INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA Website : www.diskominfo.sumutprov.go.id Email :
[email protected] [email protected]
DEFINISI INFORMASI PUBIK PASAL 1 ANGKA 1 (UU KIP) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
BATASAN INFORMASI PUBIK KRITERIA 1 - Dihasilkan, disimpan, dikelola,dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik - Berkaitan dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya
KRITERIA 2 - Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik Catatan : Kriteria 1 dan 2 tidak bersifat kumulatif
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14 TAHUN 2008
TERBUKA
DIUMUMKAN BERKALA
Pasal 9
DIUMUMKAN SERTA MERTA
Pasal 10
DIUMUMKAN SETIAP SAAT
Pasal 11 Pasal 22
INFORMASI PUBLIK
DIKECULI KAN
RAHASIA NEGARA
Pasal 6 Ayat (3) Huruf a
RAHASIA PRIBADI
Pasal 6 Ayat (3) Huruf b
RAHASIA BISNIS
Pasal 6 Ayat (3) Huruf c
JENIS INFORMASI PUBLIK
PRIVAT VS PUBLIK PRIVAT
- Tidak boleh digunakan orang lain, kecuali -
diijinkan oleh peiliknya. Pelarangan untuk melindungi hak-hak pribadi pemilik
PUBLIK
- Boleh digunakan oleh semua orang,
-
TERTUTUP
selain yang dilarang Pelarangan untuk melindungi kepentingan bersama
TERBUKA
Pasal 17 huruf b, d dan e
PRIBADI
Pasal 17 huruf a, c, d, f dan i
BISNIS
NEGARA
TIGA KERAHASIAAN DASAR Pasal 17 huruf g dan h
• Penetapan kerahasiaan negara bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga negara. Poin pentingdari kerahasiaan negara adalah kejelasan rumusan dan kriteria agar dalam praktik tidak menimbulkan multi tafsir. • Umumnya kerahasiaan bidang pertahanan dan kemanan negara, penegakan hukum dan surat menyurat antar Badan Publik Negara
• Penetapan kerahasiaan bisnis bertujuan untuk menjamin agar persaingan usaha yang sehat tetap berlangsung. Jika rahasia bisinis tidak dilindugi, maka persaingan usaha tidak sehat akan terus terjadi serta tidak ada penghargaan pada inovasi dan karya intelektual seseorang • Umumnya menyangkut rahasia dagang dan kekayaan hak intelektual
• Penetapan kerahasiaan pribadi bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan privat atau pribadi warga negara. • Meliputi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat, latar belakang pendidikan, jejak rekam kesehatan, kondisi keuangan, dan hasil-hasil evaluasi psikologis.
Mekanisme Uji Konsekuensi UJI KEPENTINGAN PUBLIK
2 prinsip untuk memastikan pengeculian atas suatu informasi
2 Prinsip Pengeculian UJI KONSEKUENSI
Tahapan Uji Konsekuensi 1. Klasifikasi Informasi yang dimohon
2. Identifikasi dasar hukum pengeculian 3. Identifikasi tujuan pengeculian 4. Analisis konsekuensi yang dapat ditimbulkan
5. Identifikasi pengeculian atas pengeculian 6. Merumuskan kesimpulan
ASAS PENGECUALIAN DI BADAN PUBLIK: KONSEKUENSI BAHAYA
DASAR HUKUM
Asas Pengecualian dalam UU KIP Pasal 2 UU KIP: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya
Operasionalisasi Asas Pengecualian (Perspektif Rule Consequentialism) ① Bersifat rahasia sesuai undang-undang, ② Berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan. ③ Mempertimbangkan kepentingan umum: berdasarkan pengujian atas kepentingan publik.
Terbuka
Kerahasiaan Mendasar (Pasal 6 dan Pasal 17)
Jenis dan Sifat Pengecualian dalam UU KIP
Jenis Pengecualian Dalam UU KIP Pasal 6 UU KIP:
• Pengecualian Substansial • Pengecualian Prosedural • Kerashaisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangndangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
UU KIP memiliki dua Jenis Pengecualian Informasi, yakni: 1. Pengecualian substansial, tidak boleh diberikan kepada publik karena secara substansial informasi tersebut termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan Undang-undang. Pasal 6 ayat (1) 2. Pengecualian prosedural, suatu informasi yang secara substansial terbuka namun hanya dapat diakses melalui suatu prosedur yang secara khusus diatur oleh peraturan perundangundangan. Pasal 6 ayat (2)
Kelompok Informasi Dikecualikan KERAHASIAAN NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i
Pasal 17 b
Pasal 17 g, h
a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d.Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.
b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual
g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)
Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. ---------Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan UndangUndang ini apabila suatu Informasi dibuka.
1. MENGKLARIFIKASI DAN MENGIDENTIFIKASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI (SUBSTANSIAL MAUPUN PROSEDURAL) Pada tahap ini PPID (melalui petugas informasi) perlu mempertajam informasi apa sesungguhnya yang dimohon sesuai dengan tujuan pemohon. Jika sudah jelas, apakah informasi tersebut dikecualikan secara prosedural? Jika ya, apa dasar hukumnya? Jika ada berikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Jika dikecualikan secara substansial, apakah pengecualian bersifat absolut? Jika ya, apa dasar hukumnya? Buat penetapan PPID dan sampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon.
Jika pengecualian tidak bersifat absolut, identifikasi dokumen apa yang memuat informasi tersebut. Identifikasi dasar hukum pengecualian (baik dari UU KIP maupun UU lain)
2. MENGIDENTIFIKASI KEPENTINGAN YANG AKAN DILINDUNGI MELALUI PENGECUALIAN ATAS INFORMASI. Cermati secara jelas ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengecualikan informasi tersebut dan uraikan pasal pengecualian yang ada dalam peraturan perundangundangan tersebut. Kepentingan apa yang ingin dilindungi? Jika dalam pasal tersebut tidak dijelaskan kepentingan yang akan dilindungi, lihat risalah pembahasan terkait pasal tersebut atau naskah akdemik yang menjadi dasar penyusunan peraturan tersebut. Jika tidak ditemukan, undang ahli yang kompeten untuk menjelaskan tujuan pengecualian atau kepentingan yang ingin dilindungi oleh pengecualian tersebut. Deskripsikan ketentuan pengecualian dan kepentingan yang ingin dilindungi.
3. MEMERIKSA RELEVANSI PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI. Cermati Relevansi jangka waktu. Apakah informasi yang dikecualikan masih relevan dari sisi jangka waktu pengecualian? Jika tidak, pelajari ketentuan yang mengatur tata cara pemberian informasi. Relevansi konteks. Apakah konteks pengecualian masih relevan pada waktu permintaan informasi diajukan? Misal: seorang anak angkat meminta informasi mengenai tanah waris orang tua angkatnya yang tak memiliki anak kandung. Pada saat permohonan penetapan status anak angkat masih dalam proses di pengadilan. Pada saat keberatan penetapan sudah selesai. Relevansi tujuan. Apakah tujuan pengecualian masih relevan walaupun secara gtamatikal pasal tertentu mengecualikan informasi tersebut? Misal: informasi 10 debitur UKM terbaik berikut aset mereka. Informasi masuk informasi dikecualikan atas dasar kerahasiaan pribadi, namun pada malam pemberian penghargaan Bank BUMN kreditor telah mengumumkannya. Hal lain: sesorang meminta informasi rute perjalanan Presiden di luar neger setelah presiden kembali
1. Klarifikasi informasi yang diminta 2. Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi. 3. Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU lain) yang mendukung alasan menutup informasi tersebut beradasrkan daftar konsekuensi negatif (Pasal dan ayat) 4. Jika ada, apakah dasar hukum pengecualian tersebut masih relevan? 5. Membuat kesimpulan: • buka jika terbukti tidak ada dasar hukum • buka jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan • tutup jika terbukti ada dasar hukum dan relevan
TERIMA KASIH
