BAB II DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA A. Sejarah Ringkas Pada mulanya urusan pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan
surat
keputusan
Gubernur
Sumatera
Utara
Nomor
102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Oranisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenkltur menjadi Direktorat Keuangan. sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktoriat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Menteri dalam Negeri R.I. tanggal 7 nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang “Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia”, Direktorat Pendapatan Daerah
berubah
menjadi
Dinas
Pendapatan
Daerah.
Semula
Pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 14/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan
Universitas Sumatera Utara
Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976). Sebagai tindaklanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orgnisasi Perangkat Daerah , Pemeritahan Provinsi Sumater Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Instusi teknis, yang membentuk Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantu (medebewind). Salah satu dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN DAERAH PROINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya
maka
dibentuk
UPTD/Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
(sebelumnya disebut cabang dinas). UPTD ini terdapat organisasi Sistem Administrasi Bersama di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Sampai tahun 2004, telah dibentuk sebanyak 14 unit, yang terkait dengan Kantor Bersama SAMSAT. Sebagai pernyelenggara sebagian kewenangan pemerintah maupun tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan yang strategis “sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efesien, dan efektif”.
Universitas Sumatera Utara
B. Struktur Organisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 08 Tahun 2008 Tanggal : 28 Nopember 2008 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara KEPALA DINAS SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PENGENDALIAN SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH SEKSI EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH SEKSI HUMAS DAN PUBLIKASI
BIDANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DIATAS AIR
SEKSI TEHNIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR SEKSI KEBERATAN DAN SENGKETA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PAJAK AIR DAN PAJAK LAINNYA
SEKSI TEHNIS PERPAJAKAN
SEKSI KEBERATAN DAN SENGKETA PAJAK
SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAINNYA
SEKSI RETRIBUSI
SEKSI PENDAPATAN LAINNYA
SEKSI PENDAPATAN LAINNYA
UPTD
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumber: Buku Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
B. Uraian Tugas (Job Description) 1. KEPALA DINAS (1) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standar pelaksanaan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang pendapatan daerah. b. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, pembinaan, pengendalian teknis dan evaluasi panggilan potensi, pemberdayaan potensi dan pemungutan sumber yang di tetapkan. c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pendapatan daerah, sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang diterapkan. d. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur dan sekretaris daerah sesuai standar yang ditetapkan masukan yang telah ditetapkan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Universitas Sumatera Utara
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dibantu oleh : A. Sekretaris . B. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian. C. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. D. Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya. E. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. F. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. A. Sekretaris (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan penyusunan program. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Seretaris menyelanggarakan fungsi : a. Penyusunan dan penyempurnaan standar penyelenggaraan urusan pemberdayaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan administrasi umum barang / perlengkapan serta penyusunan program. b. Perencanaan dan pengadaan, kebutuhan internal dan kebuuhan administrasi umum barang/ perlengkapan serta penyempurnaan /peningkatan pengelolaan, pemeliharaan atas penggunaannya.
Universitas Sumatera Utara
c. Perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan organisasi dan kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Perencanan,
pengelolaan,
dan
pengurusan
pertanggung
jawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. e. Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan barang/perlengkapan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. g. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiman di maksud point (1), sekretaris dibantu oleh : a. Sub Bagian Sekretaris Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar prosedur penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang/perlengkapan.
Universitas Sumatera Utara
b.
Menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi, umum dan barang/ perlengkapan serta administrasi kepegawaian sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
c.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
d.
Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
e.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada
Sekretaris,
sesuai
standar
yang
ditetapkan. b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a) Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk perencanaan pembaharuan dan penyempurnaan standar prosedur dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. b) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan. c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai bidang tugasnya. d) Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya. e) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai dengan sandarnya.
Universitas Sumatera Utara
c) Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar prosedur penyusunan program dinas. b. Menghimpun dan menyusun rencana belanja dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai bidang tugasnya. d. Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai bidang tugasnya. 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas membentu Kepala Dinas dalam bidang penyusunan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah serta hokum dan publikasikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point(1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana strategis jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah serta hokum dan publikasi sesuai ketentuan standar.
Universitas Sumatera Utara
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. d. Pemberian yang dimasukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. e. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas peaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian dibantu oleh : 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah; 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah; 3. Seksi Hukum dan Publikasi; 1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk menyempurnakan dan penyusunan standar penerimaan, panggilan dan pengolahan potensi daerah dan perencanaan target pendapatan daerah. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian, sesuai bidang tugasnya. c. Memberikan masukan yang kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian sesuai tugasnya.
