,
'1 "
,
'
,
- :\•
-
,
..
\
•
~
"
"--"T
13
-
I
KEPUTUSAN 'GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA No. Da.II/3/11/1972
;
tenlang
P£NYEMPURNAAN PROSEDUR I'ERMOHONAN IZIN MEMBEBASKAN DAN PENUNJUKAN/PENGGUNAAN TANAH SERTA PROSEDUR PEMBEBASAN TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA UNTUK KEPENTINGAN DlNAS/SWASTA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. -.Aenimbang
: a. Bahwa dengan mcningkatnya pembangunan, terutama pembangunan physik dalam rangka merealisir Rencana Induk dan Pelita. mengakiba tkan banyaknya dilakukan pembebasan/pembelian tanah dan benda-benda yang ada di atasnya baik untuk kepentingan Dinas maupun swasta; b. Bahwa dalam pembebasan/pembelian tcrsebut seringkali dilaku· kan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan me;ourut peraturan yang berlaku; c. Bahwa sebagai akihat kurang tertibnya pembehasan/pernbelian tanah tersebut, sel ingkali menimbulkan kesulitan/hamba tan atau scngkcla, hal mana herakibal juga menghambal jalannya pem: bangunan, oleh karenanya dipandang perlu untuk menyempurnakan peraturan yang mengatur hal tersebul.
-Mengingat
I. Undang-undang No.IO tahun 1964 tentang penegasan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia; 2. Undang-undang No.IS tahun 1965 ten tang pokok-pokok pernerin~ahan Daerah jo. Undang-undang No.6 tahun 1969 (LN lahun 1969 No.37);
3. Undang-undang No.2 Pnps. lahull 1961 ten tang pemerintahan Daerah Khusus Ibukuta Jakarta Raya; 4. Undang-undang No.5 taltun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria); 5. Bijblad No.1137:? jll. Nu.12746;
•
6. Keputusan Presitlcn Republik Indonesia No.22 tahun 1971 t.entang pemhinaan pClllcrintaltan Daerah Khusus Ibuku ta Jakar-
\
..
.., .
.
14 ta Raya; 7. Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. 8.376/1967 tanggal 30 Desember 1967 dan No. Kep.A/87/68 tanggal 16 Maret 1968;
.
8. Instruksi Mel\teri Dalam Negeri No.21 tahun 1966 ten tang pclimpahan wewenang dan tanggung jawab agraria dari Peme· rintah Pusat kepada Gubernur Kepala Daerah; 9. Surat Edaran Menteri Agraria No. Ka.34/l/14 tangga127 Januari 1958 tentang pembelian tanah untuk keperluan dinas; 10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 9/P/DPRD-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang pengesahan Reneana lnauk (Master Plan) Jakarta 1965 - 1985; 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 9iP/DPRD-GR/1969 tanggal 17 Maret 1969 tentang Reneana Pembangunan Urna rahun (REPELlTA) Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1969/ 1970 - 1973/1974;
:
12. Keputusan Gubernur Kepa1a Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Ad.11/1/20/1969 tanggal 16 Juli 1969 tentang penetapan tugas panitia setempat untuk menaksir ganti rugi pembebasan tanah bagi kepentingan pihak swasta dan pengosongan tanah dalam rangka Undang-undang No.51 Prp. tahun 1960. )
Mornporhatikan
Keputusan Rapat Dinas di Cipayung dan tanggalIS lampai dengan 18 Desember 1971. MEMUTUSKAN
Menetapkan
Penyempurnaan prosedur permohonan izin untuk membebaskan dan penunjukan/penggunaan tanah serta prosedur pembebasan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya untuk kepentingan Dinas/swasta di wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta.
BA B
l.
KErENTUAN UMUM.
Pasal (l )
1
Yang dimaksud dengan: a. Gubernur
ialah Gubernur Kepala Daerah
\
.
Khusus Ibukota Jakarta; b. Panitia
ialah Panitia Tetap Penaksir Se- .. tempat;
c. Pembebasan Tanah: ialah pembelian, pelepasan hak pemberian santi rugi dan atau dengan nama apapun atas tanab beserta benda-benda yang ada di atasnya dengan maksud uotuk dipergunakan setta dimohonkan sesuatu hak; d. Pemohon
\
ialah pihak yang mengajukan permohonan izin uotuk membebaskan tanah.
(2)
Termasuk pengertian instansi pemerintah ialah: Badan/lAmbaga/proyek yang sekalip,un tidak dibiayai melalui anggaran Ncgara/Daerah, tetapi kekayaaMya merupakan kekayaan Negara/Daerah.
(3
Ketentuan dalam peraturan ini berlaku bagi swasta apabiJa tanah yang akan dibebaskan itu meliputi luas minimum 2:~~2 atau '!p~b~!-disa~ukan meliputi m~um !u~ 5.000 m2, sedangkan terhadap instansi Pemerintah berlaku --'-" ketentuan ini sekalipun pembebasan tanahnya tidak mencapai luas tersebut di atas.
I,
"-
.
' ./
)
Pasa1
2
(I)
Bijblad No.1 1372 jo. No.l2746 berlaku sebagai pedoman.
(2)
Bijblad tersebut ayat (1) pasal ini seeara mutatis-mutandis dapat diperlakukan kepada pihak swasla apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
. BAB
II.
PERMOHONAN IZJN UNTUK MEMBEBASKAN TANAH.
Pasal (l)
\../
.Per!.!l~nan ain
3
untuk membebaskan tan.ah harus diajukan secara tertulis kepada Guberour. dengan tembusannya masingmasing disampaikan kepada : a. Sekretaris Badan Pertimbangan Urusan Tanah Daerah
- 16 Khusus Ibukota Jakarta dengan alamat Kepala [ Tala Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Khusus Ibukota J3k; c. Kcpala Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jab d. Walikola setempat; c. Kepala Kantor Agraria Daerah setempat.
(2)
Surat permohonan tcrsebut harus menyebutkan : a. Urgensi dan unluk kcpenlingan apa tl\Jlah tersebut bebaskanl V'1r: ldN1 -( ~\~ 1,t\.~\,·Y""~""" t 1
I V""'L~~"
·.il-, IA''''''
7iM
p'-f'\- "t.,.""
b. Letak, luas, nak dan lain-lain penjclasan dari tanah
akan dibebas~~(
tGh"\\.. (,
~("1
-tv-
)I
~"''''''f''
c. Apakah telall tenedfa 'dana/anggaran untuk mem1>el kan tersebut dan bilamana akan dilakukan pembayal d. Bilamana pclaksanaan bangunan tersebut akan diml dan diselesaikan; c. Kesediaan pemohon untuk mcntaati persyaratan I peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Dae Khusus Ibukota Jakarta. )
•
(3)
Surat permohonan tersebut harus diJampiri ; a. Peta situasi resmi dari Dinas Tata Kota Daerah Khu Ibukola Jakarta; b. Akle Badan Hukum (apabiJa pemohon Badan Hukun
c. ProyA proposal; d. Lampiran.lampiran lain yang dianggap perlu.
PasaI
4
Permohonan izin membebaskan tanah harus diajukan :
(I)
a. Untuk inslansi Pemerintah/Lembaga Negara tingkat Pw oleh dan ditandatangani pimpinan dari instansi/lemba tersebut atau sedikitnya oleh Sekretaris Jendral/Direkt Jendra1; b. Untuk instansi Pemer1rttah/Lembaga tingkat Daerah 01. dan ditanda-tangani Kepala Jawatan/Dinas atau Pimpin; Lembaga tingkat Propinsi; c. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi/Kota/Kabl paten oleh dan ditanda-tangani Kepala Daerah/Sekrelar
Daerah yang bersangkutan. (2)
Untuk Instansi Angkatan Bersenjata RepubIik Indonesial Veteran/Yayasan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus disertai persetujuan dari Team Pengurusan Tanah Hankam.
(3)
Untuk swasta apabila berbentuk badan hukum harus ditanda tangani oleh Direksi dari badan hukum yang bersangkutan. ~I...
M
~\~
BA B
\In
f - , ..... /;.
tf'~r;';"
III.
SURAT PERINTAH SETOR IZIN MEMBEBASKAN TANAH
Pasal
S
Apabila tidak ada suatu keberatan atas permohonan tersebut, ",!,-. kepada pemohon diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal
6
..
Pembayaran uang tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat perintah setor tersebut di atas. )
,
Pasal
7
Apabila yang bersangkutan bermaksud untuk membangun bangunan untuk dijual, disewakan. dikontrakkan atau tujuan lain yang me· nurul pendapal Gubernur bersifat komersil, maka Gubernur dapat menelapkan persyaratan yang diluangkan dalam sural perjanjian lersendiri.
-
B A B
IV.
IZIN UNTUK MEMBEBASKAN TANAH.
Pasal
8
---_.~._
...
( I)) lzin untuk membebaskan tanah akan dikeluarkan setelah ';,
pemohon menyampaikan bukti setor pembayaran uang sebagai dimaksud dalam pasal 5. .~
It'-
- 18 -
(2)
Dilarang melakukan pembebasan lanah tanpa tcrlebih dahulu mendapat izin dari Gubernur. ,
Pasal
',.,J..-'\ J ",.-,
9
,.\
/----
r'''''' (I)
~ '~ 0)) -,,_./ J ,t_\_~/ n,n -J v
.
, (f/
Jangka waJctu pembebasan tanah adalah antara 4 (cmpat) bulan sampai 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggaJ izin untuk membebaskan tanah. Apabila karena sesualu alasan sail yang bisa diterima Gubcrnur, pembebasan tanah belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu teuebut di atas, mw ~~R!!-_i~ tersebul hanya dapat diberikan oleh Gubernur.
(3)
Surat izin unluk membebaskan tanah tidak boleh diaJihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
(4)
Apabila setelah mendapat peringatan secara tertulis 3 x 1 (satu) bulan, pemohon belurn dapal rnenunjukkan hasil·hasilnya yang rneyakinkan, rnaka izin untuk membebaskan lanah dapal dicabul dan uang yang telah disetorkan sebagai dirnakSiIOllalampasal 5 tidak dapal diminta kernbali oleh yang --r -:-- ) bersangkulan. ( _
i
:
Pasal
10
(1)
Sebelum melaksanakan pernbebasan lanah, pernegang izin harus rnernberitahukan secara terlulis kepada Walikota selempat, dengan lembusan kepada Kepala Agraria Daerah seternpat.
(2)
Apabila pemegang izin menghendaki banluan Pemerinlah Daerah Khusus Ibukota Jakarta rnaka hal lersebul harus diajukan secara lerlulis kepada Walikola yang bersangkutan dengan dilampiri salinan sural izin untuk pembebasan tanah dengan menyebul bantuan yang dikehendaki.
(3)
Tembusan surat permintaan bantuan tersebut dalam ayal (2) harus disampaikan kepada : a. Sekretaris Badan Perlirnbangan Urusan Tanah up. Kepala Dinas Tata KOla Daerah Khusus Jbukola Jakarta; b. Kepala Jnspeksi Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarla; c. Kepala Kantor Agraria Daerah seternpat.
B A B
V.
I N YEN TAR I S A S I.
Pasa!
11
(I)
Sebelum dilakukan inventarisasi, harus dilakukan penunjukan batas letak tanah yang akan dibebaskan oleh Dinas Tata Kota (kecuali apabila dari peta yang ada masih dianggap benar) atas biaya pemohon.
(2)
Maksud akan diadakan penunjukan batas dan inventarisasi oleh yang bersangkutan harus diberitahukan kepada Camat setempat untuk kemudian diberitahukan kepada mereka yang akan terkena pembebasan tanah.
(3)
Atas dasar peta penunjukan batas yang dibuat oleh Dinas Tata Kota kemudiaJYdiadakan inventarisasi mengenai :
)
a. pemilik/pemegang hak/penggarap/penyewa tanah,
'v'
.
,,
b. Luas masing.masing bidang tanah, c. Status masing-masing bidang tanah dan pembuktian hake nya,
,
d. Pemilik/penghuni bangunan. e. Luas masing-masing bangunan,
•
)
f. Konstruksi dan susutan bangunan,
g. Pohon-pohonan/tanaman di alas tanah tersebut, h. Dan lain-lain yang dianggap perlu. (4)
Untuk masing-masing bidang tanah harus dibuat risalah inventarisasi oleh petugas inventarisasi, yang sedapat mungkin harus ditandatangani oleh pemilik/pemegang hak/penggarap/ penyewa tanah/bangunan dan dikuatkan oleh Lurah setempat disertai peta masing-masing skala I : 1.000.
(5)
Atas dasar risalah tersebut dibuat daftar inventarisasi dengan menggunakan daftar yang disediakan untuk itu yang disertai peta inventarisasi dengan mengg\lnakan skala 1 : 1.000.
Pasal
/
12
Inventarisasi dilakukan oleh team yang terdiri dari Kepala Agraria Daerah setempat, petugas dari Kantor Inspeksi Agraria, Kantor Pondaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, Kantor lredal
lpeda, Kecamalan dan Lurah yang bersangkutan.
Pasal
13
Biaya inventarisasi ditetapkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Agrarh Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BA B
VI.
PEN A K SIR A N.
PasaI
14
(I)
Penaksiran dilakukan oleh Panitia Tetap Penaksir Setempat dengan memperhatikan hasil inventarisasi dan peraturanperaturan yang berlaku.
(2)
Keputusan panitia len tang penaksiran harus mendapatkan penguatan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
•
BAB
VII.
PEMBEBASAN TANAH/PEMBAYARAN HARGA/GANTl RUGI. Pasal
(I)
J
15
Atas dasar fnventarisasi, penaksiran dan peraturan-peraturan yang berlak u, oleh Kepala Agraria Daerah setempat dibuat perhitungan ganli rugi untuk masing-masing yang berhak menerima ganli rugi.
(2) . Apabila te~adi perbedaan luas antara hasil inventarisasi dan luas yang tercanlum dalam girik/petok, maka yang dianggap benar adalah hasil inventarisasi. (3)
Me!alui Camat dan Lurah setempat, Kepala Agraria Daerah setempal mengundang pemilik/pemegang hak/penyewa/ penggarap tanah/bangunan wntuk menyampaikan daftar perhitungan ganli rugi dan ganti rugi untuk masing-masing yang berhak menerima ganti rugi.
(4)
Apabiia dicapai kata sepakat maka oleh Camat dibuat : a. Akta pelepasan/penyerahan -
apabila pemohon menu-
- 21 -
-, rut hukum tidak dapat mempunyai hak atas tanah tersebut.
•
b. AUkta jual beU
apabila pemohon menurut hukum dapat mempunyai hak atas tanah tersebut. Pasal
'i
16
(l)
Pembayaran dilakukan langsung oleh pemegang iZin kepada orang yang berhak menerima harga pembelian/ganti rugi di hadapan Carnal dengan disaksikan sedikitnya 2 (dua) orang anggauta Panitia dan dibuat tanda penerimllan (kwitansi) rangkap 4 (empal).
(2)
Sebelum diadakan pembayaran hams diadakan penelitian surat-sural tanah/bangunan dan pembayaran hanya dapat dilakukan setelah lanah tersebut bebas dan segala pensitaan. pemberatan karena hUlang/piulang dan sengketa.
(3)
Apabila ternyata yang berhak menerima ganti rugi belum melunasi IREDA/IPEDA. maka besarnya ganti rugi dapat langsung dipotong dengan beban IREDA/IPEDAyang belum • dibayar untuk kemudian disetorkan kepada yang berwajib.
(4)
Pembayaran harus disertai dengan penyerahan surat-surat asH dari tanah/bangunan.
(5)
Surat-surat bukti asH dari tanah/bangunan disimpan oleh pemegang izin pembebasan tanah.
\ (6)
Selelah dilakukan pembayaran ganti rugi. maka Kepala Agraria Daerah berkewajiban menyampaikan sural dengan lampiran hasil pembebasan yang diperlukan kepada kanlorkantor yang memegang uaftar/buku lanah yang dibebaskan haknya unluk diadakan pencorelan dan tembusan sural lersebul harus disampaikan kepada Kepala Kantor Inspeksi Agraria Daerah Khusus lbukota Jakarta. Pasal ,
(I)
17
Dalam hal pemiJik/pemegang hak/penggarap/penyewa tanall/ bangunan lidak dapal mcnyelujui penelapan besarnya harga/ ganli rugi, maka hal lersebul oleh Kepala Agraria Daerah
•
yang bersangkutan dilaporkan kepada Walikota setempat dan Walikota yang bersangkutan mengadakan musyawarah dengan yang bersangkutan. (2)
Dalam hal setelah diadakan segala macam usaha tidak dapat dicapai sepakat. maka Walikota melaporkan persoalan. nya kepada Gubernur dengan disertai pertimbangan-per. timbangannya. Pasa!
18
HONORARIUM (I)
Honorarium untuk Panitia Tetap Penaksir Setempat ditetapkan sebesar ~ % (seperempat perseratus) dari harga taksiran.
(2)
Honorarium pelaksana pembebasan ditetapkan sebesar 2~ % (dua setengah perseratus) dari harga taksiran termasuk honorarium pejabat pembuat akta tanah dan saksi-saksi yang diperlukan.
( ./
B A B
VIII.
IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH. :
Pasal
19
)
(I)
Apabila 7S % (~~puluh lima perseratus) dari lua~ unah yang diberikan izm sudah dibebaskan o1ch pemegang inn, maka oleh Gubernur dapat dikeluarkan surat izin penunjukan penggunaan tanah.
(2)
Surat izin penunjukan hanya dapat dipergunakan untuk mohon izin bangunan.
(3)
Surat izin penunjukan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
(4)
Pemegang surat penW\jukar. harus memu1ai pelaksanaan pembabaunan datam janaU waktu yang ditentukan dalam persyaratan izin bangunan.
(5)
ApabUa pemegang surat iZin penunjukan tidak melaksanakan pembangunan menurut pelsyaratan iZin bangunan yang telah ditentukan, maka surat penunjukan dapat dicabut dan tanah yang telah dibebaskan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kepada pemegang izin penunjuk·
- 23• '0 •
an diberikan ganti rugi sesuai dengan penaksiran
BAB LAIN -
\/
Pasal
,
Panitia.
IX. LAIN 20
Pembcbaaan tanah yang telah dilakukan sebelum dikeluarkan peraturan ini, letapi tidak melalui proscdur, yang telah ditetapkan, maka baru dapat dibcrikan scsuatu hak dan atau izin bangunan setelah pemohon mengajukan permohonan dan mendapatkan izin menurut ketentuan dalam Keputusan ini. B A B
X.
PENUTUP Pasal
21
/
'-
Oengan berJakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.
PasaI
22
(I)
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan Jiatur kemudian. •
(2)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditctapkan di Jakart4 pada tanggal 2 Pcbruari 1972
Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
r
ALI SADIKIN Lelnan Jenderal TNt (KKo-AL) SEKR.t.T ARtS DAF-RAH KHUSUS IBUKOTA
~
JAKARTA u..boo
KEPALA BIRO V/PERUNDANG-UNDANGAN,
R.
ROCHMAT, SH.
