GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR, SUMATERA UTARA
NOMOR
42
TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}IA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang
:4.
bahwa berdasarkan undang-undang Nomor
7
Tahun 2004 tentang
sumber Daya Air dalam Pasal 15 huruf h, pasal 85, pasal g6 dan pasal g7 pada Ayat (1) perlu membentuk Dewan sumber Daya Air dalam rangka mengkoordinasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah,
dan
para
pemilik kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Air; b.
bahwa laju pertumbuhan wilayah provinsi sumatera Utara yang memerlukan pemenuhan kebutuhan sumber Daya Air bagi masyarakat dan dalam upaya rneningkatkan pengelolaan sumber Daya Air clengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hldup dan ekonomi secara selaras, perlu mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar sektor, antar Kabupaten/Kota pada willayah provinsi sumatera. Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;
Mengingat :
1.
Undang-undang Nonror 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan propinsi
sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nonror 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-undang Nonror 7 Tah'rrn 2004 tentang sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 32 Tahun 20a4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Ncmor 4371);
3.
Undang-undang Nomor 3?. Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara F.epubrik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4431, sebagaimana telah. diubah beberapa kali terakhir dengan tJndang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2008 Nomor 59, I ambahan Lembaran Negara Republik Ildonesia Nomor a&afl;
4.
Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2oo7 tentang penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2ool, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor alZS);
5. Peraturan Penrerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 59);
5. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintah Daerah provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 82 Tahun zaa7, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a737);
7. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengeroraan sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia g2 Tahun 200g
Nomor Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4g5g); B. Peraturan presiden Repubrik Indonesia Nomor 12 Tahun 200g te,tang . Dewan Sumber Daya
Air;
9. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor o4lpRT/M tzoas tentang pembentukan Pedoman wadah Koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada lingkat provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah Sungai; 10. Peraturan Daerah Nomor g
rahun 200g tentang organrsasi dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi surnatera Utara (Lembaran Daerah provinsi sumatera Utara Tahun 2009 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor g); 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 200g
tentang organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah provinsi sumatera utara (Lenrbamn Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 200g Nomor 9, Tambahan Lembaran provinsi Daerah Sumatera Utara Nomor 9);
MEMUTUSI(AN Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMdENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan
:
1.
Daerah adalah Provlnsi Sumatera Utara;
7.
Pemerintah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Repuhlik
Indonesia
sebagalmana dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kepala Daerah adalah Gubernur sumatera Utara, yang selanJutnya disebut
Gubsu; 5.
6.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakiran Rakyat provirrsi sumatera utara sebagai unsur pemerintahan Penyelenggara Daerah;
sekretariat Daerah adalah sekretaris Daerah provinsi sumatera utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
7.
Daerah otononr seranjutnya disebut Daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyal batas-batas daerah tertentu, yang belwenang mengatur
dan mengurus urusan
pemerintahan
dan kepentingan
setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8.
masyarakat
I
Air adalah semua air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalanr pengeftian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimarrfaatkan didarat;
9. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau surnber air
yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penglridupan
manusia dan mahkluk hidup lainnya;
10. sumber air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, ternrasuk dalam pengertian ini sungai, danau, mata air, situ, waduk. rawa dan muara;
11. sumber daya air adalah sumber air dan daya air yang terkandung
didalamnya;
.
12' Air tanah adalah air yar,g terdapat dibawah lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
13. cekungan air tanah adarah suatu wirayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis ternpat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
14.
Konservasi surnber daya
air
adalah daya upaya mernelihara
keberadaan, keberranjutan, keadaan, sifat dan fungsi sunrber claya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang nremadai untuk memenuhi kebutuhan mahkluk hidup baik pada v,raktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang;
15. Pengelolaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, mernantau dan mengevaruasi penyerenggaraan konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendaiian daya rusak air; 15. Penyediaan air dan daya air adarah upaya untuk memenuhi kebutuhan
akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai kepertuan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai; 17. Penggunaan sumber daya air aclalah upaya pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sebagai media dan atau materi;
18.
