GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 614 / 2470 /K/ TAHUN 2009 TENTANG FORUM KOMUNIKASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI SUMATERA UTARA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang :
Mengingat
a . b a h w a b e r da s a r k a n S u r a t K e p u t u s a n M e n t e r i K e h u t a n a n N o m o r S.652/Menhut-V/2006 tangjal 11 Oktober 2006 perihal Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ; b. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu Daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, merupakan kesatuan ekosistem sungai dengan anak sungainya yang berfungsi untuk menampung air dari curah hujan dan sumber air Iainnya; c. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas I yang wilayah administrasinya melintasi Provinsi Sumatera Utara sebanyak 15 (limabelas) DAS yaitu DAS Deli, Wampu, Padang, Batang Serangan, Ular, Besitang, Belawan, Singkil, Percut, Asahan Toba, Susua, Batang Gadis, Muzoi, dan Oyo perlu dilakukan pengelolaan secara terpadu dan terkoordinasi; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Utara; : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otdnom Propinsi Aceh c.an Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, TaMbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 6.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir `dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ,Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 'Tahun Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 322.5); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 25); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3445); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara ;Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor, 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
4
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; 26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; 27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: Membentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera-Utara dengan susunan anggota 'Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Forum sebagaimana dlmaksud claim Diktum KESATU merupakan wadah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi atau masukan kepada pembuat keputusan tentang kebijakan, implementasi kegiatan dan pengendalian pengelolaan sumber daya a(am secara terpadu di Daerah Aliran Sungai, dengan tugas, wewenang dan fungsi sebagai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Sumber dana Iainnya yang tidak mengikat,
5
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekellruan didalamnya akin diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 Jjuli 2009 NUR A T E R A
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta. Menteri Kehutanan R.I di Jakarta. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Medan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dl Medan. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara, di Medan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, di Medan. Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Utara. Yang Bersangkutan. Pertingg
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUSERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 614/2670/K/TAHUN 2009 TANGGAL 21 juli 2009
TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI FORUM KOMUNIKASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PROV1NSI SUMATERA UTARA I.
TUGAS a. melakukan pengkajian tentang kebijakan rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); b. mengadakan rapat secara berkala maupun setiap saat diperlukan balk rapat plena, terbatas maupun gabungan; c. bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Utara.
II.
WEWENANG : a. menyelenggarakan rapat rutin dan insidentil dalam rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan institusional, golongan masyarakat dan antar daerah; b. memberikan saran dan pertimbangan prioritas penggunaan' dan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk keamanan dan ex-situ serta kesejahteraan masyarakat; c. memberikan saran dan masukan terhadap kegiatan Rehabilitasl Hutan dan Lahan (RHL), pembangunan bangunan pengamanan aliran sungai untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan investasi vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan kekeringan;. d. memberikan saran pertimbangan terhadap kegiatan pertambangan bahan galian terutama yang dapat mengubah permukaan tanah pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun reklamasinya; e. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur Sumatera Utara tentang potensi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Sumatera Utara dalam penentuan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); g. manyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada Gubernur Sumatera Utara. Ir
III
Fungsi : a. pengkajian, kebijakan, rencana dan program yang sedang dan akan dilaksanakan di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS); b. pengkajian permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan banana alam;
c. memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah-kepada Gubernur Sumatera Utara, mengenai Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan daya dukungahnya; Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air; Penambangan bahan galian di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS); Pengendalian banana alam, tanah longsor dan daya rusak
air/bafijir dan kekeringan; Rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS); d. fasilitasi atau penyelenggaraan rapat-rapat Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) antar wilayah administrasi dalam rangka komunikasi, konsultasi, sosiaiisasi dan koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
