1 Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Konteks Masalah Indonesia sebagai salah satu negara penganut demokrasi, sudah tentu

melaksanakan pemilu sebagai perwujudan kedaulatanan rakyat. Seperti yang tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat (Changara, 2009: 259), aturan mengenai pemilihan kepala daerah juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 4 yang mengatakan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilihat dari aspek partisipasi penggunaan hak pilih dalam pilkada, hampir sama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni cenderung menurun dibanding dengan pemilu legistlatif. Oleh karena itu, ada upaya untuk melakukan pemilu secara bersamaan untuk legislatif, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur serta pemilu untuk bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pada bulan Maret 2015 lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengesahkan dua undang-undang terkait pelaksanaan pilkada serentak. Pengesahan itu tercantum dalam Undang-Undang (UU) yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut

1

Universitas Sumatera Utara


2

ditegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 merupakan Pilkada langsung serentak terbesar sepanjang sejarah yang diselenggarakan di Republik Indonesia. Total ada 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan adalah salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak tersebut. Selanjutnya, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilhan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. Untuk selanjutnya pada ayat 8 juga disebutkan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota, dan dalam tataran daerah kota Medan, KPU Kota Medan mempunyai tanggungjawab dalam mengawal dan menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak Kota Medan tahun 2015 berjalan secara aman, jujur, dan adil. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 15 disebutkan, bahwa Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/ atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Selanjutnya, dalam pasal 5 disebutkan bahwa salah satu metode kampanye yang dilaksanakan oleh KPU adalah dengan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Berangkat dari hal tersebut, KPU Kota Medan melaksanakan Debat Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Medan yang diselenggarakan di Hotel Grand Aston Medan pukul 16:45 wib pada 10 Oktober 2015 yang disiarkan secara live di TVRI Sumut dan berlangsung selama 90 menit. Pada debat kandidat ini dihadiri dua pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada Serentak Kota Medan yakni Drs. H. Dzulmi Eldin, Msi dan Ir.



3

Akhyar Nasution, Msi sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan nomor urut 2 yaitu Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Dr. Eddie Kusuma, SH, MH. Debat dipandang sebagai inovasi dalam kampanye komunikasi, debat menjangkau audiens yang banyak –lebih dari semua acara kampanye tunggal lainnya. Pfau (2003) menunjukkan bahwa debat mungkin satu-satunya acara politik di televisi yang mampu menarik perhatian warga yang “tidak tertarik”. Patterson

(dalam

Kaid,

2015:

260),

membuktikan

bahwa

debat

membangkitkan minat umum terbesar dan memancing lebih banyak diskusi antarwarga dibanding satu acara lain manapun. Secara umum, sebagai mana disimpulkan Carlin (1992), debat berfungsi sebagai “titik fokus” untuk kampanye pemilihan umum. Debat memberikan kepada pemilih akses paling nyaman dan langsung mereka ke calon dan menawarkan ringkasan isu kampanye pada saat jumlah terbesar warga mulai mengikuti kampanye dengan sungguh-sungguh. Forum debat kandidat atau dialog kandidat dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas kandidat, karena dalam forum ini (1) kandidat akan menjelaskan latar belakang pencalonan serta agenda yang akan dilakukan seandainya terpilih; (2) kandidat dapat meyakinkan rakyat dengan pikiran-pikiran konstruktif dan kritis; (3) rakyat secara bebas dan demokratis akan mengetahui agenda yang ditawarkan para kandidat; (4) para kandidat dituntut bersaing dengan program dan visi misi yang jelas dengan yang ditawarkan kandidat lain. Debat kandidat yang dilaksanakan KPU Kota Medan ini dibagi dengan 6 segmen yakni pemaparan visi dan misi, pendalaman visi dan misi, program prioritas, pembenahan birokrasi, pluraritas/heterogen, dan segmen terakhir sesi bertanya dan mengomentari sesama pasangan calon. Dalam ilmu komunikasi, debat merupakan salah satu bentuk retorika. Menurut Cleanth Brooks dan Robert P. Warren, secara sederhana retorika didefinisikan sebagai seni penggunaan bahasa secara efektif (the art of using language effectively). Penggunaan bahasa secara efektif ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan komponen-komponen komunikasi sebagaimana terdapat dalam