Pengemba.gan sumber daya
air
adalah upaya peninEkatan
kemanfaatan fungsi sumber daya air tanpa menusak keseimbangan lingkungan; 19. Pengusahaan sumber daya air adatah upaya peningkatan sumben daya air untuk tujuan komersial;
20' Peruntukan air dan daya air adalah penentuan prioritas alokasi air dan daya air untuk masing-masrng keperruan dengan kuantitas dan kuaritas yang sesuai;
21'Hak guna air adatah hak untuk memperoreh rJan menggunakan sumber daya air untuk keperluan tertentu;
22. Daerah Pengaliran sungai (Dps) adalah sebuah kawasan yang dibatasi
oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan mengalirkan curah hujan
dan
ke anak sungai dan sungai utama yang
bermuara kedanau atau laut;
(ws) adalah wilayah perencanaan dan pengelotaan sumber daya air dalarn satu atau lebih daerah peirgaliran sungai,
23.wilayah sungai
termasuk cekungan air bawah tanah;
24,
stakeholder adalah organisasi atau individu yang mempunyai perhatian, atau berkepentingan dengan sumber daya air dan dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan tentang pengelotaan sumber daya air;
25. Wilayah sungai Lokal adalah wilayah sungai yang daerah pengatiran sungainya berada di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten
/
Kota;
26. wilayah sungai Regionar adatah wilayah sungai yang daerah pengaliran sungainya melintasi dua atau lebih wilayah administrasi Kabupaten/Kota tetapi berada daram satu wirayah administrasi Provinsi;
27. wilayah sungai Nasional adalah wilayah sungai yang daerah pengaliran sungainya melintasi dua atau lebih wilayah administrasi provinsi; 28. Irigasi lintas Kabupaten / Kota adarah suatu jaringan irigasi yang
arear
pelayanannya dan atau sistemnya secara geografis lintas Kabupaten Kota;
/
29. Dewan sumber Daya Air provinsi, yang selanjutnya disebut Dewan sDA Provinsi, adalah wadah koordinasi dalam pengelolaan
sumber
daya air
di tingkat provinsi, bertugas
membantu Gubernur dalam melaksanakan wewenang koordinasi dalam pengelolaan sumber Daya Air;
BAB.II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Dewan Sumber Daya Air provinsi
Sumatera Utara.
Pasal 3
(1)'
Dewan Sumber Daya Alr Provinsi, berkedudukan di Kota Medan provinsi Sumatera Utara.
(2).
Dewan sumber Daya Air provinsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
Pasal 4 Dewan iumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas rnembantu Gubernur dalam koorrJinasi pengelolaan sumber daya air melalui
:
a) penyusunan dan perumusan kehijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi berdasarkan kebijakan I'lasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi; b)
menyusunan program pengelolaan sumber daya air provinsi;
c)
merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrotogi, hidrometeorologi, dan hidrogeotogi pada tingkat provinsi dengan menrperhatikan
d)
kebijakan
pengelolaan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidroEeorogi pada Tingkat Nasiorrar; memantau dan mengevaluasi hasll pelaksanaan tindak lanJut penetapan
wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusuran perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
Pasal 5 . Untuk meraksanakan tugas sebagaimana dimaksud daram pasar 4, oewan sumber Daya Air pro'rnsi me,yerenggarakan fungsi koordinasi melalui : a) konsultasr dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wirayah dan antar penririk
b)
kepentingan dalarn pengelolaan sumber daya air pada Tingkat provinsi;
pengintegrasian
dan penyelarasan kepentingan antar sektor,
antar wilayah dan antar pemirik kepentingan daram pengeroraan sunrber daya air pada Tingkat provinsi;
c) pemantauan dan evatuasi peraksanaan
kebiJakan pengeroraan sumber
daya air pada Tingkat provinsi;
d) konsurtasi
dengan pihak terkait guna keterpacruan r<ebijakan sistem informasi hidrorogi, hidrometeororogr dan hidrogeorogi pada Tingkat
Provinsi;
e)
pemantauan
dan evaruasi peraksanaan kebijakan sistem
informasi hidrorogi, hidrometeororogi dan hrdrogeotogi pada Tingkat provinsi.
