Sebelum Dinas berdiri sendiri sebagai instansi tersendiri, Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Biro Keuangan yang bernaung pada Sekretariat Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka sejak tanggal 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan. Dengan demikian tentu Bagian Pajak dan Pendapatan Daerah berubah menjadi “Sub Direktorat”. Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan tersebut dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU, dan diberlakukannya mulai tanggal 1 April 1975, maka Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi “Direktorat Pendapatan Daerah”. Pada tanggal 1 September 1975, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat II di seluruh Indonesia, maka dengan demikian Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah”.
Semula pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 Nomor 143/II/GSU, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pembentukan Dinas ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976. Kemudian sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/S tanggal 22 Nopember 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut, kemudian namanya berubah menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Dan secara terus menerus volume kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mendorong perkembangan organisasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah terutama pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, maka secara bertahap dibentuk Cabang Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Daerah Sumatera Utara.
B. Sejarah Singkat SAMSAT Medan Selatan Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka oleh pemerintah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep/13/XII/1976, Kep/169/MK/12/1976 dan Tahun 1976 tertanggal 28 September 1976, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (On Line Under Room Operation)” dengan tujuan sebagai berikut :
1. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara; 2. Meningkatkan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB; 3. Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara; 4. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.
SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, dibentuk pada tahun 1976. Kantor bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang di bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.
Instansi yang terkait dalam Kantor Bersama SAMSAT yaitu : 1. Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU; 2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 3. Kementrian Keuangan yaitu : PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara.
C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Agar dapat memberikan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang seimbang, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi yang baik, sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara efisien, sistematis dan terkoordinir. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 830/II/GSU tanggal 7 Oktober 1976 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, antara lain ditetapkan Tata Kerja dan Pelaksanaan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas Dan Kepala Cabang Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan. Semua pejabat Struktur Dinas wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertical dan komunikasi horizontal serta koordinasi serta kerja sama dengan pihak yang terkait, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun dengan instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
Yang menjadi susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris dibantu oleh : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan d. Sub Bagian Organisasi dan Hukum 3. Sub Dinas Bina Program a. Seksi Perencanaan dan Perlengkapan b. Seksi Penyuluhan c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor, terdiri dari : a. Seksi Teknis Perpajakan b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 5. Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, terdiri dari : a. Seksi Teknis Perpajakan Lain-Lain b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari : a. Seksi Teknis Retribusi b. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak c. Seksi Penerimaan Lain-Lain d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 7. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari : a. Seksi Pengendalian Keuangan dan Material b. Seksi Pengendalian Aparat Pelaksana c. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Tabel 1 No
Unit
Lokasi
1.
UPTD Medan Utara
Kota Medan
2.
UPTD Medan Selatan
Kota Medan
3.
UPTD Binjai
Kota Binjai
4.
UPTD Pematang Siantar
Kota Pematang Siantar
5.
UPTD Kisaran
Kabupaten Asahan
6.
UPTD Rantau Parapat
Kabupaten Labuhan Batu
7.
UPTD Padang Sidempuan
Kabupaten Tapanuli Selatan
8.
UPTD Tebing Tinggi
Kota Tebing Tinggi
9.
UPTD Kabanjahe
Kabupaten Karo
10.
UPTD Sibolga
Kota Sibolga
11.
UPTD Sidikalang
Kabupaten Dairi
12.
UPTD Gunung Sitoli
Kota Gunung Sitoli
13.
UPTD Balige
Kabupaten Toba Samosir
14.
UPTD Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal
15.
UPTD Stabat
Kabupaten Langkat
16.
UPTD Pangkalan Brandan
Kabupaten Langkat
17.
UPTD Lubuk Pakam
KabupatenDeli Serdang
18.
UPTD Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai
19.
UPTD Perdagangan
Kabupaten simalungun
20.
UPTD Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara
21.
UPTD Tanjung Balai
Kota Tanjung Balai
22.
UPTD Aek Kanopan
Kabupaten Labuhan Batu Utara
23.
UPTD Kota Pinang
Kabupaten Labuhan Batu Selatan
24.
UPTD Salak
Kabupaten Pak-pak Barat
25.
UPTD Panguruan
Kabupaten Samosir
26.
UPTD Dolok Sanggul
Kabupaten Humbang Hasudutan
27.
UPTD Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara
28.
UPTD Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Tengah
29.
UPTD Barus
Kabupaten Tapanuli Tengah
30.
UPTD Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Selatan
31.
UPTD Gunung Tua
Kabupaten Padang Lawas Utara
32.
UPTD Sibuhuan
Kabupaten Padang Lawas
33.
UPTD Natal
Kabupaten Mandailing Natal
34.
UPTD Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan
Sumber: Dinas Pendapatan Sumatera Utara
9. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antar individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi ini tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individuindividu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Kantor UPT Medan Selatan menerapkan struktur lini dan staf. UPT Medan Selatan dipimpin oleh seorang kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Untuk mengoptimalkan sumber pemasukan dan sumber dana terhadap Pendapatan Daerah untuk keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah maka Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas tersebut adalah Dekonsentrasi di bidang Pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Memimpin dan mengkoordinir segala usaha di bidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 2. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak retribusi atau pungutan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah maupun pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang guna menciptakan atau mencari sistem baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. 3. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan pemasukan Pendapatan Daerah ke dalam kas daerah secara maksimal baik terhadap sumber pendapatan yang ada maupun dengan penggalian sumber pendapatan yang
baru berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Menyiapkan konsep kebijakan daerah, ketentuan dan standart pelaksanaan daerah kabupaten/ kota serta standart pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pendapatan daerah. 2. Menyelenggarakan pembinaan, program, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Umum dan Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor,
Retribusi
dan
Pendapatan
Lain-lain,
Pengendalian dan Pembinaan. 3. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pendapatan sesuai dengan Ketetapan Kepala Daerah. Dalam menghasilkan tugas-tugas pokok tersebut, maka sesuai dengan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain telah ditentukan tata kerja serta tugas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tata kerja dinas pendapatan daerah, kepala dinas dibantu oleh : a. Sekretaris b. Sub Dinas Bina Program c. Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor d. Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan(APU) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor e. Sub Dinas Retribusi f. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan, Organisasi dan Hukum. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sekretaris dibantu oleh : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan d. Sub Bagian Organisasi dan Hukum
3. Sub Dinas Bina Program Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan, Penyuluhan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sub Dinas Bina Program dibantu oleh : a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan b. Seksi Penyuluhan c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan penanganan sengketa keberatan, pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor dibantu oleh : a. Seksi Teknis Perpajakan Lain-Lain b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
5. Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Umum (PPP-APU) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Dalam Bidang teknis perpajakan, sengketa dan keberatan serta pembukuan dan Pelaporan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Umum dan Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Umum dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibantu oleh : a. Seksi Teknis Perpajakan Lain-Lain b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 6. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis Retribusi, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHP-BP) dan pendapatan lain-lain, pembukuan, dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Sub Dinas Retribusi dan pendapatan lain-lain dibantu oleh : a. Seksi Teknis Retribusi b. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak c. Seksi Penerimaan Lain-lain d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
7. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pengendalian keuangan, material, pengendalian aparat pelaksanaan dan Pembinaan teknis administrasi pendapatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan dibantu oleh : a. Seksi Keuangan dan Material b. Seksi Pengendalian Aparat Pelaksana c. Seksi Teknis Administrasi Pendapatan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Struktur dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing jabatan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian dan pengutipan PKB, Pajak APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit menyelenggarakan fungsi yaitu :
1) Menyempurnakan dan menyusun konsep standar-standar pendapatan potensi, pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, Pajak APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 2) Menyelenggarakan optimalisasi pendataan potensi pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, Pajak APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengn standar yang ditetapkan. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas. 5) Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
b.Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Menyusun dan menyampaikan rencana keutuhan keuangan, personil dan peralatan UPTD sesuai standar yang ditetapkan. 2) Menyelenggarakan pengolahan keuangan, personil dan peralatan UPTD sesuai standar yang ditetapkan. 3) Menghimpun bahan/data dari seksi lainnya, untuk pembukuan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, Pajak APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lainlain sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6) Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
c. Seksi Penagihan Pajak Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/pengajuan keberatan dari wajib pajak dan membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda PKB dan BBN-KB sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4) Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 5) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan program Seksi Penagihan Pajak.
d. Seksi Pendapatan Lain-lain Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/pengajuan keberatan dari wajib pajak dan membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda retribusi sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4) Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan-jabatan fungsional pada Kelompok Jabatan Fungsional Dinas didasarkan pada hasil Analisa Beban Kerja dan Kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
E. Gambaran Pegawai UPT Dispenda Provsu Medan Selatan Adapun perincian secara umum jumlah pegawai UPT Dispenda Provsu Medan Selatan adalah sebagai berikut :
Tabel 2 No.
Golongan
Jumlah Pegawai
1
IV/d
1
2
III/d
6
3
III/c
7
4
III/b
24
5
III/a
7
6
II/d
1
7
II/c
5
8
II/a
3
9
I/b
1
10
I/a
1
Jumlah
56
Sumber: Kantor UPT Dispenda Provsu Medan Selatan