Universitas Sumatera Utara
d. Melaksanakan pengolahan
pengkajian sumber
dakam
pengembangan
pendapatan
daerah,
sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan. e. Melaporkan
dan
pelaksanaan
tugas
mempertanggungjawabkan kepada
Kepala
Bidang
Pengembangan dan Pengendalian sesuai standar yang ditetapkan. 2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar evaluasi pengendalian pendapatan daerah. b. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian sesuai bidang tugasnya. d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian sesuai bidang tugasnya. e. Melaporkan pelaksanaan
dan tugasnya
mempertanggungjawabkan kepada
Kepala
Bidang
Pengembangan dan Pengendalian sesuai standarnya.
Universitas Sumatera Utara
3) Seksi Hukum dan Publikasi mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan penyusunan dan eksaminasi produk hukum. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan
dan
Pengendalian
sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusuhan bahan laporan untuk publikasi. d. Menyelenggrakan
publikasi
sesuai
standard
dan
rencana yang di tetapkan. e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Penegendalian sesuai bidang tugasnya. f. Melaporkan pelaksanaan
dan tugasnya
mempertanggungjawabkan kepada
Kepala
Bidang
Pengembangan dan Pengendalian sesuai standar yang ditetapkan. 3. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB-KAA) (1) Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disebut PKB-KAA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan,
Universitas Sumatera Utara
keberatan dan sengketa PKB-KAA, pembukuan dan pelaporan PKB-KAA serta Bea Balik Nama/Kendaraan Bermotor-Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disebut BBN/KB-KAA. (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang PKB-KAA, mempunyai tugas: a. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis pengelolaan PKB-KAA
serta
BBN/KB-KAA,
penatausahaan
dan
pemberian pertimbangan penyelesaian keberatan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, pembukuan dan pelaporan. b. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program jangka menengah dan tahunan dibidang teknis perpajakan, keberatan PKB-KAA, pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Penyelenggaraan koordinasi dan pengolahan data dalam pengelolaan PKB-KAA serta BBN/KB-KAA, Intensifikasi dan Ekstifikasi, Keberatan PKB-KAA, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. e. Pemberian masukan yang perlu dari kepala Bidang PKB kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidang yang dimiliki bagian Kepala Bidang tersebut.
Universitas Sumatera Utara
f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan. (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud point (1), Kepala Bidang PKB-KAA dibantu oleh : a. Seksi Teknis PKB-KAA. b. Seksi Keberatan dan Sengketa PKB-KAA. c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. a) Seksi Teknis PKB-KAA mempunyai tugas : a.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar bimbingan teknis pemungutan dan pengelolaan surat paksa serta intensifikasi dan ekstifikasi pemungutan PKB-KAA serta BBN/KB-KAA.
b.
Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan teknis perpajakan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
c.
Menyelenggarakan
pemberian
bimbingan
teknis
pemungutan dan pengelolaan intansifikasi/ekstensifikasi pemungutan serta sosialisasi ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dari bagian bidang yang ditetapkan.
Universitas Sumatera Utara
d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PKB-KAA sesuai bidang tugasnya.
e.
Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang PKB-KAA sesuai bidang tugasnya.
f.
Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PKB-KAA sesuai standar yang ditetapkan.
b) Seksi
Keberatan,
Piutang
dan
Penagihan
PKB-KAA
mempunyai tugas : a.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempunaan dan penyusunan standar pengajuan permohana atas keberatan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disebut PKAA, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjudnya disebut BBN-KB, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya di sebut BBN-KAA dari wajib pajak, memberikan pertimbangan atas keberatan PKB-PKAA, BBN-KB, BBN-KAA,
merumuskan
kebijakan
dalam
rangka
penagihan piutang PKB-KAA, BBN-KB dan BBN-KAA. b.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan
Universitas Sumatera Utara
pengembangan dan peningkatan pembukuan pelaporan sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan. c.
Menyelenggarakan urusan pembukuan, penelitian dan pembuatan laporan dan Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
d.
Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk perhitungan biaya pemungutan PKB/BBN-KB, PKA/BBN-KAA, bagi hasil PKB/BBN-KB, PKAA/BBNKAA kepada pemerintah kabupaten / kota.
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh /kepala Bidang PKB-KAA sesuai bidang tugasnya.
f.
Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang PKB-KAA, sesuai bidang tugasnya.
4. Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya (1) Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan, keberatan dan sengketa perpajakan, pembukuan dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya menyelenggarakan fungsinya : a. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis perpajakan, keberatan
dan sengketa perpajakan, pembukuan dan
pelaporan, sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan.
Universitas Sumatera Utara
b. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program pembangunan jangka menengah dan tahunan sesuai standar yang di tetapkan, rencana jangka menengah tahunan dibidang teknis perpajakan, keberatan dan sengketa perpajakan, pembukuan dan pelaporan. c. Pelaksanaan, koordinasi dan pendataan dalam pengelolaan teknis perpajakan, keberatan dan sengketa perpajakan, pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud point (1) Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya dibantu oleh: a. Seksi Teknis Perpajakan b. Seksi Keberatan dan Sengketa Perpajakan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan a) Seksi Teknis dan Perpajakan a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/ata untuk penyempunaan dan penyusunan standar bimbingan teknis pemungutan dan pengelolaan surat paksa serta intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pemungutan
pajak
Universitas Sumatera Utara
pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan yang selanjutnya disebut PPP-ABT/APU dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang selanjudnya disebut PBB-KB b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan teknis perpajakan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Menyelenggarakan pengelolaan,
bimbingan pengelolaan
teknis surat
pemungutan paksa,
intensifikasi/ekstensifikasi pemungutan serta sosialisasi ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Air dan Lainnya sesuai bidang tugasnya. e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak Air dan Lainnya sesuai bidang tugasnya. b) Seksi Keberatan dan Sengketa Perpajakan mempunyai tugas : a.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar-standar pengajuan permohonan keberatan, penetapan denda dan sanksi kelalaian pembayaran PPP-ABT/APU an PBB-KB.
Universitas Sumatera Utara
b.
Mengumpulkan, megelola dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jagka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan keberatan perpajakan lainnya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
c.
Menyelenggarakan penangan atas keberatan dri wajib pajak, pemberian pertimbangan atas keberatan perpajakan lainnya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
d.
Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya sesuai bidang tugasnya.
e.
Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya sesuai bidang tugasnya.
f.
Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya sesuai bidang tugasnya.
c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas : a.
Mengumpulkan, megolah dan menyajikan bahan/data untuk
penyempurnaan
dan
penyusunan
standar
pembukuan, pembuatan laporan, penelitian laporan dan perhitungan bagian provinsi dan kabupaten/kota dari PPPABT/APU dan PBB-KB. b.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan
Universitas Sumatera Utara
pengembangan dan peningkatan pembukuan pelaporan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c.
Menyelenggarakan urusan pembukuan, penelitian an pembuatan laporan penetapan dan realisas, denda dan tunggakan serta penelitia laporan dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sesuai ketentuan dan stanar yang ditetapkan.
d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya sesuai bidang tugasnya.
e.
Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya sesuai bidang tugasnya.
f.
Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak Air dan Pajak Lainnya sesuai bidang tugasnya.
5. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya (1) Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis retribusi, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Kepala
Bidang
Retribusi
dan
Pendapatan
Lainnya
menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis retribusi, pendapat lainnya, pembukuan dan pelaporannya.
Universitas Sumatera Utara
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang retribusi dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan penetapan dan pemungutan retribusi dan pendapatan lainnya, menyiapkan bahan dalam teknis retribusi dan pendapatan lainnya, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan dan stanar yang ditetapkan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud point (1) Kepala Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya dibantu oleh : a. Seksi Retribusi b. Seksi Pendapatan Lainnya c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan a) Seksi Retribusi mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar penetapan jenis retribusi , teknis pemungutan dan tata administrasi
Universitas Sumatera Utara
retribusi, penetapan target serta koordinasi dan kerja sama dalam pemungutan retribusi. b. Mengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan teknis retribusi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Menyelenggraan
bimbingan
teknis
penetapan,
pemungutan dan administrasi retrebusi, sosialisasi standar yang ditetapkan, serta penetapan target retribusi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya sesuai bidang dan tugasnya. e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya sesuai bidang tugasnya. f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya sesuai bidang tugasnya. b) Seksi Pendapatan Lainnya, mempunyai tugas: a.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar koordinasi, pemungutan dan pengadministrasian
serta optimalisasi
Pendapatan berupa Bagi Hasil Pajak-Bukan Pajak (BHP-
Universitas Sumatera Utara
BP), Penerimaan Lainnya dan setoran laba Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD; b.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pengembangan dan peningkatan pendapatan lainnya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
c.
Menyelenggarakan
koordinasi
dan
optimalisasi
pendapatan lainnya dan setoran laba BUMD, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, sesuai bidang tugasnya;
e.
Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Retribusi
dan
Pendapatan
Lainnya,
sesuai
bidang
tugasnya; f.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, sesuai standar yang ditetapkan;
c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas: a.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar – standar pembukuaan
dan
pelaporan
penerimaan
retribusi,
Universitas Sumatera Utara
pendapatan lainnya, serta penelitian laporan dari instansi pemungut; b.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pengembangan
dan
peningkatan
pembukuaan
dan
pelaporan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; c.
Menyelenggarakan
pembukuaan
dan
pelaporan
penerimaan retribusi, pendapatan lainnya serta penelitiaan atas pelaporan dari unit pemungut, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; C. Jaringan Usaha/Kegiatan Strategi pencapaian tujuan/sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari kebijakan dan program. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan
yang
telah
disepakati
untuk
dijadikan
pedoman/pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, terpadu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kebijakan yang telah ditetapkan dijabarkan secara rinci dalam program strategis dan selanjutnya kebijakan dan program ini akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dapat mendukung dalam tercapainya proses kegiatan yang melewati sasaran dan target dapat dilihat dalam program dan kegiatan-kegiatan berikut:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1 Program dan Kegiatan PROGRAM Program Peningkatan Prasarana Aparatur
KEGIATAN Sarana 1 2
Penyediaan Prasarana (membangun gedung baru) Perbaikan Prasarana (rehabilitasi gedung)
3
Perbaikan Kantor
4
Pemenuhan Sarana (melengkapi fasilitas) Kantor
Program Peningkatan Kapasitas 1 Sumber Daya Aparatur
Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan formal (program belajar dan izin belajar)
2
Penyertaan PNS pada diklat teknis (kursus penjenjangan untuk peningkatan karier)
3
Penyertaan PNS pada diklat fungsional (kursus untuk meningkatkan kemampuan fungsional) Melaksanakan study banding keluar Provinsi Sumatera Utara
4 5
6 Program Peningkatan 1 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pendapatan 1 Daerah 2
Sarana
(fasilitas)
Melaksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja para staf Pemasangan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak Melakukan sosialisasi
3
Melakukan Razia
4
Pendistribusian Pengelolaan
Wilayah
Universitas Sumatera Utara
D. Kinerja Terkini Untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diketahui capaian kinerja kebijakan, program, dan sasaran kegiatan. Capaian kinerja ini menunjukkan hal-hal yang ingin dicapai oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan Kota Medan melalui implementasi seluruh kebijakan program dan kegiatan. Dalam penilaian maupun pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan dapat dilihat
dari sejauh mana adanya kesesuaian antara
program dengan kegiatan yang dilaksanakan yang dapat dilihat daril Tujuan dan Indikator Kinerja berikut: Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Kerja NO 1
TUJUAN INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Kualitas Meningkatkan kelancaran Administrasi Perkantoran rutinitas tugas pokok dan fungsi
2
Meningkatkan Prasarana Aparatur
3
Meningkatkan Aparatur
Sarana Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan berkualitas Disiplin Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian
4
Memfasilitasi Tugas PNS
Pindah/Purna Mengoptimalkan sistem administrasi kepegawaian
5
Meningkatkan Kapasitas Mempersiapkan sumber daya Sumber Daya Aparatur manusia yang berkualitas dan memiliki integritas serta akuntabel) Meningkatkan Pengembangan Mempersiapkan tercapainya Sistem Pelaporan Capaian sistem pelaporan pendapatan Kinerja dan Keuangan daerah cepat, tepat dan akuntabel Meningkatkan Pendapatan Mengintensifkan potensi serta Daerah upaya-upaya mendapatkan sumber-sumber penerimaan bagi Provinsi Sumatera Utara
6
7
Universitas Sumatera Utara
E. Rencana Usaha/Kegiatan Rencana Usaha Kegiatan merupakan tindakan nyata untuk melakukan program, dalam jangka waktu tertentu, yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan rencana usaha kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mencapai sasaran dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Berikut kebijakan yang yang telah ditentukan: 1. Kebijakan Optimalisasi Pajak Provinsi 2. Kebijakan Optimalisasi Retribusi Provinsi 3. Kebijakan Optimalisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah 4. Kebijakan Penetapan Harga
Universitas Sumatera Utara