BAB trII
ORGANISASI Pasal 6
(1)'
Susunan organisasi Dewan sumber Daya Air provinsl Sumatera Utara sebagaimana dimaksud cjalam pasal 2 terdiri dari :
Ketua merangkap Anggota
: Gubernur Sumatera Utara
Wakil Ketua merangkap Anggota
: Kepala Bappeda provsu
Ketua Harian merangkap
Anggota
:
1. Z.
Anggota
: Kadis psDA provsu
Kepala Badan Lingkungan Hidup Frovsu Kepala Dinas pertanian provsu
3. Kepala Dinas Kesehatan provsu 4. Kepala Drhas Kehutanan provsu 5. Kepala Dlnas perhubungan provsu 6. Kepara Dlnas perinclustrran dan perdagangan
l.
provsu
Kepala Dinas pertambangan dan Energi provsu Kepala Dinas perikanan dan Kelautan provsu
8. 9. Kepala Dinas pendidikan
provsu
10. Kaban Meteororogr, Krimatorogr dan Geofisrka provsu 11. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu l I
12. Drs. Syaifur
I
i l
A. TanJung,MM wakir sekreta'is
Forum
Komunikasi Antar Lernbaga Adat (FORKALA) Sumut
1
l l I
I
I
.
)/'
13. Rafrlandy Nasution, SE, l,lT, Ketua pemuda Tanl Indonesia HKTI provsu 14.
i\.
Ir.Goentono, sekretaris Himpunan
I
Umum
Ahil
DpD
feknrk
Hidraulik Indonesia-HATHI Cabang provsu
1
I
15. Ir.Edy Inrvansyah,MS!, Ketua Gabungan perusahaan Karet Indonesia GAPKINDO Sumut
16' Azri smak, sE, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat peranggan Air pDAM Tirtanadi (FKM'A-'DAM) Medan Sumut
17.rr. sufrizar, M.Eng, Staf Ahri Lembaga peneritian dan pengabdian/pelayanan pada Masyarakat (Lpp/pM) Universitas Sumatera Utara 1B. Muhammacl
'
Syah, S.Ag, Anggota DpD Himpunan Nerayan seruruh Indonesia (HN'I) sumatera utara
19. Syahrul
Isman Manik, EKekutif Daerah
Wahana
Lingkungan Hldup Indonesla WALHI Sumatera Utara
20.
Ir.
Sukir.Ji, Bendahara Komlsaris Daerah Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumatera Utara
2t.Ir.
Elia Sembiring, MM, Staf Ahli DpD
Asosiasi
Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) Sumatera Utara
22.H. Ahmad Thamrin, SE, M.psi, Sekretaris
DpD
Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DPD PERPAMSI) Sumatera Utara
2?,.1r. Tazmir Panggabean, Sekretaris DpC pemuda Tani Indonesia HKTI Kota Medan
24.Ir. Gagarin Sembiring Pengurus Daerah Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumatera Utara
Pasal 7 ,i
il
iii!
(2).
Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsl yang berasal dari unsur Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal dltetapkannya peraturan Gubernur inl.
Pasal 8 Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Sumber Daya Air provinsi yang berasal dari unsur Non pemerintah yang menjalani pergantian antar
waktu dilakukan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air provinsi atas usul kelompok organisasi /asJsiasi yang
diwakilinya.
l
Pasal g (1) Susunan keanggotaan pada Dewan sumber Daya Air provinsi dibagi dalam komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada bagan
organisasi datam
Lampiran Peraturan ini, dengan Ketua dalr Anggota Komisi ditentukan pada rapat Dewan Sumber Daya Air provinsi. (2) untuk memberikan dukungan administratif bagi pelaksanaan tugas Dewan sumber Daya Air provinsi, Kepara Bidang Bina Manfaat Drnas pengerotaan
Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara diangkat sebagai Sekretaris Dewan Sumber Daya Air provinsi.
(3) sekretaris sebagaimana dimaGud pada ayat (2) memimpin sekretariat Dewan sumber Daya Air provrnsi, dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan merarui Ketua Harian Dewan sumber Daya Air provinsi.
(4) Ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi dan l?ta Kerja Sekretariat Dewan sumber Daya Air provrnsi mehgikuti Ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Dewan sumber Daya Air, serta disusun dan ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan surnber Daya Air provinsi.
Pasal 10
segala biaya yang timbar akibat ditetapkannya peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BetanJa Daerah provinsi Sumatera Utara.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 Pada saat diberrakukannya peraturan ini, peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun
2005 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air provinsi Sumatera utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya daram Berita Daerah provrnsi sumatera utara. Pasal 12
Peraturaninimrrlblberlaku-li:ilT,1:lfi:::-.' pada tangg
al Zg otrogre
zD/D
GUBERNUR SUMATEM L'TARA,
dto
Diundangkan di Medan pada tangggal
SYAMSUL ARIFIN
SEKRETARIS
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O1O NOMOR
S'7
I.AMPIRAN
I
PERATUMN GUBERNUR SUMATERA NOMOR .f ? Tfifrutl -t;7i- -^ UTARA
TANGGAI.eg
oAbREa
z-ctto
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN SUMBER, DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA
Komisi Koservasi SDA
Komisi 'Pendayagunaan
SDA
Kwalitas Air
Ir
i: .-l
_
enggotu
Komisi Pengendalian Daya Rusak dan
I
l+ +i Anggota
GUBERNUR SUMATER.A UTARA,
dto SYAMSUT ARIFIN
Komisi Kelenrbagaan, Hukum, & Infonnasi
TAMPIRAN
II
PERATURAN GUBERI{UR SUMATERA I"'TARA
NOMOR
TANGGAL
{V 74ftc/'\/
29
z4t/o
o*7o13 ?rc zo,ra
SUSUNAN ANGGOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA JABATAN DALAM DEWAN
KETERANGAN DALAM JABATAN / INSTASI
Ketua merangkap anggota
Cubernur Sumatera Utara
Wakil Kerua merangkap anggota
Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah provsu
Ketua Hanan
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air provsu
merangkap anggota
Anggota
a.
:
Unsur Pemerintah
:
l. Kepala Badan Lingkungan Hidup provsu 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
). 10. 11,
Unsur Non Pemerintah:
Kcpala Dinas Pertanran provsu Kepala Dinas K.esehann provsu Kepala Dinas Kehutanan provsu Kepala Dinas Perhubungan provsu Kepala Dinus Perinclustrian Dan perdagangan provsu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi provsu Kepala Dinas Kelautan Dan perikanun p.orru Kepala Dinas PenCidikan prcvsu Kepala Badan Meteororogi, Krimatorogi dan Geofisika provsu Kepala Biro llukum Setda provsu
t. Drs.Syaifirl A.Tanjung,MM, Wakil Sekretaris Forum Kornunikasi Lernbaga Adat (FORKALA) Sumur fnlar 2. Rafriandy Nasution, SE,N{T, Keiua Umum DPD Pemuda Tani Indonesia HKTI Sumut 3.
Ir,Goentono, Sekretaris Himpunan Ahli
Indonesia
4.
5'
- f{ATI{l
Cabang prov. Sumut f.POy .lrwansyah, MSi, ketua Gabungan IndonEsia G APKINDO Surnut
Tehnik Hidraulik Perusahaan Karet
Azri smak, SE, Ketua Forum Komunikasi peranggan ' Air PDAM TTRTANADT (FK_MPA) MedanMasyarakat -
L':**:1,Y,1y,
Alli
Staf . pada
l::*11*/petayanan Sumatera IJtara
$mu;-'
L"ruueu penetitian dan uan
Masyarakat ?Lppupfi_i_riir"rritu,
Muhammad Syah, S.Ag, Anggota DpD I{impunan Nelayan
Seluruh Indonesia (HNSii
Su,rli
Syahrul Isman Manik, Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan t-lidup lndonesia WALHI Sumut Ir' sukirdi, Bendahara Komisaris Daerah Asosiasi pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) Sumut
a
Ir.Elia os,rurfrng' MM, staf "'!"q Scmbiring, Staf Ahri Ahli DpD Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDD) Sumut 's13, ,, Sekretaris DpD persatuan I;1,Yn1,- A i r M i n u m s e IM.r,si, "rr uruh i,,oo;;:;'' ior''J ff XilKj Sumatera 3;ffi ",j#ilUtara * panggabean, ,2 Sekretaris DpC pemuda Tani l:.}:lirKota Medan Indonesia HKTI 13. lr.Gagarin Sembiring, pengurus Daerah Ikatan 10.
rli:g,*
"-j,le"e'lt(I4glt!ggetere-!/!3r;
-
Ahri Ceologi
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto SYAMSUL ARIFTN