4

paradigma komunikasi yang dikemukakan Harold Lasswell (“Who Says what in Which Channel To Whom with What Effect”). Istilah retorika dapat ditemukan dalam pembendaharaan bahasa Inggris dengan kata rhetoric yang berarti kepandaian berbicara atau berpidato (Echols dalam Suhandang, 2009: 25). Sementara Hornby dan Parnwell menjelaskan retorika sebagai seni menggunakan kata-kata secara mengesankan, baik lisan maupun tulisan, atau berbicara dengan banyak orang dengan menggunakan pertunjukan dan rekaan. Dalam bahasa Inggris dikenal pula istilah public speaking yang artinya sama dengan retorika. Demikian pula maknanya, yaitu berbicara atau berpidato di depan umum dengan prinsip menggunakan segala teknik dan strategi komunikasi demi berhasilnya memengaruhi orang banyak. Debat sebagai suatu bentuk retorika modern pada umumnya tercirikan oleh adanya dua pihak atau lebih yang melangsungkan komunikasi dengan bahasa dan saling berusaha mempengaruhi sikap dan pendapat orang atau pihak lain agar mereka mau percaya dan akhirnya melaksanakan, bertindak, mengikuti atau sedikitnya mempunyai kecenderungan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh pembicara. (Santosa, 2004: 1) Dalam setiap sesi debat, tentunya setiap pasangan calon berusaha memaparkan dengan baik apa-apa saja yang menjadi visi, misi dan program mereka, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panelis dan pasangan calon lainnya. Penguasaan materi, retorika dan gesture tubuh memiliki peranan yang cukup penting dalam debat kandidat ini. Sebagai prosesi komunikasi, indikator debat yang akan diperhatikan oleh para pemilih salah satunya retorika para calon kepala daerah. Retorika akan memberi kesan pada kemampuan kandidat dalam menangani persoalan substantif yang dijanjikan. Para pemilih akan mengetahui sejauh mana kualitas dan kapabilitas masing-masing pasangan calon, sejauh mana argumentasi dalam mempertahankan rencana program beserta rasionalisasinya. Penggunaan kata-kata yang menarik dalam menyampaikan ideologi atau program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon dijadikan strategi



5

komunikasi untuk mengambil simpati audiens dan masyarakat sehingga tertarik untuk memilih pada saat pemilihan umum. Tentunya, baik pasangan nomor urut 1 dan 2 memiliki perbedaan dalam segi retorika politik. Retorika sangat berpengaruh dalam kampanye debat kandidat, karena di dalam pidato kampanye tersimpan propaganda yang memiliki daya pengaruh yang kuat dalam merayu politik. Retorika tersebut menggunakan suara intonasi yang bagus, gerak tubuh yang meyakinkan, serta menggunakan kata-kata bersifat persuasif. Perlu untuk diketahui, berdasar hasil rekapitulasi KPU menetapkan nomor urut 1, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M. Si dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 346.406 atau 71,72 % dari total suara sah sebagai walikota dan walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Medan Tahun 2015 mengalahkan nomor urut 2 yaitu Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Dr. Eddie Kusuma, SH, MH yang memperoleh 136.719 atau 28,28 % suara. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk menganalisis retorika politik yang digunakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam debat kandidat Pilkada Kota Medan. 1.2

Fokus Masalah Berdasarkarkan uraian konteks masalah di atas, yang menjadi fokus masalah

peneliti adalah “Bagaimana Retorika yang digunakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam Debat Kandidat Pilkada Kota Medan 2015?”. 1.3

Batasan Masalah Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas, maka peneliti

memberi batasan masalah yang lebih spesifik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retorika yang digunakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam Debat Kandidat Pilkada Kota Medan tanggal 10 Oktober 2015.



6

3.

Penelitian ini hanya dilakukan pada Debat Kandidat Pilkada Kota Medan yang disiarkan TVRI Sumut.

1.4

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik calon Walikota dan Wakil Walikota Medan.

2.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui retorika yang digunakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam Debat Kandidat Pilkada Kota Medan tahun 2015.

1.5

Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi khususnya Retorika dan Komunikasi Politik.

2.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pembaca agar lebih kritis dalam memaknai pesan yang disampaikan seorang komunikator politik.

3.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU dalam memperkaya bahan penelitian, sumber bacaan dan menambah wawasan mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU.



1 Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents