panti karya tingkat lanjutan. h. Penyelenggaraan rumah perawatan bagi orang jompo. i. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. j. Penyelenggaraan usaha sosial ke arah pemberantasan kemiskinan. k. Pengawasan/bimbingan serta pemberian bantuan/subsidi kepada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha tersebut di atas.
Tugas yang diserahkan atas Azas Bantuan dalam bidang bimbingan dan perbaikan sosial tersebut adalah sebagai berikut : a. Penyelenggaraan penyuluhan sosial. b. Penyelenggaraan bimbingan sosial tahap pemberian pengertian, kesadaran dan tuntutan teknis pengembangan swadaya masyarakat. c. Penyelenggaraan pendidikan tenaga sosial, rehabilitasi berkas hukuman. d. Pengawasan/bimbingan
kepada
organisasi-organisasi
masyarakat
yang
menyelenggarakan usaha tersebut di atas. e. Penghimpunan bahan untuk dokumentasi dan statistik sosial.
Dalam Pelaksanaan Tugas Bimbingan Sosial, selaras keputusan Menteri Dalam Negeri No.363/1977 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.
21
B. Visi dan Misi Visi dan Misi dari Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah : a. Meningkatkan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). b. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kesejahteraan sosial. c. Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan sosial. d. Meningkatkan
peran
serta
dan
kepedulian
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pelayanan sosial dasar. e. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembangunan kesejahteraan sosial. f. Melestarikan Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kejuangan. g. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana. ”Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Sejarah,,Mandiri” Tujuan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara: Membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
C. Struktur Organisasi Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
22
Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan instansi tersebut dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal.
D. Job Description Berikut ini adalah Job Description dari setiap Bidang pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara:
1. Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial, mempunyai uraian tugas : a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin, pegawai dilingkungan Dinas ; b. Menyelenggarakan
pembinaan,
sinkronisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ;
dan
pengendalian
23
c. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku ; d. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan dan Sosial ; e. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan program Potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial ; f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait ; g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Potensi sumber kesejahteraan sosial, Pelayanan dan rehabilitasi sosial, Bantuan dan jaminan sosial ; h. Menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma-norma dan kriteria-kriteria, sesuai ketentuan yang berlaku ; i. Menyelenggarakan
koordinasi
kegiatan
teknis
dalam
rangka
penyelenggaraan pelayanan di bidang kesejahteraan dan sosial ; j. Menyelenggarakan
koordinasi
kegiatan
dengan
dinas/lembaga
kesejahteraan dan sosial lintas Kabupaten/Kota ; k. Menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya ;
24
l. Menyelenggarakan penetapan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar ;
2. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat ; b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat ; c. Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi umum Dinas ; d. Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian aset Dinas ; e. Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi Kepegawaian Dinas ; f. Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi Keuangan Dinas ; g. Penyelenggaraan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ; h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan administrasi UPT Dinas ; Sekretaris dibatu oleh : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Program ;
25
3. Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pembimbingan dan arahan keada pegawai pada lingkup SubBagian Umum ; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam bidang urusan umum ; c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada SubBagian Umum ; d. Melaksanakan
persiapan
dan
meneliti,
mengadakan
dan
mendistribusikan konsep surat dan bahan rancangan perundangundangan ; e. Melaksanakan pengendalaian dan pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan pengelolaan perpustakaan ; f. Melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat, keprotokalan dan hubungan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan mini pada dinas ; g. Melaksanakan koordinasi perncanaan kebutuhan asset, perlengkapan dan peralatan barang bergerak dan tidak bergerak pada dinas ; h. Melaksanakan persiapan dan tindak lanjut kelengkapan administrasi, mutasi , kenaikan pangkat,promosi pegawai, cuti pegawai, kenaikna gaji berkala, pensiunurusan karpeg, karis/karsu, dan kesejahteraan pegawai lainnya ; i. Melaksanakan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial ;
26
j. Melaksanakan persiapan usulan pegawai dalam mengikuti diklat teknis dan fungsional ; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya; l. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai uraian tugas: a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Keuangan; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/ bahan dalam bidang urusan keuangan; c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; d. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; e. Melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; f. Melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen pencairan anggaran dan ketersediaan dana, sesuai ketentuan yang berlaku; g. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuang Dinas; h. Melaksanakan pembukuan, verivikasi dan penghitungan anggaran Dinas;
27
i. Melaksanakan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
anggaran
dan
perhitungan anggaran Dinas; j. Melaksanakan pengurusan, koordinasi dan fasilitasi dan penetapan anggaran keuangan pada Dinas ; k. Melaksanakan Urusan penanganan perbendaharaan dan ganti rugi ; l. Melaksanakan penyiapan usul bendahara dan unit di lingkungan Dinas ; m. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai pada lingkup Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; n. Melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas pada Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku ; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya ; p. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksaanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
5. Kepala Sub Bagian Program, mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Program. b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan program. c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Sub Bagian Program.
28
d. Melaksanakan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pendataan, analisis data, penyajian data, penyiapan bahan dan pengembangan sistem informasi potensi kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial. e. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyususnan rencana kerja tahunan, Rencana strategis, Grand design Dinas, kebijakan operasional inas. f. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan
penyusunanKebijakan
Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran. g. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan sosial. h. Melaksanakan
persiapan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bahan LKPJ dan LPPD Dinas. i. Melaksanakan
penyusunan
statistik
penyelenggaraan
kegiatan
perencanaan pada Dinas. j. Melaksanakan pengkoordinasian penyususnan laporan monitoring dan evaluasi pada Dinas. k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
29
l. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
6. Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; b. Penyelenggaraan penyusunan standar teknis dalam penyelenggaraan norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalal penggalian, pengembangan dan pemberdayaan dibidang kepahlawanan, keperintisan, penyuluhan sosial dan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan penggalian nilai-nilai
kepahlawanan
dan
keperintisan,
pengembangan
dan
pendayagunaan penyuluhan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; d. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Kepahlawanan dan keperintisan penyuluhan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat; e. Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; f. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu dalam penyelenggaraan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; g. Penyelenggaraan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
30
Kepala Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dibantu oleh : a. Seksi Kepahlawanan dan Keperintisan; b. Seksi Penyuluhan Sosial; c. Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat.
7. Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi: a.
Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
b.
Penyelenggaraan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
di
bidang
Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan kesetiakawanan, permberdayaan fakir miskin dan rehabilitasi sosial daerah kumuh serta pemberdayaan keluarga; c.
Penyelenggaraan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pemberdayaan kesetiakawanan, permberdayaan fakir miskin dan rehabilitasi sosial daerah kumuh serta pemberdayaan keluarga pada Kab./Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
d.
Penyelenggaraan pembinaan organisasi sosial/ lembaga-lembaga sosial Kab/kota dalam kegiatan pemberdayaan kesetiakawanan, fakir miskin dan rehabilitasi sosial daerah kumuh serta pemberdayaan keluarga;
e.
Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kesetiakawanan, fakir miskin dan rehabilitasi sosial daerah kumuh serta pemberdayaan keluarga;
f.
Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
31
g.
Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan;
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dibantu oleh : a. Seksi kesetiakawanan; b. Seksi pemberdayaan fakir miskin; c. Seksi rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pemberdayaan keluarga.
8. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; b. Penyelenggaraan standar teknis, norma, pedoman, kriteriadan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA, kepada Kabupaten/Kota di wilaya Provinsi Sumatera Utara; c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA; d. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang
32
Cacat dan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA; e. Penyelenggaraan pembinaan panti sosial swasta yang ada di Kab/Kota dengan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA; f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya; g. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan;
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dibantu oleh : a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat c. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial
9. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang bantuan dan jaminan Sosial; b. Penyelenggaraan standar kebijakan serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di bidang pembinaan sumbangan sosial, fasilitasi korban bencana serta korban tindak kekerasan pekerja migran;
33
c. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pengendalian peningkatan pelaksanaan pembinaan sumbangan sosial, fasilitasi korban bencana serta korban tindak kekerasan pekerja migran; d. Penyelenggaraan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang sumbangan sosial, fasilitasi korban bencana serta korban tindak kekerasan pekerja migran; e. Penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pembinaan sumbangan sosial, fasilitasi korban bencana serta korban tindak kekerasan pekerja migran serta akses jaminan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH); f. Penyelenggaraan kordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang sumbangan sosial, fasilitasi korban bencana serta korban tindak kekerasan pekerja migran serta akses jaminan sosial; g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya; h. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan;
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, dibantu oleh : a. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial; b. Seksi Fasilitasi Korban Bencana; c. Seksi Tindak Kekerasan Pekerja Migran.
34
E. Kinerja Kegiatan Terkini
Setiap instansi pemerintah tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan dengan tujuan instansi tersebut, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh instansi dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan program Penyediaan Sarana & Prasarana untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan masyarakat terutama di bidang Kesejahteran Sosial. Pada saat ini, Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara sedang menjalankan anggaran semester I tahun anggaran 2011 sesuai dengan Tupoksi bidang masing-masing. Khususnya di lingkungan Sekretariat sedang menyelenggarakan proses pembangunan fisik ataupun Rehab bangunan-bangunan asset milik Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara serta proses pengadaan peralatan-peralatan kebutuhan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.
35
F. Rencana Kerja Rencana kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut : 1. Rencana Kerja Tahun 2011 disusun pada Triwulan ke IV Tahun 2010. 2. Triwulan I Tahun 2011 dilaksanakan proses tender pengadaan barang & jasa. 3. Triwulan ke II Tahun 2011 dilaksanakan pengadaan barang & jasa. 4. Triwulan ke III Tahun 2011 dilaksanakan lanjutan pengadaan barang & jasa. 5. Triwulan ke IV Tahun 2011 melaksanakan pengadaan barang & jasa sesuai dengan perubahan APBD Tahun 2011.
