.'
GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 614 /2665/KI TAHUN 2009 TENTANG FORUM PENGELOLAAN DAERAH ALlRAN SUNGAI WAMPU, SUNGAI DELl DAN SUNGAI ULAR GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang
a.
bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu Daerah tertentu yang bentuk
dan
ekosistem
sifat
sungai
alamnya dengan
sedemikian anak
rupa,
sungainya
merupakan yang
kesatuan
berfungsi
untuk
menampung air dari curah hujan dan sumber air lainnya; b. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu, Deli dap Ular dengan wilayah ,'
cakupan meliputi lintas Kabupaten Karo, Pak-Pak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan, Simalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai dan Langkat merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas I, perlu penqelolaan secara terpadu dan terkoordlnasl; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu, Sungai Dell dan Sungai Ular; Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I' 1103);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20~3); ,
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2
4.
Undcng-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang -Penqelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor'167, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tarnbahan . . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanq: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Necj8rcl Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang ~omor 17 Tahun Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor :-B); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~725)i 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3 I'
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3225); I
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 25); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3445); 15. Peraturan Pemerintqh Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1996 Nomor 104); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19.99 tentang Analisis Mengenai
.
Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10);
.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentanq Irigasi (Lembaran 1
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor: 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 20. Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana, Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
4
I'
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah
Antara
Pemerintah,
Daerah
Pernerintah
KabupatenjKota
Daerah
(Lembaran
Provinsi
Negara
dan
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Kebijaksanaan
Pendayagunaan
Sungai
dan
Pemeliharaan
Kelestarian Daerah Aliran Sungai; 24. Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.26/Menhut-II/2006
tentang
Pedoman Penyusunan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; 25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 1
Daerah Aliran Sungai Terpadu; 26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Surnatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Forum Pengeiolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu, Sungai Deli dan Sungai Ular dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini. KEDUA Forum sebagaimana cnmaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi atau masukan kepada pembuat
keputusan
tentang
kebijakan,
implementasi
kegiatan
dan
pengendalian pengelolaan sumber daya aiam secara terpadu di Daerah Aliran Sungai, dengan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV
yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Keputusan ini. KETIGA Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah CAPBD) Provinsi Sumatera Utara dan Sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
c.
5
KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbalki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Medan pada tanggal
lDOq Salinan I<eputusan ini disampaikan kepada Yth 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta. Menteri Kehutanan R.I di Jakarta. I<etua DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Medan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsl Sumatera Utara, di Medan. Ketua BAPPEDA Provlnsi Sumatera Utara, di Medan. Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, di Medan. Bupati/Wlikota se-Wilayah DAS Wampu Sei Ular dan Asahan Barumun. Yang Bersangkutan. Pertinggal.
/'
/'
d. I'
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GU8ERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 614 I ~bbS" J \L I TA\-\UN .2.0og TANGGAL~ \ jU \.\ 100q
TUGAS,
WEWENANG
DAN
FUNGSI
FORUM
PENGElOLAAN
DAERAH
ALlRAN
SUNGAI
WAMPU, SUNGAI DEU DAN SUNGAI ULAR
1.
TUGAS: a. melakukan pengkajian tentang kebijakan rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak
kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); b. mengadakan rapat secara berkala maupun setiap saat diperlukan baik rapat pleno, terbatas maupun gabungan;
/'
c. bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Utara. d.
WEWENANG: e. menyelenggarakan rapat rutin dan 'insidentil dalam rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan inst1tusional, golongan masyarakat dan antar daerah: f. memberikan saran dan pertimbangan prioritas penggunaan clan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk keamanan in-situ dan ex-situ serta kesejahteraan masyarakat; g. rnemberikan saran dan pertimbangan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pembangunan bangunan pengamanan aliran sungai untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan investai vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan kekeringan; h. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kegiatan pertambanqan bahan galian terutama yang dapat mengubah permukaan tanah pada w~layah Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun reklamasinya; i.
memberikan saran dan masukan kepada Gubernur Sumatera Utara tentang potensi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat penggunaan pan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
j.
memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Sumatera Utara dalam penentuan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
k. manyampaikan laporan perkembangan penvelencoaraan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada Gubernur Sumatera Utara. lII. FUNGSI : a. pengkajian, kebijakan, rencana dan program yang sedang dan akan dilaksanakan di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS); /'
I
" b.
pengkajian perrnasalahan-permasalahan yang tirnbul
akibat kegiatan-kegiatan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan banana a/am; c.
memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah kepada Gubernur Sumatera Utara, mengenai : Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan daya dukungannya; - Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air; - Penambangan bahan gali,!n di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS); Pengendalian bencana alam, tanah longsor dan daya rusak alr/banjlr dan kekeringan; Rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
d.
fasilitasi atau penyelenggaraan rapat-rapat Forum Pengelolaan Daerah Allran Sungai (DAS) antar wilayah administrasi dalam rangka komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan
" koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
"
